Ruhut: Jika PKS Koalisi Tanda SBY Murah Hati

Pipiet Tri Noorastuti, Sandy Adam Mahaputra | Jum'at, 11 Maret 2011, 07:03 WIB

VIVAnews - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait isu reshuffle dan koalisi mengundang spekulasi, terutama menyangkut nasib PKS. Hingga kini, dari seluruh partai koalisi, hanya PKS yang belum bertemu Presiden membicarakan kelangsungan koalisi.

Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, melihat pidato SBY sebagai ajakan untuk membangun komitmen koalisi yang lebih kuat dengan politik santun. Termasuk dengan Golkar dan PKS yang sempat dianggap melanggar komitmen koalisi saat voting Hak Angket Mafia Perpajakan.

Menurutnya apa yang sudah terjadi saat ini, bisa menjadi pembelajaran bagi Golkar dan PKS agar lebih mendukung pemerintahan. “Ini semua kemurahan hati dari Partai Demokrat dan Pak SBY,” kata Ruhut.

Ruhut mengungkap sinyal bahwa PKS bisa jadi bernasib sama dengan Partai Golkar yang sepakat bertahan di koalisi melalui komitmen ulang. “Wajar kalau awalnya Partai Demokrat kesal , tapi itulah Pak SBY lebih mementingkan kepentingan rakyat ketimbang masalah kepentingan politik semata,” kata Ruhut.

Lalu Presiden akan memanggil PKS? “Pak SBY tidak mau memanggil tanpa mendapatkan informasi yang sifatnya sepihak, jika sudah lengkap informasinya tentu akan langsung dipanggil,” kata dia.

Mendengar pidato Presiden, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Bidang Informasi, Mahfudz Siddiq, juga semakin optimistis tak terdepak dari koalisi dan kabinet.

“Kalau pun memang ada reshuffle menteri itu berdasarkan pada kinerja bukan karena latar belakang partai menteri itu berasal,” ujarnya. “Kalau berlatar belakang karena hak angket pajak, tentunya itu tidak fair.”

Namun, pihaknya mengaku saat ini masih menunggu adanya komunikasi langsung antara PKS dengan Presiden SBY. “Posisi kami hanya menunggu, semoga hasil pertemuan itu nantinya ada komunikasi yang lebih baik untuk membangun komitmen yang lebih baik,” jelas Mahfudz. (adi)