Rabu, 2 Maret 2011 08:26 wib
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak gegabah mengambil keputusan merombak (reshuffle) kabinet.
"Keputusan sepihak akan menimbulkan persoalan baru, harus dikomunikasikan terlebih dahulu," kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq saat dihubungi okezone, Selasa, 1 Maret 2011 malam.
Mahfudz berpendapat, pernyataan SBY menanggapi kemelut koalisi yang disampaikan kemarin merupakan pertanda SBY ingin membuka komunikasi baru dengan pimpinan enam partai gabungan koalisi.
"Kalau semua sepakat koalisi bisa lanjut, kalau tidak ya secara gentle keluar dari koalisi. Keluar dari koalisi itu dilakukan setelah Pak SBY duduk dengan pimpinan partai. Keputusan harus bersama-sama, karena koalisi lahir sama-sama," sambungnya.
Ketua Komisi I DPR ini kembali menegaskan, PKS siap berada di luar barisan koalisi bila memang SBY menghendaki. "Bagi PKS soal reshuffle atau tidak, koalisi atau tidak itu bukan persoalan besar tapi bagaimana koalisi berjalan efektif. Pangkal masalah di koalisi harus dicari. PKS sudah pernah jadi oposisi, jadi tak kaget bila ada di luar koalisi," tegas Mahfudz.
Dalam pidato kemarin, SBY menegaskan partai koalisi harus menaati kontrak koalisi yang disepakati ketika pemerintahan terbentuk. SBY juga menyinggung ada partai yang telah melanggar kesepakatan.
"Dari evaluasi yang saya lakukan, saya menilai, ini juga dijustifikasi, atau dikonfirmasi oleh pandangan umum dari teman-teman di pemerintahan, bahwa ada sejumlah kesepakatan yang tidak ditaati, atau dilanggar oleh satu dua partai politik," kata SBY.
(fer)
No comments:
Post a Comment