PKS: SBY Belum Ajak Koalisi Golkar

PKS: SBY Belum Ajak Koalisi Golkar
Vivanews. Selasa, 14 Juli 2009, 09:16 WIB
VIVAnews - Indikasi masuknya kembali Partai Golkar ke pemerintahan semakin menguat. Partai Keadilan Sejahtera menegaskan bahwa isu tersebut masih spekulatif.

"Proposal (dari Golkar) saja belum ada," kata Ketua DPP PKS, Zulkieflimansyah, saat dihubungi VIVAnews, Selasa 14 Juli 2009.

Zulkieflimansyah menegaskan hingga kini SBY pun belum memiliki rencana mengajak Golkar kembali ke koalisi. Menurutnya, sebelum SBY memutuskan suatu hal strategis menyangkut koalisi, misalnya mengajak Golkar masuk kabinet, ia pasti mengajak bicara mitra koalisi terlebih dahulu.

"Jangan khawatir, selama ini komunikasi antara pimpinan PKS dan Pak SBY cukup hangat, akrab, dan berlangsung baik," ujar anggota tim sukses SBY-Boediono ini.

Ia juga mengaku, PKS pernah mengklarifikasi isu tentang kembalinya Golkar tersebut langsung kepada SBY. Jawaban SBY saat itu, lanjut Zulkieflimansyah, memang beliau belum ada rencana ke arah sana.

Bagaimanapun, Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq pernah mengatakan, diajak atau tidak diajak oleh SBY, Golkar kemungkinan besar akan berusaha untuk kembali ke kabinet, mengingat wataknya yang selama ini terbiasa menjadi partai penguasa. "Tabiat Golkar adalah bergerak ke arah kekuasaan," ujar Mahfudz Jumat lalu (10/07/2009)

Terlepas dari upaya Zulkieflimansyah untuk menenangkan elit partainya, keengganan PKS untuk menerima Golkar memang sudah terbaca. Presiden PKS Tifatul Sembiring yang juga dijagokan untuk menduduki salah satu kursi kabinet kemarin (13/07/2009) mengatakan, Golkar seharusnya jangan terbiasa berselancar di atas keringat orang lain.

Tifatul tampak berang karena Golkar tidak ikut berjuang sejak awal bersama koalisi dalam pilpres, dan baru berputar balik ketika calonnya kalah dan penyusunan kabinet SBY mulai santer dibicarakan.

Mahfudz bahkan terang-terangan mengingatkan Golkar untuk tidak mengganggu soliditas koalisi, serta tidak mengambil kuota kabinet milik partai lain dalam koalisi, bila Golkar benar-benar ingin memperbarui hubungannya dengan kubu SBY.

PKS Tak Mau Diusik Golkar

PKS Tak Mau Diusik Golkar
INILAH.COM, Jakarta - Partai Golkar kemungkinan besar akan kebagian dua kursi menteri di kabinet baru SBY. Menyikapi kemungkinan ini PKS mengaku tak merasa terancam, asal kehadiran Golkar itu tak mengusik 'kenyamanan' koalisi partai politik pendukung SBY-Boediono.
"Tidak (terancam). Kita biasa saja. (Golkar) Merapat itu sangat mungkin. Tapi saya berharap, masuknya Golkar, tidak menggangu kenyamanan parpol-parpol koalisi," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Jakarta, Minggu (12/7).
Ketua FPKS ini mengatakan bila benar nanti Partai Golkar akan masuk dalam stuktur kabinet dan menduduki kursi menteri, Mahfudz berharap tidak akan menjadi dampak yang buruk bagi soliditas koalisi 24 parpol. Terkait berapa jumlah kursi menteri yang diberikan, PKS mengaku percaya kepada SBY.
"Yang jelas bagi kami, itu (merapatnya Golkar), tidak mengganggu kuota power sharing dan tidak mengganggu soliditas parpol koalisi," ujarnya.
Ia tak ingin berkomentar lebih lanjut mengenai hanya 2 kursi yang diberikan Demokrat untuk Golkar di kabinet. Mahfudz hanya meyakini ada kesepakatan antara SBY dengan parpol yang tergabung dalam koalisi yang membahas tentang power sharing itu.
"PKS tidak dalam posisi minta pos dimana. Tapi memang kan dalam kontrak politik kita sudah mengajukan 8 nama untuk mengisi kursi di kabinet. Pilihannya tergantung Pak SBY," pungkasnya. [ikl/jib]

PDI-P scrutinizes electoral roll, Golkar at crossroads

PDI-P scrutinizes electoral roll, Golkar at crossroads
The Jakarta Post , Jakarta | Sun, 07/12/2009 11:09 AM | Headlines
There is no such thing as weekend downtime for the teams of defeated presidential candidates former president Megawati Soekarnoputri and Vice President Jusuf Kalla.
Just three days after several major quick count results flagged incumbent President Susilo Bambang Yudhoyono as the winner of the July 8 presidential election, Megawati and her running mate Prabowo Subianto's campaign team reported the General Elections Commission (KPU) to the Elections Supervisory Body (Bawaslu).
"The KPU should have announced and fixed the permanent voter list by July 6. But on July 6, it appeared that the KPU had only released the temporary list," the team's lawyer, Arteria Dahlan, said, as quoted by vivanews.com at the Bawaslu office on Saturday.
He said it was one of the KPU's alleged violations of the existing regulation on the election roll.
Arteria added that following the KPU's failure to announce the permanent list on July 6, the Megawati-Prabowo team checked the election roll the next day until Saturday and found seven million problematic names in the electoral roll.
The team accuses the KPU of not doing its job finalizing the list, and questions the commission's decision not to use 69,000 poll stations.
Earlier in the day, secretary of the team Fadli Zon said he would coordinate with the Kalla-Wiranto campaign team that was conducting separate checks.
"We will compare our findings on the problematic election roll," Fadli said.
Besides asking Kalla's Golkar Party to team up in scrutinizing the problematic election roll, Megawati's Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) has asked Golkar to join its coalition in the House of Representatives.
PDI-P chief patron and Megawati's husband Taufiq Kiemas said it would be better for Golkar to do so than to renew its alliance with Yudhoyono's Democratic Party, which already has 60 percent of the House's 560 seats when combined with its coalition partners.
"Together we can increase our power in the Parliament," said Taufiq, adding that the PDI-P had so far only coalesced with Prabowo's Gerindra Party.
However, Golkar does not appear to have decided yet what it will do after Kalla's landslide defeat, with the quick count results placing him third in the presidential race with some mere 13 percent of votes, compared to Megawati's 27 percent and Yudhoyono's 60 percent of votes.
Golkar legislator Hari Azhar Azis told The Jakarta Post the party was likely to renew its coalition with the Democratic Party.
Observers predict a similar outcome as Golkar has never been away from power.
The Democratic Party's coalition partners responded to the issue differently. While the National Mandate Party's (PAN) Patrialis Akbar "welcomes" Golkar's likely return, the Prosperous Justice Party's (PKS) Mahfudz Siddiq has expressed concern that it will "disrupt the allocation of seats in the Cabinet" for alliance partners.
The campaign team head for the Yudhoyono-Boediono ticket, State Secretary Hatta Radjasa, said Yudhoyono was open to possibilities of coalescing with Golkar and even the PDI-P.
Some Golkar executives have called for an early national meeting to decide on the issue.

PKB dan PKS Ingin Golkar Jadi Oposisi

PKB dan PKS Ingin Golkar Jadi Oposisi
JAKARTA—-Beberapa partai politik memberikan komentar perihal kabinet 2009-2014. Meski menyadari, bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, mereka tetap berharap agar SBY (sebagai calon presiden 2009-2014) mengutamakan partai yang mendukung kolasi dalam pilpres lalu.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Djafar, PKB berkeinginan agar partai terbesar sepanjang sejarah Orde Baru (Partai Golkar) tersebut berada di luar kabinet. Menurut dia, sangat baik bagi PG untuk memperkuat peran oposisi di parlemen bersama PDIP, Gerindra, dan Hanura.

"Sebaiknya Golkar di luar saja, memperkuat fungsi //check and balance// di parlemen. Pemerintah tentu memerlukan kontrol yang baik untuk mengoptimalkan kinerjanya," imbuh Marwan.

Hal senada dikemukakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, menuturkan saat ini adalah momentum terbaik yang dimiliki PG untuk belajar menjadi kekuatan oposisi. PG bisa membangun kekuatan baru di parlemen bersama PDIP yang ternyata tak cukup efektif menjadi //single fighter// sebagai oposisi selama 2004-2009.

"Bagi PKS jauh lebih baik bila Golkar menjadi oposisi," Mahfudz. Kendati demikian, Mahfudz menyadari, potensi PG untuk kembali bergabung ke kubu pemerintah masih terbuka. Faktor internal PG yang terbiasa menjadi parpol penguasa merupakan batu sandungan terbesar keputusan partai pohon beringin menjadi oposisi.

Kalaupun skenario 2004 kembali terjadi, yaitu PG yang semula lawan koalisi parpol pendukung SBY-JK akhirnya bergabung ke pemerintahan, Mahfudz mengingatkan, kehadiran PG tak boleh mengganggu kesepahaman bentuk kabinet koalisi Partai Demokrat. "Golkar jangan sampai mengganggu kuota partai-partai koalisi," ujar Mahfudz.

Sebagai bagian dari mitra koalisi Partai Demokrat (PD) yang terus konsisten mendukung SBY, marwan berpandangan, ada baiknya bagi presiden untuk memperkuat pemerintahan dengan kabinet profesional (//zaken cabinet//). "Kabinet profesional kan bukan berarti aantiorang parpol. Banyak juga kader parpol yang profesionalitasnya //mumpuni//,” ujar Marwan, Ahad (12/7), di Jakarta.

Unsur profesionalitas dan representasi partai, kata Marwan, sangat penting untuk mencapai kesuksesan program-program pemerintah ke depan. Tanpa menteri yang berasal dari orang partai, pemerintah sulit mendapat keleluasaan dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat konstituen parpol.

Sedangkan PKS berharap, kabinet SBY-Boediono menjunjung asas proporsionalitas yang sudah disepakati antara SBY dengan partai-partai koalisi sejak awal. Manfudz pun mengindikasikan adanya pembagian kamar dalam kabinet SBY-Boediono. Satu kamar diisi oleh para menteri dari anggota koalisi, sedangkan satu kamar lainnya diisi kalangan profesional.

"Kabinet terdiri dari unsur partai dan perorangan. Kalau Golkar bergabung, alokasi perorangan inilah yang sebaiknya diberikan, sehingga tidak mengganggu partai-partai koalisi lain," urai Mahfudz. ade/rif

PKS Anggap KPU Kurang Peka

PKS Anggap KPU Kurang Peka
By Republika Newsroom, Rabu, 01 Juli 2009 pukul 18:10:00
JAKARTA--Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Mahfudz Siddiq, menilai KPU kembali menunjukkan kelemahan-kelemahannya dalam pelaksanaan pemilihan presiden. Masalah peredaran alat peraga pencontrengan yang sah pada surat suara, baik spanduk atau specimen surat suara, adalah salah satu bukti kelemahan KPU.

"KPU kurang peka. Seharusnya kan bisa dicari cara lain untuk memperagakan bagaimana pencontrengan yang sah. Jangan ambil contoh nomor dua seperti itu," kata Mahfudz di gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/7).

Mahfudz mengomentari peredaran spanduk dan alat sosialisasi KPU yang membubuhkan tanda contreng pada pasangan nomor dua. Menurut Mahfudz, tindakan ceroboh KPU tersebut telah menimbulkan komplikasi politik, teknik, dan anggaran.

Komplikasi politik menyebabkan munculnya opini masyarakat yang menuding KPU telah membela pasangan nomor dua, SBY-Boediono, yang juga didukung PKS. Sementara komplikasi teknik terjadi pada kesulitan menarik dan memusnahkan alat peraga sosialisasi yang terlanjur tersebar. Sedangkan komplikasi anggaran, lanjut Mahfudz, mengacu pada terbuangnya anggaran pilpres akibat inefisiensi penggunaan dana untuk memproduksi alat peraga sosialisasi tersebut.

"Ini merupakan kendala serius. Terlebih soal inefisiensi anggaran yang sudah dari dulu kita ingatkan agar tidak terjadi," imbuh Mahfudz seraya menambahkan PKS setuju dan mendukung langkah penarikan spanduk serta alat sosialisasi bermasalah tersebut.

Kendati demikian, Mahfudz melanjutkan, PKS tak setuju jika keteledoran KPU lantas disimpulkan lembaga penyelenggara pemilu itu sudah berlaku tidak independen. Justru PKS mendesak agar KPU bisa membuktikan diri sebagai lembaga penyelenggara yang mandiri dan independen sesuai amanah undang-undang.

"Tentu kalau ada anggota KPU yang terbukti tak independen, harus diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Misal melalui dewan kehormatan yang bisa menetapkan sanksi kepada anggota KPU yang tak netral," tandas Mahfudz. ade/rif
PKS: Tarik Spanduk Centang No 2
INILAH.COM, 1/7/09
Jakarta - Spanduk sosialisasi KPU yang mengisyaratkan mencentang nomor urut 2 diharapkan PKS harus segera ditarik. Hal ini untuk mencegah komplikasi permasalahan yang lebih besar membelenggu KPU.
"Kita setuju ditarik, agar tidak ada dugaan-dugaan atau bentuk komplain politik kepada KPU. Daripada nanti komplikasinya belakangan kan susah," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di sela-sela Raker Komisi II dengan KPU, Bawaslu, dan Mendagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).
Anggota Komisi II DPR ini mengatakan, spanduk sosialisasi KPU yang terdapat tanda contreng capres nomor 2, akan menimbulkan persoalan yang lebih luas. Dengan adanya kasus seperti itu, ia menilai KPU tidak peka.
"Lagi-lagi ini kelemahan KPU yang muncul lagi di pilpres. KPU kan bisa meletakkan tanda contreng di tempat lain selain di nomor urut capres, ini KPU kurang sensitif," ungkapnya.
Kalau sudah begini, KPU menderita komplikasi anggaran juga. Karena alat-alat sosiaslisasi, seperti spanduk tersebut harus diganti dengan yang baru.
"Ini kan tidak efisien, karena harus mengeluarkan uang, ini menjadi inefisien. Nah harusnya komplikasi ini bisa dihindari oleh KPU," imbuhnya.
Terkait apakah kinerja KPU menunjukkan keberpihakan, Mahfudz mengatakan itu perlu dibuktikan. Kalau terungkap tentunya anggota KPU bisa diproses secara hukum dan dikenakan sanksi. [ikl/ana]
Ketua Fraksi PKS: Lagi-Lagi Kelemahan KPU Muncul
Okezone.com Rabu, 1 Juli 2009 - 18:25 wib
JAKARTA - Spanduk sosialisasi KPU soal sistem pencontrengan yang dinial menguntungkan salah satu pasang kandidat dalam pilpres 2009 memunculkan spekulasi adanya kesengajaan yang dilakukan KPU.

Menanggapi hal itu Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menyatakan tidak ingin menduga-duga. Menurutnya hal itu muncul karena kelemahan KPU.

"Saya tidak mau menilai adanya kesengajaan dari KPU, tapi lagi-lagi kelemahan-kelemahan KPU yang muncul," kata Mahfudz Siddiq usai RDP Komisi II dengan Bawaslu dan KPU mengenai persiapan penyelenggaran pilpres 2009 dan masalah-masalah aktual di DPR, Rabu (1/7/2009).

Kelemahan ini lebih disebabkan oleh kurang pekanya pihak KPU ketika harus meletakkan tanda contreng pada spanduk sosialisasi itu. Padahal menurutnya, masih bisa dicari cara lain untuk menjelaskan bahwa untuk dilakukan nanti adalah mencontreng.

"Kalau begini kan ada komplikasi politik dan teknis dan juga komplikasi anggaran, jadi yang timbul malah inefesiensi. Kami ingin prinsip efesiensi itu tetap ditegakkan," tandasnya.

Sekadar diketahui, spanduk sosialisasi itu dipersoalkan karena memberi tanda contreng di kolom pasangan kandidat yang berada di tengah. Meski tak hanya berupa gambar ilustrasi tanpa wajah, spanduk itu dinilai menguntungkan SBY-Boediono yang bernomor urut dua, karena dalam kertas suara gambar pasangan itu ada di tengah-tengah diapit dua pasang kandidat yang lain.

PKS: Debat, SBY Pakai Senjata Pamungkas

PKS: Debat, SBY Pakai Senjata Pamungkas
INILAH.COM, 1/7/09
INILAH.COM, Jakarta - Debat Capres putaran terakhir merupakan kesempatan terakhir para capres memaparkan pandangan mereka jika terpilih sebagai presiden. Tema debat kali ini dinilai akan dipakai SBY untuk mengeluarkan senjata pamungkasnya.
"Tema demokrasi, NKRI, dan otonomi daerah itu kan sifatnya elitis. Saya kira Pak SBY akan fokus soal Otda, karena yang demokrasi dan NKRI itu cenderung normatif, dan umum," kata anggota Tim Pemenagan SBY-Boediono Mahfudz Siddiq di sela-sela Raker Komisi II dengan Bawaslu, KPU, dan Mendagri, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).
Ketua DPP PKS ini mengatakan, meski elitis dan agak sulit dicerna rakyat, tema dalam debat capres putaran ketiga ini sangat penting. SBY akan fokus pada penguatan koalisi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Satu ide yang akan di-sounding adalah soal koalisi bagaimana memperkuat otonomi daerah. Karena banyak satu direksi daerah dan pusat. Karena bayak Otda sulit jalan itu ada perbedaan karena dari pemerintah pusat partainya A, sementara pemda partainya B," paparnya.
Padahal, pembangunan daerah itu harus punya akselerasi yang kuat dengan pemerintah pusat. Sehingga penguatan itulah yang harus diutamakan oleh seorang pemimpin.
"Pak SBY sering mengeluhkan hal itu, jadi saya kira nanti akan banyak dikemukakan," tandasnya. [ikl/ana]

DPR Pertanyakan Kesahihan DPT

DPR Pertanyakan Kesahihan DPT
MI, Rabu, 01 Juli 2009 20:35 WIB
JAKARTA--MI: Sepekan menjelang pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) ternyata masih banyak pihak yang mempertanyakan kesahihan Daftar Pemilih Tetap hasil garapan Komisi Pemilihan Umum.

Misalnya saja DPR yang menyinyalir masih banyaknya persoalan menyangkut DPT pilpres. Mereka meragukan hasil pemutakhiran DPT karena masih banyaknya temuan pemilih ganda maupun pemilih yang belum terdaftar.

"Ada sejumlah temuan penting dari panitia angket DPT DPR. Bahwa ada perbedaan antara hasil cetak antara soft copy dan saat mencetak di percetakan. Bagaimana KPU bisa mempertanggungjawabkan hal ini," ujar anggota Komisi II yang juga Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq dalam rapat kerja antara Komisi II dengan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Ketua Bawaslu Nurhidayat Sardini, dan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Rabu (1/7).

Ia mengatakan, KPU harus memperhatikan temuan-temuan dugaan manipulasi DPT di lapangan agar pelanggaran hak konstitusional terhadap pemilih tidak terulang lagi.

Anggota Komisi II DPR (FPDIP) Ganjar Pranowo juga mempertanyakan sumber data dan mekanisme KPU dalam melakukan verifikasi dan pemutakhiran DPT. Ia meragukan kesahihan DPT Pilpres karena ada lompatan jumlah pemilih yang luar biasa pada pilpres dibandingkan pemilu legislatif.

"Tolong KPU menjelaskan alur varifikasi dan alat atau metode apa yang digunakan dalam pemutakhiran DPT. Ini penting agar tidak ada kecurigaan," tukas Ganjar.

Berdasarkan data KPU, jumlah DPT pada pemilu legislatif yakni sebesar 171.265.442 sedangkan DPT pada pilpres yakni sebesar 176.395.015. Ada tambahan sebesar 5.128.573 pemilih dalam pilpres.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menjelaskan, penambahan jumlah pemilih pada DPT pilpres sudah rasional. Angka tersebut berasal diantaranya dari pemilih pemula yang bertambah dibandingkan dengan pemilu legiskatif, TNI/Polri yang sudah pensiun, rakyat Indonesia dari luar negeri yang kembali ke Tanah Air karena PHK maupun karena habis masa kontraknya di luar negeri. Selain itu yakni pemilih yang memang belum terdaftar dalam pemilu legislatif.

"Angka ini rasional. Dan memang itulah yang bisa diupayakan oleh KPU. Kami memandang bahwa persoalan DPT ini sangat krusial oleh karenanya kita beri perhatian lebih. Bahkan, 90 persen anggaran telah kami alokasikan untuk perbaikan DPT," tutur Hafiz.

Ia mengatakan, dibandingkan pemilu 2004, mekanisme pendataan pemilih pada pemilu 2009 ini jauh lebih baik. Hafiz mencontohkan, pada 2004, jumlah penduduk Indonesia sebesar 214 juta dimana jumlah pemilih yakni 148 juta. Artinya, ada 66 juta masyarakat Indonesia yang tidak memilih.

Sementara pada 2009, jumlah penduduk Indonesia per Oktober 2008 berdasarkan data Departemen Dalam Negeri sebesar 232 juta jiwa. Jumlah pemilih yang terangkum dalam DPT pada pemilu legislatif lalu yakni mencapai 171 juta. "Jadi ada selisih 61 juta jiwa yang tidak memilih, termasuk anak berusia di bawah umur dan TNI/Polri. Padahal, semestinya angka kelahiran senantiasa bertambah maka seharusnya angka penduduk yang tidak memilih bertambah. Tapi nyatanya justru berkurang, bisa disimpulkan bahwa ada perbaikan dalam penyusunan pemilih ini," terang Hafiz. (MP/OL-03)

PKS: Polling SMS Debat Capres Tak Dilarang UU

PKS: Polling SMS Debat Capres Tak Dilarang UU
VIVAnews -Kamis, 2 Juli 2009, 01:01 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menghentikan polling pesan pendek (SMS) dalam acara debat calon presiden atau wakil presiden. Terkait boleh tidaknya polling SMS dalam acara debat, Ketua Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfudz Siddiq mengatakan soal itu harus dikembalikan ke aturan Undang-undang.

"UU kan memang tidak mengatur soal polling SMS dalam satu bab tersendiri. Jadi, kalau tidak diatur dalam UU, artinya secara prinsip dasar, hal tersebut dibolehkan," kata dia di sela-sela rapat kerja persiapan Pemilihan Presiden di Ruang Sidang Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu 1 Juli 2009 malam.

Kecuali, tambah dia, jika hal itu dinilai KPU telah mengganggu atau merusak tahapan-tahapan pemilu, atau dinilai bisa merugikan dan ada gugatan dari pasangan calon. Sepanjang tidak ada gugatan resmi dari pasangan capres-cawapres, dan sepanjang KPU menilai hal tersebut tidak mengganggu, kata Mahfudz, maka hal tersebut tidak perlu dilarang.

"Apalagi polling-polling SMS kan sudah biasa ada di berbagai acara," tambah dia.

Soal SMS sudah dikirim sebelum acara debat dimulai, menurut Mahfudz, juga tak perlu dipermasalahkan. Menurut dia, mungkin karena orang yang mengirim SMS di awal acara merupakan pemilih loyal dari kandidat tertentu. "Sementara bagi mereka yang mengirim SMS setelah debat berakhir, mungkin mereka adalah floating mass atau swing voter [massa mengambang]," tambah dia.

Secara terpisah, Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary mengatakan pihaknya akan menyurati stasiun televisi yang merasa memuat polling SMS, agar polling tersebut ditiadakan. Alasannya, "karena hal itu benar-benar mengganggu. Apalagi kalau benar bahwa belum juga debat dimulai, namun hasil polling-nya sudah tampak," kata dia, Rabu malam.

Sebelumnya, tim sukses pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto melayangkan surat protes ke KPU. Mereka memrotes polling pesan singkat (SMS) yang ditayangkan pada acara debat calon presiden dan wakil presiden.

Alasannya, debat itu dinilai sebagai acara kenegaraan yang diatur Undang-Undang. Penayangan SMS dinilai tidak tepat dalam acara resmi kenegaraan. Apalagi, hasil polling itu bisa berujung pada persepsi serta penilaian tertentu terhadap penampilan para calon.
• VIVAnews

Taujih Ust Rahmat Abdullah

Sebelum seorang manusia bekerja & beramal, sebelum seorang muslim melakukan amal-amal yg byk dlm kehidupannya; pertama-tama yang harus dimiliki adl al-fahmu. Sebuah pemahaman yg benar tentang ad-dien, tentang agama ini. Sesudah itu, dia harus punya komitmen untuk melaksanakannya. Dia pun merawat amal itu dengan kesabaran dan memilih yang terbaik dari segala kemungkinan yang terbuka didepannya. (Alm Ust Rahmat Abdullah)

Mana Ada Tebar Pesona!

Mana Ada Tebar Pesona!

Tribun Batam, Rabu, 14 Januari 2009
Pro-kontra Politisasi Harga BBM

JAKARTA, TRIBUN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sedang tebar pesona dengan mengumumkan penurunan harga BBM ketiga kalinya awal pekan ini. Namun hal itu langsung dibantah para petinggi Partai Demokrat.

Ketua Umum Partai Demokrat, Hadi Utomo, mengatakan kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM bukan untuk meraih simpati publik menjelang pemilihan umum. “Ini bukan politis, cuma faktanya ketika harga dinaikkan, harga minyak dunia juga sedang tinggi,” kata Hadi, Selasa (13/1).

Kakak ipar Yudhoyono itu mengatakan, kebijakan menurunkan harga BBM semata-mata untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat guna menghadapi krisis ekonomi.

Sebelumnya, kebijakan yang sering diklaim sebagai sebuah prestasi itu mengundang kritik. Tak kurang, partai pengusung Yudhoyono, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun angkat bicara. Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq, mengatakan bila kebijakan itu tidak diikuti penurunan biaya hidup lainnya, misalnya tarif transportasi, maka sia-sia dan dapat dianggap politis.

Menurut Mahfudz, pemerintah justru harus memperhatikan masalah utama yang sedang dihadapi masyarakat, yaitu kelangkaan BBM dan gas yang terjadi di berbagai daerah. Selama kelangkaan itu tidak teratasi, kata Mahfud, kebijakan itu hanya omong kosong.

“Di satu sisi penurunan ini memang menguntungkan politik SBY. Akan tetapi dari sisi lain ini bisa jadi blunder. Yang jelas, sikap pemerintah ini harus diapresiasi, meskipun tetap akan menjadi pertanyaan besar. Apabila nanti setelah pemilu harga minyak dunia kemudian melonjak naik, apakah pemerintah bisa mempertahankan harga BBM,” Mahfudz mempertanyakan.

Didikte
Sementara itu, menurut pengamat ekonomi politik dari Tim Indonesia Bangkit, Ichsanuddin Noorsy, sikap pemerintah dalam menurunkan harga BBM, bukanlah sebuah prestasi karena saat ini sudah seharusnya harga BBM turun.

“Itu bukanlah sebuah prestasi. Akan tetapi malah sebaliknya, menunjukkan kedaulatan energi Indonesia telah tunduk pada mekanisme pasar . Kondisi ini juga nampak pada keengganan pengusaha dan organda dalam menurunkan tarif yang disebabkan melemahnya perekonomian dan tingginya resiko pasar,” papar Noorsy.
Ketidakjelasan situasi perekonomian sekarang ini karena pemerintah telah masuk dalam kebijakan yang menyetujui besarnya biaya pertumbuhan ekonomi melalui pinjaman luar negeri dan obligasi sebesar Rp 114 triliun dan pinjaman siaga, 5 miliar dolar AS.

Tak Masuk Tim, Mahfudz Siap Kampanye untuk SBY

Tak Masuk Tim, Mahfudz Siap Kampanye untuk SBY
Okezone, Kamis, 11 Juni 2009 - 11:09 wib

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq tidak merasa kecewa karena tidak masuk dalam deretan Tim Kampanye Nasional pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut anggota Majelis Syura PKS itu, dia bersama mantan Presiden Hidayat Nurwahid dan Sekjen DPP PKS Anis Matta mendapat tugas untuk memenangkan pemilu legislatif.

"Sementara untuk pilpres ada pembagian tugas kepada Ketua MPP PKS Suharna dan Presiden PKS Tifatul Sembiring. Bukan karena kami tidak mau di tim PKS," ungkap Mahfudz kepada okezone, Kamis (11/6/2009).

Meski tidak termasuk tim sukses SBY, Mahfudz mengaku tidak keberatan jika diminta untuk menjadi juru kampanye untuk capres incumbent tersebut.

"Kalau ditugaskan partai, kami siap saja," tandasnya.

Monolog "Sindiran" Butet Salah Tempat

Monolog "Sindiran" Butet Salah Tempat
Okezone.com, Kamis, 11 Juni 2009 - 10:47 wib
JAKARTA - Monolog yang disampaikan oleh seniman Butet Kertaredjasa dalam deklarasi kempanye damai oleh tiga pasang capres-cawapres, kemarin, dinilai menyalahi etika karena sarat akan sindiran kepada capres tertentu.

"Kami sayangkan di deklarasi damai ada muatan acara berupa sindiran politik. Hal-hal itu sebaiknya dilakukan dalam acara kampanye," ujar Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada okezone, Kamis (11/6/2009).

Menurut dia, saling sindir sebenarnya sudah sering terjadi antarlawan politik. Namun forum deklarasi kampanye damai tidak tepat untuk dijadikan aksi saling sindir.

"Perlu disampaikan teguran kepada KPU sebagai penanggungjawab acara agar tidak lepas tangan," imbuhnya.

Seperti diketahui, Butet dalam monolognya mengeritik pedas kondisi pemerintahan saat ini. Dia menyindir banyaknya utang luar negeri dan direbutnya hak paten batik dan kesenian Reog. Lalu sengketa Ambalat, masalah tenaga kerja Indonesia yang kerap disiksa oleh majikannya, serta pesawat militer yang berturut-turut jatuh hingga upaya pemberantasan korupsi yang dianggap masih tebang pilih. (lam)

SBY jadi korban 'sengatan' Butet
Waspada, Thursday, 11 June 2009 18:00 WIB
Centil, segar dan menghibur namun menyengat, itulah yang ditampilkan Butet, pada malam kampanye damai, 10 Juni. Di saat yang hadir tertawa mendengar banyolan Butet, SBY mampu menahan diri walaupun harus menekuk mukanya.

Pada malam deklarasi kampanye damai di Hotel Bidakara, Jakarta, Butet menjadi perwakilan tim kesenian dari pasangan Mega-Prabowo. Dengan gaya khasnya yang konyol namun nyenggol, Butet mengemas sindiran kepada pemerintah menjadi bahan tertawaan.

"Pemberantasan korupsi mestinya tidak boleh pandang bulu, siapa pun itu. Baik menteri, mantan menteri atau siapa pun, bukannya malah didutabesarkan," sentil Butet, terkait mantan Menkum HAM Hamid Awaluddin yang diduga terlibat kasus Sisminbakum, yang kemudian malah dijadikan Duta Besar RI untuk Rusia.

Belum puas sampai di situ, Butet menyindir lagi pesawat milik TNI yang berguguran sebelum berperang. "Kemarin ada Hercules jatuh, sampai-sampai ada anekdot di luar yang mengatakan, wah pesawat Indonesia nggak usah dipakai perang pada jatuh sendiri," ujar Butet membuat yang hadir terpingkal-pingkal.

SBY yang awalnya tersenyum akhirnya tak tahan juga. Dibombardir soal utang, direbutnya hak paten batik dan reog, blok Ambalat, pesawat hingga soal penegakan hukum yang pandang bulu membuat senyum terhapus dari wajah SBY. Matanya memandang tajam menahan kesal.

SBY masih bisa kalem, namun seperti biasa orang-orang di bawah SBY-lah yang reaktif. PKS menilai gara-gara monolog Butet, acara kampanye damai berubah menjadi acara sindir menyindir. "Sindir-menyindir silakan saja, tapi di panggung kampanye, bukan di panggung deklarasi," sesal Ketua FPKS Mahfudz Siddiq.

Namun oleh PKS, KPU yang disalahkan. Mahfudz menilai KPU harusnya dapat mengontrol semuanya, karena itu acara KPU. KPU sendiri mengaku kecolongan. Saat gladi bersih tidak ada monolog dari Butet. Meski begitu, kritikan yang disampaikan dalam acara deklarasi kampanye damai itu, dinilai KPU sebagai hal yang biasa. Apa isi monolog, menurut anggota KPU Andi Nurpati, tergantung dari penilaian masing-masing orang.

Partai Demokrat lebih keras lagi menilai monolog Butet. Monolog itu dianggap mencederai kampanye damai yang dihadiri oleh seluruh capres-cawapres. Ketua DPP PD Max Sopacua mengingatkan Butet, sebagai kontestan harusnya menyadari karyanya tidak etis disampaikan pada sebuah ajang kampanye damai yang disaksikan seluruh rakyat Indonesia. "Monolog Butet itu sebuah provokasi murahan," ketus Max.

Max tak mempersoalkan dari mana naskah monolog Butet itu dibuat, entah itu karya Butet, atau pesanan dari PDIP. Dari mana pun itu, Max menilai tidak perlu ditampilkan dalam ajang kompetisi yang sehat.

Namun Tim Sukses Mega Pro, Fadli Zon memprotes jika monolog Butet dinilai tidak memahami seni. Sebab monolog tersebut hanya rangkaian seni yang diminta KPU. Yang disampaikan Butet pun dinilai bukan mengada-ada, melainkan fakta dan kebenaran. "Kalau merasa tersinggung berarti itu memang benar," sindir Fadli Zon.

Peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi juga menyayangkan protes yang dilayangkan kubu SBY. Seharusnya mereka tenang menanggapi monolog Butet. Sebab masyarakat bisa menilai bahwa Butet hanya disewa oleh kubu Mega. Jika reaktif, malah bisa terlihat bahwa SBY adalah tipikal orang yang tipis kuping.

Butet sendiri yang menjadi pemeran utama di monolog tersebut juga merasa tidak menyindir SBY, bukan juga melakukan propaganda kepada khalayak ramai. Monolog yang ditampilkannya hanya sebuah refleksi dari fakta yang sebenarnya dirasakan oleh rakyat.

Fakta yang disampaikannya pun disebutnya sama seperti yang dilansir di media. Tidak ada pesanan dari kubu Mega Pro. Malah Megawati tidak tahu isi monolog Butet sebelum tampil di panggung. "Kalau ada yang tersengat oleh itu, ya bukan urusan saya," ceplos budayawan yang berperan menjadi 'SBY' di parodi politik Republik Mimpi.

Butet menilai monolog itu hanya akting saja. Dia percaya politisi saat ini sudah dewasa. "Aktingnya bagus, seolah-olah teraniaya, ya mungkin bisa menang lagi," cetusnya santai.

PKS tak terusik momentum soal Ruhut

PKS tak terusik momentum soal Ruhut
Waspada, Wednesday, 10 June 2009 13:13 WIB
JAKARTA - Pencopotan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok dan Ketua DPP Ruhut Sitompul dari Tim Kampanye SBY-Boediono, tidak membuat PKS terusik sedikitpun. Apalagi, jika pencopoan tersebut dijadikan semacam 'peringatan' bagi parpol mitra koalisi.

"PKS tidak merasa diultimatum atau diperingatkan terkait pencopotan Pak Ruhut dan Pak Mubarok. Selama ini tidak pernah ada ultimatum," ujar ketua DPP PKS Mahfudz Shiddiq, hari ini.

Tindakan tersebut, menurut Mahfudz, untuk lebih menertibkan dan mengarahkan pola komunikasi dalam kampanye. Sehingga, ada keseragaman tindakan dan pemikiran ketika mengusung pasangan SBY-Boediono.

"Jadi bagus-bagus saja. Daripada semua dibiarkan kampanye jadi kontraproduktif. Semua pasangan calon juga melakukan hal yang sama," cetus Ketua FPKS ini.

Pasa tindakan tersebut, ia menghimbau, parpol mitra koalisi harus melakukan konsolidasi di internalnya masing-masing. Sehingga komunikasi antar parpol koalisi terkait tema dan cara kampanye dapat sinkron satu dengan yang lain.

"Itu sebuah tuntuntan dan semuanya berupaya ke situ. Walaupun dalam pertarungan itu kan kadang-kadang merespon pertanyaan dengan cepat. Sehinnga lebih cepat dari koordinasi yang dilakukan," tuturnya.

FPKS Tolak Cincin Emas, Cukup Plakat Saja

FPKS Tolak Cincin Emas, Cukup Plakat Saja
detikNews, Selasa, 09/06/2009 12:58 WIB

Jakarta - FPKS DPR tidak menyetujui pemberian cicin emas sebagai cinderamata bagi anggota DPR. Ketua FPKS Mahfudz Siddiq menyatakan cinderamata itu bisa berupa plakat saja.

"Plakat harganya sekitar Rp 200 ribuan dan itu bisa dipajang. Kalau cincin itu kan ada lambang DPR-nya jadi aneh kalau dipakai," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/6/2009).

Mahfudz menilai pemberian cincin itu tidak diperlukan karena hal ini dapat mencoreng citra DPR. "Kami sudah rapat di fraksi dan prinsipnya kami tidak setuju," katanya.

Mahfudz mengaku pimpinan fraksi tidak pernah diajak musyawarah mengenai masalah cinderamata ini sehingga lebih baik pemberian cicin ini dibatalkan.

"Saya kira itu tidak sulit selama memang ada keputusan poltik," katanya.

Pemberian cinderamata berupa cincin berlogo DPR bagi anggota DPR yang purnabakti sudah menjadi tradisi. Mereka yang telah berulang kali terpilih menjadi wakil rakyat berarti telah mengoleksi sejumlah cincin sesuai masa baktinya. Sedangkan anggota DPR yang baru masuk akan mendapatkan lencana emas berlogo DPR.

Untuk tahun ini, anggaran membeli cincin Rp 1,9 miliar. Sedangkan Rp 3 miliar untuk membeli lencana.
Cincin DPR Dikaji Ulang
Sindo, Tuesday, 09 June 2009

JAKARTA(SI) – Ketua DPR Agung Laksono menyatakan akan mengkaji ulang terhadap putusan pemberian cenderamata berupa cincin emas bagi anggota Dewan. Bahkan hal itu bisa saja dibatalkan jika diperlukan.


“Bisa saja (dibatalkan) kalaupun sudah proses tender,” ujar Agung kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta,kemarin. Agung menjelaskan kenang-kenangan itu merupakan tradisi DPR setiap periode.Menurutnya,dia juga pernah mendapatkan hal serupa dan jika hal itu kini mendapat resistensi bisa saja dibatalkan dan dananya dialihkan untuk keperluan lain.“Anggarannya kan bisa dipakai untuk peningkatan kinerja anggota DPR yang baru,”ujarnya.

Menurut Agung rencana itu memangtidakperludilaporkankepada dirinya.Sebab sudah termasuk dalam program dan masuk dalam panitia anggaran dan tinggal tender. Sebagaimana diketahui,Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) telah menganggarkan Rp5 miliar untuk pembelian cincin sebagai cenderamata kepada 550 anggota DPR yang akan purna tugas. Wakil Ketua BURT Nizar Dahlan megungkapkan keputusan pemberian cenderamata telah disepakati bersama oleh semua fraksi yang ada di DPR.

Namun,dia mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada anggota Dewan jika pada akhirnya mereka ada yang menolaknya. Menurut dia,pemberian cincin kepada anggota Dewan yang akan berakhir pada awal Oktober merupakan tradisi lama. Karena itu, pada saat itu BURT hanya menyetujui saja terhadap kebiasaan tersebut. Lagi pula, tambah dia,pemberian barang tersebut bukan hal yang istimewa.

Sementara itu,Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menolak program ini meski sebelumnya semua fraksi telah seepakat,termasuk fraksinya. “Rapatfraksikamimemutuskanmenolak cenderamata itu,”tegas dia. Mahfudz menilai kebijakan itu diambil dengan tidak melibatkan fraksi. Karena itu dia akan BURT menjelaskan mengenai kebijakan tersebut. Menurut dia, jika memang harus ada cenderamata, hal itu tidak harus cincin emas yang menghabiskan dana miliaran.

Dia mengatakan misalnya bisa saja kenangkenangannya berupa pajangan. “Bisa saja yang lain yang harganya mungkin Rp200.000 yang bisa dipajang,”sarannya. Sementara anggota Fraksi BPD Ali Mochtar Ngabalin mengatakan dirinya akan menolak cincin itu. Menurutnya, selain tidak peka, cincin emas juga tidak boleh dikenakan laki-laki.“Cincin tidak akan saya pakai. Dalam Islam laki-laki diharamkan memakai cincin emas kuning. Cincin itu tidak berguna bagi saya, jadi saya tidak peduli dengan itu,”jelasnya.

Politisi PBB ini mengatakan sebaiknya program itu dibatalkan saja. Jika sudah dianggarkan dia menyarankan lebih baik uangnya digunakan untuk hal lain yang lebih berguna. Misalnya uangnya dikumpulkan dan disumbangkan ke masyarakat. “Kita sumbangkan ke yang membutuhkan dengan mengatakan ini adalah kenang-kenangan dari anggota Dewan periode 2004– 2009,”tuturnya. Pemberian cenderamata atau dana purna tugas sebenarnya tidak hanya terjadi di DPR.

Berdasarkan laporan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), pemerintah daerah sedikitnya menganggarkan dana sekitar Rp159,5 miliar untuk purnabakti anggota DPRD di semua provinsi. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan menilai pemberian dana tersebut sebagai bentuk legalisasi korupsi yang dilakukan anggota DPRD.

Berdasarkan hasil audit BPK semester I dan semester II tahun 2008,ungkapYuna,tercatat potensi kerugian daerah sebesar Rp 118,88 miliar dari Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan di 99 daerah yang belum dikembalikan DPRD ke kas daerah karena telanjur diberikan sesuai PP 37 Tahun 2006. (dian widiyanarko/ pasti liberti)
Anggota DPR Tolak Cincin Emas
Republika Selasa, 09 Juni 2009
JAKARTA -- Anggota DPR ramai-ramai menolak kebijakan pemberian cenderamata berupa cincin emas. Alasannya bermacam-macam.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Shiddiq, mengatakan Fraksi PKS akan menolak pemberian tersebut karena tiga alasan. Pertama, masalah kepantasan. "Nama DPR saat ini sudah carut-marut di mata publik, bahkan disebut sebagai lembaga terkorup, oleh karena itu di akhir masa jabatan masa kita tidak bisa menunjukkan sesuatu yang berarti bagi masyarakat?" ujar Mahfudz.

Kedua, PKS ingin menyelaraskan sikap dengan visi ekonomi kerakyatan yang diusung selama ini. "Jika menerima pemberian tersebut tentu tidak sejalan dengan ekonomi kerakyatan," katanya. Ketiga, memakai cincin dalam Islam memang tidak diperbolehkan.

Oleh karena itu, PKS akan mengusulkan kepada Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DPR untuk mengganti cincin dengan sesuatu yang lebih sederhana, misalnya plakat atau piagam penghargaan. "Kami akan usulkan supaya diganti dengan yang jauh lebih murah, tetapi tetap memiliki nilai tersendiri," tutur Mahfudz.

Sementara itu, anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan pemberian tersebut tidak dibenarkan. "Lebih baik uangnya (Rp 2 miliar) itu dikumpulkan dan disumbangkan kepada masyarakat kecil," kata Ali.

Para anggota DPR, kata dia, adalah orang-orang yang sebenarnya tidak membutuhkan uang lagi. "Kita ini kan pejabat, yang seharusnya mewakili rakyat, bukan mengambil uang rakyat," katanya. Oleh karena itu, sambungnya, tidak baik jika anggota DPR menerima pemberian tersebut. nan/ahi

PKS: Jangan Tunggu TNI Kehabisan Alutista

PKS: Jangan Tunggu TNI Kehabisan Alutista
Vivanews.com, Rabu, 10 Juni 2009, 08:45 WIB

VIVAnews – Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPR, Mahfudz Siddiq, meminta Parlemen menyepakati peningkatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010-2014 untuk pembaruan alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia.

“Jangan menunggu TNI kehabisan alutista akibat kecelakaan yang terus menerus,” kata Mahfudz, Rabu 10 Juni 2009.

Menurut dia, idealnya besarnya anggaran untuk TNI dua kali lipat dari anggaran untuk Kepolisian Republik Indonesia. Jika memungkinkan, Mahfudz mengusulkan kenaikan anggaran alutisa mulai dapat dilakukan pada proses APBN 2009.

Mahfudz mengatakan kekuatan dan kesiapan kemampuan tempur TNI berkaitan erat dengan kedaulatan dan harga diri bangsa Indonesia di mata dunia.

Pernyataan yang dikemukakan Mahfudz menyusul memanasnya hubungan otoritas Indonesia dengan Malaysia terkait sengketa perairan kaya sumber daya alam, Ambalat.

PKS: Menneg BUMN harus tegur Sutanto

PKS: Menneg BUMN harus tegur Sutanto
Waspada, Tuesday, 09 June 2009 15:16 WIB
JAKARTA - Karyawan BUMN yang pernah menyatakan mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelang pemilu legislatif lalu mendapat teguran dari Menneg BUMN Sofyan Djalil. Kini Komisaris Utama PT Pertamina Sutanto menjadi pimpinan Gerakan Pro SBY (GPS). Sofyan harus menegur Sutanto.

"Mestinya konsisten menegur juga," kata ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.

Ketika ada pihak-pihak yang mau memobilisir BUMN dan pegawainya, lanjut dia, harus diingatkan dan dilarang untuk tidak melakukan politisasi.

"Maka semua unsur, bukan hanya pegawai, direksi, komisaris yang terlibat pun sebenarnya harus mendapat teguran. Kalau perlu tidak usah ditegur, langsung mengundurkan diri saja," ujar Mahfudz.

Pengadaan Cenderamata untuk DPR Dikritik

Pengadaan Cenderamata untuk DPR Dikritik

Koran Tempo, 9 Juni 2009
JAKARTA—Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pengadaan cenderamata dan lencana bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat senilai miliaran rupiah.
“Di saat fungsi Dewan dalam bidang legislasi jelek, justru ada pengadaan cenderamata. Dewan tidak berpihak kepada rakyat,” kata Abdulah Dahlan, peneliti dari ICW, di Jakarta kemarin. Ia menyarankan agar alokasi anggaran itu dialihkan untuk fungsi legislasi.
Sekretariat Jenderal DPR telah memasukkan anggaran pengadaan cenderamata dan lencana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2009. Lelang pengadaan cenderamata dan lencana dilakukan secara terbuka dan diumumkan pada 4 Juni lalu. Saat ini proses tender masih dalam tahap pendaftaran hingga 15 Juni.
Ketua DPR Agung Laksono membenarkan rencana pengadaan cenderamata dan lencana tersebut. Cenderamata berupa cincin akan diberikan kepada anggota Dewan yang sudah rampung masa tugasnya. Sedangkan untuk anggota Dewan yang baru, bakal dibuatkan lencana. “Itu sudah dialokasikan anggarannya," kata Agung di gedung DPR kemarin. “Totalnya Rp 3 miliar."
Berdasarkan data yang diperoleh Tempo, alokasi dana yang bakal digelontorkan untuk pengadaan cenderamata dan lencana tersebut jauh lebih besar, yaitu hampir Rp 5 miliar.
Perinciannya, untuk lencana kecil bagi 560 anggota Dewan periode 2009-2004 dianggarkan Rp 1,4 miliar, sedangkan lencana besar dianggarkan Rp 1,6 miliar. Adapun untuk cincin cenderamata bagi anggota Dewan yang purnatugas dianggarkan Rp 1,9 miliar.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyatakan fraksinya menolak pengadaan cenderamata tersebut. Menurut dia, pengadaan cincin itu hanya membuang anggaran negara. "Tidak perlu. Lebih baik dananya untuk membantu orang miskin," katanya lewat pesan pendek kemarin.
Menurut Agung Laksono, pengadaan cenderamata bisa dibatalkan jika memang tak dianggap penting. "Kalau memang tidak perlu, bisa dibatalkan," ujarnya.EKO ARI | DWI RIYANTO | DWI WIYANA

Perbaiki Anggaran, Jangan Tunggu TNI Kehabisan Alutsista

Perbaiki Anggaran, Jangan Tunggu TNI Kehabisan Alutsista
Republika, Selasa, 09 Juni 2009 pukul 05:15:00
JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPR, Mahfudz Shiddiq, mengimbau agar pemerintan dan DPR segara menyepakati keputusan politik menyangkut anggaran pertahanan tahun 2010.

“Jangan menunggu TNI kehabisan alutsista akibat kecelakaan yang terus-menerus, pemerintah dan DPR harus bahas pembaruan besar-besaran alutsista sampai 2014,” ujar Mahfudz kepada //Republika//, di Jakarta, Senin (8/6).

Mahfudz menanggapi kecelakaan jatuhnya Helikopter TNI AD jenis Bolkow BO105 bernomor HS7112 di Kampung Cibuni, Rawa Beber, Pagelaran, Cianjur, Senin (8/6) petang.

Helikopter nahas itu ditumpangi lima orang, yang terdiri atas pilot dan copilot, dan tiga penumpang. Semua awak pesawat dan penumpang heli adalah anggota Kopassus. Dua penumpang, yakni Kolonel Ricky Samuel, Komandan Pusat Pendidikan (Danpusdik) Kopassus, dan Kapten Agung, kepala Seksi Operasi Pusdik Kopassus, dipastikan tewas dalam kecelakaan tersebut.

Menurut Mahfudz, anggaran TNI saat ini harus dua kali lipat dari anggaran Polri. Bahkan jika memungkinkan, kenaikan anggaran alutsista bisa dilakukan pada proses APBNP 2009 ini.

“Kedaulatan dan harga diri bangsa sangat bergantung kepada kesiapan dan kemampuan tempur TNI. Masalah alutsista tidak bisa diabaikan lagi,” tandas Mahfudz.- ade/ahi

Helikopter TNI Dihajar Cuaca Buruk, Dua Kopassus Tewas
Bangka Pos, Selasa, 09.Juni.2009 | 08:58 wib
JAKARTA, bangkapos.com -- Helikopter TNI-AD jenis Helikopter jenis Bolkow BO-105 dengan nomor registrasi HS-7112 yang jatuh di Kapung Pasir, Desa Cituhiang, Kecamatan Pagelaran Cianjur diduga kuat akibat cuaca buruk.

"Diduga keras helikopter itu jatuh akibat cuaca buruk. Saat helikopter diberangkatkan dari Batujajar, cuaca dalam keadaan normal-normal saja. Saat terbang cuaca tidak sejelek itu, tiba-tiba hujan sangat lebat dan disertai angin kencang, " kata Kadispen TNI AD Brigjen Christian Zebua saat dikonfirmasi Senin (8/6) malam.

Christian Zebua memastikan, dalam kecelakaan helikopter tersebut, dua orang anggota TNI tewas, yakni Kolonel Ricky Samuel (Komandan Pusat Pendidikan Kopassus) serta Kapten Agung (Kasi Operasi Latihan Kopassus). Yang mengalami luka-luka dalam kecelakaan itu Co Pilot Lettu Sasongko dan Lettu Agus Sudarso.

Jatuhnya pesawat helikoper jenis Bolkow BO-105 dengan nomor registrasi HS-7112 ini langsung mendapat perhatian serius dari kalangan DPR, salah satunya dari Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq. Ia kemudian meminta kepada pemerintah untuk tidak lagi menunda anggaran alutista TNI yang hanya akan mengakibatkan fatal bagi para personil maupun alat-alat TNI yang dimiliki.

"Jangan tunggu lagi TNI sampai kehabisan alutista akibat kecelakaan yang terus menerus ini. APBN 2010, pemerintah dan DPR harus sepakati keputusan politik untuk pembaruan besar-besaran alutista sampai dengan tahun 2014. Kami setuju dengan mereka yang mengatakan anggaran TNI harus dinaikkan sampai 2 kali lipat dari anggaran Polri," kata Mahfudz.

"Bahkan, bila memungkinkan kenaikkan anggaran alutista bisa dilakukan pada APBN 2009 ini. Kedaulatan dan harga diri bangsa sangat bergantung kepada kesiapan dan kemampuan tempur TNI," tegas Mahfudz Siddiq.

Hingga kini, beberapa kejadian pesawat milik TNI yang jatuh terus terjadi. Dari catatan Persda, sebelum jatuhnya pesawat Helikpoter jenis jenis Bolkow BO-105 dengan nomor registrasi HS-7112 yang jatuh di di Kapung Pasir, Desa Cituhiang, Kecamatan Pagelaran Cianjur, pesawat Fokker 27 milik TNI AU jatuh dan meledak di Bandara Hussein Sastranegara pada hari Senin, 4 April lalu.

Pada Rabu, 20 Mei lalu, juga diberitakan sebuah pesawat angkut jenis C-130 Hercules Alpha 1325 jatuh di Desa Geplak Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pesawat jatuh sekitar pukul ?"06.30 WIB. (Persda Network/yat)

Bayanat Tentang Pilpres 2009

BAYANAT
NOMOR : 01/B/K/DPP-PKS/VI/1430
TENTANG
PILPRES 2009
1. Sidang Majelis Syuro PKS ke XI pada tanggal 25-26 April 2009 memutuskan :
a. Untuk berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat dalam Pilpres 2009,
APABILA kontrak politik dapat disepakati bersama
b. PKS Memperjuangkan Cawapres dari Internal dalam amplop tertutup, namun
cawapres bukanlah merupakan syarat koalisi.
c. Jika syarat minimal koalisi (termasuk kerjasama berbasis platform dalam kabinet
dan parlemen) tidak dipenuhi secara proporsional maka DPTP berhak mengambil
kebijakan sesuai dengan kemaslahatan dakwah,umat, bangsa, dan Negara.
2. Kesalahpahaman sebelumnya terjadi karena tersumbatnya komunikasi dengan SBY
paska pemberitahuan bahwa SBY memilih Boediono sebagai Cawapres. Sementara kita
mengusulkan adanya keterwakilan umat.
3. Hasil pertemuan PKS dengan SBY pada tanggal 15 Mei 2009 di Bandung telah
diklarifikasinya isu-isu seputar Boediono dan disepakatinya kontrak politik dengan SBY
dan Partai Demokrat. Kontrak Politik berlandaskan platform terlampir.
4. Terkait pribadi Prof. Boediono, beliau adalah seorang muslim dan tidak berpandangan
Neolib, bahkan Undang-Undang Perbankan Syari’ah dan Undang-undang Sukuk
(Obligasi Syari’ah) digulirkan semasa ybs menjabat Menko Ekuin.
5. Atas dasar keputusan Majelis Syuro PKS ke XI, dan tercapainya kesepakatan dengan
SBY dan PD, maka diwajibkan kepada seluruh kader memperjuangkan kemenangan
pasangan SBY-Boediono untuk kemaslahatan dakwah,ummat, bangsa, dan Negara.
Jakarta, 1 Jumadil Akhir 1430 H
25 Mei 2009 M
PRESIDEN
IR. TIFATUL SEMBIRING

PIAGAM KERJASAMA PARTAI DEMOKRAT DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ikhwanifillah berikut Piagam Kerjasama PKS dan PD:

PIAGAM KERJASAMA
PARTAI DEMOKRAT DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TAHUN 2009-2014
Atas berkat Rahmat Allah SWT, Para penandatangan piagam kerjasama telah sepakat
untuk membentuk koalisi berbasis platform dalam Kabinet dan Parlemen periode tahun 2009 –
2014. Koalisi yang dibentuk oleh Para penandatangan piagam ini mempunyai visi, misi dan
tujuan bersama untuk mengkonsolidasikan gerakan reformasi guna memperkuat sistem politik
demokrasi dan sistem pemerintahan Presidensial sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memastikan agar proses transisi
demokrasi segera mengarah pada terwujudnya cita-cita nasional yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam lingkup nasional, Para penandatangan menyadari bahwa reformasi yang telah
bergulir 11 tahun pada kenyataannya sampai hari ini belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan
rakyat. Para penandatangan sepakat untuk memperkecil jarak antara harapan dengan
kenyataan, agar dalam waktu 5 tahun mendatang tidak menjadi potensi kerawanan sosial yang
bermuatan perilaku kekerasan secara kolektif. Para penandatangan piagam bersepakat untuk
bekerjasama memberikan respon atau jawaban dengan mengutamakan prinsip-prinsip
kepedulian dan keberpihakan kepada kepentingan Rakyat Indonesia yang mendambakan dan
mengharapkan kepastian hidup dan perbaikan hidup, melalui upaya perjuangan dan
pemberdayaan parlemen dan pemerintahan yang bersih, terhormat, bebas Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (KKN), kredibel serta mampu menjalankan fungsi pengendalian dan keseimbangan
(checks and balances) terhadap suatu pemerintahan terpilih yang didasarkan pada sistim
presidensial yang kuat, kompak dan efektif.
Dalam lingkup regional dan internasional sesuai amanat konstitusi, Para penandatangan
piagam bersepakat untuk berinisiatif mempelopori pelaksanaan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial di lingkungan ASEAN, Asia
Pasifik, Dunia Islam dan belahan dunia lainnya. Senantiasa konsisten dalam mendukung
perjuangan bangsa-bangsa yang belum merdeka, seperti Palestina, dan negara-negara yang
tidak diuntungkan dalam hubungan dan pergaulan internasional.
Semoga Allah SWT memberkati piagam kerjasama ini.
PARTAI DEMOKRAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Hadi Utomo Marzuki Alie Tifatul Sembiring M. Anis Matta
Ketua Umum Sekretaris Jenderal Presiden Sekretaris Jenderal

PKS: Silakan Polisikan Ruhut

PKS: Silakan Polisikan Ruhut
Inilah.com, 4 juni 2009,Windi Widia Ningsih
INILAH.COM, Jakarta - Rencana Forum Keturunan Arab Indonesia (Fokari) yang akan melaporkan Ruhut Sitompul kepihak kopolisian, dinilai suatu hal yang wajar oleh PKS. Ketua FPKS Mahfudz Siddiq mempersilakan jika Ruhut akan dipolisikan.
"Ya kita kan negara hukum, kalau ada pihak yang merasa dirugikan silakan saja melapor (kepolisi)," kata Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (3/6).
Menurut Mahfudz, setiap warga negara memiliki hak yang sama dimata hukum. Jadi wajar saja, kecuali jika yang dirugikan mengambil tindakan main hakim sendiri tidak diperbolehkan.
Ia mengatakan, pernyataan Ruhut itu suatu kehilapan karena terpancing emosi, tapi Ruhut sendiri telah mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf melalui media. "Seharusnya kita menghargai permintaan maaf tersebut," cetusnya.
Ruhut menyinggung keturunan Arab dalam debat antar tim sukses peserta Pilpres 2009 di Gedung DPD Jakarta. Ruhut yang mewakili kubu SBY-Boediono melancarkan sejumlah kritikan pada kubu Jusuf Kalla-Wiranto, yang diwakili Fuad Bawazier. Entah bermaksud ditujukan kepada Fuad yang kebetulan beretnis Arab, Ruhut mengatakan negara Arab tidak pernah membantu Indonesia.
Namun Mahfudz membantah perkataan Ruhut mengenai negara arab. Menurutnya negara arab banyak membantu Indonesia mulai dari bencana alam dan pendidikan agamanya.
"Faktanya negara arab selalu banyak membantu Indonesia, dari bencana dan pendidikan agamanya walaupun dibidang ekonomi tidak sebanyak dengan negara lain. Tapi itu tidak bisa dikatakan tidak pernah membantu," pungkasnya. [win/ana]

Kunker Penanaman Mangrove di Kab Cirebon

Dukungan SBY Keropos

Dukungan SBY Keropos
Surabaya Post, Kamis, 28 Mei 2009 | 12:40 WIB

JAKARTA-Sikap parpol-parpol mitra koalisi Demokrat yang mendukung penggunaan hak angket Dewan merupakan salah satu bukti keroposnya dukungan kepada pasangan SBY-Boediono. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Mahfudz Siddiq, khawatir elektabilitas pasangan SBY- Boediono merosot.

“PKS memberi peringatan dini untuk menyikapi dinamika lapangan itu dengan tepat,” kata Mahfudz di gedung Parlemen, Senayan, Kamis (29/5).

PKS, kata Mahfudz, berharap elektabilitas pasangan SBY-Boediono yang sejak awal menduduki posisi paling tinggi, tetap dipertahankan hingga pelaksanaan pemilihan presiden mendatang.

Jika elektabilitas itu merosot, Mahfudz mengatakan kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa pemilihan presiden 2009 bisa dua putaran, akan menjadi nyata. “Siapa nanti yang akan masuk ke putaran kedua, kami belum tahu,” kata Mahfudz.

Hanya Fraksi PKS bersama Fraksi Demokrat di DPR yang berdiri untuk menolak penggunaan hak angket DPR atas masalah DPT pemilu legislatif.

Ketua DPP Partai Demokrat bidang politik, Anas Urbaningrum yang dihubungi Kamis) pagi tadi tidak melihat dukungan PKB, PPP, PAN pada penggunaan hak angket itu menunjukkan keroposnya dukungan kepada SBY-Boediono. “Hanya kurang elok saja,” kata Anas.

"Kami yakin koalisi akan tetap kompak dan solid," katanya.

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Sjarief Hasan, menilai wajar mitra koalisi pencalonan SBY- Boediono belum satu kata. Partai politik bukanlah komputer yang bisa seirama secara otomatis.

"Koalisi kan baru terbentuk satu minggu terakhir ini, tentu mereka memerlukan waktu untuk melakukan sosialisasi ke daerah," ujar Sjarief di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/5).

"Saya yakin itu tidak mudah karena bukan sistem komputerisasi di mana kebijakan diteken di Jakarta, lalu tiba-tiba di daerah sudah siap. Jadi perlu waktu, apalagi ini melibatkan institusi partai," kata Ketua Fraksi Demokrat di parlemen itu.

Karena itu, sebelum bertambah kacau, Sjarief berharap partai-partai mitra koalisi segera melakukan konsolidasi. "Jangan terlalu lama, kalau bisa secepatnya mengkonsolidasikan," katanya. "Saya yakin hanya karena belum ada sosialisasi dari partai yang bersangkutan," katanya.

Demokrat mengharapkan partai-partai itu mensosialisasikan secara gencar sampai ke daerah-daerah. Namun perbedaan-perbedaan, kata Sjarief, harus disikapi secara biasa.

Beberapa partai mitra koalisi Demokrat memang goyah mendukung SBY-Boediono. Sejumlah kader PAN secara terbuka mendukung pasangan JK-Wiranto. PPP juga terbelah di bawah yang diindikasikan dari kehadiran massa PPP saat deklarasi calon presiden dan wakil presiden, Mega-Prabowo.

PKB yang sebelumnya tampak tunduk dan menerima apa adanya, pada rapat paripurna dewan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum DPP PKB, ternyata ikut berdiri pada kelompok yang menyetujui penggunaan hak angket.

“Padahal dalam lobi malam sebelumnya mereka mengatakan akan menolak,” kata Sjarief Hasan.

Keputusan DPR untuk menggunakan hak angket itu sekarang sedang diproses. Pekan depan dewan akan membentuk panitia angket.

Fraksi PDIP DPR, penggagas penggunaan hak angket berharap DPR segera membentuk panitia angket agar bisa segera bekerja.

Kepada wartawan di ruang rapat FPDIP di Gedung DPR Jakarta, Rabu, sejumlah anggota FPDIP —Hasto Kristianto, Yassona Laoly dan Gayus Lumbuun— juga mengemukakan harapannya bahwa fraksi-fraksi DPR lainnya yang mendukung hak angket DPT itu akan bersama-sama mengawal pelaksanaan penyelidikan seputar kekisruhan DPT pemilu lalu. sam,ntr

Ani Yudhoyono dan Herawati Boediono Disarankan Pakai Kerudung

Ani Yudhoyono dan Herawati Boediono Disarankan Pakai Kerudung
Media Indonesia, Selasa, 26 Mei 2009 23:12 WIB

JAKARTA--MI: Ani Yudhoyono dan istri Boediono,
Herawati diharapkan mengenakan kerudung. Pasalnya pencitraan semacam
itu diyakini akan mampu mendongkrak perolehan suara duet SBY-Boediono
pada Pilpres 2009.

"Sentimen semacam ini akan dimanfaatkan oleh kandidat lainnya. Memang
(penampilan) istri JK dan Wiranto bagus. Kalau Ibu Ani dan istri
Boediono memakai kerudung akan memunculkan efek positif bagi publik
terhadap dukungannya kepada SBY-Boediono," ujar Ketua DPP PKS Mahfudz
Siddiq, Selasa (26/5).

Apabila saran memakai kerudung dilaksanakan, Mahfudz menyatakan PKS
akan lebih mudah mengarahkan para kader dan simpatisan PKS agar memilih
SBY-Boediono pada 8 Juli mendatang. "PKS tidak bisa menjaga konstituen
seratus persen ikut elite PKS, tapi berdasarkan pengalaman paling tidak
90 persen loyal ke PKS," tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin.
Menurutnya, dengan ibu Ani dan istri Boediono memakai jilbab akan
memberikan pengaruh baik bagi elektabilitas SBY-Boediono. "Hal semacam
tersebut memang kecil, namun diklangan bawah akan berdampak
signifikan," tukasnya.

Mengenai jatah Menteri, kedua petinggi parpol ini berpendapat sama
bahwa belum ada pembicaraan ke arah sana. "Semua akan dilakukan setelah
pasangan SBY-Boediono memastikan menang. Memang ada saat ini PKS tengah
menggodok nama-nama untuk diajukan ke SBY," tegasnya.

Namun, PKS juga menegaskan tidak akan mengambil jatah Menteri Agama
yang memang biasa diduduki oleh perwakilan dari parpol yang berafiliasi
dengan Nahdatul Ulama. Meski begitu, semua diserahkan kembali kepada
SBY.

Sedangkan Lukman, menyatakan bahwa partainya sama sekali belum
membicarakan menteri. "Kita ingin semua terfokus pada langkah
pemenangan, sehingga tidak terjebak dalam pembagian kekuasaan dan
melalaikan kewajiban sebenarnya untuk memenagkan SBY-Boediono,"
cetusnya. (*/OL-06)

PKS Pilih Capres, Bukan Istri Capres

PKS Pilih Capres, Bukan Istri Capres
.
Vivanews.com, Selasa, 26 Mei 2009, 11:12 WIB
VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera sudah mantab mendukung duet SBY-Boediono dalam Pemilu Presiden 8 Juli mendatang. Meskipun istri-istri SBY dan Boediono tidak berjilbab, PKS tidak merisaukan faktor itu.

"Yang jelas kami memilih capres, bukan istrinya capres," kata anggota Majelis Syura PKS, Mahfudz Siddiq dalam keterangan kepada VIVAnews melalui telepon, Selasa, 26 Mei 2009.

Pernyataan Mahfudz ini terkait perkataan Wakil Ketua PKS Bidang Politik, Zulkieflimansyah, Senin (25/5) kemarin. Zulkieflimansyah mengatakan, sebagian besar kader PKS jatuh hati pada jilbab istri-istri JK dan Wiranto.

Sedangkan menurut Mahfudz, faktor istri-istri calon presiden bukan merupakan pertimbangan dalam kesepakatan koalisi PKS dengan SBY-Boediono. Faktor istri calon presiden dan wakil presiden tidak pernah dibahas dalam kesepakatan koalisi.

"Jadi, bila jilbab itu menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat, mudah-mudahan Ibu Ani jadi memakai jilbab nantinya," ujar politisi yang juga Ketua Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat.

Saat ini, lanjut Mahfudz, PKS sedang menjalankan keputusan Majelis Syura untuk berkoalisi dengan Demokrat. Kini, PKS tengah masuk pada tahap konsolidasi dan sosialisasi ke tingkat bawah. "Tidak ada perubahan dan tidak ada persoalan serius," ujar dia.

Mengapa PKS Tak Incar Posisi Menteri Agama

Mengapa PKS Tak Incar Posisi Menteri Agama
.
Vivanews.com, Selasa, 26 Mei 2009, 11:34 WIB
VIVAnews - Belum lagi pemilu presiden dilangsungkan, wacana bagi-bagi kekuasaan sudah sering dibicarakan. Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Sidiq mengatakan pembagian kekuasaan belum dibicarakan secara detail.

"Power sharing baru akan dibicarakan secara detail dan tuntas ketika SBY-Boediono sudah menang pilpres," kata Mahfudz ketika ditemui sebelum rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa 26 Mei 2009.

Meski demikian, prinsip-prinsip dasar pembagian kekuasaan sudah dibicarakan, misalnya bahwa pembagian kekuasaan antar partai-partai pendukung SBY-Boediono dilakukan secara proporsional. PKS, tambah dia, saat ini sedang menggodok nama-nama yang akan disiapkan untuk portofolio kabinet.

"Kami menyiapkan nama sebanyak-banyaknya. Yang jelas, PKS hanya mengusulkan, sementara persetujuan akhir ada pada presiden," kata Mahfudz.

Namun yang pasti, ada satu posisi menteri yang tak diincar PKS. "Kami tidak mengincar posisi menteri agama," kata Mahfudz.

Menngapa? "Karena ada satu tradisi politik bahwa pos menteri agama diisi representasi kaum Nahdatul Ulama (NU) atau partai yang punya afiliasi dengan NU. Kami berpendangan pos menteri agama untuk NU," tambah dia.

Senada, Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Zulkieflimansyah mengatakan PKS menghindari pos menteri agama. Sebab, berpotensi membuat fitnah ke PKS semakin menjadi-jadi.

Sebelumnya, Ketua Umum Pemenangan Pemilihan Presiden pasangan SBY-Boediono, Hatta Radjasa mengatakan komposisi kursi menteri bagi partai-partai politik pendukung belum dibicarakan.

Pernyataan Hatta membantah rumor yang berkembang yang menyebut posisi-posisi menteri bagi partai pendukung sudah jelas, misalnya untuk PKS.

SBY coalition faces growing fragility

SBY coalition faces growing fragility
The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 05/27/2009 10:30 AM | Headlines
Voters may well be scratching their heads over the viability of President Susilo Bambang Yudhoyono's coalition bloc after some surprising events unfolded in the past few days.

Initially, SBY's Democratic Party (PD) seemed to have forged a strong coalition, with four Islamic based parties – the Prosperous Justice Party (PKS), the National Mandate Party (PAN), the National Awakening Party (PKB) and the United Development Party (PPP) — offering support for his re-election bid in the July presidential election.
On Sunday however, the public watched as the flags of PAN and PPP were waved during the presidential candidacy declaration of SBY’s rival – Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) chairwoman Megawati Soekarnoputri and her running mate Prabowo Subianto – at the Bantargebang dump in Bekasi.
One of PAN’s executives, Dradjad Wibowo, has also been accused of spending more time with Golkar Party presidential candidate Jusuf Kalla and running mate Wiranto from the People’s Conscience Party (Hanura) than with SBY and running mate former Bank Indonesia governor Boediono, the PD candidates.
Then on Monday, PKS deputy secretary-general Zukieflimansyah said that despite his party elite remaining solidly behind SBY, their grassroots constituents may vote for Kalla and Wiranto instead because their wives have a more “Islamic” way of dressing.
Both spouses wear the headdress, known as the jilbab, daily.
On Tuesday, an unexpected event at the House of Representatives plenary session added to the coalition confusion.
Several parties, already officially aligned with the SBY coalition, spearheaded Tuesday's push by the House to scrutinize the government over the election voter list fiasco, which marred the April legislative elections.
Around 40 million eligible voters were reportedly left off the electoral roll and denied the right to cast a ballot, bringing the legitimacy of PD's election victory into disrepute.
PD rejected the House endorsement for an inquiry, but its only coalition partner to follow suit was the PKS.
Following the meeting, PD chairman at the House Syarif Hasan said he was very disappointed with the apparent disloyalty shown by the other coalition partners.
“I am very disappointed with PAN, PKB and PPP. Their legislators need to understand that a coalition can only work if all elements involved in it are fully committed. All I can say right now is that I will report to SBY directly regarding the situation that had taken place today,” he said in Jakarta on Tuesday.
Head of the PPP at the House, Lukman Hakim Saifuddin, denied accusations that his party was disloyal to PD by voting for the inquiry.
“It serves as a gateway to ensure better general elections in the future.”
Although concerned, Syarif said he believed the other parties in the coalition would respect the agreement and the PD political bloc.
“The official coalition agreement is barely a week old. It is not surprising some party constituents are not familiar with the stances.”
Syarif said the argument that the jilbab was the only proper way for Muslim women to express modesty was “debatable”.
“PD is a party based on the ideologies of nationalism and religion. During our daily activities, we like to use a ‘nationalistic’ dress code, but during special religious occasions, we will also use the proper religious dress code,” he said.
“So, it is not necessary for Bu Ani [Mrs. Yudhoyono] to start wearing a jilbab daily,” he added.
However, head of the PKS at the House, Mahfudz Siddiq, said SBY encouraging his wife to wear the jilbab, similar to the wives of Kalla and Wiranto, may not be such a bad idea. (hdt)

At-Taskhir

Ikhwahfillah kemabil di post kan artikel menarik ini dari Seri Artikel Majalah Tarbawi-5
Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua.

At Taskhir
Salah satu tujuan dari kepemimpinan dan kekuasaan adalah isti’mar al-ardh, yaitu memakmurkan kehidupan umat manusia. Kepemimpinan yang sukses terletak pada kemampuannya untuk mendayagunakan berbagai sumber daya kekuatan itu. Pernahkah kita menyadari bahwa Nabi Sulaiman as bahkan bahkan memiliki kemampuan untuk mendayagunakan potensi kekuatan bangsa Jin dan hewan untuk mewujudkan tujuan kekuasaannya sebagai raja.
Saya bukan ingin mengajak Anda berfikir agar salah satu syarat calon Presiden adalah mampu menundukkan sumber daya Jin. Tapi ingin menyajikan satu perspektif prinsipil bahwa kepemimpinan dan kekuasaan harus mampu melihat berbagai potensi sumber daya yang ada atau diadakan sebagai energi positif yang mesti dikelola. Bukankah Rasulullah saw pernah memberi isyarat bahwa satu waktu agama Islam ini akan ditolong oleh rajulun fajir? Yaitu orang-orang yang jauh dari standar keimanan dan keshalehan, namun memiliki kekuatan yang bisa didayagunakan.
Salah satu kesalahan berfikir dan bersikap di antara kaum muslimin adalah ketika menakar dan menseleksi unsur-unsur kekuatan yang layak dilibatkan dalam proses istikhlaf menurut ukuran keimanan dan keshalehan. Mereka yang di luar itu lalu diposisikan sebagai lawan yang harus dicurigai atau bahkan dimusuhi. Ini pula yang telah menciptakan polarisasi klasik antara kekuatan politik Islam dan kekuatan politik non-Islam, dengan beragam label ideologi dan aliran politiknya.
Masih menurut mereka, adalah suatu keanehan dan penyimpangan manakala ada kekuatan politik Islam bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan politik non-Islam. Ditambah lagi satu obsesi bahwa kekuatan-kekuatan politik Islam harus bersatu di bawah satu bendera saja, untuk kemudian berhadapan vis a vis dengan selainnya. Sejumlah dalil dan tafsir sejarah pun disertakan untuk melanggengkan paham ini.
Saudaraku, perlu kita pahami bahwa kepemimpinan dan kekuasaan adalah wilayah al-mashlahah al-‘ammah, atau domain kepentingan umum. Kepemimpinan menurut Islam adalah untuk kemashlahatan semua manusia yang bernaung di dalam ruang kekuasaan itu, siapapun mereka. Bahkan juga untuk kemashlahatan semua makhluk selain manusia. Coba lihat, bukankah syariat Islam juga mengatur hak-hak bangsa Jin yang tidak boleh kita zhalimi. Misalnya kita dianjurkan Rasulullah untuk tidak memakan tulang, karena itu aset pangan bangsa Jin. Sementara sekarang berkembang menu makanan berduri atau bertulang lunak, sehingga ludes semua hak bangsa Jin itu dimangsa manusia.
Saya minta maaf jika mengambil contoh ektrem dan paradoks, dikarenakan ini adalah perkara penting. Yaitu menyangkut cara pandang yang membentuk perilaku kita dalam kerangka bermasyarakat dan bernegara. Kepemimpinan dan kekuasaan yang bercirikan pendayagunaan berbagai sumber daya kekuatan untuk pencapaian tujuan isti’mar al-ardh ini yang disebut sebagai At-Taskhir. Konsep ini mengacu kepada firman Allah: ”Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu ni’mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.” (Luqman: 20).
Ketika Allah menetapkan Takrim (pemuliaan) posisi manusia sebagai Khalifatullah fil-Ardh, maka Allah ikuti dengan Taskhir. Yaitu penyediaan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas kepemimpinan. Secara tabiat, berbagai sumber daya itu bersifat tunduk kepada kekuasaan untuk dikelola menjadi energi positif. Dan secara tabiat pula, kepemimpinan manusia mampu menundukkan mereka.
Dari konsep dan prinsip Taskhir, maka pahamlah kita praktek kepemimpinan dan kekuasaan yang dijalankan oleh Rasulullah saw. Bagaimana beliau mendayagunakan posisi terhormat nasabnya untuk bernegosiasi dengan a-immatul-kufr (pemimpin-pemimpin kekufuran) Makkah. Bagaimana beliau membangun komunikasi dan aliansi dengan Raja Habasyah untuk keperluan suaka politik sebagian sahabatnya. Bagaimana beliau gunakan tangan-tangan sebagian tokoh musyrikin Makkah untuk mencabut embargo dan blokade terhadap komunitas kaum muslimin yang sudah berlangsung selama tiga tahun. Bagaimana beliau menyewa secara profesional Abdullah Uraiqith – seorang musyrik – sebagai pemandu jalan saat hijrah ke Madinah.
Juga bagaimana beliau merekrut tokoh-tokoh simpul dari kelompok-kelompok besar masyarakat Madinah, dan memuliakan posisi mereka. Bagaimana beliau membiarkan keberadaan tokoh-tokoh munafik Madinah, namun membatasi ruang-geraknya. Bagaimana beliau mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok Yahudi dalam Piagam Madinah, dan mengikat mereka dengan klausul hukum yang tegas. Bagaimana beliau menolak kehadiran Abu Jundul dan pengikutnya untuk masuk Madinah, dan bersikap diam atas berbagai operasi yang mereka lakukan terhadap kafilah-kafilah dagang Quraisy Makkah.
Juga bagaimana Rasulullah membuka luas arus perdagangan antar negara di Madinah. Bagaimana beliau menugaskan beberapa sahabat untuk mempelajari bahasa dan budaya Yahudi dan Nasrani. Bagaimana beliau mengadopsi banyak tradisi dan teknologi negara atau bangsa lain untuk kemashlahatan ummat. Termasuk dalam hal Rasulullah saw menikahi Shafiyyah, seorang putri tokoh sentral Yahudi yang ditaklukkan dalam peperangan.
Ikhwah fillah, konsep Taskhir tentu saja berdimensi sangat luas. Pastinya ia melekat pada konsep kepemimpinan dan kekuasaan. Ia menyangkut penundukkan dan pendayagunaan berbagai sumber daya alam untuk kemakmuran. Menyangkut penundukkan dan pendayagunaan sumber daya manusia – dengan aneka keragamannya – untuk mewujudkan masyarakat hadhari atau berperadaban. Juga menyangkut penundukkan dan pendayagunakan berbagai potensi kekuatan buruk atau destruktif menjadi unsur kekuatan yang positif atau minimal netral.
Memimpin dunia berarti meletakkan semua komponennya di bawah kendali kita. Seorang pemimpin akan memandang semua yang ada di sekelilingnya sebagai sumber daya potensial yang harus dikelola dan ditundukkan. Siapapun, apapun dan bagaimanapun adanya. Seorang pemimpin tidak akan mudah melakukan fragmentasi atau pengkotak-kotakan, lalu melakukan sikap baro’ah atau garis demarkasi terhadap kotak-kotak yang berbeda dengan dirinya. Secara aqidah dan ibadah memang harus dan mudah untuk membeda-bedakan manusia. Namun sekali lagi, kepemimpinan dan kekuasaan adalah wilayah al-mashlahah al-’ammah.
Nah saudaraku, mari kita lihat kembali Indonesia – negeri kita yang besar ini. Semangat kita pastilah ingin memimpin negeri ini. Mari lihat dengan cermat; begitu beragamnya penduduk negeri ini – dari suku, bahasa, agama, budaya dan aneka ikatan primordial lainnya. Bahkan keberagaman itu terlihat jelas di umat Islam sebagai komponen mayoritas penduduknya. Perbedaan aliran fiqh, ormas atau kelompok, tingkat pemahaman dan komitmen terhadap syari’at, hingga perbedaan cara memperjuangkan aspirasinya. Indonesia begitu melimpah ruah sumber daya alam dan ekonominya. Namun lihatlah sebagian besar didominasi oleh aktor-aktor bisnis non-muslim, bahkan asing. Lihat juga tentara sebagai garda depan pertahanan negara. Untuk waktu lama mereka didoktrin bahwa Islam adalah ancaman terhadap (kekuasaan) negara. Lalu lihat juga begitu banyaknya para pegiat sosial, budaya, hukum dan politik yang ingin mendorong demokratisasi di berbagai bidang, namun memiliki referensi ideologi aneka warna.
Kenyataan lainnya, bangsa ini makin terpuruk dalam lubang kemiskinan. Menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka pengangguran, tingkat inflasi yang makin membumbung, angka putus sekolah masih tinggi, kriminalitas masih merajalela, korupsi tak pernah berhenti, budaya bebas dan semau gue jadi tren generasi muda, patriotisme dan semangat kebangsaan makin tipis, dan mengagungkan budaya barat jadi simbol kemajuan.
Negeri ini butuh kepemimpinan yang baik. Barisan dakwah memiliki modal paling pokok untuk memimpin. Yaitu manusia-manusia yang sadar akan posisinya sebagai khalifatullah dan sadar akan statusnya sebagai ‘abdullah (hamba Allah) yang harus beriman dan beramal shaleh. Istikhlaf (proses menuju kepemimpinan) tidak cukup hanya dengan seruan atau teriakan. Tapi juga pada sejauh mana kita mampu mengkapitalisasi berbagai sumber daya kekuatan untuk dihimpun menjadi energi positif untuk tujuan mulia. Di sinilah sifat inklusif Islam memberi jalan bagi tathbiq ru’yah at-taskhir, atau implementasi pandangan taskhir sebagai syarat mulusnya proses istikhlaf. Wallahu a’laam bish-showaab.

Kesepakatan Antara Ketua MS PKS - SBY

Ikhwahfillah, seluruh kader dan simpatisan PKS, semoga Allah menyertai langkah-langkah kita dengan nikmat dan petunjuknya.
Berikut kesepakatan antara Ketua Majelis Syura PKS Ust. KH Hilmi Aminudin dengan Capres SBY pada hari Jum`at, 15 Mei 2009 di Bandung, yang merupakan bagian dari kontrak politik sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari piagam koalisi yang ditandatangani partai-partai di Cikeas Sabtu, 16 Mei 2009.
Kontrak Politik itu berisi 4 hal, yaitu kesepakatan :
1. Aturan main koalisi di pemerintahan
2. Aturan main koalisi di parlemen
3. Platform kebijakan pemerintahan koalisi dibidnag politik, ekonomi,sosbud dam hublu
4. Mekanisme komunikasi koalisi
Naskah kontrak politik inilah yang belum disepakati oleh kedua tokoh, sementara hal ini menjadi syarat koalisi yang ditetapkan Majelis Syura PKS

platform kebijakan bidang ekonomi yang disepakati PKS dan SBY, ada 3 hal pokok yaitu pertama, pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan pemerataan ekonomi, kesamaan dan kemudahan akses, informasi, dan peluang usaha, serta pemberdayaan kemampuan usaha

Kedua, menegakkan kedaulatan ekonomi nasional dengan mereformasi kebijakan makro ekonomi yang mengarah kepada kemandirian dan kesetaraan serta kedaulatan ekonomi rakyat.
Ketiga, ketahanan dan kemandirian ekonomi di sektor pangan, energi, dan air melalui revitalisasi, efesiensi, intensifikasi dan diversifikasi.

Demikianlah kesepakan hasil dari tarik-ulur dan komunikasi yang telah tercapai antara PKS dan SBY. semoga ini bisa memberikan pelurusan atas semua misinformasi dan kesalahpahaman yang telah terjadi.

Wawancara, Kita Mengikatnya dengan Kontrak Politik

Wawancara, Kita Mengikatnya dengan Kontrak Politik
Sabili, 19 Mei 2009
Memang performance SBY sedang bagus-bagusnya. Terbukti dari perolehan suara yang mencapai 300%. Sungguh capaian yang spektakuler. Kenaikan tiga kali lipat ini sampai membuat fungsionaris Partai Demokrat sendiri tercengang.

Lihat saja gaya kampanye SBY, hampir tiap Banner Demokrat selalu menghadirkan SBY bersama calegnya. Sang caleg PD baru merasa pede alias percaya diri kalau disandingkan dengan sosok gagah SBY. Sepertinya kampanye legislatif kemarin sudah menjadi ajang kampanye Pilpres. Jadi orang lain barus siap kuda-kuda, SBY sudah menyerang.

Dengan modal ini, SBY-Demokrat dengan percaya diri melenggang ke Pemilu berikutnya, Pilpres. Seorang pengamat politik dari UI dalam sebuah diskusi internal mengatakan, “SBY dipasangkan dengan botol pun akan menang,” katanya..

Karena itukah PKS bersanding koalisi dengan SBY?

Untuk menjawab pertanyaan ini wartawan Abidah Wafaa dari Sabili mewawancarai Mahfudz Siddiq, Ketua Fraksi PKS.

Berikut petikannya:

Apa yang mendasari PKS berkoalisi dengan SBY – Berbudi?

Karena Platformnya, secara detil saya tidak hafal. Namun hal tersebut berdasarkan platform yang disampaikan tim 5 dari PKS dan tim 9 dari partai Demokrat. Di antara platform tersebut berisi tentang, koalisi pemerintahan, koalisi parlemen, agenda arah kebijakan nasional dan manajemen kebijakan nasional.

Secara global berkaitan dengan politik, sosial, budaya, hukum dan hubungan internasional. Berkaitan juga dengan pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi kerakyatan, memperluas ekonomi. Pemberdayaan ekonomi rakyat dan juga penguatan ekonomi ditengah pertarungan global.

Selain itu, berkaitan dengan ketahanan energi pangan, air dan ekonomi nasional agar tidak dicampuri intervensi asing yang dapat merugikan ekonomi rakyat.

Karena itu kita berkoalisi dengan SBY berhubungan juga akan tugas pengawalan dengan penjajahan yang dialami di seluruh belahan dunia yang dialami oleh umat muslim lainnya di dunia. Seperti yang terjadi di Pattani, Mindanao, Palestina dan lainnya.

Bagaimana Anda menaggapi Boediono seorang neoliberal yang notabene diusung oleh PKS?

Secara personal kita tidak mempersoalkan. Karena Boediono adalah orang yang baik. Untuk itu kita mengikatnya dengan kebijakan ekonomi dengan kontrak politik. Dengan demikian PKS berpartisipasi dan dapat mengkritisi arah kebijakan ekonomi tersebut.

Itupun kontrak politik yang kita ajukan oleh PKS ditandatangani setelah menit-menit terakhir Karena platform tersebut seharusnya berjalan dua arah.

Bagaimana PKS melakukan komunikasi arah kebijakan tersebut dengan para konstituennya, mengingat dari beberapa kalangan umat memiliki resistensi terhadap Boediono?

PKS sesuai dengan kebijakan majelis Syuro, dengan demikian PKS selalu melakukan partisipasi aktif. Bukan hanya di parlemen, namun di pemerintahan.

Alhamdulillah secara prinsip dapat menerima hal tersebut. Karena PKS adalah partai dakwah tsiqoh pada qiyadah supaya prinsip Islam dan dakwah dapat berjalan secara beriringan. Majelis Syuro bukan hasil keputusan perorangan sehingga trasformasi sesungguhnya bersifat umum ke khusus.


News Focus: PKS` decision nothing to do with ministerial post being eyed


by Eliswan Azly

Jakarta (ANTARA News) - Secretary General of the Prosperous Justice Party (PKS) Anis Matta said his party`s decision to continue its coalition with the Democratic Party (PD) had nothing to do with the ration of ministerial post or power sharing in the future government system.

"It was actually made on the basis of a political consideration to jointly build this nation. It`s wrong if PKS is reported to be wishy-washy," he said in Makassar on Monday.

According to him, what PKS wanted to show was that as a participant of the coalition, all parties had an equal position and stance as partner.

In this case, PKS had actually made a strong interruption to Susilo Bambang Yudhoyono following the issue on Budiono whose appointment was never discussed with the coalition partners. But that matter was something natural.

"It is like a friend whereas PKS and PD should mutually advise each other. This is a big interruption from a big family to measure how big our value is," he said.

He further said that it was PKS which had already determined its stance as it could get angry and agree with its friend. It was needed if a person started to have a strong domination.

PKS again expressed support to the SBY-Budiono ticket after SBY asked for an apology following the lack of communication in appointing a vice presidential candidate who would be Yudhoyono`s running mate in the upcoming presidential race.

In addition, PKS` coalition with the Democratic Party to support the SBY-Boediono pair was inseparable from some agreement reached over platform of economic policies.

The first agreement had to do with the eradication of poverty and unemployment through economic equality. Either it is the form of similar and easy access, information and business opportunities and the empowerment of the people`s economy.

The second agreement in this case upheld the national economic sovereignty. One of them was by revising macro economic policies into self-reliant ones and equality as well as people`s economic equality.

The third had to do with defence and economic self reliance in the sectors of food, energy and water through revitalization, efficiency, intensification and diversification.

Earlier, Anis Matta said his party would pursue another alternative coalition if the talks with Yudhoyono`s camp to overcome the problem ended in failure.

However Boediono`s candidacy had created a havoc within PD`s block of coalition
parties, which included PKS.

"What we deplore much is not the appointment of Boediono as running mate, but it is more focused on the lack of communication that has been built," he said.

According to him, all along Yudhoyono had heralded his partnership with the political parties that supported him. But as time went by, Yudhoyoho eventually abandoned his commitment by making a strategic decision on his own.

The PKS would decide what further steps it would take independently and without the influence of other political parties, he said.

"But if the problem remains unsolved beyond the limits of our tolerance, PKS will immediately pursue an alternative coalescing course which we have already prepared," Anis Matta said.

Asked what the alternative course was, Another PKS faction chairman Mahfudz Siddiq said it would be revealed in the next few days.

According to Siddiq, PKS had made intensive political communication with other parties such as with the Megawati Soekarnoputri-Parabowo camp as well as the Jusuf Kalla-Wiranto camp.

PKS might form a new bloc with other political parties or switch its support to the Jusuf Kalla-Wiranto pair.

"We respect from Jusuf Kalla because he is consistent in running for the presidency
although based on surveys he is an `underdog," Siddiq said.

If the talks with SBY ended in failure, an alternative coalition might emerge following the disappointment of the political parties that have aligned themselves with the Democratic Party (PD), Mahfudz said.

Two of the parties in the coalition, the Prosperous Justice Party (PKS) and the United Development Party (PPP), have expressed their disappointment.

The main reason for their disappointment is the lack of communication from the PD in determining Susilo Bambang Yudhoyono`s running mate in the July presidential election.

"The PD never talked to us and all of a sudden, Boediono emerges as the vice-presidential candidate for SBY," he said last week.

In response to PKS stance to remain its coalition with SBY, Dr Sofyan Siregar, a political analyst currently a roving lecturer of the Islamic University of North Sumatra said that in politics, there was no permanent friend and enemy. What was permanent was only the interest.

If PKS considered maintaining its coalition with SBY was more advantageous than disrupting the coalition, it was actually a political stance, he said adding that whatever the reason, the public would see it as political stance of that Islamic-based party.

However, the attitude of the Democratic Party in building coalition with its coalition partner still lacked behind the Golkar?s way in convincing its coalition partner.

The Democratic Party should actually learn from Golkar which immediately put the coalition in the form of a document, the procedure of which really convinced its coalition partners.

"But on the other way round, the coalition with the Democratic Party is only in the form of discourse. There is no a guaranty that the coalition can be maintained," Sofyan said.

"It is because of this condition, it seems that the appointment of Budiono without discussing it first with coalition parties is deemed as an act of dishonor by the coalition parties. Practically, what has happened is just a lack of communication," Sofyan said.

On one side, the Democratic Party thought it is the right of SBY to appoint his running mate for the presidential race later, as his party has tallied over 20 percent amid a vacuum of coalition agreement.

On the other hand, coalition parties saw that SBY took no notice of the procedure in building a coalition with other parties, as whatever had been decided should be discussed with coalition partners if transparency is expected to be upheld, Sofyan said.(*)

PKS tepis isu tambah jatah menteri
Waspada, Monday, 18 May 2009 18:20 WIB
JAKARTA - Meski sebelumnya presiden PKS Tifatul Sembiring sudah mengakui bahwa pihaknya dapat kursi menteri banyak, bergabungnya PKS dalam koalisi Partai Demokrat yang mengusung SBY-Boediono, bukan karena bertambahnya jatah kursi menteri. Tapi soal platform kebijakan di bidang ekonomi.

"Platform kebijakan bidang ekonomi yang disepakati ada 3 hal pokok," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, hari ini.

Kesepakatan tersebut pertama, ujar Mahfudz, mengenai pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan pemerataan ekonomi. Baik itu kesamaan dan kemudahan akses, informasi dan peluang usaha, serta pemberdayaan kemampuan usaha ekonomi rakyat.

Yang kedua, lanjut Ketua FPKS ini, kesepakatan juga didapat dalam hal menegakkan kedaulatan ekonomi nasional. Salah satunya adalah dengan mereformasi kebijakan makro ekonomi yang mengarah kepada kemandirian dan kesetaraan serta kedaulatan ekonomi rakyat.

"Ketiga, ketahanan dan kemandirian ekonomi di sektor pangan, energi dan air melalui revitalisasi, efesiensi, intensifikasi dan diversifikasi," tandas Mahfudz

Mega-Bowo Deklarasi di Lokasi Wong Cilik.

Mega-Bowo Deklarasi di Lokasi Wong Cilik.
Republika Newsroom, Minggu, 17 Mei 2009 pukul 21:47:00


JAKARTA—Pasangan capres-cawapres PDIP dan Gerindra, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Bowo) memutuskan untuk melakukan deklarasi pencalonan mereka di lokasi wong cilik.

Fungsionaris DPP PDIP, Gayus Lumbuun, mengatakan, penetapan lokasi deklarasi Mega-Bowo di daerah pemukiman rakyat kecil berkesesuaian dengan tema kampanye dan isu politik yang diusung PDIP-Gerindra.

“Kita kan ingin mewujudkan konsep ekonomi kerakyatan untuk memperbaiki kondisi wong cilik yang semakin sulit hidup di negeri kaya-raya ini,” ujar Gayus kepada Republika, Ahad (17/5).

Lalu dimana lokasi yang dipilih Mega-Bowo untuk pendeklarasian mereka” Sejauh ini, kata Gayus, sudah mengerucut pada wilayah Bekasi, Jawa Barat, yang terdapat kawasan kumuh di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Bantar Gebang.

Namun demikian, keputusan pasti lokasi baru dibicarakan Mega-Bowo dan tim pemenangan pilpres PDIP dan Gerindra pada hari ini, Senin (18/5). “Kalau waktu deklarasinya mudah-mudahan pekan ini juga, tapi belum besok (hari ini, red),” imbuh Gayus.

Ihwal target pasangan Mega-Bowo, Gayus meyakini, kolaborasi kedua orang nomor satu di PDIP dan Gerindra tersebut mampu mengungguli pasangan capres-cawapres lainnya.

Optimisme demikian bukan tanpa alasan. Menurut Gayus, ketidakmampuan pemerintahan saat ini dalam memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat kecil menjadi pintu masuk untuk melakukan pembaruan kebijakan.

“Pembaruan kebijakan ekonomi dan politik inilah yang menjadi arah perjuangan Mega-Bowo. Rakyat harus bisa hidup mandiri dan tidak lagi mengandalkan bantuan-bantuan untuk menyelesaikan kesulitan mereka,” papar Gayus.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan jika pihaknya sudah menandatangani kontrak politik koalisi bersama Partai Demokrat (PD) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Penandatanganan kontrak politik tersebut dilakukan PKS di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, pada Sabtu (16/5).

“Sebelumnya PKS sudah mendapatkan kepastian persetujuan draft kontrak politik dari SBY pada Jumat (15/5) sore sebelum deklarasi SBY-Boediono,” jelas Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq.

Mahfudz menjelaskan, kesepakatan yang tercapai antara Ketua Majelis Syura PKS, Hilmi Aminuddin, dan SBY di Bandung adalah kontrak politik sebagai lampiran tak terpisahkan dari piagam koalisi yang ditandatangani partai-partai mitra koalisi di Cikeas

Kontrak politik itu berisi empat hal, yaitu kesepakatan aturan main koalisi di pemerintahan, aturan main koalisi di parlemen, platform kebijakan pemerintahan koalisi di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan hubungan luar negeri, serta mekanisme komunikasi koalisi.

Terkait platform kebijakan bidang ekonomi yang disepakati PKS dan SBY, kata Mahfudz, mencakup tiga hal, yaitu pertama, pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan pemerataan ekonomi, kesamaan dan kemudahan akses, informasi, dan peluang usaha, serta pemberdayaan kemampuan usaha

Kedua, menegakkan kedaulatan ekonomi nasional dengan mereformasi kebijakan makro ekonomi yang mengarah kepada kemandirian dan kesetaraan serta kedaulatan ekonomi rakyat. Serta ketiga, ketahanan dan kemandirian ekonomi di sektor pangan, energi, dan air melalui revitalisasi, efesiensi, intensifikasi dan diversifikasi.

“Semua kesepakatan politik ini diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih baik selama lima tahun mendatang dan mendatangkan manfaat buat umat,” tandas Mahfudz. ade/pur

PKS: Demokrat Jangan Takabur

PKS: Demokrat Jangan Takabur
Republika, Jumat, 15 Mei 2009 pukul 23:39:00
Seharusnya, Demokrat percaya kekuatan terbesar ada di Tuhan.

JAKARTA -- Pernyataan kubu Partai Demokrat (PD), yang menyebut kekuatan Tuhan mengubah keputusan yang diambil Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya satu persen, menuai kritik. PD dianggap takabur dengan mengeluarkan pernyataan ini.

Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, mengingatkan, agar PD jangan sombong dan takabur dalam menjalankan komunikasi politiknya. ''Kalau saya mau membalikkan pernyataan Demokrat menjadi 99 persen (keputusan) di tangan Tuhan dan satu persennya di tangan SBY. Jangan takabur gitu dong masa Tuhan dikasih porsi satu persen,'' ujar Mahfudz di gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/5).

Pernyataan ini merupakan respons atas pernyataan yang dilontarkan Wakil Ketua Umum DPP PD, Achmad Mubarok. Saat itu, Mubarok menegaskan sudah tidak ada lagi kekuatan yang bisa mengubah keputusan SBY. Kalaupun masih ada daya Tuhan mengubah keputusan SBY, kemampuan itu hanya diberi kadar satu persen.

Atas pernyataan itu, Mahfudz mengingatkan, banyak sekali kisah kekalahan seseorang lantaran dirinya merasa paling digjaya dan menyingkirkan peran Tuhan dalam kehidupannya.

Betapa pun yakinnya manusia bisa mengendalikan keadaan dan masyarakat sosialnya, namun Tuhan hendaknya tetap ditempatkan pada posisi paling tinggi. ''Tidak hanya dikasih satu persen begitu,'' ujar Mahfudz.

Dicontohkannya, Pemilu 1999 telah membuat PDIP menjadi kekuatan politik paling dominan dengan meraih dukungan lebih dari 30 persen suara pemilih. Dukungan yang amat besar tersebut ternyata tidak membuat PDIP, yang diidentikkan sebagai parpol sekuler, menyatakan Tuhan hanya punya peran satu persen.

Mubarok membantah kalau PD takabur. Menurut Mubarok, justru apa pun keputusan PD atas penetapan cawapres, bisa saja batal bila Tuhan mengizinkan.

''Bukan, ini bukannya takabur. Justru filosofisnya benar yang saya katakan itu. Karena Tuhan Mahabesar, walau hanya hanya kemungkinan batalnya cawapres itu cuma satu persen, bila Tuhan mengizinkan, cawapres itu bisa saja batal,'' kata Mubarok.

Bisa mengancam SBY
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani, mengatakan, koalisi PD akan terguncang bila PKS memutuskan keluar. ''Kalau PKS keluar dari koalisi dengan Partai Demokrat, itu pengaruhnya paling signifikan,'' kata Saiful.

Dampak keluarnya PKS bisa menggembosi elektabilitas SBY di Pilpres 2009. ''Mungkin bisa mengurangi sampai 20 persen atau di bawahnya,'' kata Saiful. Ia juga menjelaskan, angka dukungan terhadap duet SBY-Boediono bukanlah angka absolut yang menggambarkan harapan responden.

Diingatkan pula, rentang angka dukungan terhadap SBY-Boediono sebesar 67,2 hingga 72,8 persen, karena masih dipengaruhi oleh euforia kemenangan PD. Saiful memperkirakan, bila pengaruh euforia itu hilang, angkanya akan berubah.

Koordinator Nasional (Kornas) Koalisi Kerakyatan, Jumhur Hidayat, meminta semua pendukung SBY untuk bersikap dewasa. ''Marilah kita semua dewasa dalam berpolitik. Kita ciptakan suasana yang kondusif. Janganlah pragmatisme sesaat yang dikedepankan,'' ungkapnya.

Manuver parpol yang mengancam keluar dari koalisi PD dianggapnya hanya gertak sambal. Menurutnya, pada akhirnya mereka akan gabung lagi untuk mengusung duet SBY-Boediono.

Penolakan berlanjut
Aksi penolakan terhadap Boediono masih terus berlanjut. Tidak hanya dari partai politik, tapi juga dari masyarakat. Bahkan, berbagai spanduk penolakan juga dipasang di beberapa titik di Kota Bandung.

''Kalau Boediono tetap jadi cawapres, kami siap mengajak masyarakat Jawa Barat untuk tidak memilih SBY dalam pilpres nanti,'' kata Ketua Komite Peduli Jawa Barat (KPJB) Kabupaten Bandung, Lili Muslihat, Kamis (14/5).

Aksi penolakan Boediono ini juga ditunjukkan oleh berbagai kalangan dengan menempelkan spanduk di berbagai sudut di Kota Bandung. Salah satu spanduk yang dipasang itu bertuliskan Say No to Boediono, Say Yes to Budi Anduk. ade/evy/rfa

PKS dan PAN Masih Kecewa Soal Boediono

PKS dan PAN Masih Kecewa Soal Boediono
Koran Tempo, 14/5/09
JAKARTA - Sikap petinggi Partai Keadilan Sejahtera terpecah menyikapi penunjukan Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengaku partainya mulai membina komunikasi dengan Partai Golkar. Adapun Ketua Tim Advokasi PKS Agus Purnomo menyatakan partainya tak akan mengubah dukungan koalisi.
"Sampai saat ini tidak ada masalah komunikasi dengan JK (Jusuf Kalla)," kata Fahri di gedung MPR/DPR kemarin. Namun, dia menambahkan, keputusan final PKS akan diserahkan kepada Majelis Syuro dan para petinggi.
Sebaliknya, menurut Agus Purnomo, kesepakatan koalisi dengan Partai Demokrat sudah mencapai 90 persen. "Platform sudah hampir selesai, tinggal 10 persen saja," katanya kemarin.
Menurut Agus, yang menjadi masalah dalam soal penunjukan Boediono adalah keputusan Yudhoyono itu tidak disosialisasi lebih dulu kepada mitra koalisi. "Kalau petinggi partai ketemu bicara dan koalisi, itu untuk saling mengingatkan," ujarnya
Menyusul pencalonan Boediono sebagai calon wakil presiden, empat partai politik yang menjadi mitra koalisi Demokrat sempat mengancam untuk mundur karena kecewa. Mereka adalah Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera.
Adanya jalinan komunikasi politik dengan Golkar dan Jusuf Kalla merupakan lembaran baru bagi PKS. Sebab, sebelumnya, partai ini sempat menempatkan Golkar dan Kalla sebagai pihak yang perlu dijauhi dalam koalisi. Bahkan PKS sempat mengancam akan menarik diri dari koalisi dengan Demokrat jika Kalla dipilih oleh Yudhoyono sebagai calon wakil presiden.
"PKS ingin koalisi tanpa Golkar," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Mahfudz Siddiq saat dihubungi Tempo, pertengahan April lalu. Bahkan, menurut dia, PKS mengusulkan agar Yudhoyono menggaet figur nonpartai untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. "Figur nonpartai akan mengukuhkan sistem presidensial," katanya kala itu.
Menghadapi perkembangan politik ini, Golkar menyambut gembira. Bahkan, menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Syamsul Muarif, Golkar sengaja menunda pendaftaran pasangan calon presiden-wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Alasannya, mereka masih membuka peluang partai-partai lain bergabung mendukung Kalla-Wiranto.
Adapun Partai Amanat Nasional masih meminta Yudhoyono mempertimbangkan kembali pemilihan Boediono. Majelis Pertimbangan Partai Amien Rais meminta Yudhoyono mempertimbangkan kemajemukan dan adanya unsur luar Jawa dalam pasangan calon dari Partai Demokrat. "Nanti kesulitan kalau calonnya Jawa dan Jawa," kata orang dekat Amien Rais, Dradjad Wibowo, saat ditanyai mengenai pertemuan Amien dan Yudhoyono di Wisma Negara kemarin.
Yudhoyono, kata Dradjad, menanggapi bahwa keputusan memilih Boediono untuk menghindari perselisihan di partai koalisi. "Itu alasan beliau tidak memilih pendampingnya dari partai," kata Dradjad. Meski begitu, PAN belum berencana mengubah keputusan rapat kerja nasional mengenai arah koalisi ke Demokrat. EKO ARI | KURNIASIH BUDI | DWI RIYANTO | WAHYUDIN FAHMI | DWI WIYANA


SBY insists on choosing Boediono as running mate
The Jakarta Post , JAKARTA Thursday, May 14, 2009 12:22 PM
President Susilo Bambang Yudhoyono has named Central Bank Govenor Boediono as his running mate for the upcoming presidential election, and now must face the outraged challenges from the parties that supported his coalition and re-election efforts.
The president's special envoy Hatta Radjasa held talks with leaders of the parties Tuesday evening to win their backing for the choice.
"I think the choice [of Boediono] has been made after a long and objective process. The decision should therefore be left to the President. He knows best which candidate will suit his criteria. We lend our support," Hatta, who is the State Secretary, said to Antara.
Yudhoyono, also chief patron of the legislative election winning Democratic Party, is anticipated to officially announce Boediono's nomination in Bandung on Friday.
Accompanied by Cabinet Secretary Sudi Silalahi and Democratic Party chief Hadi Utomo, Hatta met with United Development Party (PPP) leader Suryadharma Ali, National Awakening Party (PKB) chief Muhaimin Iskandar and secretary-general of the National Mandate Party (PAN) Zulkifli Hasan for two hours at the State Guest House.
The leader of the Prosperous Justice Party (PKS) was invited but did not attend.
Hatta said it was appropriate that the presidential candidate picked a vice presidential candidate to avoid conflict among the supporting parties who also proposed their own candidates.
Executives of PKS, PPP and PAN later held a closed-door meeting in a hotel in Central Jakarta to discuss Boediono's nomination.
PKS executive Mahfudz Siddiq said he was surprised by Yudhoyono's choice, claiming it had never really considered an option. Mahfudz said PKS and the other Yudhoyono allies would soon announce their response to the matter.
Hatta was optimistic, however, the coalition led by PD would remain solid and expected Yudhoyono would be meeting the leader of the Indonesia Democratic Party of Struggle (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, by Friday. Such a meeting would signal the end to their personal feud and long-lasting rivalry between the two parties.
PDI-P officials denied any link with Boediono's nomination.
"To my knowledge, Boediono is not a PDI-P member. He was named the finance minister during Megawati's tenure due to his competence," PDI-P deputy chairman Tjahjo Kumolo said.
He said Hatta informed Megawati of Boediono's nomination during their discussion Monday.
Separately, the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) expressed its support for Boediono's, claiming he and Finance Minister Sri Mulyani Indrawati had together successfully secured Indonesia's economic success.

PKS Bisa Terima Boediono, Asalkan ...
Okezone, 14/5/09
JAKARTA - Perkembangan mengenai partai koalisi SBY yang pecah terus terjadi. PKS yang awalnya bersikukuh mempersoalkan pencalonan cawapres Boediono masih ada kemungkinan untuk berubah. Bahkan PKS bersedia mendukung Boediono tapi dengan satu syarat, apakah itu?
"Kami tidak mempermasalahkan pencalonan Boediono. Tetapi yang kami persoalkan adalah komunikasi politik yang dibangun SBY. Kami bisa menerima Boediono asalkan ada argumentasi logis yang diberikan SBY," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq sebelum
Rapat Dewan Pimpinan Tinggi Partai PKS di Gedung Dakwah PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2009).
Karena itu Mahfudz menyayangkan mengapa hingga saat ini belum ada komunikasi yang dijalin dari SBY kepada PKS terkait pencalonan cawapres Boediono.
"Sampai saat ini belum ada argumentasi logis yang diberikan SBY pada kami," tandasnya.
Mahfudz juga menambahkan kalaupun PKS menerima Boediono sebagai cawapres, SBY tetap harus menyediakan ruang terbuka untuk mitra koalisi melakukan diskusi atau dialog.
Sampai saat ini rapat dewan pimpinan masih berlangsung. Mengenai rumor yang beredar di dalam rapat, sebanyak sembilan wilayah dakwah menyatakan kekecewaannya terhadap sikap SBY tersebut.

PKS: Mudah-mudahan Cikeas Dengar
Inilah. 13/05/2009 - 02:06, Mevi Linawati
Jakarta – PKS tidak merasa berkewajiban untuk mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, karena mereka belum menandatangani kontrak koalisi. Karena itu, partai berlambang dua bulan sabit mengapit sebatang padi ini berharap ada perubahan sikap dari SBY pada aspirasi yang disuarakan partai-partai yang ingin berkoalisi.
Hal itu diungkapkan Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, usai pertemuan PKS, PAN, dan PPP, di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa (12/5) malam. Menurutnya, PKS tidak masalah atas keputusan Partai Demokrat yang akan menunda kontrak koalisi hingga waktu yang tidak ditentukan.
“Kita sendiri belum terikat kontrak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan satu dua hari ini didengar cikeas suapaya direspon,” ucap Ketua Fraksi PKS DPR ini.
PKS sendiri menyesalkan mekanisme pengambilan keputusan SBY yang menggandeng Boediono sebagai cawapres. Menurut Sekjen DPP PKS Anis Matta, konstituen PKS keberatan dengan dipilihnya Boediono sebagai cawapres SBY.
Ia meminta agar SBY memperbaiki pengambilan keputusan. Sehingga jika ada hal besar dapat dibicarakan bersama dan tidak diputuskan sepihak. [nuz]

Koalisi Protes Boediono

Koalisi Protes Boediono
Republika, Rabu, 13 Mei 2009 pukul 23:59:00
JAKARTA — Mencuatnya Boediono sebagai calon wa kil presiden pendamping Susilo Bambang Yu dho yono (SBY), mendapat reaksi dari partaipar tai mitra koalisi Partai Demokrat (PD). PAN, PKS, PPP, dan PKB, me wacanakan pembentukan po ros alternatif.

Mereka me nilai nama Gubernur BI itu mencuat tanpa komunikasi. Sekjen PKS, Anis Matta, mengaku baru mendengar na ma Boediono pada Senin (11/5). ‘’Sementara besok (hari ini—Red) sudah ada penandatanganan kontrak politik. Ini jelas indikasi yang kurang baik,’‘ kata Anis Matta dalam pertemuan keempat partai itu di ruang Fraksi PKS.

Pertemuan itu dihadiri Sekjen PAN, Zulkifli Hasan; Ketua DPP PKB, Imam Nahrowi; Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saifuddin. Mereka menya takan terkejut dengan munculnya nama Boediono dan khawatir menurunkan militansi ka der partai pendukung koalisi dalam Pemilu Presiden.

Apalagi, mereka memandang Boediono tidak memenuhi syarat cawapres yang disampaikan SBY. Syarat keempat adalah akseptabilitas, sedangkan syarat kelima membantu penguatan koalisi. Boediono yang tak berasal dari par tai mereka nilai tak akan membuat koalisi makin kuat.

Mereka pun sempat menghitung-hitung perolehan kursi empat partai itu ditambah dengan Golkar, Hanura, dan Gerindra. Hasilnya, 315 kursi atau 56 persen. Partai atau gabungan partai berhak mengajukan capres/cawapres bila jum lah kursinya mencapai 20 persen atau 25 persen suara.

Tadi malam, PKS, PAN, dan PPP kembali melakukan pertemuan. Pertemuan menghasilkan tiga kesimpulan. Per tama, pembatalan kontrak poli tik. Kedua, penandatanganan kontrak dilakukan secara ‘multilateral’, bukan ‘bilateral’. Ke tiga, membawa masalah ke tingkat jajaran pengurus yang lebih tinggi.

Piagam kon trak politik PD dengan mitra koalisinya yang direncanakan diteken Rabu (13/5) hari ini pun batal dilaksana kan. ‘’Kami mendapatkan konfirmasi dari PD bahwa penandatanganan kon trak politik besok batal,’‘ kata Anis Matta.

Selain pertemuan PKS, PAN, dan PPP di Hotel Nikko, pertemuan juga digelar di Wisma Negara, tadi malam. Mensesneg, Hatta Rajasa, diutus SBY bertemu Sekjen PAN, Zul kifli Hasan; Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali; Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. PKS, kata Hatta, diundang tapi tak hadir.

Hatta mengatakan SBY tak akan menarik pilihannya. Dia tetap memilih Boediono sebagai cawapres.

‘’Saya kira pilihan sudah melalui proses cukup panjang. Maka kita serahkan calonnya kepada Presiden. Beliau yang paling tahu, yang tepat sesuai kriteria yang sudah ditetapkan itu,’‘ kilah Hatta yang dalam pertemuan didampingi Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan Ketua Umum PD, Hadi Utomo.

Bahwa Boediono akan menjadi cawapres SBY, menurut Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah, disampaikan Kurdi Mustofa, orang dekat SBY, kepada Ke tua Dewan Syura PKS, Hilmi Aminuddin, Senin (11/5).

PD merencanakan mengumum kan cawapres pada Jumat (15/5), atau sehari sebelum penutupan pendaftaran pasangan capres/cawapres di Komisi Pe milihan Umum (KPU).

Menyikapi perkembangan itu, Wakil Ketua Umum Gol kar, Agung Laksono, menggelar kon ferensi pers. Kendati telah meng usung JK-Wiranto, Agung menga ta kan, pihaknya tetap bu ka pintu. ‘’Lebih banyak yang bergabung kan lebih baik.’‘

Ketua Umum Gerindra, Suhardi, bahkan menyatakan siap membangun poros bersama dengan partai-partai yang hengkang dari PD. ‘’Ten tu saja akan kita sambut dengan ta ngan terbuka,’‘ katanya.

Ketua PP Muhammadiyah, KH Yu nahar Ilyas, dan Ketua MUI, Ami dhan, menilai tak ma salah cawapres dari parpol atau profesional. Tapi, mereka berharap chemistry nasionalis-Islam tetap dipertimbangkan.

Ketua MPR, Hidayat Nur Wa hid, enggan mengomentari pe nunjukan Boediono. ‘’Kita per silakan ke Pak SBY agar ber istikharah dengan benar, me mikirkan dengan cermat, dan memilih dengan baik, ti dak mengulangi perma salahan.’‘ nan/ade/wed/osa/san/ikh/ann

Boediono Bikin Gerah
Sriwijaya Post - 13 Mei 2009
JAKARTA, SRIPO — Informasi mengenai posisi Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono bakal menjadi calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono ternyata membikin gerah sejumlah parpol yang selama ini sudah siap berkoalisi dengan Partai Demokrat, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan semalam para pentolan PKS, PAN, dan PPP bertemu di Hotel Nikko.
Namun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang selama ini juga jadi mitra koalisi tidak memasalahkan penunjukkan Boediono sebagai Cawapres SBY. Paling tidak hal itu dikatakan oleh Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar. “Saya ditelepon oleh orang yang dekat dengan Pak SBY, katanya hampir pasti Pak Boediono yang dipilih,” katanya, di Jakarta, Selasa (12/5).
Menurut Muhaimin, penentuan Cawapres Boediono tidak mengajak parpol yang berkoalisi dengan Partai Demokrat. “Partai-partai belum dilibatkan untuk membicarakan itu, semestinya diajaklah,” katanya.
Sewaktu disinggung mengenai koalisi alternatif untuk membendung Boediono, Muhaimin belum bisa memastikan itu terjadi, karena belum mendapat konfirmasi dari Demokrat sendiri. Bagi Muhaimin sekarang ini bukan soal Boediono, melainkan partai-partai yang berkoalisi dengan Demokrat belum dilibatkan membicarakan soal itu.
Bagi Muhaimin sendiri, meskipun partai-partai yang koalisi dengan Partai Demokrat tidak diajak bicara untuk membahas cawapres Boediono, PKB tidak kecewa. “Sampai saat ini PKB tetap bersama SBY, apapun diputuskan Pak SBY, kami tetap mendukung,” tegasnya.
PKS tak TerimaNamun tidak demikian dengan PKS. “Kita mau minta penjelasan soal calon wakil presiden Boediono sebelum 15 Mei 2009. Jika tidak, koalisi PKS dengan Demokrat bisa terancam bubar,” ujar anggota Majelis Syura PKS, Mahfudz Siddiq dalam keterangan di gedung DPR, Selasa.
Mahfud Siddiq juga didampingi Sekjen PKS Anis Matta. Selain itu ada juga Sekjen PAN Zulkifli Hasan, Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu PPP Lukman Hakim Saifuddin, dan Ketua DPP PKB Imam Nachrowi. Anis Matta menegaskan, seandainya Boediono tetap dipaksakan sebelum ada pembicaraan bersama, partai-partai pendukung akan membentuk poros baru.
Mahfudz Siddiq menjelaskan, Boediono bukanlah figur yang pas untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilihan Presiden 2009, karena yang bersangkutan tidak akrab dengan partai politik. “Boediono juga tidak dekat dengan kelompok Islam. Selain itu, Boediono juga sama-sama Jawa seperti halnya SBY,” ujar Mahfudz.
Tunda KesepakatanSementara itu diperoleh informasi semalam, penandatanganan kesepakatan koalisi antara Partai Demokrat dengan PKS, PAN, dan PPP ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Keputusan tersebut menyusul mencuatnya nama Boediono sebagai pendamping presiden untuk Susilo Bambang Yudhoyono.
“Sudah ada konfirmasi dari pihak Demokrat, bahwa rencana penandatanganan koalisi ini akan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan,” kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dalam jumpa pers tadi malam.
Tiga partai politik yaitu PAN, PKS, dan PPP, semalam menggelar pertemuan konsolidasi membahas soal keputusan sepihak dari Partai Demokrat ini. Partai Kebangkitan Bangsa diundang dalam pertemuan tersebut tetapi tidak hadir. Pertemuan berlangsung di Hotel Nikko Jakarta.
Sedianya penandatanganan koalisi itu akan dilakukan hari ini di Hotel Sultan. Penundaan itu datang dari pihak Demokrat. “Tadi sore ada yang memberi tahu ke masing-masing partai soal ini,” kata Anis seperti dilansir tempointeraktif.
Selain soal penundaaan penandatanganan koalisi, baik PAN, PKS, dan PPP sama-sama sepakat nota kesepahamaan dengan Partai Demokrat hanya akan dibahas bersama bukan melalui pertemuan bilateral yang selama ini dilakukan. “Kami juga ingin agar dikomunikasikan pada level yang lebih tinggi,” kata Anis. (persda network/mur/js/TI)




SBY Said to Pick Boediono as VP
Jakarta Globe, 13 Mei 2009
President Susilo Bambang Yudhoyono’s allies are ready to turn their backs on his coalition after hearing news that he is poised to reveal Bank Indonesia Governor Boediono as his running mate.

Three of the four key members of the coalition with the Democrats — the National Mandate Party (PAN), Prosperous Justice Party (PKS) and United Development Party (PPP) — on Tuesday said they were postponing their plans to make the coalition official in a signing that was scheduled for today. The other key party, the National Awakening Party (PKB), has so far only threatened to pull out.

PKS chairman Mahfudz Siddiq said earlier on Tuesday that Yudhoyono’s reluctance to discuss the selection for his number two had irked his coalition partners, which had demanded Yudhoyono select a running mate with ties to a political party.

“If the vice president comes from a political party, we deem that he or she will have stronger political skills,” Mahfudz said at the House of Representatives.

Mahfudz said a representative from Yudhoyono told the PKS on Monday that the president had decided on Boediono as his running mate. He said the party also heard Boediono was endorsed by the opposition Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P).

The PDI-P and Democrats have held talks over the last several days, and rumors have flown of a possible coalition in the next government or at the House. The PDI-P won the third largest number of votes in the April 9 legislative elections.

Later on Tuesday, PKS secretary general Anis Matta said, “We are postponing our plan to enter a coalition with the Democratic Party.” He spoke after a meeting with PAN and PPP executives on the eve of the planned signing of the coalition with the Democrats.

Mahfudz said the parties were now waiting for a reaction. He said the four key parties could decide to throw their weight behind the Great Indonesia Movement Party (Gerindra), which garnered just 4.6 percent of the national vote but has been adamant in pushing its founder, Prabowo Subianto, as its candidate for president.

A coalition with Gerindra would increase their share of the pie to 28.5 percent of the national vote or 34 percent of the 560 House seats, more or less on par with the strength of a Democrats-PDI-P coalition. Mahfudz said the four could also shift their support to Golkar chairman Jusuf Kalla, who has already declared his intention to run for the presidency on a ticket with the chairman of the People’s Conscience Party (Hanura), retired Gen. Wiranto.

PAN’s central board chairman, Zulkifli Hasan, said he was surprised when State Secretary Hatta Rajasa informed him that Boediono would most probably be Yudhoyono’s running mate.

“We actually expected the vice president to be picked by Yudhoyono would come from a political party,” Zulkifli said.

PKB chairman Muhaimin Iskandar said Yudhoyono had never involved his party in talks about potential running mates. “It will be a new problem if he does not involve us,” Muhaimin warned.

PDI-P’s campaign’s manager, Tjahjo Kumolo, denied speculation that the choice of Boediono was at their behest, saying: “Megawati never recommend Boediono. We never proposed a candidate to anyone.”

Syarif Hasan, a member of Tim Sembilan (Team of Nine), which was formed to assess potential running mates for Yudhoyono, said that the decision was still subject to change.

“All parties can propose their candidates but Yudhoyono’s decision must be the best decision, and we expect the decision can be accepted by all sides,” he said.

PKS-PAN-PPP Tolak Cawapres Boediono

Tribun Kaltim, Rabu, 13 Mei 2009 | 09:00 WITA
JAKARTA - Merebaknya nama Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono ke dalam bursa cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mendapat reaksi keras dari sejumlah partai politik. Boediono dianggap bukan figur yang pas mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilihan Presiden 2009, karena tidak akrab dengan partai politik.

Hingga berita ini diturunkan, PKS, PAN dan PPP, merapatkan barisan di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa (12/5) malam. Mereka berkumpul terkait dengan munculnya isu bahwa SBY akan memilih Boediono sebagai cawapres. Salah satu agenda yang dibicarakan adalah terkait dengan nasib koalisi bersama SBY dan Partai Demokrat. "Kita rapat untuk menyamakan pandangan dan menyikapi perkembangan terbaru," kata Wakil Sekretaris DPP PPP Romy Romahurmuzy.

Menurut Romy, pertemuan ini diinisiasi oleh PKS sebagai partai yang mengaku paling kaget dan tidak siap jika SBY menggandeng Boediono. Dalam pertemuan itu diharapkan terjadi titik temu pandangan antar partai koalisi yang kecewa, sehingga lebih mudah dalam menentukan langkah ke depannya.

Informasi Boediono bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhyono ternyata telah diinformasikan kepada Ketua Umum DPP PKB, Mumaimin Iskandar.

"Saya ditelepon oleh orang yang dekat dengan Pak SBY. Katanya hampir pasti Pak Boediono yang dipilih." Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mendapat informasi serupa mengenai posisi Boediono.

Menurut Muhaimin, penentuan calon wakil presiden (cawapres) Boediono itu tidak melibatkan parpol yang berkoalisi dengan Partai Demokrat. "Partai-partai belum dilibatkan untuk membicarakan hal itu, semestinya diajaklah," katanya.

Sewaktu disinggung mengenai koalisi alternatif untuk membendung Boediono, Muhaimin belum bisa memastikan bahwa hal itu akan terjadi. Alasannya, ia sendiri belum mendapat konfirmasi dari Demokrat.

Bagi Muhaimin, sekarang ini bukan soal Boediono, melainkan partai-partai yang berkoalisi dengan Demokrat yang hingga kini belum dilibatkan SBY membicarakan siapa cawapres yang bakal dipilih. Bagi Muhaimin, meski partai-partai yang koalisi dengan Partai Demokrat tidak diajak bicara untuk membahas cawapres Boediono, PKB tidak kecewa.

"Sampai saat ini PKB tetap bersama SBY, apapun keputusan yang diambil Pak SBY. Kami tetap mendukung," tegasnya

Koalisi Bubar
Bagaimana dengan PKS? "Kita mau minta penjelasan soal calon wakil presiden Boediono sebelum 15 Mei 2009. Jika tidak, koalisi PKS dengan Demokrat bisa terancam bubar," ujar anggota Majelis Syura PKS, Mahfudz Siddiq dalam keterangan pernya di gedung DPR, Selasa.

Saat memberikan penjelasan, Mahfud Siddiq didampingi Sekjen PKS Anis Matta. Selain itu ada juga Sekjen PAN Zulkifli Hasan, Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu PPP, Lukman Hakim Saifuddin, dan Ketua DPP PKB Imam Nachrowi. Anis Matta menegaskan, seandainya Boediono tetap dipaksakan sebelum ada pembicaraan bersama, partai-partai pendukung akan membentuk poros baru.

"Makanya di sini kami berkumpul, mungkin juga nanti akan menghubungi Gerindra untuk menyatakan penolakan terhadap Gubernur Bank Indonesia itu," katanya. Kendati demikian, lanjut Anis, PKS tetap menghormati Demokrat dan SBY untuk memilih calon wakil presiden.

Tetapi bagaimanapun, putusan Demokrat dan SBY itu dinilai harus dapat merepresentasikan konstituen. "Ini dalam rangka menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan RI)," kata Anis.

Mahfudz Siddiq menjelaskan, Boediono bukanlah figur yang pas untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilihan Presiden 2009, karena yang bersangkutan tidak akrab dengan partai politik. "Boediono juga tidak dekat dengan kelompok Islam. Selain itu, Boediono juga sama-sama Jawa seperti halnya SBY," ujar Mahfudz.

Wakil Sekjen Gerakan Indonesia Baru (GIB) Bambang Purnomo menyatakan alasan SBY mengambil Boediono adalah untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. "SBY butuh pendamping dari kalangan profesional. Pilihan kepada Boediono, cukup beralasan melihat besarnya tantangan di bidang ekonomi. Jadi SBY perlu pendamping yang mengerti soal ekonomi," katanya.

Menurut Bambang yang pernah menjadi Sekretaris Eksekutif SBY-JK tahun 2004 lalu, sejauh ini kiprah Boediono dalam mengendalikan moneter dan perbankan nasional, cukup berhasil. "Mungkin itu, pandangan Pak SBY. Saya kira, kita juga harus hormati pandangan tersebut," kata Bambang. (persda network/mur/js)

Atribut SBY-Boediono Dicetak
Suara Merdeka, 13 Mei 2009
JAKARTA- Tanda-tanda Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memilih Gubernur BI, Boediono, sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi dalam pemilihan presiden mendatang semakin kuat.

Sejumlah atribut bergambar SBY-Boediono dalam proses pencetakan. Baju seragam yang akan digunakan untuk deklarasi pada 15 Mei di Bandung, sudah dibuat dan dalam proses penyelesaian.

”Desain baju untuk deklarasi pasangan SBY-Boediono sudah dibuatkan. Sekarang lagi dalam proses,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Indonesia Bersatu (GIB), Bambang Purnomo, Selasa (12/5).

Berbagai bendera dan spanduk yang mendukung acara deklarasi juga sudah disiapkan. Sayangnya mengenai tema yang akan diusung belum bisa disampaikan karena bisa berubah sampai waktu deklarasi.

Selain itu, motif warna yang akan dipakai dalam seragam deklarasi dan umbul-umbul deklarasi juga disiapkan. Rencananya, motif warna yang akan dipakai adalah merah-putih. Maknanya lambang kebangsaan hakiki yang menjadi semangat perjuangan bangsa Indonesia.

”Motifnya, didominasi warna putih, tetapi ada hiasan merahnya di pinggir. Pesannya ingin menyampaikan semangat kebangsaan,” kata Bambang Purnomo.

Pria yang menjadi Sekretaris Pusat Informasi Media Center SBY-JK dalam Pilpres 2004 lalu ini menjelaskan, model baju dengan motif merah putih yang akan digunakan nanti mengambil model perjuangan. Namun Bambang tidak menjelaskan bentuk persisnya model perjuangan yang dimaksud.

”Pokoknya background dan latar belakang kebangsaan dan perjuangan yang mendominasi. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail sekarang,” paparnya.

Saat ditanya apakah pilihan warna merah-putih itu sebagai simbul bersatunya Partai Demokrat yang mengganti warna birunya dengan warna putih dan PDI-P yang warna partainya memang merah, Bambang mengatakan boleh-boleh saja menafsirkan seperti itu. ”Itu hak Anda menafsirkan,” kata Staf Ahli Staf Khusus SBY, Heru Lelono, ini.

Tidak hanya seragam dan motif warna yang akan dipakai dalam deklarasi yang sudah disiapkan, berkas pendaftaran ke KPU pun telah diurus dan siap diserahkan kepada KPU.

”Pak Boediono sudah diminta bapak presiden untuk melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan oleh pasangan capres-cawapres untuk daftar di KPU,” katanya.

Menurut dia, persiapan laporan harta kekayaan yang menjadi syarat dari pengajuan pasangan capres dan cawapres juga telah dilakukan. Hal ini untuk mengantisipasi mepetnya waktu pendaftaran dan waktu deklarasi.

”Laporan ke KPK dan semua persyaratan soal itu sudah dalam proses. Tinggal nanti setelah deklarasi langsung bisa didaftarkan,” paparnya.

Mengenai persiapan jargon-jargon kampanye, ungkap dia, itu sudah ada tim sendiri yang mengurusnya. Tetapi sebagai elemen pendukung SBY, pihaknya juga sudah menyiapkan jargon dan kata-kata yang pas memasangkan SBY-Boediono.

Meminta Klarifikasi

Sementara itu, tiga partai politik yang merupakan mitra koalisi Partai Demokrat, yaitu PKS, PPP, dan PAN, meminta SBY memberikan klarifikasi dan penjelasan seiring menguatnya nama Boediono sebagai cawapres. Bahkan, ketiga partai tersebut menyatakan siap untuk membentuk sebuah koalisi baru.

Dalam konferensi pers bersama di Gedung DPR, Jakarta, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengharapkan agar sebelum 15 Mei, baik Yudhoyono ataupun Demokrat menjelaskan menguatnya nama Boediono sebagai cawapres.

’’Sebab, dulu kita pernah menyampaikan pada Yudhoyono bahwa Boediono bukan figur yang tepat untuk cawapres karena dia tidak akrab dengan parpol dan kelompok Islam. Selain itu, Boediono juga sama-sama dari Jawa,’’ ujarnya Selasa (12/5).

Ketua FPKS DPR ini juga mengungkapkan, penjelasan mengenai Boediono diperlukan karena PKS menilai bahwa Gubernur BI tersebut merupakan endorsement dari PDI-P yang belakangan semakin mesra dengan Demokrat.

’’Kalau ini yang terjadi, memang sangat mengejutkan karena kami sebagai salah satu unsur koalisi yang sejak awal berkomunikasi dengan Demokrat tidak pernah mendapat informasi dan bahkan diajak bicara tentang persoalan tersebut. Sementara kami meyakini betul bahwa Pak SBY akan melakukan koalisi berbasis aturan dan platform,’’ ujar Mahfudz.

Tiba-tiba, lanjutnya, di ujung jalan muncul koalisi Demokrat dengan PDI-P, kemudian muncul Boediono tanpa ada pembicaraan platform.

Menurut Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin, dirinya mendapat informasi itu dari utusan Cikeas, Senin (11/5). ’’Tapi, yang diberitahu utusan dari Cikeas bahwa Boediono calon wakil presiden, tidak hanya PKS, tapi seluruh partai koalisi,’’ katanya.

Hilmi enggan menyebutkan utusan yang dimaksud. Utusan itu menemui Hilmi secara langsung. Dia menduga pemberitahuan ini sebagai votter test untuk mengetahui reaksi partai politik koalisi atas pilihan SBY. Alasannya, utusan Cikeas menyatakan ini hanya pemberitahuan awal. ’’Pemberitahuan resmi diberikan melalui musyawarah partai koalisi,’’ katanya.

Pihaknya kecewa karena SBY memilih Gubernur BI Boediono sebagai cawapres. Boediono memiliki dua kelemahan, yaitu tak didukung partai politik dan elektabilitas mayoritas pemilih Muslim. ’’Boediono bukan representasi keumatan,’’ ujarnya.

Kabar kawinnya PDIP-Partai Demokrat (PD), menurut Presiden PKS Tifatul Sembiring, merupakan hal yang tidak wajar. Sebab, hubungan PDIP-PD seperti dua tetangga tidak bertegur sapa selama lima tahun, tapi tiba-tiba tetangga yang satu ingin kawin.

Hal yang sama juga dikemukakan Sekjen PAN Zulkifli Hasan. Seperti halnya PKS, PAN juga terkejut ketika menerima kabar dari utusan khusus Yudhoyono yang memberitahukan bahwa Boediono sebagai cawapres.

Adapun Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin menambahkan, Yudhoyono dan Demokrat harus memberikan penjelasan secara terbuka apa dasar pertimbangan tidak memilih kader parpol sebagai cawapres pada pertemuan antara Demokrat dan mitra koalisinya hari ini. ’’Kita ingin cawapres yang punya akses dengan parlemen demi kelancaran dan kedekatan antara pemerintah dengan parlemen di masa mendatang,’’ ujarnya.

Koalisi Baru

Mahfudz Siddiq menegaskan, jika penjelasan Yudhoyono dan Demokrat terhadap pemilihan Boediono tidak memuaskan, maka PKS, PPP, dan PAN siap membentuk koalisi alternatif baru, termasuk bergabung dengan Gerindra dan Golkar-Hanura.

Menurutnya, gabungan suara ketiga partai bersama Gerindra, apalagi ditambah PKB dapat mencapai 28,5 persen suara sah Pemilu. ’’Itu setara dengan 192 kursi DPR atau 34 persen jumlah kursi. Seandainya PDI-P dan Demokrat berkoalisi sekitar 34 persen juga. Jadi berimbang,’’ katanya.

Jika bergabung dengan Golkar-Hanura juga bukan hal yang sulit karena Kalla-Wiranto sudah menjalin komunikasi dengan dua ormas besar yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. ’’Sayap-sayap organisasi itu ada di semua parpol di sini. Kalau bergabung dengan JK-Win kita akan memperoleh 315 kursi,’’ tambah Mahfudz.

Sikap berbeda diutarakan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang menegaskan bahwa partainya akan tetap bersama Demokrat siapa pun cawapres yang dipilih Yudhoyono.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyambut baik ’lirikan’ PKS, PPP, dan PAN untuk beralih dukungan ke JK-Wiranto.
Di tempat terpisah, pengamat politik Indo Barometer M Qodari mengatakan, bila berkaca dari kasus pemilihan Gubernur Bank Indonesia beberapa waktu lalu, bisa jadi pengajuan Boediono sebagai cawapres SBY merupakan sebuah test case.

’’Kita ingat dulu kan yang diajukan Agus Martowardojo yang Dirut Bank Mandiri, lalu ditolak. Ini kan pengalaman pahit. Akhirnya diajukan Menko Perekonomian Boediono dan jadilah dia. Bisa saja ini kembali semacam test case kepada publik dan parpol-parpol yang telah berkoalisi ke Demokrat,’’ katanya.

Qodari menilai, dengan maraknya penolakan terhadap Boediono, peluang Hatta Radjasa juga masih terbuka. ’’Tapi, kalau untuk save di 2014, SBY lebih enak pilih Boediono karena sudah tua umurnya, kalau memilih Hatta ya masih rentan untuk berkompetisi, dengan bintang-bintang Demokrat,’’ katanya.

Terlalu Jauh

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok, menilai reaksi keberatan beberapa parpol terhadap Boediono terlalu jauh. ’’Kita yang di Demokrat saja belum tahu siapa pastinya cawapres Pak SBY, kok mereka sudah keberatan seperti itu,’’ katanya menjawab Suara Merdeka, kemarin.

Dia tidak yakin, keberatan yang disampaikan tokoh-tokoh parpol di DPR itu merupakan suara bulat yang mewakili parpolnya, melainkan lebih merupakan cetusan pribadi-pribadi.

Mubarok mengakui, memang beredar SMS yang isinya Boediono adalah cawapres SBY. ’’SMS itu konon katanya dari Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Saya katakan itu tidak benar, Anas sendiri membantah adanya SMS itu.’’

Sementara, Anas menilai, parpol-parpol sahabat Demokrat dalam koalisi bukan meradang dan akan meninggalkan koalisi yang tengah dibangun. Menurutnya, ini hanya masalah komunikasi saja.

Pengamat politik LIPI Dr Lili Romli menilai, meradangnya parpol-parpol yang sudah bermesraan dengan Partai Demokrat, terkait dengan Boediono yang diposisikan menjadi cawapres, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya masih menimbang-nimbang koalisi Demokrat.

’’Mereka belum total ke Demokrat, dan masih ingin ikut berperan besar dalam menentukan hal-hal tertentu di koalisi yang dibangun Demokrat,’’ katanya.
Terpisah Ketua Bapilu PDI-Perjuangan Tjahjo Kumolo menyangkal jika munculnya nama Boediono merupakan rekomendasi dari PDI Perjuangan.

’’Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan partai. Boediono bukan rekomendasi kami, hanya saja dia pernah menjadi menteri pada kabinet Ibu Mega,’’ tandasnya.

Mengenai keberatan sejumlah partai peserta koalisi SBY dengan figur Boediono, Tjahjo enggan berkomentar. ’’Itu urusan rumah tangga orang, kami tak mau ikut campur. Itu hak mereka. Kita santai saja. Siapa pun boleh mengajukan cawapres,’’ ujarnya.(bn,F4,di,J22,dtc-49,76)


Mitra Koalisi Terima Boediono
Sindo, 13 Mei 2009
JAKARTA(SI) – Mitra koalisi Partai Demokrat menyetujui Boediono sebagai calon wakil presiden (cawapres) pilihan calon presiden (capres) Susilo BambangYudhoyono (SBY).

Pembicaraan mengenai resminya Boediono sebagai cawapres SBY disampaikan langsung utusan khusus SBY,Hatta Rajasa dan Sudi Silalahi beserta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo, kepada para ketua umum partai politik pendukung koalisi. Pembicaraan berlangsung di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,tadi malam. Pimpinan partai mitra koalisi Demokrat yang menghadiri pertemuan itu antara lain Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali,Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekretaris Jenderal DPP PAN Zulkifli Hasan.

Ketua Umum DPP PKS Tifatul Sembiring tidak hadir dalam pertemuan itu,meskipun sudah diundang melalui telepon. Para pimpinan parpol hadir di Wisma Negara atas undangan Sudi Silalahi pada pukul 19.00 WIB.Menurut Hatta, hasil diskusi yang berlangsung selama hampir satu jam itu menyepakati untuk mendukung SBY-Boediono pada pemilu presiden (pilpres) tahun ini.“Kita berdiskusi dan akhirnya bisa dipahami. Karena itu saya kira kuncinya adalah komunikasi menjelaskan itu.”

“Saya sudah berbicara bahwa apa yang menjadi pilihan Pak SBY ini sudah melalui pertimbangan dan proses yang cukup panjang,” ujar Hatta tadi malam. Hatta mengatakan, dipilihnya Boediono tidak berdasarkan titipan seperti disampaikan banyak pihak selama ini. Boediono yang saat ini masih menjabat gubernur BI, merupakan orang paling tepat dan memenuhi kriteria sebagai cawapres pilihan SBY. “Oleh sebab itu, kita berikan dukungan. Karena memang kita berkomitmen untuk menegakkan sistem presidensial kabinet agar kita tidak repot untuk saling mencalonkan,” urainya.

Saat pertemuan itu berlangsung, Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, berada di Istana Negara. SBY hanya menunggu hasil pertemuan itu.Menurut Hatta, sebagai capres,SBY dalam waktu dekat akan melakukan komunikasi dengan partai mitra koalisi. Sudi Silalahi menambahkan, dalam laporannya kepada SBY tadi malam,mereka membicarakan kesiapan deklarasi SBY-Boediono sebagai pasangan capres-cawapres. Presiden SBY hari ini akan bertolak ke Manado untuk membuka World Ocean Conference (WOC).

Presiden dan rombongan akan berada di Manado selama tiga hari dan dijadwalkan tiba kembali ke Jakarta pada Jumat (15/5) pagi. Setiba di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Presiden SBY akan langsung menuju Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung untuk pendeklarasian pasangan capres pada pilpres mendatang.

Sempat Mengancam

Sebelumnya,dalam pertemuan wakil PKS, PKB, PAN, dan PPP di ruang Fraksi PKS, Gedung DPR, Jakarta, sempat muncul ancaman akan meninggalkan koalisi Partai Demokrat. Pihak yang bertindak sebagai tuan rumah adalah Ketua Fraksi KPS Mahfudz Siddiq.

Pertemuan dihadiri Sekretaris Jenderal DPP PKS Anis Matta, Sekretaris Jenderal DPP PAN Zulkifli Hasan,Ketua DPP PKB Iman Nachrowi, dan Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin.Seusai rapat mereka keterangan bahwa mereka tidak setuju jika SBY memilih Boediono. Mereka berharap cawapres diambil dari parpol peserta koalisi. Mahfudz Siddiq menilai pemilihan Boediono sebagai keputusan sepihak.Alasannya,mereka belum pernah diajak bicara.

“Kami lebih sering dapat informasi dari jalanan dan media daripada dari Partai Demokrat sendiri,”ungkapnya. Mahfudz mengatakan, jika nama Boediono masih dipaksakan, ada alternatif pembentukan poros alternatif. “Bisa mengajak Gerindra atau bergabung dengan Jusuf Kalla-Wiranto,”ujarnya. Mereka juga menghitung kemungkinan membentuk poros baru di atas papan tulis. Di papan itu tertulis estimasi suara dan kursi jika bergabung bersama Gerindra atau dengan Jusuf Kalla-Wiranto.

Lukman Hakim menjelaskan bahwa PPP sebenarnya menyerahkan pilihan kepada SBY, namun mempertanyakan pertimbangan dipilihnya Boediono juga tidak ada salahnya.Ketua Fraksi PPP ini mengatakan, penjelasan SBY bisa menjadi bahan dalam menjelaskan persolan ini ke konstituen.Alasannya, banyak konstituen juga yang menginginkan cawapres dari parpol. Malam harinya keempat parpol kembali menggelar pertemuan informaldiHotelNikko, Jakarta.Pertemuan ini dihadiri PKS,PAN,dan PPP minus PKB.

Mereka hanya memutuskan untuk menunda penandatanganan koalisi dengan Demokrat. Anis Matta mengatakan, sikap itu adalah reaksi atas dipilihnya Boediono sebagai cawapres SBY. “Semua nota kesepakatan akan ditandatangani secara multilateral dan tidak secara bilateral. Hasil pertemuan ini akan dilanjutkan pada level yang lebih tinggi,”ujarnya. Pertemuan itu digelar di lantai 15, Hotel Nikko. Selain Anis, hadir pula Zulkifli Hasan, dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy. Pertemuan itu berlangsung tertutup selama hampir 1,5 jam.

Amien: Saya Gagal Pahami SBY

Sementara itu, keputusan memilih Boediono mendapat kecaman keras dari Ketua Majelis Penasihat Partai PAN Amien Rais. Bahkan menurut Amien,parpolyang selama ini mendukung,yaitu PAN, PKB, PPP, serta PKS sudah menyatukan tekad dan melakukan penolakan.“ Kami sudah berbicara dan duduk satu meja dengan PKS,PKB serta PPP,langkah SBY benar-benar menyinggung,” ujar Amien Rais kepada Seputar Indonesiakemarin.

Amien mengaku gagal untuk memahami pola pikir SBY karena biasanya selalu mengedepankan rasionalitas pemikiran dan kehatihatian. Namun yang dilakukan SBY kali ini menurut Amien tidak ubahnya sikap takabur.“Saya telah gagal memahami pemikiran SBY, mengapa memilih Boediono,”ujarnya. Menurut Amien,Partai Demokrat melakukan blunder politik dengan menduetkan SBY-Boediono. “Saya yakin duet SBY- Boediono tidak terlalu layak jual karena menyalahi tradisi baku Indonesia,” kata mantan ketua umum PAN ini. Tradisi baku yang dimaksudnya adalah perpaduan Jawa dan non Jawa seperti duet Soekarno- Hatta.

“Dengan keputusan gegabah ini, maka saya khawatir yang akan meraih keuntungan itu orangorang luar yang ingin melihat ekonomi liberal terus berjalan di Indonesia,” ramalnya. Amien yakin, saat ini bola politik bukan pada Partai Demokrat, PDIP, ataupun Golkar. Karena setelah dihitung jumlah kursi empat partai gabungan PKS, PAN, PPP dan PKB di atas kursi Demokrat, PDIP dan Golkar,yaitu 166 kursi. “Ada kemungkinan bola akan kita lempar ke JK-Win atau digiring sendiri dengan mencalonkan presiden sendiri,”ancamnya.

Menanggapi reaksi atas dipilihnya Boediono, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mengatakan bahwa tidak ada keharusan bagi SBY menerima cawapres dari partai politik.“Pilihan itu sepenuhnya menjadi hak SBY,” kata Hayono di Jakarta,kemarin.

Mega-SBY

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Pramono Anung mengatakan, dipilihnya Boediono sebagai cawapres SBY tidak ada kaitannya dengan jalinan komunikasi antara PDIP dan Demokrat belakangan ini.Pramono juga membantah anggapan bahwa Boediono bisa menjadi jembatan komunikasi dan penghubung antara Megawati dan SBY.

“Jembatan SBY ke Ibu Mega atau sebaliknya adalah yang diutus oleh beliau.Kalau nggakPak Hatta, ya saya.Itu jembatannya,”katanya. Hal yang sama diungkapkan Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo. Menurutnya, Boediono tidak ada sangkut pautnya dengan PDIP. Tjahjo juga menjelaskan bahwa Boediono tidak pernah menjadi anggota maupun fungsionaris PDIP. Karena Boediono bukan fungsionaris PDIP,maka Megawati juga tidak pernah merekomendasikan agar partainya mendukung Boediono dalam uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi gubernur Bank Indonesia.

“Boediono hanya sebagai menteri koordinator saat Ibu Mega menjadi presiden. Itu saja,”ujarnya. Di sisi lain, Hatta Rajasa yang diutus SBY bertemu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan, dalam waktu dekat diharapkan terjadi pertemuan antara kedua tokoh nasional tersebut. Namun ketika ditanya apakah pertemuan SBY-Mega akan berlangsung sebelum deklarasi capres-cawapres Demokrat Jumat (15/5) mendatang, Hatta menjawab diplomatis.

“Ya tentu saya berdoa ke arah itu. Saya tidak berani berspekulasi,kecuali kita doakan itu bisa terjadi,”jawabnya. Saat dikonfirmasi mengenai undangan kepada Megawati untuk hadir dalam deklarasi tersebut, Hatta mengatakan bahwa dia belum melihat daftar tamu yang akan diundang untuk hadir. Direktur Eksekutif Indonesia Center for Responsive Politic (ICRP) Bara Hasibuan mengatakan, komunikasi politik Partai Demokrat dan PDIP bisa menjadi dasar bagi upaya membangun pemerintahan yang lebih kuat dan stabil.

“SBY telahbelajardarikekurangan pemerintahan sebelumnya, maka sekarang saatnya membangun pemerintahan yang didukung kekuatan nasional seperti PDIP untuk menjawab tantangan periode pemerintahan mendatang,”kata Bara. Bara menilai prinsip-prinsip ideologis kedua partai yang hampir sama mempermudah proses komunikasi. “Jika PDIP bergabung Demokrat, maka akan terwujud koalisi yang ideal bersama partai lain,”katanya. (rarasati syarief/ dian widiyanarko/ helmi firdaus/suharjono/ rahmat sahid/pasti liberti)

SBY Gandeng Boediono, Parpol Koalisi Ancam Cabut

Selasa, 12 Mei 2009 | 13:53 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar Partai Demokrat akan mengusung Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono sebagai cawapres semakin kencang berembus. Sebagai respons atas hal ini, empat parpol, yakni PPP, PKB, PKS, dan PAN mengancam akan membentuk poros alternatif bila calon presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak merevisi nama calon wakil presiden yang akan diusungnya.
"Hitung-hitungan kami, kalau PKS dan empat parpol ini gabung dengan Gerindra, terus misalnya kami gabung dengan Hanura dan Golkar. Maka jumlah kursi kita bisa 60 persen di parlemen. Ini poros alternatif," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, saat jumpa pers, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5).
Ia mengatakan, empat parpol kecewa karena Partai Demokrat mengabaikan aspirasi partai koalisi. "Sebelumnya sudah ada aspirasi dari parpol koalisi dan berpandangan lebih baik wapres dari parpol agar memiliki kemampuan politik yang lebih kokoh," ujarnya.
Menurutnya, sosok Boediono tidak mencerminkan hal tesebut. Karena itu, empat parpol ini akan mengadakan rapat lanjutan untuk membahas sikap yang akan diambil. "Hasil rapat akan kami sampaikan respons dan sikap ke SBY," tuturnya.
Ia melanjutkan, empat parpol akan menunggu respons balik dari SBY terkait hal ini.

Vidio Konfrensi Press Poros Alternatif

Konfrefrensi Press Tentang "Poros Alternatif"

Suasana Pertemuan Poros Alternatif Selasa, 12/5/2009

PKS: Ini Indikasi PD Koalisi Dengan PDIP
VIVAnews, Selasa, 12 Mei 2009, 13:13 WIB
Arry Anggadha, Mohammad Adam
- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, menilai majunya nama Gubernur Bank Indonesia, Boediono, sebagai calon wakil presiden adalah indikasi dari koalisi yang sedang dibangun Partai Demokrat dan PDI Perjuangan.

Mahfudz Siddiq menjelaskan, konsep koalisi dengan Demokrat ini adalah harus ada aturan main yang jelas di antara partai. Selain itu, koalisi dengan Demokrat harus berbasis dengan platform.

"Dengan adanya pemberitaan Pak Boediono sebagai cawapres SBY, sepertinya ada semangat koordinasi diantara partai berkoalisi yang kurang baik," kata Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 12 Mei 2009.

Menurutnya, unsur-unsur koalisi saat ini justru hanya dapat keputusan melalui kebijakan sepihak. Apalagi, lanjut Mahfudz Siddiq, partai-partai sudah menyalurkan aspirasi dengan mengajukan cawapres kepada SBY. "Tapi tidak ada timbal balik," ujarnya.

Mahfudz Siddiq pun menilai ada indikasi lain dari penunjukan Boediono ini. "Ini ada sinyalemen adanya koalisi Demokrat dan PDIP," ujarnya.

Meski demikian, Mahfudz Siddiq, mengaku belum tahu apakah informasi penunjukan Boediono itu benar. Untuk itu, lanjut Mahfudz Siddiq, empat partai yang sudah berkoalisi dengan Demokrat berupaya meingkatkan komunikasi di antara mereka.

"Kami punya perasaan adanya lack of communication dan kami khawatir ini akan menjadi barrier yang serius dalam perjalanan ke depan," jelasnya.

Ajak PPP-PKB, PKS Gembosi SBY?
2/05/09 12:05
INILAH.COM, Vina Nurul Iklima
, Jakarta - PKS sangat kecewa karena tak diajak berembuk dalam pembentukan pasangan SBY-Boediono. Merasa ada tanda-tanda komunikasi politik yang bermasalah, partai dakwah itu pun mengajak PKB dan PPP menggelar rapat membahas hal tersebut. PKS akan gembosi SBY?
"Kita tak diberitahukan soal itu (SBY-Boed). Ini kan ada tanda-tanda proses koalisi yang tak lancar, hanya 1 arah. Kita akan bicarakan, komunikasi dengan unsur-unsur yang lain. Kita akan duduk bareng dengan PPP dan PKB," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senyan, Jakarta, Selasa (12/5).
Mahfudz mengatakan bila siang ini tugas-tugas dari masing-masing parpol selesai, maka pertemuan akan langsung digelar. "Tempat dan waktunya belum, tapi akan sesegera mungkin," imbuhnya.
Pertemuan itu, lanjut Mahfudz, terkait kabar SBY sudah jelas memilih Boediono secara tiba-tiba sebagai cawapres. Padahal PKS mengingatkan bahwa sebelumnya SBY menginginkan cawapres yang se-platform dengan Demokrat, bukan PDIP.
"Kita memang mendapat informasi bahwa kemungkinan besar SBY mengambil Boediono dan kabar juga bahwa Boediono endorsement dari PDIP. Padahal dari awal SBY menginginkan koalisi yang rule based, makanya kami menggarap itu, tapi kok diujung jalan ada muncul SBY-Boediono?" paparnya.
Terkait apakah dengan keputusan SBY mencomot Boediono menjadi cawapres, maka PKS akan keluar koalisi, Mahfudz masih melihat-lihat situasi. PKS akan memperlajari terus perkembangan yang semakin secepat.
"Tergantung. Karena kami dapat informasi sepihak. Kita melihat juga itu terjadi sebagai politik kepentingan jangka spendek, bukan atas dasar platform," tandasnya. [ikl/ana]



Nama Boediono Mengejutkan
Republika Newsroom, Selasa, 12 Mei 2009 pukul 11:56:00
JAKARTA -- Munculnya nama Boediono sebagai kandidat kuat cawapres SBY mengejutkan parpol-parpol koalisi SBY. Mereka mengaku terkejut dengan alasan-alasan yang berlainan.

PKS menyatakan terkejut karena pencalonan Boediono ini adalah usulan dari PDIP. "Kami sangat terkejut, karena pencalonan Boediono ini kabarnya merupakan endorcement dari PDIP," ujar Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR Selasa (12/5).

Selain itu, kata dia, PKS juga belum mendapatkan informasi resmi dari Demokrat tentang hal tersebut. Ia menyatakan, PKS kini mulai meragukan ucapan yang pernah dikeluarkan SBY bahwa koalisi haruslah berdasarkan platform. "Dengan endorcement yang dilakukan PDIP, kami jadi ragu apakah SBY menyusun koalisi ini berbasis platform atau kepentingan politik sesaat saja," ujar Mahfudz.

Atas dasar perkembangan terakhir ini PKS, kata dia, berjanji akan mempelajarinya baik-baik, bahkan rencananya PKS akan membicarakannya dengan parpol-parpol koalisi seperti PPP,PAN,PKB, dan PPP. " Kami dan PKB, PPP, dan PAN akan duduk bersama membahas masalah ini," ujarnya.

Mahfudz menegaskan, masalahnya bukan nama Boediono yang menjadi cawapres, namun tidak adanya manajemen koalisi yg baik, serta adanya proses komunikasi politik timbal balik yang tidak lancar.

Selain itu, PKS kemungkinan juga belum akan menandatangani kontrak politik dengan Demokrat. " Saat ini draft kontrak politik tersebut sudah ada, tetapi kapan PKS akan menandatangani akan ditentukan perkembangan yang terjadi," tutur Mahfudz.

Sementara itu, PAN juga menyatakan terkejut dengan keputusan SBY itu. Sekjen PAN, Zulkifli Hasan, berpendapat pilihan SBY itu dapat melemahkan militansi kader-kader parpol. "Karena sebelumnya kami mengira pendamping SBY berasal dari parpol," ujarnya.

Namun lebih lanjutnya, kata dia, PAN akan membicarakannya dengan parpol-parpol lain dalam satu gerbong koalisi. "Kita akan bicarakan dulu dengan teman-teman yang lain karena bagaimanapun ini adalah hak presiden," ujarnya. - nan/ahi

PKS: Cawapres SBY Harus Parpol-Islam
INILAH.COM, 12/05/2009 - 13:00
Vina Nurul Iklima

Jakarta - Dengan memilih Gubernur BI Boediono, SBY dianggap dapat mereduksi kesan Islam yang kental dalam koalisi yang digalang PD dengan PKB, PKS, PPP. Namun PKS menyatakan sikap agar cawapres pendamping SBY memiliki unsur parpol dan merepresentasikan Islam.
"Kita bukan mengultimatum. Kita membicarakan itu untuk menyatakan sikap. Cawapresnya dari parpol peserta koalisi dan merepresentasikan umat," ujar Sekjen PKS Anis Matta dalam jumpa pers bersama PKB, PPP, PAN, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5).
Sebagai parpol Islam, lanjut dia, hal ini penting dipertanggungjawabkan kepada konstituen. PKS mempertimbangkan penolakan arus dari bawah. Jika mau menang tapi kalau sejak awal tidak punya militansi atau tak terwakili, maka akan susah.
"Kita ingin menyatukan sikap, selain Demokrat, dalam koalisi, insya Allah nanti Gerindra, kita akan mengambil sikap, seandainya keputusan ini akan tetap dipaksakan. Sebagaimana konvensi reformasi, kombinasi Islam nasionalis itu harus tetap ada," kata Anis.
Mengenai SBY-Boediono, sambung Anis, pihaknya baru diberitahu Senin kemarin menjelang dzuhur, bentuknya pemberitahuan awal resmi. Namun masalah ini belum diberitahukan secara resmi. PKS menghargai keputusan SBY, namun diharapkan ada representasi umat Islam, sebab ini juga meningkatkan elektabilitas.
Kapan akan bertemu PD sampaikan unek-unek? "Belum tahu, tapi mungkin besok tim dari PKS akan bertemu dengan Tim 9 Demokrat, sudah ada undangan jam sepuluh, tapi belum tahu tempatnya di mana. Itu tanya saja ke Pak Mahfudz (Ketua FPKS Mahfudz Siddiq)," ujar Anis. [sss]


PKS Pikir Peluang ke Gerindra-JK Win
INILAH.COM, 12/05/2009 - 13:26, Vina Nurul Iklima
Jakarta - Kabar dipilihnya Boediono oleh SBY mengundang reaksi dari parpol koalisi. PKS menyatakan sikap agar cawapres pendamping SBY harus dari parpol peserta koalisi dan merepresentasikan umat Islam. Kalau tidak, PKS mulai memikirkan peluang ke Gerindra atau JK Win.
"Kita harus memikirkan juga, karena ini kan singkat waktunya, harus banyak pertimbangan," kata Ketua FPKS Mahfudz Shiddiq saat ditanya mengenai peluang PKS ke Gerindra atau JK Win atau membentuk koalisi baru.
Meski demikian, Mahfudz menegaskan pihaknya belum berkomunikasi dengan Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres maupun dengan duet JK-Wiranto yang dikenal dengan slogan JK Win.
"Belum. Baru di sini saja, antara parpol peserta koalisi," ujar Mahfudz dalam jumpa pers bersama dengan PKB, PPP di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5).
Hal senada disampaikan sebelumnya oleh Sekjen PKS Anis Matta. "Kita ingin menyatukan sikap, selain Demokrat, dalam koalisi, insya Allah nanti Gerindra, kita akan mengambil sikap, seandainya keputusan ini akan tetap dipaksakan. Sebagaimana konvensi reformasi, kombinasi Islam nasionalis itu harus tetap ada," kata Anis. [jib/sss]

PKS Pertanyakan Alasan Boediono Dipilih

PKS Pertanyakan Alasan Boediono Dipilih
Katanya SBY ingin membentuk koalisi berbasis platform, kok bisa memilih Boediono?
Vivanews.com, Selasa, 12 Mei 2009, 10:50 WIB
VIVAnews - Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, menyatakan belum mendapat informasi pendamping Susilo Bambang Yudhoyono nanti adalah Boediono, Gubernur Bank Indonesia. Ditambah berbagai rumor mengenai Boediono, PKS jelas mempertanyakan.

"Memang kami mendapat informasi bahwa Pak SBY kemungkinan besar akan mengambil Boediono sebagai calon wakil presiden. Dari kabar jalanan yang kami terima, Boediono juga endorsement dari PDIP," kata Mahfudz yang juga Ketua Fraksi PKS itu di parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 12 Mei 2009.

"Kalau ini yang terjadi, memang sangat mengejutkan karena kami sebagai salah satu unsur koalisi yang sejak awal berkomunikasi dengan Demokrat tidak pernah mendapat informasi dan bahkan diajak bicara tentang persoalan tersebut. Sementara kami meyakini betul bahwa Pak SBY akan melakukan koalisi berbasis aturan dan platform," kata Mahfudz.

Tiba-tiba, kata Mahfudz, di ujung jalan muncul koalisi Demokrat dengan PDIP, kemudian muncul Boediono tanpa ada pembicaraan platform. "Jadi PKS sedang meragukan, apa betul Pak SBY akan membangun koalisi berbasis platform atau hanya koalisi untuk mengamankan kepentingan kemenangan?" ujar Mahfudz.

Soal Boediono, belum ada pernyataan resmi dari kubu Demokrat bahwa dosen Universitas Gadjah Mada itu yang akan dipilih mendampingi SBY. Boediono hanya diakui salah satu dari beberapa nama yang dijagokan untuk mengisi posisi calon wakil presiden.
Boediono Membuat Mitra Koalisi Demokrat Gerah
Vivanews.com Selasa, 12 Mei 2009, 11:04 WIB
VIVAnews - Partai-partai yang berkoalisi dengan Partai Demokrat mempertanyakan alasan pemilihan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, sebagai calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Para mitra koalisi Demokrat itu akan berkumpul membahasnya.
PKS misalnya, mengaku masih terus mempelajari situasi ini karena perkembangan begitu cepat. Informasi yang diterima PKS juga masih sumir. "Jadi kami masih harus konfirmasi kalau betul ada koalisi Demokrat-PDIP semata-mata berbasis kepentingan politik jangka pendek," kata anggota Majelis Syura PKS, Mahfudz Siddiq.
"Dan kalau betul Boediono endorsement dari PDIP, kami akan membicarakan, bukan hanya PKS sendiri tapi juga dengan unsur-unsur koalisi yang lain seperti PPP, PKB dan PAN," ujar anggota Majelis Syura PKS, Mahfudz Siddiq, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 12 Mei 2009.

Bagi PKS ini bukan persoalan Boediono atau bukan Boediono. "Ini murni persoalan platform, karena kami belum pernah mendengar pembicaraan platform antara Demokrat dengan PDIP atau Demokrat dengan cawapres yang ada," kata Mahfudz.

"Ini juga persoalan komunikasi dan koordinasi politik. Tampaknya ada tanda-tanda kedua proses itu tidak berjalan lancar dan bahkan satu arah. Karena itu, saya menjadi khawatir apakah ini merupakan tanda positif atau negatif bagi koalisi ke depan," katanya.

Sementara Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, juga kaget dengan munculnya nama Boediono. PAN sendiri mengharapkan SBY atau Demokrat memilih calon wakil presiden yang berlatar partai politik. "Dari Rakernas kemarin, kami mengajukan nama calon wakil presiden Pak Hatta. Kami berharap wakilnya itu dari kader partai," kata Zulkifli.

Jadi, "Munculnya Boediono ini mengejutkan. Saya khawatir militansi kader-kader partai akan mengendor karena munculnya Boediono," kata Ketua Fraksi PAN di parlemen itu.

PKS Belum Putuskan Cabut atau Tidak dari Koalisi

PKS Belum Putuskan Cabut atau Tidak dari Koalisi
Reza Yunanto – detikPemilu, Selasa (12/5/2009).
Jakarta - PKS belum memutuskan sikap terkait merapatnya PDIP ke Partai Demokrat dan disebut-sebutnya Boediono menjadi cawapres SBY. Jika benar terjadi, PKS akan mempertanyakan lagi koalisi yang dibangun SBY.

"Kita belum memutuskan itu (cabut atau tidak dari koalisi)," kata Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq sebelum menghadiri sidang paripurna DPR di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2009).

Dikatakan dia, parpol peserta koalisi akan duduk bersama membicarakan kemungkinan jika PDIP masuk ke dalam barisan koalisi Demokrat.

"Karena bagi kami, selama ini belum pernah ada pembicaraan platform politik antara PDIP dan Demokrat," ujar dia.

"Kalau kemudian sekarang PDIP akan masuk ke dalam koalisi, dan SBY benar menggandeng Boediono tentunya kami akan mempertanyakan lagi, koalisi yang dibangun SBY ini benar-benar berdasarkan platform politik atau hanya mengamankan kepentingan semata," papar Mahfudz.

Anggap Boediono Endorsement dari PDIP, PKS Kritisi Koalisi dengan PD

Anggap Boediono Endorsement dari PDIP, PKS Kritisi Koalisi dengan PD
Reza Yunanto – detikPemilu, 12/5/2009
Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono yang disebut sebagai cawapres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan titipan yang diberikan oleh PDIP kepada Partai Demokrat (PD). PKS akan mempertanyakan platform koalisi dengan PD.

"Kabar yang kami terima SBY telah memilih Boediono dan kabar yang kami terima juga Boediono itu endorsement dari PDIP," ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mahfudz Siddiq di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2009).

Menurut Mahfudz, kabar duetnya SBY-Boediono ini sangat mengejutkan bagi PKS yang merupakan partai yang telah terlebih dahulu tergabung dalam peserta koalisi bersama PD.

"Kalau ini yang terjadi tentunya ini hal yang mengejutkan bagi kami, sebab selama ini belum ada pembicaraan platform antara PDIP dan Demokrat tetapi kemudian muncul SBY dan Boediono," katanya.

Lebih lanjutnya menurut Mahfud, selama ini PKS belum pernah diajak oleh PD untuk membicarakan soal cawapres dari SBY.

"Kalau memang betul seperti itu, kami mempertanyakaan apakah betul koalisi yang akan dibangun SBY berbasis platform dan aturan main, atau hanya untuk mengamankan kepentingan saja," jelasnya.

Bagi PKS, yang terpenting adalah bentuk-bentuk aturan dan platform yang jelas akan dibangun dalam koalisi bersama PD. "Kita tidak mempermasalahkan Boediono-nya," pungkasnya.
( fiq / iy )

FPKS: Tanpa Antasari, KPK Tetap Kerja

08/05/2009 - 10:16
FPKS: Tanpa Antasari, KPK Tetap Kerja


INILAH.COM, Jakarta - Komisi III meminta KPK tidak mengambil keputusan atas kasus-kasus hukum, sampai pimpinan yang kosong dipenuhi. Namun FPKS menegaskan tetap harus menjalankan kasus-kasus hukum.

"KPK harus terus jalankan tugas dan ambil keputusan atas kasus-kasus hukum yang sedang berjalan dan yang potensial diproses. Status hukum Antasari tidak bisa jadi alasan terhentinya tugas dan kewenangan 4 unsur pimpinan lainnya," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5).

Setiap jabatan, lanjut Mahfudz, selalu memberi ruang terhadap kondisi 'berhalangan tetap' dan 'berhalangan sementara'. Dan menurut dia, Antasari saat ini termasuk 'berhalangan sementara', sampai statusnya ditingkatkan menjadi terdakwa, atau dihentikannya pemeriksaan kepadanya.

"Kondisi berhalangan sementara sama seperti ketika dia berpergian keluar negeri atau sakit dan tidak menyebabkan KPK berhenti menjalankan kewenangannya," ujar Mahfudz.

Mahfudz mencontohkan, pengaturan kondisi 'berhalangan sementara' Presiden RI juga tidak diatur dalam konstitusi maupun dalam UU tapi Presiden mengaturnya sendiri dengan membuat Keppres setiap akan berpergian ke luar negeri.

Tidak ada ketentuan dalam UU 30/2002, terang Mahfudz, yang menyebutkan KPK tidak dapat melakukan kewenangannya jika terdapat pimpinan yang berhalangan tetap atau sementara. Bahkan UU memberi peluang terdapatnya kondisi 'berhalangan tetap' atau 'berhalangan sementara' (Pasal 32 dan 33) yang dapat ditafsirkan bahwa kondisi tersebut memang dapat terjadi dan tidak mengganggu legalitas KPK.

"Kasus Antasari adalah kasus pribadi, bukan dalam kapasitas sebagai Ketua KPK. Sehingga tidak dapat mengganggu legalitas dan kewibawaan KPK. Setiap orang dapat tertimpa masalah pribadi dan tidak boleh berakibat kepada lembaga," paparnya. [ana]

SBY Jatah Parpol 17 Menteri

SBY Jatah Parpol 17 Menteri

Radar Banten, Rabu, 06-Mei-2009, 08:02:07
JAKARTA - Calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, tampaknya memberikan sinyal akan memilih calon wakil presiden dari kalangan profesional. Sinyal tersebut terbaca dari cara SBY membagi jatah kursi kabinet untuk kalangan parpol dan profesional.
Anggota Tim Sembilan Partai Demokrat Hayono Isman mengatakan, SBY telah menetapkan pembagian kursi menteri jika terpilih lagi sebagai presiden untuk periode 2009-2014. SBY berencana memiliki 33 menteri. “Dari jumlah itu, 17 kursi diberikan kepada parpol peserta koalisi. Sisanya, 16 kursi, untuk kalangan profesional,” kata Hayono.
Jabatan wakil presiden sering dikatakan SBY sebagai pembantu presiden. Sama dengan menteri yang juga pembantu presiden. Karena itu, jika SBY mengambil cawapres dari kalangan profesional, jumlah pembantu presiden akan seimbang, 17 dari parpol dan 17 dari profesional.
Lalu, siapa kandidat cawapres dari kalangan profesional tersebut? Dua nama yang sering disebut adalah Gubernur BI Boediono dan Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani. “Tapi, sebaiknya jangan berspekulasi soal nama. Kalau nanti disebut, ternyata bukan, kan kasihan,” harap Hayono.
Namun, tambah dia, SBY belum membagi untuk siapa saja 17 kursi parpol tersebut. Yang pasti, 17 kursi parpol itu dijatahkan untuk parpol peserta koalisi. Tentu, persentasenya disesuaikan dengan perolehan suara setiap parpol. “Demokrat maksimal akan mengambil 5 kuri menteri,” kata mantan Menpora tersebut.
Berdasar pengalaman Kabinet Indonesia Bersatu, 18 kursi menjadi jatah parpol. Rinciannya, empat menteri berasal dari Golkar (Menko kesra, Menkum HAM, menteri PPN/kepala Bappenas, dan menteri perindustrian). Tiga menteri dari PKS, yakni Menpora, Menpera, dan Mentan.
Dua menteri dari PKB, yakni menteri PDT dan Menakertrans. PPP diwakili dua menteri, yakni Mensos serta menteri koperasi dan UKM. Kemudian, dua menteri lagi dari PAN, yakni Mendiknas dan Mensesneg. PBB mendapatkan satu kursi, yakni menteri kehutanan. Partai Demokrat mendapatkan empat menteri, terdiri aatas Menbudpar, menteri kelautan dan perikanan, Men-PAN, serta menteri lingkungan hidup.
Koalisi permanen Partai Demokrat kali ini yang sudah pasti akan diikuti PKB dan PKS. Partai lain yang akan bergabung adalah PAN, PPP, PBB, Pelopor, PKPI, dan PDP. Dengan perolehan suara yang ada, mungkin PKS akan mendapatkan jatah paling banyak kedua setelah Demokrat. Setelah itu, PAN, PKB, dan PPP.
Hayono mengatakan, pengumuman koalisi permanen akan dilakukan pada 10 Mei 2009. Setelah itu, pada 11 Mei 2009, dijadwalkan akan dilakukan deklarasi capres dan cawapres. “Kami akan mendeklarasikan di Bandung,” kata Hayono.
Mengapa di Bandung? Hayono mengaku tidak tahu pasti. Keputusan tersebut diambil langsung oleh SBY selaku ketua dewan pembina. “Peristiwa penting tidak selalu harus di Jakarta,” ujarnya.

Kontrak Politik
Pada bagian lain, Demokrat juga terus merapatkan para kandidat mitra koalisi. Mereka tak ingin koalisi yang telah memberikan komitmen kembali lepas. Kemarin (5/5) Tim Sembilan Partai Demokrat bertemu secara terpisah dengan Tim Lima PPP dan PKS di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Dimulai sekitar pukul 14.00, dari Tim Lima PPP hadir Bendahara Umum DPP PPP Suharso Monoarfa, Wasekjen PPP Muhammad Romahurmuzy, dan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah DPW PPP Wan Abu Bakar. Dari kubu Demokrat, ada Jero Wacik yang juga menteri kebudayaan dan pariwisata, Syarief Hasan, ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, dan Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul.
Sesudah pertemuan, PPP belum secara terus terang menyatakan telah mengikat koalisi. Padahal, SBY secara terbuka sudah menyebutkan bergabungnya PPP dengan koalisi incumbent. “Kami sepakat membangun komunikasi politik ke arah koalisi. Jadi, ada proses,” kata Suharso.
Menurut dia, itu pertemuan pertama yang resmi dan formal antara PPP dengan Demokrat. Sejauh ini, tambah Suharso, persoalan cawapres sama sekali tidak dibicarakan.
Dia menuturkan, di internal PPP sudah tidak ada lagi friksi antara kubu yang menginginkan tetap bersama dengan SBY atau berpisah. “Hasil itu bakal kami laporkan kepada SDA (Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, Red),” ungkapnya. Awalnya, SDA memang memotori gerakan untuk memisahkan diri dari koalisi incumbent SBY.
Romahurmuzy menyampaikan, pada prinsipnya platform PPP dan Demokrat di bidang pembangunan sudah sama. Di antaranya, soal pembangunan yang pro lowongan pekerjaan, pertumbuhan, dan kesejahteraan. “Cuma, ke depan perlu ditambahkan soal pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Dia menyebut pihaknya belum punya kesepakatan soal koalisi. “Kami punya kontrak politik. Mereka (Demokrat, Red) juga punya. Itu harus disinergikan. Apakah akan berangkat dan berakhir pada satu draf, kita lihat saja,” terangnya.
Sesudah PPP, sekitar pukul 16.00 giliran Demokrat bertemu PKS. Dari Tim Lima PKS hadir Presiden PKS Tifatul Sembiring, Mahfudz Siddiq, ketua Fraksi PKS di DPR, dan anggota DPR dari PKS Soeripto.
Tifatul menyampaikan bahwa kontrak politik kerja sama PKS dengan Demokrat di legislatif dan kabinet sudah lebih matang dan konkret. Tidak ada perbedaan mendasar. “Setelah cek akhir antara SBY sebagai ketua Dewan Pembina Demokrat dengan Majelis Syura PKS sebagai dewan tertinggi di PKS, mudah-mudahan bisa ditandatangani sama-sama,” katanya.
Meski begitu, Tifatul menegaskan bahwa di kontrak politik itu tidak ada persoalan cawapres dan format kabinet, melainkan lebih bersifat normatif mengenai masalah kebangsaan.
Menurut dia, kalau melihat tren, kecil sekali PKS akan mengubah arah koalisi. “Sebab, kami sudah jauh. Kecuali, ada sesuatu yang sangat revolusioner. Yang jelas, dari tiga kali ketemu, belum ditemukan perbedaan mendasar dari keinginan memberantas korupsi sampai melanjutkan reformasi,” bebernya.
Termasuk siap legawa kalau cawapres yang dipilih bukan kader PKS” “Beliau berjanji berbicara dengan seluruh peserta koalisi,” ucap Tifatul. Dia hanya menyarankan SBY tetap memilih cawapres dari kalangan parpol bukan profesional (jpnn)

Boediono Ditolak Pro-SBY

Boediono Ditolak Pro-SBY
SURYA, Kamis, 7 Mei 2009 | 8:12 WIB |

JAKARTA-SURYA-Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono disebut-sebut sebagai calon kuat pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun figur Boediono, ternyata tidak bisa diterima oleh para partai politik yang kini resmi mendukung SBY kembali menjadi calon presiden (Capres). Fungsionaris PAN yang juga pengamat ekonomi Drajad Wibowo menyatakan, SBY melakukan kesalahan besar apabila meminang Boediono sebagai calon wakil presiden (cawapres). PKS maupun PKB juga menolak Boediono dengan penyampaian yang berbeda.

“Kalau nanti Boediono yang dipilih, maka pemerintahan ini akan sulit melepaskan diri dari stigma neoliberal. Ini malah hanya akan menimbulkan resiko politik saja. Keduanya (SBY–Boediono) adalah sama-sama orang Jawa dan sama-sama dari kalangan nasionalis. Idealnya kan, ada kombinasi, jawa dan luar Jawa, militer dan sipil,” kata Drajad, Rabu (6/5).

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, sebaiknya SBY berkonsultasi dengan partai pendukung dalam menentukan pendamping. “Kami pada dasarnya menyerahkan sepenuhnya keputusan cawapres kepada pak SBY.

Akan tetapi, alangkah baiknya jika posisi itu (cawapres) dibicarakan terlebih dahulu dengan partai-partai yang menjadi partner koalisi,” kata Mahfhudz diplomatis seraya menegaskan, PKS tak memasukkan nama Boediono sebagai kandidat cawapres SBY.

Hal yang sama disampaikan Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB, Muhaimin Iskandar. “Bagi kami, yang namanya wapres harus profesional. Dan apakah itu (dari) partai atau tidak, itu soal perhitungan politik. PKB sebelumnya juga telah menyampaikan tawaran beberapa kriteria cawapres. Yaitu yang memiliki integritas normatif, kapasitas, profesionalitas, komitmen kebangsaan, serta memiliki nasionalisme yang tinggi,” kata Muhaimin.jbp/yat/ade

PKS tak Ingin Koalisi Karet

PKS tak Ingin Koalisi Karet
Republika, Selasa, 05 Mei 2009 pukul 17:11:00
JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kaget dengan sikap Partai Demokrat (PD) yang melakukan pendekatan terbuka dalam membangun koalisi.

Walaupun sudah menyatakan bakal berkoalisi dengan PD dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun PKS tetap mengedepankan prinsip kesamaan platform untuk meneguhkan koalisi.

PKS ingin wujud koalisi sudah tetap sebelum pelaksanaan pemilihan presiden. Sementara PD memberikan sinyal jika koalisi tetap terbuka setelah pilpres dan selama masa pemerintahan.

“Kalau koalisinya terbuka dan cair atau seperti koalisi karet seperti itu, tentu akan menimbulkan komplikasi yang tidak sederhana,” ujar Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, kepada //Republika//, Selasa (5/5).

Sejauh ini, Mahfudz melanjutkan, PKS masih menunggu kinerja Tim 9 PD yang sudah menerima proposal kesepakatan koalisi PKS. Partai pimpinan Tifatul Sembiring berharap draft kontrak politik segera selesai sehingga siap untuk prosesi penandatanganan bersama.

Bilamana ada keputusan-keputusan yang berimplikasi pada bangunan koalisi, PKS ingin hal itu dibicarakan bersama dengan para mitra koalisi. “Tentu kaget kalau Demokrat ternyata punya pandangan koalisi karet seperti itu. PKS berpendapat hal-hal ini menjadi bagian yang harus dibicarakan dengan mitra koalisi,” papar Mahfudz.

Dikatakan, format koalisi yang dicita-citakan dalam pemerintahan 2009-2014 adalah koalisi permanen yang konsisten. Belajar dari pengalaman koalisi 2004-2009, koalisi hendaknya tidak membuka peluang terjadi perbedaan sikap politik terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

“Koalisi yang cair seperti 2004-2009 kan perlu diperbaiki, karenanya jangan mengulangi kesalahan dengan bersikap cair dan terbuka seperti itu.”

Mahfudz mengingatkan, jika keterbukaan lebih ditujukan untuk mempergemuk kekuatan politik di parlemen, maka hal itu adalah kekhawatiran yang berlebihan.

“Menghitung peta kekuatan di DPR memang penting, tapi terlalu khawatir dengan konstelasi yang ada juga tak bijak. Konsep koalisi terbuka sama saja membuka diri untuk melakukan kesalahan dua kali,” tandas Mahfudz. - ade/ahi

Perkuat Parlemen, SBY Sebaiknya Pilih Cawapres dari Parpol

Perkuat Parlemen, SBY Sebaiknya Pilih Cawapres dari Parpol
MI, Selasa, 05 Mei 2009 20:40 WIB
Penulis : Akhmad Mustain
JAKARTA--MI: Upaya untuk mengantisipasi manuver oposisi di DPR dengan koalisi besarnya, sebaiknya SBY memilih cawapres dari kalangan parpol. Kalau memilih dari profesional, maka pemerintahan akan kesulitan.

Pakar Marketing Politik dari Universitas Indonesia Firmanzah mengatakan sebaiknya Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengambil orang nonpartai atau orang professional sebagai cawapres. "Back up dari seorang wapres dari kalangan profesional tidak bisa diharapkan untuk menghadapi manuver oposisi di DPR nantinya," ungkap Firmanzah di Jakarta, Selasa (5/5).

Menurutnya, kalangan professional tidak punya kendaraan politik ataupun pengalaman dalam mengatasi konflik dengan DPR sehingga pemerintahan akan kesulitan, terutama dalam menghadapi parlemen yang oposisinya dipastikan akan semakin menguat dengan adanya koalisi besar.

"Dengan wapres dari kalangan professional gonjang-ganjing politik pun akan semakin kuat. Oleh karena itu yang diperlukan SBY adalah seorang pendamping yang diyakini memiliki pengalaman politik yang luar biasa," tambahnya.

Memang, ucap Fimanzah, SBY harus mempertimbangkan antara pilihan stabilitas politik atau ekonomi. Namun, dirinya memandang bahwa kedepan SBY lebih baik mendahulukan stabilitas politik daripada lainnya.

"Kalau kestabilan ekonomi dengan Boediono sebagai Gubernur BI dan Sri Mulyani sebagai Menko Ekuin sekaligus Menkeu sebenarnya sudah sangat baik terjaga. Dua ekonom profesional itu memang memiliki kapasitas di bidangnya. Jadi menurut saya biarkan saja dua orang itu di posnya yang sekarang karena stabiltas ekonomi terjaga, SBY tinggal memfokuskan untuk membuat stabilitas politik secara umum," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPP PAN Patrialis Akbar mengungkapkan bahwa sikap PAN menyerahkan keputusan siapa cawapres yang akan dipilih kepada SBY. "Keputusan internal partai telah memutuskan akan mengusung Hatta Rajasa sebagai cawapres yang ditawarkan ke Demokrat," ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota FPAN DPR RI Djoko Susilo. "PAN sepakat untuk mengusung Hatta sebagai cawapres SBY. Semua tergantung SBY, tetapi kami mengharapkan SBY memilih kader kami," ungkapnya. Dikatakannya juga, bahwa kader parpol akan lebih baik menjaga stabilitas politik.

Ketika ditanya, jika kemungkinannya yang dipilih oleh SBY bukan kader PAN, apakah akan berkoalisi dengan Demokrat. "Kita lihat perkembangannya nanti seperti apa. Dan kalau benar terjadi, maka akan ada pertimbangan politik dari PAN," ucapnya.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengungkapkan kecenderungannya saat ini, cawapres bisa saja dari kalangan profesional. "Hal itu bisa meminimalisasi potensi saling iri antarmitra koalisi," ujarnya.

Menurut Mubarok, perolehan parpol yang menjadi mitra koalisi Demokrat hampir setara. "Jadi kita perkuat saja koalisi di parlemen. Presiden dan Wakil Presiden menjadi lokomotifpemerintahan, sedangkan parpol menjadi gerbong di parlemen maupun kabinet," tukasnya.

Mubarok juga berujar bahwa kandidat cawapres dari PAN Hatta Rajasa tidak bersedia dicalonkan. "Saya dengar dari orang bahwa beliau tidak bersedia dicalonkan," tuturnya. Namun semua kemungkinan masih terbuka, tergantung dari pilihan SBY.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengungkapkan akan lebih baik cawapres yang dipilih SBY berasal dari parpol jika tujuannya untuk menguatkan sistem presidensial. "Namun itu terserah SBY, karena PKS menyerahkan hak prerogratif tersebut kepada beliau," ucapnya.

Ia berujar akan sangat menghormati apabila SBY memilih kader dari parpol. Selain itu, ujar Mahfudz, pertimbangan mengenai kalangan profesional maupun parpol hanya SBY yang tahu. "Kita serahkan kepada beliau yang terbaik ke depan. Yang penting koalisi akan tetap terjaga dalam lima tahun," tandasnya. (*/OL-03)

Wow.. Ada 'Kawin Silang' di Cikeas

Wow.. Ada 'Kawin Silang' di Cikeas
Inilah, 04/05/2009 - 15:13

INILAH.COM, Jakarta – Blok Cikeas masih bungkam. Sosok calon wakil presiden untuk SBY masih misterius. Namun, sebagai representasi keindonesiaan, perpaduan nasionalis dan relijius diyakini mampu jadi kekuatan moderat. Jadi, Hatta Rajasa?
Blok Cikeas yang dimotori Partai Demokrat menjadi representasi kekuatan Indonesia yang majemuk. Kekuatan nasionalis direpresentasikan Partai Demokrat, PKPI, dan Partai Patriot. Sedangkan kelompok relijius diwakili kekuatan PKS, PKB, PAN, PBB, PMB, dan PDS.
Perpaduan kelompok nasionalis-relijius di blok Cikeas ini jelas kontras dengan kelompk Teuku Umar yang didominasi kelompok nasionalis-sekuler. Sebut saja PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Hanura. Meski terdapat beberapa kelompok relijius seperti PKNU, PBR, PPNUI, partai tersebut bukanlah kekuatan mayoritas. Perolehan suara mereka pada pemilu legislatif lalu di bawah 2,5%.
Pengamat politik UI Arbi Sanit menilai koalisi yang dibangun blok Cikeas adalah perpaduan kawin silang kelompok nasionalis-relijius. “Jelas, itu koalisi kawin silang antara nasionalis dan relijius,” katanya kepada INILAH.COM, Senin (4/5) di Jakarta.
Kendati demikian, bagi Arbi, koalisi yang dibangun baik di blok Cikeas maupun Teuku Umar, sama sekali mengabaikan ideologi antarpartai. “Karena yang terjadi saat ini koalisi asal menang dalam pemilu presiden dan pasca pilpres,” tegasnya. Harusnya, sambung Arbi, meski bertujuan untuk kepentingan jangka pendek, koalisi harus tetap dibayang-bayangi kepentingan ideologi.
Ketua FPKS DPR, Mahfudz Siddiq menilai, koalisi di blok Cikeas berorientasi pada pembangunan. “Partai yang bergabung dengan blok Cikeas sebagai koalisi pembangunan,” tandasnya.
PKS merupakan peserta koalisi yang bergabung dengan blok Cikeas. Partai ini juga menyorongkan kadernya sebagai cawapres SBY. Selain PKS, ada pula PKB, PAN, dan kemungkinan PPP yang juga mengajukan nama cawapres untuk SBY.
Koalisi kawin silang nasionalis relijius di blok Cikeas ini, tampaknya juga akan menjadi pertimbangan bagi SBY dan Partai Demokrat untuk memilih cawapres yang akan dipilih setelah penetapan pemilu legislatif oleh KPU, 9 Mei mendatang. Dengan demikian, pilihan cawpres dari kelompok Islam cukup terbuka dilakukan oleh SBY.
SBY pun memberi sinyal untuk memilih cawapres dari kelompok Islam. Setidaknya, begitulah yang disampaikannya saat jumpa wartawan di sela-sela kunjungan kerja di Bali, akhir pekan lalu.
“Saudara tentu sudah mendengar kemungkinan Partai Demokrat berkoalisi dengan partai-partai apa saja. Mereka juga memiliki usulan cawapres masing-masing. Contohnya PKS, PAN, PKB punya nama yang diajukan. PPP insya Allah bergabung, tentu juga punya usulan cawapres,” kata SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Empat partai politik yang disebut SBY semuanya berbasis dan berasas Islam. Partai politik tersebut juga mengajukan nama cawapres. PKS santer disebut mengajukan nama Hidayat Nur Wahid, PKB mengajukan Muhaimin Iskandar, PAN dengan Hatta Rajasa, dan PPP figur Bachtiar Chamsyah disebut-sebut disorongkan sebagai cawapres SBY. Jika pilihan cawapres SBY dari kelompok Islam, kawin silang nasionalis-relijius betul-betul terwujud. [I4]

Adu kuat Boediono lawan Hatta

Adu kuat Boediono lawan Hatta
Monday, 04 May 2009 21:00 WIB
HERDI SAHRASAD

Nama Boediono menyodok di antara calon-calon wakil presiden SBY. Dia kini bersaing dengan Hatta Rajasa, politisi PAN yang juga Menteri Sekretaris Negara. Siapa lebih berpeluang jadi RI-2 jika SBY memenangkan Pilpres?

Boediono yang kini Gubernur Bank Sentral, sudah lama dibina oleh IMF, ADB, dan Bank Dunia, melalui jaringan mafia Berkeley. Tujuannya tentu, untuk memancangkan ekonomi neoliberal di Indonesia.

Sebagai akademisi, Buoediono yang ramah dan murah senyum serta jujur itu bekerja dengan taat asas. Dia bertopang padatextbook thinking. Amat jarang dia berpikir alternatif out of the box, untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan kemiskinan di negeri ini.

Boediono adalah ilmuwan yang sangat percaya bahwa pasar sangat vital dalam menentukan kesejahteraan rakyat. Bicara neoliberalisme sama artinya bicara tentang ekspansi kepentingan pemodal negara-negara kaya.

Padahal, demokrasi ekonomi berbeda secara diametral dari neoliberalisme. Sebab, neoliberalisme mengagungkan persaingan dan kebebasan individu. Sedangkan demokrasi ekonomi lebih mementingkan kerja sama dan persaudaraan sosial.

Para pemodal negara-negara kaya inilah terutama yang menjadi sponsor globalisasi. Sebab itu, mudah dimengerti bila penyebarluasan globalisasi hampir selalu berjalan beriringan dengan penyebarluasan neoliberalisme.

Pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Revrisond Baswir, mengungkapkan kebijakan ekonomi neolib itu diusung Mafia Berkeley, mengadopsi kebijakan yang dirancang IMF maupun Bank Dunia. Kebijakan itu dikenal dengan sebutan Konsensus Washington.

"Tema besarnya adalah apa yang sekarang dikenal sebagai agenda ekonomi neoliberal. Kegagalan perekonomian Orde Baru adalah utang luar negeri yang sangat besar dan ketergantungan Indonesia atas utang luar negeri," kata Revrisond.

Globalisasi yang sering didengungkan Boediono sesungguhnya hanya kedok. Di balik itu, bersembunyi agenda-agenda ekonomi neoliberal yang dimotori para pemodal negara-negara kaya. Mereka diusung ke Indonesia oleh para teknokrat Mafia Berkeley yang menolak paradigma baru, jalan baru, dan agenda baru bagi Indonesia.

Boediono dinilai pengamat termasuk neoliberalis yang konservatif. Jika dia menjadi pilihan SBY, bisa jadi akan menyulitkan SBY jika menang dalam pilpres mendatang. Sebab, selain tak diajukan parpol dari koalisi SBY seperti PKS, PAN dan PKB, sangat mungkin Budiono menuai resistensi dari kaum nasionalis dan Islamis di negeri ini. Presiden Soekarno ketika memimpin Indonesia selalu mengecam dan mencela neokolonialisme (neoliberalisme).

Itu sebabnya, peluang Hatta Rajasa yang berasal dari PAN, sebuah partai nasionalis yang berbasis Muslim modernis dan merupakan teknokrat ITB, lebih menjamin sustainabilitas kubu Demokrat ke depan. Apalagi, PKS lebih memberikan preferensi ke Hatta Rajasa ketimbang Boediono.

PKS, salah satu rekan koalisi Demokrat dengan dukungan suara besar, merasa tak ada masalah dengan Hatta. "Sejauh ini komunikasi PKS dengan Pak Hatta baik. Kita sudah berhubungan dalam kapasitas Pak Hatta sebagai Mensesneg, bukan fungsionaris PAN. Hatta itu teman kongkownya PKS. Kalau dia dicalonkan Demokrat jadi cawapres SBY, boleh saja," ujar Mahfudz Shiddiq, salah seorang petinggi PKS.
(amr/inilah)

Perang Antar Poros Koalisi Mulai Muncul

Perang Antar Poros Koalisi Mulai Muncul
Kamis, 30 April 2009

JAKARTA (BP) - Poros koalisi belum terbentuk secara resmi. Tapi, perang urat saraf dari embrio koalisi itu sudah mulai muncul. Parpol yang mulai terpola-risasi menjadi dua blok besar itu mulai saling memberi reaksi.

Gagasan PDIP dan Golkar untuk membangun koalisi besar enam partai dengan mengajak Gerindra, Hanura, PAN, dan PPP langsung direspons koalisi Demokrat. PKS yang secara terang-terangan telah menyatakan bergabung dengan SBY dan Demokrat mengaku tidak takut bila harus berkompetisi dengan aliansi besar tersebut.

’’Kalau koalisi besar itu disebut koalisi perubahan, maka koalisi lainnya yang dimotori Demokrat sebagai koalisi pembangunan,” kata Ketua DPP-PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta kemarin (29/4). Selain PKS, PKB juga dipastikan ikut bergabung dengan blok SBY.

Menurut Mahfudz, terbentuk-nya koalisi enam partai justru akan berdampak positif bagi penyederhanaan konfigurasi partai-partai politik pada Pilples 2009.

’’Pilpres dengan dua blok pasangan pasti menciptakan kompetisi berimbang dan pilpres bisa efisien karena hanya butuh satu putaran,” tegas ketua Fraksi PKS di DPR itu.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum secara halus menyindir gagasan koalisi besar enam partai tersebut. Menurut dia, koalisi besar tidak selalu bermakna koalisi kuat. Apalagi, jalan pikiran elite tidak selalu sejalan dengan selera rakyat.

’’Koalisi besar bisa saja kalah dengan koalisi sehat-padat yang didukung para pemilih,” katanya, lantas tertawa.

Secara terpisah, Ketua DPP-PDIP Tjahjo Kumolo menyampaikan, koalisi besar enam partai harus digalang untuk menghadapi menguatnya neo-liberalisme yang dipraktikkan pemerintahan SBY. Salah satu indikasinya adalah membengkaknya utang luar negeri hingga mencapai Rp1.666 triliun.

Tjahjo mengungkapkan, pembayaran utang tahun 2008 mencapai Rp88,62 triliun dan diperkirakan meningkat menjadi Rp162 triliun pada 2009. Padahal, di pengujung kepemimpinan Megawati sebagai presiden, pembayaran utang luar negeri hanya Rp62,5 triliun. ’’Selama empat tahun berkuasa, pemerintahan SBY sudah menambah utang Rp425 triliun. Malah ada komitmen utang baru yang sudah ditandatangani,” kritik ketua Fraksi PDIP di DPR. (jpnn)

Manuver Meningkat, Koalisi Besar Stagnan

Manuver Meningkat, Koalisi Besar Stagnan

Kamis, 30 April 2009 | 05:39 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Manuver partai-partai politik untuk mencari bentuk koalisi yang paling menguntungkan semakin dinamis. Sepanjang Rabu (29/4), sejumlah pertemuan digelar, baik di antara ketua umum parpol maupun antartim pembahas.
Pergerakan paling dinamis terjadi di antara partai-partai politik yang berniat membangun koalisi besar. Meski demikian, sampai Rabu tengah malam, belum terjadi perkembangan signifikan tentang masa depan koalisi besar tersebut.
Persoalan utama tentu saja menyangkut siapa yang akan menjadi calon presiden dan siapa yang akan menjadi calon wapres karena sebagian besar parpol yang ”tergabung” di situ, seperti Partai Golkar, PDI-P, Partai Hanura, dan Partai Gerindra, memiliki capres sendiri.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla, semalam, menyatakan optimismenya bahwa koalisi besar itu pada akhirnya hanya akan mengusung satu pasangan capres dan cawapres. Terkait dengan itu, ia berharap terjadi kompromi di antara partai politik yang akan bergabung dalam koalisi besar.
Namun, lanjutnya, jika satu paket tidak bisa diwujudkan, munculnya dua paket capres dan cawapres pun tidak masalah.
”Itu harapan supaya pilpres cepat selesai dan cukup satu putaran saja. Akan tetapi, itu memang butuh kesepakatan yang harus dirundingkan. Namun, jika tidak bisa satu paket, ya tidak apa-apa,” ujar Kalla.
Tentang nama pasangannya yang akan menjadi cawapres, yaitu Ketua Umum DPP Partai Hanura Jenderal (Purn) Wiranto, Kalla mengaku belum waktunya disampaikan. ”Memang itu masih terus dirundingkan dan pada saat finalnya baru akan dideklarasikan kepada publik,” ujar Kalla yang menegaskan dirinya hanya mau menjadi capres dan bukan sebagai cawapres.
Sumber Kompas menyebutkan, Rabu tengah malam, Kalla bertemu Wiranto di kawasan Cibubur, Jakarta Timur.
Pagi harinya, Kalla juga bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali di Istana Wapres. Menurut Suryadharma, koalisi besar yang akan dibangun Partai Golkar dan PDI-P dengan melibatkan PPP dan partai lain sangat positif untuk membentuk pemerintahan dan DPR yang kuat serta stabil.
Oleh sebab itu, PPP akan mempelajari tawaran itu dengan membentuk tim kecil yang terdiri dari tiga hingga lima orang.
Menurut Suryadharma, koalisi besar yang akan dibangun sebenarnya sama dengan koalisi golden triangle yang pernah digagas PPP setelah bertemu Partai Golkar dan PDI-P sebelum pelaksanaan pemilu.
Di tempat terpisah, Sekjen Partai Golkar Soemarsono menegaskan, koalisi besar yang akan dibangun Golkar dan PDI-P bukan untuk melawan Susilo Bambang Yudhoyono. ”Seolah-olah koalisi besar itu didirikan untuk melawan SBY, padahal tidak sama sekali dan tidak benar. Akan tetapi, untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil,” kata Soemarsono.
Tiga ”A”
Di tengah upaya Partai Golkar mewujudkan koalisi, pembangkangan di tubuh partai itu terus berlangsung. Penolakan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Partai Golkar terhadap keputusan rapat pimpinan nasional khusus yang menetapkan Kalla sebagai capres semakin menguat.
Sampai kemarin, surat pernyataan sikap sudah ditandatangani 34 DPD II. Surat itu intinya menegaskan bahwa penetapan Kalla sebagai capres tidak bersandar pada realitas perolehan dukungan suara.
DPD II mendesak agar rapimnasus berikutnya mengajukan tujuh nama yang sudah lolos mekanisme penjaringan DPD I dan DPD II sebagai calon wapres untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Sultan HB X, Surya Paloh, Agung Laksono, Aburizal Bakrie, dan Fadel Muhammad.
Seorang anggota DPR dari Partai Golkar yang tidak bersedia disebutkan namanya yakin pada akhirnya dari tujuh nama itu yang akan dipertimbangkan Yudhoyono hanya ”tiga A”, yaitu Aburizal Bakrie, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung.
Kontrak politik PKS
Secara terpisah, anggota Tim 5 Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, menyebutkan, rancangan kontrak politik yang disampaikan Tim 5 PKS direspons dengan baik oleh Tim 9 Partai Demokrat. Rancangan itu dinilai memiliki banyak kesamaan dengan garis kebijakan Partai Demokrat.
Bahkan, menurut Mahfudz, rancangan kontrak politik itu bakal menjadi draf rujukan dengan mitra koalisi lain.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemarin di Kantor Presiden, menerima Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dipimpin Ketua Umum Din Syamsuddin. Din menyerukan agar di tengah upaya elite politik membangun koalisi, kebencian atau ketidaksukaan kepada pihak lain tidak dijadikan dasar pembangunan koalisi.
”Luar biasa pergerakan koalisi pilpres dan perubahannya. Sulit bagi pengamat mana pun untuk membuat analisis. Semua cair dan mengalir ke sana kemari,” ujar Din Syamsuddin. (HAR/INU/DIK/SUT)

Perang Antarporos Koalisi Mulai Muncul

Perang Antarporos Koalisi Mulai Muncul
Anas Sebut Koalisi Besar Lawan Koalisi Sehat-Padat
Jawa POS
JAKARTA - Poros koalisi belum terbentuk secara resmi. Tapi, perang urat saraf dari embrio koalisi itu sudah mulai muncul. Parpol yang mulai terpolarisasi menjadi dua blok besar itu mulai saling memberi reaksi.

Gagasan PDIP dan Golkar untuk membangun koalisi besar enam partai dengan mengajak Gerindra, Hanura, PAN, dan PPP langsung direspons koalisi Demokrat. PKS yang secara terang-terangan telah menyatakan bergabung dengan SBY dan Demokrat mengaku tidak takut bila harus berkompetisi dengan aliansi besar tersebut.

''Kalau koalisi besar itu disebut koalisi perubahan, maka koalisi lainnya yang dimotori Demokrat sebagai koalisi pembangunan,'' kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta kemarin (29/4). Selain PKS, PKB juga dipastikan ikut bergabung dengan blok SBY.

Menurut Mahfudz, terbentuknya koalisi enam partai justru akan berdampak positif bagi penyederhanaan konfigurasi partai-partai politik pada Pilples 2009. Skenario itu, lanjutnya, juga akan memperkuat prinsip check and balances antara kelompok partai penguasa dan kelompok partai oposisi.

''Pilpres dengan dua blok pasangan pasti menciptakan kompetisi berimbang dan pilpres bisa efisien karena hanya butuh satu putaran,'' tegas ketua Fraksi PKS di DPR itu.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum secara halus menyindir gagasan koalisi besar enam partai tersebut. Menurut dia, koalisi besar tidak selalu bermakna koalisi kuat. Apalagi, jalan pikiran elite tidak selalu sejalan dengan selera rakyat.

''Koalisi besar bisa saja kalah dengan koalisi sehat-padat yang didukung para pemilih,'' katanya, lantas tertawa.

Secara terpisah, Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo menyampaikan, koalisi besar enam partai harus digalang untuk menghadapi menguatnya neo-liberalisme yang dipraktikkan pemerintahan SBY. Salah satu indikasinya adalah membengkaknya utang luar negeri hingga mencapai Rp 1.666 triliun.

Tjahjo mengungkapkan, pembayaran utang tahun 2008 mencapai Rp 88,62 triliun dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 162 triliun pada 2009. Padahal, di pengujung kepemimpinan Megawati sebagai presiden, pembayaran utang luar negeri hanya Rp 62,5 triliun.

''Selama empat tahun berkuasa, pemerintahan SBY sudah menambah utang Rp 425 triliun. Malah ada komitmen utang baru yang sudah ditandatangani,'' kritiknya.(pri)

PKS Sambut Baik Koalisi Besar

PKS Sambut Baik Koalisi Besar
Rabu, 29 April 2009 16:26 WIB

Penulis : Maya Puspita Sari
JAKARTA--MI: Ketua Fraksi PKS Mahfudz Shiddiq mengatakan, pihaknya menyambut baik ide koalisi besar yang dimotori oleh PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Menurutnya, koalisi yang menggandeng 6 partai politik, diantaranya Partai Hanura dan Partai Gerindra ini jika terwujud maka akan berdampak positif bagi penyederahanaan konfigurasi kekuatan parpol-parpol pada pemilihan presiden mendatang.

"Rencana koalisi besar yang dimotori oleh PDIP dan Golkar ini sangat baik. Jika koalisi besar itu disebut koalisi perubahan, maka saya menyebut koalisi lainnya yang dimotori oleh Partai Demokrat sebagai koalisi pembangunan," ujar Mahfudz kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (29/4).

Menurutnya, ide koalisi besar ini bagus bagi sistem pemerintahan ke depan. Dimana, dua kubu besar koalisi ini masing-masing dapat mengambil peran yang jelas, apakah berada di posisi pemerintah atau oposisi.

"Hal ini tentunya juga akan memperkuat prinsip check and balances antara partai-partai penguasa dan partai-partai oposisi," katanya.

Selain itu, pemilihan presiden dengan hanya dua blok pasangan capres dan cawapres ini juga akan menciptakan kompetisi yang berimbang. Dan pilpres pun, lanjut Mahfudz, akan lebih efisien karena hanya berlangsung satu putaran. (MP/OL-02)

Mega Cs Keroyok SBY

Mega Cs Keroyok SBY

Jurnal Bogor, 29 April 2009 oleh jayadi
Rubrik: Halaman Depan

Bogor - Nafsu untuk menjegal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuju kursi presiden kali kedua, kian berkobar. Sejumlah elite politik dan para ketua umum partai, yang dimotori Megawati Cs, kini tengah menggalang koalisi besar untuk menghadang laju SBY bersama cawapres terbaiknya.
Kesepakatan menghadang SBY dalam Pilpres 2009 itu berkembang dari manuver politik yang digencarkan tim teknis PDIP dan Partai Golkar. “PDIP menghormati parpol lain yang sudah mengajukan capresnya. Demikian pula dengan parpol lain, termasuk Golkar yang sudah menetapkan capresnya sendiri. Tentu, secara paralel Bu Mega dan Pak Prabowo, juga Pak JK dan Pak Wiranto, perlu pembicaraan untuk memutuskannya,” ungkap Sekjen PDIP Pramono Anung di Jakarta, kemarin.
Sekjen DPP Partai Golkar Soemarsono, seusai bertemu dengan tim teknis PDIP itu menegaskan bahwa koalisi besar tersebut masih perlu dirumuskan kembali dalam pertemuan antar ketua umum parpol tersebut, Rabu (29/4). “Kami bukan pengambil keputusan, tapi yang berhak adalah ketua umum parpol,” ujarnya.

Menurut Soemarsono, koalisi besar tersebut dimaksudkan sebagai upaya membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil. Pengeroyokan koalisi besar terhadap SBY dalam Pilpres itu tampak dari masing-masing parpol, yang masih bersikukuh menetapkan ketua umumnya sebagai capres.
Dengan demikian, mereka berharap suara pemilih dalam Pilpres nanti bakal pecah, dan terbagi sedikitnya untuk dua capres-cawapres, dan kemungkinan juga tiga capres-cawapres, yang selama ini mendapatkan dukungan dari konstituen parpolnya, seperti anggota koalisi besar PDIP, Golkar, Gerindra, dan Hanura, ditambah lagi dengan suara PPP yang cenderung kepada pencalonan Prabowo Subianto.
Sinyal keroyokan koalisi besar terhadap SBY itu juga disampaikan Pramono Anung, sekjen PDIP yang masih memberi kesempatan kepada masing-masing ketua umum parpol peserta koalisi untuk merapatkan barisan kadernya di tingkat akar rumput, bila sampai terjadi pemilihan presiden putaran kedua.
Atas dasar itu, menurut dia, PDIP masih mengendapkan langkah politiknya, sehingga terjadi polarisasi dalam pemenangan Pilpres dalam rangka pembentukan pemerintahan yang kuat dan stabil.
“Karenanya, koalisi besar yang kami bangun tidak semata-mata untuk waktu singkat, melainkan hingga mencapai sasaran dalam penataan pemerintahan yang kuat,” ujarnya, kemudian menambahkan, kekuatan koalisi besar itu juga diharapkan juga terjadi di parlemen, sehingga pemerintahan mendatang mendapatkan dukungan signifikan.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera mengaku tak ada masalah dengan niat sejumlah kalangan di Partai Golkar untuk kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat. Berdasarkan putusan Majelis Syura PKS, tak ada disebut unsur-unsur koalisi.
“Dalam Musyawarah Majelis Syura PKS sudah diputuskan dua hal, yang pertama PKS berkoalisi dengan Demokrat dan dengan SBY dalam Pemilihan Presiden,” kata anggota Majelis Syura PKS Mahfudz Siddiq di Senayan, Jakarta, Selasa (28/4).
Kedua, PKS akan segera menyampaikan draf kontrak politik untuk dibahas dan disepakati bersama. Kontrak politik bukan hanya antara PKS dan Demokrat, tapi juga dengan unsur koalisi yang lain. “Jadi dalam draf kontrak politik tersebut tidak disinggung sama sekali, soal siapa-siapa saja unsur dalam koalisi,” katanya.
“Soal apakah SBY setuju dengan kontrak politik itu dan soal siapa yang menjadi cawapres, bolanya ada di tangan SBY semua,” ujar Mahfudz yang juga Ketua Fraksi PKS di parlemen itu. Sementara soal cawapres juga tidak menjadi syarat koalisi dari PKS.
Mahfudz menjelaskan, dalam keputusan Majelis Syura disebutkan bahwa ketika ketentuan-ketentuan minimal, yang diajukan dalam kontrak poilitik itu tidak dicapai kata sepakat, maka Majelis Syura memberikan kewenangan pada pimpinan partai untuk mengambil keputusan koalisi.
“Poin-poin minimal itu sendiri belum bisa kami buka, karena belum dibicarakan.”

KPU Hormati Dewan

KPU Hormati Dewan
Daripada Ajukan Hak Angket, Lebih Baik Perbaiki DPT
Rabu, 29 April 2009 | 03:15 WIB
Jakarta, Kompas - Komisi Pemilihan Umum menghormati usul sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mengajukan hak angket atas pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam pemilu legislatif. Karena hak angket ditujukan kepada pemerintah, pemerintahlah yang berhak menjawabnya.
Demikian diungkapkan anggota KPU, I Gusti Putu Artha, di Jakarta, Selasa (28/4). ”Hak angket itu urusan pemerintah dan DPR. Jika pemerintah memanggil KPU, itu persoalan lain,” katanya lagi.
Putu Artha menuturkan, KPU menghormati apa pun sikap berbagai lembaga dan masyarakat terkait pemilu legislatif, 9 April lalu. Namun, proses hukum tetap harus dikedepankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.
Jangan terulang lagi
Secara terpisah di Jakarta, Selasa, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR Mahfudz Siddiq menilai, ketimbang pengusulan hak angket atas dugaan kekacauan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif lalu, lebih baik semua pihak memastikan agar hal itu tidak terulang lagi dalam pemilu presiden mendatang. Bagi F-PKS, yang lebih penting adalah memastikan ada perubahan sistematis untuk menekan risiko persoalan data pemilih terulang lagi.
”Kita dorong KPU memperbaiki kesalahan menyangkut daftar pemilih itu,” kata Mahfudz.
Seperti dikabarkan, Senin lalu sebanyak 22 anggota DPR dari enam fraksi mengajukan usul penggunaan hak angket atas pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam pemilu legislatif lalu. Kekacauan DPT telah mencederai pemilu yang mestinya adalah sarana kedaulatan rakyat.
Usul itu telah dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa, untuk selanjutnya diagendakan dibahas dalam Badan Musyawarah DPR.
Mantan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, hak angket DPR lebih ditujukan sebagai hak penyelidikan pada Presiden. Usul hak angket DPT tidak tepat sasaran sebab DPT adalah kewenangan KPU. Konstitusi menegaskan, KPU merupakan institusi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sehingga bukanlah bagian atau bawahan Presiden.
Oleh karena itu, penyelidikan atas dugaan kekacauan DPT harus ditujukan kepada KPU. ”Dengan alasan apa pun, DPT adalah produk KPU,” ujar Ferry.
Namun, seorang pengusul hak angket, T Gayus Lumbuun, menyatakan, pemerintah adalah pemegang otoritas di bidang data kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang berlanjut pada data nomor induk kependudukan (NIK) dan DPT. Pemerintah tak bisa melemparkan kesalahan hanya pada KPU sebagai penanggung jawab DPT dan lembaga yang independen.
”Pemerintah harus konsisten. Jangan hanya mengklaim keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga independen, dalam penegakan hukum, sebagai keberhasilan pemerintah,” katanya.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Johny Nelson Simanjuntak, Selasa di Jakarta, menanggapi pengaduan warga yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Korban Kisruh DPT mengingatkan, sebagai penegak hukum, selayaknya Polri melaksanakan mandatnya. Polri seharusnya mencatat setiap laporan, mempelajari, dan memberi tanggapan, bukan langsung menolaknya. (mzw/dik/jos/tra)

PKS: Cawapres Terserah SBY

PKS: Cawapres Terserah SBY
28 Apr 2009 13:29:10

Jakarta,

Partai Keadilan Sejahtera tak ada masalah dengan niat sejumlah kalangan di Partai Golkar untuk kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat. Berdasarkan putusan Majelis Syura PKS, tak ada disebut unsur-unsur koalisi.

"Dalam Musyawarah Majelis Syura PKS sudah diputuskan dua hal, yang pertama PKS berkoalisi dengan Demokrat dan dengan SBY dalam Pemilihan Presiden," kata anggota Majelis Syura PKS, Mahfudz Siddiq, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 28 April 2009.

Kedua, PKS akan segera menyampaikan draf kontrak politik untuk dibahas dan disepakati bersama. Kontrak politik bukan hanya antara PKS dan Demokrat tapi juga dengan unsur koalisi yang lain. "Jadi dalam draf kontrak politik tersebut tidak disinggung sama sekali, soal siapa-siapa saja unsur dalam koalisi," kata PKS.

"Soal apakah SBY setuju dengan kontrak politik itu dan soal siapa yang menjadi cawapres, bolanya ada di tangan SBY semua," ujar Mahfudz yang juga Ketua Fraksi PKS di parlemen itu. Sementara soal cawapres juga tidak menjadi syarat koalisi dari PKS.

Mahfudz menjelaskan, dalam keputusan Majelis Syura disebutkan bahwa ketika ketentuan-ketentuan minimal, yang diajukan dalam kontrak poilitik itu tidak dicapai kata sepakat maka Majelis Syura memberikan kewenangan pada pimpinan partai untuk mengambil keputusan koalisi. "Poin-poin minimal itu sendiri belum bisa kami buka, karena belum dibicarakan."(VIVAnews)

Usulan Hak Angket DPT Dinilai Keliru

Usulan Hak Angket DPT Dinilai Keliru
Wednesday, 29 April 2009
JAKARTA (SI) – Pengajuan hak angket oleh 22 anggota DPR terkait daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu Legislatif 2009 dinilai salah alamat.

Bahkan,Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, pengajuan hak angket tersebut bukan solusi untuk menyelesaikan karut-marutnya masalah DPT. Seharusnya,DPR mendorong perbaikan DPT untuk pemilu presiden untuk menjamin hak politik seluruh warga negara.

“PKS memang arahnya tidak dukung angket DPT karena yang lebih penting sekarang memastikan ada perbaikan sistemik,” kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan menguatkan bahwa pengajuan hak angket DPT tersebut keliru.

Sebab, hak angket oleh anggota DPR lebih ditujukan pada hak penyelidikan kepada presiden. Kalau hak angket tentang DPT ditujukan kepada presiden, hal itu tidak tepat sasaran karena DPT adalah domain dan kewenangan KPU sebagaimana diatur dalam UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU 10/2008 tentang Pemilu.

“Bahkan dalam UUD ditegaskan bahwa KPU adalah institusi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya KPU bukanlah bagian atau bawahan presiden,” kata Ferry kepada wartawan kemarin. Di internal PKS, Mahfudz Siddiq memastikan anggota fraksinya menolak usulan hak angket tersebut.

Dia mengatakan, dari daftar pengusul hak angket DPT yang disodorkan anggota DPR dari enam fraksi,FPKS tidak termasuk di dalamnya. Sikap FPKS tersebut sejalan dengan pendapat Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR yang juga menolak pengajuan hak angket DPT. Seperti diberitakan, Ketua FPD Syarief Hasan menilai usulan itu tidak substantif dan salah alamat.

“Karena sesuai undangundang yang menyelenggarakan KPU, bukan pemerintah,” kata Syarief Hasan. Seperti diketahui, 22 anggota DPR dari enam fraksi mengajukan usulan penggunaan hak angket atas pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam pemilu legislatif. Enam fraksi tersebut adalah anggota FPDIP, Fraksi Partai Golkar, FKB, FPAN, dan FBPD.

Para pengusul menilai pemerintah harus bertanggung jawab atas hilangnya hak pilih yang merupakan salah satu hak dasar warga negara. Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, hak angkat masih perlu berproses. Sebab masih ada tahapan yang harus dilewati. “Belum dibahas karena masih awal. Nanti akan dibawa dulu ke Bamus,”kata Agung.

Sementara itu, Mendagri Mardiyanto saat ditanya mengenai angket DPT mengatakan masalah itu domain DPR. Pihaknya tidak akan ikut mencampuri.“Tentunya itu perlu proses dan prosesnya bukan di pemerintah.Pemerintah tidak masuk dalam koridor intervensi,” kata Mardiyanto. Anggota KPU I Gusti Putu Artha mengaku bahwa KPU menghormati rencana DPR untuk menggunakan hak angket DPT.

Dia menilai hak angket itu ditujukan kepada pemerintah, maka pemerintahlah yang berwenang menjawabnya. Kendati demikian, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU menghormati dan menghargai proses hukum yang akan berjalan. “Karena hak angket itu di-tujukan kepada pemerintah, pemerintahlah yang berwenang menjawab hal itu.

Tapi apa pun kalau urusannya berhubungan dengan pemilu, langkah-langkah yang dilakukan lembaga lain tetap harus kita hormati dan hargai. Biarlah proses hukum yang akan berjalan nanti,” katanya di sela-sela rekapitulasi suara di Hotel Borobudur, Jakarta,kemarin.

Dia menjelaskan, meski hak angket itu merupakan urusan antara pemerintah dan DPR,jika pemerintah memanggil KPU untuk menjelaskan DPT tersebut,KPU tetap akan bertemu dengan pemerintah. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini mengatakan,Bawaslu tidak dalam kapasitas mendukung atau meminta dukungan dari DPR terkait DPT ini.

“Kita tidak dalam posisi mendukung atau minta dukungan. Kalau apa yang dilakukan pararel antara yang selama ini kami ungkapkan dengan hak angket DPR, itu lain lagi persoalannya,” kata Hidayat. Menurut dia,jika DPR memandang perlu untuk memanggil Bawaslu, mereka pun siap untuk memberikan penjelasan temuan Bawaslu atas DPT. Bawaslu tidak akan menolak panggilan DPR jika memang diperlukan. (dian widiyanarko/ ahmad baidowi)

Tiga Usulan Manajemen Koalisi PKS-Demokrat

Tiga Usulan Manajemen Koalisi PKS-Demokrat
Pertama, setiap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kebijakan koalisi. Dua & tiga?
Rabu, 29 April 2009, 12:49 WIB

VIVAnews - Salah satu usulan kontrak politik yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera pada Partai Demokrat adalah soal manajemen koalisi. PKS memiliki tiga rancangan manajemen koalisi.

"Pertama, penegasan bahwa koalisi yang dibentuk adalah koalisi partai, sehingga setiap perencanaan kebijakan pemerintah yang strategis dan berimplikasi luas kepada masyarakat, harus dibicarakan lebih dahulu dengan partai-partai mitra koalisi sebelum menjadi keputusan pemerintah," kata anggota Majelis Syura PKS, Mahfudz Siddiq, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 29 April 2009.

Penegasan koalisi partai ini untuk mengantisipasi koalisi 2004-2009 di mana ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tanpa diketahui sebelumnya oleh mitra koalisi. "Padahal kebijakan itu kemudian menjadi pro-kontra di antara unsur-unsur koalisi itu sendiri," kata Mahfudz.

Rancangan kedua, pengaturan manajemen koalisi di level kabinet bahwa menteri-menteri sebagai bagian dari pembagian kekuasaan sepenuhnya merupakan bawahan presiden, sehingga loyalitas diberikan kepada presiden. "Oleh karena itu, setiap menteri harus melepaskan jabatan strukturalnya di partai, terutama jabatan ketua umum partai," kata Mahfudz.

Ketiga, terkait pola koordinasi di parlemen, PKS mengusulkan ada semacam fraksi gabungan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif.

"Sementara soal power sharing, itu adalah bagian teknis yang tidak masuk ke kontrak politik, tapi dikomunikasikan langsung dengan Pak SBY. Yang penting kontrak politiknya oke dulu. Kalau soal power sharing, itu kan turunan dari kontrak politik," ujar Ketua Fraksi PKS di parlemen itu.

PKS Susun Jadwal Pertemuan dengan Tim 9

PKS Susun Jadwal Pertemuan dengan Tim 9
By Republika Newsroom
Selasa, 28 April 2009 pukul 17:27:00
JAKARTA—Tim 5 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang menyusun jadwal perbincangan dengan Tim 9 Partai Demokrat (PD) guna memastikan penyatuan kedua partai untuk koalisi 2009-2014.“Sudah ada kontak dengan Tim 9, tinggal menyusun jadwal. Insya Allah dalam hari-hari ke depan ini,” ujar Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/4).

Mahfudz menjelaskan, pembicaraan dengan Tim 9 bertujuan untuk menjalankan amanah musyawarah majelis syura yang memutuskan agar PKS menjalin koalisi dengan PD.

Koalisi PKS dan PD, lanjut Mahfudz, akan benar-benar terwujud apabila Tim 5 dan Tim 9 serta mitra koalisi lainnya menyetujui kontrak politik yang disusun bersama. Kontrak itu digunakan untuk dasar pijakan kinerja koalisi selama lima tahun ke depan.“Koalisi dengan Demokrat memang diberi syarat untuk dituangkan dalam kontrak politik bersama. Ini amanah majelis syura,” jelas Mahfudz.

Dikatakan, pembicaraan kesepahaman koalisi dan penyusunan redaksional kontrak politik memang tidak hanya terfokus pada Tim 5 PKS dan Tim 9 PD. Namun untuk mengawali penyusunan platform koalisi, pembicaraan antara PKS dan PD tetap harus dilakukan.“Nanti setelah koalisinya sudah ketahuan ada siapa saja, barulah dibicarakan lagi bersama-sama.”

Dengan pandangan yang demikian, Mahfudz menambahkan, bukan kewenangan PKS untuk menolak atau menyetujui parpol mana yang akan berkoalisi dengan PD, termasuk Partai Golkar (PG).

PKS tidak punya masalah dengan adanya keinginan PG untuk kembali berkoalisi dengan PD, kendati keputusan Rapimnasus PG sudah menyatakan PG akan mengusung calon presiden sendiri.“Keputusan majelis syura adalah berkoalisi dengan SBY dan Demokrat, tidak diberi syarat unsur-unsur koalisi lainnya. PKS jelas menghormati dinamika yang terjadi di internal Golkar,” papar Mahfudz. ade/kpo

PKS Tersandera Syahwat Kekuasaan

PKS Tersandera Syahwat Kekuasaan
Menolak Hak Angket Kisruh DPT
R Ferdian Andi R
INILAH.COM, Jakarta – Ikhitiar partai politik di parlemen mengusut kisruh DPT dengan mengusung hak angket tampaknya tak membuat kompak fraksi di parlemen. Justru parlemen terbelah dalam menyikapi DPT. PKS salah satu fraksi yang menolak hak angket. Sepertinya, partai dakwah ini tengah tersandera syahwat kekuasaan.
Upaya enam fraksi di parlemen dengan mengajukan hak angket atas kekisruhan daftar pemilih tetap (DPT) tampaknya tak membuat kompak fraksi-fraksi di parlemen. Justru, fraksi bersilang pendapat dalam melihat DPT. Kondisi ini tak lepas dari rencana koalisi partai politik dalam pemilu presiden.
Adalah PKS, partai yang lahir dari rahim reformasi tersebut, yang enggan terlibat dalam upaya hak angket perihal DPT. Jika pun mempersoalkan DPT, PKS hanya meminta KPU segera memperbaiki DPT saat pemilu legisaltif 9 April lalu.
“Kami memang tidak mendukung hak angket DPR. Karena yang lebih penting saat ini adalah memastikan adanya perbaikan sistemik,” ujar Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq, Selasa (28/4), di Gedung DPR, Jakarta.
Sebelumnya sebanyak 23 anggota DPR dari enam fraksi di parlemen mengajukan hak angket perihal kisruh DPT. Mereka beralasan pengajuan hak angket tersebut karena pemilu ternyata tidak menjamin hak konstitusional rakyat untuk memillih.
“Survei yang dilakukan oleh LSI pada bulan Maret 2009 menunjukkan tingginya kesadaran untuk memilih (90%). Namun fakta yang ada, rakyat yang menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 68%. Hal itu menunjukkan buruknya manajemen penyelenggaraan pemilu,” kata Gayus Lumbuun, salah satu anggota parlemen yang turut menandatangani pengajuan hak angket.
Sementara Mahfudz menegaskan, dalam kisruh DPT ini pihaknya berharap agar KPU mengambil peran aktif dalam perbaikan DPT saat Pilpres 8 Juli mendatang agar pasca pilpres tidak terjadi gugatan. Meski tidak turut terlibat hak angket, pihaknya tidak akan mengadang laju hak angket DPT. “Kami tidak akan mengadang hak angket. Apalagi usulan ini belum dibahas di sidang paripurna,” lanjutnya.
Menanggapi sikap PKS yang tak turut dalam pengajuan hak angket, aktivis pro demokrasi yang juga Direktur eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti kecewa. “Terus terang kami kecewa dengan sikap PKS. Ini masuk kategori ingin menang (pemilu) dengan berbagai cara,” katanya kepada INILAH.COM, Selasa (28/4) di Jakarta.
Ray menegaskan, PKS seperti tak peduli dengan persoalan paling haikiki dalam pemilu, yaitu ada jutaan warga yang tidak bisa menyalurkan haknya dalam pemilu legislatif lalu. Padahal, sambung Ray, ini kejahatan yang tak bisa diampuni.
“PKS harusnya gelisah dengan kondisi seperti ini. Cukup disayangkan, PKS yang lahir dari rahim reformasi yang dikenal bersih bersikap demikian,” tandasnya.
Menurut Ray, perjuangan soal DPT bukan memperjuangkan orang-perorang, namun ide. Ray menegaskan, ini bukan dalam ranah mendukung Blok Teuku Umar atau menyerang SBY. “Jika berpikirnya seperti itu, sama saja mengerdilkan persoalan bangsa. Persoalan DPT bukan soal orang-perorang, tapi persoalan bangsa dan demokrasi,” cetusnya.
Hak angket merupakan hak konstitusional DPR selain hak interpelasi dan hak bertanya. Hak angket DPR untuk mempertanyakan kebijakan pemerintahan. Mempersoalkan kisruh DPT harusnya tidak terjebak pada kepentingan politik individu. Persoalan substansial demokrasi harusnya menjadi pijakannya. Dalam menyikapi hak angket DPT, PKS sepertinya terjebak dalam arus kuasa jelang Pemilu Presiden 2009. [I4]

Cawapres PKS untuk SBY Tidak Mutlak

Cawapres PKS untuk SBY Tidak Mutlak
28/04/2009 - 11:05
Fitriya Usman
INILAH.COM, Jakarta - PKS menegaskan, nama cawapres yang akan diserahkan kepada SBY bukan merupakan syarat mutlak koalisi. PKS lebih mementingkan kontrak politik yang lebih spesifik.
"Cawapres itu bukan syarat koalisi dari PKS, syarat koalisi itu lebih pada kontrak politik," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/4).
Dia menjelaskan, kontrak politik yang diinginkan PKS harus lebih detil dibandingkan kontrak politik pada 2004 lalu yang lebih umum, "Sekarang kita bicara lebih detil, berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang itu akan menjadi haluan kebijakan pemerintah yang akan datang," ujar Mahfudz.
Namun, Ketua Fraksi PKS DPR ini enggan menyebutkan apa saja poin-poin kontrak politik yang diajukan karena belum dibahas dengan Partai Demokrat. "Ada sejumlah poin kontrak politik yang diajukan, tentu saja karena ini akan dibahas bersama-sama dengan unsur koalisi yang lain, kita menentukan ada poin-poin minimal yang itu harus bisa disepakati. Saya belum bisa buka sekarang, karena belum dibicarakan," tukas Mahfudz
Mengenai kemungkinan PKS mundur dari koalisi, Mahfudz mengatakan, jika memang tidak dicapai kesepakatan mengenai kontrak politik, keputusan Musyawarah Majelis Syura PKS memberikan mandat kepada pimpinan tinggi partai untuk mengambil keputusan soal koalisi.
"Sekarang bolanya ada di SBY, apakah akan setuju dengan kontrak politik itu, soal siapa yang menjadi cawapres, itu wewenang SBY sendiri," pungkas Mahfudz. [dil]

Golkar-PDIP Seimbangkan Koalisi

Golkar-PDIP Seimbangkan Koalisi
29/04/2009 - 06:07
R. Ferdian Andi R
INILAH.COM, Jakarta - PKS mendukung rencana koalisi besar yang dibangun Partai Golkar dan PDIP dengan parpol lainnya. Sebab hal itu dipredikisi dapat menyeimbangkan peta koalisi yang ada kian nyata.
"Pemilu presiden dengan 2 blok pasangan capres dan cawapres ini akan menciptakan kompetisi berimbang," cetus Ketua DPP PKS, Mahfudz Shiddiq dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (29/4).
Menurut Ketua FPKS ini, koalisi besar itu juga dapat memperkuat prinsip check and balances antara parpol penguasa dan parpol oposisi. Ia mengatakan, koalisi yang digalang Partai Golkar dan PDIP tersebut, kalau boleh dikatakan sebagai koalisi pembangunan.
"Ide koalisi besar yg dimotori PDIP dan Partai Golkar --yang akan galang 6 parpol-- jika terwujud akan positif bagi penyederhanaan konfigurasi kekuatan parpol-parpol pada pilples 2009," jelas
Sedangkan koalisi yang dimotori oleh Partai Demokrat dengan PKS dan PKB, sebagai koalisi perubahan. "Pemilu presiden bisa efesien karena bisa hanya satu putaran," tandas dia. [jib]

Perolehan Kursi Legislatif PKS Meningkat

Perolehan Kursi Legislatif PKS Meningkat
By Republika Newsroom
Minggu, 26 April 2009 pukul 06:36:00
JAKARTA--Perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di lembaga legislatif baik di pusat maupun daerah dari hsil Pemilu 2009 diperkirakan mengalami peningkatan dibanding hasil Pemilu 2004 lalu.

Sekjen DPP PKS Anis Matta yang juga Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional di sela-sela Musyawarah Majelis Syura PKS di Jakarta, Sabtu, mengatakan, meski mengalami peningkatan perolehan kursi karena perolehan suara PKS merata di hampir seluruh provinsi, namun secara umum perolehan suara untuk DPRD kabupaten/kota mengalami penurunan.

Berdasarkan penghitungan sementara yang dilakukan internal partai, kata Anis, untuk DPR RI PKS diperkirakan akan memperoleh 61 kursi. Sedangkan untuk DPRD provinsi se-Indonesia, PKS diprediksi memperoleh 216 kursi dan di DPRD kabupaten/kota mendapat sebanyak 1.146 kursi. Jumlah kursi untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota itu diperkirakan masih bisa bertambah.

Pada Pemilu 2004 lalu, PKS memperoleh 45 kursi di DPRRI, 160 kursi di DPRD provinsi dan 917 kursi di DPRD kabupaten/kota se-Indonesia.

Anis mengakui, di sejumlah daerah pemilihan, perolehan kursi PKS untuk DPR RI meningkat dibanding pemilu sebelumnya, namun di sejumlah daerah lainnya justru mengalami penurunan jumlah kursi DPRD.

Di sejumlah provinsi seperti Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, perolehan suara PKS mengalami penurunan. Hal itu, katanya, antara lain disebabkan berubahnya pola konsep kompetisi dari tatap muka menjadi penggunaan industri televisi melalui iklan politik.

Terkait masalah iklan politik, Anis justru menyebut selama proses kampanye berlangsung, PKS hanya mengeluarkan sekitar Rp30 miliar saja untuk iklan. Angka itu, katanya, jauh lebih kecil dibandingkan dengan belanja iklan yang dikeluarkan partai-partai lainnya.

Berdasarkan data yang diperolehnya, kata Anis, frekuensi belanja iklan untuk PKS dan PDIP sebesar 6,1 persen, Gerindra sebesar 29,3 persen, Partai Demokrat 20,4 persen, Partai Golkar 15,4 persen, PAN 13,1 persen dan PPP 2,9 persen.

"Belanja iklan televisi partai merupakan yang terbesar, tetapi PKS kan Partai Kantong Sendiri," kata Anis yang didampingi anggota Majelis Syura yang juga Ketua Fraksi PKS DPR RI Mahfudz Siddiq..

Selain itu, masalah kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga pengaruh kepada perolehan suara PKS. "Kami menyayangkan sekali kader kami tidak masuk DPT dan hal itu ikut membuat menurunnya perolehan suara PKS," ujarnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Majelis Syura PKS Ustadz Hilmi Aminuddin menyatakan rasa syukurnya bahwa perolehan jumlah kursi PKS meningkat dibanding sebelumnya. Bahkan, katanya, PKS berhasil memperoleh kursi di Maluku dan Papua yang sebelumnya tidak ada.

"Kita berhasil mengisi tempat-tempat yang sebelumnya kosong seperti di Papua dan Maluku. saya berterima kasih kepada istri-istri kader dan ibu-ibu rumah tangga yang membantu perolehan suara PKS. Pengorbanan yang diberikan kader PKS itu tidak dimiki kader partai lain," katanya.

Sementara itu, pada sesi pertama Musyawarah Majelis Syura PKS yang berlangsung selama dua hari, 25-26 April 2009 itu, membahas mengenai evaluasi pelaksanaan Pemilu 2009 dan pada sore hingga malam nanti akan dilakukan pembahasan mengenai arah koalisi PKS dan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan didukung.

Sejumlah tokoh PKS yang menjadi anggota Majelis Syura PKS yang berjumlah 99 orang dari kalangan DPR RI antara lain Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq serta sejumlah anggota Fraksi seperti Mustafa Kamal, Almuzzammil Yusuf, Anis Matta, dan Mutammimul Ula. Sedangkan sejumlah pejabat daerah dari PKS yang menjadi anggota Majelis Syura dan ikut hadir dalam musyawarah itu antara lain Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail.

Rencananya, Minggu (26/4) pagi, Musyawarah Majelis Syura sudah menyusun hasil keputusan dan pada siang harinya akan diumumkan secara resmi hasil Musyawarah Majelis Syura tersebut.ant/kem

PKS Menyerahkan Cawapres pada SBY

PKS Menyerahkan Cawapres pada SBY
26/04/2009 - 11:09
Firmansyah Abde

INILAH.COM, Jakarta - Meski rasionalnya cawapres SBY berasal dari PKS, namun PKS menyerahkan semua keputusannya kepada SBY. Terserah SBY mau pilih siapa dan dari parpol mana.
"Kami tidak akan menyodorkan nama. Kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada Pak SBY. Bila ada kebutuhan dari parpol lain, terserah. Yang penting calon tersebut melepaskan ikatan kepentingan partai, struktural dan fungsional. Nantinya akan mengikat. Bila ada sesuatu, tetap konstalasi tidak akan berubah," kata Ketua FPKS Mahfudz Shiddiq saat rehat Musyawarah Majelis Syura di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/4).
Mengenai kriteria cawapres SBY, menurut Mahfudz, SBY melontarkan 5 kriteria. Sebenarnya nama-namanya sudah ada di benak SBY, hanya saja tidak dikatakan SBY. Bila SBY meminta nama dari PKS, maka akan disebutkan Minggu besok jika diputuskan Majelis Syura, PKS akan berkoalisi dengan Demokrat.
Mengenai persiapan Tim 5 PKS tentang konsep kontrak politik yang dibicarakan dengan Tim 9 Demokrat, tutur dia, dari pembicaraan sejauh ini tidak banyak. Namun secara prinsip bisa dipahami dan diterima. Lalu masih perlu diformulasikan secara khusus dan perlu manajemen koalisi.
"Rencana ini bukan hanya PD-PKS. Koalisi dengan PD sejauh ini pasti adalah PKB. Nantinya apa yang disepakati PD-PKS harus disepakati juga oleh partai lain yang berkoalisi dengan PD dan sebaliknya. Cawapres harus dibicarakan seluruh partner koalisi. Posisi PKS menyerahkan posisi cawapres ke SBY karena selaku capres, sudah diserahkan kepadanya," jelas Mahfudz. [sss]

PKS Umumkan Rumusan Koalisi Pukul 13.00

PKS Umumkan Rumusan Koalisi Pukul 13.00
Minggu, 26 April 2009 - 09:05 wib
Amirul Hasan - Okezone
JAKARTA - Setelah melakukan Rapat Majelis Syuro sejak kemarin, hari ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melanjutkan forum tersebut dan akan mengumumkan rumusan koalisi yang akan disodorkan ke Tim Sembilan Partai Demokrat.

"Nanti siang jam 13.00, Pak Hilmi (Aminudin) langsung yang akan menyampaikan," ujar Ketua Bidang Humas DPP PKS Mabruri saat berbincang dengan okezone, Minggu (26/4/2009).

Meski koalisinya belum diputuskan, namun 90 persen kecenderungan anggota Majelis Syuro menghendaki berkoalisi dengan Partai Demokrat. Oleh karenanya, Tim Lima yang dibentuk oleh PKS akan melakukan komunikasi secara intensif dengan Tim Sembilan Partai Demokrat untuk membicarakan lebih dalam koalisi yang akan dibangun, termasuk pembicaraan calon wakil presiden.

"Setelah rumusan resmi keluar Tim Lima akan mematangkan kerja sama dengan Tim Sembilan. Mengenai Cawapres sekarang belum jadi keputusan, tapi nanti akan dibicarakan di situ," kata Mabruri.

Rumusan koalisi ini setidaknya terdiri dari 30 butir program yang akan dijadikan kontrak politik antara PKS dan Partai Demokrat. Tim Lima sendiri diketuai oleh Presiden PKS Tifatul Sembiring dan beranggotakan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, Ketua Dewan Syariah Pusat Surachman Hidayat, Ketua MPP Suharna Surapranata, dan anggota Komisi III DPR RI Suripto.

PKS Akan Kirim Nama Cawapres Dalam Amplop Tertutup

PKS Akan Kirim Nama Cawapres Dalam Amplop Tertutup

Minggu, 26 April 2009 | 19:39 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Rapat Musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Minggu (26/4) memutuskan berkoalisi dengan Partai Demokrat dalam pemilihan presiden Juli mendatang.

Hal itu setelah mempertimbangkan aspirasi dari 33 majelis syuro provinsi dan mengamati dinamika politik yang berkembang. "Dalam pemilihan presiden 2009, PKS memutuskan berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat dengan catatan kontrak politik koalisi disepakati bersama," kata Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hilmi Aminuddin, dalam jumpa pers usai rapat pleno yang dihadiri 96 anggota majelis syuro di Hotel Bidakara, Jakarta.

Kontrak politik, Hilmi melanjutkan, akan berlandaskan pada kesamaan platform, seperti upaya meningkatkan kepedulian dan keberpihakan kepada rakyat dan materi koalisi disetujui tim lima PKS dan tim sembilan Partai Demokrat.

Sedangkan keputusan terkait calon presiden pendamping SBY, kata dia, PKS akan menyampaikan dalam amplop tertutup langsung kepada SBY. “Pertimbangannya etika dan kesantunan politik,” imbuh Hilmi.

Keputusan ini, kata dia, akan segera ditindaklanjuti Tim 5 PKS, yang diketuai Tifatul Sembiring dengan beranggotakan Anis Matta (Sekjen PKS), Mahfudz Siddiq (Ketua Fraksi PKS di DPR), Suharna Surapranata (Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS), Surachman Hidayat (Ketua Dewan Syariah PKS).

Presiden PKS, Tifatul Sembiring, mengatakan PKS tidak akan membuka nama calon wakil presiden yang disampaikan dalam amplop tertutup sebelum didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Tidak akan kami jelaskan untuk menjaga etika, tidak terjadi kekisruhan yang menimbulkan ketersinggungan, salah paham hingga terjadi perceraian politik," ujarnya.

Tifatul menuturkan, PKS sudah siap mengoptimalkan kinerja mesin politiknya di daerah-daerah. Kinerja mesin politik PKS menjadi salah satu jaminan keuntungan yang bakal didapat SBY, jika Ia memutuskan untuk memilih kandidat usulan PKS. “Tentu PKS akan bergerak full power,” katanya.

PKS: Leadership JK Tak Diragukan

23/04/2009 - 17:43
PKS: Leadership JK Tak Diragukan
Abdullah Mubarok

INILAH.COM, Jakarta - Kesepakatan Partai Golkar menjadikan Ketua Umum Jusuf Kalla sebagai capres disambut baik PKS. Apalagi leadership JK tidak diragukan lagi. Dengan majunya JK sebagai capres, alternatif komunikasi koalisi PKS pun semakin terbuka lebar.

"JK merupakan sosok yang memiliki kompetensi dan leadership yang baik. Tidak ada yang meragukan kemampuannya," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (23/4).

Mahfudz senang karena kandidat pilpres menjadi tambah ramai dengan adanya JK. Sehingga pasangan capres tidak hanya 2 yakni SBY dan Megawati yang selama ini didengung-dengungkan.

"Yang jelas kalau Golkar mengajukan capres sendiri, kemungkinan koalisi PKS semakin tambah banyak," ujar Mahfudz.

Saat ini, lanjut Mahfudz, komunikasi politik dengan Partai Demokrat terus berlangsung. Namun, keputusan finalnya ditentukan rapat Majelis Syuro PKS pada 25-26 April mendatang.

"Apabila nanti ada ganjalan, kita tidak tahu juga di tengah jalan. Sebab sekarang ada pilihan yang lebih terbuka," tandas Mahfudz. [bar/sss]

Ide Perppu Capres Tunggal Prematur

Ide Perppu Capres Tunggal Prematur
Kamis, 23 April 2009 | 03:39 WIB

Jakarta, Kompas - Gagasan Komisi Pemilihan Umum untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengantisipasi jika hanya ada satu pasang calon presiden dan wakil presiden dinilai prematur dan akan menimbulkan ketidakpastian.

Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq di Jakarta, Rabu (22/4), peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tak diperlukan jika saja KPU bersama pemerintah berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menuntaskan semua aduan dan gugatan terkait dengan kekisruhan penyelenggaraan pemilu legislatif.

Jika semua dugaan pelanggaran dituntaskan, ancaman boikot pemilu presiden diyakini akan pupus. Jika tidak, kemungkinan yang kecewa bisa saja memboikot pemilu. ”Orang Indonesia kan punya kultur ngambekan,” kata Mahfudz.

Selain itu, kemungkinan calon presiden tunggal bisa teratasi jika salah satu kubu tak membangun koalisi yang terlalu besar. Jika itu terjadi, kelompok yang potensial menjadi kompetitor pastilah enggan menjadi kontestan pemilu karena merasa peluangnya amat kecil.

Seperti diberitakan, KPU memunculkan wacana penerbitan perppu karena UU Pemilu Presiden tidak mengatur kemungkinan hanya satu pasang calon presiden dan wakil presiden.

Adapun anggota Komisi II DPR, Andi Yuliani Paris, Selasa, menilai KPU dapat mengundur tahapan pemilu presiden dan wapres jika hingga batas yang telah ditetapkan hanya ada satu pasang capres dan wapres. Namun, pengunduran itu tidak boleh membuat negara mengalami kekosongan kekuasaan.

Untuk mengubah tahapan itu cukup diatur dengan peraturan KPU, tidak perlu perppu.

Jangan diobral

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar meminta pemerintah tidak terlalu gampang mengeluarkan perppu. Pemerintah harus melihat kembali unsur kegentingan memaksa yang menjadi salah satu syarat penerbitan perppu.

”Jangan obral perppu, tetapi harus dilihat soal kegentingan memaksanya. Saat ini orang terlalu gampang ngomong perppu,” ujar Mukthie Fadjar.

Menurut Mukthie, saat ini banyak perppu yang dikeluarkan pemerintah tetapi tak memenuhi unsur ”hal-ikhwal kegentingan memaksa”. Diakui Mukthie, memang soal kegentingan memaksa tersebut ada unsur subyektivitas presiden. Namun, unsur subyektif Presiden tersebut harus menjadi obyektif ketika menjadi undang-undang. Menurut dia, subyektivitas Presiden itu harus didasari oleh kondisi obyektif.

Terkait dengan hal tersebut, Mukthie menyarankan perlunya pengkajian akademis. ”Apakah kegentingan memaksa itu sama dengan situasi darurat,” ujarnya.

Terkait dengan wacana capres tunggal, Mukthie menjelaskan bahwa konstitusi dan UU Pemilu Presiden tidak mengatur hal itu. Namun, logikanya, pemilihan mengandaikan adanya lebih dari satu calon untuk dipilih. ”"Kalau cuma satu, nanti jadi seperti memilih kepala desa,” ujarnya.

Ia berharap wacana calon tunggal presiden tidak terjadi karena akan menyisakan persoalan teknis bagi KPU dan legitimasi bagi capres terkait. ”Lagi pula, perppu kan butuh pengesahan DPR. Kalau kemudian pemerintah mengeluarkan perppu, tetapi ditolak DPR, akhirnya jadi batal. Ini akan menimbul persoalan,” ujarnya. (DIK/SIE/MZW/ANA)

SBY still undecided over VP candidate

Thursday, April 23, 2009 10:28 AM

SBY still undecided over VP candidate

Erwida Maulia , The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 04/22/2009 12:35 PM | Headlines

The Golkar Party is flexing its muscles ahead of a key meeting to select a running mate for President Susilo Bambang Yudhoyono, or perhaps its own candidate for the presidential election on July 8.

Golkar chairman Jusuf Kalla hosted a meeting with party provincial chapter leaders and executives at his private residence in upmarket Menteng on Tuesday evening.

"We will continue talks and take a decision tomorrow *Wednesday*," Golkar deputy secretary-general Rully Chairul Azwar said.

Yudhoyono said he was looking forward to hearing the results of the Golkar meeting and insisted he had not picked a running mate.

"Rumors have been circulating that I have had a vice presidential candidate from Golkar or other parties. But, my answer is the same: I haven't talked at all about who will be my vice presidential candidate," Yudhoyono told a media conference at the State Palace.

Golkar has so far been split into rival camps with four alternatives: pushing for the Yudhoyono-Kalla ticket; for Yudhoyono's re-election with a running mate from Golkar other than Kalla; nominating Kalla as the presidential candidate or supporting a new coalition to fight Yudhoyono's Democratic Party.

The Golkar meeting came two days after Yudhoyono unveiled a number of criteria for his running mate, which observers and some Golkar leaders believe would dump Kalla out of the race.

An angry Golkar politician said the party would be prepared for the worst by quitting the coalition with the Democratic Party.

In an apparent move to contain the damage, Yudhoyono said on Tuesday he had met Kalla privately on Monday to maintain the coalition between the two parties both in the government and in the House.

The President, however, stopped short of referring to Kalla as his vice presidential candidate.

"Everything is still in process. Talks still continue. And to this extent Golkar and the Democratic Party have the same will to continue our alliance in coalition in the government and in the parliament, along with some other parties."

"My meeting with Pak JK *Kalla* was part of the exploration to build the coalition. We stop there."

Separately Golkar senior politicians Akbar Tandjung said he was ready to contest the election as Yudhoyono's running mate.

"If most people think that I am capable then they may do so," Akbar said at his home on Tuesday.

Akbar said that people might favor him as the vice president because of his past achievements.

"I have been involved with the party and politics since 1973. I was a legislator from 1977 to 1988 and under my leadership, Golkar managed to survive a grim, critical period which was filled with terrors and interventions," said Akbar, who led Golkar between 2000 and 2005 and the House between 1999 and 2004.

Akbar refused to rate his chance.

"My candidacy depends on political mechanisms and SBY. But if SBY decides to name me as his running mate, then I am ready," he said.

The Prosperous Justice Party (PKS) suggested Yudhoyono pick a non-partisan running mate or a professional to avoid conflict of interest.

"The PKS will not nominate any names to SBY. But if SBY's next running mate happens to hold a top position in any political party, then it is advisable for that person to step down from his position in the party," PKS faction chairman Mahfudz Siddiq said in Jakarta on Tuesday. (hdt)

PD-Golkar Cerai

Rabu, 22/04/2009 16:51 WIB
PD-Golkar Cerai
Tak Ajukan Cawapres, PKS Incar Portofolio Kabinet
Reza Yunanto - detikPemilu

Puluhan Pemuda Kritik Amien Rais
Jakarta - Perceraian Partai Golkar dengan Partai Demokrat tak membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berminat menyodorkan kadernya sebagai cawapres. PKS lebih fokus pada posisi di kabinet.

"PKS tidak dalam posisi menyodorkan kader untuk cawapres. Kalaupun terjadi koalisi pemerintahan dengan SBY, kami lebih fokus pada posisi portofolio di kabinet dan bukan posisi cawapres," ungkap Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada wartawan usai menjadi pembicara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/4/2009).

Mahfudz menambahkan partainya kini telah memutuskan untuk terus melanjuti komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Agenda-agenda yang sudah diajukan oleh kedua partai pada pertemuan di Hotel Nikko pada Senin (20/4/2009) lalu, kata Mahfudz, masih belum tuntas dibahas kedua partai.

"Makanya kami akan fokus pada agenda-agenda yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak politik jilid II dengan SBY," imbuhnya.

Mahfudz mengakui pembicaraan kontrak politik PKS dengan PD sudah mulai mengerucut. Ia berharap tidak ada yang mengganjal dan bisa segera disepakati sebelum diputuskan dalam forum Majelis Syuro pada 25-26 April mendatang.

"Sejauh ini sudah mengerucut dan paling tidak beberapa hari ke depan sebelum tanggal 25 bisa selesai," tandasnya.

Kisruh Pemilu, KPU & Pemerintah Jangan Lempar Bola

Kisruh Pemilu, KPU & Pemerintah Jangan Lempar Bola
Rabu, 22 April 2009 - 16:41 wib
Indri Amin - Okezone

JAKARTA - Komisi Pemelihan Umum (KPU) dan pemerintah diminta tidak lempar bola terhadap persoalan yang muncul dalam pemilu.

Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq, pemikiran KPU sering kali di luar domain kewenangannya. Untuk itu, pemerintah harus cepat merepons kelemahan sistem pemilu yang dilaksanakan kemarin.

"Jangan ada lempar bola. Dalam sistem pemilu kemarin KPU dan pemerintah yang harus bertangung jawab," katanya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/42009).

Dia menjelaskan, apabila pelanggaran pemilu yang terjadi tidak segera ditindaklanjuti, maka akan menimbulkan reaksi terhadap penolakan hasil pemilu.

"Kalau tidak direspons dengan cepat dan baik, maka akan banyak pihak yang ngambek, karena kultur masyarakat Indonesia adalah ngambekan. Alhasil, nantinya memboikot Pilpres," tandas politisi PKS ini.

Terkait persaingan kursi cawapres, Mahfudz Siddiq mengungkapkan sejauh ini belum ada kendala yang berarti di antara partai politik untuk posisi cawapres.

"Dari partai manapun atau independen itu motivasinya adalah untuk memantapkan selanjutnya agar lebih memudahkan sebagai capres pada tahun 2014," pungkasnya. (ram)

Usulan KPU Dinilai Prematur

Usulan KPU Dinilai Prematur
By Republika Newsroom
Rabu, 22 April 2009 pukul 16:11:00
JAKARTA -– Wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperlonggar syarat pendaftaran capres untuk mencegah adanya capres tunggal dinilai terlalu prematur. KPU justru harus membenahi masalah pemilu yang dikeluhkan parpol. Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR, Mahfudz Siddiq, di kantor KPU, Rabu (22/4).

“Ide KPU itu terlalu prematur, lebih baik KPU benahi masalah-masalah pemilu,” kata Mahfudz. Menurut dia, pasangan capres tunggal memang tidak diatur secara perinci dalam undang-undang. Namun, dia keberatan jika KPU mengurusi masalah yang bukan menjadi kewenangannya.

Terkait wacana usulan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai dasar hukum untuk memperlonggar syarat pendaftaran capres, Mahfudz mengatakan, seharusnya KPU tidak perlu memikirkan hal itu. “Jika masalah pemilu bisa diselesaikan KPU, tidak perlu khawatir ada capres tunggal,” katanya.

Menurut Mahfudz, Komisi II harus memastikan semua tahapan pemilu berjalan dengan baik. Setelah pelaksanaan pileg, Komisi II sudah memiliki data tentang sejumlah masalah dalam pemilu. “Lebih baik KPU menyelesaikan saja masalah-masalah itu, termasuk banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT),” katanya.

“Harus jujur saya katakan, KPU ini terlalu genit,” kata Mahfudz bernada serius. Dia meminta KPU agar tetap fokus kepada tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak perlu memikirkan hal-hal lain yang sebenarnya di luar kewenangan KPU untuk mengurusinya.

Secara pribadi, Mahfudz tidak setuju adanya sikap pemboikotan terhadap pilpres. “Boikot hanya akan menciptakan musibah politik,” katanya. Jika hal itu benar-benar terjadi, katanya, kepemimpinan nasional akan terganggu. Oleh karenanya, pilpres harus dipastikan berjalan sesuai tahapan.

Sementara, Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, mengatakan, pihaknya sudah membahas kemungkinan adanya capres tunggal dalam pendaftaran pilpres. “Sudah ada pembicaraan, tapi belum ada putusan,” katanya. Dia mengatakan, KPU sudah memiliki opsi internal untuk mengatas capres tunggal, namun Hafiz enggan menjelaskan opsi yang dimaksud.

Dia mengakui, perppu akan mempermudah KPU dalam menjalankan opsi mengatasi capres tunggal. “Penentuan opsi akan melihat proses pendaftaran dulu, jika ada perppu itu lebih gampang,” katanya. KPU, kata Hafiz, opsi akan dijalankan jika memang ada perppu yang menjadi dasar hukumnya.

“Kami masih berharap normal saja (ada pasangan capres lebih dari satu),” katanya. Hafiz mengakui, opsi yang disusun itu hanya itu antisapasi saja. Dia berharap akan banyak pasangan capres yang mendaftar, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan. KPU sudah menyiapkan desain surat suara dengan lima pasangan capres. ikh/kpo

PKS Dan Demokrat Masih 'Tic-Talk'

PKS Dan Demokrat Masih 'Tic-Talk'
Rabu, 22 April 2009 21:17
BERI KOMENTAR CETAK BERITA INI KIRIM KE TEMAN Tau bencana terdahsyat? Buktiin di 'Disaster Movies'
Kapanlagi.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq mengatakan komunikasi antara PKS dan Partai Demokrat tentang koalisi masih terus berlangsung, dan diharapkan dalam waktu dekat telah ada kesepahaman dari kedua pihak.

Menurut Mahfudz, di Jakarta, Rabu (22/4), jika tidak ada kendala apapun, maka dapat dipastikan arah koalisi PKS dengan Demokrat. Namun, apabila di tengah jalan terdapat kendala serius dan tidak ada kata sepakat atau titik temu, maka perubahan dapat saja terjadi.

[Info untuk Anda: "Semua berita KapanLagi.com bisa dibuka di ponsel. Pastikan layanan GPRS atau 3G Anda sudah aktif, lalu buka mobile internet browser Anda, masukkan alamat: m.kapanlagi.com"]

"Kami harapkan sebelum 25 April, karena pada tanggal itu ada musyawarah Majelis Syuro PKS. Kami tentu saja berharap pembicaraan ini tidak ada kendala apapun," katanya ketika ditemui di Gedung KPU pusat.

Lebih lanjut Mahfudz mengatakan, saat ini tim lima PKS dan tim sembilan Demokrat sedang membahas poin strategis yang akan dituangkan menjadi kontrak politik antara kedua partai ini. Poin kontrak politik tersebut lebih membicarakan soal agenda kebijakan, bukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan didukung.

Ia menegaskan, PKS tidak dalam posisi mengajukan cawapres ke Demokrat. PKS tidak akan mengusik hak calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan cawapres.

"PKS menyerahkan sepenuhnya dan tidak ingin mengusik hak SBY sebagai capres untuk memilih siapa cawapresnya. Apalagi SBY sudah punya lima kriteria, kalau ditanya apakah PKS punya orang yang memenuhi kriteria itu, kalau empat kriteria pertama, PKS punya orangnya, kalau kriteria yang kelima soal chemistry atau kecocokan pribadi itu yang tahu SBY," ujarnya.

Tapi, perihal cawapres ini, PKS memiliki pandangan sendiri. Menurut Mahfudz siapapun yang mendampingi SBY harus tidak merangkap jabatan sebagai ketua umum partai. Ini untuk menjamin efektifitas pemerintahan ke depan.

Tidak hanya itu, PKS menginginkan adanya koalisi yang mengikat dan jelas. Mahfudz menuturkan PKS juga perlu mengetahui kesepakatan antara Demokrat dengan partai lain, jika ada. Artinya jika kesepakatan tersebut sejalan atau sama seperti yang disepakati dengan PKS, maka tidak ada masalah. Tetapi, bila berbeda maka perlu ada pembicaraan lebih lanjut, ujarnya.

Ia mencontohkan, jika ada partai lain yang mengajukan cawapres, sebagai bagian dari koalisi bersama maka masalah tersebut juga harus dibicarakan dengan PKS.

"Akhirnya harus jadi bagian yang dibicarakan dengan PKS. Kalau PKS setuju, kita berlanjut, kalau tidak, PKS juga akan buka kemungkinan-kemungkinan lain," katanya. (kpl/bar)

Golkar Mundur, PKS Incar Menteri

Golkar Mundur, PKS Incar Menteri
Vina Nurul Iklima
Mahfudz Siddiq

INILAH.COM, Jakarta - Golkar sudah memberikan talak satunya untuk Partai Demokrat. Namun PKS tidak mengambil kesempatan menyodorkan nama cawapres SBY. Turun sedikit, PKS hanya minta jatah di kabinet.

Ketua FPKS Mahfudz Siddiq mengatakan, saat ini PKS masih konsentrasi melakukan pendekatan dengan Demokrat. Dan permasalahan cerainya Golkar-PD, PKS tidak mau ambil pusing.

"Itu urusan mereka. Kami fokus melanjuti komuniksi paling tidak dalam beberapa hari sampai tanggal 25 April," kata Mahfudz dalam diskusi 'Koalisi pasca pemilu legislatif' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/4).

Mahfudz membantah jika mundurnya Golkar akan membuka peluang PKS menyodorkan cawapres untuk SBY.

"Jika Golkar tidak jadi koalisi dan JK tidak jadi mendampingi SBY, PKS tidak dalam posisi menyodorkan kader untuk posisi cawapres. Kalaupun terjadi koalisi, kami lebih pada portofolio di kabinet," imbuhnya. [ana]

PKS Keeps Mum on Veep

Thejakartaglobe

PKS Keeps Mum on Veep

If the Prosperous Justice Party, or PKS, has any designs on the vice presidency given the rumored parting of ways between President Susilo Bambang Yudhoyono and Vice President Jusuf Kalla, then the Islam-based party is keeping its cards close to its chest.

Mahfudz Siddiq, chairman of the PKS faction in the House of Representatives, told state news agency Antara that its coalition talks with Yudhoyono’s Democratic Party were still ongoing and that any decision on Yudhoyono’s No. 2 would be for the president to decide.

He also hinted that the ideal vice presidential candidate should not chair a political party, in order to ensure the effectiveness of the upcoming government, a clear reference to Kalla, the current chairman of the Golkar Party.

The PKS has stated several times that it would consider withdrawing from any coalition if Yudhoyono again chose Kalla as his running mate.

The latest comments from Mahfudz could also be an indication that the PKS is willing to consider a technocrat for vice president, raising the political prospects of Finance Minister Sri Mulyani Indrawati.

Mahfudz, speaking during a doorstop interview at the General Elections Commission office, said the PKS expected to reach a mutual agreement with the Democratic Party in the near future. “We hope that [further talks] will take place before April 25 since we have a meeting of the PKS consultative assembly on that day. We of course hope that nothing will interfere with this discussion,” he said, according to Antara.

The discussions would focus on issues, rather than the vice president, he said. “The PKS will leave it fully to Yudhoyono to name his candidate for vice president. Especially since he had already set forth five criteria [for vice president],” he said. “If you ask if PKS has a candidate that answers all the criteria, we do have someone who can meet the first four. But as to the fifth criterion on ‘chemistry,’ or personal compatibility, only Yudhoyono can tell.”
The government said on Wednesday that it was preparing a regulation in lieu of law, or perpu , to cover the possibility of the nomination of only one presidential candidate for the July presidential election.



Denny Indrayana, a legal adviser to the Office of the President, said the government would be ready on Wednesday to issue the perpu if it was needed.

He said the plan was in anticipation of a power vacuum.

According to the law, if there is only one presidential candidate, the election should be delayed.

“We cannot delay the election because, by Oct. 20, we should have a new president,” Denny said.

However, he said the perpu would only be issued in an emergency situation. “We will watch the progress,” he said. “We are optimistic there will be more than one presidential candidate and the perpu will not be necessary.”

“If it is needed and the General Elections Commission [KPU] requests it, the president, who is responsible, will issue it.”

Denny said drafting of the perpu had not yet started but the contents had already been planned.

Several political parties have met in recent days with possible presidential candidate Megawati Sukarnoputri, chairwoman of the Indonesian Democratic Party of Struggle, or PDI-P, to discuss inaccuracies in the voter lists. The parties have threatened to boycott the July election by not nominating any presidential candidates.

Abdul Hafiz Anshary, chairman of the KPU, said on Wednesday that a perpu would make the work of the commission easier, should it be required.

“It will be better for us if the government issues a perpu in the case of only one presidential candidate,” he said.

Hafiz said the commission itself had discussed several options if there was only presidential candidate, but he refused to elaborate. “We haven’t decided anything yet so we cannot make any announcements now,” he said. “But if the government issues a perpu, we will refer to it. It will make our work easier. We only do what the law dictates.”

The perpu plan brought criticism from some lawmakers. Mahfudz Siddiq from the Prosperous Justice Party, or PKS, said it was too early to consider such an idea. “The KPU and the government should not worry about something that has not yet happened,” he said.

Rather than anticipating a problem, the KPU should attempt to solve the problems that arose from the April 9 legislative elections, such as the inaccurate voter lists, he said.

Mahfudz said members of the House of Representative had not yet considered the perpu idea.

“I think the KPU is just panicking and they think the perpu is a way out,” he said.

PDI-P lawmaker Eka Santosa said a perpu should be issued only in an emergency.

“I don’t see any reason why the government should issue a perpu for a single presidential candidate,” he said. “A perpu should be issued in an emergency and should be based on academic analysis and executed with the proper procedures.”

Despite the government’s authority to issue a perpu, the regulation must be approved by the House of Representatives.

Hadar Gumay, chairman of the Center for Electoral Reform, or Cetro, also criticized the plan.

However, he said it was “an awkward situation, given that there is a possibility that the incumbent is the only presidential candidate.”

Golkar Mungkin Pilih Kalla Jadi Capres

Golkar Mungkin Pilih Kalla Jadi Capres
Rabu, 22 April 2009 | 03:01 WIB
Jakarta, Kompas - Upaya Partai Golkar dan Partai Demokrat untuk mencapai titik temu belum berhasil meski Susilo Bambang Yudhoyono kemarin telah melontarkan lagi sinyal tentang koalisi kedua parpol. Bila tetap buntu, Partai Golkar akan mengajukan Jusuf Kalla sebagai calon presiden dalam pemilu presiden mendatang.
Sepanjang Selasa (21/4) terjadi pertemuan yang intensif antara tim Partai Golkar dan tim Partai Demokrat.
Puncaknya adalah pertemuan pada malam hari antara Tim Tiga Partai Golkar dan Tim Tiga Partai Demokrat di sebuah hotel di Jakarta. Tim Golkar terdiri dari Gubernur Lemhannas Muladi, Ketua DPP Partai Golkar Andi Mattalatta, dan Sekretaris Jenderal Soemarsono; sementara Demokrat terdiri dari Ketua Umum DPP Hadi Utomo, Ketua DPP Anas Urbaningrum, serta Sekjen Marzuki Alie.
Jika pembicaraan Tim Tiga tetap buntu, Golkar mungkin akan mengajukan Kalla sebagai capres. ”Ya, bisa saja (capres) dan ada kemungkinan. Kalau tidak Selasa malam ini, ya Rabu besok pagi (diumumkan capresnya),” ujar Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Iskandar Manji, menjawab pers.
Menurut sumber Kompas, dalam pertemuan Tim Tiga, pihak Demokrat tetap berkeras agar Golkar mengajukan lebih dari satu nama calon wapres, sedangkan Golkar hanya ingin satu nama. Rencananya, Rabu pagi ini, DPP Golkar akan memutuskan apakah pembicaraan dengan pihak Demokrat akan dilanjutkan.
Cawapres belum ada
Dalam jumpa pers Selasa siang, Yudhoyono mengemukakan, pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla di Kantor Presiden merupakan bagian dari penjajakan dan pembicaraan koalisi. Ada kehendak baik Demokrat dan Golkar untuk berkoalisi. ”Berkaitan dengan pertemuan saya dengan Pak Kalla (Senin, 20/4), isunya memang ke sana kemari. Yang jelas, pertemuan itu bagian dari penjajakan dan pembicaraan untuk membangun koalisi dan pembicaraan lanjutan. Pada tingkat sekarang, ada kehendak baik dari Demokrat dan Golkar berada dalam koalisi bersama-sama parpol lain,” ujarnya.
Koalisi yang dibicarakan terkait dengan kebersamaan di pemerintahan atau kabinet dan di parlemen. Di luar itu, tim partai masing-masing juga melakukan pembicaraan yang kemudian berujung pada rapat pimpinan atau musyawarah nasional. Sampai sekarang, kata Yudhoyono, penjajakan koalisi Demokrat dengan Golkar dan partai lain masih terus terjadi.
”Sama sekali pada tingkat saya belum membicarakan nama, siapa cawapres yang, insya Allah, akan saya ajak mendampingi saya,” kata Yudhoyono.
Akbar menguat
Kemarin sejumlah mantan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang sekarang ini banyak tersebar di banyak partai, menyatakan dukungannya kepada Akbar Tandjung untuk mendampingi Yudhoyono.
Mereka juga meminta agar Rapimnas Khusus Golkar yang akan diselenggarakan 23 April besok merekomendasikan banyak nama calon wapres, bukan hanya satu nama, yaitu Jusuf Kalla.
Tokoh yang hadir antara lain Ruhut Sitompul (Ketua DPP Partai Demokrat yang juga anggota Tim Sembilan yang dibentuk Yudhoyono untuk mencari cawapres), Lucky Sastrawirya, (Wakil Ketua Bidang Politik Partai Demokrat DKI Jakarta), Muchsin Ridjan (Wakil Ketua Umum DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong), Agus Zakaria (Sekjen Pemuda Panca Marga, Wakil Ketua Partai Golkar DKI), Ariadi Ahmad (Wakil Sekjen DPP Partai Golkar), Uncu Natzir (Tim Media Akbar), dan Ketua KNPI DKI Jakarta Arif Rahman.
Akbar yang hadir dalam acara tersebut menyambut baik adanya pemberian dukungan itu. Ia juga menegaskan kembali kesiapannya untuk menjadi cawapres mendampingi Yudhoyono apabila memang dipilih. ”Kalau saya nanti yang dipilih Pak SBY, sejak sekarang saya mengatakan kesiapan saya untuk memberikan dukungan dan dalam memberikan dukungan kepada beliau, saya memosisikan diri sebagai wakil presiden, sebagaimana diamanatkan konstitusi, UUD 1945, wakil presiden itu bertugas berfungsi dalam rangka membantu tugas presiden agar misi presiden berjalan sukses. Tidak ada agenda-agenda lain,” ujarnya.
Menurut Ruhut, Akbar figur yang tepat menjadi cawapres mendampingi SBY karena ia figur politikus yang memiliki sikap negarawan, rendah hati, santun, dan jujur.
Lucky menduga kalau Rapimsus Partai Golkar mengajukan daftar nama dan Akbar masuk di dalamnya, Akbar yang paling besar kemungkinannya untuk dipilih menjadi cawapres mendampingi Yudhoyono.
Pandangan PKS
Partai Keadilan Sejahtera sudah menyampaikan pandangannya soal koalisi dalam pertemuan dengan Susilo Bambang Yudhoyono maupun Tim Sembilan Partai Demokrat.
Sekalipun demikian, menurut Ketua Bidang Perencanaan PKS Mahfudz Siddiq, PKS tidak dalam kapasitas mengajukan nama kepada Yudhoyono. Keputusan akhir menyangkut cawapres diserahkan kepada Yudhoyono. Kepentingan PKS dalam membangun koalisi adalah memperkuat sistem presidensialisme dan membangun pemerintahan yang efektif. “Siapa orangnya itu, hanya SBY dan Tuhan yang tahu,” ujar Mahfudz.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar juga mengakui pihaknya sudah bertemu dengan tim Partai Demokrat. Seluruh pandangan dan syarat yang diminta PKB sudah disampaikan dalam forum tersebut. Muhaimin menilai, kriteria calon wapres yang disebutkan Yudhoyono masih umum. “SBY pasti bisa menentukan sendiri calon yang dianggap paling tepat,” katanya.
Secara terpisah, Sekjen Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menegaskan, tidak ada perpecahan di tubuh PAN terkait koalisi maupun pencalonan untuk pilpres. Pertemuan di Yogyakarta yang diinisiasi Amien Rais merupakan salah satu masukan menjelang penetapan sikap PAN pada 27 April nanti. Terkait kriteria calon wapres yang disebutkan Yudhoyono, Zulkifli menilai banyak kader PAN yang bisa memenuhi itu. “Tapi PAN tidak mau menyorong-nyorongkan muka,” katanya. (HAR/INU/DIK/SUT)

PKS Setuju Cawapres Bukan Ketua Umum

PKS Setuju Cawapres Bukan Ketua Umum
Sindo Wednesday, 22 April 2009
JAKARTA(SI) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyepakati usulan Partai Demokrat agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memilih cawapres yang merangkap jabatan ketua umum parpol.

Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengungkapkan,partainya menyetujui usulan tim sembilan Partai Demokrat yang meminta keanggotaan kabinet,jika SBY kembali terpilih, bukan dari jajaran pengurus inti parpol.Pihaknya juga mengajukan platform koalisi dan agenda pemerintah lima tahun ke depan. Soal cawapres,Mahfudz mengklaim partainya tidak menyodorkan nama, dan masalah itu diserahkan kepada Presiden SBY. “Salah satu usulan PKS, misalnya,wapres dan menteri tidak boleh rangkap jabatan. Cawapres bukan ketua umum parpol dan kabinet, biar tidak ada tarik-menarik kepentingan,” ujarnya di Gedung DPR kemarin.

Mengenai figur cawapres SBY nanti, PKS dalam posisi menerima sekalipun bukan kader PKS, tapi sesuai dengan karakter dan syarat cawapres yang diajukan partai itu. “PKS akan menerima cawapres terpilih meskipun bukan PKS.Namun, platform dan ide awal dari kami,” ungkap Ketua Fraksi PKS DPR ini.

Kendati demikian, bukan berarti akad koalisi kedua partai telah ditandatangani.Presiden PKS Tifatul Sembiring mengatakan, keputusan resmi PKS soal koalisi dan capres yang akan diusung pada Pemilu Presiden 2009 akan ditetapkan oleh Majelis Syura pada 25–26 April di Jakarta.

“Belum, belum resmi. Kita lagi melakukan komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Keputusan itu baru akan diambil di Sidang Majelis Syuro,” ujarnya di Jakarta kemarin. Sekadar diketahui, Senin (20/4), tim sembilan Partai Demokrat telah bertemu dengan jajaran petinggi PKS di Hotel Nikko.

Meski belum resmi berkoalisi,kedua partai sama-sama memiliki niat untuk melanjutkan koalisi saat ini menjadi koalisi permanen. Anggota Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan,PKS tidak akan membatalkan koalisi dengan SBY. Pernyataan Sekjen PKS Anis Matta soal ancaman akan mencabut diri dari koalisi Partai Demokrat diungkapkan menyusul usulan Golkar agar Jusuf Kalla kembali mendampingi SBY.

Menurut Anis, jika Kalla kembali menjadi cawapres SBY, PKS akan keluar. Mantan Presiden PKS ini yakin pandangan tim lima PKS sejalan dengan tim sembilan Demokrat. Tim lima atas Ketua Majelis Syura, Ketua Majelis Syariah,Ketua DPP, Ketua Fraksi, dan politikus senior PKS Soeripto.Ancaman yang sempat dikemukakan kader PKS merupakan pendapat pribadi.

“Wacana yang kemarin beredar bersifat pribadi, bukan resmi.Jadi tidak perlu kebakaran jenggot atau membakar jenggot orang,”tandasnya. Menanggapi hal itu,Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok menerangkan, pertemuan pihaknya dengan Majelis Syura PKS akhirnya disepakati menjalin koalisi. Ancaman mundur yang sempat terlontar dipastikan tidak akan ada lagi.

Mengenai cawapres,kata Mubarok, PKS melunak.PKS menyerahkan hal itu pada SBY.PKS hanya menyerahkanplatformkoalisi.“ Orangnya diserahkan ke Pak SBY. PKS tidak tawarkan Pak Hidayat. Konstruktif masukannya,”ungkapnya. Mubarok mengaskan bahwa keputusan PKS ada di Majelis Syuro. Karena itu, ancaman PKS yang diungkapkan orang DPP dianggapnya dinamika biasa saja.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan bahwa pihaknya dan PKS sudah menandatangani kesepakatan komunikasi untuk koalisi. Tidak ada lagi ancaman PKS untuk batal koalisi. Syarief mengatakan,pihaknya bisa memahami permintaan PKS agar nantinya tidak ada rangkap jabatan, baik wapres dan menteri. “Diharapkan memang begitu,”ujarnya.

Sementara itu, kriteria calon wakil presiden yang ditetapkan oleh Presiden SBY dinilai 100% dimiliki mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung.“Pak SBY dengan Bang Akbar bedabeda tipis sebetulnya, beliau seorang negarawan, santun, rendah hati, dan jujur,” kata salah satu anggota tim sembilan Partai Demokrat Ruhut Sitompul di Jakarta kemarin.

Untuk itu, pihaknya meminta Golkar menyediakan lebih dari satu nama. “Kalau kesannya seperti nodong,tolong berikan beberapa nama,”kata Ruhut. Menurut dia, Demokrat hampir dipastikan akan berkoalisi dengan Golkar yang sudah berpengalaman di dunia politik. “Golkar mempunyai banyak tokoh dan negarawan yang bagus untuk mendampingi SBY,”ujar Ruhut lagi. Sementara daftar nama kandidat pendamping SBY sudah mulai terisi.

Disebutkan, salah satu nama yang sudah masuk adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nama-nama tersebut kini sudah berada di tangan anggota tim sembilan Partai Demokrat. “Jumlahnya lebih dari 10, tapi kurang dari 20 orang,” ungkap Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Para kandidat ini selanjutnya akan segera diseleksi untuk diajukan kepada SBY agar bisa segera diumumkan kepada publik.

“Tidak harus dari Demokrat yang mendampingi SBY, bisa siapa saja yang berumur muda atau tua, tapi harus berjiwa muda,”tandasnya. (dian widiyanarko/ helmi firdaus/okezone

SBY still undecided over VP candidate

SBY still undecided over VP candidate
Erwida Maulia , The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 04/22/2009 12:35 PM | Headlines
The Golkar Party is flexing its muscles ahead of a key meeting to select a running mate for President Susilo Bambang Yudhoyono, or perhaps its own candidate for the presidential election on July 8.
Golkar chairman Jusuf Kalla hosted a meeting with party provincial chapter leaders and executives at his private residence in upmarket Menteng on Tuesday evening.
"We will continue talks and take a decision tomorrow *Wednesday*," Golkar deputy secretary-general Rully Chairul Azwar said.
Yudhoyono said he was looking forward to hearing the results of the Golkar meeting and insisted he had not picked a running mate.
"Rumors have been circulating that I have had a vice presidential candidate from Golkar or other parties. But, my answer is the same: I haven't talked at all about who will be my vice presidential candidate," Yudhoyono told a media conference at the State Palace.
Golkar has so far been split into rival camps with four alternatives: pushing for the Yudhoyono-Kalla ticket; for Yudhoyono's re-election with a running mate from Golkar other than Kalla; nominating Kalla as the presidential candidate or supporting a new coalition to fight Yudhoyono's Democratic Party.
The Golkar meeting came two days after Yudhoyono unveiled a number of criteria for his running mate, which observers and some Golkar leaders believe would dump Kalla out of the race.
An angry Golkar politician said the party would be prepared for the worst by quitting the coalition with the Democratic Party.
In an apparent move to contain the damage, Yudhoyono said on Tuesday he had met Kalla privately on Monday to maintain the coalition between the two parties both in the government and in the House.
The President, however, stopped short of referring to Kalla as his vice presidential candidate.
"Everything is still in process. Talks still continue. And to this extent Golkar and the Democratic Party have the same will to continue our alliance in coalition in the government and in the parliament, along with some other parties."
"My meeting with Pak JK *Kalla* was part of the exploration to build the coalition. We stop there."
Separately Golkar senior politicians Akbar Tandjung said he was ready to contest the election as Yudhoyono's running mate.
"If most people think that I am capable then they may do so," Akbar said at his home on Tuesday.
Akbar said that people might favor him as the vice president because of his past achievements.
"I have been involved with the party and politics since 1973. I was a legislator from 1977 to 1988 and under my leadership, Golkar managed to survive a grim, critical period which was filled with terrors and interventions," said Akbar, who led Golkar between 2000 and 2005 and the House between 1999 and 2004.
Akbar refused to rate his chance.
"My candidacy depends on political mechanisms and SBY. But if SBY decides to name me as his running mate, then I am ready," he said.
The Prosperous Justice Party (PKS) suggested Yudhoyono pick a non-partisan running mate or a professional to avoid conflict of interest.
"The PKS will not nominate any names to SBY. But if SBY's next running mate happens to hold a top position in any political party, then it is advisable for that person to step down from his position in the party," PKS faction chairman Mahfudz Siddiq said in Jakarta on Tuesday. (hdt)

PKS Perppu Capres Tunggal Prematur

PKS Perppu Capres Tunggal Prematur
22/04/2009 - 07:12
Abdullah Mubarok

Mahfudz Siddiq
INILAH.COM, Jakarta - Wacana diperlukannya sebuah perppu jika hanya ada satu capres yang maju, dianggap PKS terlalu prematur. Untuk itu, KPU harus mengatasi dengan cepat permasalahan itu agar pelaksanaan pilpres tidak mundur.
"Itu (perppu capres tunggal) prematur dan menunjukkan kekhawatiran (KPU) yang berlebihan," kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (22/4).
Dalam UU 42/2008 tidak diatur jika hanya ada satu calon pasangan presiden dan wakil presiden yang mendaftar ke KPU. Selain itu, di pasal 24 ayat 2 menyebutkan, jika salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap, sehingga jumlah pasangan calon kurang dari dua, KPU dapat menunda pelaksanaan pemilu paling lama 30 hari.
Namun, dalam UU tersebut tidak diatur mekanisme lanjutan jika sampai 30 hari tidak ada pasangan calon pengganti. Untuk itu, Mahfudz menyebut beberapa faktor yang memungkinkan hanya 1 pasangan capres maju. Antara lain, ada koalisi yang terlalu besar dan kuat sehingga tidak ada partai yang berpeluang untuk memenangkan pilpres. Kedua, ada kekecewaan banyak partai terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu.
Karena itu, lanjutnya, KPU harus merespon dengan tepat dan cepat segala protes serta kritik berbagai pihak. "KPU dan pemerintah harus menjelaskan duduk persoalan disertai solusinya. Ada untuk pemulihan kepercayaan," imbuhnya.
Mengenai adanya ancaman dari kandidat capres untuk tidak ikut pemilu, Mahfudz mengembalikan lagi kepada komitmen parpol tersebut. Sebab, setiap parpol memiliki tanggung jawab moral politik yang besar.
Apabila pemilu diundur dan gagal, tentu bisa menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Yakni, pembangunan tidak berjalan. "Ini yang dirugikan adalah rakyat sendiri," pungkasnya. [bar/nuz]

Hidayat : PKS Tidak Akan Pilih Independen

Hidayat PKS Tidak Akan Pilih Independen
Selasa, 21 April 2009 - 10:48 wib
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan mengambil keputusan untuk independen jika tidak ada partai yang cocok untuk koalisi. Namun arah koalisi PKS belum diputuskan.

"Secara prinsip saya, yakin akan ke arah koalisi. Apa yang pernah disampaikan Fahry Hamzah dan Mahfudz Siddiq ke media bukanlah ancaman atau mengancam. Tidak ada yang perlu kebakaran jenggot dan membakar jenggot," kata politisi asal PKS Hidayat Nurwahid kepada para wartawan di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (21/4/2009).

Namun kepastian arah koalisi PKS, akan dikeluarkan dalam Sidang Majelis Syuro pada 25-26 April mendatang. Hidayat mengungkapkan, dalam koalisi nanti, PKS akan sangat rasional dan bersikap realistis, tapi bukan berarti juga pragmatis demi berebut kekuasaan.

"Tapi tetap memfokuskan pada agenda besar apa yang kaan dikeluarkan dan tentunya program-program apa yang akan dilakukan, menghormati pihak-pihak lain tanpa mendapat paksaan," ungkapnya.

Saat ditanya siapa cawapres yang paling tepat untuk mendampingi calon presiden Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hidayat enggan berkomentar. Menurutnya, pilihan cawapres bagi SBY, diserahkan sepenuhnya dengan segala pertimbangan dari SBY sendiri.

Sementara mengenai wacana cawapres Hatta Rajasa, Hidayat juga enggan menanggapi.

"Karena Pak Hatta saja tidak mau berkomentar. Dia sendiri saja tidak pernah terpikirkan tentang itu," tukasnya. (hri)

Yudhoyono Juga Butuh Chemistry

Yudhoyono Juga Butuh Chemistry
PKS mengusulkan ide 'haramnya' rangkap jabatan bagi calon wakil presiden Yudhoyono.
Selasa, 21 April 2009, 12:42 WIB
Elin Yunita Kristanti, Suryanta Bakti Susila


Presiden Yudhoyono jumpa pers di pesawat (Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki)

VIVAnews - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menyebut lima syarat calon wakil presiden untuk mendampinginya. Namun, syarat itu bertambah setelah pertemuan Tim Lima Partai Keadilan Sejahtera dan Tim Sembilan Partai Demokrat.

Menurut Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, PKS mengusulkan ide 'haramnya' rangkap jabatan bagi calon wakil presiden pendamping Yudhoyono. Menurutnya, Demokrat ternyata menyambut baik gagasan tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Alie, tambah dia, menyatakan bahwa cawapres tidak lagi rangkap jabatan ketua umum.

Secara terpisah, Marzuki Ali tak menegaskan syarat tambahan itu. "Ya, intinya sudah jelas lima kriteria yang kemarin diusung, ditambah yang chemistry cocok. Jadi, syaratnya sesuai kriteria dan chemistry," kata di di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol, Selasa 21 April 2009.

Ditambahkan dia, rata-rata partai yang menjajaki koalisi menyampaikan usulan wakil presiden. Sejauh ini, tambah Marzuki, baru PKB yang sudah menyatakan diri berkoalisi dengan Demokrat. "Yang sudah fulgar itu PKB, konsisten berkoalisi dengan Demokrat. Kemudian dengan PKS secara normatif sudah ada gagasan," tambah dia.

PKS, lanjut dia, masih menunggu keputusan 99 dewan syuro. "DPP sudah ketemu, sudah ada kecocokan gagasan koalisi lima tahun ke depan," kata dia. Bagaimana dengan Golkar? Menurut Marzuki sikap Golkar menunggu hasl rapat pimpinan khusus nasional di Sulawesi Selatan.

Seperti diberitakan, pertemuan Tim Sembilan Demokrat dengan Tim Lima PKS itu sudah berlangsung Senin (20/4) sore di Hotel Nikko, di Jalan MH Thamrin, Jakarta.

Tim Sembilan Demokrat merupakan tim khusus untuk menyiapkan nama calon wakil presiden pendamping Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan Tim Lima PKS juga disiapkan untuk Pemilu Presiden.

Tim Lima PKS itu diketuai Presiden PKS, Tifatul Sembiring, dengan anggota anggota Ketua Majelis Pertimbangan Partai PKS Suharna Surapranata, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat, Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, dan Ketua Dewan Pakar PKS Soeripto.

Tim Sembilan Demokrat itu sendiri terdiri dari Ketua Umum, Hadi Utomo, Sekretaris Jenderal, Marzuki Alie, Wakil Sekretaris Jenderal, Syarif Hasan, Ketua Badan Pemenang Pemilu, Yahya Secawirya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan Ruhut Sitompul, serta Jero Wacik, dan Hayono Isman.
• VIVAnews

Demokrat PKS Tandatangani Kesepakatan Koalisi

Demokrat PKS Tandatangani Kesepakatan Koalisi
21 Apr 2009 13:11:59
Jakarta, (tvOne)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sempat mengancam untuk keluar dari koalisi dengan Demokrat jika Yudhoyono kembali menggandeng Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden. Tetapi, malam tadi PKS justru menandatangani kesepakatan bersama Demokrat untuk membangun komunikasi politik ke arah koalisi.

"Kami sudah menandatangani kesepakatan untuk membangun komunikasi menuju koalisi," ujar Ketua Fraksi Demokrat, Syarief Hasan, usai Rapat Paripurna di Gedung Dewan, Selasa, 21 April 2009.

Pertemuan itu diwakili Tim Lima PKS dan Tim Sembilan Demokrat di Hotel Nikko, Senin (20/4) malam. Dalam pertemuan itu kedua partai saling menyodorkan agenda politik dari masing-masing partai.

Sebelumya, Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, mengatakan bahwa gagasan PKS untuk meniadakan rangkap jabatan ketua umum partai dengan posisi wakil presiden, telah diakomodir Demokrat.

"Cawapres tidak akan lagi rangkap jabatan. Artinya, gagasan PKS secara substantif sangat dipertimbangkan Demokrat. Sementara mengenai siapa cawapresnya, terserah Yudhoyono," ujar Mahfudz.

Hal senada dipertegas Syarief yang mengakui bahwa Demokrat memang tidak ingin cawapres, termasuk menteri-menteri di kabinet, yang rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Menurut dia, hal itu penting agar efektivitas pemerintahan dapat maksimal, dan agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam kabinet dalam mengelola pemerintahan.

Mengenai kemugkinan cawapres yang akan diusung Yudhoyono, Syarief menyatakan bahwa semua tokoh punya potensi yang sama. "Menentukan cawapres tentu hak Yudhoyono. Yang penting partai sudah men-screening melalui kriteria cawapres," kata Syarief.

Syarief pun bersyukur karena banyak pihak kini terlihat mendekati YUdhoyono. Ia melihat hal itu sebagai pertanda bahwa Yudhoyono memang enteng jodoh.(VIVAnews)

PKS Usulkan SBY Tidak Memilih Cawapres Pimpinan Partai

PKS Usulkan SBY Tidak Memilih Cawapres Pimpinan Partai
Eramuslim Selasa, 21/04/2009 17:03 WIB
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan agar Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak memilih cawapres dan jajaran kabinet yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai, bahkan kalau bisa diambil dari orang non partai.
“PKS sudah menyampaikan ide kepada SBY dan sangat dipertimbangkan oleh SBY. Masalah cawapres dan para menteri kedepan tidak boleh ada konflik kepentingan dan tidak merangkap jabatan sebagai ketua umum parpol,”tegas Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (21/4).
Namun demikian Mahfudz menambahkan, PKS tidak dalam kapasitas menyodorkan nama kepada SBY. PKS akan tetap konsisten hanya memberikan ide pemikiran kepada Partai Demokrat dalam menciptakan koalisi kedepan. “Soal siapa orangnya itu urusan SBY, hanya SBY dan Tuhan yang tahu. PKS tidak dalam posisi menyodor-nyodorkan nama. PKS konsisten dalam kapasitas menyampaikan ide,”ungkapnya.
Mahfudz menyarankan jika memang ada ketua umum parpol yang tetap ingin masuk dalam pemerintahan, sebaiknya mundur dari jabatan di partai politik. “Yang penting jangan dari ketua umum partai. Kalau mau mereka harus mundur dari jabatan ketua umum partai,”tegasnya.
Sebelumnya, Anggota Majelis Pertimbangan PKS Hidayat Nur Wahid tidak mau berandai-andai mengenai siapa cawapres yang akan dipilih mendampingi SBY. Meski sebelumnya pun beredar wacana yang akan menggabungkan pasangan SBY-HNW
"Kita serahkan seluruhnya pada kebijakan Pak SBY. Untuk menentukan siapakah yang akan mendampingi beliau. Sekali lagi biarkan Pak SBY berfikir dengan jernih beristiqarah, dengan baik dan mendapat wacapres yang beliau inginkan untuk melaksanakan amanat rakyat melalui Pilpres," ujarnya. (nov)
Hidayat : PKS Membantah Ancaman Menarik Diri dari Demokrat
Selasa, 21/04/2009 16:55
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin memantapkan langkahnya untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat, meski keputusan resmi masih akan digodok dalam Musyawarah Majelis Syuro 25-26 April 2009.
"Kita belum tahu persis apa yang akan mereka suarakan tapi secara prinsip saya yakin sejalan yang tadi malam dibahas dalam pertemuan antara tim 5 dengan tim 9 arah pada koalisi lebih kuat," kata Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid kepada pers, di Gedung DPRRI, Jakarta, Selasa (21/4).
Seperti diketahui, kemarin (Senin, 20/4) tim lima PKS sudah melakukan komunikasi politik dengan tim sembilan Partai Demokrat. Dalam pertemuan itu hadir Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Pertimbangan Partai PKS Suharna Surapranata, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat, Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, dan Ketua Dewan Pakar PKS Soeripto. Tim tersebut tanpa adanya keikut sertaan sekjen PKS, Anis Matta.
Namun, menurut Hidayat, koalisi yang menjadi harapan partainya bukan koalisi kosong tanpa kontrak politik. Akan tetapi, mengarah pada komitmen program besar apa yang akan dibicarakan bersama antara pihak yang berkoalisi.
Ia pun membantah soal ancaman PKS menarik diri dari koalisi dengan Partai Demokrat, karena itu merupakan sikap pribadi yang belum menjadi keputusan Majelis Syuro.
"Yang pasti masalah koalisi adalah wewenang Majelis Syuro jadi beragam wacana yang ada diluar Majelis Syuro masih wacana pribadi belum bersifat resmi jadi tidak perlu kebakaran jengot atau membakar jenggot orang lain," ujarnya.
Hidayat pun menyakinkan, bahwa partainya tetap sebagai partai rasional yang akan berfikir realistis dan tidak menjadi pragmatis dalam menentukan teman koalisinya, bukan hanya sekedar berebut kekuasaan, akan tetapi melakukan koalisi yang berbasis pada program dan kontrak politik dengan agenda besar yang akan dilakukan. (nov)

PKS Cenderung Berkoalisi dengan Partai Demokrat

PKS Cenderung Berkoalisi dengan Partai Demokrat
Selasa, 21 April 2009 | 13:20 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, mengatakan partainya masih memiliki kecenderungan untuk tetap berkoalisi dengan Partai Demokrat. "Kami sedang merumuskan kontrak politik dengan Partai Demokrat," katanya di gedung MPR/DPR, Selasa (21/4).

Hal itu, kata dia, dilakukan dalam pertemuan Tim Lima PKS yang terdiri Ketua Majelis Syariah, Ketua Majelis Pertimbangan, Ketua Fraksi, Presiden PKS, dengan Tim Sembilan Partai Demokrat.

"Kami terus mengaduk-aduk kontrak politik dan pelaksanaan agenda," ujarnya. Mahfudz mengatakan dalam kontrak itu PKS berharap pemerintahan bisa efektif.

Menguatnya arah koalisi dengan Partai Demokrat, kata dia, setelah Partai Demokrat mulai menyepakati gagasan Partai Keadilan Sejahtera yang meminta calon wakil presiden yang terpilih harus melepaskan jabatan ketua umum partai. "Pak Marzuki pernah mengungkapkan hal itu, artinya gagasan PKS dipertimbangkan dengan baik," ujarnya.

Menurut dia, calon wakil presiden ke depan harus memiliki haluan politik, kerangka politik, dan tidak ada konflik kepentingan. "Bisa dipertimbangkan cawapres yang separtai dengan capres atau diambil dari nonpartai," ujarnya.

Ketika ditanya apakah lima syarat yang sampaikan Yudhoyono sesuai dengan calon PKS, Hidayat Nur Wahid, Mahfudz mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Yudhoyono. "PKS tidak akan menyorong-nyorongkan nama, kami serahkan ke SBY," katanya.

Jika PKS tidak mendapat jatah kursi calon wakil presiden, Mahfudz mengatakan PKS tidak akan independen. "Kami tetap koalisi. Koalisi PKS adalah kontrak politik, bukan kekuasaan," ujarnya.

Cawapres SBY Bukan Lagi Ketua Umum Partai

Cawapres SBY Bukan Lagi Ketua Umum Partai
Salah satu syarat cawapres Yudhoyono adalah bukan ketua umum partai politik.
Selasa, 21 April 2009, 11:09 WIB


VIVAnews - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyebut enam syarat calon wakil presiden untuk mendampinginya. Hasil pertemuan Tim Lima Partai Keadilan Sejahtera dan Tim Sembilan Partai Demokrat ternyata juga menyinggung syarat calon pendamping Yudhoyono.

"Kemarin, Pak Marzuki Alie (Sekretaris Jenderal Demokrat) menyatakan bahwa cawapres tidak lagi rangkap jabatan ketua umum," kata Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq di Gedung Dewan, Jakarta, Selasa, 21 April 2009.

Menurut Mahfudz, ide soal 'haramnya' rangkap jabatan bagi calon wakil presiden pendamping Yudhoyono itu datang dari PKS. Dan Demokrat ternyata menyambut baik gagasan PKS.

"Itu artinya, gagasan PKS yang tidak menginginkan rangkap jabatan sangat dipertimbangkan (Demokrat). Tidak ada masalah kalau PKS tidak jadi cawapres. Intinya, (koalisi) PKS pada agenda dan kontrak politik," ujar dia.

Seperti diberitakan, pertemuan Tim Sembilan Demokrat dengan Tim Lima PKS itu sudah berlangsung Senin (20/4) sore di Hotel Nikko, di Jalan MH Thamrin, Jakarta.

Tim Sembilan Demokrat merupakan tim khusus untuk menyiapkan nama calon wakil presiden pendamping Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan Tim Lima PKS juga disiapkan untuk Pemilu Presiden.

Tim Lima PKS itu diketuai Presiden PKS, Tifatul Sembiring, dengan anggota anggota Ketua Majelis Pertimbangan Partai PKS Suharna Surapranata, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat, Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, dan Ketua Dewan Pakar PKS Soeripto.

Tim Sembilan Demokrat itu sendiri terdiri dari Ketua Umum, Hadi Utomo, Sekretaris Jenderal, Marzuki Alie, Wakil Sekretaris Jenderal, Syarif Hasan, Ketua Badan Pemenang Pemilu, Yahya Secawirya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan Ruhut Sitompul, serta Jero Wacik, dan Hayono Isman.
• VIVAnews

PKS Demokrat Belum Sepakati Apa pun

PKS Demokrat Belum Sepakati Apa pun
Selasa, 21 April 2009 13:30 WIB

JAKARTA--MI: Kepala Badan Humas DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri menegaskan, pertemuan Tim 5 PKS dengan Tim 9 Partai Demokrat di Hotel Nikko Jakarta, Senin (20/4) petang, belum menghasilkan kesepakatan apa pun.

"Pertemuan Tim 5 PKS yang dipimpin Presiden PKS Tifatul Sembiring dengan Tim 9 Partai Demokrat kemarin (20/4), belum menghasilkan deal-deal(kesepakatan, red) apa pun, belum ada penandatanganan kontrak politik. Masing-masing tim menyampaikan proposal tentang visi misi koalisi yang akan dibentuk," katanya di Jakarta, Selasa (21/4).

Menurut Ahmad Mabruri, saat ini kedua pihak sedang mempelajari proposal masing-masing pihak untuk kemudian dibawa ke pertemuan tingkat tinggi masing-masing partai.

Tim 5 PKS itu terdiri atas Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq, Ketua Dewan Syariah PKS Surachman Hidayat, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Suharna Surapranata dan anggota Fraksi PKS DPR Suripto.

Mabruri mengatakan, Tim 5 PKS akan menindaklanjuti hasil pembicaraan dengan Tim 9 Partai Demokrat dalam dua-tiga hari ke depan, dan hasilnya akan dibawa ke Musyawarah Majelis Syuro PKS yang akan berlangsung di Hotel Sahid Jakarta, 25-26 April.

Ia menegaskan, Musyawarah Majelis Syuro akan memutuskan dengan siapa PKS akan berkoalisi serta membahas masalah pasangan capres dan cawapres yang akan didukung PKS.

"Dulu Majelis Syuro pernah memutuskan delapan calon pemimpin bangsa dari kader PKS. Majelis Syuro akan memutuskan apakah nanti akan mengerucut menjadi satu orang atau tidak," katanya.

Namun, lanjut Mabruri, pada prinsipnya PKS menunggu kalau Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau DPP Partai Demokrat meminta nama calon wakil presiden dari PKS, maka PKS akan mengajukan satu nama cawapres.

"Tetapi kalau tidak diminta oleh Pak SBY, tentu kita tidak akan mengajukan nama cawapres," katanya.

Mengenai munculnya sejumlah pendapat berbeda di kalangan kader maupun pengurus DPP PKS, Ahmad Mabruri mengakui hal itu sebagai sebuah wacana yang berkembang di internal partai, namun itu bukan keputusan partai.

"Semua pendapat dan wacana itu akan gugur dengan sendirinya ketika Majelis Syuro menentukan lain, karena keputusan mengenai masalah-masalah strategis partai menjadi kewenangan Majelis Syuro yang beranggotakan 99 orang dari 33 provinsi, bukan kewenangan DPP," tegasnya.

Sejumlah wacana yang berkembang di kalangan kader dan pengurus PKS itu antara lain PKS akan menarik diri dari koalisi dengan Demokrat jika mencalonkan Jusuf Kalla sebagai cawapres, PKS siap mengambil sikap sebagai oposisi independen, dan sejumlah wacana lain.

"Kalau melihat masa kampanye lalu, sebagian besar suara kader dari daerah menginginkan PKS berkoalisi dengan Partai Demokrat, walaupun ada juga sebagian kecil lain yang minta agar PKS berkoalisi dengan Megawati/PDIP atau Prabowo Subianto/Partai Gerindra. Pemikiran-pemikiran ini juga akan disampaikan dalam Musyawarah Majelis Syuro," katanya. (Ant/OL-01)

SBY Sebaiknya Ambil Wakil dari Non-Partai

SBY Sebaiknya Ambil Wakil dari Non-Partai
Selasa, 21 April 2009 13:49 WIB

JAKARTA--MI: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, partainya menyarankan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak memilih calon wakil presiden dari kalangan tokoh partai untuk mendampingnya pada Pilpres 2009.

"PKS sudah menyampaikan ide itu kepada SBY dan sangat dipertimbangkan oleh SBY," kata Mahfudz Siddiq kepada pers di sela Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (21/4).

Menurut Mahfudz, wakil presiden dan para menteri yang menjadi anggota kabinet mendatang tidak boleh lagi merangkap jabatan di partai politik agar mereka terlepas dari berbagai konflik kepentingan.

Dia mengatakan, para kandidat yang bakal mendampingi SBY haruslah figur yang bersih dari kepentingan partai atau bahkan jika memungkinkan diambil dari orang non partai.

Menurut dia, PKS tidak dalam kapasitas menyodorkan nama kepada SBY. PKS akan tetap konsisten hanya memberikan ide atau pemikirannya kepada Partai Demokrat demi terciptanya koalisi yang kuat dan stabil pada masa-masa mendatang.

"Soal siapa orangnya, itu urusan SBY. Hhanya SBY dan Tuhan yang tahu. PKS tidak dalam posisi menyodor-nyodorkan nama. PKS konsisten dalam kapasitas menyampaikan ide saja," ungkapnya.

Mengenai kemungkinan masih adanya ketua umum partai politik yang tetap menginginkan masuk dalam pemerintahan mendatang, Mahfudz berpendapat, mereka itu sebaiknya mundur dari posisinya di partai.

"Yang penting jangan dari ketua umum partai. Kalau mau, mereka harus mundur dari jabatan ketua umum partai," ujarnya. (Ant/OL-02)

PKS Rumuskan Agenda ke SBY

PKS Rumuskan Agenda ke SBY

JAKARTA -- Aroma menyatunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke dalam koalisi bersama Partai Demokrat semakin menyengat. Saat ini, partai pimpinan Tifatul Sembiring tersebut sedang merumuskan ide-ide agenda politik yang bakal disodorkan ke hadapan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Rumusan gagasan dan redaksional agenda politik koalisi tersebut digodok oleh Tim Lima," ujar Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, kepada Republika di Jakarta, Sabtu (18/4).

Selain dirinya, tambah Mahfudz, empat orang lain yang tergabung dalam Tim Lima adalah Presiden PKS, Tifatul Sembiring; Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Suharna Surapranata; Ketua Dewan Syariah PKS, Surachman Hidayat; dan anggota Fraksi PKS di DPR, Soeripto.

Mahfudz berharap, agenda politik yang diajukan PKS bisa menjadi dasar pijakan untuk perjalanan koalisi pada pemerintahan 2009-2014. "PKS tak ingin koalisi lima tahun ke depan hanya koalisi elite yang tidak berhasil mewujudkan penguatan terhadap sistem presidensial yang dianut negara," kata Mahfudz.

Karena itu, lanjut Mahfudz, agenda politik PKS berkutat pada aspek-aspek penguatan kekuasaan presiden dalam menjalani pemerintahan. PKS menginginkan sosok presiden yang mampu menjalankan kekuasaannya sebagai penguasa tertinggi negara tanpa diliputi kekhawatiran kepentingan politik para pembantunya, baik para menteri di kabinet maupun wapres.

Ihwal telah adanya kesepakatan di kalangan petinggi Partai Golkar yang memutuskan hanya mengajukan cawapres, Mahfudz mengatakan, PKS tak ingin ikut campur ke dalam urusan internal partai pohon beringin tersebut. "Itu berarti kan Golkar ingin melamarkan cawapres buat SBY. Terserah SBY mau atau tidak," katanya.

Untuk saat ini, menurut Mahfudz, PKS tidak dalam posisi menawarkan cawapres. "Kami menyuguhkan dulu ide penguatan sistem presidensial," sambung Mahfudz.

Apabila koalisi ke depan mampu memberikan jaminan terciptanya sistem presidensial yang benar, lanjut Mahfudz, PKS tidak memedulikan apakah cawapres SBY berasal dari kalangan nonpartai atau bahkan dari kalangan internal Partai Demokrat.

PKS juga kurang sependapat dengan pembentukan koalisi yang didasari hitung-hitungan jumlah perwakilan kursi partai di DPR. Menurut PKS, bila mencermati perilaku politik anggota dewan di parlemen, presiden sesungguhnya tidak perlu jika hanya mendapat dukungan kekuatan politik yang bukan mayoritas di DPR. ade

Mahfudz Siddiq: Wapres Terbaik SBY dari Nonpartai atau Internal PD

Kamis, 16/04/2009 01:37 WIB

Mahfudz Siddiq: Wapres Terbaik SBY dari Nonpartai atau Internal PD
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu


Jakarta - Wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebaiknya dari kalangan nonpartai atau internal Partai Demokrat (PD). Hal itu dianggap lebih baik karena tidak ada tarik menarik kekuasaan.

Pendapat tersebut diungkapkan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq di Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hotel Borobudur, Jl Pejambon, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2009) malam.

"Menurut PKS Wapres terbaik untuk SBY berasal dari nonpartai. Ketika Pak SBY merekut calon nonpartai, dia lebih leluasa sebagai presiden," ujar Mahfudz.

Wapres nonpartai ini, menurut Mahfudz membuat pemerintahan berjalan sehat. Karena tidak terjadi tarik menarik kekuasaan seperti pemerintahan saat ini.

"Tidak tarik menarik kekuasaan. Pemerintah sekarang abnormal, ketika wapres berasal dari partai besar," imbuhnya.

PKS menurutnya belum menentukan koalisi. Koalisi akan ditentukan setelah Rapat Pimpinan Nasional yang diadakan pada 25 April 2009 nanti.

"Ide kami sekarang, SBY dengan calon nonpartai. Atau dari PD sendiri. Dua minggu ini, paprol akan saling menjajaki. Situasi politik mulai memanas. PKS akan berkoalisi, nanti setelah Rapimnas," jelasnya.

Apakah PKS masih ingin mengusung SBY-Hidayat?

"Arus bawah PKS menginginkan koalisi dengan SBY. Namun tergantung kontrak politiknya. SBY-HNW, kalau dihitung politik sudah tidak mungkin. SBY orang jawa, Hidayat orang jawa. Jawa-Jawa kan sudah tidak masuk. Realitas politik di Indonesioa, sentiman jawa-luar jawa sangat besar. Tidak bisa diabaikan," jelas dia.
( nwk / nwk )

PKS: SBY Harus Pilih Cawapres dari Nonpartai

PKS: SBY Harus Pilih Cawapres dari Nonpartai

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq menyarankan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memilih calon wakil presidennya dari kalangan nonpartai. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat sistim presidensial, sehingga kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efisien.

"Ide dasar, kalau sistim presidensial sebaiknya (cawapres) yang berasal dari nonpartai. Karena lebih strategis, di mana cawapres yang akan mendampingi akan membuat gerakan yang lebih leluasa buat SBY sendiri. Fungsi cawapres sebagai pembantu sekaligus tidak membuat SBY khawatir," ujar Mahfud kepada wartawan di Pusat Tabulasi Nasional KPU, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (15/04/2009) malam.

Meskipun arus bawah PKS menginginkan adanya lanjutan koalisi dengan partai Demokrat, tetapi semuanya itu masih tergantung pada kontrak politik yang akan diraih antara PKS dengan SBY yaitu untuk mengulang serta menata kinerja DPR. PKS menilai SBY akan membentuk kabinet yang sebagian besar dipimpin oleh orang yang memiliki integritas dan profesionalisme.

"Saat ini kami masih fokus dengan pengawalan hasil rekapitulasi suara di PPK yang akan menentukan seberapa besar terjadinya tingkat manipulasi yang terindikasi terjadinya kecurangan menguat. Jadi PKS belum terlalu mempersoalkan masalah akan koalisi dengan SBY, fokusnya pada syarat 20 persen suara di legislatif, baru setelah itu dibentuk Rapim Majelis Syuro tanggal 25 April mendatang," katanya.

Sementara itu saat ditanya tanggapan PKS terkait banyaknya sejumlah tokoh elit politik yang melakukan pertemuan untuk berkoalisi, Mahfudz memiliki pandangan pertemuan tersebut hanya sekedar komunikasi politik yang dinamis, yang biasa terjadi di dalam sebuah politik.

"Sampai dua minggu proses komunikasi politik dinamis, yang dibicarakan masalah teknis pemilu yang carut marut dan keprihatinan kejanggalan Pemilu 2009 dan tidak ada satu kecenderungan terjadinya koalisi oleh suatu parpol," tegasnya.

http://news.id.msn.com/elections/okezone/article.aspx?cp-documentid=3172579

PKS Says Golkar Disturbing Government Solidity

PKS Says Golkar Disturbing Government Solidity
Tuesday, 14 April, 2009 | 14:24 WIB

TEMPO Interactive, Jakarta: The Prosperous Justice Party (PKS) has stated that it will not have a coalition with the Democrat Party if President Susilo Bambang Yudhoyono chooses to have Jusuf Kalla back as the candidate for vice president.

“PKS does not want Golkar in the coalition,” said PKS's head of board of directors, Mahfudz Siddiq, told Tempo, on Tuesday (14/04).

Mahfudz went on to say that PKS wants to have a compact government.

He said he considered Golkar (by proposing Jusuf Kalla) would create a government that was not in harmony.

“Golkar disturbs solidity,” he said.

Mahfudz suggested Susilo Bambang Yudhoyono to choose a figure from a non-political party as the candidate for vice president.

“He can also choose a candidate from the Democrat party,” he said

Mahfudz added that Golkar can be in the coalition as long as they do not propose anyone as candidate for vice president but only positions in the cabinet.

“If Yudhoyono insists to have Jusuf Kalla or place anyone from Golkar as vice president, PKS may not continue the coalition,” Mahfudz said.

Muka Baru Dominasi Caleg DPR Jabar

Muka Baru Dominasi Caleg DPR Jabar

JAKARTA, (PR).-
Sejumlah wajah baru akan mendominasi 91 orang wakil Jawa Barat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2014. Hal itu berdasarkan penghitungan suara masuk dari daerah-daerah yang sudah mencapai sekitar 85 persen. Sementara, suara tabulasi nasional belum banyak beranjak, hingga Selasa (14/4) baru masuk 6.086.626 suara nasional dan 1.025.135 suara Jabar.

Calon anggota DPR RI dari Jabar yang lolos di antaranya dari daerah pemilihan (dapil) 1 Jabar yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi dengan jatah 7 kursi, diperkirakan akan diraih Partai Demokrat (3 kursi) dengan caleg Agung Budi Santoso, Daday Hudaya, dan Yetti Heryati. Sementara Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan masing-masing meraih satu kursi dengan caleg Suharna Surapranata, Popong Otje Djundjunan, dan Setia Permana. Satu kursi sisanya diperebutkan berdasarkan tahap ketiga penetapan kursi.

Di dapil 2 yang meliputi Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat dengan jatah 10 kursi, direbut Partai Demokrat 3 kursi atas nama caleg Adjeng Ratna Suminar, Roestanto Wahidi, dan Boedi Hendrarto. PDI Perjuangan diperkirakan meraih 2 kursi atas nama artis Rieke Diah Pitaloka dan Taufik Kiemas. Partai Golkar menempatkan Agus Gumiwang Kartasasmita dan PKS diwakili Ma`mur Hasanuddin. Tiga kursi sisa diperebutkan berdasarkan tahap ketiga penetapan kursi.

Di dapil 5 yang meliputi Kab. Bogor, Partai Golkar berhasil menempatkan H. Abdullah Muchamad Ruslan yang kini Ketua DPRD Jabar. Sementara Partai Demokrat diwakili Max Sopacua dan Anton Sukartono Suratto, PDIP ditempati Helmi Fauzy, PKS oleh Tb. Soemandjaja, Partai Persatuan Pembangunan oleh Achmad Farial, dan Gerindra diwakili Widjono Harjanto. Dua kursi sisa masih diperebutkan.

Di dapil 6 yang meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok dengan jatah 6 kursi diraih Partai Demokrat atas nama Harry Witjaksono dan Parlindungan Hutabarat, PKS diwakili Mahfudz Abdurrahman, Partai Golkar oleh Zulkarnaen Djabar, PDIP oleh Sukur H. Nababan, dan satu kursi sisa diperebutkan.

Dapil 7 yang meliputi Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bekasi dengan jatah 10 kursi diraih Partai Demokrat 2 kursi atas nama Saan Mustopa dan Hari Kartana. Partai Golkar diwakili artis Nurul Arifin dan Ade Komarudin yang kini anggota DPR RI. PDIP juga 2 kursi atas nama Basar Simanjuntak dan Rahdi Zakaria. PKS atas nama Arifinto dan Gerindra diwakili Putih Sari. Dua kursi sisa masih diperebutkan.

Di dapil 8 yang meliputi Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kota Cirebon dengan jatah 9 kursi diraih Partai Golkar 2 kursi atas nama Enggartiasto Lukita dan penyanyi Tetty Kadi Bawono, Partai Demokrat 2 kursi atas nama pelawak Nurul Qomar dan E. Herman Khaeron. Demikian juga PDIP diraih Yoseph Umar Hadi dan Sidarto Danusubroto, dan PKS diwakili Mahfudz Siddiq. Dua kursi sisa masih diperebutkan.

Di dapil 9 yang meliputi Kab. Majalengka, Kab. Sumedang, Kab. Subang dengan jatah 8 kursi direbut PDIP 2 kursi atas nama Maruarar Sirait dan Tb. Hasanuddin, Partai Demokrat oleh Yusyus Kuswandana, Partai Golkar diwakili Eldie Suwandie, PAN atas nama artis Primus Yustisio, PKS diwaili Nurhasan Zaidi, dan 2 kursi sisa diperebutkan.

Relatif berat

Caleg DPR RI dapil 1 Jabar dari Golkar, Happy Bone Zulkarnaen, mengakui pertarungan di dapil Jabar I (yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu relatif berat. Alokasi kursi untuk Dapil Jabar I adalah tujuh kursi.

Happy mengakui suara Golkar dan partai-partai lainnya di dapil 1 Jabar tergerus sekitar 40 persen oleh Partai Demokrat. Padahal, tahun 2004 Golkar pun hanya mampu meraih satu kursi.

"Kita dengan tergerusnya suara Golkar, kami harus berjuang keras untuk mempertahankan itu. Kami masih memiliki peluang untuk bisa meraih satu kursi di dapil 1 Jabar, siapa pun yang jadi, kita berdoa Golkar masih bisa eksis di dapil 1," kata anggota Komisi I DPR RI periode 2004-2009 ini .

Selain karena faktor figur Susilo Bambang Yudhoyono, Happy menilai, kemenangan Demokrat di berbagai dapil di Jabar itu karena mereka fokus pada sosialisasi pencontrengan pada nama partai. Sedangkan Golkar bertarung sesama caleg, dengan pencontrengan nama calegnya. "Ini berakibat pada terkurasnya sumber daya kita," katanya.

Sementara itu, Sekjen Partai Hanura Yus Usman Sumanegara yang menjadi caleg DPR RI di dapil 5 Jabar (Kab. Bogor) mengakui faktor program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah merusak sosialisasi dan kampanye parpol yang telah dibangun sekian lama. Ia menilai program BLT yang dikucurkan berdekatan dengan waktu pemilu menguntungkan salah satu parpol tertentu.

"Kami sebagai parpol baru memang menargetkan satu dapil satu caleg yang lolos. Hingga saat ini, kami masih optimistis bisa meloloskan salah satu caleg," ujarnya.

Dari perhitungan Yus, caleg bisa langsung melenggang ke Senayan melalui dapil 5 Jabar jika mampu meraup minimal 150.000 suara. Alokasi kursi dapil 5 adalah sembilan kursi.

"Saat ini, caleg Hanura ada di urutan tujuh. Kami optimistis bisa meraih satu kursi," kata Yus yang menjadi caleg nomor urut pertama parpol Hanura di dapil 5 Jabar tersebut. (A-78/A-130/A-160)***

PKS Nilai Partai Golkar Ganggu Soliditas

PKS Nilai Partai Golkar Ganggu Soliditas

Selasa, 14 April 2009 | 09:40 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengancam tak akan berkaolisi dengan Partai Demokrat jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggandeng kembali Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. "PKS ingin koalisi tanpa Golkar," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Mahfudz Siddiq saat dihubungi Tempo, Selasa (14/04).

Mahfudz mengatakan, PKS ingin pemerintahan yang terbentuk nanti kompak. Masuknya Golkar dengan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden dinilai akan membuat pemerintahan tak harmonis. Ia mencontohkan buruknya koalisi yang terjalin sebelumnya. "Golkar mengganggu soliditas," Jelasnya.

Karenanya, PKS, kata Mahfudz, mengusulkan agar Susilo Bambang Yudhoyono menggaet figur non-partai untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Figur non-partai dinilai akan mengukuhkan sistem presidensial. Opsi lain, kata Mahfudz, "Wakil presiden dapat dari Partai Demokrat".

Golkar, Mahfudz melanjutkan, tetap dapat ikut berkoalisi dengan syarat tak boleh mendapat kursi wakil presiden. Mereka hanya dibolehkan mendapat jatah kursi kabinet. Jika Yudhoyono tetap menggandeng Jusuf Kalla atau menempatkan kader Golkar di kursi wakil presiden, kata Mahfudz, "Kami akan mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan koalisi".

PKS tak Pernah Ikrarkan SBY Capres

PKS tak Pernah Ikrarkan SBY Capres
By Republika Newsroom
Kamis, 02 April 2009 pukul 10:54:00

JAKARTA—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak pernah mengikrarkan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai calon presiden yang akan diusung partai dalam Pipres 2009.

“PKS nggak pernah menyebut capresnya adalah SBY, PKS sudah punya calon sendiri yang sudah diputuskan Majelis Syuro,” ujar Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS, Mahfudz Siddiq, melalui sambungan telepon kepada Republika, Kamis (2/4).

Para calon pemimpin nasional yang dipersiapkan PKS, lanjut Mahfudz, bakal dimajukan partai untuk pertarungan memperebutkan kursi presiden dan wakil presiden, manakala perolehan suara PKS dalam Pemilu Legislatif 9 April nanti menembus angka 20 persen.

“Sampai sekarang kita masih memperjuangkan meraih 20 persen suara itu.”

Menyangkut adanya pernyataan para petinggi partai yang menyebutkan kecenderungan PKS lebih besar berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mengusung SBY dalam pilpres, Mahfudz menjelaskan, hal itu hanyalah kemungkinan lain apabila PKS tak meraih 20 persen suara.

Pilihan terhadap PD dan SBY, haruslah disertai prasyarat PKS tak bisa mendapatkan 20 persen kursi di DPR. “Kemungkinan itu apabila untuk mengusung capres-cawapres PKS harus berkoalisi, maka preferensi kader berdasarkan survei internal cenderung ke Demokrat dan SBY,” papar Mahfudz.

Kecuali pertimbangan keputusan Majelis Syuro, kata Mahfudz, PKS menyadari partainya tidak berhak mengikrarkan SBY sebagai capres lantaran PKS bukanlah PD yang bisa dibilang sebagai pemilik sah Sang Presiden tersebut.

Menurut Mahfudz, para kader dan konstituen PKS saat ini lebih memfokuskan diri dalam upaya memenangkan Pemilu Legislatif daripada membincang masalah koalisi dan capres/cawapres. Berdasarkan pemetaan suara yang telah dilakukan PKS terhadap seluruh daerah pemilihan, dukungan suara terhadap PKS di tingkat nasional berkisar antara 10 persen sampai 11 persen.

“Nanti setelah tanggal 5 April, akan kita lakukan pemetaan internal lagi untuk mengetahui sejauh mana impact kampanye terbuka yang saat ini dilakukan,” tandas Mahfudz.ade/taq

Hidayat Goyang Warung Pojok di Indramayu

Hidayat Goyang 'Warung Pojok' di Indramayu
Irwan Nugroho - detikPemilu


Foto Terkait
gb
Kader PKS Elu-elukan Hidayat
Jakarta - Kampanye PKS di Indramayu berlangsung meriah. Selain diisi orasi politisi nasional, seniman lokal juga turut tampil. Membawakan lagu tarling berjudul 'Warung Pojok', Abdul Azid membius massa PKS.

Pantauan detikcom, Minggu (29/3/2009) di GOR Singalodra, Indramayu, Abdul Azid yang memakai ikat kepala khas Sunda, dan memakai kemeja coklat lengan pendek, didaulat tampil setelah orasi politik.

Lagu 'Warung Pojok' bernada keroncong dangdut yang dinyanyikan pria sepuh yang dikenal luas publik Jawa Barat ini segera saja membuat massa bergoyang. Tidak terkecuali Anggota Dewan Syuro PKS Hidayat Nurwahid dan Ketua FPKS DPR Mahfudz Sidik.

Acara, kampanye dimulai sekitar pukul 13.00 WIB, ribuan pendukung PKS hadir dari berbagai wilayah di Indramayu dan Cirebon. Mereka umumnya menggunakan truk dan motor.

Dalam orasinya, Hidayat mengajak masyarakat agar memilih caleg yang berkualitas, agar dihasilkan lembaga legislatif yang lebih baik.

"Karena DPR yang baik akan mampu menghadirkan pemerintahan yang bersih termasuk pemerintahan yang mampu mengelola sumber daya secara maksimal," jelas Hidayat.

Dia pun sempat menyinggung soal kilang minyak Balongan yang berada di Indramayu. "Di Indramayu ada minyak Balongan, ada laut, tapi apakah sudah dinikmati masyarakat atau belum?" tanya Hidayat.

"Belum..." jawab pendukung PKS serempak.

Kampanye juga dihadiri berbagai macam komunitas pedagang asal Indramayu, yang berwirausaha di Jakarta. Mereka ikut naik ke panggung, dan mengaku pulang dalam rangka memenangkan PKS.

"Ini sangat luar biasa. Mereka pedagang sekoteng, tahu gejrot, gorengan dan lainnya pulang kampung untuk memenangkan PKS. Harusnya yang di Indramayu dan Cirebon lebih bersemangat lagi," terang Hidayat.

Namun yang cukup menarik yakni pengumuman mengenai pelarangan mengikutsertakan anak dalam kampanye. Walau sudah dipasang spanduk besar di sudut ruangan dan di panggung, tetapi tetap saja banyak orang tua yang membawa anak mereka mengikuti orasi politik.

2 Cara Mengalahkan PKS Ala Hidayat Nurwahid
Irwan Nugroho - detikPemilu


Jakarta - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid membuka
rahasia bagaimana supaya parpol lain dapat mengalahkan PKS. Parpol lain harus bisa lebih bersih dan lebih peduli kepada rakyat.

"Kalau ingin mengalahkan PKS, harus lebih bersih dan lebih peduli," kata
Hidayat saat bertemu dengan puluhan tokoh masyarakat Indramayu di Hotel Wiwi Perkasa 2, Indramayu, Jawa Barat, Minggu ( 29/3/2009).

Hidayat kembali menandaskan hingga sejauh ini, tidak ada politisi PKS yang
tersandung kasus korupsi. Pun demikian, kepedulian PKS terhadap penanggulangan bencana sudah terbuktikan. PKS memberikan bantuan terhadap korban dengan setulus hati.

"Tapi apa yang terjadi, mereka bukannya lebih bersih dan peduli. Yang
dilakukan adalah memfitnah. Fitnah tidak sesuai dengan aqidah ahlul sunnah
wal jamaah. Di manapun tidak boleh. Rosullullah terhadap musuhnya pun tidak
pernah memfitnah," jelasnya.

Karena itu, Hidayat mengajak seluruh parpol dan para politikus di negeri ini untuk berpolitik dengan akhlak yang baik. Jangan dengan melemparkan tuduhan tidak benar atau furqah, memecah belah umat.

"Berpolitik silakan, berkompromi silakan, tapi jangan dengan memfitnah,"
pungkas Hidayat yang juga Ketua MPR ini.

PKS: Tak Penting Bos Parpol ke Gintung

PKS: Tak Penting Bos Parpol ke Gintung
Raden Trimutia Hatta


INILAH.COM, Jakarta - Sebagai parpol yang dikenal peduli, PKS tak mau ketinggalan memberikan bantuan kepada korban musibah tanggul jebol di Situ Gintung. PKS tengah melakukan penggalangan dana dari kader dan simpatisan PKS untuk disumbangkan kepada masyarakat sekitar Situ Gintung.

"Sampai sekarang kita terus menggalang dana dari simpatisan dan kader berupa sembako, pakaian layak pakai dan obat-obatan," ujar Ketua Fraksi PKS DPR RI Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (28/3).

Mahfud menyatakan, PKS sudah sejak hari pertama turun ke tempat musibah untuk memberikan bantuan berupa pencarian korban-korban. "Kita juga sudah membuat dapur umum. Kalau dari DPP kita serahkan penanganannya ke DPW Banten dan Tenggerang," katanya.

Terkait berdatangannya petinggi-petinggi parpol mengunjungi masyarakat korban tanggul jebol itu, PKS menilai seharusnya tidak perlu dilakukan. "Karena yang dibutuhkan masyarakat disana itu adalah bantuan langsung bukan tinjauan-tinjauan dari petinggi parpol. Enggak penting itu," ungkapnya.

Mahfudz menyatakan, dengan adanya kejadian tanggul jebol yang telah merenggut puluhan nyawa itu sebaiknya pemerintah segera melakukan antisipasi terhadap tanggul-tanggul yang sama agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kita tahu di sejumlah daerah ada situ sejenis yang juga sudah tua, dalam musim hujan yang masih berlangsung ini harus ada pengecekan ulang agar tidak terjadi hal serupa," pungkasnya. [mut/ana]

Minyak Balongan Belum juga Dinikmati Rakyat Indramayu

Minyak Balongan Belum juga Dinikmati Rakyat Indramayu
[Nusantara]

HM Hidayat Nurwahid:
Minyak Balongan Belum juga Dinikmati Rakyat Indramayu

Indramayu, Pelita
Di tahun 2004 yang lalu, saya pernah menjadi juru kampanye di Indramayu, namun sekarang jumlahnya berlipat-lipat. Ini tandanya menyadari betul mereka pada era baru bukan orde baru yang tak mau represif, demikian antara laini pidato politik tunggal Hidayat Nur Wahid sebagai anggota Majelis Syuro PKS dan Ketua MPR RI saat kampanye umum di halaman Timur GOR Singalodra Kab Indramayu, Minggu, (29/3).
Total massa sekitar 20.000 an dari Kab Cirebon, Kodya Cirebon, dan Indramayu datang, orasi dimulai pukul 13.30 WIB, sebelumnya dilaksanakan shalat Dhuhur berjamaah di Masjid Agung Kab Indramayu.
Lebih lanjut Hidayat didampingi H Anwar Yasin dan H Mahfudz Siddiq, mengatakan, PKS menyambut baik adanya netralitas TNI dan Polri yang tidak terlibat politik. Daftar Pemilih Tetap (DPT) diminta pula untuk segera diperbaiki demi menjaga Pemilu yang bermartabat. Saatnya birokrasi betul-betul netral. Memang birokrat ada hak untuk memilih, namun tidak boleh represif, tambahnya.
PKS menghendaki Pemilu 2009 lebih bagus dari 2004 sehingga legislatif mampu mengawasi pemerintah untuk bersih dari korupsi. Hidayat menanyakan juga tentang Indramayu yang mempunyai minyak dari Balongan, namun belum juga dinikmati masyarakat Indramayu.
Hidayat berulang-ulang memuji PKS, seperti kebanggaan tidak adanya kader PKS yang ditangkap KPK, basis rekrutnya akhlakul karimah, partai dakwah dan bukan partai Wahabi. Ia menantang untuk siapapun yang mengalahkan PKS, harus lebih bagus dari PKS.
Di tempat terpisah, Hidayat mantan presiden PKS sebelum ke Tifatul Sembiring ini dalam keterangan pers-nya mengatakan, belum adanya koalisi presiden sebelum melihat hasil Pemilu legislatif.
Koalisi yang ada adalah sukses Pemilu, ujarnya. Ia tidak berani terus terang ketika didesak kesiapannya menjadi kandidat presiden, Saya sudah mantap presiden PKS, hardiknya sambil meninggalkan arena kampanye. (khal/ck-1

PKS Menang, Uang Negara Aman?

30/03/2009 - 06:13
PKS Menang, Uang Negara Aman?

Di tengah sengatan terik matahari, ribuan kader dan simpatisan PKS Kota Batam tidak bergeser mengikuti serangkaian acara kampanye perdana yang dipusatkan di Lapangan Parkir Temenggung Abdul Jamal pada Kamis (26/3).

Suara takbir ‘Allahu Akbar’ dijadikan kata sambutan untuk konvoi massa tiap Kecamatan yang memasuki lokasi acara secara bergelombang. Massa kemudian dibakar semangatnya oleh lantunan grup Nasyid Izzatul Islam bersama para orator yang mengambil tema tentang reformasi dewan, korupsi dan trafficking.

Dalam orasinya, Mahfudz Siddiq mengatakan walaupun baru 45 anggota dewan dari PKS di parlemen pusat, namun Fraksi PKS merupakan penyetor uang gratifikasi terbesar. “PKS mengembalikan uang gratifikasi sebesar Rp1,9 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”, terang Mahfudz yang disambut pekikan takbir massa.

Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menerangkan, jika dengan 45 wakil rakyat saja mampu mengembalikan uang gratifikasi terbesar, maka Insya Allah jika anggota parlemen PKS berjumlah 20 persen maka pasti akan lebih banyak lagi uang negara yang diselamatkan dan disalurkan sesuai keperuntakannya.

“Maka jangan salah pilih. Jika ingin negara aman dari korupsi, PKS adalah pilihan yang sudah terbukti”, seru Ketua Tim Operasi Tim Pemenangan Pemilu Nasional ini.

Senada dengan Mahfudz, Shohibul Iman pun menyoroti bobroknya moralitas anggota dewan. Capres PKS ini mengatakan target nasional PKS untuk 2009 adalah 20 persen, untuk itu jika ingin mewujudkan parlemen yang berkualitas, maka jangan ragu untuk memilih PKS nomor delapan, ujarnya.

Dalam orasinya, Abdul Rahman mengatakan ”Koruptor itu tak lebih daripada teroris,” Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kepri ini menerangkan, prilaku koruptor itu menghancurkan dan merugikan banyak orang.

Koruptor itu juga menghancurkan tatanan ekonomi yang mengakibatkan rakyat banyak dirugikan oleh segelintir orang. “Maka yang paling pas, hukuman bagi para koruptor adalah seumur hidup”.

Caleg DPR RI, Herlini Amran, menyoroti parahnya kasus trafficking. Menurutnya Indonesia adalah sarang terbesar kasus penjualan perempuan dan anak-anak. Dan Kepri adalah lumbung trafficking.

Perempuan dan anak-anak adalah aset besar negeri ini. Maka tidak ada alasan bagi setiap warga bangsa ini untuk memerangi bahaya trafficking. “Tidak ada alasan lain, kecuali mendukung setiap upaya pemberdayaan perempuan seutuhnya lahir dan batin, dunia dan akhirat.

Ibnusy Reliable, ibnusy@gmail.com

PKS Lebih Suka Golkar Ajukan Capres Sendiri

PKS Lebih Suka Golkar Ajukan Capres Sendiri
By Republika Newsroom
Selasa, 24 Maret 2009 pukul 18:54:00
JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih menyukai jika Partai Golkar (PG) maju dengan calon presidennya sendiri dibandingkan bila PG bersandingan dengan PDIP. "Kalau Golkar maju dengan PDIP menjadi tidak menarik lagi dan bagi PKS akan menguatkan untuk memikirkan koalisi alternatif di luar koalisi Golkar-PDIP," papar Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS, Mahfudz Siddiq, kepada Republika, Selasa (24/3).

Mahfudz melanjutkan, PKS memang tidak memandang wacana koalisi antara PG dan PDIP sebagai hal yang baru dalam wacana perpolitikan nasional menjelang pemilihan presiden 2009. Keinginan kedua partai untuk membangun koalisi sudah terlihat sejak lama dengan langkah-langkah pendekatan yang dilakukan Taufik Kiemas dan Surya Paloh.

Kedekatan PG dan PDIP pasca-pertemuan kedua ketua umum mereka, Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri, memang menjadi pertimbangan tersendiri bagi para kader serta konstituen PKS dalam menentukan arah koalisi dalam pilpres.

Buktinya, Mahfudz menjelaskan, hasil survei internal PKS yang sudah dilakukan sejak awal Maret, tidak menempatkan PG sebagai partai pilihan utama untuk diajak berkoalisi.

Menyebut rata-rata persentase, Mahfudz menuturkan, hasil survei internal PKS mendudukkan Partai Demokrat (PD) pada urutan pertama partai yang paling cocok diajak berkoalisi (40 persen). Menyusul di bawah PD adalah partai-partai Islam semacam PPP da PKB dengan raihan dukungan 20 persen.

"Setelah itu baru Golkar dan yang paling kecil mendapat dukungan konstituen yaitu PDIP, cuma lima persen," terang Mahfudz.

Kendati demikian, Mahfudz menjelaskan, PKS akan terus membuka keran komunikasi dengan seluruh parpol untuk mencari masukan seluas-luasnya bagi Majelis Syuro. "Kita tetap punya keperluan untuk terus membangun komunikasi dengan PDIP, Golkar, dan semua parpol," tandas Mahfudz. ade/ism

Golkar tak Harus Jadi Pucuk Pimpinan

Selasa, 24 Maret 2009 pukul 23:41:0
Golkar tak Harus Jadi Pucuk Pimpinan

Tak semua kader PKS ingin koalisi dengan Demokrat.


JEMBER -- Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar (PG), Surya Paloh, menyatakan PG tidak harus menjadi pucuk pimpinan di Indonesia. PG butuh koalisi dengan parpol lain untuk membangun Indonesia yang lebih baik.''PG tidak harus menjadi pucuk pimpinan, namun kalau bisa diwujudkan itu lebih baik,'' kata Surya Paloh dalam jumpa pers seusai menghadiri kampanye terbuka di GOR Kaliwates, Kabupaten Jember, Jatim, Senin (23/3).

Ia menjelaskan, PG tidak bisa berjalan dan berjuang sendirian untuk mewujudkan Indonesia lebih baik. Sehingga, perlu adanya koalisi dengan beragam strategi untuk memajukan bangsa Indonesia.Menurut dia, pertemuan Ketua Umum PG, Jusuf Kalla (JK), dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (Megawati Sukarnoputri) dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali, masih menjajaki kemungkinan melakukan koalisi dan menjaga komunikasi politik.

''PG ingin bergandengan tangan dengan pimpinan parpol lainnya untuk menjaga kemaslahatan bangsa.''Saat ditanya tentang keseriusan koalisi PG, PDIP, dan PPP menuju pemilu presiden, Surya Paloh enggan berkomentar banyak. ''Nantilah, kita lihat karena sekarang masih pemilu (legislatif). Sekarang, PG mencoba untuk bergandengan dengan sejumlah parpol, tentu wartawan sudah tahu,'' katanya sambil tersenyum lebar.

Koalisi dan penjajakan yang dilakukan PG, kata Surya Paloh, untuk mencari kesamaan tujuan, membangun negara Indonesia lebih baik. ''Jika pertemuan politik PG dengan pimpinan parpol lain dipandang sebagai alat untuk menaikkan daya tawar PG, juga gak masalah,'' katanya.

Ia menilai, banyaknya parpol di Indonesia menyebabkan inkonsisten yang dilakukan elite parpol dan perlu adanya penyederhanaan jumlah parpol.''Idealnya jumlah parpol di Indonesia mungkin empat parpol, karena semakin sedikit jumlah parpol semakin lebih baik. Penyederhanaan parpol tidak memberi nilai negatif, justru nilai positif.''

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS, Mahfudz Siddiq, menjelaskan, survei yang menyebut PKS ingin berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD) baru di Sumatra. Sedangkan di daerah lain, hasilnya juga beragam.
Dikatakan Mahfudz, sejauh ini survei internal PKS menunjukkan keberagaman. Di setiap daerah, kader-kader PKS memberikan pandangan yang beragam.

Di wilayah Sumatra, banyak yang menilai Partai Demokrat paling cocok, tapi di provinsi lainnya belum. ''Kader juga ada yang merespons positif terhadap Golkar, ada yang sebaliknya,'' papar Mahfudz. Survei PKS yang dilakukan awal Maret 2009 masih berlangsung.

Mahfudz menjelaskan, hasil survei internal PKS selanjutnya akan diberikan kepada Majelis Syuro PKS, yang akan menggelar pertemuan pascapemilu legislatif. ''Hasil survei sebagai input untuk majelis syuro mengambil kebijakan pilpres dan koalisi,'' kata Mahfudz.

Penjaringan capres

Sementara itu, Kader PG, Yuddy Chrisnandi, menuding ada indikasi penjaringan capres PG hanya akal-akalan. Sifat penjaringan yang tertutup menjadi pemicu kecurigaan ini. ''Ada indikasi rekayasa menjadikan JK (Jusuf Kalla) sebagai capres tunggal,'' kata dia.Yuddy mengaku sebenarnya ia mendukung tanpa syarat JK sebagai capres PG. Namun, prosesnya harus demokratis dan terbuka. Prosesnya harus melibatkan jajaran DPD tingkat II PG dalam proses menjaring tujuh nama kandidat.

Kebulatan tekad DPD I untuk menjadikan JK sebagai capres PG adalah langkah gegabah. Karena, hingga saat ini DPP PG tak pernah mengumumkan tujuh nama nominator teratas dari hasil penjaringan itu. Kalaupun tujuh nama itu diumumkan, harus dicermati asal dukungan dan kesediaan dari calon yang bersangkutan. ''Jangan asal-asalan dong tentukan capres. Harus benar, harus transparan, dan harus ada pernyataan kesiapan (dari para nominator) untuk menjadi pemimpin nasional,'' kata Yuddy.

Dengan kondisi ini, Yuddy menduga ada skenario agar satu per satu nominator akan berguguran. Ujungnya, JK akan tampil sebagai capres tunggal sebelum sampai di rapimnasus PG. Jika skenario itu terjadi, kata Yuddy, penjaringan dan survei yang digelar PG hanya akal-akalan. ''Mekanisme penjaringan ini tambal sulam, bukan by design untuk mendapatkan capres PG,'' kecam Yuddy.Indikasinya, sebut dia, adalah pernyataan yang berbeda-beda dari para petinggi PG. Menurut dia, proses penjaringan ini secara organisasi adalah tanggung jawab bidang organisasi, keanggotaan, dan kaderisasi PG, yang diketuai Syamsul Muarif.

Menurut Syamsul, proses penjaringan sudah selesai. ''Tapi, hasil penjaringan dan survei tidak akan diumumkan ke publik sampai rapimnasus,'' kata Syamsul.Sementara Sekjen PG, Soemarsono, mengatakan, penjaringan belum usai. Masih ada separuh DPD yang belum mengirimkan usulan tujuh nominator capres PG. ''Yang akan disurvei nanti hanya nominator dengan dukungan setengah (DPD),'' kata dia. ade/ant/ann

Koalisi Partai Sulit Diharapkan

Koalisi Partai Sulit Diharapkan
Senin, 23 Maret 2009 | 19:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi partai-partai politik dalam Pemilu 2009 tidak bisa diharapkan akan mencapai pada titik strategis. Seperti kesamaan untuk membangun sistem politik nasional yang lebih demokratis, atau kesamaan untuk menata kembali lembaga-lembaga ketatanegaraan yang memperkuat sistem presidensial, atau juga sistem ekonomi yang nonkapitalis.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Chozin Chumaidy di Jakarta, Senin (23/3). "Karena kehidupan politik saat ini sudah terjebak dalam pragmatisme politik, yang tidak memikirkan kepentingan kebangsaan, orientasinya hanya jangka pendek yaitu kekuasaan," ujarnya.

Karena tujuannya hanya kekuasaan itu, menurut Chozin, ideologi partai yang menjadi basis untuk membangun cita-cita bersama menuju tatanan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal, menjadi terabaikan.

"Maka dapat dipahami kalau partai-partai Islam atau yang berbasis Islam sulit untuk berkoalisi, walaupun memiliki ideologi dan platform politik yang sama," ujarnya.

Kondisi yang sama, menurut Chozin, juga dialami partai-partai nasionalis atau kebangsaan dan sekuler. Partai nasionalis juga sulit berkoalisi untuk mencapai kesepahaman dalam mencita-citakan tatanan masyarakat yang ideal atas dasar kesamaan paham ideologinya.

Chozin menawarkan, itu sebabnya parpol memang harus merestrukturisasi diri dan jumlah partai yang besar perlu dikurangi dengan sistem multipartai sederhana. Langkah kedua, parpol juga harus meninjau ulang ideologinya.

"Reideologisasi partai politik, agar partai dapat mengimplementasikan cita ideal tatanan masyarakat dalam kehidupan politik, ekonomi, keamanan dan peradaban.

Secara terpisah, Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan, Pemilu 2009 harus menghasilkan parlemen yang reformatif . Dengan demikian, kepercayaan masyarakat pada partai politik akan membaik. Dan kalau itu bisa diwujudkan maka pemerintahan koalisi yang baik juga akan lebih mudah dibentuk.

"Itu sebabnya, anggota legislatif yang sungguh-sungguh punya komitmen anti-korupsi dan representasi kepentingan rakyat banyak, perlu diberikan kesempatan untuk tampil," ujarnya.

Ke depan, menurut Mahfudz, sistem kerja parlemen yang transparan, partisipatif dan memiliki prioritas pembangunan jelas harus menjadi prioritas. Itu sebabnya, pola relasi kekuasaan yang seimbang antara legislatif dan eksekutif, berdasarkan prinsip check and balance juga harus dipikirkan secara serius.

"Ancaman terbesar terwujudnya parlemen yang reformatif pada Pemilu 2009 adalah biaya politik yang tinggi yang dikeluarkan para caleg, dan banyaknya partai peserta pemilu yang sebagian besarnya akan ada di luar lingkaran kekuasaan eksekutif. Sehingga motif untuk membuyarkan impian bangunan demokrasi dengan prioritas ideal tersebut sangat besar. "Solusinya, kekuatan-kekuatan reformatif harus bersatu padu menyatukan kesepahaman dan komitmen, dan menjadi embrio koalisi besar pada pilpres dan pada pembentukan pemerintahan," ujarnya.

PKS Lebih Sreg SBY

24 Maret 2009
PKS Lebih Sreg SBY

JAKARTA- Wacana koalisi parpol menghadapi pilpres 2009 terus digalang. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa koalisi dengan Partai Demokrat (PD) lebih baik daripada dengan Partai Golkar dan PDI-P.

”Kalau dari jajak pendapat di kalangan kader, dukungan mereka dengan PD jauh lebih besar dari pada dengan Golkar dan PDI-P. Itu nanti akan jadi bahan masukan,” kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, Senin (23/3/).

Menurut Mahfudz, Pemilu 2009 harus menghasilkan anggota parlemen baik DPR RI maupun DPRD yang reformatif. Caranya, setiap caleg yang terpilih harus mempunyai komitmen antikorupsi dan benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat banyak.

”Ini akan menjadikan sistem kerja parlemen yang transparan, partisipatif dan memiliki prioritas pembangunan jelas,” papar ketua FPKS ini.
Selain itu, lanjut Mahfudz, pola hubungan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif harus seimbang berdasarkan prinsip check and balance.

Meski demikian, Mahfudz menilai parlemen yang baik dan bersih hasil pemilu 2009 sedang mengalami ancaman serius. Ancaman terbesar terwujudnya parlemen yang reformatif pada Pemilu 2009 adalah biaya politik tinggi yang dikeluarkan para caleg.

”Banyaknya partai peserta pemilu yang sebagian besarnya akan ada di luar lingkaran kekuasaan eksekutif juga ikut mendorong. Sehingga motif untuk membuyarkan parlemen yang kuat akan sangat besar,” paparnya.

”Solusinya kekuatan-kekuatan reformatif harus bersatu padu menyamakan kesepahaman dan komitmen. Inilah yang akan menjadi embrio koalisi besar pada pilpres dan pada pembentukan pemerintahan,” kata dia.(dtc-76)

PKS Merasa Menjadi Korban Fitnah Terus

Selasa, 24 Maret 2009
INDONESIA MEMILIH
CALEG BERMASALAH: PKS Merasa Menjadi Korban Fitnah Terus

JAKARTA (Lampost): Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang perencanaan, Mahfudz Siddiq, tidak kaget dengan pemberitaan media yang selalu memunculkan calon legislatifnya yang bermasalah.

Hal ini disebabkan adanya keinginan dari kelompok tertentu yang berharap citra PKS rusak. "Kasus Jambi, Indramayu, dan terakhir kasus Rama (Pratama), antara fakta yang diungkap dengan fakta sesungguhnya itu sangat jauh. Saya menduga ada upaya untuk mendekonstruksi isu PKS yang mengusung kampanye bersih, dengan memunculkan caleg-caleg PKS yang bermasalah," Kata Mahfudz, Senin (23-3).

Menurut ketua F-PKS DPR ini, salah satu indikasi perusakan citra PKS adalah dengan mengada-adakan masalah. Hal ini semata-mata untuk mengirim opini publik agar kesan PKS yang terbangun di masyarakat menjadi tidak baik. "Di lapangan kami difitnah terus. Di Indramayu, diberitakan caleg PKS terlibat politik uang. Setelah ditelusuri, tidak benar. Tetapi informasi itu disebar sedemikian rupa. Saya juga pernah dilaporkan ke Polwiltabes dengan tuduhan pencemaran nama baik," papar Mahfudz.

Mahfudz berharap media tetap fair melihat kasus-kasus yang melibatkan caleg dan kader PKS. "Sepanjang media massa mengedapankan objektivitas dan prinsip berimbang, saya yakin tidak akan ada masalah. Jadi kami tidak khawatir," jelas dia.

Kasus terbaru, Ihsan Mokoginta, caleg PKS daerah pemilihan Kotamobagu, Sulawesi Utara, dipenjara 6 bulan karena berkampanye di dekat masjid. "Dia membagikan stiker di sekitar masjid, kemudian dilaporkan Panwaslu, kemudian di sidang dan dipenjara 6 bulan," kata juru bicara PKS Mabruri, kemarin.

Ihsan, yang tinggal di Cimanggis, Depok, kini telah mendekam di tahanan di Kotamobagu. Dia membagi-bagikan stiker itu pada Februari 2009 lalu saat pulang berceramah. "Ini kental nuansa politiknya. Kok ada di partai lain ada yang kampanye di pesantren tidak apa-apa?" protes Mabruri.

Ihsan resmi ditahan sejak akhir pekan lalu. "Pihak DPD PKS Sulut sudah menengok ke lapas dan dia (Ihsan) enjoy-enjoy saja." n DTC/U-1

Tiga Jalan Perbaikan Parlemen

Tiga Jalan Perbaikan Parlemen
Ada juga sejumlah ancaman yang dapat menggagalkannya.
Selasa, 24 Maret 2009, 10:17 WIB
Siswanto, Anggi Kusumadewi

VIVAnews – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfudz Siddiq, berharap hasil Pemilihan Umum 2009 dapat membawa perubahan secara drastis untuk perbaikan parlemen.

“Pemilu harus hasilkan parlemen baik DPR maupun DPRD yang reformatif,” kata Mahfudz, Selasa 24 Maret 2009.

Perubahan di internal parlemen, menurut dia, dapat ditempuh melalui tiga jalan. Cara pertama ialah calon wakil rakyat yang masuk parlemen harus betul-betul punya komitmen kuat antikorupsi. Kemudian, semua calon legislator itu harus datang dengan dukungan masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.

Cara yang kedua ialah sistem kerja di parlemen harus jauh lebih transparan, partisipatif dan memiliki prioritas pembangunan yang konkrit. Kemudian, sistem itu juga dapat dipertanggung jawabkan.

Ketiga, pola relasi kekuasaan harus seimbang, antara badan legislatif dan eksekutif, berdasarkan prinsip check and balance.

Lebih lanjut, Mahfudz mengatakan ada sejumlah ancaman yang dapat menggagalkan terbentuknya parlemen yang reformatif pada Pemilu 2009.

Ancaman itu, antara lalin, karena mayoritas calon legislator mengeluarkan biaya politik yang tinggi untuk masuk ke parlemen.

Ancaman berikutnya adalah banyaknya partai peserta pemilu yang sebagian besar akan di luar lingkaran kekuasaan eksekutif.

Semua itu, dinilai berpotensi menggagalkan perubahan drastis untuk memperbaiki parlemen.

Tapi, kata Mahfud, tetap ada solusi untuk mencegah kegagalan. “Solusinya kekuatan-kekuatan reformatif harus bersatu padu menyatukan kesepahaman dan komitmen untuk menjadi embrio koalisi,” kata Mahfudz.

PKS Lebih Sreg SBY daripada JK atau Mega

Senin, 23/03/2009 17:44 WIB

PKS Lebih Sreg SBY daripada JK atau Mega
Muhammad Nur Hayid - detikPemilu


Jakarta - Wacana koalisi parpol menghadapi pilpres 2009 terus digalang. PKS merasa koalisi dengan Partai Demokrat (PD) lebih baik daripada dengan Partai Golkar dan PDIP.

"Kalau dari jajak pendapat di kalangan kader, dukungan mereka dengan PD jauh lebih besar dari pada dengan Golkar dan PDIP. Itu nanti akan jadi bahan masukan," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada detikcom, Senin (23/2/2009).

Menurut Mahfudz, Pemilu 2009 harus menghasilkan anggota parlemen baik DPR RI atau DPRD yang reformatif. Caranya, setiap caleg yang terpilih harus mempunyai komitmen antikorupsi dan benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat banyak.

"Ini akan menjadikan sistem kerja parlemen yang transparan, partisipatif dan memiliki prioritas pembangunan jelas," papar ketua FPKS ini.

Selain itu, lanjut Mahfudz, pola hubungan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif harus seimbang berdasarkan prinsip check and balance.

Meski demikian, Mahfudz menilai parlemen yang baik dan bersih hasil pemilu 2009 sedang mengalami ancaman serius. Ancaman terbesar terwujudnya parlemen yang reformatif pada Pemilu 2009 adalah biaya politik tinggi yang dikeluarkan para caleg.

"Banyaknya partai peserta pemilu yang sebagian besarnya akan ada di luar lingkaran kekuasaan eksekutif juga ikut mendorong. Sehingga motif untuk membuyarkan parlemen yang kuat akan sangat besar," paparnya.

"Solusinya kekuatan-kekuatan reformatif harus bersatu padu menyamakan kesepahaman dan komitmen. Inilah yang akan menjadi embrio koalisi besar pada pilpres dan pada pembentukan pemerintahan," pungkas caleg DPR dapil Indramayu ini.

Mahfudz Siddiq: PKS Difitnah Terus

Mahfudz Siddiq: PKS Difitnah Terus
Muhammad Nur Hayid - detikPemilu


Jakarta - Ketua DPP PKS bidang perencanaan Mahfudz Siddiq tidak kaget dengan pemberitaan media yang selalu memunculkan caleg-caleg PKS bermasalah. Hal ini disebabkan, adanya keinginan dari kelompok tertentu yang berharap citra PKS rusak.

"Kasus Jambi, Indramayu, dan terakhir kasus Rama, antara fakta yang diungkap dengan fakta sesungguhnya itu sangat jauh. Saya menduga ada upaya untuk mendekonstruksi isu PKS yang mengusung kampanye bersih, dengan memunculkan caleg-caleg PKS yang kena masalah," Kata Mahfudz kepada detikcom, Senin (23/3/2009).

Menurut ketua FPKS DPR ini, salah satu indikasi perusakan citra PKS adalah dengan mengada-adakan masalah. Hal ini semata-mata untuk mengirim opini publik agar kesan PKS yang terbangun di masyarakat menjadi tidak baik.

"Di lapangan kita difitnah terus. Di Indramayu, diberitakan caleg PKS terlibat politik uang. Setelah ditelusuri, tidak benar. Tetapi informasi itu disebar sedemikian rupa. Saya juga pernah dilaporkan ke Polwiltabes dengan tuduhan pencemaran nama baik," papar Mahfudz.

"Ini artinya ketika PKS mengambil isu DPR bersih, ada upaya untuk mencoba membalikkan ide dan persepsi itu dengan mencoba menampilkan kesalahan caleg-caleg PKS walaupun itu tidak terbukti," paparnya.

Mahfudz berharap media tetap fair dan terbuka dalam melihat kasus-kasus yang melibatkan caleg dan kader PKS. Karena selama media masih independen, upaya kampanye busuk itu tidak akan berpengaruh banyak.

"Sepanjang media massa mengedapankan obyektivitas dan prinsip berimbang, saya yakin tidak akan ada masalah. Jadi kami tidak khawatir," pungksnya.

Berita terbaru yang menyangkut caleg PKS adalah kasus Ihsan Mokoginta. Caleg PKS untuk DPR RI dari daerah pemilihan Kotamobagu, Sulawesi Utara itu dipenjara 6 bulan. Ihsan divonis bersalah karena berkampanye di dekat masjid.

PKS Minta AHD Bertobat

PKS Minta AHD Bertobat
JAKARTA, (PRLM).- Pihak PKS minta Abdul Hadil Djamal (AHD) bertobat. "Istighfar memang kewajiban setiap orang beragama. Justru Pak Abdul Hadi yang harus banyak-banyak istighfar dan bertobat karena mengeluarkan pernyataan yang tidak ada dasarnya, fitnah," tandas anggota Komisi II yang juga Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta, Kamis (19/3).

Sebelumnya DPP PKS melayangkan surat somasi kepada tersangka korupsi dermaga dan pelabuhan kawasan timur Indonesia, Abdul Hadi Djamal (AHD) dari FPAN. Karena itu, PKS belum akan mengadukan AHD ke Mabes Polri. Bahkan terkait pernyataan AHD yang menyuruh Rama Pratama anggota FPKS untuk bertobat, justru AHD lah yang harus memperbanyak istighfar.

"Kita lakukan secara bertahap. Hari ini kita layangkan somasi ke pengacara AHD. Kalau tidak ada jawaban selama 2 x 24 jam, baru PKS akan lapor Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik," tandas Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta, Kamis (19/3).

Sebelumnya Abdul Hadi menyebut anggota panitia anggaran DPR Rama Pratama itu terlibat dalam pertemuan informal di Hotel Ritz Carlton, Jakarta . Rama Pratama, kata Hadi, ikut dalam proses penentuan kenaikan dana stimulus sebesar Rp 2 triliun.

Karena itu kata Hadi Djamal, tidak semua politisi PKS itu bersih. Buktinya, dalam pertemuan itu Rama ikut mempengaruhi putusan dan memberikan persetujuan. "Kita buktikan nanti di depan penyidik Tipikor. Karena rekamannya terdokumentasi dengan baik. Juga ada politisi Demokrat Jhonny Allen, pejabat Depkeu Anggito Abimanyu dll," ujar Hadi Djamal. (A-109/A-26).***
PKS somasi Abdul Hadi

Jakarta----PKS melayangkan somasi pada tersangka korupsi dermaga/pelabuhan di Indonesia timur, Abdul Hadi Djamal. PKS belum mengadukan Abdul Hadi ke Mabes Polri.

"Kita tetap bertahaplah. Hari ini akan kita layangkan somasi ke pengacaranya," ujar ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, Kamis (19/3).

Menurut Mahfudz, setelah somasi tidak ditanggapi, pihaknya akan melaporkan Abdul Hadi ke Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Dalam somasinya, lanjut Mahfudz, PKS meminta Abdul Hadi untuk menarik pernyataannya dan meminta maaf kepada DPP PKS.

Menanggapi pernyataan Abdul Hadi yang meminta Rama Pratama bertobat, Mahfudz justru menyebut Abdul Hadilah yang harus lebih banyak bertobat.

"Istighfar memang kewajiban setiap orang beragama. Justru Pak Abdul Hadilah yang harus banyak-banyak istighfar dan bertobat karena mengeluarkan pernyataan yang tidak ada dasarnya, fitnah," tandas anggota Komisi II itu.

Sebelumnya diberitakan, tersangka Abdul Hadi menyebut anggota panitia anggaran DPR Rama Pratama itu terlibat dalam pertemuan informal di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

Rama Pratama, kata Hadi, ikut dalam proses penentuan kenaikan dana stimulus sebesar Rp 2 triliun. Selain itu, Hadi juga mengatakan, tidak semua politisi PKS itu bersih. Buktinya, kata dia, dalam pertemuan itu Rama ikut mempengaruhi putusan dan memberikan persetujuan.

SBY Pastikan Dukungan Koalisi Lama

17/03/09 10:09
SBY Pastikan Dukungan Koalisi Lama
R Ferdian Andi R
Presiden SBY
[inilah.com/ Raya Abdullah]

INILAH.COM, Jakarta - Seolah tak mau ditinggalkan, Partai Demokrat dan SBY diam-diam menyisir satu persatu partai politik yang kini terlibat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Tujuannya jelas, untuk memastikan dukungan untuk kedua kalinya dalam Pemilu Presiden 2009.

Sedikitnya dua partai politik yang telah dikunjungi petinggi Partai Demokrat yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski balutan acaranya berbeda, namun tujuannya sama, penjajakan koalisi partai politik. Menariknya, penjajakan koalisi mengarah kepada parpol yang kini terlibat di pemerintahan SBY.

Manuver Demokrat menemui sejumlah partai politik seolah menegaskan kepada publik bahwa Partai Demokrat masih ragu atas berbagai survei lembaga politik. Meski dalam berbagai survei Partai Demokrat menduduki rangking pertama hingga 20% lebih, namun komunikasi politik tetap dilakukannya.

Ini seperti memberi sinyal, Partai Demokrat tak cukup lega dengan kemenangannya di lembaga survei opini publik. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum memiliki alasan atas kunjungan Partai Demokrat ke sejumlah partai politik pendukung pemerintah.

Menurut dia, silaturahmi politik ke pendukung pemerintahan SBY sebagai upaya menjaga koalisi dan membuka peluang koalisi lanjutan. “Kami juga ingin terus menjaga peluang yang masih terbuka untuk membangun kerjasama lanjutan,” kata Anas dalam pesan singkat yang diterima INILAH.COM, Senin (16/3) di Jakarta.

Jika ditilik satu persatu sikap partai pendukung pemerintah hampir seragam mendukung SBY. Seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PKB.

Khusus di internal PPP dan PBB, memang masih belum satu suara untuk mendukung SBY. Seperti beda suara antara Ketua Umum PBB MS Ka’ban dengan Ketua Dewan Syura Yusril Ihza Mahendra. Setali tiga uang, di PPP juga terjadi perbedaan pendapat antara Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dengan Ketua MPP PPP Bachtiar Chamsyah.

PKS salah satu partai pendukung pemerintahan SBY yang juga telah dikunjungi petinggi Partai Demokrat secara eksplisit memberi penilaian positif. Menurut Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, pasca pertemuan pekan lalu, partainya dengan Demokrat bakal menggelar pertemuan lanjutan. “Akan ada tindak lanjut pertemuan yang sifatnya teknis seperti membicarakan kebijakan di pemerintahan 2009,” jelasnya.

PKS menilai selama kurang lima tahun bergabung dalam koalisi pemerintahan, performa SBY dalam membangun koalisi secara umum tak ada masalah. Yang menjadi catatan PKS, sambung Ketua Fraksi PKS DPR tersebut, soal manajemen koalisi antar partai.

“Koalisi tidak hanya cukup dengan keberadaan menteri di kabinet. Tapi komunikasi partai pendukung pemerintahan harus memiliki mekanisme komunikasi sehingga kebijakan pemerintah diketahui dan disepakati oleh peserta koalisi,” tegasnya.

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai, bagi SBY penting untuk memastikan dukungan dari kalangan partai tengah, terutama yang kini terlibat di pemerintahannya. “SBY sedini mungkin memastikan dukungan dari partai tengah untuk memperkuat posisinya ketika tampil kembali dalam Pilpres 2009,” jelas Siti.

Kecenderungannya, dalam banyak hal calon incumbent memiliki peluang besar untuk menggunakan apa pun. Seperti di era Presiden Soeharto, unsur birokrasi dapat digunakan secara efektif mulai desa hingga pusat. Menurut Siti, saat ini juga kemungkinan kekuatan birokrasi akan digunakan oleh partai penguasa.

“Makanya, SBY mengalang sekuat tenaga dengan menghimpun partai kelas menengah agar establish. Ini semacam langkah memantapkan dukungan SBY,” papar Siti. [E1]