PKS Usul SBY Undang Ketum Partai Bahas Koalisi

Oleh: Santi Andriani
Nasional - Rabu, 2 Maret 2011 | 09:02 WIB



INILAH.COM, Jakarta- Sebut dua partai anggota koalisi tidak mentaati aturan koalisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) minta Presiden SBY undang semua Ketua Umum Partai anggota koalisi dan sampaikan apa keluhannya.

"Kalau saya boleh usul Pak SBY sebagai Ketua Koalisi sebaiknya mengundang semua Ketua umum partai anggota koalisi termasuk Presiden PKS, duduk bersama, membahas apa yang terjadi," tandas Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, Selasa (1/3/2011) malam.

Dalam pertemuan itu, kata dia, SBY bisa menyampaikan semua yang dikeluhkannya dan juga partai Demokrat terhadap para anggota koalisi, termasuk PKS.

"Membicarakan masalah seperti apa, apa sebenarnya akar permasalahannya, mencari solusi untuk memperbaikinya, kalau sudah ada solusi ya membuat kesepakatan untuk dijalankan, tapi kalau tidak disepakati yang dibicarakan lagi," beber Mahfudz yang juga Ketua Komisi I DPR RI.

Karena menurut dia, apa yang disampaikan SBY dalam pidatonya soal kisruh di koalisi tidak jelas dan tegas bahkan cenderung normatif. PKS pun kata Mahfudz merasa bukan untuk partainya peringatan itu disampaikan Presiden.

"Susah juga ya menafsir-nafsir apa yang dikatakan dan siapa yang dimaksud SBY dalam pidatonya. Siapapun orang bisa dengan gampang menebak-nebak, tapi kan kita (parpol) tidak bisa seperti itu, harus eksplisit," sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden SBY dalam pidatonya petang kemarin mengatakan, dari enam partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi SBY-Boediono, ada dua partai yang dianggap 'bandel'.

"Dari evaluasi yang saya lakukan, saya menilai, ini juga dijustifikasi, atau dikonfirmasi oleh pandangan umum dari teman-teman di pemerintahan, bahwa ada sejumlah kesepakatan yang tidak ditaati, atau dilanggar oleh satu dua partai politik," ujar Presiden SBY dalam jumpa pers di kantor Kepresidenan, Jakarta kemarin (1/3).

Bahkan SBY dalam pidatonya, menyebut, jika parpol itu tidak bersedia mentaati aturan koalisi lagi, maka parpol itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. "Jika memang ada parpol yang tidak bersedia mentaati kesepakatan yang dibuat bersama saya dulu tentu Parpol tersebut tidak bisa bersama-sama lagi, jelas, gamlang, logikanya memang begitu," ujarnya.

Lebih jauh kata Mahfudz, PKS pun bukan seperti satu dua partai yang disebut SBY tidak mentaati atau melanggar kesepakatan koalisi. Menurut dia, sepak terjang PKS selama ini sudah sejalan dan sesuai dengan aturan di koalisi.

"Dalam kasus angket pajak misalnya, PKS merasa yang ingin dilakukan sudah sejalan dengan visi dan misi Presiden, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Dan ini kan faktanya jelas, memang ada mafia pajak, ada kebocoran penerimaan pajak (temuan Satgas PMH), nah yang berbeda mungkin adalah pilihan cara (penyelesaian), tapi pilihan itu (angket) kan yang juga pilihan yang diusulkan oleh teman-teman di Demokrat," pungkasnya.