Hidayat Goyang 'Warung Pojok' di Indramayu
Irwan Nugroho - detikPemilu
Foto Terkait
gb
Kader PKS Elu-elukan Hidayat
Jakarta - Kampanye PKS di Indramayu berlangsung meriah. Selain diisi orasi politisi nasional, seniman lokal juga turut tampil. Membawakan lagu tarling berjudul 'Warung Pojok', Abdul Azid membius massa PKS.
Pantauan detikcom, Minggu (29/3/2009) di GOR Singalodra, Indramayu, Abdul Azid yang memakai ikat kepala khas Sunda, dan memakai kemeja coklat lengan pendek, didaulat tampil setelah orasi politik.
Lagu 'Warung Pojok' bernada keroncong dangdut yang dinyanyikan pria sepuh yang dikenal luas publik Jawa Barat ini segera saja membuat massa bergoyang. Tidak terkecuali Anggota Dewan Syuro PKS Hidayat Nurwahid dan Ketua FPKS DPR Mahfudz Sidik.
Acara, kampanye dimulai sekitar pukul 13.00 WIB, ribuan pendukung PKS hadir dari berbagai wilayah di Indramayu dan Cirebon. Mereka umumnya menggunakan truk dan motor.
Dalam orasinya, Hidayat mengajak masyarakat agar memilih caleg yang berkualitas, agar dihasilkan lembaga legislatif yang lebih baik.
"Karena DPR yang baik akan mampu menghadirkan pemerintahan yang bersih termasuk pemerintahan yang mampu mengelola sumber daya secara maksimal," jelas Hidayat.
Dia pun sempat menyinggung soal kilang minyak Balongan yang berada di Indramayu. "Di Indramayu ada minyak Balongan, ada laut, tapi apakah sudah dinikmati masyarakat atau belum?" tanya Hidayat.
"Belum..." jawab pendukung PKS serempak.
Kampanye juga dihadiri berbagai macam komunitas pedagang asal Indramayu, yang berwirausaha di Jakarta. Mereka ikut naik ke panggung, dan mengaku pulang dalam rangka memenangkan PKS.
"Ini sangat luar biasa. Mereka pedagang sekoteng, tahu gejrot, gorengan dan lainnya pulang kampung untuk memenangkan PKS. Harusnya yang di Indramayu dan Cirebon lebih bersemangat lagi," terang Hidayat.
Namun yang cukup menarik yakni pengumuman mengenai pelarangan mengikutsertakan anak dalam kampanye. Walau sudah dipasang spanduk besar di sudut ruangan dan di panggung, tetapi tetap saja banyak orang tua yang membawa anak mereka mengikuti orasi politik.
2 Cara Mengalahkan PKS Ala Hidayat Nurwahid
Irwan Nugroho - detikPemilu
Jakarta - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid membuka
rahasia bagaimana supaya parpol lain dapat mengalahkan PKS. Parpol lain harus bisa lebih bersih dan lebih peduli kepada rakyat.
"Kalau ingin mengalahkan PKS, harus lebih bersih dan lebih peduli," kata
Hidayat saat bertemu dengan puluhan tokoh masyarakat Indramayu di Hotel Wiwi Perkasa 2, Indramayu, Jawa Barat, Minggu ( 29/3/2009).
Hidayat kembali menandaskan hingga sejauh ini, tidak ada politisi PKS yang
tersandung kasus korupsi. Pun demikian, kepedulian PKS terhadap penanggulangan bencana sudah terbuktikan. PKS memberikan bantuan terhadap korban dengan setulus hati.
"Tapi apa yang terjadi, mereka bukannya lebih bersih dan peduli. Yang
dilakukan adalah memfitnah. Fitnah tidak sesuai dengan aqidah ahlul sunnah
wal jamaah. Di manapun tidak boleh. Rosullullah terhadap musuhnya pun tidak
pernah memfitnah," jelasnya.
Karena itu, Hidayat mengajak seluruh parpol dan para politikus di negeri ini untuk berpolitik dengan akhlak yang baik. Jangan dengan melemparkan tuduhan tidak benar atau furqah, memecah belah umat.
"Berpolitik silakan, berkompromi silakan, tapi jangan dengan memfitnah,"
pungkas Hidayat yang juga Ketua MPR ini.
Tuesday, March 31, 2009
PKS: Tak Penting Bos Parpol ke Gintung
PKS: Tak Penting Bos Parpol ke Gintung
Raden Trimutia Hatta
INILAH.COM, Jakarta - Sebagai parpol yang dikenal peduli, PKS tak mau ketinggalan memberikan bantuan kepada korban musibah tanggul jebol di Situ Gintung. PKS tengah melakukan penggalangan dana dari kader dan simpatisan PKS untuk disumbangkan kepada masyarakat sekitar Situ Gintung.
"Sampai sekarang kita terus menggalang dana dari simpatisan dan kader berupa sembako, pakaian layak pakai dan obat-obatan," ujar Ketua Fraksi PKS DPR RI Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (28/3).
Mahfud menyatakan, PKS sudah sejak hari pertama turun ke tempat musibah untuk memberikan bantuan berupa pencarian korban-korban. "Kita juga sudah membuat dapur umum. Kalau dari DPP kita serahkan penanganannya ke DPW Banten dan Tenggerang," katanya.
Terkait berdatangannya petinggi-petinggi parpol mengunjungi masyarakat korban tanggul jebol itu, PKS menilai seharusnya tidak perlu dilakukan. "Karena yang dibutuhkan masyarakat disana itu adalah bantuan langsung bukan tinjauan-tinjauan dari petinggi parpol. Enggak penting itu," ungkapnya.
Mahfudz menyatakan, dengan adanya kejadian tanggul jebol yang telah merenggut puluhan nyawa itu sebaiknya pemerintah segera melakukan antisipasi terhadap tanggul-tanggul yang sama agar kejadian serupa tidak terulang.
"Kita tahu di sejumlah daerah ada situ sejenis yang juga sudah tua, dalam musim hujan yang masih berlangsung ini harus ada pengecekan ulang agar tidak terjadi hal serupa," pungkasnya. [mut/ana]
Raden Trimutia Hatta
INILAH.COM, Jakarta - Sebagai parpol yang dikenal peduli, PKS tak mau ketinggalan memberikan bantuan kepada korban musibah tanggul jebol di Situ Gintung. PKS tengah melakukan penggalangan dana dari kader dan simpatisan PKS untuk disumbangkan kepada masyarakat sekitar Situ Gintung.
"Sampai sekarang kita terus menggalang dana dari simpatisan dan kader berupa sembako, pakaian layak pakai dan obat-obatan," ujar Ketua Fraksi PKS DPR RI Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (28/3).
Mahfud menyatakan, PKS sudah sejak hari pertama turun ke tempat musibah untuk memberikan bantuan berupa pencarian korban-korban. "Kita juga sudah membuat dapur umum. Kalau dari DPP kita serahkan penanganannya ke DPW Banten dan Tenggerang," katanya.
Terkait berdatangannya petinggi-petinggi parpol mengunjungi masyarakat korban tanggul jebol itu, PKS menilai seharusnya tidak perlu dilakukan. "Karena yang dibutuhkan masyarakat disana itu adalah bantuan langsung bukan tinjauan-tinjauan dari petinggi parpol. Enggak penting itu," ungkapnya.
Mahfudz menyatakan, dengan adanya kejadian tanggul jebol yang telah merenggut puluhan nyawa itu sebaiknya pemerintah segera melakukan antisipasi terhadap tanggul-tanggul yang sama agar kejadian serupa tidak terulang.
"Kita tahu di sejumlah daerah ada situ sejenis yang juga sudah tua, dalam musim hujan yang masih berlangsung ini harus ada pengecekan ulang agar tidak terjadi hal serupa," pungkasnya. [mut/ana]
Minyak Balongan Belum juga Dinikmati Rakyat Indramayu
Minyak Balongan Belum juga Dinikmati Rakyat Indramayu
[Nusantara]
HM Hidayat Nurwahid:
Minyak Balongan Belum juga Dinikmati Rakyat Indramayu
Indramayu, Pelita
Di tahun 2004 yang lalu, saya pernah menjadi juru kampanye di Indramayu, namun sekarang jumlahnya berlipat-lipat. Ini tandanya menyadari betul mereka pada era baru bukan orde baru yang tak mau represif, demikian antara laini pidato politik tunggal Hidayat Nur Wahid sebagai anggota Majelis Syuro PKS dan Ketua MPR RI saat kampanye umum di halaman Timur GOR Singalodra Kab Indramayu, Minggu, (29/3).
Total massa sekitar 20.000 an dari Kab Cirebon, Kodya Cirebon, dan Indramayu datang, orasi dimulai pukul 13.30 WIB, sebelumnya dilaksanakan shalat Dhuhur berjamaah di Masjid Agung Kab Indramayu.
Lebih lanjut Hidayat didampingi H Anwar Yasin dan H Mahfudz Siddiq, mengatakan, PKS menyambut baik adanya netralitas TNI dan Polri yang tidak terlibat politik. Daftar Pemilih Tetap (DPT) diminta pula untuk segera diperbaiki demi menjaga Pemilu yang bermartabat. Saatnya birokrasi betul-betul netral. Memang birokrat ada hak untuk memilih, namun tidak boleh represif, tambahnya.
PKS menghendaki Pemilu 2009 lebih bagus dari 2004 sehingga legislatif mampu mengawasi pemerintah untuk bersih dari korupsi. Hidayat menanyakan juga tentang Indramayu yang mempunyai minyak dari Balongan, namun belum juga dinikmati masyarakat Indramayu.
Hidayat berulang-ulang memuji PKS, seperti kebanggaan tidak adanya kader PKS yang ditangkap KPK, basis rekrutnya akhlakul karimah, partai dakwah dan bukan partai Wahabi. Ia menantang untuk siapapun yang mengalahkan PKS, harus lebih bagus dari PKS.
Di tempat terpisah, Hidayat mantan presiden PKS sebelum ke Tifatul Sembiring ini dalam keterangan pers-nya mengatakan, belum adanya koalisi presiden sebelum melihat hasil Pemilu legislatif.
Koalisi yang ada adalah sukses Pemilu, ujarnya. Ia tidak berani terus terang ketika didesak kesiapannya menjadi kandidat presiden, Saya sudah mantap presiden PKS, hardiknya sambil meninggalkan arena kampanye. (khal/ck-1
[Nusantara]
HM Hidayat Nurwahid:
Minyak Balongan Belum juga Dinikmati Rakyat Indramayu
Indramayu, Pelita
Di tahun 2004 yang lalu, saya pernah menjadi juru kampanye di Indramayu, namun sekarang jumlahnya berlipat-lipat. Ini tandanya menyadari betul mereka pada era baru bukan orde baru yang tak mau represif, demikian antara laini pidato politik tunggal Hidayat Nur Wahid sebagai anggota Majelis Syuro PKS dan Ketua MPR RI saat kampanye umum di halaman Timur GOR Singalodra Kab Indramayu, Minggu, (29/3).
Total massa sekitar 20.000 an dari Kab Cirebon, Kodya Cirebon, dan Indramayu datang, orasi dimulai pukul 13.30 WIB, sebelumnya dilaksanakan shalat Dhuhur berjamaah di Masjid Agung Kab Indramayu.
Lebih lanjut Hidayat didampingi H Anwar Yasin dan H Mahfudz Siddiq, mengatakan, PKS menyambut baik adanya netralitas TNI dan Polri yang tidak terlibat politik. Daftar Pemilih Tetap (DPT) diminta pula untuk segera diperbaiki demi menjaga Pemilu yang bermartabat. Saatnya birokrasi betul-betul netral. Memang birokrat ada hak untuk memilih, namun tidak boleh represif, tambahnya.
PKS menghendaki Pemilu 2009 lebih bagus dari 2004 sehingga legislatif mampu mengawasi pemerintah untuk bersih dari korupsi. Hidayat menanyakan juga tentang Indramayu yang mempunyai minyak dari Balongan, namun belum juga dinikmati masyarakat Indramayu.
Hidayat berulang-ulang memuji PKS, seperti kebanggaan tidak adanya kader PKS yang ditangkap KPK, basis rekrutnya akhlakul karimah, partai dakwah dan bukan partai Wahabi. Ia menantang untuk siapapun yang mengalahkan PKS, harus lebih bagus dari PKS.
Di tempat terpisah, Hidayat mantan presiden PKS sebelum ke Tifatul Sembiring ini dalam keterangan pers-nya mengatakan, belum adanya koalisi presiden sebelum melihat hasil Pemilu legislatif.
Koalisi yang ada adalah sukses Pemilu, ujarnya. Ia tidak berani terus terang ketika didesak kesiapannya menjadi kandidat presiden, Saya sudah mantap presiden PKS, hardiknya sambil meninggalkan arena kampanye. (khal/ck-1
PKS Menang, Uang Negara Aman?
30/03/2009 - 06:13
PKS Menang, Uang Negara Aman?
Di tengah sengatan terik matahari, ribuan kader dan simpatisan PKS Kota Batam tidak bergeser mengikuti serangkaian acara kampanye perdana yang dipusatkan di Lapangan Parkir Temenggung Abdul Jamal pada Kamis (26/3).
Suara takbir ‘Allahu Akbar’ dijadikan kata sambutan untuk konvoi massa tiap Kecamatan yang memasuki lokasi acara secara bergelombang. Massa kemudian dibakar semangatnya oleh lantunan grup Nasyid Izzatul Islam bersama para orator yang mengambil tema tentang reformasi dewan, korupsi dan trafficking.
Dalam orasinya, Mahfudz Siddiq mengatakan walaupun baru 45 anggota dewan dari PKS di parlemen pusat, namun Fraksi PKS merupakan penyetor uang gratifikasi terbesar. “PKS mengembalikan uang gratifikasi sebesar Rp1,9 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”, terang Mahfudz yang disambut pekikan takbir massa.
Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menerangkan, jika dengan 45 wakil rakyat saja mampu mengembalikan uang gratifikasi terbesar, maka Insya Allah jika anggota parlemen PKS berjumlah 20 persen maka pasti akan lebih banyak lagi uang negara yang diselamatkan dan disalurkan sesuai keperuntakannya.
“Maka jangan salah pilih. Jika ingin negara aman dari korupsi, PKS adalah pilihan yang sudah terbukti”, seru Ketua Tim Operasi Tim Pemenangan Pemilu Nasional ini.
Senada dengan Mahfudz, Shohibul Iman pun menyoroti bobroknya moralitas anggota dewan. Capres PKS ini mengatakan target nasional PKS untuk 2009 adalah 20 persen, untuk itu jika ingin mewujudkan parlemen yang berkualitas, maka jangan ragu untuk memilih PKS nomor delapan, ujarnya.
Dalam orasinya, Abdul Rahman mengatakan ”Koruptor itu tak lebih daripada teroris,” Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kepri ini menerangkan, prilaku koruptor itu menghancurkan dan merugikan banyak orang.
Koruptor itu juga menghancurkan tatanan ekonomi yang mengakibatkan rakyat banyak dirugikan oleh segelintir orang. “Maka yang paling pas, hukuman bagi para koruptor adalah seumur hidup”.
Caleg DPR RI, Herlini Amran, menyoroti parahnya kasus trafficking. Menurutnya Indonesia adalah sarang terbesar kasus penjualan perempuan dan anak-anak. Dan Kepri adalah lumbung trafficking.
Perempuan dan anak-anak adalah aset besar negeri ini. Maka tidak ada alasan bagi setiap warga bangsa ini untuk memerangi bahaya trafficking. “Tidak ada alasan lain, kecuali mendukung setiap upaya pemberdayaan perempuan seutuhnya lahir dan batin, dunia dan akhirat.
Ibnusy Reliable, ibnusy@gmail.com
PKS Menang, Uang Negara Aman?
Di tengah sengatan terik matahari, ribuan kader dan simpatisan PKS Kota Batam tidak bergeser mengikuti serangkaian acara kampanye perdana yang dipusatkan di Lapangan Parkir Temenggung Abdul Jamal pada Kamis (26/3).
Suara takbir ‘Allahu Akbar’ dijadikan kata sambutan untuk konvoi massa tiap Kecamatan yang memasuki lokasi acara secara bergelombang. Massa kemudian dibakar semangatnya oleh lantunan grup Nasyid Izzatul Islam bersama para orator yang mengambil tema tentang reformasi dewan, korupsi dan trafficking.
Dalam orasinya, Mahfudz Siddiq mengatakan walaupun baru 45 anggota dewan dari PKS di parlemen pusat, namun Fraksi PKS merupakan penyetor uang gratifikasi terbesar. “PKS mengembalikan uang gratifikasi sebesar Rp1,9 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”, terang Mahfudz yang disambut pekikan takbir massa.
Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menerangkan, jika dengan 45 wakil rakyat saja mampu mengembalikan uang gratifikasi terbesar, maka Insya Allah jika anggota parlemen PKS berjumlah 20 persen maka pasti akan lebih banyak lagi uang negara yang diselamatkan dan disalurkan sesuai keperuntakannya.
“Maka jangan salah pilih. Jika ingin negara aman dari korupsi, PKS adalah pilihan yang sudah terbukti”, seru Ketua Tim Operasi Tim Pemenangan Pemilu Nasional ini.
Senada dengan Mahfudz, Shohibul Iman pun menyoroti bobroknya moralitas anggota dewan. Capres PKS ini mengatakan target nasional PKS untuk 2009 adalah 20 persen, untuk itu jika ingin mewujudkan parlemen yang berkualitas, maka jangan ragu untuk memilih PKS nomor delapan, ujarnya.
Dalam orasinya, Abdul Rahman mengatakan ”Koruptor itu tak lebih daripada teroris,” Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kepri ini menerangkan, prilaku koruptor itu menghancurkan dan merugikan banyak orang.
Koruptor itu juga menghancurkan tatanan ekonomi yang mengakibatkan rakyat banyak dirugikan oleh segelintir orang. “Maka yang paling pas, hukuman bagi para koruptor adalah seumur hidup”.
Caleg DPR RI, Herlini Amran, menyoroti parahnya kasus trafficking. Menurutnya Indonesia adalah sarang terbesar kasus penjualan perempuan dan anak-anak. Dan Kepri adalah lumbung trafficking.
Perempuan dan anak-anak adalah aset besar negeri ini. Maka tidak ada alasan bagi setiap warga bangsa ini untuk memerangi bahaya trafficking. “Tidak ada alasan lain, kecuali mendukung setiap upaya pemberdayaan perempuan seutuhnya lahir dan batin, dunia dan akhirat.
Ibnusy Reliable, ibnusy@gmail.com
Wednesday, March 25, 2009
PKS Lebih Suka Golkar Ajukan Capres Sendiri
PKS Lebih Suka Golkar Ajukan Capres Sendiri
By Republika Newsroom
Selasa, 24 Maret 2009 pukul 18:54:00
JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih menyukai jika Partai Golkar (PG) maju dengan calon presidennya sendiri dibandingkan bila PG bersandingan dengan PDIP. "Kalau Golkar maju dengan PDIP menjadi tidak menarik lagi dan bagi PKS akan menguatkan untuk memikirkan koalisi alternatif di luar koalisi Golkar-PDIP," papar Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS, Mahfudz Siddiq, kepada Republika, Selasa (24/3).
Mahfudz melanjutkan, PKS memang tidak memandang wacana koalisi antara PG dan PDIP sebagai hal yang baru dalam wacana perpolitikan nasional menjelang pemilihan presiden 2009. Keinginan kedua partai untuk membangun koalisi sudah terlihat sejak lama dengan langkah-langkah pendekatan yang dilakukan Taufik Kiemas dan Surya Paloh.
Kedekatan PG dan PDIP pasca-pertemuan kedua ketua umum mereka, Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri, memang menjadi pertimbangan tersendiri bagi para kader serta konstituen PKS dalam menentukan arah koalisi dalam pilpres.
Buktinya, Mahfudz menjelaskan, hasil survei internal PKS yang sudah dilakukan sejak awal Maret, tidak menempatkan PG sebagai partai pilihan utama untuk diajak berkoalisi.
Menyebut rata-rata persentase, Mahfudz menuturkan, hasil survei internal PKS mendudukkan Partai Demokrat (PD) pada urutan pertama partai yang paling cocok diajak berkoalisi (40 persen). Menyusul di bawah PD adalah partai-partai Islam semacam PPP da PKB dengan raihan dukungan 20 persen.
"Setelah itu baru Golkar dan yang paling kecil mendapat dukungan konstituen yaitu PDIP, cuma lima persen," terang Mahfudz.
Kendati demikian, Mahfudz menjelaskan, PKS akan terus membuka keran komunikasi dengan seluruh parpol untuk mencari masukan seluas-luasnya bagi Majelis Syuro. "Kita tetap punya keperluan untuk terus membangun komunikasi dengan PDIP, Golkar, dan semua parpol," tandas Mahfudz. ade/ism
By Republika Newsroom
Selasa, 24 Maret 2009 pukul 18:54:00
JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih menyukai jika Partai Golkar (PG) maju dengan calon presidennya sendiri dibandingkan bila PG bersandingan dengan PDIP. "Kalau Golkar maju dengan PDIP menjadi tidak menarik lagi dan bagi PKS akan menguatkan untuk memikirkan koalisi alternatif di luar koalisi Golkar-PDIP," papar Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS, Mahfudz Siddiq, kepada Republika, Selasa (24/3).
Mahfudz melanjutkan, PKS memang tidak memandang wacana koalisi antara PG dan PDIP sebagai hal yang baru dalam wacana perpolitikan nasional menjelang pemilihan presiden 2009. Keinginan kedua partai untuk membangun koalisi sudah terlihat sejak lama dengan langkah-langkah pendekatan yang dilakukan Taufik Kiemas dan Surya Paloh.
Kedekatan PG dan PDIP pasca-pertemuan kedua ketua umum mereka, Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri, memang menjadi pertimbangan tersendiri bagi para kader serta konstituen PKS dalam menentukan arah koalisi dalam pilpres.
Buktinya, Mahfudz menjelaskan, hasil survei internal PKS yang sudah dilakukan sejak awal Maret, tidak menempatkan PG sebagai partai pilihan utama untuk diajak berkoalisi.
Menyebut rata-rata persentase, Mahfudz menuturkan, hasil survei internal PKS mendudukkan Partai Demokrat (PD) pada urutan pertama partai yang paling cocok diajak berkoalisi (40 persen). Menyusul di bawah PD adalah partai-partai Islam semacam PPP da PKB dengan raihan dukungan 20 persen.
"Setelah itu baru Golkar dan yang paling kecil mendapat dukungan konstituen yaitu PDIP, cuma lima persen," terang Mahfudz.
Kendati demikian, Mahfudz menjelaskan, PKS akan terus membuka keran komunikasi dengan seluruh parpol untuk mencari masukan seluas-luasnya bagi Majelis Syuro. "Kita tetap punya keperluan untuk terus membangun komunikasi dengan PDIP, Golkar, dan semua parpol," tandas Mahfudz. ade/ism
Tuesday, March 24, 2009
Golkar tak Harus Jadi Pucuk Pimpinan
Selasa, 24 Maret 2009 pukul 23:41:0
Golkar tak Harus Jadi Pucuk Pimpinan
Tak semua kader PKS ingin koalisi dengan Demokrat.
JEMBER -- Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar (PG), Surya Paloh, menyatakan PG tidak harus menjadi pucuk pimpinan di Indonesia. PG butuh koalisi dengan parpol lain untuk membangun Indonesia yang lebih baik.''PG tidak harus menjadi pucuk pimpinan, namun kalau bisa diwujudkan itu lebih baik,'' kata Surya Paloh dalam jumpa pers seusai menghadiri kampanye terbuka di GOR Kaliwates, Kabupaten Jember, Jatim, Senin (23/3).
Ia menjelaskan, PG tidak bisa berjalan dan berjuang sendirian untuk mewujudkan Indonesia lebih baik. Sehingga, perlu adanya koalisi dengan beragam strategi untuk memajukan bangsa Indonesia.Menurut dia, pertemuan Ketua Umum PG, Jusuf Kalla (JK), dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (Megawati Sukarnoputri) dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali, masih menjajaki kemungkinan melakukan koalisi dan menjaga komunikasi politik.
''PG ingin bergandengan tangan dengan pimpinan parpol lainnya untuk menjaga kemaslahatan bangsa.''Saat ditanya tentang keseriusan koalisi PG, PDIP, dan PPP menuju pemilu presiden, Surya Paloh enggan berkomentar banyak. ''Nantilah, kita lihat karena sekarang masih pemilu (legislatif). Sekarang, PG mencoba untuk bergandengan dengan sejumlah parpol, tentu wartawan sudah tahu,'' katanya sambil tersenyum lebar.
Koalisi dan penjajakan yang dilakukan PG, kata Surya Paloh, untuk mencari kesamaan tujuan, membangun negara Indonesia lebih baik. ''Jika pertemuan politik PG dengan pimpinan parpol lain dipandang sebagai alat untuk menaikkan daya tawar PG, juga gak masalah,'' katanya.
Ia menilai, banyaknya parpol di Indonesia menyebabkan inkonsisten yang dilakukan elite parpol dan perlu adanya penyederhanaan jumlah parpol.''Idealnya jumlah parpol di Indonesia mungkin empat parpol, karena semakin sedikit jumlah parpol semakin lebih baik. Penyederhanaan parpol tidak memberi nilai negatif, justru nilai positif.''
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS, Mahfudz Siddiq, menjelaskan, survei yang menyebut PKS ingin berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD) baru di Sumatra. Sedangkan di daerah lain, hasilnya juga beragam.
Dikatakan Mahfudz, sejauh ini survei internal PKS menunjukkan keberagaman. Di setiap daerah, kader-kader PKS memberikan pandangan yang beragam.
Di wilayah Sumatra, banyak yang menilai Partai Demokrat paling cocok, tapi di provinsi lainnya belum. ''Kader juga ada yang merespons positif terhadap Golkar, ada yang sebaliknya,'' papar Mahfudz. Survei PKS yang dilakukan awal Maret 2009 masih berlangsung.
Mahfudz menjelaskan, hasil survei internal PKS selanjutnya akan diberikan kepada Majelis Syuro PKS, yang akan menggelar pertemuan pascapemilu legislatif. ''Hasil survei sebagai input untuk majelis syuro mengambil kebijakan pilpres dan koalisi,'' kata Mahfudz.
Penjaringan capres
Sementara itu, Kader PG, Yuddy Chrisnandi, menuding ada indikasi penjaringan capres PG hanya akal-akalan. Sifat penjaringan yang tertutup menjadi pemicu kecurigaan ini. ''Ada indikasi rekayasa menjadikan JK (Jusuf Kalla) sebagai capres tunggal,'' kata dia.Yuddy mengaku sebenarnya ia mendukung tanpa syarat JK sebagai capres PG. Namun, prosesnya harus demokratis dan terbuka. Prosesnya harus melibatkan jajaran DPD tingkat II PG dalam proses menjaring tujuh nama kandidat.
Kebulatan tekad DPD I untuk menjadikan JK sebagai capres PG adalah langkah gegabah. Karena, hingga saat ini DPP PG tak pernah mengumumkan tujuh nama nominator teratas dari hasil penjaringan itu. Kalaupun tujuh nama itu diumumkan, harus dicermati asal dukungan dan kesediaan dari calon yang bersangkutan. ''Jangan asal-asalan dong tentukan capres. Harus benar, harus transparan, dan harus ada pernyataan kesiapan (dari para nominator) untuk menjadi pemimpin nasional,'' kata Yuddy.
Dengan kondisi ini, Yuddy menduga ada skenario agar satu per satu nominator akan berguguran. Ujungnya, JK akan tampil sebagai capres tunggal sebelum sampai di rapimnasus PG. Jika skenario itu terjadi, kata Yuddy, penjaringan dan survei yang digelar PG hanya akal-akalan. ''Mekanisme penjaringan ini tambal sulam, bukan by design untuk mendapatkan capres PG,'' kecam Yuddy.Indikasinya, sebut dia, adalah pernyataan yang berbeda-beda dari para petinggi PG. Menurut dia, proses penjaringan ini secara organisasi adalah tanggung jawab bidang organisasi, keanggotaan, dan kaderisasi PG, yang diketuai Syamsul Muarif.
Menurut Syamsul, proses penjaringan sudah selesai. ''Tapi, hasil penjaringan dan survei tidak akan diumumkan ke publik sampai rapimnasus,'' kata Syamsul.Sementara Sekjen PG, Soemarsono, mengatakan, penjaringan belum usai. Masih ada separuh DPD yang belum mengirimkan usulan tujuh nominator capres PG. ''Yang akan disurvei nanti hanya nominator dengan dukungan setengah (DPD),'' kata dia. ade/ant/ann
Golkar tak Harus Jadi Pucuk Pimpinan
Tak semua kader PKS ingin koalisi dengan Demokrat.
JEMBER -- Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar (PG), Surya Paloh, menyatakan PG tidak harus menjadi pucuk pimpinan di Indonesia. PG butuh koalisi dengan parpol lain untuk membangun Indonesia yang lebih baik.''PG tidak harus menjadi pucuk pimpinan, namun kalau bisa diwujudkan itu lebih baik,'' kata Surya Paloh dalam jumpa pers seusai menghadiri kampanye terbuka di GOR Kaliwates, Kabupaten Jember, Jatim, Senin (23/3).
Ia menjelaskan, PG tidak bisa berjalan dan berjuang sendirian untuk mewujudkan Indonesia lebih baik. Sehingga, perlu adanya koalisi dengan beragam strategi untuk memajukan bangsa Indonesia.Menurut dia, pertemuan Ketua Umum PG, Jusuf Kalla (JK), dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (Megawati Sukarnoputri) dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali, masih menjajaki kemungkinan melakukan koalisi dan menjaga komunikasi politik.
''PG ingin bergandengan tangan dengan pimpinan parpol lainnya untuk menjaga kemaslahatan bangsa.''Saat ditanya tentang keseriusan koalisi PG, PDIP, dan PPP menuju pemilu presiden, Surya Paloh enggan berkomentar banyak. ''Nantilah, kita lihat karena sekarang masih pemilu (legislatif). Sekarang, PG mencoba untuk bergandengan dengan sejumlah parpol, tentu wartawan sudah tahu,'' katanya sambil tersenyum lebar.
Koalisi dan penjajakan yang dilakukan PG, kata Surya Paloh, untuk mencari kesamaan tujuan, membangun negara Indonesia lebih baik. ''Jika pertemuan politik PG dengan pimpinan parpol lain dipandang sebagai alat untuk menaikkan daya tawar PG, juga gak masalah,'' katanya.
Ia menilai, banyaknya parpol di Indonesia menyebabkan inkonsisten yang dilakukan elite parpol dan perlu adanya penyederhanaan jumlah parpol.''Idealnya jumlah parpol di Indonesia mungkin empat parpol, karena semakin sedikit jumlah parpol semakin lebih baik. Penyederhanaan parpol tidak memberi nilai negatif, justru nilai positif.''
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS, Mahfudz Siddiq, menjelaskan, survei yang menyebut PKS ingin berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD) baru di Sumatra. Sedangkan di daerah lain, hasilnya juga beragam.
Dikatakan Mahfudz, sejauh ini survei internal PKS menunjukkan keberagaman. Di setiap daerah, kader-kader PKS memberikan pandangan yang beragam.
Di wilayah Sumatra, banyak yang menilai Partai Demokrat paling cocok, tapi di provinsi lainnya belum. ''Kader juga ada yang merespons positif terhadap Golkar, ada yang sebaliknya,'' papar Mahfudz. Survei PKS yang dilakukan awal Maret 2009 masih berlangsung.
Mahfudz menjelaskan, hasil survei internal PKS selanjutnya akan diberikan kepada Majelis Syuro PKS, yang akan menggelar pertemuan pascapemilu legislatif. ''Hasil survei sebagai input untuk majelis syuro mengambil kebijakan pilpres dan koalisi,'' kata Mahfudz.
Penjaringan capres
Sementara itu, Kader PG, Yuddy Chrisnandi, menuding ada indikasi penjaringan capres PG hanya akal-akalan. Sifat penjaringan yang tertutup menjadi pemicu kecurigaan ini. ''Ada indikasi rekayasa menjadikan JK (Jusuf Kalla) sebagai capres tunggal,'' kata dia.Yuddy mengaku sebenarnya ia mendukung tanpa syarat JK sebagai capres PG. Namun, prosesnya harus demokratis dan terbuka. Prosesnya harus melibatkan jajaran DPD tingkat II PG dalam proses menjaring tujuh nama kandidat.
Kebulatan tekad DPD I untuk menjadikan JK sebagai capres PG adalah langkah gegabah. Karena, hingga saat ini DPP PG tak pernah mengumumkan tujuh nama nominator teratas dari hasil penjaringan itu. Kalaupun tujuh nama itu diumumkan, harus dicermati asal dukungan dan kesediaan dari calon yang bersangkutan. ''Jangan asal-asalan dong tentukan capres. Harus benar, harus transparan, dan harus ada pernyataan kesiapan (dari para nominator) untuk menjadi pemimpin nasional,'' kata Yuddy.
Dengan kondisi ini, Yuddy menduga ada skenario agar satu per satu nominator akan berguguran. Ujungnya, JK akan tampil sebagai capres tunggal sebelum sampai di rapimnasus PG. Jika skenario itu terjadi, kata Yuddy, penjaringan dan survei yang digelar PG hanya akal-akalan. ''Mekanisme penjaringan ini tambal sulam, bukan by design untuk mendapatkan capres PG,'' kecam Yuddy.Indikasinya, sebut dia, adalah pernyataan yang berbeda-beda dari para petinggi PG. Menurut dia, proses penjaringan ini secara organisasi adalah tanggung jawab bidang organisasi, keanggotaan, dan kaderisasi PG, yang diketuai Syamsul Muarif.
Menurut Syamsul, proses penjaringan sudah selesai. ''Tapi, hasil penjaringan dan survei tidak akan diumumkan ke publik sampai rapimnasus,'' kata Syamsul.Sementara Sekjen PG, Soemarsono, mengatakan, penjaringan belum usai. Masih ada separuh DPD yang belum mengirimkan usulan tujuh nominator capres PG. ''Yang akan disurvei nanti hanya nominator dengan dukungan setengah (DPD),'' kata dia. ade/ant/ann
Koalisi Partai Sulit Diharapkan
Koalisi Partai Sulit Diharapkan
Senin, 23 Maret 2009 | 19:15 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi partai-partai politik dalam Pemilu 2009 tidak bisa diharapkan akan mencapai pada titik strategis. Seperti kesamaan untuk membangun sistem politik nasional yang lebih demokratis, atau kesamaan untuk menata kembali lembaga-lembaga ketatanegaraan yang memperkuat sistem presidensial, atau juga sistem ekonomi yang nonkapitalis.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Chozin Chumaidy di Jakarta, Senin (23/3). "Karena kehidupan politik saat ini sudah terjebak dalam pragmatisme politik, yang tidak memikirkan kepentingan kebangsaan, orientasinya hanya jangka pendek yaitu kekuasaan," ujarnya.
Karena tujuannya hanya kekuasaan itu, menurut Chozin, ideologi partai yang menjadi basis untuk membangun cita-cita bersama menuju tatanan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal, menjadi terabaikan.
"Maka dapat dipahami kalau partai-partai Islam atau yang berbasis Islam sulit untuk berkoalisi, walaupun memiliki ideologi dan platform politik yang sama," ujarnya.
Kondisi yang sama, menurut Chozin, juga dialami partai-partai nasionalis atau kebangsaan dan sekuler. Partai nasionalis juga sulit berkoalisi untuk mencapai kesepahaman dalam mencita-citakan tatanan masyarakat yang ideal atas dasar kesamaan paham ideologinya.
Chozin menawarkan, itu sebabnya parpol memang harus merestrukturisasi diri dan jumlah partai yang besar perlu dikurangi dengan sistem multipartai sederhana. Langkah kedua, parpol juga harus meninjau ulang ideologinya.
"Reideologisasi partai politik, agar partai dapat mengimplementasikan cita ideal tatanan masyarakat dalam kehidupan politik, ekonomi, keamanan dan peradaban.
Secara terpisah, Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan, Pemilu 2009 harus menghasilkan parlemen yang reformatif . Dengan demikian, kepercayaan masyarakat pada partai politik akan membaik. Dan kalau itu bisa diwujudkan maka pemerintahan koalisi yang baik juga akan lebih mudah dibentuk.
"Itu sebabnya, anggota legislatif yang sungguh-sungguh punya komitmen anti-korupsi dan representasi kepentingan rakyat banyak, perlu diberikan kesempatan untuk tampil," ujarnya.
Ke depan, menurut Mahfudz, sistem kerja parlemen yang transparan, partisipatif dan memiliki prioritas pembangunan jelas harus menjadi prioritas. Itu sebabnya, pola relasi kekuasaan yang seimbang antara legislatif dan eksekutif, berdasarkan prinsip check and balance juga harus dipikirkan secara serius.
"Ancaman terbesar terwujudnya parlemen yang reformatif pada Pemilu 2009 adalah biaya politik yang tinggi yang dikeluarkan para caleg, dan banyaknya partai peserta pemilu yang sebagian besarnya akan ada di luar lingkaran kekuasaan eksekutif. Sehingga motif untuk membuyarkan impian bangunan demokrasi dengan prioritas ideal tersebut sangat besar. "Solusinya, kekuatan-kekuatan reformatif harus bersatu padu menyatukan kesepahaman dan komitmen, dan menjadi embrio koalisi besar pada pilpres dan pada pembentukan pemerintahan," ujarnya.
Senin, 23 Maret 2009 | 19:15 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi partai-partai politik dalam Pemilu 2009 tidak bisa diharapkan akan mencapai pada titik strategis. Seperti kesamaan untuk membangun sistem politik nasional yang lebih demokratis, atau kesamaan untuk menata kembali lembaga-lembaga ketatanegaraan yang memperkuat sistem presidensial, atau juga sistem ekonomi yang nonkapitalis.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Chozin Chumaidy di Jakarta, Senin (23/3). "Karena kehidupan politik saat ini sudah terjebak dalam pragmatisme politik, yang tidak memikirkan kepentingan kebangsaan, orientasinya hanya jangka pendek yaitu kekuasaan," ujarnya.
Karena tujuannya hanya kekuasaan itu, menurut Chozin, ideologi partai yang menjadi basis untuk membangun cita-cita bersama menuju tatanan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal, menjadi terabaikan.
"Maka dapat dipahami kalau partai-partai Islam atau yang berbasis Islam sulit untuk berkoalisi, walaupun memiliki ideologi dan platform politik yang sama," ujarnya.
Kondisi yang sama, menurut Chozin, juga dialami partai-partai nasionalis atau kebangsaan dan sekuler. Partai nasionalis juga sulit berkoalisi untuk mencapai kesepahaman dalam mencita-citakan tatanan masyarakat yang ideal atas dasar kesamaan paham ideologinya.
Chozin menawarkan, itu sebabnya parpol memang harus merestrukturisasi diri dan jumlah partai yang besar perlu dikurangi dengan sistem multipartai sederhana. Langkah kedua, parpol juga harus meninjau ulang ideologinya.
"Reideologisasi partai politik, agar partai dapat mengimplementasikan cita ideal tatanan masyarakat dalam kehidupan politik, ekonomi, keamanan dan peradaban.
Secara terpisah, Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan, Pemilu 2009 harus menghasilkan parlemen yang reformatif . Dengan demikian, kepercayaan masyarakat pada partai politik akan membaik. Dan kalau itu bisa diwujudkan maka pemerintahan koalisi yang baik juga akan lebih mudah dibentuk.
"Itu sebabnya, anggota legislatif yang sungguh-sungguh punya komitmen anti-korupsi dan representasi kepentingan rakyat banyak, perlu diberikan kesempatan untuk tampil," ujarnya.
Ke depan, menurut Mahfudz, sistem kerja parlemen yang transparan, partisipatif dan memiliki prioritas pembangunan jelas harus menjadi prioritas. Itu sebabnya, pola relasi kekuasaan yang seimbang antara legislatif dan eksekutif, berdasarkan prinsip check and balance juga harus dipikirkan secara serius.
"Ancaman terbesar terwujudnya parlemen yang reformatif pada Pemilu 2009 adalah biaya politik yang tinggi yang dikeluarkan para caleg, dan banyaknya partai peserta pemilu yang sebagian besarnya akan ada di luar lingkaran kekuasaan eksekutif. Sehingga motif untuk membuyarkan impian bangunan demokrasi dengan prioritas ideal tersebut sangat besar. "Solusinya, kekuatan-kekuatan reformatif harus bersatu padu menyatukan kesepahaman dan komitmen, dan menjadi embrio koalisi besar pada pilpres dan pada pembentukan pemerintahan," ujarnya.
PKS Lebih Sreg SBY
24 Maret 2009
PKS Lebih Sreg SBY
JAKARTA- Wacana koalisi parpol menghadapi pilpres 2009 terus digalang. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa koalisi dengan Partai Demokrat (PD) lebih baik daripada dengan Partai Golkar dan PDI-P.
”Kalau dari jajak pendapat di kalangan kader, dukungan mereka dengan PD jauh lebih besar dari pada dengan Golkar dan PDI-P. Itu nanti akan jadi bahan masukan,” kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, Senin (23/3/).
Menurut Mahfudz, Pemilu 2009 harus menghasilkan anggota parlemen baik DPR RI maupun DPRD yang reformatif. Caranya, setiap caleg yang terpilih harus mempunyai komitmen antikorupsi dan benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat banyak.
”Ini akan menjadikan sistem kerja parlemen yang transparan, partisipatif dan memiliki prioritas pembangunan jelas,” papar ketua FPKS ini.
Selain itu, lanjut Mahfudz, pola hubungan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif harus seimbang berdasarkan prinsip check and balance.
Meski demikian, Mahfudz menilai parlemen yang baik dan bersih hasil pemilu 2009 sedang mengalami ancaman serius. Ancaman terbesar terwujudnya parlemen yang reformatif pada Pemilu 2009 adalah biaya politik tinggi yang dikeluarkan para caleg.
”Banyaknya partai peserta pemilu yang sebagian besarnya akan ada di luar lingkaran kekuasaan eksekutif juga ikut mendorong. Sehingga motif untuk membuyarkan parlemen yang kuat akan sangat besar,” paparnya.
”Solusinya kekuatan-kekuatan reformatif harus bersatu padu menyamakan kesepahaman dan komitmen. Inilah yang akan menjadi embrio koalisi besar pada pilpres dan pada pembentukan pemerintahan,” kata dia.(dtc-76)
PKS Lebih Sreg SBY
JAKARTA- Wacana koalisi parpol menghadapi pilpres 2009 terus digalang. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa koalisi dengan Partai Demokrat (PD) lebih baik daripada dengan Partai Golkar dan PDI-P.
”Kalau dari jajak pendapat di kalangan kader, dukungan mereka dengan PD jauh lebih besar dari pada dengan Golkar dan PDI-P. Itu nanti akan jadi bahan masukan,” kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, Senin (23/3/).
Menurut Mahfudz, Pemilu 2009 harus menghasilkan anggota parlemen baik DPR RI maupun DPRD yang reformatif. Caranya, setiap caleg yang terpilih harus mempunyai komitmen antikorupsi dan benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat banyak.
”Ini akan menjadikan sistem kerja parlemen yang transparan, partisipatif dan memiliki prioritas pembangunan jelas,” papar ketua FPKS ini.
Selain itu, lanjut Mahfudz, pola hubungan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif harus seimbang berdasarkan prinsip check and balance.
Meski demikian, Mahfudz menilai parlemen yang baik dan bersih hasil pemilu 2009 sedang mengalami ancaman serius. Ancaman terbesar terwujudnya parlemen yang reformatif pada Pemilu 2009 adalah biaya politik tinggi yang dikeluarkan para caleg.
”Banyaknya partai peserta pemilu yang sebagian besarnya akan ada di luar lingkaran kekuasaan eksekutif juga ikut mendorong. Sehingga motif untuk membuyarkan parlemen yang kuat akan sangat besar,” paparnya.
”Solusinya kekuatan-kekuatan reformatif harus bersatu padu menyamakan kesepahaman dan komitmen. Inilah yang akan menjadi embrio koalisi besar pada pilpres dan pada pembentukan pemerintahan,” kata dia.(dtc-76)
PKS Merasa Menjadi Korban Fitnah Terus
Selasa, 24 Maret 2009
INDONESIA MEMILIH
CALEG BERMASALAH: PKS Merasa Menjadi Korban Fitnah Terus
JAKARTA (Lampost): Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang perencanaan, Mahfudz Siddiq, tidak kaget dengan pemberitaan media yang selalu memunculkan calon legislatifnya yang bermasalah.
Hal ini disebabkan adanya keinginan dari kelompok tertentu yang berharap citra PKS rusak. "Kasus Jambi, Indramayu, dan terakhir kasus Rama (Pratama), antara fakta yang diungkap dengan fakta sesungguhnya itu sangat jauh. Saya menduga ada upaya untuk mendekonstruksi isu PKS yang mengusung kampanye bersih, dengan memunculkan caleg-caleg PKS yang bermasalah," Kata Mahfudz, Senin (23-3).
Menurut ketua F-PKS DPR ini, salah satu indikasi perusakan citra PKS adalah dengan mengada-adakan masalah. Hal ini semata-mata untuk mengirim opini publik agar kesan PKS yang terbangun di masyarakat menjadi tidak baik. "Di lapangan kami difitnah terus. Di Indramayu, diberitakan caleg PKS terlibat politik uang. Setelah ditelusuri, tidak benar. Tetapi informasi itu disebar sedemikian rupa. Saya juga pernah dilaporkan ke Polwiltabes dengan tuduhan pencemaran nama baik," papar Mahfudz.
Mahfudz berharap media tetap fair melihat kasus-kasus yang melibatkan caleg dan kader PKS. "Sepanjang media massa mengedapankan objektivitas dan prinsip berimbang, saya yakin tidak akan ada masalah. Jadi kami tidak khawatir," jelas dia.
Kasus terbaru, Ihsan Mokoginta, caleg PKS daerah pemilihan Kotamobagu, Sulawesi Utara, dipenjara 6 bulan karena berkampanye di dekat masjid. "Dia membagikan stiker di sekitar masjid, kemudian dilaporkan Panwaslu, kemudian di sidang dan dipenjara 6 bulan," kata juru bicara PKS Mabruri, kemarin.
Ihsan, yang tinggal di Cimanggis, Depok, kini telah mendekam di tahanan di Kotamobagu. Dia membagi-bagikan stiker itu pada Februari 2009 lalu saat pulang berceramah. "Ini kental nuansa politiknya. Kok ada di partai lain ada yang kampanye di pesantren tidak apa-apa?" protes Mabruri.
Ihsan resmi ditahan sejak akhir pekan lalu. "Pihak DPD PKS Sulut sudah menengok ke lapas dan dia (Ihsan) enjoy-enjoy saja." n DTC/U-1
INDONESIA MEMILIH
CALEG BERMASALAH: PKS Merasa Menjadi Korban Fitnah Terus
JAKARTA (Lampost): Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang perencanaan, Mahfudz Siddiq, tidak kaget dengan pemberitaan media yang selalu memunculkan calon legislatifnya yang bermasalah.
Hal ini disebabkan adanya keinginan dari kelompok tertentu yang berharap citra PKS rusak. "Kasus Jambi, Indramayu, dan terakhir kasus Rama (Pratama), antara fakta yang diungkap dengan fakta sesungguhnya itu sangat jauh. Saya menduga ada upaya untuk mendekonstruksi isu PKS yang mengusung kampanye bersih, dengan memunculkan caleg-caleg PKS yang bermasalah," Kata Mahfudz, Senin (23-3).
Menurut ketua F-PKS DPR ini, salah satu indikasi perusakan citra PKS adalah dengan mengada-adakan masalah. Hal ini semata-mata untuk mengirim opini publik agar kesan PKS yang terbangun di masyarakat menjadi tidak baik. "Di lapangan kami difitnah terus. Di Indramayu, diberitakan caleg PKS terlibat politik uang. Setelah ditelusuri, tidak benar. Tetapi informasi itu disebar sedemikian rupa. Saya juga pernah dilaporkan ke Polwiltabes dengan tuduhan pencemaran nama baik," papar Mahfudz.
Mahfudz berharap media tetap fair melihat kasus-kasus yang melibatkan caleg dan kader PKS. "Sepanjang media massa mengedapankan objektivitas dan prinsip berimbang, saya yakin tidak akan ada masalah. Jadi kami tidak khawatir," jelas dia.
Kasus terbaru, Ihsan Mokoginta, caleg PKS daerah pemilihan Kotamobagu, Sulawesi Utara, dipenjara 6 bulan karena berkampanye di dekat masjid. "Dia membagikan stiker di sekitar masjid, kemudian dilaporkan Panwaslu, kemudian di sidang dan dipenjara 6 bulan," kata juru bicara PKS Mabruri, kemarin.
Ihsan, yang tinggal di Cimanggis, Depok, kini telah mendekam di tahanan di Kotamobagu. Dia membagi-bagikan stiker itu pada Februari 2009 lalu saat pulang berceramah. "Ini kental nuansa politiknya. Kok ada di partai lain ada yang kampanye di pesantren tidak apa-apa?" protes Mabruri.
Ihsan resmi ditahan sejak akhir pekan lalu. "Pihak DPD PKS Sulut sudah menengok ke lapas dan dia (Ihsan) enjoy-enjoy saja." n DTC/U-1
Tiga Jalan Perbaikan Parlemen
Tiga Jalan Perbaikan Parlemen
Ada juga sejumlah ancaman yang dapat menggagalkannya.
Selasa, 24 Maret 2009, 10:17 WIB
Siswanto, Anggi Kusumadewi
VIVAnews – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfudz Siddiq, berharap hasil Pemilihan Umum 2009 dapat membawa perubahan secara drastis untuk perbaikan parlemen.
“Pemilu harus hasilkan parlemen baik DPR maupun DPRD yang reformatif,” kata Mahfudz, Selasa 24 Maret 2009.
Perubahan di internal parlemen, menurut dia, dapat ditempuh melalui tiga jalan. Cara pertama ialah calon wakil rakyat yang masuk parlemen harus betul-betul punya komitmen kuat antikorupsi. Kemudian, semua calon legislator itu harus datang dengan dukungan masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.
Cara yang kedua ialah sistem kerja di parlemen harus jauh lebih transparan, partisipatif dan memiliki prioritas pembangunan yang konkrit. Kemudian, sistem itu juga dapat dipertanggung jawabkan.
Ketiga, pola relasi kekuasaan harus seimbang, antara badan legislatif dan eksekutif, berdasarkan prinsip check and balance.
Lebih lanjut, Mahfudz mengatakan ada sejumlah ancaman yang dapat menggagalkan terbentuknya parlemen yang reformatif pada Pemilu 2009.
Ancaman itu, antara lalin, karena mayoritas calon legislator mengeluarkan biaya politik yang tinggi untuk masuk ke parlemen.
Ancaman berikutnya adalah banyaknya partai peserta pemilu yang sebagian besar akan di luar lingkaran kekuasaan eksekutif.
Semua itu, dinilai berpotensi menggagalkan perubahan drastis untuk memperbaiki parlemen.
Tapi, kata Mahfud, tetap ada solusi untuk mencegah kegagalan. “Solusinya kekuatan-kekuatan reformatif harus bersatu padu menyatukan kesepahaman dan komitmen untuk menjadi embrio koalisi,” kata Mahfudz.
Ada juga sejumlah ancaman yang dapat menggagalkannya.
Selasa, 24 Maret 2009, 10:17 WIB
Siswanto, Anggi Kusumadewi
VIVAnews – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfudz Siddiq, berharap hasil Pemilihan Umum 2009 dapat membawa perubahan secara drastis untuk perbaikan parlemen.
“Pemilu harus hasilkan parlemen baik DPR maupun DPRD yang reformatif,” kata Mahfudz, Selasa 24 Maret 2009.
Perubahan di internal parlemen, menurut dia, dapat ditempuh melalui tiga jalan. Cara pertama ialah calon wakil rakyat yang masuk parlemen harus betul-betul punya komitmen kuat antikorupsi. Kemudian, semua calon legislator itu harus datang dengan dukungan masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.
Cara yang kedua ialah sistem kerja di parlemen harus jauh lebih transparan, partisipatif dan memiliki prioritas pembangunan yang konkrit. Kemudian, sistem itu juga dapat dipertanggung jawabkan.
Ketiga, pola relasi kekuasaan harus seimbang, antara badan legislatif dan eksekutif, berdasarkan prinsip check and balance.
Lebih lanjut, Mahfudz mengatakan ada sejumlah ancaman yang dapat menggagalkan terbentuknya parlemen yang reformatif pada Pemilu 2009.
Ancaman itu, antara lalin, karena mayoritas calon legislator mengeluarkan biaya politik yang tinggi untuk masuk ke parlemen.
Ancaman berikutnya adalah banyaknya partai peserta pemilu yang sebagian besar akan di luar lingkaran kekuasaan eksekutif.
Semua itu, dinilai berpotensi menggagalkan perubahan drastis untuk memperbaiki parlemen.
Tapi, kata Mahfud, tetap ada solusi untuk mencegah kegagalan. “Solusinya kekuatan-kekuatan reformatif harus bersatu padu menyatukan kesepahaman dan komitmen untuk menjadi embrio koalisi,” kata Mahfudz.
PKS Lebih Sreg SBY daripada JK atau Mega
Senin, 23/03/2009 17:44 WIB
PKS Lebih Sreg SBY daripada JK atau Mega
Muhammad Nur Hayid - detikPemilu
Jakarta - Wacana koalisi parpol menghadapi pilpres 2009 terus digalang. PKS merasa koalisi dengan Partai Demokrat (PD) lebih baik daripada dengan Partai Golkar dan PDIP.
"Kalau dari jajak pendapat di kalangan kader, dukungan mereka dengan PD jauh lebih besar dari pada dengan Golkar dan PDIP. Itu nanti akan jadi bahan masukan," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada detikcom, Senin (23/2/2009).
Menurut Mahfudz, Pemilu 2009 harus menghasilkan anggota parlemen baik DPR RI atau DPRD yang reformatif. Caranya, setiap caleg yang terpilih harus mempunyai komitmen antikorupsi dan benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat banyak.
"Ini akan menjadikan sistem kerja parlemen yang transparan, partisipatif dan memiliki prioritas pembangunan jelas," papar ketua FPKS ini.
Selain itu, lanjut Mahfudz, pola hubungan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif harus seimbang berdasarkan prinsip check and balance.
Meski demikian, Mahfudz menilai parlemen yang baik dan bersih hasil pemilu 2009 sedang mengalami ancaman serius. Ancaman terbesar terwujudnya parlemen yang reformatif pada Pemilu 2009 adalah biaya politik tinggi yang dikeluarkan para caleg.
"Banyaknya partai peserta pemilu yang sebagian besarnya akan ada di luar lingkaran kekuasaan eksekutif juga ikut mendorong. Sehingga motif untuk membuyarkan parlemen yang kuat akan sangat besar," paparnya.
"Solusinya kekuatan-kekuatan reformatif harus bersatu padu menyamakan kesepahaman dan komitmen. Inilah yang akan menjadi embrio koalisi besar pada pilpres dan pada pembentukan pemerintahan," pungkas caleg DPR dapil Indramayu ini.
PKS Lebih Sreg SBY daripada JK atau Mega
Muhammad Nur Hayid - detikPemilu
Jakarta - Wacana koalisi parpol menghadapi pilpres 2009 terus digalang. PKS merasa koalisi dengan Partai Demokrat (PD) lebih baik daripada dengan Partai Golkar dan PDIP.
"Kalau dari jajak pendapat di kalangan kader, dukungan mereka dengan PD jauh lebih besar dari pada dengan Golkar dan PDIP. Itu nanti akan jadi bahan masukan," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada detikcom, Senin (23/2/2009).
Menurut Mahfudz, Pemilu 2009 harus menghasilkan anggota parlemen baik DPR RI atau DPRD yang reformatif. Caranya, setiap caleg yang terpilih harus mempunyai komitmen antikorupsi dan benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat banyak.
"Ini akan menjadikan sistem kerja parlemen yang transparan, partisipatif dan memiliki prioritas pembangunan jelas," papar ketua FPKS ini.
Selain itu, lanjut Mahfudz, pola hubungan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif harus seimbang berdasarkan prinsip check and balance.
Meski demikian, Mahfudz menilai parlemen yang baik dan bersih hasil pemilu 2009 sedang mengalami ancaman serius. Ancaman terbesar terwujudnya parlemen yang reformatif pada Pemilu 2009 adalah biaya politik tinggi yang dikeluarkan para caleg.
"Banyaknya partai peserta pemilu yang sebagian besarnya akan ada di luar lingkaran kekuasaan eksekutif juga ikut mendorong. Sehingga motif untuk membuyarkan parlemen yang kuat akan sangat besar," paparnya.
"Solusinya kekuatan-kekuatan reformatif harus bersatu padu menyamakan kesepahaman dan komitmen. Inilah yang akan menjadi embrio koalisi besar pada pilpres dan pada pembentukan pemerintahan," pungkas caleg DPR dapil Indramayu ini.
Mahfudz Siddiq: PKS Difitnah Terus
Mahfudz Siddiq: PKS Difitnah Terus
Muhammad Nur Hayid - detikPemilu
Jakarta - Ketua DPP PKS bidang perencanaan Mahfudz Siddiq tidak kaget dengan pemberitaan media yang selalu memunculkan caleg-caleg PKS bermasalah. Hal ini disebabkan, adanya keinginan dari kelompok tertentu yang berharap citra PKS rusak.
"Kasus Jambi, Indramayu, dan terakhir kasus Rama, antara fakta yang diungkap dengan fakta sesungguhnya itu sangat jauh. Saya menduga ada upaya untuk mendekonstruksi isu PKS yang mengusung kampanye bersih, dengan memunculkan caleg-caleg PKS yang kena masalah," Kata Mahfudz kepada detikcom, Senin (23/3/2009).
Menurut ketua FPKS DPR ini, salah satu indikasi perusakan citra PKS adalah dengan mengada-adakan masalah. Hal ini semata-mata untuk mengirim opini publik agar kesan PKS yang terbangun di masyarakat menjadi tidak baik.
"Di lapangan kita difitnah terus. Di Indramayu, diberitakan caleg PKS terlibat politik uang. Setelah ditelusuri, tidak benar. Tetapi informasi itu disebar sedemikian rupa. Saya juga pernah dilaporkan ke Polwiltabes dengan tuduhan pencemaran nama baik," papar Mahfudz.
"Ini artinya ketika PKS mengambil isu DPR bersih, ada upaya untuk mencoba membalikkan ide dan persepsi itu dengan mencoba menampilkan kesalahan caleg-caleg PKS walaupun itu tidak terbukti," paparnya.
Mahfudz berharap media tetap fair dan terbuka dalam melihat kasus-kasus yang melibatkan caleg dan kader PKS. Karena selama media masih independen, upaya kampanye busuk itu tidak akan berpengaruh banyak.
"Sepanjang media massa mengedapankan obyektivitas dan prinsip berimbang, saya yakin tidak akan ada masalah. Jadi kami tidak khawatir," pungksnya.
Berita terbaru yang menyangkut caleg PKS adalah kasus Ihsan Mokoginta. Caleg PKS untuk DPR RI dari daerah pemilihan Kotamobagu, Sulawesi Utara itu dipenjara 6 bulan. Ihsan divonis bersalah karena berkampanye di dekat masjid.
Muhammad Nur Hayid - detikPemilu
Jakarta - Ketua DPP PKS bidang perencanaan Mahfudz Siddiq tidak kaget dengan pemberitaan media yang selalu memunculkan caleg-caleg PKS bermasalah. Hal ini disebabkan, adanya keinginan dari kelompok tertentu yang berharap citra PKS rusak.
"Kasus Jambi, Indramayu, dan terakhir kasus Rama, antara fakta yang diungkap dengan fakta sesungguhnya itu sangat jauh. Saya menduga ada upaya untuk mendekonstruksi isu PKS yang mengusung kampanye bersih, dengan memunculkan caleg-caleg PKS yang kena masalah," Kata Mahfudz kepada detikcom, Senin (23/3/2009).
Menurut ketua FPKS DPR ini, salah satu indikasi perusakan citra PKS adalah dengan mengada-adakan masalah. Hal ini semata-mata untuk mengirim opini publik agar kesan PKS yang terbangun di masyarakat menjadi tidak baik.
"Di lapangan kita difitnah terus. Di Indramayu, diberitakan caleg PKS terlibat politik uang. Setelah ditelusuri, tidak benar. Tetapi informasi itu disebar sedemikian rupa. Saya juga pernah dilaporkan ke Polwiltabes dengan tuduhan pencemaran nama baik," papar Mahfudz.
"Ini artinya ketika PKS mengambil isu DPR bersih, ada upaya untuk mencoba membalikkan ide dan persepsi itu dengan mencoba menampilkan kesalahan caleg-caleg PKS walaupun itu tidak terbukti," paparnya.
Mahfudz berharap media tetap fair dan terbuka dalam melihat kasus-kasus yang melibatkan caleg dan kader PKS. Karena selama media masih independen, upaya kampanye busuk itu tidak akan berpengaruh banyak.
"Sepanjang media massa mengedapankan obyektivitas dan prinsip berimbang, saya yakin tidak akan ada masalah. Jadi kami tidak khawatir," pungksnya.
Berita terbaru yang menyangkut caleg PKS adalah kasus Ihsan Mokoginta. Caleg PKS untuk DPR RI dari daerah pemilihan Kotamobagu, Sulawesi Utara itu dipenjara 6 bulan. Ihsan divonis bersalah karena berkampanye di dekat masjid.
Friday, March 20, 2009
PKS Minta AHD Bertobat
PKS Minta AHD Bertobat
JAKARTA, (PRLM).- Pihak PKS minta Abdul Hadil Djamal (AHD) bertobat. "Istighfar memang kewajiban setiap orang beragama. Justru Pak Abdul Hadi yang harus banyak-banyak istighfar dan bertobat karena mengeluarkan pernyataan yang tidak ada dasarnya, fitnah," tandas anggota Komisi II yang juga Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta, Kamis (19/3).
Sebelumnya DPP PKS melayangkan surat somasi kepada tersangka korupsi dermaga dan pelabuhan kawasan timur Indonesia, Abdul Hadi Djamal (AHD) dari FPAN. Karena itu, PKS belum akan mengadukan AHD ke Mabes Polri. Bahkan terkait pernyataan AHD yang menyuruh Rama Pratama anggota FPKS untuk bertobat, justru AHD lah yang harus memperbanyak istighfar.
"Kita lakukan secara bertahap. Hari ini kita layangkan somasi ke pengacara AHD. Kalau tidak ada jawaban selama 2 x 24 jam, baru PKS akan lapor Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik," tandas Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta, Kamis (19/3).
Sebelumnya Abdul Hadi menyebut anggota panitia anggaran DPR Rama Pratama itu terlibat dalam pertemuan informal di Hotel Ritz Carlton, Jakarta . Rama Pratama, kata Hadi, ikut dalam proses penentuan kenaikan dana stimulus sebesar Rp 2 triliun.
Karena itu kata Hadi Djamal, tidak semua politisi PKS itu bersih. Buktinya, dalam pertemuan itu Rama ikut mempengaruhi putusan dan memberikan persetujuan. "Kita buktikan nanti di depan penyidik Tipikor. Karena rekamannya terdokumentasi dengan baik. Juga ada politisi Demokrat Jhonny Allen, pejabat Depkeu Anggito Abimanyu dll," ujar Hadi Djamal. (A-109/A-26).***
PKS somasi Abdul Hadi
Jakarta----PKS melayangkan somasi pada tersangka korupsi dermaga/pelabuhan di Indonesia timur, Abdul Hadi Djamal. PKS belum mengadukan Abdul Hadi ke Mabes Polri.
"Kita tetap bertahaplah. Hari ini akan kita layangkan somasi ke pengacaranya," ujar ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, Kamis (19/3).
Menurut Mahfudz, setelah somasi tidak ditanggapi, pihaknya akan melaporkan Abdul Hadi ke Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Dalam somasinya, lanjut Mahfudz, PKS meminta Abdul Hadi untuk menarik pernyataannya dan meminta maaf kepada DPP PKS.
Menanggapi pernyataan Abdul Hadi yang meminta Rama Pratama bertobat, Mahfudz justru menyebut Abdul Hadilah yang harus lebih banyak bertobat.
"Istighfar memang kewajiban setiap orang beragama. Justru Pak Abdul Hadilah yang harus banyak-banyak istighfar dan bertobat karena mengeluarkan pernyataan yang tidak ada dasarnya, fitnah," tandas anggota Komisi II itu.
Sebelumnya diberitakan, tersangka Abdul Hadi menyebut anggota panitia anggaran DPR Rama Pratama itu terlibat dalam pertemuan informal di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.
Rama Pratama, kata Hadi, ikut dalam proses penentuan kenaikan dana stimulus sebesar Rp 2 triliun. Selain itu, Hadi juga mengatakan, tidak semua politisi PKS itu bersih. Buktinya, kata dia, dalam pertemuan itu Rama ikut mempengaruhi putusan dan memberikan persetujuan.
JAKARTA, (PRLM).- Pihak PKS minta Abdul Hadil Djamal (AHD) bertobat. "Istighfar memang kewajiban setiap orang beragama. Justru Pak Abdul Hadi yang harus banyak-banyak istighfar dan bertobat karena mengeluarkan pernyataan yang tidak ada dasarnya, fitnah," tandas anggota Komisi II yang juga Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta, Kamis (19/3).
Sebelumnya DPP PKS melayangkan surat somasi kepada tersangka korupsi dermaga dan pelabuhan kawasan timur Indonesia, Abdul Hadi Djamal (AHD) dari FPAN. Karena itu, PKS belum akan mengadukan AHD ke Mabes Polri. Bahkan terkait pernyataan AHD yang menyuruh Rama Pratama anggota FPKS untuk bertobat, justru AHD lah yang harus memperbanyak istighfar.
"Kita lakukan secara bertahap. Hari ini kita layangkan somasi ke pengacara AHD. Kalau tidak ada jawaban selama 2 x 24 jam, baru PKS akan lapor Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik," tandas Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta, Kamis (19/3).
Sebelumnya Abdul Hadi menyebut anggota panitia anggaran DPR Rama Pratama itu terlibat dalam pertemuan informal di Hotel Ritz Carlton, Jakarta . Rama Pratama, kata Hadi, ikut dalam proses penentuan kenaikan dana stimulus sebesar Rp 2 triliun.
Karena itu kata Hadi Djamal, tidak semua politisi PKS itu bersih. Buktinya, dalam pertemuan itu Rama ikut mempengaruhi putusan dan memberikan persetujuan. "Kita buktikan nanti di depan penyidik Tipikor. Karena rekamannya terdokumentasi dengan baik. Juga ada politisi Demokrat Jhonny Allen, pejabat Depkeu Anggito Abimanyu dll," ujar Hadi Djamal. (A-109/A-26).***
PKS somasi Abdul Hadi
Jakarta----PKS melayangkan somasi pada tersangka korupsi dermaga/pelabuhan di Indonesia timur, Abdul Hadi Djamal. PKS belum mengadukan Abdul Hadi ke Mabes Polri.
"Kita tetap bertahaplah. Hari ini akan kita layangkan somasi ke pengacaranya," ujar ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, Kamis (19/3).
Menurut Mahfudz, setelah somasi tidak ditanggapi, pihaknya akan melaporkan Abdul Hadi ke Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Dalam somasinya, lanjut Mahfudz, PKS meminta Abdul Hadi untuk menarik pernyataannya dan meminta maaf kepada DPP PKS.
Menanggapi pernyataan Abdul Hadi yang meminta Rama Pratama bertobat, Mahfudz justru menyebut Abdul Hadilah yang harus lebih banyak bertobat.
"Istighfar memang kewajiban setiap orang beragama. Justru Pak Abdul Hadilah yang harus banyak-banyak istighfar dan bertobat karena mengeluarkan pernyataan yang tidak ada dasarnya, fitnah," tandas anggota Komisi II itu.
Sebelumnya diberitakan, tersangka Abdul Hadi menyebut anggota panitia anggaran DPR Rama Pratama itu terlibat dalam pertemuan informal di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.
Rama Pratama, kata Hadi, ikut dalam proses penentuan kenaikan dana stimulus sebesar Rp 2 triliun. Selain itu, Hadi juga mengatakan, tidak semua politisi PKS itu bersih. Buktinya, kata dia, dalam pertemuan itu Rama ikut mempengaruhi putusan dan memberikan persetujuan.
Wednesday, March 18, 2009
SBY Pastikan Dukungan Koalisi Lama
17/03/09 10:09
SBY Pastikan Dukungan Koalisi Lama
R Ferdian Andi R
Presiden SBY
[inilah.com/ Raya Abdullah]
INILAH.COM, Jakarta - Seolah tak mau ditinggalkan, Partai Demokrat dan SBY diam-diam menyisir satu persatu partai politik yang kini terlibat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Tujuannya jelas, untuk memastikan dukungan untuk kedua kalinya dalam Pemilu Presiden 2009.
Sedikitnya dua partai politik yang telah dikunjungi petinggi Partai Demokrat yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski balutan acaranya berbeda, namun tujuannya sama, penjajakan koalisi partai politik. Menariknya, penjajakan koalisi mengarah kepada parpol yang kini terlibat di pemerintahan SBY.
Manuver Demokrat menemui sejumlah partai politik seolah menegaskan kepada publik bahwa Partai Demokrat masih ragu atas berbagai survei lembaga politik. Meski dalam berbagai survei Partai Demokrat menduduki rangking pertama hingga 20% lebih, namun komunikasi politik tetap dilakukannya.
Ini seperti memberi sinyal, Partai Demokrat tak cukup lega dengan kemenangannya di lembaga survei opini publik. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum memiliki alasan atas kunjungan Partai Demokrat ke sejumlah partai politik pendukung pemerintah.
Menurut dia, silaturahmi politik ke pendukung pemerintahan SBY sebagai upaya menjaga koalisi dan membuka peluang koalisi lanjutan. “Kami juga ingin terus menjaga peluang yang masih terbuka untuk membangun kerjasama lanjutan,” kata Anas dalam pesan singkat yang diterima INILAH.COM, Senin (16/3) di Jakarta.
Jika ditilik satu persatu sikap partai pendukung pemerintah hampir seragam mendukung SBY. Seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PKB.
Khusus di internal PPP dan PBB, memang masih belum satu suara untuk mendukung SBY. Seperti beda suara antara Ketua Umum PBB MS Ka’ban dengan Ketua Dewan Syura Yusril Ihza Mahendra. Setali tiga uang, di PPP juga terjadi perbedaan pendapat antara Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dengan Ketua MPP PPP Bachtiar Chamsyah.
PKS salah satu partai pendukung pemerintahan SBY yang juga telah dikunjungi petinggi Partai Demokrat secara eksplisit memberi penilaian positif. Menurut Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, pasca pertemuan pekan lalu, partainya dengan Demokrat bakal menggelar pertemuan lanjutan. “Akan ada tindak lanjut pertemuan yang sifatnya teknis seperti membicarakan kebijakan di pemerintahan 2009,” jelasnya.
PKS menilai selama kurang lima tahun bergabung dalam koalisi pemerintahan, performa SBY dalam membangun koalisi secara umum tak ada masalah. Yang menjadi catatan PKS, sambung Ketua Fraksi PKS DPR tersebut, soal manajemen koalisi antar partai.
“Koalisi tidak hanya cukup dengan keberadaan menteri di kabinet. Tapi komunikasi partai pendukung pemerintahan harus memiliki mekanisme komunikasi sehingga kebijakan pemerintah diketahui dan disepakati oleh peserta koalisi,” tegasnya.
Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai, bagi SBY penting untuk memastikan dukungan dari kalangan partai tengah, terutama yang kini terlibat di pemerintahannya. “SBY sedini mungkin memastikan dukungan dari partai tengah untuk memperkuat posisinya ketika tampil kembali dalam Pilpres 2009,” jelas Siti.
Kecenderungannya, dalam banyak hal calon incumbent memiliki peluang besar untuk menggunakan apa pun. Seperti di era Presiden Soeharto, unsur birokrasi dapat digunakan secara efektif mulai desa hingga pusat. Menurut Siti, saat ini juga kemungkinan kekuatan birokrasi akan digunakan oleh partai penguasa.
“Makanya, SBY mengalang sekuat tenaga dengan menghimpun partai kelas menengah agar establish. Ini semacam langkah memantapkan dukungan SBY,” papar Siti. [E1]
SBY Pastikan Dukungan Koalisi Lama
R Ferdian Andi R
Presiden SBY
[inilah.com/ Raya Abdullah]
INILAH.COM, Jakarta - Seolah tak mau ditinggalkan, Partai Demokrat dan SBY diam-diam menyisir satu persatu partai politik yang kini terlibat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Tujuannya jelas, untuk memastikan dukungan untuk kedua kalinya dalam Pemilu Presiden 2009.
Sedikitnya dua partai politik yang telah dikunjungi petinggi Partai Demokrat yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski balutan acaranya berbeda, namun tujuannya sama, penjajakan koalisi partai politik. Menariknya, penjajakan koalisi mengarah kepada parpol yang kini terlibat di pemerintahan SBY.
Manuver Demokrat menemui sejumlah partai politik seolah menegaskan kepada publik bahwa Partai Demokrat masih ragu atas berbagai survei lembaga politik. Meski dalam berbagai survei Partai Demokrat menduduki rangking pertama hingga 20% lebih, namun komunikasi politik tetap dilakukannya.
Ini seperti memberi sinyal, Partai Demokrat tak cukup lega dengan kemenangannya di lembaga survei opini publik. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum memiliki alasan atas kunjungan Partai Demokrat ke sejumlah partai politik pendukung pemerintah.
Menurut dia, silaturahmi politik ke pendukung pemerintahan SBY sebagai upaya menjaga koalisi dan membuka peluang koalisi lanjutan. “Kami juga ingin terus menjaga peluang yang masih terbuka untuk membangun kerjasama lanjutan,” kata Anas dalam pesan singkat yang diterima INILAH.COM, Senin (16/3) di Jakarta.
Jika ditilik satu persatu sikap partai pendukung pemerintah hampir seragam mendukung SBY. Seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PKB.
Khusus di internal PPP dan PBB, memang masih belum satu suara untuk mendukung SBY. Seperti beda suara antara Ketua Umum PBB MS Ka’ban dengan Ketua Dewan Syura Yusril Ihza Mahendra. Setali tiga uang, di PPP juga terjadi perbedaan pendapat antara Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dengan Ketua MPP PPP Bachtiar Chamsyah.
PKS salah satu partai pendukung pemerintahan SBY yang juga telah dikunjungi petinggi Partai Demokrat secara eksplisit memberi penilaian positif. Menurut Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, pasca pertemuan pekan lalu, partainya dengan Demokrat bakal menggelar pertemuan lanjutan. “Akan ada tindak lanjut pertemuan yang sifatnya teknis seperti membicarakan kebijakan di pemerintahan 2009,” jelasnya.
PKS menilai selama kurang lima tahun bergabung dalam koalisi pemerintahan, performa SBY dalam membangun koalisi secara umum tak ada masalah. Yang menjadi catatan PKS, sambung Ketua Fraksi PKS DPR tersebut, soal manajemen koalisi antar partai.
“Koalisi tidak hanya cukup dengan keberadaan menteri di kabinet. Tapi komunikasi partai pendukung pemerintahan harus memiliki mekanisme komunikasi sehingga kebijakan pemerintah diketahui dan disepakati oleh peserta koalisi,” tegasnya.
Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai, bagi SBY penting untuk memastikan dukungan dari kalangan partai tengah, terutama yang kini terlibat di pemerintahannya. “SBY sedini mungkin memastikan dukungan dari partai tengah untuk memperkuat posisinya ketika tampil kembali dalam Pilpres 2009,” jelas Siti.
Kecenderungannya, dalam banyak hal calon incumbent memiliki peluang besar untuk menggunakan apa pun. Seperti di era Presiden Soeharto, unsur birokrasi dapat digunakan secara efektif mulai desa hingga pusat. Menurut Siti, saat ini juga kemungkinan kekuatan birokrasi akan digunakan oleh partai penguasa.
“Makanya, SBY mengalang sekuat tenaga dengan menghimpun partai kelas menengah agar establish. Ini semacam langkah memantapkan dukungan SBY,” papar Siti. [E1]
Thursday, March 05, 2009
PKS leaders ‘divided’ over presidential nominations
PKS leaders ‘divided’ over presidential nominations
Dicky Christanto , THE JAKARTA POST , JAKARTA | Wed, 03/04/2009 9:32 AM | National
A crack is appearing within the Prosperous Justice Party (PKS), with its top brass split over which presidential candidates to support.
A faction led by PKS president Tifatul Sembiring has intensified moves to approach Vice President and Golkar Party chairman Jusuf Kalla, who recently expressed his readiness to run for president.
But another camp, led by PKS secretary-general Anis Matta, has approached both presidential hopefuls Yogyakarta Governor Sri Sultan Hamengkubuwono X and Wiranto.
Last week, Tifatul and PKS co-founder Hidayat Nur Wahid met with Kalla at the PKS headquarters in Mampang, South Jakarta.
The meeting, which Kalla said was aimed at seeking a political alliance between Golkar and the PKS, was not attended by Anis for unclear reasons.
Speaking recently at his hometown of Makassar, South Sulawesi, Anis said Kalla was “not qualified” for the presidency.
In addition, he went on, recent surveys showed Kalla was far less popular than either Hamengkubuwono or People’s Conscience Party (Hanura) leader Wiranto, who is Anis’s father-in-law.
The apparent rift has sparked speculation of bickering within the Islamic-based party, which has rarely been embroiled in such an open confrontation between its leaders.
PKS senior executive Mahfudz Siddiq confirmed there were “different political maneuvers” by party leaders ahead of the legislative and presidential elections.
But he stressed the PKS would remain solid in the upcoming elections.
“Everything that might look different right now is actually part of our political communications strategy, so there’s nothing to worry about,” said Mahfudz, who chairs the PKS faction at the House of Representatives.
“We are still solid and upbeat about winning a significant increase of votes in the elections.”
He admitted several party leaders were seeking “political communication” with figures from other parties simultaneously.
However, this effort was only meant to communicate their political views with other parties, he was quick to point out.
Mahfudz said the only forum authorized to make substantial decisions by the PKS was a plenary meeting by its board of patrons.
“So if later on the plenary meeting results give rise to opposing opinions that could lead to open conflict, then you can call it a political fracture in the party,” he said.
“But until then, don’t assume too much.”
University of Indonesia political analyst Husni Umar said the wheeling and dealing taking place now was just part of the PKS’s efforts to reap free publicity.
The PKS is seeking to rake in 20 percent of votes during the April 9 legislative elections, a significant increase from the 7 percent it garnered in the 2004 polls.
Last year, the party’s national meeting in Bali recommended that to significantly raise its haul of votes, the Islamist PKS should embrace moderate Islamic groups and other factions from different religions.
The call sparked a dilemma among party leaders, with the PKS left to choose between abandoning its loyal and solid, but rather exclusive voter base, and reaching out to new voters from moderate and pluralist groups.
Dicky Christanto , THE JAKARTA POST , JAKARTA | Wed, 03/04/2009 9:32 AM | National
A crack is appearing within the Prosperous Justice Party (PKS), with its top brass split over which presidential candidates to support.
A faction led by PKS president Tifatul Sembiring has intensified moves to approach Vice President and Golkar Party chairman Jusuf Kalla, who recently expressed his readiness to run for president.
But another camp, led by PKS secretary-general Anis Matta, has approached both presidential hopefuls Yogyakarta Governor Sri Sultan Hamengkubuwono X and Wiranto.
Last week, Tifatul and PKS co-founder Hidayat Nur Wahid met with Kalla at the PKS headquarters in Mampang, South Jakarta.
The meeting, which Kalla said was aimed at seeking a political alliance between Golkar and the PKS, was not attended by Anis for unclear reasons.
Speaking recently at his hometown of Makassar, South Sulawesi, Anis said Kalla was “not qualified” for the presidency.
In addition, he went on, recent surveys showed Kalla was far less popular than either Hamengkubuwono or People’s Conscience Party (Hanura) leader Wiranto, who is Anis’s father-in-law.
The apparent rift has sparked speculation of bickering within the Islamic-based party, which has rarely been embroiled in such an open confrontation between its leaders.
PKS senior executive Mahfudz Siddiq confirmed there were “different political maneuvers” by party leaders ahead of the legislative and presidential elections.
But he stressed the PKS would remain solid in the upcoming elections.
“Everything that might look different right now is actually part of our political communications strategy, so there’s nothing to worry about,” said Mahfudz, who chairs the PKS faction at the House of Representatives.
“We are still solid and upbeat about winning a significant increase of votes in the elections.”
He admitted several party leaders were seeking “political communication” with figures from other parties simultaneously.
However, this effort was only meant to communicate their political views with other parties, he was quick to point out.
Mahfudz said the only forum authorized to make substantial decisions by the PKS was a plenary meeting by its board of patrons.
“So if later on the plenary meeting results give rise to opposing opinions that could lead to open conflict, then you can call it a political fracture in the party,” he said.
“But until then, don’t assume too much.”
University of Indonesia political analyst Husni Umar said the wheeling and dealing taking place now was just part of the PKS’s efforts to reap free publicity.
The PKS is seeking to rake in 20 percent of votes during the April 9 legislative elections, a significant increase from the 7 percent it garnered in the 2004 polls.
Last year, the party’s national meeting in Bali recommended that to significantly raise its haul of votes, the Islamist PKS should embrace moderate Islamic groups and other factions from different religions.
The call sparked a dilemma among party leaders, with the PKS left to choose between abandoning its loyal and solid, but rather exclusive voter base, and reaching out to new voters from moderate and pluralist groups.
FPKS Prihatin Penangkapan Abdul Hadi
03/03/2009 - 11:37
FPKS Prihatin Penangkapan Abdul Hadi
Abdullah Mubarok
INILAH.COM, Jakarta - Baru saja para petinggi parpol meneken deklarasi anti korupsi di KPK, kini anggota Komisi V DPR asal FPAN Abdul Hadi Djamal tertangkap tangan diduga menerima suap. FPKS pun prihatin sekaligus khawatir citra parpol dan DPR akan tergerus.
"Kita sangat prihatinlah, dalam tahap kampanye ini masih saja ada yang tertangkap. Ini merusak partainya sendiri dan juga citra semua parpol. Begitu juga institusi DPR," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (3/3).
Meski demikian Mahfudz setuju KPK harus bertindak adil tanpa ada yang harus dibeda-bedakan. Semua harus dilaksanakan sesuai peraturan.
"Sebelumnya kan sudah ada Pak Bulyan Royan yang tertangkap KPK dan prosesnya pun masih berlangsung. Apakah ini disebabkan KPK kurang memberikan hukuman yang berat bagi para anggota yang tertangkap sehingga tidak menimbulkan efek jera," ujar Mahfudz.
Abdul Hadi ditangkap penyidik KPK pada Senin 2 Maret pukul 22.13 WIB di kawasan Karet, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Barang bukti berupa US$ 90 ribu dan Rp 54 juta. Diduga untuk mendapatkan proyek dermaga dan bandara di wilayah Indonesia Timur. Turut ditangkap Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Hontjo Kurniawan, dan pegawai Dephub Darmawati. [sss]
FPKS Prihatin Penangkapan Abdul Hadi
Abdullah Mubarok
INILAH.COM, Jakarta - Baru saja para petinggi parpol meneken deklarasi anti korupsi di KPK, kini anggota Komisi V DPR asal FPAN Abdul Hadi Djamal tertangkap tangan diduga menerima suap. FPKS pun prihatin sekaligus khawatir citra parpol dan DPR akan tergerus.
"Kita sangat prihatinlah, dalam tahap kampanye ini masih saja ada yang tertangkap. Ini merusak partainya sendiri dan juga citra semua parpol. Begitu juga institusi DPR," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (3/3).
Meski demikian Mahfudz setuju KPK harus bertindak adil tanpa ada yang harus dibeda-bedakan. Semua harus dilaksanakan sesuai peraturan.
"Sebelumnya kan sudah ada Pak Bulyan Royan yang tertangkap KPK dan prosesnya pun masih berlangsung. Apakah ini disebabkan KPK kurang memberikan hukuman yang berat bagi para anggota yang tertangkap sehingga tidak menimbulkan efek jera," ujar Mahfudz.
Abdul Hadi ditangkap penyidik KPK pada Senin 2 Maret pukul 22.13 WIB di kawasan Karet, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Barang bukti berupa US$ 90 ribu dan Rp 54 juta. Diduga untuk mendapatkan proyek dermaga dan bandara di wilayah Indonesia Timur. Turut ditangkap Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Hontjo Kurniawan, dan pegawai Dephub Darmawati. [sss]
Tuesday, March 03, 2009
Partai Rebutan Klaim Paling Sukses
Partai Rebutan Klaim Paling Sukses
Demokrat enggan menghentikan penayangan iklan kampanyenya.
Balikpapan -- Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh menyayangkan maraknya iklan partai politik yang saling mengklaim paling berperan dalam keberhasilan pembangunan. "Eksploitasi kesuksesan parpol (tersebut) hanya menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat," kata Menteri Nuh di Balikpapan kemarin.
Salah satu aspek keberhasilan pembangunan yang menjadi obyek klaim ketiga partai itu adalah sukses swasembada beras. Dalam iklan tersebut, ketiga partai mengaku sebagai yang paling berperan dalam mewujudkan swasembada pangan.
Dalam iklannya, Partai Demokrat menyebut swasembada beras itu merupakan yang pertama kali terjadi setelah Orde Baru. Partai Golkar menyusul dengan menyatakan "Maju bersama Golkar... mewujudkan... swasembada beras 2008". Terakhir, Partai Keadilan Sejahtera meluncurkan iklan dengan tag-line "Anton Apriyantono, kader PKS, arsitek swasembada pangan".
Selain swasembada beras, soal alokasi anggaran pendidikan 20 persen menjadi rebutan keberhasilan mereka.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Malem Sambat Kaban menegaskan, yang berhak mengklaim keberhasilan pembangunan hanya presiden dan wakil presiden. "Yang lain tidak perlu klaim-klaim, biarlah rakyat yang menilai," kata Kaban, yang juga Menteri Kehutanan. Kaban menilai partai-partai yang berusaha menonjolkan diri itu bersikap naif. "Karena pelaksanaan program, kan, menggunakan uang rakyat."
Golkar dan PKS mengaku klaim mereka tidak muncul tiba-tiba. "Iklan Golkar itu muasalnya dari Demokrat," kata Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyatakan hal serupa. "Demokrat yang memulai, mereka juga yang seharusnya mengakhiri," kata dia.
PKS meminta Yudhoyono, sebagai presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, menganjurkan penghentian penayangan iklan saling klaim tersebut. Mahfudz menyatakan partai-partai lain yang masuk dalam pemerintahan merasa ditinggal. Dia mengakui politik klaim ini tak sehat karena akan mengganggu koalisi pemerintahan. Tak hanya itu, masyarakat pun akan bingung.
Golkar menyambut baik usul PKS. Dia mengatakan politik saling klaim itu terjadi karena bentuk koalisi yang tak jelas. "Yudhoyono menyatakan itu sebagai sukses pemerintahannya sendiri tanpa menyebut Jusuf Kalla," katanya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie membantah tudingan mereka telah menjadi pemicu iklan-klan klaim pembangunan itu. Iklan Demokrat, kata dia, tak pernah mengklaim program pemerintah sebagai keberhasilan partai. Tampilnya Yudhoyono karena ia orang yang bertanggung jawab dalam pemerintahan. "Kalau disebut presiden, artinya (termasuk) semua perangkat kabinet," kata Marzuki. Dia menyambut dingin usul penghentian penayangan iklan itu. Ia menilai partai lain salah memahami iklan Demokrat.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Bima Arya Sugiarto, menilai penayangan iklan tersebut tak perlu dihentikan. "Iklan ini menjadi semacam debat, mana yang klaim kosong dan mana yang berdasarkan kinerja," kata dia. Masyarakat, kata Bima, akan menilai iklan-iklan klaim tersebut, lalu membuat komparasi. Yudono Yanuwar | Dwi Riyanto Agustiar
Rebutan Secuil Prestasi
Keberhasilan selalu jadi rebutan. Itulah yang terjadi saat Indonesia meraih sejumlah prestasi kecil, seperti swasembada pangan, anggaran pendidikan 20 persen, maupun turunnya harga bahan bakar minyak. Inilah secuil prestasi yang diperebutkan.
Swasembada Beras
"Swasembada beras pertama setelah Orde Baru." --Iklan Partai Demokrat
"Maju bersama Golkar... mewujudkan... swasembada beras 2008." --Iklan Partai Golkar
"Anton Apriyantono, kader PKS, arsitek swasembada pangan." --Iklan PKS
Anggaran Pendidikan
"Maju bersama Golkar... mewujudkan... anggaran pendidikan 20 persen." --Iklan Partai Golkar
"Partai Demokrat mendukung penuh pemerintahan Presiden SBY merealisasikan anggaran 20 persen dari APBN." --Iklan Partai Demokrat
"PAN-lah yang selama ini paling getol memperjuangkan kenaikan anggaran pendidikan sampai 20 persen, yang sekarang banyak diklaim partai lain. Tidak apa-apa, kami ikhlas." --Soetrisno Bachir, Ketua Umum Partai Amanat Nasional.
Komentar:
"Eksploitasi kesusahan masyarakat serta kesuksesan parpol."
--Muhammad Nuh, Menteri Komunikasi dan Informatika
"Yang berhak mengklaim keberhasilan dalam pemerintahan hanya presiden dan wakil presiden."
--Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban, Ketua Umum Partai Bulan Bintang
"Bukan klaim, kami menghadirkan fakta."
--Hidayat Nur Wahid, anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera
"Boleh memuji diri sendiri, tapi jangan mengecilkan orang lain."
Burhanuddin Napitupulu, Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar
NASKAH | DWI RIYANTO | EKO ARI | SG. WIBISONO | DWI WIYANA
SUMBER | IKLAN PARTAI DEMOKRAT, GOLKAR, PKS | TEMPO NEWSROOM
Partai Keadilan Sejahtera Minta Yudhoyono Hentikan Iklan Klaim
Senin, 02 Maret 2009 | 20:23 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera meminta Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, menganjurkan penghentian iklan saling klaim keberhasilan pemerintah yang saat ini marak dilakukan sejumlah partai.
"Demokrat yang memulai, mereka juga yang harusnya mengakhiri," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq saat dihubungi Tempo, Senin (2/3).
Iklan saling klaim keberhasilan program pemerintah, kata Mahfudz, dipicu dari iklan Partai Demokrat yang mengklaim sejumlah keberhasilan program pemerintah. Aksi Demokrat ini kemudian direspons Partai Golkar dengan membuat iklan klaim tandingan. Partai Keadilan Sejahtera, kata Mahfudz, turut meramaikan iklan klaim. "Kami terpaksa memasang iklan klaim," kata Mahfudz.
Menurut Mahfudz, politik saling klaim ini tak sehat karena akan mengganggu koalisi di pemerintahan dan membuat bingung masyarakat.
Karena itu, ia meminta Yudhoyono sebagai presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, partai yang pertama kali mengeluarkan iklan klaim, untuk menganjurkan partai-partai menghentikan iklan saling klaim. "Kinerja pemerintah hanya boleh diklaim oleh presiden dan wakil presiden atas nama pemerintahan," kata Mahfudz.
Adapun klaim bahwa Partai Keadilan Sejahtera berada di balik keberhasilan swasembada pangan, kata Mahfudz, bukan pembodohoan pada publik. Ia mencontohkan ketika pemerintah berniat mengimpor beras sebanyak 2 juta ton dari Vietnam 2005 lalu, partainya di DPR menolak impor beras tersebut. "Penolakan itu menjadi stimulan bagi peningkatan propduksi beras," kata Mahfudz.
Demokrat enggan menghentikan penayangan iklan kampanyenya.
Balikpapan -- Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh menyayangkan maraknya iklan partai politik yang saling mengklaim paling berperan dalam keberhasilan pembangunan. "Eksploitasi kesuksesan parpol (tersebut) hanya menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat," kata Menteri Nuh di Balikpapan kemarin.
Salah satu aspek keberhasilan pembangunan yang menjadi obyek klaim ketiga partai itu adalah sukses swasembada beras. Dalam iklan tersebut, ketiga partai mengaku sebagai yang paling berperan dalam mewujudkan swasembada pangan.
Dalam iklannya, Partai Demokrat menyebut swasembada beras itu merupakan yang pertama kali terjadi setelah Orde Baru. Partai Golkar menyusul dengan menyatakan "Maju bersama Golkar... mewujudkan... swasembada beras 2008". Terakhir, Partai Keadilan Sejahtera meluncurkan iklan dengan tag-line "Anton Apriyantono, kader PKS, arsitek swasembada pangan".
Selain swasembada beras, soal alokasi anggaran pendidikan 20 persen menjadi rebutan keberhasilan mereka.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Malem Sambat Kaban menegaskan, yang berhak mengklaim keberhasilan pembangunan hanya presiden dan wakil presiden. "Yang lain tidak perlu klaim-klaim, biarlah rakyat yang menilai," kata Kaban, yang juga Menteri Kehutanan. Kaban menilai partai-partai yang berusaha menonjolkan diri itu bersikap naif. "Karena pelaksanaan program, kan, menggunakan uang rakyat."
Golkar dan PKS mengaku klaim mereka tidak muncul tiba-tiba. "Iklan Golkar itu muasalnya dari Demokrat," kata Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyatakan hal serupa. "Demokrat yang memulai, mereka juga yang seharusnya mengakhiri," kata dia.
PKS meminta Yudhoyono, sebagai presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, menganjurkan penghentian penayangan iklan saling klaim tersebut. Mahfudz menyatakan partai-partai lain yang masuk dalam pemerintahan merasa ditinggal. Dia mengakui politik klaim ini tak sehat karena akan mengganggu koalisi pemerintahan. Tak hanya itu, masyarakat pun akan bingung.
Golkar menyambut baik usul PKS. Dia mengatakan politik saling klaim itu terjadi karena bentuk koalisi yang tak jelas. "Yudhoyono menyatakan itu sebagai sukses pemerintahannya sendiri tanpa menyebut Jusuf Kalla," katanya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie membantah tudingan mereka telah menjadi pemicu iklan-klan klaim pembangunan itu. Iklan Demokrat, kata dia, tak pernah mengklaim program pemerintah sebagai keberhasilan partai. Tampilnya Yudhoyono karena ia orang yang bertanggung jawab dalam pemerintahan. "Kalau disebut presiden, artinya (termasuk) semua perangkat kabinet," kata Marzuki. Dia menyambut dingin usul penghentian penayangan iklan itu. Ia menilai partai lain salah memahami iklan Demokrat.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Bima Arya Sugiarto, menilai penayangan iklan tersebut tak perlu dihentikan. "Iklan ini menjadi semacam debat, mana yang klaim kosong dan mana yang berdasarkan kinerja," kata dia. Masyarakat, kata Bima, akan menilai iklan-iklan klaim tersebut, lalu membuat komparasi. Yudono Yanuwar | Dwi Riyanto Agustiar
Rebutan Secuil Prestasi
Keberhasilan selalu jadi rebutan. Itulah yang terjadi saat Indonesia meraih sejumlah prestasi kecil, seperti swasembada pangan, anggaran pendidikan 20 persen, maupun turunnya harga bahan bakar minyak. Inilah secuil prestasi yang diperebutkan.
Swasembada Beras
"Swasembada beras pertama setelah Orde Baru." --Iklan Partai Demokrat
"Maju bersama Golkar... mewujudkan... swasembada beras 2008." --Iklan Partai Golkar
"Anton Apriyantono, kader PKS, arsitek swasembada pangan." --Iklan PKS
Anggaran Pendidikan
"Maju bersama Golkar... mewujudkan... anggaran pendidikan 20 persen." --Iklan Partai Golkar
"Partai Demokrat mendukung penuh pemerintahan Presiden SBY merealisasikan anggaran 20 persen dari APBN." --Iklan Partai Demokrat
"PAN-lah yang selama ini paling getol memperjuangkan kenaikan anggaran pendidikan sampai 20 persen, yang sekarang banyak diklaim partai lain. Tidak apa-apa, kami ikhlas." --Soetrisno Bachir, Ketua Umum Partai Amanat Nasional.
Komentar:
"Eksploitasi kesusahan masyarakat serta kesuksesan parpol."
--Muhammad Nuh, Menteri Komunikasi dan Informatika
"Yang berhak mengklaim keberhasilan dalam pemerintahan hanya presiden dan wakil presiden."
--Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban, Ketua Umum Partai Bulan Bintang
"Bukan klaim, kami menghadirkan fakta."
--Hidayat Nur Wahid, anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera
"Boleh memuji diri sendiri, tapi jangan mengecilkan orang lain."
Burhanuddin Napitupulu, Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar
NASKAH | DWI RIYANTO | EKO ARI | SG. WIBISONO | DWI WIYANA
SUMBER | IKLAN PARTAI DEMOKRAT, GOLKAR, PKS | TEMPO NEWSROOM
Partai Keadilan Sejahtera Minta Yudhoyono Hentikan Iklan Klaim
Senin, 02 Maret 2009 | 20:23 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera meminta Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, menganjurkan penghentian iklan saling klaim keberhasilan pemerintah yang saat ini marak dilakukan sejumlah partai.
"Demokrat yang memulai, mereka juga yang harusnya mengakhiri," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq saat dihubungi Tempo, Senin (2/3).
Iklan saling klaim keberhasilan program pemerintah, kata Mahfudz, dipicu dari iklan Partai Demokrat yang mengklaim sejumlah keberhasilan program pemerintah. Aksi Demokrat ini kemudian direspons Partai Golkar dengan membuat iklan klaim tandingan. Partai Keadilan Sejahtera, kata Mahfudz, turut meramaikan iklan klaim. "Kami terpaksa memasang iklan klaim," kata Mahfudz.
Menurut Mahfudz, politik saling klaim ini tak sehat karena akan mengganggu koalisi di pemerintahan dan membuat bingung masyarakat.
Karena itu, ia meminta Yudhoyono sebagai presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, partai yang pertama kali mengeluarkan iklan klaim, untuk menganjurkan partai-partai menghentikan iklan saling klaim. "Kinerja pemerintah hanya boleh diklaim oleh presiden dan wakil presiden atas nama pemerintahan," kata Mahfudz.
Adapun klaim bahwa Partai Keadilan Sejahtera berada di balik keberhasilan swasembada pangan, kata Mahfudz, bukan pembodohoan pada publik. Ia mencontohkan ketika pemerintah berniat mengimpor beras sebanyak 2 juta ton dari Vietnam 2005 lalu, partainya di DPR menolak impor beras tersebut. "Penolakan itu menjadi stimulan bagi peningkatan propduksi beras," kata Mahfudz.
PKS Dikabarkan Terbelah
03 Maret 2009
PKS Dikabarkan Terbelah
* Kubu Tifatul Vs Anis Matta
SM
JAKARTA - Selama ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai sebagai satu-satunya parpol besar yang tetap kompak. Namun, saat Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mendatangi markas PKS, mengapa Sekjen DPP PKS Anis Matta tidak tampak? Ada kabar PKS juga terbelah menjadi dua, yakni kubu Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Anis Matta.
Namun, perpecahan di tubuh PKS ini tidak sebesar PKB atau parpol lain. Benih perpecahan ini dipicu oleh rebutan pengaruh masing-masing kubu yang mempunyai kepentingan langsung terhadap capres dan cawapres yang akan diusung PKS pada Pilpres 2009 nanti. “Memang PKS tampaknya ada dua kubu yang dimotori oleh Anis Matta di satu pihak dengan Tifatul dan Dr Hidayat di pihak yang lain,” kata sumber di DPP PKS, Senin (2/3).
Menurut sumber yang memiliki peran penting di DPP PKS ini, kubu Anis Matta didukung oleh Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah dan kekuatan lain di internal PKS yang saat Pilpres 2004 lalu mendukung Wiranto. Sementara kubu Tifatul dan Hidayat didukung oleh kekuatan kader PKS yang dulu memiliki jaringan di BEM, seperti Zulkieflimansyah.
“Anis Matta didukung Fahri Hamzah cs yang dulu berpihak pada Wiranto. Kini mereka menemui lawan kuat karena Tifatul dan HNW (Hidayat Nur Wahid-Red) didukung kader-kader muda progresif macam Dr Zulkieflimansyah dan mantan-mantan aktivis BEM,” papar sumber tersebut.
Perpecahan dua kubu di internal PKS yang sempat merebak sejak pertengahan 2007 ini semakin menguat saat Hidayat dilirik JK sebagai cawapres. Kubu Anis tidak setuju dengan pencalonan Hidayat baik sebagai capres atau cawapres, meski sebelumnya Anis menyatakan PKS mendukung pasangan JK-Hidayat. Konon, Anis memiliki calon sendiri yang saat ini masih belum diluncurkan.
“Kubu Anis Matta dan Fahri memang nggak setuju kalau HNW yang jadi capres atau cawapres, sedang Tifatul dan kubu Zulkieflimansyah maunya HNW yang dicapres dan cawapreskan. Ini sebenarnya yang merupakan masalah mendasarnya,” papar sumber tersebut meyakinkan.
Perpecahan ini, lanjut sumber itu, sempat dapat ditutupi di media massa karena kekuatan Anis lebih kuat saat itu. Namun saat kekuatan Tifatul yang didukung oleh kader-kader muda progresif yang cinta kepada Hidayat bangkit, kekuatan dua kubu ini menjadi seimbang. “Tifatul didukung oleh para senior partai seperti Untung Wahono, Shohibul Iman, Muzammil Yusuf, dan Musholli. Kubu ini lebih kuat saat kubu Zul (Zulkieflimansyah-Red) memperkuat barisan Tifatul,” pungkasnya.
Kabar perpecahan di tubuh PKS ini seakan didukung oleh fakta tak datangnya Anis Matta saat pertemuan elite PKS dengan JK di Markas DPP PKS di Mampang beberapa hari lalu. Sebaliknya, esok paginya, Anis dari Makassar menyampaikan pernyataan yang cenderung ingin merusak jalinan komunikasi PKS-Golkar yang mulai lengket.
Pernyataan Anis itu disampaikan sehari setelah pertemuan JK dengan elite PKS di Mampang, usai menjadi khatib salat jumat di Masjid Al Markaz Al Islami, Makassar, Jumat (27/2). Anis mengatakan bahwa PKS masih punya dua kekhawatiran. Pertama, Jusuf Kalla belum tentu serius maju sebagai capres. Kedua, Jusuf Kalla belum pasti dicalonkan oleh Golkar. Lebih dari itu, di mata Anis figur JK masih kalah populer dibandingkan tokoh Partai Golkar lainnya, seperti Sri Sultan Hamengku Buwono X. Hal tersebut terlihat dari hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga.
Membantah
Kabar perpecahan itu dibantah oleh Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq. “Tidak ada. Kalau ada kubu-kubuan tidak jelas ukurannya apa, apakah ada dua DPP atau dua mazhab? Kan tidak ada,” ujar Mahfudz Siddiq, Senin (2/3).
Dia membantah bila dikatakan ketidakhadiran Anis Matta karena tidak sepakat dengan wacana PKS yang akan berkoalisi dengan JK. Ketua DPP PKS Bidang Kesra Mushalli juga membantah partainya sedang mengalami masa-masa sulit akibat perpecahan dua kubu. Yang benar, lanjutnya, PKS sedang mengalami dinamika politik yang masih wajar.
Menurut dia, semua keputusan akhir dari perbedaan pendapat tersebut akan diselesaikan di meja Majelis Syuro PKS. Bantahan keras juga disampaikan Anis Matta. Menurut dia, hingga saat ini PKS adalah partai yang paling solid. “Tidak ada (perpecahan). Sampai saat ini PKS adalah partai yang paling solid, PKS terlalu sulit untuk dipecahkan,” kata Anis, kemarin.
Mantan aktivis dakwah ini menduga isu perpecahan dirinya dengan Tifatul Sembiring sebagai upaya untuk merusak dan menghancurkan partainya. Selain itu, bukan tidak mungkin isu itu dihembuskan sebagai bagian dari kampanye hitam bagi partainya.
Anis mengaku tidak hadir dalam acara penting pertemuan JK dan elite PKS beberapa waktu lalu karena sedang mempunyai acara lain. “Saya sedang ada acara di tempat lain. Sekarang semua lagi sibuk ke daerah,” katanya.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai DPW PKS DI Yogyakarta Sukamto meminta DPP PKS kompak soal capres dan cawpres. (dtc-62)
Soal Capres, Tifatul-Anis Beda Pendapat
TRIBUN TIMUR
Selasa, 3 Maret 2009 | 02:52 WITA
Jakarta, Tribun - Pascakedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke markas DPP PKS, petinggi partai yang dikenal solid ini dinilai terpecah. Isu itu menyusul ketidakhadiran Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dalam acara itu.
Benih perpecahan tersebut disebut-sebut dipicu oleh rebutan pengaruh masing-masing kubu yang mempunyai kepentingan langsung terhadap calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung PKS pada Pilpres 2009 nanti.
"Memang PKS nampaknya ada dua kubu yang dimotori oleh Anis Matta di satu pihak dengan Tifatul (Presiden PKS Tifatul Sembiring) dan Dr Hidayat di pihak yang lain," kata seorang petinggi DPP PKS yang enggan disebut namanya seperti dilansir detikcom, Senin (2/3).
Menurut sumber yang memiliki peran penting di DPP PKS ini, kubu Anis didukung Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah dan kekuatan lain di internal PKS yang saat Pilpres 2004 mendukung Wiranto. Sementara kubu Tifatul dan Hidayat didukung oleh kekuatan kader PKS yang dulu memiliki jaringan di BEM seperti Zulkieflimansyah.
"Anis didukung Fahri Hamzah cs yang dulu berpihak pada Wiranto. Kini mereka menemui lawan kuat karena Tifatul dan HNW (Hidayat Nur Wahid) didukung kader-kader muda progresif macam Dr Zulkieflimansyah dan mantan-mantan aktiivis BEM," papar sumber tersebut.
Perpecahan dua kubu di internal PKS yang sempat merebak sejak pertengahan 2007 ini semakin menguat saat Hidayat dilirik Kalla sebagai cawapres. Kubu Anis tidak setuju dengan pencalonan Hidayat baik sebagai capres atau cawapres, meski sebelumnya Anis menyatakan PKS mendukung pasangan Kalla-Hidayat.
Konon, Anis memiliki calon sendiri yang saat ini masih belum diluncurkan. "Kubu Anis Matta dan Fahri memang nggak setuju kalau HNW yang jadi capres atau cawapres, sedang Tifatul dan kubu Zulkieflimansyah maunya HNW yang dicapres dan cawapreskan. Ini sebenarnya yang merupakan masalah mendasarnya," jelas sumber tersebut meyakinkan.
Perpecahan ini lanjut sumber tersebut sempat dapat ditutupi di media massa karena kekuatan Anis lebih kuat saat itu. Namun saat kekuatan Tifatul yang didukung oleh kader-kader muda progresif yang cinta kepada Hidayat bangkit, kekuatan dua kubu ini menjadi seimbang.
"Tifatul didukung oleh para senior partai seperti Untung Wahono, Shohibul Iman, Muzammil Yusuf, Musholli dan lainnya. Kubu ini lebih kuat saat kubu Zul (Zulkieflimansyah-Red) memperkuat barisan Tifatul," ujarnya.
Manuver Anis
Kabar perpecahan di tubuh PKS ini seakan didukung oleh fakta tak datangnya Anis saat pertemuan elite PKS dengan JK di Markas DPP PKS di Mampang beberapa hari lalu. Sebaliknya, esok paginya, Anis dari Makassar menyampaikan pernyataan yang dinilai cenderung ingin merusak jalinan komunikasi PKS-Golkar yang mulai lengket.
Pernyataan Anis itu disampaikan sehari setelah pertemuan JK dengan elit PKS di Mampang. Usai menjadi khatib salat Jumat di Masjid Al Markaz Al Islami, Makassar, Jumat (27/2).
Anis mengatakan bahwa PKS masih punya dua kekhawatiran. Pertama, Jusuf Kalla belum tentu serius maju sebagai capres. Kedua, Jusuf Kalla belum pasti dicalonkan oleh Golkar.
Lebih dari itu, di mata Anis figur JK masih kalah populer dibandingkan tokoh Partai Golkar lainnya, seperti Sri Sultan Hamengku Buwono X. Hal tersebut terlihat dari hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga. "Kami perhatikan hasil-hasil survei, Kalla kalah populer dibanding Sri Sultan," ungkap Anis.(bie)
DPP PKS: Tak Ada Kubu-kubuan
KETUA DPP PKS Mahfudz Siddiq membantah terjadi dua kubu di DPP PKS. "Tidak ada. Kalau ada kubu-kubuan tidak jelas ukurannya apa, apakah ada 2 DPP atau 2 mazhab? Kan tidak ada," ujar Mahfudz, Senin (2/3), seperti dikutip detikcom..
Mahfudz membantah bila dikatakan ketidakhadiran Sekjen PKS Anis Matta karena tidak sepakat dengan wacana PKS yang akan berkoalisi dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla.
"Ketidakhadiran Pak Anis karena beliau sedang ada di Makassar. Tidak ada keputusan PKS apakah akan berkoalisi dengan Golkar. Pertemuan itu hanya sebagai forum silahturahmi dan untuk mengkonfirmasi apakah benar JK akan diusung oleh Golkar nanti," kata Mahfudz.
Anggota Komisi II DPR ini mengatakan pertemuan di DPP tersebut jadi masukan yang akan dibawa ke majelis syuro. Saat ini PKS sedang fokus memperkuat basis massa di daerah.
"Energi partai saat ini sedang fokus pada memperkuat basis massa di daerah pilihan (dapil) masing-masing," jelasnya.(bie)
Akan Selesai di Majelis Syuro
KENDATI membantah ada perpecahan di iternal PKS, Ketua DPP PKS Bidang Kesra Mushalli membenarkan ada silang pendapat antara Presiden PKS Tifatul Sembiring dengan Sekjen Anis Matta soal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
"Tidak benar ada perpecahan dan ada dua kubu itu. Yang ada hanya beda pendapat. Seperti pada pilpres 2004, itu dinamika yang wajar. Kita kan kumpulan manusia," kata Mushalli, Senin (2/3), seperti dikutip detikcom.
Menurut caleg DPR RI untuk dapil Depok dan Bekasi ini, semua keputusan akhir dari perbedaan pendapat ini akan diselesaikan di meja Majelis Syuro PKS. Karena itu, wacana yang dikembangkan di antara Tifatul dan Anis tidak akan berpengaruh apa-apa jika majelis syuro berbicara lain.
"Dari dulu sampai sekarang, PKS itu selalu menjaga soliditas. Guru-guru kami mengajarkan, soliditas harus benar-benar dijaga. Soal beda pendapat biasa saja, karena semua keputusan PKS itu nanti akan diambil oleh Majelis Syuro," ujar Mushalli.(bie)
PKS Dikabarkan Terbelah
* Kubu Tifatul Vs Anis Matta
SM
JAKARTA - Selama ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai sebagai satu-satunya parpol besar yang tetap kompak. Namun, saat Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mendatangi markas PKS, mengapa Sekjen DPP PKS Anis Matta tidak tampak? Ada kabar PKS juga terbelah menjadi dua, yakni kubu Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Anis Matta.
Namun, perpecahan di tubuh PKS ini tidak sebesar PKB atau parpol lain. Benih perpecahan ini dipicu oleh rebutan pengaruh masing-masing kubu yang mempunyai kepentingan langsung terhadap capres dan cawapres yang akan diusung PKS pada Pilpres 2009 nanti. “Memang PKS tampaknya ada dua kubu yang dimotori oleh Anis Matta di satu pihak dengan Tifatul dan Dr Hidayat di pihak yang lain,” kata sumber di DPP PKS, Senin (2/3).
Menurut sumber yang memiliki peran penting di DPP PKS ini, kubu Anis Matta didukung oleh Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah dan kekuatan lain di internal PKS yang saat Pilpres 2004 lalu mendukung Wiranto. Sementara kubu Tifatul dan Hidayat didukung oleh kekuatan kader PKS yang dulu memiliki jaringan di BEM, seperti Zulkieflimansyah.
“Anis Matta didukung Fahri Hamzah cs yang dulu berpihak pada Wiranto. Kini mereka menemui lawan kuat karena Tifatul dan HNW (Hidayat Nur Wahid-Red) didukung kader-kader muda progresif macam Dr Zulkieflimansyah dan mantan-mantan aktivis BEM,” papar sumber tersebut.
Perpecahan dua kubu di internal PKS yang sempat merebak sejak pertengahan 2007 ini semakin menguat saat Hidayat dilirik JK sebagai cawapres. Kubu Anis tidak setuju dengan pencalonan Hidayat baik sebagai capres atau cawapres, meski sebelumnya Anis menyatakan PKS mendukung pasangan JK-Hidayat. Konon, Anis memiliki calon sendiri yang saat ini masih belum diluncurkan.
“Kubu Anis Matta dan Fahri memang nggak setuju kalau HNW yang jadi capres atau cawapres, sedang Tifatul dan kubu Zulkieflimansyah maunya HNW yang dicapres dan cawapreskan. Ini sebenarnya yang merupakan masalah mendasarnya,” papar sumber tersebut meyakinkan.
Perpecahan ini, lanjut sumber itu, sempat dapat ditutupi di media massa karena kekuatan Anis lebih kuat saat itu. Namun saat kekuatan Tifatul yang didukung oleh kader-kader muda progresif yang cinta kepada Hidayat bangkit, kekuatan dua kubu ini menjadi seimbang. “Tifatul didukung oleh para senior partai seperti Untung Wahono, Shohibul Iman, Muzammil Yusuf, dan Musholli. Kubu ini lebih kuat saat kubu Zul (Zulkieflimansyah-Red) memperkuat barisan Tifatul,” pungkasnya.
Kabar perpecahan di tubuh PKS ini seakan didukung oleh fakta tak datangnya Anis Matta saat pertemuan elite PKS dengan JK di Markas DPP PKS di Mampang beberapa hari lalu. Sebaliknya, esok paginya, Anis dari Makassar menyampaikan pernyataan yang cenderung ingin merusak jalinan komunikasi PKS-Golkar yang mulai lengket.
Pernyataan Anis itu disampaikan sehari setelah pertemuan JK dengan elite PKS di Mampang, usai menjadi khatib salat jumat di Masjid Al Markaz Al Islami, Makassar, Jumat (27/2). Anis mengatakan bahwa PKS masih punya dua kekhawatiran. Pertama, Jusuf Kalla belum tentu serius maju sebagai capres. Kedua, Jusuf Kalla belum pasti dicalonkan oleh Golkar. Lebih dari itu, di mata Anis figur JK masih kalah populer dibandingkan tokoh Partai Golkar lainnya, seperti Sri Sultan Hamengku Buwono X. Hal tersebut terlihat dari hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga.
Membantah
Kabar perpecahan itu dibantah oleh Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq. “Tidak ada. Kalau ada kubu-kubuan tidak jelas ukurannya apa, apakah ada dua DPP atau dua mazhab? Kan tidak ada,” ujar Mahfudz Siddiq, Senin (2/3).
Dia membantah bila dikatakan ketidakhadiran Anis Matta karena tidak sepakat dengan wacana PKS yang akan berkoalisi dengan JK. Ketua DPP PKS Bidang Kesra Mushalli juga membantah partainya sedang mengalami masa-masa sulit akibat perpecahan dua kubu. Yang benar, lanjutnya, PKS sedang mengalami dinamika politik yang masih wajar.
Menurut dia, semua keputusan akhir dari perbedaan pendapat tersebut akan diselesaikan di meja Majelis Syuro PKS. Bantahan keras juga disampaikan Anis Matta. Menurut dia, hingga saat ini PKS adalah partai yang paling solid. “Tidak ada (perpecahan). Sampai saat ini PKS adalah partai yang paling solid, PKS terlalu sulit untuk dipecahkan,” kata Anis, kemarin.
Mantan aktivis dakwah ini menduga isu perpecahan dirinya dengan Tifatul Sembiring sebagai upaya untuk merusak dan menghancurkan partainya. Selain itu, bukan tidak mungkin isu itu dihembuskan sebagai bagian dari kampanye hitam bagi partainya.
Anis mengaku tidak hadir dalam acara penting pertemuan JK dan elite PKS beberapa waktu lalu karena sedang mempunyai acara lain. “Saya sedang ada acara di tempat lain. Sekarang semua lagi sibuk ke daerah,” katanya.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai DPW PKS DI Yogyakarta Sukamto meminta DPP PKS kompak soal capres dan cawpres. (dtc-62)
Soal Capres, Tifatul-Anis Beda Pendapat
TRIBUN TIMUR
Selasa, 3 Maret 2009 | 02:52 WITA
Jakarta, Tribun - Pascakedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke markas DPP PKS, petinggi partai yang dikenal solid ini dinilai terpecah. Isu itu menyusul ketidakhadiran Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dalam acara itu.
Benih perpecahan tersebut disebut-sebut dipicu oleh rebutan pengaruh masing-masing kubu yang mempunyai kepentingan langsung terhadap calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung PKS pada Pilpres 2009 nanti.
"Memang PKS nampaknya ada dua kubu yang dimotori oleh Anis Matta di satu pihak dengan Tifatul (Presiden PKS Tifatul Sembiring) dan Dr Hidayat di pihak yang lain," kata seorang petinggi DPP PKS yang enggan disebut namanya seperti dilansir detikcom, Senin (2/3).
Menurut sumber yang memiliki peran penting di DPP PKS ini, kubu Anis didukung Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah dan kekuatan lain di internal PKS yang saat Pilpres 2004 mendukung Wiranto. Sementara kubu Tifatul dan Hidayat didukung oleh kekuatan kader PKS yang dulu memiliki jaringan di BEM seperti Zulkieflimansyah.
"Anis didukung Fahri Hamzah cs yang dulu berpihak pada Wiranto. Kini mereka menemui lawan kuat karena Tifatul dan HNW (Hidayat Nur Wahid) didukung kader-kader muda progresif macam Dr Zulkieflimansyah dan mantan-mantan aktiivis BEM," papar sumber tersebut.
Perpecahan dua kubu di internal PKS yang sempat merebak sejak pertengahan 2007 ini semakin menguat saat Hidayat dilirik Kalla sebagai cawapres. Kubu Anis tidak setuju dengan pencalonan Hidayat baik sebagai capres atau cawapres, meski sebelumnya Anis menyatakan PKS mendukung pasangan Kalla-Hidayat.
Konon, Anis memiliki calon sendiri yang saat ini masih belum diluncurkan. "Kubu Anis Matta dan Fahri memang nggak setuju kalau HNW yang jadi capres atau cawapres, sedang Tifatul dan kubu Zulkieflimansyah maunya HNW yang dicapres dan cawapreskan. Ini sebenarnya yang merupakan masalah mendasarnya," jelas sumber tersebut meyakinkan.
Perpecahan ini lanjut sumber tersebut sempat dapat ditutupi di media massa karena kekuatan Anis lebih kuat saat itu. Namun saat kekuatan Tifatul yang didukung oleh kader-kader muda progresif yang cinta kepada Hidayat bangkit, kekuatan dua kubu ini menjadi seimbang.
"Tifatul didukung oleh para senior partai seperti Untung Wahono, Shohibul Iman, Muzammil Yusuf, Musholli dan lainnya. Kubu ini lebih kuat saat kubu Zul (Zulkieflimansyah-Red) memperkuat barisan Tifatul," ujarnya.
Manuver Anis
Kabar perpecahan di tubuh PKS ini seakan didukung oleh fakta tak datangnya Anis saat pertemuan elite PKS dengan JK di Markas DPP PKS di Mampang beberapa hari lalu. Sebaliknya, esok paginya, Anis dari Makassar menyampaikan pernyataan yang dinilai cenderung ingin merusak jalinan komunikasi PKS-Golkar yang mulai lengket.
Pernyataan Anis itu disampaikan sehari setelah pertemuan JK dengan elit PKS di Mampang. Usai menjadi khatib salat Jumat di Masjid Al Markaz Al Islami, Makassar, Jumat (27/2).
Anis mengatakan bahwa PKS masih punya dua kekhawatiran. Pertama, Jusuf Kalla belum tentu serius maju sebagai capres. Kedua, Jusuf Kalla belum pasti dicalonkan oleh Golkar.
Lebih dari itu, di mata Anis figur JK masih kalah populer dibandingkan tokoh Partai Golkar lainnya, seperti Sri Sultan Hamengku Buwono X. Hal tersebut terlihat dari hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga. "Kami perhatikan hasil-hasil survei, Kalla kalah populer dibanding Sri Sultan," ungkap Anis.(bie)
DPP PKS: Tak Ada Kubu-kubuan
KETUA DPP PKS Mahfudz Siddiq membantah terjadi dua kubu di DPP PKS. "Tidak ada. Kalau ada kubu-kubuan tidak jelas ukurannya apa, apakah ada 2 DPP atau 2 mazhab? Kan tidak ada," ujar Mahfudz, Senin (2/3), seperti dikutip detikcom..
Mahfudz membantah bila dikatakan ketidakhadiran Sekjen PKS Anis Matta karena tidak sepakat dengan wacana PKS yang akan berkoalisi dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla.
"Ketidakhadiran Pak Anis karena beliau sedang ada di Makassar. Tidak ada keputusan PKS apakah akan berkoalisi dengan Golkar. Pertemuan itu hanya sebagai forum silahturahmi dan untuk mengkonfirmasi apakah benar JK akan diusung oleh Golkar nanti," kata Mahfudz.
Anggota Komisi II DPR ini mengatakan pertemuan di DPP tersebut jadi masukan yang akan dibawa ke majelis syuro. Saat ini PKS sedang fokus memperkuat basis massa di daerah.
"Energi partai saat ini sedang fokus pada memperkuat basis massa di daerah pilihan (dapil) masing-masing," jelasnya.(bie)
Akan Selesai di Majelis Syuro
KENDATI membantah ada perpecahan di iternal PKS, Ketua DPP PKS Bidang Kesra Mushalli membenarkan ada silang pendapat antara Presiden PKS Tifatul Sembiring dengan Sekjen Anis Matta soal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
"Tidak benar ada perpecahan dan ada dua kubu itu. Yang ada hanya beda pendapat. Seperti pada pilpres 2004, itu dinamika yang wajar. Kita kan kumpulan manusia," kata Mushalli, Senin (2/3), seperti dikutip detikcom.
Menurut caleg DPR RI untuk dapil Depok dan Bekasi ini, semua keputusan akhir dari perbedaan pendapat ini akan diselesaikan di meja Majelis Syuro PKS. Karena itu, wacana yang dikembangkan di antara Tifatul dan Anis tidak akan berpengaruh apa-apa jika majelis syuro berbicara lain.
"Dari dulu sampai sekarang, PKS itu selalu menjaga soliditas. Guru-guru kami mengajarkan, soliditas harus benar-benar dijaga. Soal beda pendapat biasa saja, karena semua keputusan PKS itu nanti akan diambil oleh Majelis Syuro," ujar Mushalli.(bie)
Monday, March 02, 2009
Mahfudz Siddiq Bantah PKS Terbelah
Mahfudz Siddiq Bantah PKS Terbelah
Mega Putra Ratya - detikPemilu
Jakarta - Kunjungan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) ke Kantor DPP PKS beberapa waktu lalu tidak dihadiri Sekjen DPP PKS Anis Matta. Ada kabar PKS terbelah menjadi 2 kubu antara Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Anis Matta yang dipicu mengenai rebutan pengaruh mengenai capres dan cawapres 2009. Benarkah?
"Tidak ada. Kalau ada kubu-kubuan tidak jelas ukurannya apa, apakah ada 2 DPP atau 2 mazhab? Kan tidak ada," ujar Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq saat berbincang dengan detikcom, Senin (2/3/2009).
Mahfudz membantah bila dikatakan ketidakhadiran Anis Matta karena tidak sepakat dengan wacana PKS yang akan berkoalisi dengan JK.
"Ketidakhadiran Pak Anis karena beliau sedang ada di Makassar. Tidak ada keputusan PKS apakah akan berkoalisi dengan Golkar. Pertemuan itu hanya sebagai forum silahturahmi dan untuk mengkonfirmasi apakah benar JK akan diusung oleh Golkar nanti," kata Mahfudz.
Anggota Komisi II DPR ini mengatakan pertemuan di DPP tersebut jadi masukan yang akan dibawa ke majelis syuro. Saat ini PKS sedang fokus memperkuat basis massa di daerah.
"Energi partai saat ini sedang fokus pada memperkuat basis massa di daerah pilihan (dapil) masing-masing," jelasnya.
Mega Putra Ratya - detikPemilu
Jakarta - Kunjungan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) ke Kantor DPP PKS beberapa waktu lalu tidak dihadiri Sekjen DPP PKS Anis Matta. Ada kabar PKS terbelah menjadi 2 kubu antara Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Anis Matta yang dipicu mengenai rebutan pengaruh mengenai capres dan cawapres 2009. Benarkah?
"Tidak ada. Kalau ada kubu-kubuan tidak jelas ukurannya apa, apakah ada 2 DPP atau 2 mazhab? Kan tidak ada," ujar Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq saat berbincang dengan detikcom, Senin (2/3/2009).
Mahfudz membantah bila dikatakan ketidakhadiran Anis Matta karena tidak sepakat dengan wacana PKS yang akan berkoalisi dengan JK.
"Ketidakhadiran Pak Anis karena beliau sedang ada di Makassar. Tidak ada keputusan PKS apakah akan berkoalisi dengan Golkar. Pertemuan itu hanya sebagai forum silahturahmi dan untuk mengkonfirmasi apakah benar JK akan diusung oleh Golkar nanti," kata Mahfudz.
Anggota Komisi II DPR ini mengatakan pertemuan di DPP tersebut jadi masukan yang akan dibawa ke majelis syuro. Saat ini PKS sedang fokus memperkuat basis massa di daerah.
"Energi partai saat ini sedang fokus pada memperkuat basis massa di daerah pilihan (dapil) masing-masing," jelasnya.
Beringin Digambarkan Berdaun Ganja, Golkar Geram
Beringin Digambarkan Berdaun Ganja, Golkar Geram
KOMPAS/PRIYOMBODO
JAKARTA, SABTU — Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR RI, Priyo Budi Santoso, geram terhadap ulah orang yang mempermainkan logo partainya dan menyebarkannya lewat situs web Facebook. Pasalnya, logo Golkar berupa pohon beringin itu dimodifikasi daunnya menjadi daun ganja.
"Untuk kasus itu, pihak berwajib tidak perlu harus menunggu laporan dari Partai Golkar. Karena apa pun motivasinya, oknum itu sudah melakukan perbuatan pelecehan terhadap Partai Golkar dan partai lainnya," kata Priyo seperti dikutip Surya, Jumat (27/2).
Menurut Priyo, perbuatan oknum itu merupakan pelecehan dan upaya pencitraan negatif untuk menjatuhkan Partai Golkar. "Perbuatan oknum itu jelas sudah melanggar undang-undang. Karena, di dalam undang-undang sudah diatur tidak boleh menggunakan media internet untuk melecehkan dan memfitnah partai lain. Jadi, perlu diusut tuntas karena telah melanggar hukum," katanya.
Hal serupa menimpa Partai Keadilan Sejahtera. Lambang Bulan Sabit yang menjadi ciri khas PKS diganti menjadi gambar arit dengan tambahan palu di tengahnya. Tidak hanya itu, tulisan partai PKS juga diubah menjadi, Partai Komunis Sejahtera.
Atas tindakan itu, Ketua F-PKS DPR RI, Mahfudz Siddiq, mengomentari pemasangan lambang PKS dengan gambar palu dan arit itu sebagai sesuatu hal yang tidak perlu terlalu dirisaukan. "Itu tidak penting. Itu sudah biasa menjelang pemilu. Saya rasa masyarakat Indonesia sudah pintar dan tidak perlu menggugat itu, Biarkan saja," kata Mahfudz Siddiq.
KOMPAS/PRIYOMBODO
JAKARTA, SABTU — Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR RI, Priyo Budi Santoso, geram terhadap ulah orang yang mempermainkan logo partainya dan menyebarkannya lewat situs web Facebook. Pasalnya, logo Golkar berupa pohon beringin itu dimodifikasi daunnya menjadi daun ganja.
"Untuk kasus itu, pihak berwajib tidak perlu harus menunggu laporan dari Partai Golkar. Karena apa pun motivasinya, oknum itu sudah melakukan perbuatan pelecehan terhadap Partai Golkar dan partai lainnya," kata Priyo seperti dikutip Surya, Jumat (27/2).
Menurut Priyo, perbuatan oknum itu merupakan pelecehan dan upaya pencitraan negatif untuk menjatuhkan Partai Golkar. "Perbuatan oknum itu jelas sudah melanggar undang-undang. Karena, di dalam undang-undang sudah diatur tidak boleh menggunakan media internet untuk melecehkan dan memfitnah partai lain. Jadi, perlu diusut tuntas karena telah melanggar hukum," katanya.
Hal serupa menimpa Partai Keadilan Sejahtera. Lambang Bulan Sabit yang menjadi ciri khas PKS diganti menjadi gambar arit dengan tambahan palu di tengahnya. Tidak hanya itu, tulisan partai PKS juga diubah menjadi, Partai Komunis Sejahtera.
Atas tindakan itu, Ketua F-PKS DPR RI, Mahfudz Siddiq, mengomentari pemasangan lambang PKS dengan gambar palu dan arit itu sebagai sesuatu hal yang tidak perlu terlalu dirisaukan. "Itu tidak penting. Itu sudah biasa menjelang pemilu. Saya rasa masyarakat Indonesia sudah pintar dan tidak perlu menggugat itu, Biarkan saja," kata Mahfudz Siddiq.
Subscribe to:
Posts (Atom)