PKS di Ambang Reshuffle

Kamis, 03 Maret 2011 pukul 11:36:00
Agung Budiono
Palupi Annisa Auliani

Beredar kabar semua menteri PKS di-reshuffle.


JAKARTA - Rumor bakal adanya pergantian kursi menteri (reshuffle) di Kabinet Indonesia Bersatu Kedua memang terus mengarah kepada PKS dan Partai Golkar. Informasi terakhir yang diperoleh Republika menyebutkan seluruh menteri dari PKS bakal diganti.

Analis politik The Indonesian Institute, Hanta Yuda AR, Rabu (2/3), meyakini saat ini Partai Keadilan Sosial (PKS) berada dalam posisi terlemah dalam koalisi. Dukungan PKS terhadap usulan hak angket perpajakan dinilai sebagai penyebabnya. "Asal SBY berhasil menggandeng PDIP dan Gerindra masuk koalisi, PKS tidak aman," kata Hanta, kepada Republika, kemarin (2/3).

Menurut Hanta, masih selamatnya PKS berada dalam koalisi partai pendukung pemerintah karena sampai sekarang, Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri masih menegaskan partainya tidak akan bergabung ke dalam kabinet. Adapun Gerindra, lanjutnya, masih dalam posisi menunggu 'lamaran' dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun, pengamat politik dari Indo Barometer, M Qodari, meragukan dinamika politik terakhir menjadi dasar pertimbangan reshuffle. "Reshuffle bisa saja jadi, tapi lebih karena faktor kinerja. Bukan karena dendam atau istilahnya political vendetta," kata Qodari, Rabu (2/3).

Menurut dia, indikator kinerja tiap menteri juga jelas. Bisa dilihat dari rencana pembangunan pemerintah, visi misi presiden, maupun visi misi dari menteri bersangkutan. Penilaian dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) juga dinilai krusial. "Sederhana saja (indikatornya). Rencana kerja yang sudah dibuat di awal pemerintahan dan pencapaian sekarang," kata Qodari.

Qodari tidak sependapat jika pidato Presiden SBY, Selasa (1/3), yang memuat sinyal kepastian reshuffle dikaitkan dengan dinamika Sekretariat Gabungan Partai Koalisi (setgab). Justru, kata dia, bisa jadi kata evaluasi dan penilaian yang disebut dalam pidato SBY justru ditujukan kepada kinerja setgab. "Mungkin (Presiden) akan memperbarui efektivitas setgab. Larinya (evaluasi dan penilaian) bukan ke kabinet, tapi ke setgab," tegas Qodari.

Menurut Qodari, jika PKS disebut sebagai 'anak nakal' di setgab dan hukumannya adalah disingkirkan dari kabinet, langkah itu tidak akan menyelesaikan persoalan. "Karena masalah politik Indonesia adalah inkompatibilitas sistem presidensial dengan multipartai."

Sikap PKS
Maraknya rumor 'sapu bersih' PKS dari Kabinet Indonesia Bersatu Kedua terus ditanggapi dingin para pimpinan partai tersebut. "Belum pernah ada pembicaraan, belum pernah ada yang menginformasikan secara resmi," tepis Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, Rabu (2/3).

Menurut Anis, apa pun kabar yang beredar saat ini terkait reshuffle, hanyalah rumor dan provokasi. "PKS tidak akan tanggapi provokasi dan rumor sebelum SBY mengatakan sendiri (akan mengganti menteri dari PKS-Red)," tegas Anis.

Kalau ukuran reshuffle adalah kinerja, ujar Anis, PKS juga terus memantau kinerja wakilnya di kabinet. Sejauh ini, Anis mengklaim menteri dari PKS masih tidak masuk kriteria lampu merah untuk diganti.

Sementara itu, Partai Golkar menyatakan kesiapannya untuk berada di luar kabinet maupun tetap berada di dalam koalisi. Mereka menunggu keputusan yang akan diambil oleh SBY. "Apa pun keputusannya, Partai Golkar akan siap menerimanya," kata Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso kepada Republika, Rabu (2/3).

Sebagai partai besar, kata Priyo, Golkar akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dijelaskannya, berada di dalam ataupun di luar kabinet bukanlah persoalan bagi Golkar. "Kami akan tetap memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa ini, apakah berada di dalam maupun di luar (kabinet-Red)," ungkapnya.

Hingga kini, kata Priyo, pihaknya tidak berniat untuk keluar dari koalisi. Tapi, kalau SBY memutuskan untuk tidak bersama dengan Golkar lagi, Golkar siap keluar. Disinggung tentang adanya desakan dari kader internal agar Golkar keluar dari koalisi, Priyo mengakui hal itu. "Memang ada yang ada menginginkan seperti itu. Tapi, kita tunggu saja keputusan Pak SBY." joko sadewo ed: andri saubani


Suswono
Menteri Pertanian
"Saya siap di-reshuffle oleh presiden, ada atau tidak adanya (kasus) hak angket."

Tifatul Sembiring
Menkominfo
"Saya rasa sekarang cooling down dulu, jangan saling bertengkar, jangan tuding-tudingan lagi."

Salim Segaf Al Jufri
Menteri Sosial
"Presiden punya tim evaluasi dari UKP4 dan pasti akan memberi penilaian sendiri. Saya sebagai menteri dari PKS siap saja."

Suharna Surapranata
"Menteri Negara Riset dan Teknologi
Sebagai jundi (prajurit)saya ikut saja."
(-)