Jelang Paripurna, Lobi RUU Pemilu Berlanjut di Gedung DPR

Jelang Paripurna, Lobi RUU Pemilu Berlanjut di Gedung DPR
Iqbal Fadil - detikcom 28/2/08

Jakarta - Masih ada waktu beberapa jam
lagi sebelum sebelum sidang paripurna
pengesahan RUU Pemilu dimulai pukul
14.00 WIB. Sejumlah fraksi masih akan
menggelar lobi lanjutan di Gedung DPR
menemukan kata sepakat dua hal yang
masih mengganjal.
"Secara informal mungkin. Ya bisa melalui
telepon, atau kalau ada yang mengajak
bertemu kita akan bertemu," kata ketua
FPKS DPR Mahfudz Siddiq saat dihubungi
detikcom, pukul 07.30 WIB, Kamis
(28/2/2008).
Sikap PKS lanjut dia akan melihat
perkembangan yang terjadi menjelang
sidang paripurna. "Melihat semangat
kebersamaan rekan-rekan tadi malam kita
menginginkan tidak terjadi voting," imbuh
Mahfudz.
Pagi ini, Mahfudz akan mengumpulkan
anggota fraksinya untuk menyampaikan
perkembangan terakhir dan meminta
pendapat. "Kita akan sosialisasi internal
hasil-hasil tadi malam," ujarnya.
Mengenai poin penentuan calon terpilih apakah melalui suara terbanyak atau
melalui nomor urut yang belum disepakati, Mahfudz mengungkapkan
kemungkinan sikap FPKS akan menolak. "Sikap kita sebenarnya mendukung
penentuan calon terpilih melalui suara terbanyak, tapi kalau disepakati nomor
urut masih bisa kita toleransi," ujarnya.
"Mudah-mudahan setelah tidur, semua anggota bisa fresh dan lebih berpikir
jernih," kata Mahfudz.
( bal / nwk )

Lobi RUU Pemilu Masih Buntu

Sindo Edisi Sore

Berita Utama Sore

Lobi RUU Pemilu Masih Buntu

Senin, 25/02/2008

JAKARTA (SINDO) – DPR dan pemerintah hari ini kembali bertemu untuk mencari titik temu materi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu). Hingga pukul 11.00 WIB, siang tadi, forum lobi belum memperlihatkan hasil positif. Pembahasan tetap menemui jalan buntu. Fraksi-fraksi di DPR bersikukuh dengan pendapatnya masing masing. Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, hingga siang tadi fraksi fraksi masih berkutat pada empat materi pembahasan.Keempat materi yang dimaksud adalah besaran angka parliamentary threshold (PT), pembagian sisa hasil suara, jumlah daerah pemilihan (dapil), dan mantan narapidana (napi). ’’Hingga rapat paripurna besok pembahasan masih berkutat pada empat materi tersebut. Target harus sudah ada kata putus,’’ ujarnya saat dihubungi SINDO pukul 10.30 WIB, siang tadi. Anggota Fraksi Golkar ini mengatakan, sejauh ini pansus berhasil menyepakati beberapa materi krusial, di antaranya soal quick count. Penghitungan cepat baru dapat diumumkan pada pukul 00.00 WIB. ’’Jadi, bukan 24 jam. Artinya, proses pengumpulan data tetap boleh dilakukan sejak proses penghitungan suara di TPS berlangsung. Ini soal waktu kapan mulai diumumkan hasil quick count saja, bukan pelarangan quick count,’’ jelas Ferry. Selain quick count, poin lain yang disepakati adalah soal pemungutan suara. Disepakati bahwa pemungutan dan penghitungan suara bisa diulang bila terjadi bencana alam atau kerusuhan sosial yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan sehingga penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara juga diulang apabila petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan tanda khusus pada surat suara atau petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara.’’Selain itu, ada klausul lain yang bisa menyebabkan pemungutan suara diulang,’’ ungkapnya. Menyinggung mekanisme voting dalam menengahi perbedaan pandangan, menurut Ferry, langkah tersebut sangat mungkin terjadi. Opsi-opsi yang muncul seputar voting ini juga bervariasi. Beberapa fraksi menginginkan menggunakan sistem paket, tapi ada fraksi lain yang berharap voting per pasal. ’’Namun, voting sebagai jalan akhir jika tidak ada kesepakatan dalam lobi.Kalau kembali ke UU 12/2003 saya rasa tidak,’’ katanya. Di tempat terpisah,Ketua DPR Agung Laksono mengaku optimistis RUU Pemilu dapat disahkan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Meskipun, harus diambil melalui mekanisme voting. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini berpendapat, kalangan DPR sebenarnya menginginkan untuk menghindari voting. Namun, hal itu terpaksa dilakukan untuk menghindari molornya pembahasan. ’’Semua fraksi di DPR telah sepakat masalah RUU Pemilu ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut sehingga DPR pun berkomitmen pada Februari 2008 ini harus sudah disahkan.Kalau forum lobi juga tidak bisa menyelesaikan masalah, maka apa boleh buat. Kalau harus lewat voting,tidak apaapa dilakukan,’’ tuturnya. Terkait klausul-klausul yang saat ini dibahas, Agung menjelaskan bahwa fraksinya lebih menyoroti masalah status mantan narapidana yang ingin terjun ke dunia politik.Menurut dia,mantan narapidana yang telah menjalani hukumannya dengan baik perlu diberikan kesempatan jika ingin terjun ke dunia politik. ’’Kita menginginkan adanya batasan bagi seseorang yang telah menjalani hukuman. Jangan sampai seumur hidup tidak bisa melakukan kegiatan politik,’’ katanya. Agung menilai,seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara memang kemerdekaannya hilang, termasuk hak-hak politiknya. Namun, jika yang bersangkutan menjalani masa hukumannya dengan baik, semestinya dia bisa diperlakukan sebagai warga negara biasa dan dipulihkan hakhak politiknya.’’Misalnya untuk yang terkait kasus ringan, karena keteledoran atau karena masalah politik, jangan seumur hidup tidak boleh berpolitik karena hukumannya bertambah,’’ ujarnya. Sementara Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, fraksinya mendesak dilakukan pemungutan suara untuk segera menyelesaikan pasal krusial yang sulit dicarikan titik temunya dalam pembahasan RUU Pemilu. Voting harus dilakukan agar UU Pemilu tidak terlambat diselesaikan. ’’Mengingat mendesaknya pelaksanaan tahapan pemilu, PKS mengusulkan voting per pasal sebagaimana UU 12/2003. Yang jumlahnya kurang lebih 14–16 pasal,’’ ujarnya. ’’Malam ini akan ada lobi terakhir antara fraksi dan pemerintah. Hal yang dibahas soal pasal-pasal krusial terkait alokasi dapil, penentuan kursi, electoralthreshold (ET), dan PT,’’ ujarnya. Senada dengan pendapat tersebut, anggota Fraksi PPP Chozin Chumaedy mendesak diberlakukannya voting rapat paripurna DPR. ’’Jalan pintasnya voting saat rapat paripurna DPR. Pimpinan DPR jangan membuka peluang untuk menyelenggarakan lagi rapat paripurna. Sekali ditunda, akan terus terjadi penundaan,’’ ungkapnya. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati mengungkapkan,RUU Pemilu bakal segera disahkan dalam sidang paripurna besok, Selasa (26/2). ’’Tadi saya menghubungi anggota Komisi II DPR, katanya besok sudah dapat disahkan,’’ ujar Andi saat dihubungi SINDO,pagi tadi. Saat disinggung langkah langkah apa yang bakal dilakukan KPU setelah RUU tersebut ditetapkan, Andi belum bisa berkomentar. Sebab, pihaknya bakal membicarakan terlebih dahulu dengan anggota KPU lainnya terkait langkah-langkah apa yang bakal dilakukan. ’’KPU kan hanya sebagai pelaksana UU. Kalau sudah disahkan DPR, kita akan menjalankan semua aturan yang ada di dalamnya,’’ tutur Andi. (arif budianto/purwadi)

Kalla Diminta Tetap Fokus

Kalla Diminta Tetap Fokus

Sindo, Senin, 25/02/2008

JAKARTA (SINDO) – Wakil Presiden Jusuf Kalla diminta tidak meninggalkan tugastugas kenegaraan seiring terpilihnya dia sebagai Ketua Bappilu Partai Golkar.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Shiddiq mengatakan, ada kekhawatiran nantinya Kalla lebih berkonsentrasi terhadap partai daripada menjalankan pemerintahan. ”Kalau Pak Kalla itu sebagai Ketua Umum Partai Golkar, itu urusan internal partai dan kita tidak mau berkomentar. Namun,yang harus jadi catatan, jangan sampai mengganggu kerjanya,” tandas Mafudz ketika dihubungi SINDO tadi malam.

Menurut Mahfudz, selama ini sangat jarang partai memosisikan ketua umumnya pada jabatan ganda. Bahkan, PKS pun hanya menunjuk Sekjen DPP Anis Matta untuk mengomandani tim khusus pemenangan Pemilu 2009. Mengenai manuver yang dilakukan Partai Golkar ini, Mahfudz menyatakan tidak terlalu khawatir. Sebab, setiap partai memiliki strategi politik masing-masing. Untuk PKS,menurut dia, sudah ada target-target daerah sebagai basis utama perolehan suara.

”Untuk wilayah Jawa, kita targetkan Banten,Jakarta, dan Jawa Barat (Banjabar). Di luar Jawa,basis perolehan suara kita fokuskan Sumatera,”tandasnya. Hal senada diungkapkan Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Moh Mahfud MD.Dia menilai langkah Partai Golkar menjadikan ketua umumnya sebagai Ketua Bappilu merupakan hal yang wajar. Saat ini, hampir seluruh parpol menerapkan hal serupa guna memenangi Pemilu 2009.

”Karena itu, PKB menganggap apa yang dilakukan Golkar biasa saja.Sama biasanya dengan pandangan PKB atas apa yang dilakukan parpol-parpol lain,”ujar Mahfud kepada SINDO kemarin. Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) itu juga mengatakan, setiap parpol seharusnya mulai melangkah sejak sekarang. Jika tidak, akan timbul kesan bahwa parpol tersebut tidak sehat. PKB sendiri,menurut dia, sudah membentuk LPP awal Februari 2008. Lembaga ini bertugas menyukseskan Pemilu 2009.

”PKB telah membentuk LPP yang sudah bekerja tancap gas untuk mendulang suara,”tandas Mahfud. Sebagai modal awal,Mahfud mengklaim PKB telah memiliki 12 juta suara yang dianggap sebagai captive market. Sementara itu,Wakil Sekretaris Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L) DPP PPP Muhammad Arwani Thomafi mengaku partainya tidak khawatir dengan langkah Partai Golkar menunjuk Jusuf Kalla sebagai Ketua Bappilu. PPP yakin atas kemampuan kader yang dimilikinya.

”Jadi, kita tidak akan memaksakan posisi ketua umum untuk merangkap sebagai Ketua Bappilu,”tandas Arwani. Meski demikian, dia menegaskan, posisi ketua umum tetap memiliki tanggung jawab penuh untuk memenangi pemilu. Untuk PPP,saat ini mereka sudah memiliki lembaga pemenangan pemilu sendiri. Lembaga ini ada dua, yakni lembaga untuk pemenangan pemilu legislatif dan lembaga pemenangan pemilu presiden yang baru akan dibentuk pada pertengahan 2008.

Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan, partainya sudah siap menghadang langkah Golkar pada Pemilu 2009. Untuk itu, PDIP sudah jauh hari mempersiapkan diri. Salah satunya dengan membentuk struktur badan pemenangan pemilu pusat, provinsi sampai dengan kabupaten/kota. Struktur badan ini,menurut Tjahjo, sudah terbentuk sejak Januari 2008.

”Sekarang tahapan konsolidasi internal, memetakan masalah nasional dan daerah sambil menunggu RUU Pemilu yang sedang dibahas,” tutur Tjahjo kepada SINDO kemarin. Dia juga menjelaskan, konsolidasi pelaksanaan pilkada-pilkada atau badan pemenangan pemilu presiden di tingkat pusat sudah terbentuk. (rd kandi/maya sofia)

RUU Pemilu Akan Divoting

RUU Pemilu Akan Divoting

Sindo, Senin, 25/02/2008

LOBI RUU PEMILU Dari kiri ke kanan: Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta, Mensesneg Hatta Rajasa, Mendagri Mardiyanto, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ignatius Mulyono, dan Ketua Pansus Ferry Mursyidan Baldan hadir dalam lobi DPR terhadap pemerintah dalam RUU Pemilu di Jakarta tadi malam.

JAKARTA(SINDO) – Forum lobi antara DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu tadi malam belum menghasilkan kesepakatan. Voting hampir dipastikan menjadi pilihan saat pengambilan keputusan materi krusial pada rapat paripurna DPR besok (26/2).

Sebelumnya, DPR dan pemerintah sepakat RUU Pemilu akan disahkan pada rapat paripurna besok. Menurut Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq,hingga tadi malam sikap fraksi masih terpecah. ”Hampir pasti melalui voting,”kata Mahfudz di sela-sela forum lobi di Jakarta yang dimulai pukul 20.00 WIB tadi malam. Dari pihak pemerintah hadir Mendagri Mardiyanto, Menkumham Andi Matalatta, Mensesneg Hatta Radjasa. Hadir juga Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, dan Sekjen KPU Bambang Soeripto. Lobi sempat terhenti satu jam karena pemerintah masih perlu konsolidasi.Kesempatan ini juga dimanfaatkan pimpinan fraksi untuk lobi lintas fraksi.

Lobi DPR dengan pemerintah dimulai kembali pada pukul 21.00 WIB. Forum lobi langsung membahas ketentuan electoral threshold (ET) 3% bagi anggota DPD untuk Pemilu 2009. Forum lobi juga membahas calon anggota DPR/DPD bagi mantan narapidana.( materi krusial selengkapnya lihat infografis) Mengenai ketentuan calon bagi mantan narapidana, Mahfudz mengusulkan tenggat waktu tertentu.Dia mengajukan usul agar mantan narapidana diberi tenggat waktu tiga tahun. Sementara Wakil Ketua Umum DPP PKB Ali Masykur Musa mengusulkan tenggat waktu lima tahun.

Sebaliknya, anggota Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa bersikeras agar mantan napi bisa mencalonkan, tanpa tenggat. Bagi Agun, usulan tersebut untuk menghargai HAM. Pada materi lain,Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yasonna H Laoly dari Fraksi PDIP mengaku akan mendekati PKB untuk memenangkan penghitungan sisa suara. Menurut dia, jika usulan PDIP, yakni penghitungan sisa suara habis dibagi di daerah pemilihan (dapil)—tapi hanya untuk parpol yang memperoleh bilangan pembagi pemilih (BPP) 50% tidak diterima, tawaran PKB akan dipertimbangkan.

”Setelah dihitung secara saksama, usulan kita lebih dekat dengan PKB,” ungkapnya. Alotnya pembahasan RUU Pemilu diperkirakan akibat sengitnya perdebatan partai politik besar versus partai politik kecil dan menengah. Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Andi Yuliani Paris mengatakan, pertentangan kepentingan dalam pembahasan RUU Pemilu sangat terasa.Namun, dia tidak menyebutkan secara rinci pertentangan sengit dimaksud. ”Pansus tidak ingin ada hegemoni partai-partai besar. Pansus tidak ingin partai kecil dan menengah diabaikan,” kata Andi kepada SINDO kemarin.

Anggota Komisi II DPR ini akan berusaha sekuat tenaga agar hegemoni parpol besar dihentikan.Menurut dia, hegemoni parpol besar dapat dilihat dari usulan pengurangan jumlah kursi per dapil. Bahkan,salah satu parpol berkepentingan mengamankan suaranya di luar Pulau Jawa.” Diakui atau tidak,faktanya memang seperti itu,”kata anggota Fraksi PAN ini. Ketua Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) Jamaluddin Karim sependapat. Menurut dia, sistem parliamentary threshold(PT) mengatur kursi parpol yang tidak lolos bisa diambil oleh partai besar.Karena itu,BPD mengusulkan agar ada perjanjian dari parpol yang tidak lolos kepada siapa kursi tersebut diberikan.

Selanjutnya, hasil perjanjian itu diserahkan kepada KPU. ”Dengan begini, parpol besar tidak akan seenaknya mengambil sisa kursi,” katanya saat dihubungi SINDO kemarin. Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yasonna H Laoly membantah adanya dominasi parpol besar.Menurut dia,pansus selalu siap berdiskusi dalam pembahasan RUU Pemilu ini, termasuk usulan fraksi kecil yangingindiperbolehkanikut Pemilu 2009,meski tidak lolos ET 3% pada Pemilu 2004.Laoly menyatakan, yang terpentingdalamforuminikokohnya argumentasi parpol, kecil ataupun besar.

”Kalau kita dibilang mendominasi, tentu tidak mau berdiskusi lagi. Saya tegaskan bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi.Tetapi UU 12/2003 tentang Pemilu yang mengatur ET 3% untuk Pemilu 2009 sudah diterapkan.Karena itu, parpol yang tidak lolos ET pada Pemilu 2004 tidak bisa mengikuti Pemilu 2009,” kata anggota FPDIP itu. Menurut Laoly, masih ada alternatif lain bagi parpol kecil yang memiliki kursi di DPR untuk bisa ikut Pemilu 2009. Salah satunya adalah pengaturan keikutsertaan mereka pada pasal peralihan. Sebab, dalam pasal peralihan akan diatur mengenai PT.

”Kalau untuk PT kita tetap mengusulkan 3%,”kata Laoly. Di tempat terpisah,Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay mendukung mekanisme voting dalam pengambilan keputusan pengesahan RUU Pemilu saat rapat paripurna DPR besok. ”Saya sepakat voting. Jadi kita bisa tahu siapa yang setuju dan tidak dalam pengambilan keputusan klausulklausul yang diperdebatkan itu,” kata Hadar di sela-sela simulasi Pemilu di Pasar Mayestik kemarin. Jika memang DPR akan melakukan voting, Hadar berharap semua pasal yang dibahas DPR dapat diterima semua pihak. ”Voting tidak masalah, jangan kecewa.

Itu juga bagian dari demokrasi. Yang penting pembahasannya bisa selesai,”ujarnya. Menurut Hadar,keterlambatan pengesahan RUU Pemilu memang amat disayangkan. Dia mengatakan DPR telah ”menyandera”Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan masih terjadinya tarik ulur beberapa materi penting dalam pembahasan RUU Pemilu. Anggota KPU Andi Nurpati mengakui lambatnya RUU Pemilu ini membuat KPU belum bisa melakukan tahapan pelaksanaan pemilu.Semua draf yang sudah disusun KPU masih meraba-raba, menggunakan UU No 12/2003.

Padahal, besar kemungkinan RUU Pemilu yang saat ini masih hangat diperdebatkan oleh DPR dengan UU No 12/2003 memiliki perbedaan signifikan. ”Kita harap tidak terlalu banyak berubah, jadi draf yang kita buat juga tidak akan mengalami perubahan signifikan,”jelas Andi. Pemerintah menargetkan RUU Pemilu dapat segera dirampungkan pada akhir bulan ini.Menurut Mensesneg Hatta Rajasa, pembahasan RUU yang lambat tidak akan mengganggu jadwal Pemilu 2009.

”Kalaupun kondisi terburuk terjadi, pemilu tetap akan berlangsung,karena kita pun memiliki UU,” ujar Hatta seusai melakukan Aksi Hijau Indonesia di tol Cipularang, Bandung. Hatta menjelaskan, pada Pemilu 2004,UU pemilu dapat dirampungkantigabulanmenjelang pemilu dilaksanakan. (ahmad baidowi/ rarasati syarief)

Presiden Arahkan DPR Terkait Pemilihan Gubernur BI

Presiden Arahkan DPR Terkait Pemilihan Gubernur BI

MI.com Penulis: Fardiansah Noor

JAKARTA--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai berupaya mengarahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memilih salah satu calon gubernur Bank Indonesia (BI). Beredar di DPR bahwa Presiden mengajukan Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo dan Komisaris BNI Erry Riyana Hardjapamekas

"Saya dengar seperti itu. Kalau itu benar berarti Presiden berupaya mengarahkan DPR memilih orang yang ahli di perbankan dan berpengalaman di sektor riil. Itu tidak fair," kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada Media Indonesia di Jakarta, Jumat (15/2).

Menurut Mahfudz, Presiden sebaiknya mengajukan tiga nama dan ada unsur dari internal bank sentral untuk menjamin soliditas BI. Jika semua calon gubernur BI yang diajukan dari luar BI, akan muncul kesan ketidakpercayaan Presiden sebagai kepala negara terhadap institusi BI.

"Ada orang-orang muda kompeten di BI, seperti Muliaman dan Hartadi yang sangat layak memimpin BI ke depan. Jika Presiden mengajukan dua nama saja, dikhawatirkan terjadi fait accomply tidak langsung jika salah satunya adalah calon yang tidak kompeten. Ini bisa memicu penolakan dari DPR," ungkap Mahfudz.

Senada dengan Mahfudz, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan, calon gubernur BI harus mampu menjaga stabilitas makro dengan pengetahuan mendalam terkait pasar finansial global. Termasuk keberanian melakukan serangan moneter dengan tidak selalu irama bank sentral AS.

"Gubernur BI harus mempunyai kemampuan menstimulasi perbankan untuk memanfaatkan stabilitas ke sektor riil unggulan, sehingga jadi penting koordinasi dengan pemerintah. Calon gubernur BI harus mempunyai visi platform sistem pembayaran yang nasionalis di arus global. Termasuk bersih dari korupsi dan nepotisme. Dengan kata lain harus generasi baru," cetus Tjahjo. (Far/OL-03)

Kuota Perempuan Disetuju

Kuota Perempuan Disetujui

Sindo, Kamis, 14/02/2008

JAKARTA (SINDO) – Pemenuhan 30% kuota perempuan di parlemen disetujui dalam RUU Pemilu.Setiap pengajuan tiga caleg, harus diisi satu caleg perempuan. ”Alhamdulillah kita sudah berhasil mengimplementasikan kuota perempuan dalam penyusunan daftar caleg,” ungkap Wakil Ketua Panja RUU PaketPemilu Andi YulianiParis kepada SINDO di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Menurut politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, setiap tiga bakal calon anggota DPR/DPRD, terdapat sekurang-kurangnya satu perwakilan perempuan atau 2 banding 1. Dengan demikian, kuota 30% caleg perempuan bisa tersebar secara merata. Kesepakatan itu tertuang dalam rumusan RUU Pemilu pada ayat 2 Pasal 62.Karena itu,dia berharap ketentuan tersebut dapat diterapkan partai politik (parpol) peserta pemilu. Sayangnya, pemenuhan kuota perempuan yang meminta parpol mengutus satu caleg perempuan dari tiga daftar caleg yang diajukan belum bersifat wajib. Sebab, dalam rumusannya, DPR belum mencantumkan kata wajib dalam pemenuhan kuota perempuan. ”Cuma, dalam pengaturannya tidak menggunakan kata wajib/ harus,” ungkap anggota Panja RUU Pemilu Lena Maryana Mukti. Dia mengakui,rumusan 2- 1 itu saja sudah melalui perdebatan yang panjang. Karena itu, satu-satunya harapan bagi dia adalah kesadaran parpol untuk mengimplementasikan aturan tersebut. Politikus PPP ini menambahkan, pada awalnya aktivis perempuan meminta penyusunan daftar caleg dengan sistem zipper. Tapi,usulan tersebut ditolak karena dianggap memberatkan karena sistem zipper berarti komposisinya 50%. Menurut Lena, KPU berwenang mengumumkan representasi keterwakilan perempuan dalam penyusunan daftar caleg. Nah, parpol yang mengabaikan ketentuan tersebut bisa dinyatakan tidak lolos persyaratan. Meski demikian, pihaknya pesimistis ketentuan penyusunan daftar caleg tersebut berlaku untuk seluruh tingkatan.”Untukitu, kami meminta parpol memperhatikan secara serius masalah ini,”tukasnya. Sementara Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, regulasi tersebut untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik. Pihaknya berharap kualitas Pemilu 2009 lebih baik dari 2004.Karena itu, setiap ketentuan yang dibahas di Pansus RUU Pemilu dibuat lebih maju dari UU yang lama. ”Jangan sampai sebaliknya,”ujar anggota fraksi Partai Golkar ini. Ketua FPKS Mahfudz Siddiq menambahkan, semua fraksi harus objektif dalam membahas RUU Pemilu dan mencari titik temu. ”Kalau tidak ada titik temu, ya voting(pemungutan suara),”jelasnya. Mengenai mekanisme voting, pihaknya lebih setuju voting per pasal.Sebab,dari enam materi krusial yang dibawa ke forum lobi, sikap fraksi berbeda- beda. Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar voting dilakukan per pasal,bukan sistem blok seperti usulan PKB. Anggota Komisi II DPR ini berharap RUU Pemilu segera disahkan. Hal senada diungkapkan Ketua DPR Agung Laksono. Menurut dia, apabila sampai pertengahan Februari 2008 tidak tercapai kesepakatan terhadap materi-materi dalam RUU Pemilu,jalan tengahnya adalah mekanisme voting. ”Bila keadaan tidak memungkinkan. Voting dimaksudkan menghasilkan pemilu yang jauh lebih baik,”kata Agung. Agung mengungkapkan, Pemilu 2004 dan 1999 sudah lebih baik dari pemilu sebelumnya. Apabila menyisakan persoalan-persoalan yang dinilai bisa mengganggu iklim politik,UU Pemilu yang baru harus bisa memperbaiki kekurangan itu. (ahmad baidowi)

Baru Dua Fraksi yang Terima Jawaban Presiden

Baru Dua Fraksi yang Terima Jawaban Presiden

Mediaindonesia Online, Penulis: Hillarius U Gani

JAKARTA--MI: Dari 10 fraksi DPR, baru dua fraksi yakni F-PD dan F-PKS yang secara tegas menyatakan menerima jawaban Presiden atas interpelasi BLBI dan KLBI.

Sementara itu F-KB menyatakan akan mengajukan hak angket (penyelidikan) karena jawaban pemerintah dinilai belum memuaskan. "Kita akan ajukan hak angket," tegas Ketua F-KB DPR Effendy Choirie di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2).

Sedangkan fraksi-fraksi lainnya menyatakan masih mempelajari secara mendalam, dan setelah itu baru mengambil langkah politik atas jawaban tersebut.

"F-PG masih perlu waktu untuk mempelajari dengan cermat semua keterangan Presiden beserta lampirannya. Pada saatnya baru kita memberikan sikap politik," kata Ketua F-PG DPR Priyo Budi Santoso.

Pernyataan senada dikemuakan Ketua F-PPP DPR Lukman Hakin Saifuddin. Fraksinya, kata Lukman, akan membahas secara khusus tanggapan atas jawaban dan keterangan pemerintah.

Menurut rencana, kata dia, F-PPP akan membahas masalah itu dalam rapat pleno fraksi pada Jumat (15/2). "Pokoknya F-PPP akan berikan opsi solutif yang mampu menyelesaikan persoalan masa lalu, sehingga mampu membenahi bangsa ini menatap dan mengatur masa depannya," paparnya.

Ketua F-PAN DPR Zulkifli Hasan juga menyatakan akan mempelajari jawaban tersebut secara mendalam. Setelah itu akan menyampaikan pendapat melalui forum paripurna DPR. Misalnya, akan menayakan mengapa penyelesaian hukum para obligor bermasalah belum selesai. "Kita akan tanyakan mengapa sudah 10 tahun belum tuntas juga," tandasnya.

Ketua F-PBR DPR Burzah Zarnubi tidak secara tegas menyatakan menerima atau menolak jawaban pemerintah yang disampaikan Menko Perekonomian Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada rapat paripurna DPR, Selasa (12/2). Ia hanya memberikan komentar pendek, "Kami akan pelajari dulu".

Ketua F-PKS DPR Mahfudz Siddiq Namun menyatakan, secara umum fraksinya bisa menerima keterangan dan jawaban Presiden.Meski demikian, F-PKS mengharapkan penyelesaian dengan pendekatan hukum perdata harus lebih jelas dengan batas waktu tertentu.

"DPR dalam hal ini harus mengontrol betul proses tersebut. Jika dengan pendekatan perdata itu masih ada obligor bermasalah yang tidak kooperatif, maka pendekatan pidana harus diambil," tegasnya.

Bagi obligor yang telah memenuhi kewajibannya dan mendapat SKL, ucapnya, perlu penegasan statusnya agar tidak terus tersandera secara politik. Selain itu, para obligor perlu didorong untuk lebih berpartisipasi dalam upaya pengembangan sektor ekonomi riil dan bank-bank mereka ikut memperkuat peran intermediasi, terutama kepada sektor usaha kecil dan menengah.

"Ini sebagai tanggung jawab moral dan sosial mereka yang telah dibantu oleh negara di masa lalu," tukasnya.

Selanjutnya Ketua F-PD DPR Syarief Hasan menilai penjelasan dan jawaban pemerintah sudah sangat jelas, komprehensif, dan tegas.

"Itu menunjukan pemerintah akan tetap memroses secara hukum terhadap para obligor yang tidak kooperatif dan menghormati kebijakan pemerintah sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum melalui SKL," jelasnya.

"Karena itu F-PD dapat menerima dengan baik penjelasan dan jawaban pemerintah tersebut," tukasnya. (Hil/OL-03)

PKS Siap Koalisi dengan Parpol Nasionalis

PKS Siap Koalisi dengan Parpol Nasionalis

Media Indonesia Online, Penulis: Fardiansah Noor

JAKARTA--MI: Partai keadilan Sejahtera (PKS) siap melakukan koalisi dengan partai-partai nasionalis termasuk Partai Golkar danPDIP. PKS siap melakukan koalisi taktis di Pemilihan Presiden 2009.

"Kita membuka komunikasi dengan semua partai nasionalis. PKS siap berkoalisi dengan Partai Demokrat, Partai Golkar, termasuk dengan PDIP. Jika ditemukan persamaan-persamaan, akan diteruskan pembicaraan dengan membuat model maupun figur kepemimpinan 2009," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq yang sedang berada di Bali ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Jumat (1/2).

Dia melanjutkan, koalisi dilakukan untuk mengeliminasi adanya polarisasi antara kalangan nasionalis dan agama. Sudah 100 tahun kebangkitan nasional, tapi kehidupan berbangsa semakin terpuruk dan di luar negeri citra bangsa semakin merosot.

"Sudah saatnya polarisasi antara kalangan nasionalis dan agama dihapuskan. Komponen sipil dan seluruh elemen bangsa harus menemukan titik persamaan bagi kepentingan bangsa. Tidak sepantasnya lagi berbicara dalam konteks primordial," ujar Mahfudz.

Dia menambahkan, saat ini PKS sedang melakukan mukernas di Bali. Paska mukernas di Bali, PKS akan memformulasikan agenda-agenda besar kebangkitan Indonesia untuk dikomunikasikan dengan berbagai pihak guna mencari kesepahaman.

PKS akan merumuskan format kerja sama dan aliansi untuk realisasikan agenda bersama. "Termasuk membicarakan bersama tentang format kepemimpinan dan sosok pemimpin Indonesia Baru di Pemilu 2009," cetus Mahfudz.

Ditanya tentang koalisi dengan kalangan nasionalis akan memicu reaksi negatif dari pendukung PKS, dia mengakui potensi itu ada. Gagasan DPP PKS itu akan disosialisasikan ke internal PKS, sehingga mereka punya pandangan yang komprehensif atas gagasan PKS. (Far/OL-03)

PKS Terima Jawaban Presiden

PKS Terima Jawaban Presiden

Media Indonesia Online, Penulis: Fardiansah Noor

JAKARTA--MI: Keterangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap interpelasi KLBI dan BLBI yang akan mengedepankan proses hukum bisa diapresiasi. Namun masih perlu kejelasan skenario penanganan, termasuk waktu penyelesaiannya.

Demikian diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq setelah mendengarkan jawaban Presiden Yudhoyono yang dibacakan oleh Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta, Selasa (12/2).

Menurut Mahfudz, penyelesaian secara perdata harus dilakukan dengan hati-hati dan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum yang ada. "Termasuk mengacu kepada keputusan-keputusan yang sudah diambil," kata Mahfudz.

Sehingga, lanjutnya, jangan sampai penyeleisaiana KLBI dan BLBI seperti mengambil ikan dari kolam tapi jadi keruh semuanya. Pengkategorian obligor kooperatif dan nakal yang dipaparkan pemerintah harus diikuti oleh kejelasan status hukumnya agar tidak terjadi politisasi untuk kepentingan-kepentingan yang tidak wajar. (Far/OL-03)

Hujan Interupsi di Senayan

Republika, Rabu, 13 Februari 2008

Hujan Interupsi di Senayan

JAKARTA -- Hujan interupsi dari awal sampai akhir. Itulah yang terjadi dalam rapat paripurna DPR dengan agenda penjelasan Presiden soal BLBI, Selasa (12/2). Para menteri yang diutus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nyaris tak bisa memberi penjelasan.

Pangkal soal kekisruhan itu adalah ketidakhadiran Presiden serta tidak adanya tanda tangan Presiden dalam naskah penjelasan yang disampaikan ke DPR.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, itu dibuka pukul 10.00 WIB. Baru dibuka, anggota DPR dari FPDIP, FPKB, FPKS, dan FBPD, langsung melakukan interupsi. ''Ketidakhadiran ini menunjukkan SBY tidak siap menjadi Presiden,'' kata Arya Bima (FPDIP).

Untuk memberikan penjelasan, Presiden mengutus sejumlah menteri. Di antaranya Menko Perekonomian, Boediono; Menko Kesra, Aburizal Bakrie; Menko Polhukkam, Widodo AS; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Jaksa Agung, Hendarman Supanji; Menkumham, Andi Matallatta; Mensesneg, Hatta Rajasa; dan Kapolri, Jenderal Sutanto.

Satu-satunya angota Fraksi Partai Golkar (FPG) yang melakukan interupsi adalah Yuddy Chrisnandi. Dia mempertanyakan ketidakhadiran Presiden dan tidak adanya naskah penjelasan yang dibagikan kepada anggota dewan. Yuddy tidak termasuk yang diikutkan dalam rapat tertutup FPG pukul 08.00 WIB.

Tak lama kemudian naskah penjelasan pemerintah dibagikan. Tapi, muncul lagi persoalan baru. Sebab, naskah itu tidak diteken Presiden. Juga tak berkop surat Istana, tapi kantor Menko Perekonomian. Mereka menilai hal itu menandakan jawaban bukan diberikan oleh Presiden, tapi menteri.

''Tidak layak kalau menteri yang menjawab interpelasi. Karena yang kita minta adalah Presiden,'' kata Suryama (FPKS). Dia kemudian walk out. Azlaini Agus (FPAN) mengatakan boleh saja Presiden tak hadir. Tapi, ''Seharusnya jawaban yang disampaikan tetap merupakan jawaban Presiden,'' katanya.

Fraksi Partai Demokrat (FPD) pontang-panting melakukan pembelaan. Mereka menilai jawaban itu sudah resmi dari Presiden, sehingga tak perlu dipersoalkan lagi.

''Ketika interpelasi Sipadan-Ligitan, yang bertanda tangan juga menko polkam, bukan Megawati (yang saat itu presiden). Apa bedanya?'' kata anggota FPD, Max Sopacua.

Ketua FPG, Priyo Budi Santoso, kemudian angkat bicara dengan meminta dewan memberi kesempatan Presiden memberi penjelasan lewat para menteri. Bila tidak memuaskan, dia mengatakan masih ada hak dewan untuk menyampaikan pendapat, bahkan diteruskan dengan penggunaan hak angket atau penyelidikan.

Saat itulah Muhaimin mengetuk palu sidang, dan meminta Boediono membacakan penjelasan pemerintah. Tapi, sejumlah anggota DPR tetap tak puas. Mereka kemudian maju ke depan menyerahkan naskah penjelasan pemerintah kepada Muhaimin. Ada yang kemudian langsung keluar ruang sidang.

Boediono dan para menteri hanya duduk terpaku di bangkunya masing-masing. Keadaan menjadi buntu, karena Boediono tak kunjung bisa tampil di podium.

Ketua FPKB, Effendi Choirie, mengusulkan kebuntuan itu diselesaikan lewat lobi antarpimpinan fraksi. Usul itu disetujui. Rapat sepakat melakukan lobi 30 menit. Tapi, lobi molor hingga satu jam.

Hasil lobi, fraksi-fraksi mempersilakan pemerintah membacakan jawaban interpelasi. Masalah-masalah yang muncul dinilai hanya bersifat teknis yang bisa diperbaiki kemudian. Namun, FPKB dan FBPD yang tetap meminta sidang ditunda sampai naskah diperbaiki.

Sekitar pukul 13.00, barulah Boediono bisa tampil di atas podium membacakan penjelasan pemerintah, bergantian dengan Sri Mulyani. Setelah pembacaan, interupsi kembali ramai terdengar.

Tapi, akhirnya disepakati jawaban itu akan diperdalam lagi oleh fraksi-fraksi. Badan Musyawarah DPR juga diminta menjadwalkan sebuah paripurna yang khusus dibuat dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi-fraksi atas jawaban Presiden.

Soal maraknya interupsi, puas-tidaknya anggota DPR, pemerintah tak merisaukannya. Hendarman Supandji dan Hatta Rajasa mengatakan yang penting pemerintah sudah menyampaikan penjelasan.

Soal naskah penjelasan yang diteken menteri, Hatta mengatakan memang demikianlah konvensinya. Dia menunjuk empat interpelasi terakhir yang naskah penjelasannya diteken menteri. Yang terpenting, kata dia, Presiden sudah mengeluarkan surat penugasan atau amanat Presiden.

Andi Matalatta mengatakan paripurna yang sempat buntu berlanjut lagi setelah dalam rapat, dia dan Hatta menjelaskan bahwa surat tugas dari Presiden itu sudah dikirimkan ke Setjen DPR. ''Mestinya Setjen DPR menyampaikan itu,'' katanya.

Juru Bicara Presiden, Andi Mallarangeng, membantah ketidakhadiran Presiden merupakan upaya 'cuci tangan'. Sebab yang terpenting, kata Andi, adalah penyampaian substansi. Tata tertib DPR pun, kata Andi, membolehkan Presiden diwakili menterinya.

Andi mengatakan dalam interpelasi Sipadan-Ligitan di era Megawati pun, yang maju ke DPR adalah SBY yang saat itu menko polkam. Karena itu, dia meminta tidak ada standar ganda.

Penyampaian jawaban, kata dia, tak perlu dihalangi. ''Jangan-jangan ada yang takut dengan jawaban pemerintah,'' kata Andi. Andi mengatakan pemerintah saat ini tak ingin menyalahkan pemerintah sebelumnya, tapi juga tak ingin memberi justifikasi. ''Hanya, berikan kesempatan kami untuk menjawab dengan sebaik-baiknya apa yang sudah disusun dengan kerja keras. Yang dipaparkan adalah fakta-faktanya secara kronologis apa situasi yang terjadi, pemerintahan yang mana mengambil kebijakan apa. Lalu, konsekuensi terhadap keuangan negara apa yang dirasakan sampai sekarang,'' paparnya.

Dalam masalah BLBI, Andi mengatakan pemerintahan SBY melakukan 'cuci piring', bukan 'cuci tangan'. SBY, kata Andi, tak punya beban dalam masalah BLBI. Sebab semua kebijakan, termasuk skema penyelesaiannya BLBI, KLBI, dan rekapitulasi perbankan, dibuat oleh pemerintahan Megawati. ''Kalau ada pertanyaan soal Surat Keterangan Lunas (SKL) atau mengapa jumlah utang yang bisa di-recover begitu rendah, tanya sama pemerintah sebelumnya yang mengeluarkan release and discharge,'' katanya.

Tapi, sejumlah fraksi di DPR belum puas atas jawaban Presiden. Ketua FPAN, Zulkifli Hasan, mengatakan terbuka peluang fraksinya menolak. ''Tapi, kami akan bahas dulu di internal fraksi,'' katanya.

Ketua FPKS, Mahfudz Siddiq, menganggap keterangan Presiden yang akan mengedepankan proses hukum perlu diapresiasi. Namun, dia menilai masih perlu kejelasan skenario penanganan dan waktu penyelesaian.

Ketua FPKS, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan fraksinya akan menggelar rapat. Dia berharap pemerintahan SBY-JK konsisten dalam masalah BLBI, karena menjadi ukuran kinerjanya.

Pembahasan RUU Pemilu Macet

Indopos, Rabu, 30 Jan 2008,
Pembahasan RUU Pemilu Macet

FPKS dan FPAN Tolak Voting
JAKARTA - Pimpinan Fraksi menengah, minus Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), menanggapi dingin desakan agar dilakukan voting untuk mengatasi kemacetan pembahasan RUU Pemilu. Mereka justru mengharapkan keputusan diambil melalui musyawarah.

"Kompromi masih terbuka lebar, voting belum perlu dilakukan," ungkap Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mahfudz Siddiq di Jakarta kemarin (30/1).

Menurut Mahfudz, meski ada enam poin dalam pembahasan RUU Pemilu yang masih buntu, dirinya optimistis DPR akan mampu menyelesaikan cukup dengan cara musyawarah mufakat.

Dia mengatakan, sejumlah kemajuan dalam pembahasan telah dicapai. Misalnya, terkait jumlah kursi DPR. Sebagian besar fraksi cenderung siap berkompromi dengan mendekat ke usul pemerintah, yaitu tetap 550 kursi. "Tanpa voting, saya optimistis akan tuntas setidaknya sepekan atau dua pekan ini," tegasnya.

Ketua DPP PAN Hakam Naja juga tak menginginkan pembahasan RUU Pemilu diakhiri dengan voting. Menurut dia, peluang mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat masih terbuka lebar. "Demi hasil yang maksimal, kita tidak usah terburu-buru," ujarnya.

Fraksi-fraksi menengah memang pantas khawatir jika keputusan RUU Pemilu ditempuh dengan cara voting. Sebab, mereka akan berhadapan dengan koalisi PDIP, Golkar, dan PKB yang merasa banyak dirugikan aturan dalam Pemilu 2004.

Hitungan di atas kertas, usul yang diajukan ketiganya tentu akan unggul dalam setiap voting. "Kalau memang terlalu lama, tidak ada jalan selain harus voting," tegas anggota Pansus RUU Pemilu dari FKB Syaifullah Maksum di gedung DPR Senayan kemarin (29/1).

Menurut dia, ketimbang pembahasan RUU Pemilu berlarut-larut, fraksinya siap mendorong pengambilan suara terbanyak dalam pengambilan keputusan. "Kasihan KPU kalau terus seperti ini. Bukankah pada 2004 juga ada dua poin yang juga divoting," ungkapnya.

Sejak pertengahan November 2007, pembahasan enam poin krusial mulai masuk dalam tahap lobi. Target awal, pembahasan seharusnya selesai pada 5 Desember 2007. Enam poin itu dianggap lebih berhubungan dengan kepentingan parpol saat pemilu ketimbang kepentingan masyarakat.

Faktanya, hingga kini, tarik-menarik terhadap masalah penentuan jumlah kursi, mekanisme sisa suara, jumlah dapil, penentuan caleg terpilih, mekanisme parliamentary threshold dan electoral threshold, dan tata cara pemberian suara memang belum selesai. (dyn/mk)

Tidak Pernah Ada Lobi

Tidak Pernah Ada Lobi

Indopos, 9 Februari 2008
Petinggi DPR Mentahkan Fachry Hamzah soal Kompromi Aliran Dana BI
JAKARTA - Pimpinan DPR membantah kabar adanya lobi antara anggota DPR, pejabat BI, dan jajaran pemerintah untuk menghentikan pengusutan aliran dana BI ke Senayan.

Seperti diberitakan Jawa Pos kemarin (8/2), lobi untuk mencari kompromi itu dilontarkan anggota Fraksi PKS Fachry Hamzah. Tujuannya, mencari skenario "teraman" agar aliran dana BI Rp 31,5 miliar itu tidak menyeret pihak-pihak yang diduga kebagian aliran dana tersebut.

Ketua FPKS Mahfudz Siddiq, misalnya, mengaku tak mengetahui adanya lobi di Jl Darmawangsa itu. "Saya sendiri belum pernah menerima undangannya," katanya di Jakarta. Fraksi PKS, lanjut dia, tetap mendorong penuntasan kasus aliran dana BI.

Lagi pula, KPK sudah memproses secara hukum dan menetapkan para tersangka. Mereka adalah Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Kepala Perwakilan BI Surabaya Rusli Simanjuntak, dan Deputi Direktur Hukum Oey Hoey Tiong.

Sementara itu, tambah Mahfudz, Badan Kehormatan (BK) DPR juga tengah mengusut sesuai tatibnya. "Kasus ini sudah menjadi konsumsi publik yang sangat terbuka. Jadi, harus diteruskan sampai tuntas," tegasnya.

Bagaimana bila ada anggota FPKS yang hadir dalam lobi itu? "Pertemuan apa pun itu merupakan suatu proses yang tidak bisa dilarang. Tiap orang sah-sah saja untuk hadir. Itu hak siapa pun untuk bicara," jawabnya.

Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo juga tidak membenarkan adanya pertemuan tersebut. "Saya tidak pernah merasa ada lobi antarfraksi seperti itu. Kalau dia (Fachry Hamzah, Red) mengatakan itu, silakan dibuktikan saja," katanya.

Menurut Tjahjo, fraksinya mendukung semua upaya hukum KPK. Tentunya, dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Begitu juga, BK DPR yang memiliki mekanisme dan tatib sendiri untuk menegakkan etika anggota dewan begitu ada laporan dari masyarakat.

"Berita itu sama sekali tidak benar dan sama sekali tidak ada (pertemuan, Red)," kata Ketua DPR Agung Laksono di gedung DPR. Kalaupun ada pertemuan, pasti hanya internal partai. Itu lazim terjadi bila ada anggota partai yang tersangkut masalah hukum maupun politik.

Pada prinsipnya, ujar Agung, parpol tetap mengembalikannya kepada hukum yang berlaku. "Bila dirasa perlu ada pembelaan, tentu dilakukan secara profesional oleh lembaga bantuan hukum" tukasnya.(pri/mk)

Fraksi Golkar dan PKS Ngotot Pelaksanaan Serentak

Fraksi Golkar dan PKS Ngotot Pelaksanaan Serentak
Sindo, Jum'at, 08/02/2008
Fraksi Partai Golkar (PG) dan Fraksi PKS DPR berkomitmen terus mendorong
adanya regulasi yang mengatur pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dan serentak.
Wakil Ketua Fraksi PG Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, pilkada langsung dan serentak perlu
segera direalisasikan untuk mengefisiensi biaya pelaksanaan demokrasi, sekaligus menghapus
anggapan bahwa pemilu dan pilkada hanya menciptakan keruwetan dan konflik antarkelompok
masyarakat.
’’Sejak awal Partai Golkar sudah mengajukan usul agar pelaksanaan pilkada dilakukan serentak,’’
ujarnya. Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu ini, ada beberapa konsep mendasar
yang akan diajukan fraksinya, antara lain tentang penyederhanaan jadwal dan perbaikan aturan
pilkada. Terkait penyederhanaan jadwal, Golkar menginginkan adanya penggabungan jadwal
pilkada di seluruh Indonesia. ’’Aturan ini juga berlaku bagi kepala daerah yang habis masa
jabatannya pada 2012 dan 2013.
Pelaksanaan pilkada diusulkan secara serentak pada 2013, sedangkan yang sudah habis masa
jabatannya diangkat pejabat sementara,’’ ungkapnya. Dengan demikian, menurut Ferry, dalam
kurun waktu 2009 sampai 2014, hanya ada dua kali pilkada. Senada dengan pendapat tersebut,
Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa fraksinya mendukung usul pelaksanaan
pilkada serentak. Alasannya, cara ini mampu menciptakan proses demokrasi yang efisien, baik dari
sisi waktu maupun dari sisi anggaran––tidak membebani anggaran negara. Cara ini juga bisa
dijadikan upaya penyederhanaan proses politik di daerah.(arif budianto)

Muladi: Golkar Calonkan SBY-JK

Muladi: Golkar Calonkan SBY-JK

Sindo, Jum'at, 08/02/2008
DPP Partai Golkar akan kembali mengusung duet Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2009.
Ketua DPP Partai Golkar Muladi mengungkapkan, putusan tersebut bukan sekadar dukungan
emosional, melainkan realistis. ’’Coba tanyakan kepada semua tokoh Golkar, pasti mendukung
SBY-JK tahun depan,’’ tutur Muladi,dalam silaturahmi Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla
dengan fungsionaris DPD Partai Golkar Kepulauan Riau di Batam, kemarin. Dia mengungkapkan,
dukungan terhadap duet SBY-JK tidak terkait perolehan suara Golkar dalam Pemilihan Legislatif
2009. ’’Meski Golkar keluar sebagai pemenang dan berhasil menambah suara menjadi
30%,dukungan terhadap pasangan ini (SBY-JK) akan tetap menguat,’’ ujarnya. Selain itu, jika
Golkar menang dalam pemilu legislatif, sangat mungkin ada kader partai yang ingin mengajukan
calon dari dalam partai sebagai presiden.
’’Namun, saya kira itu hanya emosional,tidak berdasarkan pertimbangan logis realistis,’’ ujar
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ini. Meski demikian, dukungan Golkar terhadap pasangan
SBYJK tetap akan menunggu hasil survei popularitas calon presiden tiga bulan menjelang Pemilu
2009. Sebab, putusan resmi mengenai calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) juga
akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional Khusus Partai Golkar pada tiga bulan menjelang
Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Muladi yakin meski popularitas SBY terus menurun dari 80%
menjadi 50%, perolehan suara (elektibilitas) SBY akan tetap tinggi dibanding capres lainnya.
’’Dengan demikian,hampir pasti Golkar akan mengusung SBY sebagai capres dalam Pemilu 2009,’’
ujarnya. ’’JK terbiasa berpikir logis, tidak mungkin memaksakan diri maju sebagai calon presiden
kalau hasil surveinya jeblok.Itu hanya membuang energi dan uang,’’ tuturnya.
Yang jelas, ditambahkan Muladi,Kalla tidak akan maju sendiri dalam Pemilu 2009 meski Golkar
menang pada Pemilu Legislatif 2009. Selain itu, aspek primordial Jawa dan luar Jawa masih
dominan dalam kelayakan untuk dipilih sebagai capres. ’’Pemilih belum siap memilih calon dari luar
Jawa. Kita lihat saja Pilkada Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat. Isu primordial masih sangat
mendominasi pemilihan dalam skala kecil, terutama dalam skala nasional. Dibutuhkan dua pemilu
lagi untuk menetralisasi isu primordial,’’ tegasnya.
Pantun Kampanye JK
Tak mau kalah dengan kadernya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla pun berpantun saat
menutup silaturahminya dengan para kader dan fungsionaris Partai Golongan Karya (Golkar)
se-Kepulauan Riau di Batam, pagi tadi. ’’Pada akhirnya,saya juga ingin berpantun supaya tidak
kalah dengan kader. Malu dong sebagai Ketua Umum. Pemilu di tangan kita bersihkan, tertunjuk jari
sebelah kanan.Pemilu 2009 kita sukseskan, kesejahteraan masyarakat jadi tujuan,’’ ujar Kalla, yang
juga Wakil Presiden itu.
Partai Demokrat Tak Terpancing Bagaimana tanggapan partai lain? Partai Demokrat (PD)
menyatakan tidak akan terpancing dengan manuvermanuver politik Golkar. Sekretaris Jenderal
(Sekjen) DPP Partai Demokrat (PD) Marzuki Ali menegaskan, partainya saat ini masih komitmen
mengawal agenda pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah. Menurut dia, PD belum akan
berbicara masalah kandidat capres-cawapres dalam waktu dekat. Pembicaraan mengenai hal itu
baru akan dilakukan setelah mengetahui hasil Pemilu Legislatif 2009 mendatang. ’’PD mengikuti
komitmen yang disampaikan Presiden SBY dan Pak Jusuf Kalla.Tidak akan berbicara masalah ini
hingga Pemilu 2009 selesai diselenggarakan,” tuturnya. Marzuki menambahkan, sikap politik Golkar
yang kerap berubah-ubah membuat PD selalu berhitung. Sesekali, Golkar secara tegas
menyatakan dukungannya kepada pemerintahan SBYKalla dan berniat menggandengkannya
kembali di periode mendatang.
Namun, di lain waktu, Golkar mengaku akan menggandeng kandidat selain SBY.Bahkan,belum
lama ini tersiar kabar akan merangkul putri mantan Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana
(Mbak Tutut). ’’Kemarin ngomong ini,sekarang ngomong itu.Capek nanggepinnya,”ujarnya. Ketua
DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq berpendapat siapa pun calon yang akan
diusung Golkar tidak akan berpengaruh bagi partainya. Selain itu, PKS akan tetap menunggu hasil
pemilihan legislatif untuk menentukan siapa kandidat capres yang akan diusung pada Pilpres 2009
mendatang.’’Itu kan hak Golkar. Silakan saja kalau ingin mencalonkan kembali SBYKalla,” ujarnya.
Dia menambahkan, PKS akan tetap menggunakan hasil musyawarah kerja nasional (mukernas)
sebagai acuan. Jika perolehan suara di atas 20%,partainya akan mengusung capres dari internal
partai.Namun,jika di bawah target, PKS membuka kesempatan kepada capres dari luar partai yang
ingin meminang salah satu kadernya di posisi cawapres.
Sementara itu, pengamat politik UI Bachtiar Effendy meragukan SBY-Kalla bisa kembali menyatu
pada Pilpres 2009 mendatang. Dia meyakini SBY dan Kalla akan maju sendiri melalui
masing-masing koalisi partai.’’ Kecuali jika suara Partai Golkar anjlok. Namun, selama masih di
posisi satu ataupun dua, Golkar tidak akan mau calonnya hanya sebagai wakil presiden,”
ungkapnya. Pernyataan yang disampaikan Muladi itu,menurut Bachtiar, hanya mewakili pendapat
pribadi.Sebab,putusan Golkar itu baru akan diambil setelah melalui rapat pimpinan partai.’’Itu pun
baru akan dilakukan setelah mengetahui hasil pemilihan suara legislatif.”

Jonggol Diusulkan jadi Ibukota

Jonggol Diusulkan jadi Ibukota Indonesia

KOMPAS, RABU, 6 FEBRUARI 2008 | 08:53 WIB
JAKARTA, RABU-Mencermati kondisi Jakarta yang semakin
semrawut dan terus terancam banjir, sudah saatnya
pemerintah pusat memikirkan serius pemindahan pusat
pemerintahan ke lokasi lain.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR
Mahfudz Siddiq, Rabu (6/2) pagi, di Jakarta, berpendapat,
Jonggol menjadi alternatif menarik.
Usul Mahfudz, Jonggol dijadikan ibukota negara dan pusat
pemerintahan dengan nama Jayakarta. Untuk itu, konsep
tata-ruang diatur khusus dan diperlakukan secara ketat.
Sementara Jakarta dibiarkan menjadi pusat bisnis.
Mahfudz juga mengusulkan, secara bersamaan dilakukan
pengembangan konsep megapolitan dgn perencanaan
terpadu bersama kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopuncur)
di bawah koordinasi badan khusus yang menggarap proyek
jangka panjang tersebut

F-PKS DPR Ucapkan Selamat

F-PKS DPR Ucapkan Selamat Imlek

KOMPAS, JUMAT, 8 FEBRUARI 2008 | 11:04 WIB
JAKARTA, JUMAT-Perayaan imlek harus dijadikan
momentum bagi komunitas generasi muda etnis keturunan
cina untuk mengokohkan kesadaran integrasi nasional
bersama elemen-elemen generasi muda Indonesia lainnya.
"Kemajuan bangsa Indonesia ke depan mesti bertumpu pada
spirit kohesi nasional generasi muda dari beragam unsur
dengan satu cita-cita, yaitu pengabdian total pada kemajuan
rakyat dan bangsa," ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera di DPR Mahfudz Siddiq di Jakarta, Jumat (8/2).
Saat ini, menurut Mahfudz, ada gejala alienasi sosial-kultural di antara unsur-unsur generasi muda. Gejala itu terutama
terjadi antara etnis Melayu dan etnis Cina. Jika kondisi ini dibiarkan, dan tidak didekatkan maka, berpotensi menjadi
pemicu kecemburuan dan pertentangan sosial. "Selamat merayakan Imlek, semoga kesatuan bangsa ini tetap terjaga,"
ujarnya.

Incar Posisi Tiga Besar

Incar Posisi Tiga Besar

Sindo Senin, 04/02/2008

SANUR (SINDO) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan akan mencapai posisi tiga besar dalam kekuatan politik pada Pemilu 2009.

Hal ini merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Sanur, Bali, kemarin. “Untuk mencapai itu, kita sudah menyiapkan tim dan strategi pemilu yang telah digodok selama tiga hari ini,” kata Sekjen DPP PKS Anis Matta saat menutup Mukernas di Sanur, Denpasar, Bali, semalam.

Keinginan PKS menjadi tiga besar itu tepatnya tertuang dalam rekomendasi ketiga, yakni Agenda Politik 2009.Duarekomendasilainnya, yakni Agenda Kepartaian dan Agenda Kebangsaan. Anis mengatakan, PKS akan tetap mengejar target suara 20% untuk dapat masuk ke dalam tiga besar kekuatan politik nasional.Menurut dia, target itu didasarkan pada perhitungan matematis yang sudah dilakukan PKS.

Selain itu, perhitungan target itu juga didasari atas keyakinan kuat tentang terbukanya ruang bagi generasi baru dalam spektrum politik nasional. “Jadi, sangat pas dengan kader kita yang sebagian besar masih muda,” jelasnya.Anis menambahkan, PKS mengajak semua kekuatan politik untuk berkompetisi secara fair, sehat, dan bersih dalam menghadapi Pemilu 2009.

Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan,partainya tidak menutup mata untuk berkoalisi dengan partai lain. Syaratnya, partai yang ingin berkoalisi dengan PKS harus memiliki proposal membangun Indonesia yang kuat. PKS, imbuh dia, juga sudah mengoreksi sistem politik aliran yang selama ini berlaku. Mereka menilai, sistem tersebut tidak relevan lagi. (m saifulloh/m chusna)

PPP, PAN dan PKS tak Tertarik Tutut

Republika, Rabu, 06 Februari 2008

PPP, PAN dan PKS tak Tertarik Tutut
JAKARTA -- Langkah Partai Golkar menarik-narik putri almarhum mantan Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut), ternyata tidak membuat partai lain ikut-ikutan menariknya. Meski demikian parpol di luar Partai Golkar mempersilahkan kalau Tutut hendak bergabung dengan mereka. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan partainya tidak akan ikut-ikutan mendekati Tutut.

PPP akan memperlakukan sama terhadap siapapun yang hendak bergabung dengan PPP. ''Kita tidak akan mendekati Mbak Tutut untuk bergabung ke PPP,'' kata Lukman kepada Republika, Selasa (5/2).

PPP tidak akan mengemis pada siapapun untuk bergabung ke partai berlambang Ka'bah tersebut. Namun sebagai partai terbuka, PPP mempersilahkan kepada siapapun bergabung ke PPP.

''Mereka harus dengan kesadaran sendiri bergabung dan mengabdi pada bangsa melalui PPP. Harus ada niat tulus untuk bergabung bersama PPP,'' ujar Lukman.

Sosok Tutut dimata Lukman HS memang punya kelebihan dan kekurangan. Sebagai anak sulung Soeharto, maka Tutut akan dianggap merepresentasikan Keluarga Soeharto. Dengan demikian, para pendukung setia Soeharto bisa saja tertarik mengikuti langkah Tutut. Tapi di sisi lainnya, banyak pula kalangan yang sangat anti terhadap Soeharto.

''Jadi relatif melihatnya, karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan,'' ungkap Lukman HS. Selama ini, katanya, tidak ada upaya PPP mendekati Tutut.

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengungkapkan hal sama. ''Kita terbuka kepada siapapun untuk gabung PAN. Mau pejabat, wartawan, masyarakat biasa, silahkan kalau mau bergabung,'' ungkapnya. Seluruh potensi bangsa didekati PAN. Tapi Zulkifli Hasan mengaku tidak ada upaya khusus mendekati Tutut agar masuk PAN. Kalau Tutut ingin masuk, lanjut dia, PAN mempersilahkan saja. PAN tidak khawatir citra partainya rusak jika Tutut bergabung.

''Yang penting kan sesuai dengan platform PAN. Siapapun silahkan (bergabung) asalkan punya pandangan yang sama dengan PAN,'' jelasnya. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, mengatakan tidak ikut-ikutan 'menarik-narik' Tutut. ''Kata Golkar kan Tutut masih fungsionaris mereka, jadi PKS tidak akan menarik-menarik fungsionaris partai lain.''

Mahfudz tidak yakin kalau Tutut akan membawa penambahan dukungan yang signifikan bagi parpol yang ditempelinya. Bahkan ketika Tutut bergabung dalam Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), ternyata dukungan terhadap partai itu juga tidak cukup signifikan.

Fungsionaris Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, yakin kembalinya Tutut akan punya pengaruh signifikan. ''Saya yakin kalau dia kampanye di Jawa Tengah masih akan sangat besar dukungannya. Bahkan kalau dijadikan Caleg maka ia akan terpilih dengan suara melebihi BPP (bilangan pembagi pemilih),'' kata Yuddy.

(dwo )

PKS Siap Koalisi dengan Parpol Nasionalis

PKS Siap Koalisi dengan Parpol Nasionalis

Penulis: Fardiansah Noor, Mediaindonesia-online

JAKARTA--MI: Partai keadilan Sejahtera (PKS) siap melakukan koalisi dengan partai-partai nasionalis termasuk Partai Golkar danPDIP. PKS siap melakukan koalisi taktis di Pemilihan Presiden 2009.

"Kita membuka komunikasi dengan semua partai nasionalis. PKS siap berkoalisi dengan Partai Demokrat, Partai Golkar, termasuk dengan PDIP. Jika ditemukan persamaan-persamaan, akan diteruskan pembicaraan dengan membuat model maupun figur kepemimpinan 2009," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq yang sedang berada di Bali ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Jumat (1/2).

Dia melanjutkan, koalisi dilakukan untuk mengeliminasi adanya polarisasi antara kalangan nasionalis dan agama. Sudah 100 tahun kebangkitan nasional, tapi kehidupan berbangsa semakin terpuruk dan di luar negeri citra bangsa semakin merosot.

"Sudah saatnya polarisasi antara kalangan nasionalis dan agama dihapuskan. Komponen sipil dan seluruh elemen bangsa harus menemukan titik persamaan bagi kepentingan bangsa. Tidak sepantasnya lagi berbicara dalam konteks primordial," ujar Mahfudz.

Dia menambahkan, saat ini PKS sedang melakukan mukernas di Bali. Paska mukernas di Bali, PKS akan memformulasikan agenda-agenda besar kebangkitan Indonesia untuk dikomunikasikan dengan berbagai pihak guna mencari kesepahaman.

PKS akan merumuskan format kerja sama dan aliansi untuk realisasikan agenda bersama. "Termasuk membicarakan bersama tentang format kepemimpinan dan sosok pemimpin Indonesia Baru di Pemilu 2009," cetus Mahfudz.

Ditanya tentang koalisi dengan kalangan nasionalis akan memicu reaksi negatif dari pendukung PKS, dia mengakui potensi itu ada. Gagasan DPP PKS itu akan disosialisasikan ke internal PKS, sehingga mereka punya pandangan yang komprehensif atas gagasan PKS. (Far/OL-03)

PKS Beri Warning SBY untuk 2008

PKS Beri Warning SBY untuk 2008

Siswanto - Okezone, Rabu, 23 Januari 2008 - 14:42 wib

JAKARTA - Meski telah memberi nilai buruk pada kemajuan ekonomi yang telah ditempuh pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan mencabut dukungannya. Tapi, PKS memberikan warning khusus.

"Kami memberi warning, jangan sampai tahun 2008, yang tantangannya lebih berat, lalu kekuatan-kekuatan politik yang ada di dalam pemerintah saling cari selamat sendiri," kritik Ketua Fraksi PKS Mahfud Sidik.

Kritikan itu ditegaskan Mahfud dalam acara persiapan Mukernas PKS 1-3 Februari 2008 di Bali, dalam jumpa pers di Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (23/1/2008).

Dalam evaluasi akhir tahun 2007, PKS memberi nilai 4 kepada pemerintahan SBY di sektor ekonomi. "Evaluasi ini akan menjadi peringatan bagi semua, baik pemerintah maupun unsur-unsur kekuatan politik yang berada di pemerintah," ujarnya.

Mahfud menegaskan kembali bahwa rekomendasi tersebut justru mengarahkan pemerintah dalam melakukan kerjanya. Sebab, PKS mengkhawatirkan, kekuatan politik dalam kabinet SBY akan mengganggu kinerja pemerintahan. "Saling memanfaatkan posisi dan kekuatan untuk kepentingan partai di 2008," sindirnya. (sjn)

PKS Beri Warning SBY untuk 2008

PKS Beri Warning SBY untuk 2008

Siswanto - Okezone, Rabu, 23 Januari 2008 - 14:42 wib

JAKARTA - Meski telah memberi nilai buruk pada kemajuan ekonomi yang telah ditempuh pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan mencabut dukungannya. Tapi, PKS memberikan warning khusus.

"Kami memberi warning, jangan sampai tahun 2008, yang tantangannya lebih berat, lalu kekuatan-kekuatan politik yang ada di dalam pemerintah saling cari selamat sendiri," kritik Ketua Fraksi PKS Mahfud Sidik.

Kritikan itu ditegaskan Mahfud dalam acara persiapan Mukernas PKS 1-3 Februari 2008 di Bali, dalam jumpa pers di Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (23/1/2008).

Dalam evaluasi akhir tahun 2007, PKS memberi nilai 4 kepada pemerintahan SBY di sektor ekonomi. "Evaluasi ini akan menjadi peringatan bagi semua, baik pemerintah maupun unsur-unsur kekuatan politik yang berada di pemerintah," ujarnya.

Mahfud menegaskan kembali bahwa rekomendasi tersebut justru mengarahkan pemerintah dalam melakukan kerjanya. Sebab, PKS mengkhawatirkan, kekuatan politik dalam kabinet SBY akan mengganggu kinerja pemerintahan. "Saling memanfaatkan posisi dan kekuatan untuk kepentingan partai di 2008," sindirnya. (sjn)

Taufiq Belum Terima Undangan dari PKS

Sindo Edisi Sore

Nasional Sore

Taufiq Belum Terima Undangan dari PKS

Jum'at, 25/01/2008

PDIP belum bisa memastikan apakah Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Taufiq Kiemas dapat hadir di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Denpasar,Bali,1–3 Februari nanti.

JAKARTA (SINDO) –Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan,sampai saat ini Taufiq belum menerima undangan dari PKS untuk menghadiri acara tersebut.“ Belum ada undangan yang diterima Pak Taufiq untuk hadir dalam forum Mukernas PKS di Bali,” ungkapnya kepada SINDO,pagi tadi.

Dia menjelaskan,bisa saja pimpinan teras partainya hadir di acara internal partai politik kompetitornya seperti PKS.Tjahjo yang juga Ketua Fraksi PDIP melanjutkan, PDIP juga pernah mengundang mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid hadir dalam acara rakernas partainya di Kemayoran, Jakarta, beberapa waktu lalu. Terkait rencana koalisi, dia menegaskan belum ada pembicaraan ke arah kepentingan politik 2009.

”Jangan ditafsirkan terlalu jauh jika kami hadir dalam Mukernas PKS berarti ada koalisi,”tandasnya.

Dia mengatakan,wacana koalisi PDIP partainya baru sebatas membangun komunikasi dengan PKS dan tentunya partai lainnya. Tjahjo mengatakan, PDIP berharap komunikasi dengan partai-partai lain terus berlangsung untuk membangun demokrasi politik di Indonesia. Sementara itu, Ketua Bidang Perencanaan DPP PKS Mahfudz Siddiq mengaku sudah memberikan undangan kepada Taufiq Kiemas.

Dia memaparkan, undangan tersebut diberikan kepada Taufiq sebagai pembicara dalam mukernas dengan tema “Dialog Kebangsaan”. Anggota Komisi II DPR ini menyebutkan, PKS ingin bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh partai politik seperti PDIP. ”PKS berharap terjadi pertukaran pikiran dengan tokoh-tokoh nasional, termasuk Pak Taufiq,dalam membangun bangsa untuk kemakmuran dan keadilan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya,pagi tadi.

Ketua Fraksi PKS ini menegaskan, undangan tersebut bukan dimaksudkan untuk menggalang koalisi dengan salah satu partai nasionalis itu. Dia mengungkapkan, pada pertemuan nanti PKS berharap terjalin kerja sama yang erat dengan PDIP untuk melaksanakan agenda bangsa. “Terlalu dini kami melakukan koalisi dengan partai lain, termasuk PDIP. Meski, kami mengundang Pak Taufiq,” tandasnya.

Dia menjelaskan, untuk kepentingan pada Pemilu 2009, PKS akan melakukan komunikasi politik dengan semua partai politik, termasuk PDIP. Mahfudz menyatakan, PKS akan menggagas ide-ide besar setelah proses reformasi yang telah berlangsung selama 10 tahun. Dia menyebutkan,demokrasi politik dan ekonomi yang terealisasi sekarang belum memberikan dampak nyata perbaikan kesejahteraan rakyat.

Dia meyakini,tanpa kerja sama sesama partai politik, tidak akan terjadi perbaikan dalam sistem politik yang dapat mengubah kehidupan sosial masyarakat. ”Kemajuan politik memang ada pascareformasi, tapi tidak signifikan,” ujarnya.

Dia melanjutkan, selain Taufiq Kiemas, PKS juga mengundang mantan Wakil Presiden Try Sutrisno sebagai pembicara dalam mukernas nanti. Sementara itu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan, koalisi PKS dengan PDIP masih jauh dari pelaksanaan. Undangan PKS, dinilai dia, hanya sebatas seremonial partai dan tidak bisa diterjemahkan untuk koalisi kepentingan politik. (eko budiono)

Mukernas Bali Penegasan PKS Membuka Diri

Mukernas Bali Penegasan PKS Membuka Diri

Kompas. Jumat, 1 Februari 2008 | 19:06 WIB

JAKARTA, JUMAT - Musyawarah Kerja Nasioanl Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berlangsung di Bali 1-3 Februari 2008 menjadi momentum penegasan eksistensi dan peran PKS yang membuka diri untuk komunikasi dan kerja sama dengan berbagai unsur kekuatan bangsa.

Menurut Ketua Badan Perencanaan Partai DPP PKS, Mahfudz Siddiq dari Bali, Jumat (1/2) sore, dasarnya adalah spirit 100 tahun Kebangkitan Nasional di mana secara domestik Indonesia masih terpuruk dan secara internasional makin marginal. PKS juga akan memformulasikan agenda-agenda besar kebangkitan Indonesia untuk dikomunikasikan dengan berbagai pihak guna mencari kesepahaman.

Berikutnya, PKS akan merumuskan format kerja sama dan aliansi untuk merealisasikan agenda bersama. PKS juga akan menentukan kebijakan tentang format kepemimpinan dan sosok kepemimpinan Indonesia baru pada Pemilu 2009.

Harapannya, bangsa Indonesia tidak lagi sibuk dengan polarisasi ideologis yang bisa memicu konflik horisontal dan vertikal sehingga energi bangsa habis lalu abai untuk membangun. "Rekonsiliasi nasional menjadi pintu gerbang bagi semua ide dan harapan ini," sebut Mahfudz. (*/DIK)

Mukernas PKS Rekomendasikan Tiga Agenda

Republika, Senin, 04 Februari 2008

Mukernas PKS Rekomendasikan Tiga Agenda

DENPASAR -- Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Denpasar Bali merekomendasikan tiga agenda besar sebagai platform partai. Di antara agenda itu adalah agenda tentang kebangsaan, kepartaian, dan Pemilu 2009.

''Dari tiga agenda itu masalah kebangsaan akan menjadi titik pentingnya. Sebab, meski usia kebangkitan Indonesia sudah mencapai 100 tahun, namun bangsa ini masih belum lepas dari berbagai persoalan serius. Untuk itu PKS mengajak seluruh elemen bangsa untuk menggelorakan semangat kebangkitan Indonesia,'' kata Ketua Tim Operasi Media Mukernas PKS, Mahfudz Siddiq, di Bali, Ahad (3/2).

Menurut dia, hasil Mukernas juga menegaskan bahwa pluralitas merupakan suatu keniscayaan yang hendaknya bisa dikelola menjadi modal sumber energi kemajuan bangsa. Untuk itu, keterbukaan merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan eksistensi NKRI.

''Bagi PKS, Pancasila dan UUD 1945 sudah final sebagai dasar negara dan konstitusi nasional bangsa,'' ujarnya. Senada dengan Mahfudz, Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah, menyatakan, PKS memang harus menjadi organisasi politik yang eksistensinya mengikat dan terikat pada NKRI. Pada sisi lain, PKS merupakan partai politik yang hadir sebagai ruh baru bagi bangsa Indonesia.

''Nantinya PKS akan merumuskan gagasan besar yang dirumuskan dalam bentuk blueprint partai. Hal itu karena PKS ingin memposisikan diri sebagai kekuatan politik pembaharu dalam merespons kebutuhan akan regenerasi kepemimpinan bangsa,'' katanya.

Menyinggung mengenai agenda ketiga hasil Mukernas yang terkait dengan Pemilu 2009, Fahri mengatakan PKS akan terus meneguhkan target perolehan suara pemilu minimal 20 persen. Sedangkan target lainnya, secara nasional PKS harus bisa menempati posisi tiga besar dalam pemilu.

''Kami sangat optimis target itu dapat tercapai. PKS merupakan partai yang solid. Tidak ada konflik internal mulai dari ranting hingga DPP. Apalagi kualitas SDM kami juga bagus dan punya nilai lebih,'' jelasnya.

PKS Gelar Konsolidasi untuk Kemenangan di 2009

PKS Gelar Konsolidasi untuk Kemenangan di 2009

Siswanto - Okezone, Rabu, 23 Januari 2008 - 14:55 wib

JAKARTA - Detik-detik pelaksanaan Pemilu 2009 memang masih satu tahun lagi. Tapi persiapan untuk melakukan kampanye dan konsolidasi beberapa sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari. Contohnya PKS yang akan dilakukan di Bali.

"Ada tiga persoalan pokok yang akan dibahas di Bali nanti," kata Ketua Fraksi PKS Mahfud Sidik dalam jumpa pers di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (23/1/2008).

Ketiga isu tersebut adalah evaluasi kinerja parpol pada 2007. Kemudian melakukan konsolidasi parpol untuk pemenangan 2009 baik Pileg dan Pilpres. Kemudian yang ketiga akan memberikan rekomendasi isu-isu aktual yang terutama mengenai ekonomi makro dan mikro.

"Juga akan membicarakan isu kepemimpinan politik kaum muda," ujar Mahfud.

Rencananya acara Mukernas yang digelar pada 1-3 Februari 2008 tersebut akan dilangsungkan di Hotel Inn Sanur yang akan diikuti 1.500 kader PKS dan 33 pimpinan DPD