PKS Tuding Demokrat Jerumuskan Presiden SBY

Oleh: Windi Widia Ningsih
Nasional - Selasa, 8 Maret 2011 | 12:10 WIB


INILAH.COM, Jakarta - Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq menilai belum juga keluarnya keputusan Presiden SBY soal koalisi menunjukan desakan-desakan elit Partai Demokrat telah menjadikan blunder politik bagi Presiden SBY.

"Inilah blunder politik yang dihadapi Presiden SBY akibat sikap dan manuver politik sejumlah elit PD. Mereka didorong oleh kemarahan sesaat, disisipi kepentingan-kepentingan tersembunyi, namun tidak mengkalkulasi implikasi serius yang harus ditanggung oleh Presiden SBY," tulis Mahfudz Siddiq dalam keterangan yang diterima wartawan, di Jakarta, Selasa (8/3/2011).

Menurut Mahfudz, elit Partai Demokrat sudah melempar bola panas ke Presiden yang 'dipaksa' mengambil keputusan berat serta beresiko politik besar. Mahfudz menduga dalam desakan reshuffle terhadap Golkar dan PKS pastilah ada kepentingan-kepentingan elit demokrat untuk menggantikan posisi menteri-menteri yang keluar.

"Jika alasan kinerja maka tidak otomatis bisa membidik menteri-menteri dari Golkar dan PKS. Jika gara-gara angket, maka bisa dipastikan Presiden SBY akan kehilangan dua partai pendukungnya di koalisi. Resiko yang terlalu berbahaya," tulisnya.

Belum lagi, lanjut dia Presiden SBY akan dipusingkan dengan mencari unsur koalisi baru pengganti Golkar dan PKS, melalui tawaran politik ke PDIP dan Gerindra. "Ini bukan perkara mudah, dan kalaupun bisa diajak masuk namun dengan kompensasi yang sangat besar tapi juga rawan terhadap gejolak baru. Akhirnya, jika negosiasi dengan PDIP dan Gerindra gagal, Presiden SBY terperangkap dalam pilihan tidak ada pilihan (choice of no choice)," jelasnya.

Dan jika Presiden SBY mengambil opsi melepas PKS namun tetap mempertahankan Golkar. Kesulitan yang akan dihadapi adalah membuat penjelasan rasional atas pilihan ini. Mahfudz juga menyakini bahwa Presiden SBY tidak mendapatkan penjelasan utuh dan obyektif tentang persoalan dan akar persoalan yang sebenarnya.

Sejumlah unsur partai koalisi sudah sejak lama mengeluhkan pola komunikasi dan koordinasi koalisi yang dikomandani Demokrat, khususnya di DPR. Misalnya dalam kasus usul angket mafia pajak, setgab belum sampai pada kesepakatan bersama. Belum lagi sikap balik badan FPD sebagai penginisiasi usul tersebut. [bay]