PKS Tak Merasa 'Diusir' SBY

INILAH.COM, Jakarta- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak merasa apa yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya soal kisruh di koalisi ditujukan kepadanya. PKS justru menilai apa yang disampaikan Presiden normatif saja.

"Pidato SBY menurut saya normatif saja. Dia kan tidak eksplisit menyebut siapa yang dimaksud dalam pidatonya," tandas Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) PKS Mahfudz Siddiq ketika dihubungi INILAH.COM, Selasa (1/3/2011) malam.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden SBY dalam pidatonya petang kemarin mengatakan, dari enam partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi SBY-Boediono, ada dua partai yang dianggap 'bandel'.

"Dari evaluasi yang saya lakukan, saya menilai, ini juga dijustifikasi, atau dikonfirmasi oleh pandangan umum dari teman-teman di pemerintahan, bahwa ada sejumlah kesepakatan yang tidak ditaati, atau dilanggar oleh satu dua partai politik," ujar Presiden SBY dalam jumpa pers di kantor Kepresidenan, Jakarta kemarin (1/3).

Bahkan SBY mengatakan parpol koalisi yang tidak bersedia menaati kontrak politik harus keluar dari koalisi. "Jika memang ada parpol yang tidak bersedia mentaati kesepakatan yang dibuat bersama saya dulu tentu Parpol tersebut tidak bisa bersama-sama lagi, jelas, gamlang, logikanya memang begitu," ujarnya.

Karena tidak disebutkan secara jelas dan tegas siapa yang dimaksud dengan satu dua parpol yang bandel itu, PKS, lanjut Mahfudz mengaku tidak bisa mengatakan bahwa partainya yang dimaksud SBY. Juga apakah PKS akan keluar dari keanggotaan koalisi.

"Susah juga ya menafsir-nafsir apa yang dikatakan dan siapa yang dimaksud SBY dalam pidatonya. Siapapun orang bisa dengan gampang menebak-nebak, tapi kan kita (parpol) tidak bisa seperti itu, harus eksplisit," sambungnya.

Lebih jauh kata Mahfudz, PKS pun bukan seperti satu dua partai yang disebut SBY tidak mentaati atau melanggar kesepakatan koalisi. Menurut dia, sepak terjang PKS selama ini sudah sejalan dan sesuai dengan aturan di koalisi.

"Dalam kasus angket pajak misalnya, PKS merasa yang ingin dilakukan sudah sejalan dengan visi dan misi Presiden, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Dan ini kan faktanya jelas, memang ada mafia pajak, ada kebocoran penerimaan pajak (temuan Satgas PMH), nah yang berbeda mungkin adalah pilihan cara (penyelesaian), tapi pilihan itu (angket) kan yang juga pilihan yang diusulkan oleh teman-teman di Demokrat," pungkasnya.