PKS, Golkar Ingatkan Presiden tidak Cederai Kontrak Politik

Senin, 07 Maret 2011 23:35 WIB

JAKARTA--MICOM: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Golkar masih akan menunggu sikap resmi Presiden terkait dengan evaluasi koalisi. Jika keputusan Presiden mempunyai implikasi terhadap kontrak politik, PKS akan mengambil langkah tegas.

"Ini sampai saat ini yang ada hanya berbagai isu di luar terkait evaluasi koalisi. Kita menunggu sikap resmi dari Presiden, itu yang akan jadi rujukan PKS nantinya dalam mengambil sikap," ujar Wakil Sekjen PKS Mahfudz saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Senin (7/3).

Dikatakannya, sikap PKS terkait keputusan yang akan diambil presiden juga akan didasarkan pada kontrak politik antara PKS dan Presiden di awal pemerintahan SBY-Boediono. Mahfudz menegaskan, bahwa kontrak politik antara Presiden dan PKS tidak hanya yang berisi 11 poin, tetapi juga ada kontrak politik yang khusus antara Presiden dan PKS. Kontrak politik itu berbeda dengan partai lain.

"Kita akan lihat bagaimana keputusan Presiden terkait dengan evaluasi koalisi tersebut. Kalau memang ada yang menyimpang dari konsideran (kontrak politik), tentu PKS akan bersikap tegas," ujar Ketua Komisi I DPR RI itu tanpa menyebutkan seperti apa sikap tegas yang akan diambil PKS.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo. "Partai kami dalam posisi wait and see, dan akan kita terima dengan baik," tegasnya.

Namun, lanjut Bambang, partai tidak pernah melanggar kontrak politik antara Presiden dan Golkar. "Kita meyakini tidak melakukan kesalahan," tegasnya.

Bambang juga mengatakan, bahwa desakan dan pernyataan Demokrat tentang keberadaan Golkar di Sesgab Koalisi Partai Pemerintah telah meyinggung harga diri para kader partai di akar rumput. Bahkan, saat ini melalui ketua-ketua DPD tingkat I dan II mendesak DPP dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie agar bersikap tegas dengan segera keluar dari koalisi dan menarik para menteri Golkar dari kabinet.

"Bagi Partai Golkar kehilangan kursi menteri bukan berarti kiamat. Golkar akan berduka kalau ditinggalkan pemilih. Jadi, kalau dalam Sesgab Koalisi, Golkar ditekan-tekan untuk mendukung sesuatu yang tidak benar, lalu harus memilih pro kekuasaan atau pro rakyat, Golkar akan memilih pro rakyat," tegasnya. (Mad/OL-2)