PKS: Koalisi Pilpres Terlalu Sempit

29/08/2008 - 19:21
PKS: Koalisi Pilpres Terlalu Sempit
Samsul Maarif

INILAH.COM, Jakarta - Koalisi partai untuk Pilpres 2009 dipandang Ketua Fraksi FPKS Mahfudz Siddiq sebagai wacana sempit. Menurutnya, masih ada yang terpenting. Apa itu?

Menurut Mahfudz, PKS belum terpaku pada capres dan cawapres. Saat ini yang terpenting, kata Mahfudz, adalah agenda-agenda strategis bangsa ke depan. Dan sikap PKS jelas, koalisi Pilpres setelah Pemilu legislatif 2009.

"Memang 2009 tidak akan ada satu parpol pun yang akan jadi mayoritas walaupun mayoritas sederhana. Partai yang bisa dapat 30 persen itu sangat luar biasa. Sehingga kalau kita mengacu pada agenda pembangunan maka ada potensi membangun koalisi yang lebih permanen apapun istilahnya. Tapi jangan hanya sebatas koalisi pilpres saja karena ruangnya terlalu sempit," kata Mahfudz.

Hal itu dikatakan dia saat diskusi bertema Koalisi Permanen Menjelang 2009 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/8).

Mahfudz menjelaskan, saat ini bukan saatnya membicarakan koalisi yang bertujuan menuju pilpres ataupun cawapres. Sebab jika berbicara koalisi capres, setiap partai sudah mempunyai calon sendiri. Dan dijamin kesepakatan tidak akan terjadi sampai kapanpun.

Oleh karena itu, dia mengungkapkan upaya strategis koalisi lebih efektif bila menemukan kesepakatan untuk rencana yang lebih strategis semisal agenda bersama dalam penguatan di lembaga legislatif dan dukungan rakyat.

"Bagaimana mau koalisi kalau masing-masing punya calon sendiri? jadi kalau mau ya tinggalkan dulu kalau tidak sampai kiamat juga tidak bakal terwujud. Jadi yang efektif itu bagaimana upaya lebih strategis ini harus jelas dasarnya," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Mahfudz juga menegaskan jika sikap PKS akan menentukan koalisi capres maupun cawapres setelah hasil pemilu legislatif diketahui. Berdasarkan itu, dia mengungkapkan peta kekuatan suatu partai dapat terlihat.

"PKS akan bicarakan koalisi pilpres setelah Pemilu legislatif 2009, ibarat kalau kita mau jalan sama-sama petanya sudah jelas duluan," tuturnya.

Menanggapi adanya rencana revisi UU No 10 tahun 2008 pasal 214 oleh sebagian partai yang dulunya menentang dan sekarang mendukung, Mahfudz menyatakan ini merupakan tindakan inkonsistensi partai dalam mengawal jalannya pemilu 2009.[L8]

PKS kurang tertarik koalisi Parpol Islam

PKS kurang tertarik koalisi Parpol Islam

Banjarmasin (Espos) Ketua Bidang Kaderisasi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Drs H Mahfudz Siddiq MSi, menyatakan pihaknya kurang tertarik dengan gagasan koalisi Parpol Islam.

“Pasalnya, penguatan koalisasi Parpol Islam cenderung terjadi konflik laten dan kurang menguntungkan bagi Indonesia ke depan,” tegas Mahfudz kepada wartawan, di sela-sela konsulidasi PKS se-Kalsel, di Banjarmasin, Minggu (21/12).
Ketua Fraksi PKS DPR itu mengungkapkan, sejak Pemilu 1955 hingga 2004, pencapaian perolehan suara partai Islam rata-rata hanya 40%. “Oleh karena itu, pada saat sekarang dan ke depan, PKS ingin membangun sebuah konfigurasi dalam kebersamaan untuk membangun negara dan bangsa yang sama-sama kita cintai ini,” lanjutnya.
PKS, imbuh Mahfudz, kini tengah mengenalkan konsep rekonsiliasi guna menghilangkan konflik dan dendam yang merupakan warisan masa lalu, dalam upaya mewujudkan konfigurasi kebersamaan dimaksud. - Oleh : Ant

Data Kehadiran Wakil Rakyat Dipublikasi Secara Transparan

Mahfudz Siddiq : Data Kehadiran Wakil Rakyat Dipublikasi Secara Transparan

Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq dan Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Syaifuddin berseberangan pandangan dengan Tjahjo. Menurut keduanya, kehadiran anggota DPR di rapat-rapat DPR justru menunjukkan akuntabilitas mereka kepada masyarakat yang memilihnya dalam pemilu.

Karena itu, Mahfudz meminta data kehadiran anggota dipublikasikan secara transparan. ''Badan Kehormatan (BK) DPR menjadi pihak yang paling berkompeten untuk melakukannya karena sesuai dengan tugas dan fungsinya,'' katanya. Lukman juga mendukung gagasan untuk memublikasikan data kehadiran anggota DPR. ''Biar ada upaya introspeksi dari internal,'' ujarnya. (pri/tof)

Pertanahan di Indonesia Carut-Marut

Senin, 22 Desember 2008 10:43 WIB
Pertanahan di Indonesia Carut-Marut
BANJARMASIN--MI: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Mahfudz Siddiq, menilai, pertanahan di republiknya masih carut-marut.

Kecarut-marutan tersebut, antara lain terlihat dari segi penguasaan atau kepemilikan yang terkesan tidak punya data jelas, kata anggota Komisi II DPR-RI yang juga membidangi pertanahan sebelum kembali ke Jakarta, Senin (22/12).

Selain itu, kata wakil rakyat asal daerah pemilihan Jawa Barat tersebut yang datang ke Banjarmasin dalam rangka konsulidasi PKS se-Kalimantan Selatan (Kalsel) itu, sistem tata ruang wilayah terkesan terjadi tumpang tindih peruntukan dan kepentingan. Padahal, menurut Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS tersebut, pertanahan memegang posisi strategis dalam kelangsungan pembangunan negara dan bangsa Indonesia.

"Sebagai contoh, rencana pembangunan atau investasi bisa gagal karena ketidakjelasan data peruntukan serta kepemilihan atau penguasaan atas lahan. Pada akhirnya kita sendiri yang rugi," katanya. Karena itu, persoalan pertanahan hendaknya menjadi perhatian yang lebih serius dari pemerintah, baik terkait peruntukan maupun penguasaan atau kepemilikan supaya punya kejelasan lagi.

Mengenai kewenangan masalah pertanahan, anggota Komisi II DPR-RI yang juga membidangi pemerintahan dalam negeri itu, berpendapat, persoalan tersebut hendaknya berada pada daerah, bukan wewenang pemerintah pusat seperti selama ini. "Dengan kewenangan pemerintah daerah, diharapkan tidak akan terjadi lagi tumpang tindih peruntukan karena mereka mungkin lebih mengetahui peta atau keadaan wilayah setempat," tandasnya.

Begitu pula dengan kewenangan pertanahan berada pada daerah, diharapkan masalah kepemilikan atau penguasaan atas tanah dapat terdata lebih jelas, kata Mahfudz Siddiq. (Ant/OL-01)

PKS Kecam Kebijakan Pertanahan

22/12/2008 09:26
PKS Kecam Kebijakan Pertanahan
INILAH.COM, Banjarmasin - PKS mengecam kebijakan pertanahan di Indonesia yang sampai kini dinilai masih 'amburadul'. Belum sistematisnya masalah pertanahan terlihat dari minimnya data yang jelas tentang penguasaan, kepemilikan, serta peruntukan tanah.

Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, sistem tata ruang wilayah terkesan tumpang tindih peruntukan dan kepentingannya. “Padahal, pertanahan memegang posisi strategis dalam kelangsungan pembangunan negara dan bangsa Indonesia,” kata Mahfudz, usai konsulidasi PKS se Kalimantan Selatan (Kalsel) itu, di Banjarmasin, Senin (22/12).

Menurutnya, persoalan pertanahan hendaknya menjadi perhatian yang lebih serius dari pemerintah, baik terkait peruntukan maupun penguasaan atau kepemilikannya, sebab, dapat merugikan banyak pihak.

"Sebagai contoh, rencana pembangunan atau investasi bisa gagal karena ketidakjelasan data peruntukan serta kepemilihan atau penguasaan atas lahan. Pada akhirnya kita sendiri yang rugi," kata anggota Komisi II DPR itu.

Mahfudz juga menilai, persoalan pertanahan hendaknya berada pada daerah, bukan wewenang pemerintah pusat seperti selama ini. "Sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi tumpang tindih peruntukan. Karena mereka mungkin lebih mengetahui peta atau keadaan wilayah setempat," tandasnya.

Begitu pula dengan kewenangan pertanahan berada pada daerah. Sehingga Mahfudz berharap masalah kepemilikan atau penguasaan atas tanah dapat terdata lebih jelas. [*/nuz]

PKS: Poros Amien Jangan Anti Mega

23/12/2008 - 11:27
PKS: Poros Amien Jangan Anti Mega

INILAH.COM, Jakarta - Poros Penyelamat Bangsa yang diusulkan oleh Amien Rais dinilai akan gagal jika tujuannya untuk menjegal laju SBY dan Mega. Kalau idenya hanya sekadar memunculkan capres alternatif, poros ini bisa-bisa kandas.

"Jangan sampai pemikirannya hanya sebatas bukan Mega atau bukan SBY," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq saat dihubungi INILAH.COM di Jakarta, Selasa (23/12).

Amien sebelumnya menyatakan poros ini merupakan alternatif pilihan capres yang ada. Sebab SBY dan Mega sama-sama tunduk pada IMF dan Bank Dunia. Jika tidak dibendung, kedua capres potensial tersebut dapat melanjutkan kebijakan-kebijakannya.

Menanggapi hal itu, Mahfudz berpendapat, untuk menampilkan capres alternatif yang didukung oleh rakyat, hendaknya usulan Amien tersebut disertai dengan gagasan-gagasan jelas mengenai Indonesia yang lebih baik.

"Jika hanya sekadar ide, berbagai parpol papan tengah sulit bisa bersatu untuk maju memperjuangkan Poros Penyelamat Bangsa," tukas Mahfudz. [bar/sss]

Usia Pensiun Hakim Agung DPR Setuju Diperpanjang

Usia Pensiun Hakim Agung DPR Setuju Diperpanjang
Suara Pembaruan, 17 Des 2008

[JAKARTA] Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju batas usia pensiun hakim agung diperpanjang menjadi 70 tahun. Namun, tiga fraksi, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) menolak.

Mereka meminta usia pensiun hakim agung dibatasi 65 tahun atau kalau diperpanjang, maksimal hanya 67 tahun.

Sikap fraksi tentang batas usia pensiun hakim agung tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk pengambilan keputusan tingkat I atas RUU Mahkamah Agung (MA), Selasa (16/12) petang, di Jakarta.

Fraksi yang setuju, seperti Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS), Fraksi Partai Demokrat (FPD), dan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN).

Penetapan batas usia hakim agung menjadi 70 tahun, merupakan pasal paling krusial dalam RUU MA. FPDI-P menilai, ada kepentingan tertentu di balik keinginan memperpanjang usia pensiun 70 tahun.

Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, walaupun mayoritas fraksi menyetujui usia pensiun hakim agung 70 tahun, tapi fraksinya masih berupaya melobi fraksi-fraksi lain agar mau berpikir jernih bahwa kualitas hidup orang Indonesia paling tinggi 65 tahun.

Ketua Fraksi PDS Carol Daniel Kadang mengatakan, walaupun fraksinya setuju 70 tahun, namun tetap dengan catatan agar sebaiknya usia pensiun hakim agung ditetapkan 65 tahun, dan kalau diperpanjang menjadi maksimal 67 tahun.

Ketua FPKS Mahfudz Siddiq mengatakan, setelah mengkaji lebih dalam dan mengikuti perkembangan dinamika pembahasan Pansus RUU MA, fraksinya memutuskan menolak batas usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun.


Selaras

Salah satu pertimbangan mendasar, yakni agar ada keselarasan pensiun para pejabat tinggi negara. Sebab, kata Mahfudz, lembaga tinggi negara lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK), para pejabatnya juga ditetapkan pensiun pada usia 65 tahun.

Selain faktor keselarasan, juga menyangkut reformasi dan percepatan regenerasi di kelembagaan MA. Dengan membatasi usia pensiun hakim, maka jenjang karier di tubuh MA akan lebih cepat, hakim-hakim muda usia sekitar 50 tahun, sudah bisa bersaing ke hakim MA. Dengan demikian reformasi dan regenerasi yang menjadi harapan masyarakat selama ini bisa lebih terjadi di tubuh MA.

Ketua FPDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, fraksinya siap mengajukan nota keberatan di rapat paripurna DPR pengambilan keputusan tingkat II RUU MA, jika batas usia pensiun hakim agung di RUU ini ditetapkan 70 tahun. "Kami tetap berpegang pada usul badan legislasi DPR, yaitu batas usia pensiun hakim agung adalah 65 tahun," tegasnya.

Direktur LBH Masyarakat, Taufik Basari mengatakan perpanjangan usia hakim agung itu mencurigakan. Menurutnya, perpanjangan usia pensiun itu selain tidak menjawab kebutuhan reformasi MA, juga berpotensi membuat reformasi di sana terhambat.

"Ketika perdebatan dan pengesahan perpanjangan usia pensiun hakim agung dipaksakan, masyarakat dapat melihat hal ini merupakan sesuatu yang mencurigakan. Lembaga peradilan seharusnya bersih dari kecurigaan-kecurigaan," ujarnya. [J-11]

Peluang Capres Alternatif

Jawa Pos, Senin, 15 Desember 2008
Peluang Capres Alternatif, Calon Ketiga setelah SBY dan Mega
Nakhoda PKS dan Golkar Berpotensi Jadi Penantang

Sampai saat ini, baru ada dua capres real yang siap bertarung dalam Pemilu 2009. Yakni, incumbent Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri. Keduanya sudah resmi dicalonkan oleh parpolnya. Sangat mungkin ada calon alternatif. Lewat mana pintunya?

------

Syarat pencalonan capres yang minimal mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional membuat pilihan yang maju di panggung pilpres menjadi sangat terbatas. Paling banyak empat. Itu pun sangat sulit. Yang paling rasional mungkin tiga paket calon.

Bila berasumsi tiga paket calon, dua di antaranya sudah terisi. Yakni, Megawati Soekarnoputri yang dicalonkan PDIP dan incumbent SBY yang dijagokan Partai Demokrat. Kedua calon tersebut dikatakan realistis karena dicalonkan secara resmi oleh partainya. Selain itu, dari berbagai polling, SBY dan Mega bersaing di tempat teratas.

Bila hitung-hitungannya berdasar kekuatan partai, hanya ada dua partai yang berpotensi memunculkan capres baru, yakni PKS dan Partai Golkar. Analisis itu bukannya tanpa alasan. Survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) pimpinan Syaiful Mujani per November 2008, misalnya, menyebut elektabilitas Partai Golkar berada di urutan kedua dengan 15,9 persen. Beringin diapit Partai Demokrat (16,8 persen) dan PDIP (14,2 persen). Sedangkan PKS berada di posisi keempat dengan 4,9 persen.

Sekjen DPP PKS Anis Matta tidak menampik kemungkinan partainya mengajukan capres internal. Asalkan, kata dia, PKS bisa merebut 20 persen kursi DPR pada pemilu legislatif. Angka 20 persen kursi itu merupakan syarat minimal bagi parpol atau gabungan parpol untuk mengajukan capres-cawapres.

''Bila rakyat memberi kepercayaan sampai 20 persen kursi, berarti rakyat berharap kami tidak sekadar ada di legislatif. Itu indikator konkret agar PKS tetap bertarung di RI-1,'' ujarnya di Jakarta kemarin (14/12).

Apalagi, kata dia, PKS sudah me-launching delapan kandidat pemimpin nasional dari internal. Dua di antaranya adalah anggota Majelis Syura DPP PKS yang juga Ketua MPR Hidayat Nurwahid serta Presiden PKS Tifatul Sembiring.

Menurut Anis, saat ini delapan nama tersebut sedang digodok DPP. Mulai awal 2009, mereka akan diminta berkeliling ke daerah-daerah. ''Modelnya road show begitulah. Nanti kami lihat bagaimana respons masyarakat,'' jelasnya. Bukan hanya itu, kedelapan orang tersebut juga akan dijajal untuk berdialog dengan kandidat-kandidat capres lain di luar PKS.

Kapan pengerucutannya? ''Setelah pemilu legislatif. Entah konteksnya untuk capres atau cawapres, bergantung hasil perolehan suara PKS,'' katanya.

Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menuturkan, hasil survei memang hanya menunjukkan dua nama yang terus menguat, yaitu SBY dan Megawati. Namun, tidak berarti konstelasi pilpres 2009 tetap begitu. ''Hasil pemilu April 2009 pasti banyak mengubah peta pencapresan,'' tuturnya.

Menurut dia, posisi PKS masih di titik zero option. Artinya, belum menentukan sikap politik, apakah akan mendukung SBY atau Megawati. ''Sangat mungkin PKS bersama partai lain membentuk poros sendiri untuk mengajukan capres di luar yang dua itu,'' ucapnya.

Malahan, kata Mahfudz, meski PKS tidak mencapai target 20 persen kursi, tetap terbuka peluang untuk memunculkan capres alternatif. Hal tersebut bisa saja terjadi bila kinerja SBY memburuk dan tidak mampu menangani gelombang krisis yang mulai menghantam. Sementara itu, Megawati juga tidak bisa menawarkan komitmen dan agenda konkret untuk lima tahun ke depan.

Golkar juga berpeluang membuat poros sendiri. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso juga mengisyaratkan terbuka peluang mengusulkan RI-1 dengan syarat raihan suara 30 persen itu. Namun, di sisi lain, sebagian pengurus DPP Golkar sangat mengharapkan kembalinya duet SBY-Kalla.

Di Golkar, suara yang menjagokan Sri Sultan HB X juga tak kalah banyak. Bahkan, SOKSI, salah satu underbow Golkar, sudah terang-terangan mendukung raja Jogja itu.

Selain masih punya harapan di Golkar, Sultan sangat giat membangun jaringan. Selain intensif dengan parpol baru seperti Republikan, dia juga menggalang hubungan dengan PDIP serta PPP. Dia juga sudah rajin keliling Indonesia.

Sukardi Rinakit yang saat ini menjadi koordinator Tim Pelangi Perubahan (TPP), sebutan tim sukses Sultan, tetap yakin bahwa politik merupakan ilmu post factum atau tidak bisa diprediksi. Semua kemungkinan terbuka lebar, hingga saatnya nanti momen politik itu benar-benar terjadi. ''Kalau sudah begitu, orang-orang baru mengait-ngaitkan prediksi mereka sebelumnya,'' ujarnya.

Atas dasar itulah, TPP hingga kini belum ingin menurunkan posisi tawar Sultan untuk menjadi wakil presiden. (pri/cak)

Bola ditangan parpol Islam

Bola ditangan parpol Islam
R FERDIAN ANDI R

Waspada. Eskalasi politik menjelang Pemilu 2009 makin hangat menyusul gagasan poros tengah dari Din Syamsuddin. Alasan Din jelas dan gamblang. Saat ini, bola ada di partai politik Islam. Beranikah parpol Islam melawan SBY?

Keberanian parpol Islam bisa diukur dari jejak rekam politik sepanjang era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Indikasinya, bisa dilihat dari sikap parpol Islam menyikapi beberapa momentum politik yang dianggap penting di parlemen.

Dari komposisi Kabinet Indonesi Bersatu (KIB) pimpinan SBY, semua unsur partai Islam terlibat di KIB. Sebut saja, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menjadi Menteri Negara Koperasi dan UKM, Sekjen DPP PKB Lukman Edy sebagai Menteri Negara Percepatan Daerah Tertinggal (PDT), Pengurus DPP PKB Erman Suparno menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dari unsur PKS, ada Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Adyaksa Dault sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Selain itu, PBB ada MS Kaban sebagai Menteri Kehutanan. Di partai pimpinan Soetrisno Bachir, PAN pun juga ada wakil di kabinet SBY yaitu Menteri Sekertaris Negara Hatta Radjasa dan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo.

Keterlibatan politisi Islam di KIB, jelas mempengaruhi ritme relasi antara parpol Islam dengan pemerintahan SBY. Setidaknya sampai muncul kontroversi hak angket BBM, parpol Islam dipastikan selalu mengamankan kebijakan pemerintah. Beberapa kali upaya hak angket dan interpelasi yang kandas di tengah jalan, tidak terlepas dari sikap politik partai Islam di parlemen.

Munculnya kejanggalan parpol Islam dalam hak angket, menurut analis politik, tidak terlepas dari situasi menjelang Pemilu 2009. Upaya menjaga jarak dengan pemerintah menjadi langkah jitu untuk mendongkrak popularitas parpol.

Kendati demikian, secara umum, sikap parpol Islam terhadap pemerintahan SBY cenderung mencari aman. Ini juga tidak terlepas dari sikap politik SBY yang tak jarang memberi angin segar bagi kalangan Islam. Sebut saja, soal UU Pornografi yang mendapat dukungan all out dari partai Islam dan ormas Islam.

Kendati begitu, menurut Din, poros tengah tidak dimaksudkan untuk mengunci figur SBY maupun Mega dalam Pilpres 2009 mendatang. "Jika mereka bersepakat misalnya mengusung SBY, itu terserah mereka (partai politik Islam, red)," katanya.

Namun, bagi pengamat politik Indria Samego, keberadaan poros tengah merupakan alat pemecah kebuntuan politik dengan bipolarisasasi dua kekuatan antara SBY dan Mega. "Poros tengah untuk memecah kebuntuan politik dalam rekrutmen kepemimpinan nasional. Agar tidak lu lagi-lu lagi," tegasnya.

Sementara Ketua Fraksi PPP DPR, Lukman Hakiem Saifudin menyambut positif ajakan poros tengah oleh Ketua PP Muhammadiyah tersebut. Meski demikian, Lukman menyaratkan, poros tengah mungkin dapat terealisasi pasca pemilu legislatif. "Jadi konsolidasi konkret dapat terwujud pasca pemilu legislatif. Sangat terbuka poros tengah mencalonkan presiden/wakil presiden," katanya, Jumat (12/12) di Jakarta.

Sementara, Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq mempertanyakan pijakan poros tengah dengan membuat blok Islam dan non-Islam. Meski demikian, ia menyambut positif koalisi antar partai politik Islam. "Perlu dipertimbangkan apakah polarisasi aliran di Indonesia masih relevan atau tidak," katanya di Jakarta.

Menurut Mahfudz, jauh lebih penting dari pembentukan koalisi partai Islam adalah pembentukan konfederasi besar partai-partai dari beragam latar belakang. "Konfederasi inilah diproyeksikan menjadi partai berkuasa dan partai oposisi," tegasnya.

Di internal partai politik Islam memang terjadi ganjalan yang tidak sederhana dalam membentuk koalisi partai-partai Islam. Selain pertimbangan pragmatis terkait dengan incumbent, persoalan di masing-masing internal partai politik juga tidak mudah diatasi. PKS, misalnya, beberapa waktu terakhir berjuang keras untuk beranjak menjadi partai terbuka.

Meski begitu, Din menilai, politisi Islam terlalu inferior dan apologetik soal identitas kepartainnya. "Politisi Islam janganlah inferior. Bukankah mereka mengidentifikasi sebagai partai Islam," kata Din. Berani tidak Partai Islam lawan SBY?

PKS Heran MUI Ogah Fatwa Golput Haram

13/12/2008 14:06
PKS Heran MUI Ogah Fatwa Golput Haram
Abdullah Mubarok

INILAH.COM, Jakarta - PKS mempertanyakan pernyataan MUI yang mengatakan bahwa golput bukanlah urusan agama. Padahal urusan politik merupakan bagian dari agama.

"Memilih dan tidak memilih itu memang urusan politik tetapi jangan lupa politik adalah bagi dari agama," kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq saat dihubungi INILAH.COM, Jakarta, Sabtu (13/12).

Mahfudz mengambil contoh ketika ada pembahasan RUU anti pornografi dan pornoaksi di DPR, MUI bersikap pro aktif. Padahal RUU APP itu merupakan persoalan politik juga.

"Kenapa soal golput dikatakan bukan urusan agama. Pemilu menyangkut siapa yang akan memimpin bangsa ini," ujarnya.

Sebagai parpol, lanjut Mahfudz, PKS tidak akan mengeluarkan fatwa haram golput. Namun, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya akan merugikan bangsa. Setiap suara, ujarnya, ikut menentukan masa depan Indonesia.

"Belum tahu siapa saja capres yang akan maju di 2009 tetapi sudah ada yang menyerukan golput. Padahal sangat penting untuk menentukan siapa pemimpin kita nanti yang mementingkan kepentingan rakyat," cetusnya.

Saat ini, PKS akan terus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Akan tetapi, kata Mahfudz, PKS tidak bisa menjangkau mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, peran-peran lembaga agama seperti NU, Muhammdiyah, dan MUI dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya Pemilu.[bar/ana]

PKS Sambut Positif Survei Puskaptis

PKS Sambut Positif Survei Puskaptis
Rabu, 10 Desember 2008 - 09:09 wib
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera menyambut positif survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) yang mengunggulkan pasangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid.

"Kita menyambut positif hasil (survei) itu. Namun untuk berkoalisi nanti, PKS akan melihat sejumlah aspek sebagai bahan pertimbangan," kata ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada okezone di Jakarta, Rabu (10/12/2008).

Aspek tersebut, lanjut Mahfudz, yakni melihat hasil suara dalam pemilul legislatif mendatang. Kedua, melihat visi pembangunan lima tahun ke depan dari masing-masing kandidat.

"Mempertimbangkan tingkat antusias dari masyarakat terhadap capres-capres tersebut," tandasnya.

Dia memastikan, nantinya siapa kandidat PKS akan ditetapkan seusai pemilu legislatif mendatang.

"Karena sampai saat ini, kebijakan majelis syuro baru akan diputuskan setelah pemilu. Namun kalau ada yang menawarkan kita akan terbuka, tapi tetap saja akan diputuskan setelah pemilu," tegasnya. (kem)

Lembaga Survei Bisa Rangkap Konsultan

Lembaga Survei Bisa Rangkap Konsultan
Thursday, 11 December 2008
JAKARTA(SINDO) – Rencana pelarangan lembaga survei menjadi konsultan politik ditentang kalangan penyelenggara polling itu.


Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang telah memelopori konsultan politik meminta semua pihak memahami dengan benar kredibilitas dan peran lembaga survei serta konsultan politik yang ada. Menurut dia, fenomena lembaga survei merangkap konsultan di luar negeri tetap diperbolehkan.

”Tak ada salahnya jika kita belajar dari negara-negara yang sudah maju.Di luar negeri peran lembaga survei atau peneliti merangkap konsultan politik sudah menjadi hal yang lumrah,” kata Denny dalam siaran persnya kemarin.

Menurut Denny,di negara demokrasi seperti di Amerika Serikat, banyak lembaga survei yang juga menjadi konsultan politik. Bahkan, lanjut dia, sejak 1969 sudah berdiri lembaga konsultan politik bernama American Association of Political Consultant. Asosiasi konsultan politik yang sudah ada sejak 39 tahun silam itu merupakan asosiasi konsultan politik terbesar di dunia.

Asosiasi ini tak sekadar beranggotakan konsultan politik, tetapi juga pollster (peneliti survei opini publik). ”Seorang Dick Morris adalah konsultan politik yang pernah disewa Bill Clinton, Presiden AS pada 1994–1996, dan ia juga seorang pollster.Selain itu,seorang Mark J Penn adalah presiden dari lembaga riset terkemuka Polling Firm Penn,Schoen and Berland Associates.

Dia adalah konsultan politik sekaligus seorang pollster yang belum lama menjadi konsultan politik Hillary Clinton pada Pilpres AS 2008. Karena itu,dia menilai sesungguhnya tidak ada masalah konsultan politik merangkap pollster.

Namun, pihaknya juga menyadari profesi sebagai peneliti survei opini publik merangkap konsultan politik merupakan tradisi baru di negeri ini sehingga wajar saja jika masih ada pihak yang mempertanyakan. ”Jadi yang menjadi persoalan bukan terletak pada masalah boleh merangkap atau tidak, tetapi lebih pada profesionalisme dan track record lembaga yang menjadi ukurannya,”tandasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, hendaknya ada penilaian tentang lembaga survei dalam pelaksanaan pemilu.Lembaga survei,katanya, harus objektif dan independen.Namun jika ada lembaga survei yang juga berperan sebagai konsultan pemenangan partai politik, objektivitasnya dipertanyakan.

Menurutnya, jika lembaga survei juga sebagai konsultan pemenangan pemilu,dikhawatirkan hasil surveinya juga dijadikan ajang penggiringan opini publik. Maka, kata dia, KPU perlu mencermati keberadaan lembaga survei dan perlu mengatur lembaga survei. ”Bukan saya melarang, tapi perlu diatur lembaga survei seperti itu (yang berfungsi ganda),”ujarnya. (rahmad sahid/kholil)

Partai Lama masih Unggul di Jabar VIII

Rabu, 10 Desember 2008 00:03 WIB
Partai Lama masih Unggul di Jabar VIII
PARTAI politik lama, yakni partai-partai besar dan menengah yang sudah ada sejak Pemilu 1999, diperkirakan akan mengungguli perolehan suara pemilu legislatif di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat (Jabar) VIII.
"Partai-partai lama kelihatan masih unggul di dapil ini, tetapi partai-partai baru juga berpeluang meraih kursi walaupun sulit menjadi pemenang," kata pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, di Jakarta, kemarin.
Dapil yang terdiri dari Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Kota Cirebon itu merupakan bagian dari wilayah pantai utara (pantura) Jawa. Pantura merupakan urat nadi perekonomian dan lalu lintas di Pulau Jawa. Masyarakatnya relatif terbuka, mudah menerima sesuatu yang baru, tetapi tidak mudah melupakan apa yang sudah ada.
"Karakteristik masyarakat seperti ini membuat partai-partai lama dan sudah dikenal, terutama partai-partai nasionalis, lebih berpeluang jika dibandingkan dengan partai-partai baru," paparnya.
Sebanyak 162 calon anggota legislatif (caleg) dari 38 partai peserta Pemilu 2009 akan bersaing memperebutkan sembilan kursi DPR di daerah ini. Menurut Yunarto, persaingan ketat akan terjadi dalam perebutan suara swing voter. "Daerah yang terbuka seperti pantura biasanya menjadi gudangnya swing voter," tukasnya.
Untuk memenangi pertarungan, partai-partai berusaha menempatkan sejumlah tokoh dan kader terbaiknya menjadi caleg di dapil itu. Bahkan sejumlah nama yang Pada 2004 sukses meraih kursi, kembali diajukan di dapil itu. "Jadi pertarungan akan berlangsung sengit."
Partai Golkar menempatkan Enggartiasto Lukita di urutan pertama, diperkuat Hj Tetty Kadi Bawono di lapis kedua. PDIP memasang Sidarto Danusubroto di nomor urut satu dan Yuseph Umar Hadi di posisi kedua. PKS menempatkan Mahfudz Siddiq pada urutan satu dan AAn Rohamah di tempat kedua. PAN menempatkan Euis Fety Fatayaty di urutan satu. Selanjutnya PKB mengandalkan Dedi Wahidi di posisi pertama.
Yunarto memperkirakan, suara Golkar di dapil ini akan direbut partai pecahannya seperti Hanura dan Gerindra. Meski demikian, Golkar masih tetap unggul karena caleg yang diusungnya, Tetty Kadi Bawono cukup populer di daerah itu.
Selanjutnya, perolehan suara PDIP diperkirakan tidak banyak berubah bila dibandingkan dengan Pemilu 2004.
Adapun PKB, kata Yunarto, akan mengalami perubahan besar karena wilayah itu selama ini juga dikenal sebagai basis massa yang fanatik terhadap Gus Dur. "Dikhawatirkan ajakan Gus Dur untuk golput akan berpengaruh terhadap peroleh suara PKB," tukasnya.
Secara keseluruhan, Yunarto memprediksi perolehan suara masih akan dimenangi partai besar, seperti Golkar dan PDIP. "Namun, penempatan tokoh (caleg) yang tepat akan memengaruhi perolehan suara di dapil ini," ucapnya. (*/P-6).

Capres Perlu Umumkan Kabinet

Capres Perlu Umumkan Kabinet
Suara Pemabruan
Jakarta-Semua calon presiden yang maju dalam pemilihan umum (pemilu) sebaiknya mengumumkan calon anggota kabinet jika terpilih sebagai presiden dalam pemilu. Namun, pengumuman itu bisa dilakukan setelah penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, perlu ada terobosan baru atau tradisi baru di mana capres mengumumkan bakal kabinetnya. “Salah satu cara publik mengetahui bagaimana pemerintah akan bekerja adalah dengan mengetahui siapa-siapa yang akan menjalankan tugas-tugas operasionalnya,” ujarnya di Jakarta, Minggu (7/12).
Namun, Anas memandang tidak semua posisi perlu diumumkan. Pengumuman cukup hanya pada posisi-posisi strategis yang terkait langsung dengan visi, misi, dan program utama capres. Kalau semua diumumkan, dia khawatir malah membatasi calon presiden tersebut.
Anas juga mengatakan, pengumuman kabinet hanya pantas dilakukan capres yang sudah definitif atau yang telah ditetapkan KPU.
“Dari segi waktu pengumuman, sebagian calon anggota kabinet baru relevan setelah jelas siapa-siapa yang resmi menjadi capres paling cepat Mei 2009,” kata Anas.
Pengamat politik Universitas Paramadina Bima Arya mengatakan, pengumuman kabinet oleh capres penting untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Masyarakat perlu memahami langkah konkret seorang calon presiden melalui kabinet yang diusungnya.
Bima mengatakan, tidak perlu semua menteri diumumkan. Cukup hanya posisi kunci saja. Misalnya, menteri di bidang perekonomian dan politik. Dengan demikian, masyarakat semakin mudah menangkap visi dan misi capres.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan, memang tidak ada undang-undang yang mengatur perlunya mengumumkan susunan kabinet. Tetapi, jika susunan kabinet diumumkan, itu merupakan langkah yang positif sebab masyarakat akan mendapat gambaran langkah konkret yang akan dilakukan capres tersebut.
Pengumuman susunan kabinet di awal juga akan menghindarkan capres terpilih dari tuduhan bagi-bagi jabatan untuk kepentingan koalisi. “Kalau dilakukan setelah terpilih, dia kan dituduh tarik-menarik kepentingan,” kata Mahfudz.(vidi vici)

PKS: Tidak Ada Faksi, Kami Solid

10/12/2008 08:25
PKS: Tidak Ada Faksi, Kami Solid

IINILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah telah terjadi faksi-faksi dalam tubuh mereka seperti yang dituduhkan mantan aktivis PKS Umar Hamdani. Direktur Lingkar Studi Islam dan Kultur (LSIK) itu justru dianggap sebagai orang yang tidak mengerti PKS.


"Tidak ada faksi-faksi dalam PKS. Sebagai partai dakwah semua ada kesatuan orientasi mulai dari kepemimpinan dan keputusan. Inikan seperti orang bermain bola. Dalam satu tim pasti ada anggota yang bertabrakan," kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq ketika dikonfirmasi INILAH.COM,, Rabu (10/12).


Mahfudz menjelaskan soliditas PKS terlihat dari kesatuan keputusan yang diterapkan. Semua keputusan yang diambil merupakan keputusan secara kolektif, tidak berdasarkan keinginan orang per orang. Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi, berwenang dalam memberikan persetujuan apakah keputusan itu diperbolehkan atau dilarang.


"Jika ada perbedaan itu biasa, tetapi Majelis Syuro yang memutuskan dan terikat, harus dilaksanakan keputusan itu dengan baik. Begitu juga dari kepemimpinan, suatu hal yang wajar jika terjadi perbedaan dalam tahap praktis," tegas Mahfudz lagi.


Tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh Umar Hamdani bukanlah yang pertama. Pada Pilpres 2004 yang lalu saja, ujar Mahfudz, PKS dikatakan telah terbagi dua yakni ada yang mendukung Amien Rais dan ada yang pro kepada Wiranto sebagai presiden.


"Tidak masalah dengan segala pernyataan orang lain (Umar Hamdani). Mereka tidak mengerti dan memahami bagaimana di PKS sendiri," ucapnya.


Mahfudz juga membantah bahwa salah satu kader PKS Daud Rasyid keluar atau mengundurkan diri. Daud Rasyid, ujarnya, tetap bergabung, hanya sedang sibuk dengan kegiatan mengajar sebagai dosen. "Politik tidak dijadikan satu-satunya ladang pengabdian. PKS mendorong kader-kadernya di berbagai bidang kehidupan," tukasnya.


Ketika ditanyai apakah pernyataan Umar merupakan benih-benih kekecewaan dari kader karena manuver-manuver politik PKS belakangan ini selalu membuat kontroversi dari berbagai pihak, Mahfudz mengatakan bahwa PKS tidak ingin bekerja berdasarkan keinginan masyarakat atau konstituen yang terkadang tidak sesuai dengan visi dan misi partai.


Ia mencontohkan iklan delapan pahlawan PKS beberapa waktu lalu. Sebetulnya iklan itu berangkat dari sikap politik PKS yang ingin membangun kekuatan politk jauh dari konflik.


"Sebagai generasi muda PKS tidak ingin melanjutkan konflik yang berkepanjangan dari masa lalu. Masyarakat tentu perlu diberikan penjelasan. Jangankan hal-hal yang buruk saja menuai kontroversi apalagi hal-hal baru yang ingin disampaikan oleh PKS. PKS tetap solid," pungkasnya.[bar/dil]

Lembaga Survei Jangan Berfungsi Ganda

Lembaga Survei Jangan Berfungsi Ganda
Tuesday, 09 December 2008
JAKARTA (SINDO) – Anggota Komisi II DPR Mahfudz Siddiq mendukung kebijakan akreditasi lembaga survei yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut dia,akreditasi ini dimaksudkan agar lembaga survei tidak berfungsi ganda, sehingga lebih bersifat objektif dan independen. ”Perlu ada pengaturan pada lembaga survei dan mereka tidak boleh berfungsi ganda,yakni sebagai lembaga survei dan konsultan parpol dalam pemenangan pemilu,” kata Mahfudz pada SINDO di Jakarta kemarin.

Ketua Fraksi PKS ini mengungkapkan,jika lembaga survei juga berperan sebagai konsultan pemenangan parpol, objektivitasnya perlu dipertanyakan.Menurut dia, dengan peran ganda ini, dikhawatirkan survei yang dihasilkan akan dijadikan ajang penggiringan opini publik.Karena itu,KPU perlu mencermati keberadaan lembaga survei dan perlu mengatur lembaga survei.

”Saya bukan melarang, tapi perlu diatur lembaga survei seperti itu (yang berfungsi ganda),” ujarnya.Terkait wacana sanksi berupa pencabutan izin lembaga survei yang melakukan pelanggaran administrasi dalam pemilu, Mahfudz mengatakan,hal itu harus dikaji lebih mendalam.

Sebab, mengidentifikasi sanksi pada lembaga survei harus disertai alasan yang jelas. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan sanksi berupa pencabutan izin bagi lembaga survei yang melakukan pelanggaran terkait survei dan jajak pendapat.

”Kami sedang pertimbangkan terhadap pelanggaran-pelanggaran lain atau pelanggaran administrasi oleh lembaga survei atau jajak pendapat (di luar sanksi pidana yang ada di UU Pemilu).Sanksinya berupa pencabutan izin kegiatan survei atau jajak pendapat,” kata anggota KPU Endang Sulastri.

Menurut dia, pelanggaran tersebut misalnya lembaga survei melakukan survei berdasarkan pesanan. ”Lembaga survei mendapat fasilitas dari pihak tertentu.Lembaga survei harus mengedepankan kaidah ilmiah yang bersifat netral,”ujarnya. Anggota KPU I Gusti Putu Artha juga mengatakan, rencananya KPU akan melakukan akreditasi pada lembaga survei.

Dengan akreditasi, kevalidan lembaga survei dapat dipertanggungjawabkan. KPU sendiri mengingatkan pada lembaga survei untuk patuh pada UU 10/2008 tentang Pemilu.Sebab,dalam Pasal 307 UU ini menyebutkan bahwa lembaga yang melakukan hitung cepat di hari pemungutan suara dapat dipidana penjara 6–12 bulan.

Lembaga tersebut juga dapat didenda Rp6 juta–18 juta. Pasal tersebut perlu diperhatikan lembaga survei mengingat selama ini yang sering melakukan proses hitung cepat adalah lembaga survei. (kholil)

Takluk di Balik Mitos Tembakau, Tanya Kenapa

Takluk di Balik Mitos Tembakau, Tanya Kenapa
Koran Tempo, 1 Desember 2008

Tiga tahun terkatung-katung, Rancangan Undang-Undang Pengendalian Tembakau memasuki babak baru: Dewan Perwakilan Rakyat memasukkannya dalam Program Legislasi Nasional 2009. Meski banyak yang mendukung, penentangannya juga tak kalah kuat. Inilah liku-liku perjalanannya.

Sebuah pesan pendek mendarat di telepon seluler Hakim Sorimuda Pohan bulan lalu. Wajah politikus Partai Demokrat itu mendadak semringah. Harapan yang sempat terkubur kini tumbuh kembali.

Harapan itu bernama "Draf Rancangan Undang-Undang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan". Telah tiga tahun draf ini terkatung-katung. Baru bulan lalu Senayan secara resmi memasukkannya dalam Program Legislasi Nasional tahun depan. "Saya senang karena Dewan menetapkannya sebagai RUU prioritas," kata Hakim.

Kendati masih jauh dari status disahkan, draf RUU Pengendalian Tembakau akan memasuki babak penting: dibahas parlemen tahun depan. Tak gampang meraih tahap ini. Jalan terjal berliku harus dilalui. Dengan dukungan Campaign for Tobacco Free Kids, Pena Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, wartawan Tempo, Riki Ferdianto, menelusuri perjalanan panjang RUU ini.

Konsep awal draf dirintis sejak 2004 oleh sejumlah anggota Dewan yang tergabung dalam Forum Parlemen Indonesia untuk Pembangunan dan Kependudukan. Rancangan digagas tak lama setelah Indonesia gagal meratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention of Tobacco Control/FCTC).

RUU ini mengusung semangat pengendalian. "Kami bukan antitembakau karena faktanya industri tembakau sudah eksis dan jutaan orang sudah terjerat adiksi nikotin," kata Sri Utari, aktivis Forum Parlemen.

Ikhtiar para pegiat forum cukup gigih. Mereka bergerilya meminta dukungan. Kerja keras ini berbuah. Draf didukung 204 anggota Dewan dari lintas fraksi. "Ini jauh melampaui syarat minimum pengajuan RUU yang hanya 13 tanda tangan," Sri melanjutkan.

Sayang, pada 2006 itu, draf RUU Pengendalian Tembakau ditolak masuk pembahasan badan legislatif. Alasannya, sudah lewat tenggat. Perjalanan pun terhenti. Setahun berikutnya, 2007, draf kembali diajukan. Kali ini dengan dukungan yang lebih besar: 224 anggota Dewan. Tapi, lagi-lagi, RUU gagal masuk daftar bahasan.

Salah satu keprihatinan yang mendasari lahirnya RUU adalah peningkatan perokok usia dini. Pada kurun 1995-2001, Badan Pusat Statistik mencatat 0,5 persen anak-anak di bawah usia 10 tahun telah menjadi perokok aktif. Pada kurun berikutnya, 2001-2004, angka itu membengkak hampir enam kali lipat menjadi 2,8 persen.

Lonjakan juga tampak pada perokok aktif di usia 14-19 tahun. Pada rentang 1995-2001, BPS mencatat 54,5 persen perokok aktif pada kelompok ini. Lalu, pada 2001-2004, jumlah perokok aktif di grup ini menjadi 58,9 persen. Total jenderal, menurut BPS, anak-anak dan remaja yang terpapar rokok di negeri ini mencapai 64 persen atau sekitar 43 juta jiwa.

Kecanduan rokok di kalangan masyarakat miskin juga mengenaskan. Pada 1999, BPS melaporkan anggaran keluarga miskin untuk membeli rokok mencapai 9 persen dari total pemasukan. Tapi, pada 2001-2004, belanja rokok pada keluarga miskin menjadi 13 persen. "Bujet untuk rokok mengalahkan pos untuk belanja susu, beras, atau telur," kata Widyastuti Soerojo dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.

Tragisnya, Widyastuti memberi ilustrasi, seorang nelayan miskin rela mengeluarkan Rp 20 ribu dari Rp 50 ribu total penghasilan per hari untuk rokok. Sementara itu, keempat anaknya terpaksa berhenti sekolah lantaran tidak mampu membayar uang sekolah. Duh.

Lalu akankah RUU ini berdampak pada industri rokok dan pertanian tembakau? "Tidak," kata Hakim. Pengalaman empiris di sejumlah negara menunjukkan bahwa pengendalian tembakau tidak menyebabkan krisis bagi pelaku usaha maupun negara.

Thailand adalah contoh menarik. Meski cukai tinggi, produksi rokok di Negeri Gajah Putih itu tidak pernah menurun. Ini karena rokok adalah produk adiktif yang tidak bergantung pada harga. "Sifatnya inelastis," ujarnya. Bagi pecandu, seberapa pun mahal, rokok akan terus dikonsumsi.

Saat RUU pertama diperkenalkan kepada badan legislatif pada 2006, rapat berlangsung alot dan banyak hujan interupsi. Tak lama setelah rapat alot itu, DPR didatangi demonstran dari asosiasi petani tembakau, gabungan perusahaan rokok, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Temanggung. "Kami dilobi," ujar Bomer Pasaribu, anggota badan legislatif.

Kelompok petani tembakau menolak rencana pembahasan RUU karena khawatir risiko krisis yang akan menimpa buruh dan petani tembakau. Sejak itu RUU Pengendalian Tembakau terpaksa digudangkan.

Tapi Hakim dan pengusul lain tidak menyerah. Kampanye penyadaran pentingnya pengendalian tembakau terus didengungkan. Kerja keras itu pun berbuah. Bulan lalu parlemen sepakat memasukkan RUU ini dalam daftar Program Legislasi Nasional 2009.

Sejauh ini pihak industri tidak menyampaikan resistensi. Ismanu Sumiran, Ketua Gabungan Asosiasi Pengusaha Rokok Indonesia, mengingatkan agar RUU itu tidak merugikan perusahaan rokok kretek nasional. "Yang kami butuhkan adalah ketentuan yang komprehensif," katanya.

***

Pada skala internasional, langkah kecil pembahasan RUU ini boleh dibilang terlambat. Sejak 2003, tak kurang dari 168 negara telah menandatangani FCTC. Sebanyak 144 negara telah meratifikasi traktat internasional yang dirumuskan pada 1999 itu.

Indonesia sebenarnya berperan aktif pada awal pembahasan konvensi. "Kita bahkan dipercaya masuk sebagai tim perumus," ujar Menteri Kesehatan era Presiden Habibie, Farid Anfasa Moeloek.

Konvensi ini mengatur langkah pengendalian dengan mengatur cukai, proses produksi, dan distribusi. Negara juga berkewajiban memberantas perdagangan ilegal, memfasilitasi terapi untuk berhenti merokok, serta mengatur iklan, sponsorship, dan promosi rokok.

Sayangnya, pada 2003, pemerintahan Megawati menolak menandatangani FCTC. "Padahal waktu itu Sujudi sudah mengantongi kuasa penuh dan akan berangkat ke New York (markas Perserikatan Bangsa-Bangsa)," ujar Anhari Achadi, mantan staf ahli Menteri Kesehatan Achmad Sujudi.

Sujudi mengisahkan drama menjelang keberangkatannya menuju New York. Beberapa jam sebelum berangkat, Menteri-Sekretaris Negara Bambang Kesowo menelepon dan memintanya menghadap Presiden Megawati di Istana Negara. Megawati meminta penandatanganan konvensi ditunda hingga pemerintahan baru terbentuk. "Pemerintah mau konsentrasi menyelenggarakan pemilu," kata Sujudi.

Bambang Kesowo membenarkan penundaan itu. Tapi, "Pertimbangannya bukan politis," katanya. Bambang membenarkan adanya desakan pengusaha dan asosiasi petani tembakau. "Ya, mereka datang ke kantor," katanya. Pertimbangan lain pembatalan ratifikasi, menurut Bambang, karena belum adanya rumusan program konversi untuk petani tembakau.

Menurut Widyastuti, pertimbangan tersebut tidak beralasan. FCTC memiliki kerja sama internasional secara menyeluruh. Petani yang ingin beralih menanam komoditas nontembakau akan diberi pelatihan dan bantuan. "Ini sudah dipraktekkan di Brasil," kata Widyastuti. "Indonesia tidak bisa memanfaatkan fasilitas kerja sama internasional ini karena belum meratifikasi FCTC."

Sikap pemerintah yang tak juga meratifikasi FCTC dikecam banyak kalangan. "Pemerintah hanya memikirkan kepentingan jangka pendek," kata Farid Anfasa Moeloek. Tak cuma Farid yang kecewa. Dalam sidang umum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), delegasi Indonesia dihadiahi sebuah asbak yang bertulisan "Bangsa Anda Bangsa yang Tidak Berbudaya". Indonesia tidak lagi dianggap dalam percaturan forum kesehatan dunia. RIKY FERDIANTO

Fraksi Bicara Pengendalian Tembakau

Inilah sejumlah pandangan fraksi-fraksi besar soal RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan.

"Insya Allah mayoritas anggota kami mendukung. Kami yang akan memelopori pembahasan RUU tersebut."
Zulkifli Hassan, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional

"Sejauh ini kami belum menyatakan sikap secara resmi. Biasanya baru kami bahas setelah ada pansus."
Effendi Choirie, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

"Kami menyatakan perang dengan rokok. Karena faktanya sudah sedemikian destruktif."
Lukman Hakim Saefuddin, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

"Kami mendukung RUU tersebut. Kami berharap inisiatif ini bisa segera disetujui."
Mahfudz Siddiq, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

"Dalam konteks kesehatan sih oke, tapi jangan sampai RUU itu membahas pengaturan kadar nikotin yang justru akan menguntungkan rokok putih."
Ganjar Pranowo, Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

"Prinsipnya kami sepakat jika RUU itu dijadikan bahasan prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Mengingat sudah banyak anak yang menjadi korban produk tersebut."
Aisah Hamid Baidowi, Fraksi Golkar

FPKS: Sejarah Supersemar Bukan Warisan

FPKS: Sejarah Supersemar Bukan Warisan

INILAH.COM, Jakarta - Ketua fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, berharap konflik dan kontroversi yang terjadi dalam sejarah Supersemar jangan sampai diwariskan kepada generasi mendatang. Sangat sulit untuk membuktikan mana versi surat Supersemar yang asli karena pihak-pihak terkait seperti Soekarno sudah meninggal dan Soeharto tidak pernah memberikan penjelasan terkait itu.

"Segala perbedaan kepentingan harus diselesaikan dengan musyawarah, jangan merencanakan sesuatu di belakang layar. Intrik-intrik politik sampai ekstrem kudeta harus ditinggalkan. Semua harus berdasarkan demokrasi," ujar Mahfudz Siddiq, kepada INILAH.COM, Jakarta, Sabtu (29/11).

Supersemar ini, lanjut Mahfudz, merupakan bagian dari cerita panjang sejarah Indonesia. Tidak pernah ada yang tahu bagaimana isi surat itu sebenarnya. Apakah untuk pengalihan kekuasaan atau sekadar untuk mengamankan situasi buruk saat itu.

"Bung Karno dan Pak Harto sudah meninggal. Tidak akan ada versi akhir dari konflik dan berbagai perbedaan yang ada selama ini. Kita hanya dapat dari aktor-aktor sekunder dan itu pun tetap terjadi perbedaan," ujarnya.

Mahfudz mengatakan untuk menemukan sejarah tunggal dalam arti 100% semua pihak menerima sebagai suatu referensi sangatlah sulit. Biarlah ini semua menjadi mozaik sejarah Indonesia.

"Sama dengan kasus tahun 1998, tidak ada penulisan tunggal. Wiranto, Prabowo, dan Habibie saling menulis buku. Mereka saling membantah," ujarnya.[bar/ana]

PKS Minta SKB 4 Menteri Dicabut

PKS Minta SKB 4 Menteri Dicabut


INILAH.COM, Jakarta - Fraksi PKS meminta kepada pemerintah agar mencabut SKB 4 Menteri yang mengatur mekanisme penentuan upah buruh. Di tengah bangsa yang sedang terkena dampak krisis global, antara pengusaha dan pekerja harus menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan.

"SKB itu dicabut karena menimbulkan dualisme dan segera kepada kepala daerah untuk melaksanakan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," kata ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (27/11).

Mahfudz menjelaskan dalam UU No 13/2003 sudah mengatur tentang upah minimum buruh. Sementara pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk mengatur itu. Sedangkan pasal 3 dalam SKB 4 Menteri itu menyebutkan penetapan upah minimum oleh gubernur agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.

"SKB itu dinilai oleh buruh dapat membuka ruang untuk mengurangi hak-hak sehingga merugikan kepentingan buruh," katanya.

Mahfudz menyadari bahwa krisis ekonomi yang terjadi saat ini memang dilematis. Pengusaha ingin mempertahankan perusahaannya, namun di sisi lain buruh juga harus memenuhi tuntutan hidupnya. Karena itu, PKS tidak ingin ada hak-hak yang terzalimi antara kedua belah pihak.

"Dalam Islam mereka adalah satu kesatuan, memiliki hak dan kewajiban. Gubernur harus respontif melihat kondisi yang ada dengan memperhatikan pengusaha dan buruh juga," tandasya. [nuz]

PKS Bela Nasib Kaum Buruh

27/11/2008 09:24
PKS Bela Nasib Kaum Buruh

INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera terus bergerak untuk mencuri simpati calon pemilih. Melalui fraksinya di DPR, PKS melakukan pembelaan terhadap kaum buruh dengan mendesak pemerintah segera mencabut SKB 4 Menteri yang mengatur mekanisme penentuan upah buruh.

Di tengah bangsa yang sedang terkena dampak krisis global, antara pengusaha dan pekerja harus menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan.

"SKB itu dicabut karena menimbulkan dualisme dan segera kepada kepala daerah untuk melaksanakan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," kata ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (27/11).

Mahfudz menjelaskan dalam UU No 13/2003 sudah mengatur tentang upah minimum buruh. Sementara pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk mengatur itu. Sedangkan pasal 3 dalam SKB 4 Menteri itu menyebutkan penetapan upah minimum oleh gubernur agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.

"SKB itu dinilai oleh buruh dapat membuka ruang untuk mengurangi hak-hak sehingga merugikan kepentingan buruh," katanya.

Mahfudz menyadari bahwa krisis ekonomi yang terjadi saat ini memang dilematis. Pengusaha ingin mempertahankan perusahaannya, namun di sisi lain buruh juga harus memenuhi tuntutan hidupnya. Karena itu, PKS tidak ingin ada hak-hak yang terzalimi antara kedua belah pihak.

"Dalam Islam mereka adalah satu kesatuan, memiliki hak dan kewajiban. Gubernur harus respontif melihat kondisi yang ada dengan memperhatikan pengusaha dan buruh juga," tandasya. [nuz]

DANA PEMILU

DANA PEMILU
Golkar Dukung Penyertaan
NPWP bagi Donatur Kampanye

Kamis, 27 Nopember 2008
JAKARTA (Suara Karya): Partai golkar mendukung usulan penyertaan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi penyumbang dana kampanye pemilu sebesar Rp 5 juta ke atas.

"Saya rasa wacana itu cukup bagus dan saya juga yakin, setiap orang yang mampu memberikan sumbangan mulai dari Rp 5 juta itu pasti sudah memiliki NPWP," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, yang juga Ketua DPR, kepada wartawan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurut Agung, Partai Golkar tidak keberatan dengan usulan itu.

"Tidak ada masalah dengan NPWP kalau itu memang kewajiban dan Komisi Pemilihan Umum menghendaki demikian. Partai Golkar siap dan tidak keberatan," katanya.

Menurut Agung, penyumbang dana kampanye dengan nilai Rp 5 juta ke atas dipastikan di dalam kesehariannya punya usaha dan memiliki NPWP.

Di samping itu, menurut Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 ini, penerapan NPWP itu nantinya bisa memasukkan uang ke kas negara. "Jadi, tidak ada alasan untuk menolak wacana ini," katanya.

Dengan begitu, menurut dia, sumbangan tidak hanya mengalir ke partai politik atau para calon anggota legislatif saja, tetapi juga ke kas negara. "Dengan demikian, pertanggungjawaban penyumbang bukan saja ke partai, tapi melainkan juga ke negara," katanya.

Namun, Agung menekankan, wacana ini harus diatur secara jelas oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Juga tentunya, dalam mengatur ini KPU harus berpatokan pada Undang-Undang Pemilu. Jangan sampai peraturan yang dibuat KPU melanggar peraturan yang lebih tinggi," ujar Agung lagi.

Praktik Cuci Uang

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding juga mendukung usulan tersebut. "PKB mendukung ide penyertaan NPWP. Gagasan itu bagus untuk transparansi," katanya.

Menurut Abdul, peraturan itu diterbitkan agar partai politik tidak sembarangan melakukan transaksi dengan penyumbang dana. "Bisa saja partai itu jadi tempat cuci uang atau mencari keuntungan lain," kata Abdul.

Dengan menggunakan NPWP itu, kata Abdul, pengurus partai dapat berhati-hati mengontrol masuknya sumbangan. Partai juga gampang mengetahui bagaimana dana itu dikelola internal organisasi. "Kalau sumbernya jelas, apa-apanya jelas, ini menjadi bagus," katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS, Mahfudz Siddiq, mengaku agak keberatan dengan aturan tersebut. Alasannya, Badan Pengawas Pemilu terlalu teknis. "Persoalannya begini, dalam urusan politik, ada orang-orang yang menyumbang, tapi tak ingin disertakan namanya. Dilihat dari sisi jumlahnya tak melampaui Undang-Undang Pemilu. Seperti orang menyumbang ke masjid dengan menggunakan nama 'hamba Allah'," ujarnya,

Ia menjelaskan, ketika menyumbang di atas 5 juta rupiah harus menyertakan NPWP, mereka bisa batal. Akibatnya, PKS khawatir pemasukan partai akan berkurang.

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu, Wirdyaningsih, usai bertemu pimpinan KPU mendesak agar KPU berani melakukan terobosan ini.

Pencantuman NPWP ini, menurut dia, untuk mendukung pencegahan korupsi dan praktik pencucian uang. Aturan pencantuman NPWP juga mendukung program pemerintah. "Penyumbang itu kan orang kaya. Kalau memiliki NPWP, itu berarti bertanggung jawab," katanya. (Rully)

PDIP Minta Kadernya Abaikan SKB 4 Menteri

PDIP Minta Kadernya Abaikan SKB 4 Menteri
Kompas, Rabu, 26 November 2008 | 21:57 WIB

JAKARTA, RABU - Permintaan pencabutan SKB 4 menteri tentang upah minimum tenaga kerja tidak hanya dilakukan PDI Perjuangan secara resmi melalui Fraksi PDI Perjuangan di DPR. Kini, PDI Perjuangan juga mengirimkan surat berupa instruksi khusus kepada seluruh gubernur, bupati maupun walikota yang mendapat dukungan PDI Perjuangan pada pilkada untuk tetap mengacu pada UU 13/2003 dalam menetapkan upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten/kota.

"DPP PDI Perjuangan secara resmi telah mengirimkan instruksi khusus ke para gubernur, bupati, dan kepada para walikota untuk mengeluarkan kebijakan yang memihak pada kaum buruh dalam menentukan UMP maupun UMK. Bagi kami jelas, SKB itu hanya memperburuk kehidupan buruh dan tidak membantu pengusaha dalam mencegah PHK terhadap pekerja," tegas Ribka Tjiptaning dalam jumpa pers di DPR, Rabu (26/11). Ribka adalah anggota FPDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi IX --membidangi masalah kesehatan serta ketenagakerjaan.

PDI Perjuangan, diakuinya juga memiliki strategi lain untuk memperjuangkan agar pemerintah mau mencabut SKB 4 menteri itu. Yaitu, melakukan penggalangan dengan menggulirkan hak interpelasi soal SKB ini.

"Ya, kami akan mempelopori pengajuan hak interpelasi atas SKB 4 menteri ini. Apabila gagal, maka kami, PDI Perjuangan akan turun ke jalan melakukan aksi dengan para buruh untuk menyuarakan penolakan diberlakukannya SKB tersebut. Kami akan bersama-sama para buruh terus mendesak pemerintah untuk mencabut surat yang kami anggap tidak pro dengan nasib rakyat kecil itu," tegasnya.

Sementara itu, Ketua FPKS DPR, Mahfudz Siddiq mengimbau kepada pemerintah agar masalah upah buruh lebih baik dikembalikan ke UU 13/2003. Mahfudz memberikan alasan, SKB 4 menteri terkesan memandulkan kebijakan para gubernur, bupati, dan walikota dalam menentukan upah minimum buruh.

"Oleh karena itu, sebaiknya, dikembalikan saja ke UU Ketenagakerjaan. Bagi kami, SKB memberikan kewenangan pada para pengusaha untuk bernegosiasi tentang kenaikan upah buruh. Dan penentuan upah minimum buruh tidak boleh melanggar ketentuan yang telah ditetapkan gubernur. Terlebih lagi, SKB tidak boleh melanggar ketentuan yang sudah ada," tandas Mahfudz Siddiq. (Persda Network/YAT)

Citra DPR yang Kian Tergerus

Citra DPR yang Kian Tergerus

Pengantar Redaksi:
Jakarta - Ruangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI direnovasi dengan anggaran sebesar Rp 33,4 miliar. Padahal, Indonesia masih berkutat dengan dampak krisis global. Sikap DPR RI ini seolah membuat citra DPR kian terpuruk. Namun, bagai angin lalu, renovasi terus berlanjut. SH menurunkan tulisan khusus mengenai hal ini.

Oleh
Vidi Vici

DPR kembali menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi bangsa. Di saat, masyarakat sedang bergelut dengan kesusahan hidup sehari-hari, DPR justru melakukan renovasi ruangan anggotanya. Biayanya tidak tangung-tanggung, Rp 33,4 miliar!
Hari ini, Senin (24/11), merupakan hari pertama para anggota DPR kembali berkantor setelah menyelesaikan masa reses. Sebagian dari mereka bakal mendapati ruangan kerja yang berbeda dari saat ditinggalkan. Sepatu mengkilap anggota DPR yang terhormat akan menginjak karpet baru di ruang kerja. Karpet berwarna coklat muda itu menggantikan karpet lama berwarna biru keabu-abuan. Ruangan staf pun menjadi lebih luas.
“Biayanya kurang lebih hanya 16 juta per ruangan,” demikian Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh menjelaskan mengenai biaya renovasi ruangan tersebut. Kesetjenan DPR menghitung, total biaya renovasi ruangan seluruh anggota DPR mencapai Rp 9,15 miliar.
Namun, itu belum biaya keseluruhan dana yang dihabiskan DPR untuk memperbaiki fasilitas di gedung itu. Ada 26 unit pekerjaan renovasi lain yang jika ditotal mencapai Rp 33,4 miliar. Nining mengatakan, jumlah itu wajar saja. Begini perhitungan Nining; Renovasi ruangan Rp 9,15 miliar, ditambah penambahan 10 ruangan baru untuk anggota DPR periode mendatang (sesuai UU Pemilu Legislatif, angota akan bertambah dari 550 menjadi 560), Rp 10 miliar. Ada juga pekerjaan mekanikal dan elektrikal sistem berbiaya Rp 7,7 miliar, perbaikan toilet Rp 157 juta, pembiayaan sistem pengamanan dan pajak menghabiskan Rp 2,3 miliar. “Dihitung semuanya, ditambah pengadaan furnitur Rp 6,9 miliar. Jadi, totalnya 33,4 miliar,” ujar Nining.
Menurut Nining, renovasi itu dilakukan atas permintaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. Alasannya, toilet DPR sudah sejak 1986 tidak pernah diganti. Selain itu, ruangan bagi para pembantu anggota dewan, yaitu staf ahli dan sekretaris, perlu diperlebar. Ruangan 2x4 dianggap terlalu sempit sehingga diperlebar 80 sentimeter. Total luas ruangan anggota dewan dan ruang bagi stafnya adalah 4x7 meter.
Keputusan menggeser penyekat itu diambil dalam rapat BURT tanggal 17 Juli 2008. Nining menyatakan, dia hanya menjalankan yang sudah menjadi kebijakan DPR. Seluruh biaya diambil dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek itu juga sudah melalui proses tender dan telah disampaikan kepada seluruh fraksi DPR.
Perusahaan yang memenangkan proyek renovasi senilai Rp 25,6 miliar adalah PT Perumaham Pembangunan (PP). Sementara yang memenangkan proyek pengadaaan furnitur senilai Rp 6,9 miliar adalah PT Cahaya Sakti. Pekerjaan proyek dilakukan mulai 8 November 2008 sampai berakhirnya masa reses DPR, Senin, 24 November 2008.

Citra Buruk
Namun, baru empat hari proyek berjalan, muncul protes dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP). Dalam surat resminya, fraksi tersebut meminta pekerjaan renovasi ruangan anggota fraksinya dihentikan. Alasannya, pemberitahuan rencana renovasi itu dilakukan saat anggota DPR sedang reses, sehingga kurang sosialisasi.
Sekretaris Fraksi PPP Lukman Hakiem mengkhawatirkan citra buruk yang akan menimpa lembaga legsilatif. “Dalam kondisi pencitraan DPR yang buruk, urgensi renovasi berbiaya miliaran itu masih perlu dibicarakan,” katanya.
Segera setelah muncul protes di media massa, fraksi lain melalui pimpinanannya ikut melakukan aksi penolakan. Padahal, sebelumnya para wakil fraksi di BURT telah menyetujui rencana renovasi ini. “Memang ada sedikit missed,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan.
Dia menyatakan, apa yang menjadi pendapat wakil fraksi di BURT tidak otomatis menjadi pendapat pimpinan fraksi. Dia mengaku dilematis karena pimpinan BURT adalah anggota Fraksi Partai Demokrat. Partai Keadilan Sejahtera juga menolak renovasi. Beberapa anggota legislatif secara tegas menyatakan tidak ingin ruangannya disentuh. Mereka bahkan menempelkan tulisan “Tidak Boleh Direnovasi” di pintu ruangan.
Sayuti Asyahtri dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) mengatakan, ruangannya masih cukup representatif untuk mendukung kinerjanya sehingga tidak perlu direnovasi. Hal yang sama disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). “Ruangan kami masih cukup sehingga kami tidak memerlukan renovasi,” ujar Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq.
Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC) Sulastio mengatakan, penolakan yang dilakukan merupakan politik pencitraan semata. Pasalnya, penolakan baru dilakukan setelah masalah renovasi ramai dibicarakan di media massa. Padahal, fraksi juga mempunyai wakil yang membicarakan mengenai renovasi di BURT.
“Ini hanya cari muka saja. Kenapa sebelumnya di BURT tidak menyatakan keberatan?” katanya.
Namun, Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formapi) Sebastian Salang mengatakan, bukan sikap anggota BURT dan pimpinan fraksi saja yang perlu dipertanyakan, tetapi juga peran pimpinan DPR. “Ini kan sudah sering terjadi dan merusak citra DPR. Seharusnya pimpinan DPR bertanggung jawab,” katanya.
Mahfudz Siddig mengatakan, tanpa persetujuan pimpinan DPR, keputusan yang dihasilkan rapat BURT tidak akan berjalan. Dia menyatakan BURT hanya alat yang membantu pimpinan dewan sehingga apa pun keputusan yang dibuat BURT, tetap harus mendapat persetujuan pimpinan dewan.
Pengerjaan renovasi itu juga menimbulkan kecurigaan adanya penggelembungan harga. Pasalnya, harga seluruh proyek tersebut terbilang fantastis. Uang negara sebesar 10 miliar untuk membuat sepuluh ruangan baru dinilai terlalu besar. Itu artinya, setiap ruangan sebesar 7x4 meter dibuat dengan anggaran Rp 1 miliar atau setara dengan sebuah rumah mewah lengkap dengan perabotannya.

Rasa Keadilan
Secara logika, kata Mahfudz, jumlah tersebut patut dipertanyakan. “Jika dilihat dari logika anggaran, jumlah sebesar itu tentu belum efisien,” ujarnya. Jumlah 16 juta untuk renovasi setiap ruangan juga dinilai terlalu besar karena pekerjaanya hanya menggeser sekat.
Sebastian Salang mengatakan, tidak mengapa jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelidiki dugaan adanya penggelembungan harga. Apalagi, jika melihat mekanisme proyek yang tidak transparan. Bahkan, jika ada lembaga profesional yang ingin menguji biaya renovasi, tidak perlu membuat DPR merasa dilecehkan.
Dia menyebutkan, dengan penggunaan anggaran sebesar itu, di saat kondisi masyarakat yang sedang terpuruk saat ini, DPR sesungguhnya telah melecehkan rasa keadilan masyarakat. DPR juga terus mengerjakan proyek kontroversial yang mencederai rasa keadilan, seperti pengadaan laptop maupun TV plasma.
DPR, kata Sebastian, telah menggunakan mekanisme tidak transparan dalam pengambilan keputusan untuk proyek. “Lain kali, mekanismenya harus jelas dan transparan,” ujarnya.
Meski mendapat protes sejumlah fraksi, namun renovasi tetap dilaksanakan. Penyebabnya, sejumlah ruangan sudah keburu dibongkar sebelum ada penolakan fraksi. Akhirnya, yang sudah telanjur dibongkar, tetap dilanjutkan dan jumlahnya 232 ruangan. “Sisanya menunggu konfirmasi dari masing-masing anggota. Kami tidak akan membongkar ruangan yang anggotanya menolak,” kata Nining Indra Saleh.
Renovasi tersebut, menurut beberapa anggota dewan tidak perlu dilakukan karena ruangan yang mereka tempati saat ini masih cukup baik, nyaman, dan representatif. Eva Kusuma Sundari dari F-PDIP dan Ketua Fraksi PDS Carol Daniel Kadang menyebutkan, ruangan tidak akan menjadi sempit karena tidak setiap hari anggota DPR berada di ruang kerjanya.
Aroma pemborosan amat mencolok dalam proyek ini. “Lebih baik dananya dialihkan untuk kepentingan rakyat saja,” kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo. n

Prabowo, Wiranto hint at coalition

Prabowo, Wiranto hint at coalition

Abdul Khalik , The Jakarta Post , Jakarta | Sat, 11/22/2008 12:54 PM | National

In a move that could end years of bitter rivalry, prominent military figures Prabowo Subianto and Wiranto have hinted at the possibility of joining forces in the next presidential election.

In separate statements both Prabowo, chief patron of the Greater Indonesian Movement Party (Gerindra) and Wiranto, chairman of the People's Conscience Party (Hanura), admitted competing against either President Susilo Bambang Yudhoyono or former president Megawati Soekarnoputri would be difficult in the absence of a coalition.

Pressure has been mounting for parties to merge since a recent law stated that only a party, or coalition of parties, could contest the presidential elections if it secured at least 20 percent of House of Representatives seats or 25 percent of popular votes in the legislative elections.

"There is no other way. We have to form a coalition with a party, and I think Hanura is one of the options. Pak Wiranto and myself are (loyal to) red and white," Prabowo said Friday, referring to the two parties' nationalist platform.

Prabowo was speaking after a "nostalgic meeting" with Timor Leste armed forces chief of staff Col. Lere Anan Timur. Both were adversaries when Timor Leste was part of Indonesia.

Wiranto has also acknowledged that Hanura should team up with other parties, including Gerindra, to qualify for the presidential election.

Wiranto said whoever secured the highest vote in terms of popularity and electability in the national polls deserved the chance to run for presidency, whether it was himself, Prabowo or anybody else in the coalition.

A recent survey by the Indonesian Survey Institute (LSI) found Wiranto and Prabowo were neck to neck in the polls and were the third and fourth most popular presidential candidates respectively behind Yudhoyono and Megawati. A different survey by the National Leadership Centee (NLC) ranked Prabowo third, ahead of Wiranto.

More recent surveys however have consistently put Gerindra above Hanura, attributing the result to aggressive TV ads.

Prabowo said Gerindra would not depend solely on TV ads but would run an intensive campaign at a grassroots level.

Speculation has been rife for the last few weeks that the Prosperous Justice Party (PKS) would support a coalition between Prabowo and Wiranto, forming a third axis to compete with Yudhoyono and Megawati.

Although not ruling out a possibility of supporting such a coalition, PKS faction chairman at the House of Representatives Mahfudz Siddiq said any formal coalition involving PKS nominating a presidential candidate would be decided after the legislative election in April 2009.

"Right now, we are open to communication with any parties or figures," Mahfudz said.

In a bid to lure more voters, PKS has run television campaigns featuring prominent figures identifiable with Wiranto and Probowo, including former president Soeharto, to boost their image as national heroes.

PKS Nobatkan 100 Pemimpin Muda Indonesia

Republika, Kamis, 20 November 2008 pukul 23:15:00

BANDUNG – DPP PKS menobatkan 100 figur nasional sebagai Pemimpin Muda Indonesia di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Kamis (20/11). Dalam acara tersebut, PKS mulai menggunakan yel-yel ‘Merdeka’ sebagai seruan semangat regenerasi kepemimpinan nasional.

Figur pemuda yang dinobatkan sebagai 100 Pemimpin Muda Indonesia itu, di antaranya, Tifatul Sembiring (Presiden PKS), Ahmad Heryawan (gubernur Jabar), Maruarar Sirait (Politisi PDIP), Lukman Hakiem Syaifuddin (Ketua Fraksi PPP DPR RI), Erick Tohir (Dirut PT Republika Media Mandiri), Ikhwanul Kiram (Pemimpin Redaksi HU Republika), Adhyaksa Dault (Menpora), Hidayat Nurwahid (Ketua MPR), Arifin Ilham (ulama), dan Anis Matta (Sekjen DPP PKS).

Hasil pantauan , acara tersebut warnai dengan terikana yel-yel ‘’Allohu Akbar’’ dan ‘Merdeka’. Ketua Panitia Peluncuran 100 Pemimpin Muda Nasional Versi PKS, Mahfudz Siddiq, menjelaskan, 100 pemimpin muda tersebut mulai diseleksi sejak dua bulan lalu. Kata dia, terdapat delapan parameter dalam menentukan figur Pemimpin Muda Indonesia.

Delapan parameter itu, yakni, berusia di bawah 50 tahun, integritas moral, wawasan kebangsaan, bervisi besar, kualitas kepemimpinan, kontribusi nyata, berpengaruh, dan berinspirasi. Delapan parameter itu, kata Mahfudz, sama sekali tidak terhalang oleh sekat ideologi, partai, agama, dan kesukuan.

Mahfudz menjelaskan, momentum kepemudaan ini merupakan pemicu semangat terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Sudah saatnya, sambung dia, semangat pemuda menjadi pelopor terwujudnya kemajuan bangsa ini.

Kata Mahfudz, 10 tahun berjalannya rezim reformasi, belum membuahkan perubahan yang signifikan. Pasalnya, pihaknya tidak melihat adanya kebijakan yang progresif di negeri ini. Dia menegaskan, generasi muda yang reformis dan progresif bisa jadi harapan baru bagi Indonesia.

Gubernur Jabar yang juga termasuk dalam 100 Pemimpin Muda Indonesia, Ahmad Heryawan, menyatakan, pemuda merupakan ujung tombak majunya sebuah bangsa. Kata dia, sudah saatnya generasi muda mengambil peran dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa ini.

‘’Bicara ideologi, kesukuan, dan perbedaan agama sudah selesai. Diskusi yang belum selesai, yakni bagaimana bangsa ini makmur dan sejahtera,’’ ujar Heryawan dalam sambutannya sebagai gubernur Jabar, Kamis (20/11). Dia menyatakan, Bandung (Jabar) harus dijadikan tempat bangkitnya semangat perubahan di tanah air ini.

Anggota DPR RI dari PDIP yang terpilih dalam 100 Pemimpin Muda Indonesia versi PKS, Maruarar Sirait (Ara), menyikapi lain soal acara penobatan itu. Pihaknya menyatakan, pemberian penghargaan dari PKS itu, merupakan sinyal semakin matangnya rencana koalisi PKS dan PDIP dalam pilpres 2009.



‘’Kedatangan saya dalam acara peluncuran 100 Pemimpin Muda Indonesia versi PKS ini, atas persetujuan Sekjen DPP PDIP,’’ ujar Ara kepada wartawan di Gedung Sabuga, Bandung, Kamis (20/11). Dia mengungkapkan, Ketua MPR RI yang juga mantan presiden PKS, Hidayat Nurwahid pun, merupakan salah satu figur yang diproyeksikan sebagai calon wakil presiden yang mendampingi capres Megawati.

Dia menyatakan, rencana koalisi tersebut tidak bisa dilakukan secara cepat. Kata dia, harus ada proses pematangan yang membutuhkan waktu yang panjang dalam menentukan mitra koalisi. Tidak hanya dengan PKS, pihaknya pun membuka diri terhadap partai besar dan kecil yang berminat bergabung dengan PDIP dalam menghadapi pilpres. san/pt

Setelah Massa Soeharto, PKS Bidik Kaum Muda

Setelah Massa Soeharto, PKS Bidik Kaum Muda
"Penghargaan dan iklan kontroversial tak efektif."

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera menyerahkan penghargaan bagi 100 pemimpin muda di Sabuga Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. Langkah ini dinilai sebagai upaya Partai menjaring suara kaum muda dan menjajaki koalisi partai.

Ketua Operasi Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS Mahfudz Siddiq mengatakan tokoh muda itu dinilai memiliki kontribusi terhadap bangsa dan negara. Para tokoh yang dianugerahi penghargaan itu berasal dari partai politik, tokoh agama, dan aktivis hak asasi. "Mereka sudah confirm namanya dimasukkan," kata dia ketika dihubungi kemarin.

Sejumlah nama politikus yang masuk daftar antara lain Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), Lukman Hakiem Syaifuddin (Partai Persatuan Pembangunan), Ganjar Pranowo (PDI Perjuangan), Yuddy Chrisnandi (Partai Golkar), dan sejumlah tokoh muda PKS. Kalangan rohaniwan di antaranya Abdulah Gymnastiar. Aktivis Usman Hamid pun masuk daftar.

Namun, Mahfudz mengatakan acara tersebut hanya dihadiri sekitar 60 orang dari 100 tokoh itu. "Mungkin karena halangan teknis," kata Mahfudz. Mereka, kata dia, bersedia menerima penghargaan tapi tak bisa hadir karena menilai lokasi penyerahan di Bandung terlalu jauh.

Dua di antara nama penerima penghargaan yang tak hadir adalah mantan aktivis mahasiswa Fajroel Rachman dan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Fajroel menolak hadir karena penghargaan ini dinilai sebagai cara menjaring massa kaum muda. "Ini kan untuk menyuarakan PKS partai terbuka dan menggalang kaum muda," kata Fajroel. "PKS melakukannya sangat rapi."

Alasan lain, kata Fajroel, PKS mengkhianati perjuangan reformasi melalui iklan yang menempatkan penguasa Orde Baru, Soeharto, dalam deretan guru dan pahlawan bangsa. "Ini merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi," katanya. Fajroel mengaku pernah meminta PKS mencabut iklan dan meminta maaf.

Adapun Anas tak hadir karena masih berada di Jawa Timur. Anas menilai penghargaan ini sebagai upaya membangun mutual respect di antara berbagai elemen bangsa. Pemberian ini, kata dia, perlu dihormati sebagai niat baik membangun kebersamaan dan optimisme. Ia mengatakan partai lebih baik membangun optimisme di kalangan kader muda. "Sebagai energi bagi kemajuan bangsa," kata dia.

Namun, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menilai pemberian penghargaan ini sebagai langkah awal penjajakan koalisi partai. "Seperti kehabisan akal (mencapai target suara)," kata pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris. "Segala upaya dilakukan."

Langkah PKS ini dinilai tak akan efektif mempengaruhi perolehan suara pemilihan 2009. Dia mencontohkan iklan yang menampilkan sosok Soeharto sebagai salah satu guru bangsa dan pahlawan. Iklan itu dinilai menjadi bumerang bagi PKS. Iklan ini tak meningkatkan popularitas, tapi menciptakan keraguan publik terhadap misi partai.

Syamsuddin menilai PKS terlalu percaya diri. Padahal, kata dia, seperti partai lain, PKS tak memiliki agenda yang jelas. "Yang dilakukan hanya pembodohan kepada publik."

Soal penolakan penghargaan dan kehadiran, Mahfudz menilai itu bukan masalah. Penghargaan, katanya, bukan untuk menggaet suara kaum muda. "Bukan untuk PKS sebagai partai, tapi untuk kepentingan bangsa akan pemimpin muda," kata Mahfudz. EKO ARI | DWI RIYANTO A | NININ DAMAYANTI

PKS Learns to Rock

Kamis, 20/11/2008 09:50 WIB
PKS Learns to Rock
Laurencius Simanjuntak - detikNews

PKS Kumpulkan Ahli Waris Pahlawan
Jakarta - Menyandang predikat partai dakwah ternyata tidak selalu membuat PKS kaku dalam menentukan pilihan-pilihannya. Termasuk dalam pilihan selera musik.

Acara Silaturahim dan Dialog Antar Keluarga Pahlawan Nasional yang diadakan PKS di Jakarta, Rabu (19/11/2008) tidak menyuguhkan qasidah, pop Islami, nasyid, atau sejenisnya.

Partai Islam ini justru memilih rock. Musik yang sering diidentikkan dengan kebebasan dan perlawanan. Band pop rock asal Bandung, Cokelat, pun menjadi pilihan PKS sebagai pengisi acara.

Tidak tanggung-tanggung, lagu Indonesia Raya yang biasanya dinyanyikan dengan syahdu dalam setiap pembukaan acara nasional, seakan-akan terlalu konservatif untuk dibawakan secara hening. Tanpa mengurangi makna lagu kebangsaan itu, Cokelat membawakannya dengan beat ngerock, dan para hadirin pun seolah-olah mendapat warna baru dari lagu ciptaan WR Supratman itu.

Bahkan Cokelat berulang kali naik panggung membawakan lagu-lagu bernafaskan nasionalisme dan perjuangan, yang tentu saja tetap ngerock, sebagai selingan ketika berlangsungnya dialog.

"Selama saya membawakan acara, baru pertama kali acara diselingi musik seperti ini," ucap host acara sore itu, Rahma Sarita, sambil tertawa kecil.

Pelebaran Sayap

Presiden PKS Tifatul selalu mengatakan partainya akan terus bergerak ke tengah (nasionalis) meninggalkan citra partai Islam ekslusif (kanan) yang selama ini selalu disangkakan kepada PKS.

"Karena pangsa pasar (pemilih) terbesar itu nasionalis," cetus Tifatul di sela-sela acara.

Tifatul pun mengaku tidak takut partai yang dipimpinya itu akan ditinggalkan pemilihnya karena pergeseran ideologi ke tengah ini.

"Menurut riset pemilih PKS 80 persennya adalah pemilih loyal," ujar pria yang biasa dipanggil Ustad ini.

Iklan hari pahlawan (meski kontroversial) dan mungkin juga musik rock pada sore itu mempertegas partai dakwah ini akan meninggalkan citra eksklusifnya dan mendobrak tradisi lama yang kolot.

Lihat saja sikap Ketua FPKS Mahfudz Siddiq yang seperti menahan tubuhnya untuk bergoyang mendengar hentakan Indonesia Pusaka oleh Cokelat, dan hanya bisa mengangguk-anggukan kepala sambil sesekali bertepuk tangan.

Mahfudz dan beberapa kader lain memang masih malu-malu untuk terlalu berekspresi pada sore itu. Atau jangan-jangan mereka justru masih menyimpan energi agar ekspresi itu diluapkan pada saatnya nanti.

Energi yang bisa saja benar-benar meluap dan siap ngerock di waktu yang tepat di 2009. Yang jelas sore itu PKS sedang belajar ngerock.

Dengan Alasan Rekonsiliasi, PKS Kumpulkan Keluarga Pahlawan

Jawa Pos[ Kamis, 20 November 2008 ]
Dengan Alasan Rekonsiliasi, PKS Kumpulkan Keluarga Pahlawan
JAKARTA - PKS (Partai Keadilan Sejahtera) kembali melakukan manuver politik yang mengejutkan. Setelah tayangan iklan politik yang menampilkan sejumlah pahlawan dan tokoh nasional penuh dengan pro dan kontra, kemarin (19/11) partai tersebut mengumpulkan sejumlah keluarga para pahlawan itu.

Acara yang berlangsung meriah di Jakarta Convention Center tersebut dikemas dalam rangkaian peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan 10 November. ''PKS tidak ingin mengadili sejarah, tapi belajar dari sejarah. Yang baik menjadi tauladan, yang buruk ditinggalkan,'' kata Presiden PKS Tifatul Sembiring memberi alasan atas langkah politik pencitraan itu.

Keluarga pahlawan yang hadir, antara lain, Agustanzil Sjahroezah (cucu KH Agus Salim), Halida Hatta (putri Bung Hatta), KH Salahuddin Wahid (cucu KH Hasyim Asy'ari), Bambang Sulistomo (putra Bung Tomo), Aisyah Gani (putri Syafrudin Prawiranegara), dan Amelia Ahmad Yani (putri Jenderal Ahmad Yani).

Meski mantan penguasa Orba, Soeharto, belum dinobatkan negara sebagai pahlawan nasional, PKS tetap menghadirkan Siti Hediati alias Titik (putri Soeharto). ''Soeharto berkuasa 32 tahun. Bagaimanapun, beliau menjadi bagian dari sejarah bangsa ini,'' ujar Tifatul.

Apakah PKS mendukung penetapan Soeharto menjadi pahlawan nasional? ''Pemberian gelar pahlawan itu kapasitas negara, bukan PKS. Di DPP PKS sendiri belum ada kesepakatan mengenai itu,'' jelasnya.

Di antara ratusan warga PKS yang hadir dalam acara itu, terlihat Ketua Majelis Syura PKS KH Hilmi Aminudin. Ada juga penyair Taufiq Ismail yang membacakan puisi dan grup band Coklat yang membawakan lagu-lagu perjuangan.

Tifatul menyampaikan, PKS berharap iklan pahlawan nasional dan agenda silaturahmi antarkeluarga pahlawan itu menjadi awal bagi rekonsiliasi nasional. Dengan begitu, lanjut dia, bangsa Indonesia bisa melangkah tanpa dibebani dendam sejarah dan stereotip masa lalu.

''Langkah PKS ini hanya jembatan kecil untuk terjadinya islah. Kita harus membangun koalisi besar untuk kehidupan yang lebih baik,'' tegasnya. Tifatul mengaku tidak ambil pusing bila ada yang menilai langkah PKS itu hanya manuver politik menjelang Pemilu 2009.

''Silakan saja berpikir begitu. Yang jelas, PKS bukan kroni kelompok tertentu, bukan tengah cari dana kampanye. Acara ini hanya silaturahmi,'' kata Tifatul.

Menariknya, ketika semua keluarga pahlawan nasional diundang menjadi panelis, hanya Titik -putri Soeharto- yang tidak naik ke panggung. Ketua panitia yang juga Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menjelaskan bahwa forum PKS itu pada dasarnya memang untuk keluarga pahlawan nasional. ''Pak Harto belum mendapat gelar pahlawan dari negara. Selain itu, Bu Titik sendiri tadi minta untuk tidak bicara di depan,'' terangnya.(pri/tof)

Swing Voter Pilih Capres yang Pulihkan Ekonomi

Swing Voter Pilih Capres yang Pulihkan Ekonomi
Suara Pembaruan.

[JAKARTA] Suara pemilih mengambang (swing voter) hanya akan disalurkan kepada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang dianggap mampu memperbaiki kondisi ekonomi bangsa dan mening- katkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, jika ingin merebut suara swing voter, partai politik (parpol) harus mengusung capres dan cawapres yang mampu memberikan jaminan perbaikan ekonomi.

Hal itu dikatakan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq menjawab SP di sela-sela silaturahmi dan dialog antarkeluarga pahlawan nasional bertajuk Membangkitkan Kembali Spirit Kepahlawanan pada Kaum Muda Indonesia, di Jakarta, Rabu (19/11). Dikatakan, swing voter adalah kelompok masyarakat yang belum menentukan pilihan politiknya saat ini, baik dukung- an kepada parpol maupun capres-cawapres. Swing voter berpotensi menjadi golongan (golput), jika harapan mereka terhadap parpol maupun capres-cawapres 2009, tak sesuai dengan yang diinginkan. Karena itu, dalam pandangan PKS, capres-cawapres ke depan adalah figur yang mampu meningkatkan daya beli ma- syarakat, menjamin ketersediaan bahan baku, menekan inflasi, serta menyediakan lapangan kerja dan menjamin tak ada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Secara terpisah, Ketua Umum DPP Partai Peduli Rakyat Nasional, Amelia A Yani mengatakan, rakyat sangat membu- tuhkan perubahan. Artinya, capres-cawapres bukan figur yang itu-itu saja atau figur lama yang terbukti tak mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. “Partai kami meli- hat para pemilih mengambang akan memberikan suaranya kepada capres-cawapres yang merupakan tokoh baru atau tokoh alternatif,” katanya. Sebaliknya, Direktur Eksekutif Indobarometer, M Qodari menyatakan sejauh ini belum ada cara untuk menarik swing voter. Penyebab utamanya adalah persoalan sistemik di tu- buh parpol. “Dulu pemilih yang dekat dengan parpol mencapai 25-35 persen, sekarang hanya 15 persen sisanya swing voter. Sesungguhnya ini persoalan sistemik. Bagaimana rakyat bisa dekat dengan parpol bila kinerjanya rendah,” kata Qodari. Capres Sendiri Sementara itu, fungsionaris Partai Golkar Fadel Muham- mad menyatakan untuk mendongkrak perolehan suara, Golkar harus segera mengumumkan capres-cawapres. “Hen- daknya Golkar sebagai partai terbesar harus mencalonkan kadernya sendiri dalam Pilpres 2009,” tegasnya. Dikatakan, setelah Sultan mendeklarasikan diri sebagai capres dan dukungan terus mengalir, Partai Golkar meng- alami dilematis. Namun menurut Fadel, Golkar tak perlu ragu mendukung Sultan, demi mendongkrak perolehan suara. Bahkan, menurutnya, fenomena munculnya Sri Sultan ke bursa capres, sama menariknya dengan pemilu di Amerika Serikat. Presiden Bush pun berawal dari gubernur. “Barangkali rakyat Amerika memilihnya, karena posisi gubernur lebih dekat dan lebih mengerti kebutuhan rakyat, daripada orang yang belum pernah menjadi pejabat publik,” ujar Fadel. [J-11/ASR/152]

100 Pemimpin Muda Versi PKS

20/11/2008 23:17 wib - Nasional Aktual
100 Pemimpin Muda Versi PKS

Bandung, CyberNews. Tidak semua tokoh yang termasuk daftar "100 Pemimpin Muda Indonesia" versi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hadir pada acara menghadiri peluncuran acara tersebut di Gedung Sabuga Bandung, Kamis (20/11) malam.

Dari kubu partai bernomor urut 8 itu juga tak semua pejabat teras hadir. Presiden Tifatul Sembiring absen karena harus menghadiri acara lain yang lebih penting. Tifatul sendiri masuk daftar tokoh keluaran partainya itu. Malam itu PKS diwakili Ketua Dewan Syuro Hilmi Aminuddin dan Sekjen Anis Matta.

Meski demikian, acara tersebut cukup meriah karena dihadiri ribuan kader PKS. Acara juga diisi oleh kegiatan hiburan dengan menampilkan grup band Nidji dan Opick, yang juga satu tokoh di antara seratusan tokoh itu.

Belasan penerima sebutan yang hadir di antaranya tokoh muda PDIP, Maruarar Sirait, wakil ketua DPD, Irman Gusman, tokoh muda PPP, Lukman Hakim Syaefuddin, Amelia Murad, Gubernur Jabar Ahmad Heriawan, dan Ipang Wahid.

Seratus tokoh muda versi PKS itu banyak memuat nama-nama beken macam tiga kader PKS yakni Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Menpora Adhyaksa Dault dan Mentan Anton Apriantono, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh (Demokrat), dai Abdullah Gymnastiar, Anggito Abimanyu, Rahmat Gobel, Budiman Sujatmiko, Ganjar Pranowo, Chandra M Hamzah (KPK), Hanung Bramantyo, Iwan Fals, Menkeu Sri Mulyani, Usman Hamid, Yenny Wahid, tokoh muda Golkar, Yudi Chrisnandi.

Ketua panitia acara yang dikemas dengan tajuk "Panggung Pemuda Indonesia", Mahfudz Siddiq menjelaskan peluncuran tokoh muda itu sebagai upaya memberikan altenatif pilihan bagi masyarakat. Langkah itu juga untuk percepatan regenerasi kepemimpinan.

"Terhadap tokoh terpilih, PKS ingin bersinergi untuk memperbaiki kondisi Indonesia," tandasnya. Kriteria pemimpin muda didasarkan pada delapan parameter di antaranya berusia di bawah 50 tahun, integritas moral, kualitas leadership teruji, visi besar, berkontribusi nyata, berpengaruh, dan menginspirasi.

Tokoh-tokoh itu dipilih dengan meniadakan sekat ideologi, partai, agama, suku, dan lain sejenisnya. Kategorinya berasal dari akademisi, aktivis, pengusaha, politisi, birokrat, budayawan, dan agamawan. "PKS percaya generasi muda reformis bisa menjadi harapan baru Indonesia,' katanya.

Maruarar Sirait menghargai upaya PKS. Untuk itu, dia bersedia hadir. Kehadirannya, katanya, mendapat restu partai. Terhadap tokoh yang tidak hadir, dia tak mau berkomentar karena itu hak masing-masing.

Menurut dia, langkah itu juga menjadi bagian dari upaya PDIP dan PKS menjalin koalisi. "Kalau jodoh kenapa tidak, kita bisa sama-sama," katanya.

Dia juga menjelaskan bahwa salah satu kader terbaik PKS, Hidayat Nurwahid diincar pihaknya untuk dijadikan pasangan bagi capres yang juga ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya.

"Kalau penjajagannya setelah Pemilu legislatif, rasanya waktu terlalu mepet untuk saling mengenal di antara kedua belah pihak," tandas Ara, sapaannya.

Suryadharma akan Mundur dari Kabinet

20/11/2008 13:48 wib - Nasional Aktual
Suryadharma akan Mundur dari Kabinet

Jakarta, CyberNews. Rencana Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali untuk mundur dari posisinya sebagai menteri koperasi dan UKM dinilai sebagai implikasi rangkap jabatan dalam Undang-undang Pemilihan Presiden.

Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, salah satu alasan partainya menolak adanya pasal rangkap jabatan dalam RUU Pilpres dan RUU kementerian negara, adalah dampak buruk yang akan berimbas pada konsentrasi pimpinan partai di pemerintahan. "Makanya, kenapa PKS dalam UU pemilu dan pilpres mengusulkan tidak ada rangkap jabatan," katanya Mahfudz, Kamis (20/11/2008).

Hal tersebut, lanjutnya, sekaligus akan berdampak pada tarik menarik kepentingan antara posisi ketua umum partai dengan posisinya di kabinet. "Misalnya Wapres yang sempat dikritik lemah oleh partainya," katanya.

Mahfudz mengaku, menjelang pemilu 2009 ini, konsentrasi para ketua umum partai yang berada di posisi kabinet akan terbelah. "Satu sisi untuk pemenangan pemilu, satu sisi untuk tugasnya di pemerintahan," katanya.

Disinggung mengenai apakah partainya akan mengikuti jejak partai lain yang mencabut komponen partai yang terlibat di kabinet, Mahfudz menegaskan partainya tidak berniat menarik kadernya.

"Kami enggak ada rencana, karena posisi mereka enggak ada di strukural DPP. Selain itu mereka juga sudah dikonsentrasikan untuk di kabinet," pungkasnya.

(OKZ /CN08)

Polemik Iklan: Rekonsiliasi, PKS Undang Mamiek Soeharto

Polemik Iklan: Rekonsiliasi, PKS Undang Mamiek Soeharto

JAKARTA (Dtc/Lampost): PKS mewujudkan niatnya untuk melakukan rekonsiliasi ahli waris pahlawan di JCC Senayan, Rabu (19-11). Selain Solahuddin Wahid mendapat undangan, Mamiek Soeharto juga diundang sebagai representasi keluarga Cendana.

Acara rekonsiliasi itu bertajuk Silaturahmi dan dialog antarkeluarga Pahlawan Nasional. Acara ini seiring momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional dan 80 tahun Sumpah Pemuda serta Hari Pahlawan. Tema acara yang digelar sejak pukul 12.30 WIB hingga 16.30 WIB itu, untuk membangkitkan kembali spirit kepahlawanan pada kaum muda.

Ketua panitia acara Mahfudz Siddiq menjelaskan acara ini dihadiri oleh Bambang Sulistomo (putra Bung Tomo), K.H. Sholahuddin Wahid (cucu K.H. Hasyim Asy'ari), Agustanzil Sjahoezah (cucu K.H. Agus Salim), Cahyo (putra Jenderal Gatot Subroto) dan Rahmawati (putri Bung Karno). Kemudian, Halida Hatta (putri Bung Hatta), Mamiek Soeharto, Anis Baswedan, K. Hilmi Aminudin (Ketua Majelis Syura PKS). "Semua yang diundang adalah keturunan dan ahli waris para pahlawan nasional," kata Mahfudz yang juga Ketua F-PKS DPR.

Acara ini dibuka oleh Presiden PKS Tifatul Sembiring. Sebagai selingan adalah grup band Cokelat yang akan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Penyair Taufik Ismail juga akan membacakan puisinya.

Rekonsiliasi ini digelar menyusul kontroversi iklan Hari Pahlawan PKS yang menempatkan Soeharto sebagai "pahlawan dan guru bangsa".

Sebelumnya, Solahuddin Wahid menyambut baik ajakan rekonsiliasi yang digagas PKS. Adik Gus Dur itu mengaku siap memenuhi undangan PKS. Cucu pahlawan Hasyim Asy'ari ini justru memuji langkah PKS yang menggalang pertemuan ahli waris pemimpin bangsa.

"Saya diundang lewat telepon. Rencananya acara 19 November. Saya siap menghadirinya dan kebetulan saya di Jakarta," kata pria yang akrab disapa Gus Solah itu.

Menurut dia, rekonsiliasi ahli waris bangsa yang digagas PKS sangat bagus. "Rekonsiliasi ada sejak dahulu. Bagus-bagus saja. Orang yang menghargai para pahlawan, melestarikan nilai-nilai kepahlawanan kepada masyarakat kan bagus. PKS cerdik soal ini." K-3

Mamiek-Rachma akan Dipertemukan PKS

16/11/2008 06:06
Mamiek-Rachma akan Dipertemukan PKS
Windi Widia Ningsih

INILAH.COM, Jakarta - PKS serius menjajaki gelar acara silaturahmi para ahli waris tokoh bangsa. Setelah heboh dengan iklan kampanye 8 tokoh bangsa yang mengundang banyak kritik, PKS nantinya akan mengupayakan pertemuan antara keturunan Soekarno dengan Soeharto.

"Yang sudah pasti akan hadir dari keluarga Soeharto yakni Mamiek (Siti Hutami Endang Adiningsih). Sedangkan dari keluarga Soekarno yaitu Rachma (Rachmawati Soekarnoputri)," kata Ketua FPKS Mahfudz Shiddiq kepada INILAH.COM, Minggu (16/11).

Dituturkan dia, acara silaturahim keluarga para tokoh bangsa itu akan digelar PKS pada Rabu 19 November 2008 di Jakarta Convention Center pukul 12.00-16.00 WIB.

"Tidak hanya keluarga tokoh yang muncul dalam iklan PKS, tapi lebih luas lagi, yakni dari seluruh pahlawan nasional," kata Mahfudz.

Dalam acara tersebut, sambung dia, akan disajikan dialog interaktif mengenai membangkitkan spirit kepahlawanan pada generasi muda Indonesia. Acara juga akan dihibur grup band musik Cokelat.

"Selain Mamiek dan Rachma, yang sudah konfirmasi hadir dari keluarga Mohammad Hatta yakni Halida Hatta, dari keluarga Bung Tomo yakni Bambang Sulastomo, keluarga KH Hasyim Asy'ari yakni KH Salahuddin Wahid. Ada juga dari keluarga KH Agus Salim dan keluarga Jenderal Gatot Subroto," tutur Mahfudz.

Sedangkan menurut Sekjen PKS Anis Matta para keluarga tokoh bangsa menyambut undangan silaturahmi tersebut. "Mereka memberikan tanggapan positif mengenai pertemuan ini," katanya.

Iklan kampanye PKS dengan tema Hari Pahlawan menampilkan foto wajah 8 tokoh nasional. Mereka adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Soeharto, Soetomo, KH Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), KH Hasyim Asy’ari (NU), Mohammad Natsir, dan Jenderal Besar Sudirman.[win/sss]

Digagas Capres 'Poros Tengah' Keinginan munculnya kandidat wajah baru menguat.

Kamis, 13 November 2008 pukul 09:19:00
Digagas Capres 'Poros Tengah' Keinginan munculnya kandidat wajah baru menguat.

JAKARTA -- Tingginya syarat maju menjadi calon presiden (capres) yang ditetapkan dalam Undang-undang Pemilihan Presiden (Pilpres)--20 kursi di DPR atau 25 persen suara pemilu--dirasakan sebagai ganjalan bagi sejumlah parpol dan bakal capres. Mereka mulai memikirkan dan bergerilya untuk lahirnya poros tengah sebagai kendaraan politik alternatif.

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Jenderal TNI (Purn) Wiranto, mengakui, dengan syarat dukungan sebesar itu, praktis hanya akan memunculkan capres yang tidak terlalu banyak atau istilah Rizal Ramli '4L' (lu lagu, lu lagi). Peluang bagi Wiranto untuk maju sebagai capres pun, kendati kesiapan partainya optimistis masuk lima besar Pemilu 2009, cukup berat.

''Kompetisi dalam capres sudah dihapus dengan rekayasa perundang-undangan (yang dilakukan partai-partai besar),'' kata Wiranto dalam diskusi Redaksi Republika, Rabu (12/11). Tapi, bagi mantan panglima ABRI dan menko polkam ini, masih terbuka peluang kalau bisa menggalang kekuatan poros tengah.

Selain berharap pada koalisi partai, Wiranto juga mengaku akan segera melakukan uji materi ()judicial review atas syarat dukungan di Undang-undang Pilpres. ''Semuanya sudah kita siapkan,'' kata figur yang dalam iklannya ingin mewakafkan sisa hidupnya untuk membangun Indonesia.Perlawanan terhadap UU Pilpres juga ditunjukkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Ia siap menggalang kekuatan partai-partai politik 'poros tengah' yang menginginkan capres alternatif seperti dirinya.

Pendekatan politik sudah dilakukan Bang Yos untuk memenuhi hajatnya. Diyakini mantan pangdam jaya ini, bila partai-partai poros tengah bisa bersatu, capres yang diusungnya bisa mengalahkan kandidat dari partai-partai besar. ''Saya ingin menjadi calon alternatif itu,'' tegasnya.Ketua Umum Jenderal Soedirman Center, Bugiakso, juga memandang penting munculnya capres alternatif. ''Pemimpin sekarang belum seperti yang diharapkan rakyat karena lebih mendahulukan kepentingan kelompoknya dan sektoral,'' kritik cucu Jenderal Soedirman ini.

Sikap PKS dan PKB
PKS tidak menutup pintu bagi munculnya capres alternatif. Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional DPP PKS, Mahfudz Siddiq, mengatakan bahwa PKS akan melihat realitas politik menjelang Pilpres 2009. ''Kalau realitas politik memang diperlukan capres alternatif di luar Megawati dan SBY, sangat mungkin PKS akan menggalang dukungan parpol lain,'' ungkap Mahfudz.

Kondisi yang mendorong PKS memunculkan capres alternatif lewat koalisi parpol menengah apabila dukungan masyarakat terhadap figur di luar Megawati dan SBY terus meningkat. ''Sekarang, masih dalam tahap komunikasi politik,'' kata Mahfudz. Salah satu hasil Simposium dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyebutkan dukungan poros alternatif. Tujuannya untuk memunculkan tokoh baru.

''Kami melihat perkembangan politik belakangan ini. Calon pilpres nanti didominasi tokoh lama,'' kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Jazilul Fawaid. Ia melihat, PDIP pasti mengusung Megawati. Sementara itu, SBY dan Jusuf Kalla kemungkinan akan maju lagi berpasangan. ''PKB telah berkomitmen untuk mengusung tokoh baru, baik jika target suara dalam pemilu tercapai maupun tidak,'' katanya. dwo/djo

PKS Belum Tahu Renovasi DPR

13/11/2008 07:50
PKS Belum Tahu Renovasi DPR
Abdullah Mubarok

Mahfudz Siddiq
(pks.co.id)

INILAH.COM, Jakarta – Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mengaku belum mengetahui renovasi yang dilakukan di Gedung Nusantara I DPR. Sebab, hingga kini ruang kerja fraksinya tidak ada tanda-tanda akan dibongkar.

"Saya nggak tahu mengenai itu. Tadi saya ke lantai tiga, ruangan fraksi, tetapi nggak ada apa-apa. Mungkin di lantai lain," ujar Mahfudz, kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (13/11).

Namun, Mahfudz enggan untuk berkomentar lebih jauh mengenai renovasi yang memakan dana lebih dari Rp33 miliar itu. Sebab, ia mengaku memang belum mengetahui hal itu.

"Bukannya tidak ada sosialisasi.Tapi memang saya tidak tahu. berdasarkan yang saya lihat juga memang tidak ada renovasi," ujar Mahfudz.

Berdasarkan informasi yang diterima INILAH.COM, renovasi ruang kerja dan toilet di Gedung Nusantara I DPR, khusus untuk ruang kerja dan toilet memerlukan anggaran sebesar Rp26.263.848.000.

Sedangkan untuk pembangunan 10 kamar kerja baru dan furniturnya dibutuhkan biaya Rp7.205.253.000. Sehingga total anggaran yang dikeluarkan untuk renovasi tersebut Rp33.469.101.000. [nuz]

Perseteruan Petinggi Cuma Soal Teknis, PKS Tegaskan Masih Solid

Kamis, 13/11/2008 16:49 WIB
Perseteruan Petinggi Cuma Soal Teknis, PKS Tegaskan Masih Solid
Gunawan Mashar - detikNews

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) retak. Begitu pandangan pengamat politik melihat silang pendapat petinggi partai Islam itu menghadapi kontroversi iklan yang menampilkan Soeharto sebagai pahlawan. PKS mengakui memang ada perseteruan internal. Tapi, katanya, PKS tetap solid.

"Itu persoalan teknis. Sudah selesai sebenarnya. Karena memang gelar kepahlawanan itu ditentukan presiden," ujar Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq dalam percakapan dengan detikcom, Kamis (13/11/2008).

Petinggi PKS memang tidak satu kata menghadapi kontroversi iklan Hari Pahlawan yang memunculkan Soeharto sebagai pahlawan. Presiden PKS Tifatul Sembiring menyatakan iklan tersebut salah karena beda dengan konsep. Tifatul pun menegaskan PKS tidak pernah menganggap ataupun menjadikan Soeharto sebagai pahlawan.

Sikap bertolak belakang disampaikan Sekjen PKS Anis Matta dan Ketua FPKS Mahfudz Siddiq. Anis menganggap tidak ada yang salah dengan iklan tersebut. Iklan itu dibuat untuk rekonsiliasi bangsa. Jadi sah saja Soeharto dimasukkan sebagai salah satu tokoh guru bangsa atau pahlawan.

Wasekjen PKS Fahri Hamzah menilai perseteruan Tifatul dan Anis Matta cs tersebut hanya masalah perbedaan pernyataan saja. Ia membantah ada keretakan di tubuh PKS. "Tidak ada, itu hanya perbedaan statement. Tidak ada perbedaan sikap terhadap iklan. Iklan itu keputusan bulat," bantah Fahri.

Lebih lanjut Fahri mengatakan jika di PKS hingga saat ini masih solid dan tidak ada perpecahan. "Di PKS itu tidak ada akrobat politik. Tidak ada yang liar. Bisa dipecat kalau dia begitu. Yang jelas PKS masih solid," jelasnya.

Perbedaan statemen yang dikeluarkan oleh Tifatul Sembiring dengan Anis Matta, menurut Fahri hanyalah perbedaan respon ketika ditanyai wartawan. "Itu perbedaan respon. Suatu pertanyaan seketika dijawab, langsung terkirim, dia (Tifatul) mungkin tidak lihat (iklan PKS). Tapi nggak adalah seperti itu (perpecahan)," terang Fahri memcoba meyakinkan.
(gun/iy)