Minggu, 06 Maret 2011 , 09:49:00 WIB
Laporan: Zul Hidayat Siregar
RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mempermasalahkan bila empat kadernya yang saat ini duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II di-reshuffle SBY karena hal itu merupakan hak prerogatif Presiden.
Tapi seperti dikatakan mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid, PKS berharap SBY me-reshuffle kabinet dengan alasan yang konsisten, tidak dengan alasan yang membuat masyarakat bingung.
"Kalau di-reshuffle, alasannya juga yang konsisten. Kalau di-reshuffle karena partainya mendukung hak angket, maka yang masuk mestinya adalah partai yang menolak hak angket. Kalau di-reshuffle partai yang mendukung hak angket, tapi yang diajak bergabung juga partai yang mendukung, publik akan bertanya-tanya," kata Hidayat kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 5/3).
Hal ini dikatakan mantan Ketua MPR ini terkait dengan ngototnya Partai Demokrat atau Presiden SBY mengajak PDI Perjuangan untuk bergabung dalam pemerintahan. Padahal, kata anggota Majelis Syura PKS ini, PDI Perjuangan merupakan partai pendukung, bahkan menjadi inisiator usul penggunaan hak angket untuk menyelidiki kasus mafia pajak.
"Kalau misalnya, PKS dan Golkar dikeluarkan, misalnya karena berbeda dalam dua hal, hak angket Century dan hak angket pajak, maka orang akan bertanya kok PDIP dimasukkan. Bukannya PDIP berbeda dalam banyak hal, karena memang dia dari awal memposisikan diri sebagai partai oposisi. Jadi publik akan bingung nanti, paradigma reshuffle itu apa. Yang beda dalam dua masalah saja ditendang. Tapi yang beda hampir semua masalah diajak masuk," katanya mempertanyakan. [yan]
No comments:
Post a Comment