Amien Desak Format Ulang Koalisi

NASIONAL - POLITIK
Sabtu, 05 Maret 2011 , 06:16:00


JAKARTA - Upaya reshuffle kabinet dan evaluasi koalisi semakin tegas disuarakan anggota koalisi di luar Demokrat. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyatakan bahwa etika koalisi yang diatur saat ini sudah salah arah akibat ulah anggota koalisi.

"Secara logika (memang koalisi) harus ditata ulang," kata Amien usai menghadiri rapat internal di ruang Fraksi PAN, Jumat (4/3).

Menurut Amien, pascadukungan hak angket yang dilakukan PKS dan Golkar, indikasi koalisi sudah pecah kongsi sudah semakin terlihat. Posisi koalisi saat ini diibaratkan berada di kutub utara dan selatan yang saling berseberangan. Amien menyatakan memaklumi sikap Demokrat yang gerah terhadap sikap dua partai itu.

"Karena, tangan salah satunya salaman dengan pemerintah, yang satunya menusuk pinggang pemerintah. Itu jelas sekali," sebut dia. Karena itulah, Amien menyarankan siapapun partai yang berbeda dengan pemerintah untuk memahami posisi dirinya saat ini. "Yang merasa sebaiknya tahu diri, jadilah oposisi yang bermartabat," ujarnya.

Amien menilai, momen ini merupakan ujian besar bagi SBY. Sebagai ketua koalisi, SBY harus berani mengambil resiko mengeluarkan partai pembangkang. "Kalau ada yang dikeluarkan pasti ada resikonya. Kalau (tetap) seperti ini semua hidup dalam kemunafikan," tandasnya.

Kubu PKS sendiri menegaskan posisinya yang tidak ingin terlibat dalam provokasi partai anggota koalisi lain. DPP PKS bersama Majelis Syuro pada Kamis (3/3) malam menggelar rapat khusus membahas koalisi di Lembang, Jawa Barat. "Kita membahas tiga dokumen koalisi, yakni piagam koalisi, agenda koalisi dan code of conduct," kata Mahfudz Siddiq, Wasekjen DPP PKS bidang media kepada wartawan.

Hasilnya, Majelis Syura bersama DPP menyimpulkan tidak ada sikap PKS yang bertabrakan dengan ketiga dokumen itu. Terkait angket mafia pajak, secara teknis prosedural hal itu juga bisa diperdebatkan. "Karena Setgab belum mencapai kesepakatan (terkait angket pajak)," kata Mahfudz.

Rapat di Lembang itu juga menyimpulkan sikap bahwa kebijakan koalisi merupakan hal yang penting diputuskan oleh Majelis Syuro. Komunikasi SBY dengan PKS sejak 2004 selalu dilakukan dengan Ketua Majelis Syura PKS. Maka, jika SBY akan memformat ulang koalisi, harus dilakukan melalui komunikasi langsung Presiden dengan Ketua Majelis Syura. "Jika hanya melalui kurir atau surat, adalah cara tidak etis dan tidak gentle," kata Mahfudz.

Rapat PKS bersama ketua Majelis Syuro itu juga menyepakati untuk menunggu keputusan politik yg akan diambil oleh presiden SBY, seperti yang dijanjikan saat pidato pada Selasa (1/3) lalu. "Sesuai agenda mukernas lalu di Jogja, PKS akan terus bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat, pada posisi apapun. Di dalam atau di luar pemerintahan," tandasnya.(bay)