Republika, 28/07/2008
ICW menduga ada potensi kerugian negara mencapai Rp 194 triliun pada sektor penerimaan negara dari minyak bumi dan gas.
JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memantau proses hak angket bahan bakar minyak (BBM) yang sedang berjalan di DPR. Menurut ICW, perguliran hak angket berpotensi untuk menguak praktik mafia perminyakan yang selama ini terjadi.
Berdasarkan laporannya ke KPK, ICW menduga ada potensi kerugian negara mencapai Rp 194 triliun pada sektor penerimaan negara dari minyak bumi dan gas. ''Karena itu, KPK perlu memantau proses-proses hukum dan politik seputar indikasi korupsi perminyakan ini, termasuk pelaksanaan hak angket,'' ujar Febri Diansyah, peneliti ICW kepada Republika, Ahad (27/7) malam.
Febri melanjutkan, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang tidak ingin praktik mafia perminyakan terungkap kepada publik. ''Nah, untuk menutupi ini bisa saja ada deal-deal atau kesepakatan yang menggunakan sarana suap dan korupsi ke DPR.''
Dia menambahkan, kendati KPK merupakan lembaga hukum, namun lembaga pimpinan Antasari Azhar itu bisa masuk ke dalam proses hak angket lantaran terkait kasus dugaan korupsi yang sedang ditanganinya. ''Maka dari itu yang tepat adalah pemantauan. Jangan sampai terjadi lagi korupsi atau suap ke DPR dalam proses mencari tahu indikasi korupsi di perminyakan,'' tegas Febri.
KPK sendiri kini sedang mengumpulkan informasi terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Kendati demikian, KPK tidak akan turut serta langsung dalam proses hak angket di DPR. ''Itu kan proses politik, kita tidak akan masuk ke sana,'' imbuh Juru Bicara KPK, Johan Budi.
Tetapi, Johan menegaskan, jika penyelidik atau pun penyidik menemukan bukti awal ada praktik korupsi dalam proses hak angket, maka KPK tak segan-segan menindaklanjuti temuan itu. ''Kalau sudah ada bukti korupsinya baru kita bertindak, tapi kalau tidak, kita percayakan hak angket pada DPR,'' kata Johan seraya menambahkan KPK menghormati permintaan ICW ihwal pemantauan hak angket.
Investigasi PKS
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan pembatasan waktu kerja panitia angket BBM. Ini menyikapi pesimisme masyarakat mengenai hasil kerja panitia angket BBM tersebut. PKS juga mendesak pimpinan DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera menggelar audit investigatif terhadap semua institusi yang berkaitan dengan sektor energi ini. Partai ini akan bersikukuh menggelar investigasi tata niaga minyak.
Menurut anggota panitia angket BBM dari FPKS, Mahfud Sidik, PKS telah menangkap sekurangnya dua pesimisme soal panitia angket ini. Pertama, panitia angket tidak akan menghasilkan rekomendasi signifikan karena sekedar menjadi ajang tawar menawar. Kedua, hak angket ini dipersepsikan sebagai panggung bagi partai politik semata. Kedua pesimisme itu, ujar Mahfud, dikaitkan dengan pemilu 2009 yang sudah di depan mata.
Karena itu, ujar Mahfud, fraksinya mendesak panitia angket membuat limit waktu yang jelas. ''Paling akhir, Desember 2008 harus selesai dengan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi,'' kata dia, pekan lalu.
Presiden PKS Tifatul Sembiring juga menyatakan partainya akan bersikukuh menggelar investigasi untuk sektor minyak ini. ''Berapa produksi kita, berapa ongkos produksinya, berapa kita impor, siapa yang main,'' sebut dia, Senin (21/7).
''Kenapa (harus investigasi-red)? Karena saya tahu,'' tegas Tifatul. Dia mengatakan, pernah mendapat tawaran komisi, ketika harga minyak masih 65 dolar AS per barel. ''Mau tidak Bapak ajukan ini, Bapak akan mendapat 30 dolar per barel komisinya, bagi-bagi tapi,'' ujar Tifatul menirukan tawaran tersebut.
Dengan pengalamannya itu, Tifatul menyatakan tak percaya bahwa harga minyak memang 140 dolar AS per barel. ''Sebetulnya harganya itu berapa? Jangan-jangan cuma 50 dolar per barel, yang lain itu komisi. Nah, siapa yang makan komisi ini?'' ujar dia. Tifatul tak habis pikir dengan fakta itu. ''Kenapa tega-teganya menyakiti rakyat, menderita seperti itu.'' ade/ann
Monday, July 28, 2008
Thursday, July 24, 2008
PKS Akan Jaring 100 Bakal Capres
Thursday, 24 July 2008
MAKASSAR (SINDO) – Mukernas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyepakati penjaringan 100 nama bakal calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden 2009.
Figur yang terjaring akan diumumkan secara resmi dalam Mukernas ke-3 yang akan digelar 28 Oktober mendatang dan bertepatan dengan 100 tahun Sumpah Pemuda. Nama capres terpilih nantinya akan ditentukan April 2009 setelah pemungutan suara pemilu legislatif.
Jika partai itu memperoleh suara 20% pemilu legislatif, capres terpilih secara otomatis akan dicalonkan dalam pilpres. Menurut Sekretaris Jenderal DPP PKS Anis Matta, penjaringan figur yang dianggap layak untuk menjadi pemimpin masa depan telah dilakukan meskipun baru dalam Mukernas ke-2 dijadikan keputusan.
Dari 100 nama yang terjaring akan dilakukan konvensi atau fit and proper test untuk mendapatkan tokoh yang paling tepat untuk diusulkan kepada rakyat Indonesia sebagai calon presiden. ”Partai telah membentuk tim khusus penjaringan yang dipimpin Mahfudz Siddiq (Ketua FPKS DPR).
Meskipun nantinya ada satu nama yang menempati peringkat tertinggi,bukan berarti akan langsung diusung PKS. Keputusan sepenuhnya ada dalam sidang Majelis Syura PKS,” ungkap Anis Matta pada acara penutupan Mukernas ke-2 di Hotel Clarion, Makassar,kemarin. Menurut Anis, fokus partainya saat ini bagaimana mencapai target perolehan 110 kursi DPR.
Jika itu tercapai, PKS akan lebih confidence mengusung sendiri capres. Ketua Tim Khusus Penjaringan Capres Mahfudz Siddiq mengatakan, penjaringan sebenarnya sudah berjalan sejak pelaksanaan Mukernas pertama di Bali. Figur-figur yang bakal dijaring berasal dari partai politik termasuk PKS, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat.
Tokoh yang terpilih selanjutnya akan ditawarkan kepada bangsa untuk menjabat kepemimpinan nasional. ”PKS akan melakukan komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, baik dari kalangan ekonomi, sosial, ataupun politik,”jelasnya. Kriteria utama capres yang akan diusung jika mencapai target 20% adalah berasal dari kalangan muda, visioner, progresif, dan cepat mengambil tindakan dalam berbagai permasalahan bangsa.
”Peluang bagi kalangan militer terbuka sama lebarnya dengan yang lain, asalkan mereka melepaskan atributnya. Kriteria figur yang dijaring nanti masih akan dibahas meskipun kriteria dasarnya telah ada,” ujarnya.
Ikrar Kemenangan Pemilu
Dalam penutupan Mukernas ke-2 kemarin, PKS menegaskan komitmennya untuk memenangkan Pemilu 2009. Seluruh Ketua DPW dari 33 provinsi se- Indonesia menyatakan tekad untuk bersama-sama menyukseskan agenda partai, yakni perolehan suara 20% di semua tingkatan parlemen.
Komitmen bersama ini ditandai dengan penyematan rompi pemenangan pemilu oleh Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin dan penyerahan bendera pemenangan pemilu oleh Sekjen DPP PKS Anis Matta kepada 33 ketua DPW PKS se-Indonesia. Anis Matta mengatakan, kemenangan pemilu harus diraih untuk mewujudkan pemimpin muda sekaligus menjadi regenerasi pemerintahan.
”Pemenangan pemilu adalah panggilan hati nurani untuk mengubah bangsa ini menuju masa depan lebih baik dan hal itu harus dimulai dari PKS,” ujarnya. PKS juga meluncurkan penggunaan kendaraan pelayanan masyarakat yang akan disebar di seluruh Indonesia. Sejumlah 467 kendaraan jenis minibus Suzuki APV diresmikan penggunaannya dengan pelepasan bendera pemenangan pemilu. (abriandi)
MAKASSAR (SINDO) – Mukernas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyepakati penjaringan 100 nama bakal calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden 2009.
Figur yang terjaring akan diumumkan secara resmi dalam Mukernas ke-3 yang akan digelar 28 Oktober mendatang dan bertepatan dengan 100 tahun Sumpah Pemuda. Nama capres terpilih nantinya akan ditentukan April 2009 setelah pemungutan suara pemilu legislatif.
Jika partai itu memperoleh suara 20% pemilu legislatif, capres terpilih secara otomatis akan dicalonkan dalam pilpres. Menurut Sekretaris Jenderal DPP PKS Anis Matta, penjaringan figur yang dianggap layak untuk menjadi pemimpin masa depan telah dilakukan meskipun baru dalam Mukernas ke-2 dijadikan keputusan.
Dari 100 nama yang terjaring akan dilakukan konvensi atau fit and proper test untuk mendapatkan tokoh yang paling tepat untuk diusulkan kepada rakyat Indonesia sebagai calon presiden. ”Partai telah membentuk tim khusus penjaringan yang dipimpin Mahfudz Siddiq (Ketua FPKS DPR).
Meskipun nantinya ada satu nama yang menempati peringkat tertinggi,bukan berarti akan langsung diusung PKS. Keputusan sepenuhnya ada dalam sidang Majelis Syura PKS,” ungkap Anis Matta pada acara penutupan Mukernas ke-2 di Hotel Clarion, Makassar,kemarin. Menurut Anis, fokus partainya saat ini bagaimana mencapai target perolehan 110 kursi DPR.
Jika itu tercapai, PKS akan lebih confidence mengusung sendiri capres. Ketua Tim Khusus Penjaringan Capres Mahfudz Siddiq mengatakan, penjaringan sebenarnya sudah berjalan sejak pelaksanaan Mukernas pertama di Bali. Figur-figur yang bakal dijaring berasal dari partai politik termasuk PKS, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat.
Tokoh yang terpilih selanjutnya akan ditawarkan kepada bangsa untuk menjabat kepemimpinan nasional. ”PKS akan melakukan komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, baik dari kalangan ekonomi, sosial, ataupun politik,”jelasnya. Kriteria utama capres yang akan diusung jika mencapai target 20% adalah berasal dari kalangan muda, visioner, progresif, dan cepat mengambil tindakan dalam berbagai permasalahan bangsa.
”Peluang bagi kalangan militer terbuka sama lebarnya dengan yang lain, asalkan mereka melepaskan atributnya. Kriteria figur yang dijaring nanti masih akan dibahas meskipun kriteria dasarnya telah ada,” ujarnya.
Ikrar Kemenangan Pemilu
Dalam penutupan Mukernas ke-2 kemarin, PKS menegaskan komitmennya untuk memenangkan Pemilu 2009. Seluruh Ketua DPW dari 33 provinsi se- Indonesia menyatakan tekad untuk bersama-sama menyukseskan agenda partai, yakni perolehan suara 20% di semua tingkatan parlemen.
Komitmen bersama ini ditandai dengan penyematan rompi pemenangan pemilu oleh Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin dan penyerahan bendera pemenangan pemilu oleh Sekjen DPP PKS Anis Matta kepada 33 ketua DPW PKS se-Indonesia. Anis Matta mengatakan, kemenangan pemilu harus diraih untuk mewujudkan pemimpin muda sekaligus menjadi regenerasi pemerintahan.
”Pemenangan pemilu adalah panggilan hati nurani untuk mengubah bangsa ini menuju masa depan lebih baik dan hal itu harus dimulai dari PKS,” ujarnya. PKS juga meluncurkan penggunaan kendaraan pelayanan masyarakat yang akan disebar di seluruh Indonesia. Sejumlah 467 kendaraan jenis minibus Suzuki APV diresmikan penggunaannya dengan pelepasan bendera pemenangan pemilu. (abriandi)
PKS Siap Menjaring 100 Calon Pemimpin Bangsa
PKS Siap Menjaring 100 Calon Pemimpin Bangsa
Rabu, 23 Juli 2008 | 14:52 WIB
TEMPO Interaktif, Makassar:Salah satu hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Makassar, yakni kesepakatan untuk melakukan penjaringan 100 calon pemimpin bangsa.
Sekjen PKS sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) Anis Matta mengatakan langkah pertama untuk mempersiapkan pemimpin muda dan pemimpin baru adalah dengan melakukan penjaringan sekitar 100 orang, yang akan menjadi calon pemimpin bangsa. Daftar calon 100 nama ini nantinya akan diumumkan 28 Oktober mendatang.
Ketua Tim Operasi TPPN PKS Mahfudz Siddiq menambahkan, penjaringan dan konsolidasi 100 pemimpin muda ini akan berasal dari berbagai unsur, seperti ormas, LSM, dan pihak PKS sendiri. ”Tetapi penjaringan dilakukan terutama pada golongan masyarakat sipil, politik dan ekonomi,” katanya dalam jumpa pers di Hotel Clarion Makassar, Rabu (23/7).
Sementara untuk kalangan militer sendiri, "Kita tetap terbuka bagi militer,” celetuk Anis, sembari menambahkan bahwa selama sesuai mekanisme, yakni melepas seragamnya sebelum mencalonkan diri.
Penjaringan ini terutama dikembangkan dari regenerasi pemimpin lokal jadi pemimpin nasional. Jadi penguatan penjaringan dilakukan di daerah-daerah.
Setelah 100 calon pemimpin bangsa ini terjaring, maka selanjutnya akan dilakukan fit and proper test terhadap yang lolos ini. Mereka yang terjaring tidak tertutup buat partai lain. Hasil inilah yang kemudian yang akan ditawarkan PKS.
”Kalau pemilu legislatif PKS mampu meraih target 20 persen suara, maka kita akan mencalonkan salah satu dari nama ini,” tambah Mahfudz.
PKS Jaring 100 Tokoh Muda
Laporan: Antara
Kamis, 24-07-2008 | 03:05:36
MAKASSAR, BPOST - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjaring 100 tokoh muda dari partai dan nonpartai untuk menemukan calon Presiden 2009-2014. Hal tersebut diungkapkan Ketua Operasi Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) PKS Mahfudz Siddiq.
Ia mengatakan penjaringan itu merupakan misi politik dan komitmen partai untuk mengusung calon pemimpin baru menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009. Isu tentang pemimpin muda, katanya, akan terus digelindingkan dalam skala nasional.
Mahfudz berharap penjaringan tokoh-tokoh muda, dari berbagai kalangan baik sipil atau militer, dapat memberi pencerahan bagi bangsa ke arah lebih baik. Sekitar 100 tokoh muda yang terjaring, katanya, akan menjalani tes kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk mengetahui kemampuan mereka. Hasil penjaringan itu akan diumumkan pada 28 Oktober 2008 atau bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda ke-80 Tahun.
Sementara Sekjen DPP PKS Anis Matta mengatakan bahwa pada masa mendatang popularitas calon bukan hal menentukan melainkan pada tim calon tersebut. "Tidak penting melihat siapa tokohnya tetapi lihat siapa timnya," tegasnya.
Pemimpin Muda, Temukan Ruh Kebangkitan Bangsa
Rabu, 23 Juli 2008 - 13:59 wib
Fahmi Firdaus - Okezone
MAKASSAR - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Mata menyatakan, partainya mendorong tampilnya pemimpin-pemimpin muda. Karenanya, dalam Mukernas kedua di Makassar, PKS membahas agenda tersebut.
"Regenerasi adalah sebuah keniscayaan sejarah karena itu selain konsolidasi partai untuk pemenangan pemilu 2009, kami juga secara sungguh memikirkan dan membahas agenda tersebut dalam Mukernas" ujar Anis Mata di sela-sela Mukernas PKS di Makassar Sulawesi Selatan, Rabu (23/7/2008).
Dalam jumpa pers yang juga didampingi oleh ketua operasi Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) Mahfudz Siddiq dan Ketua Bapilu Razikun, Anis Mata mengaku akan memulai agenda tersebut dengan membuat komposisi caleg.
"Implementasi dari sikap politik PKS, tercermin dari komposisi para calon angota legislatif baik dari DPR RI, DPRD I dan DPRD II, yang didominasi oleh tokoh muda," tegasnya.
Anis Mata menyebut Lebih dari 80 persen tokoh PKS adalah berusia muda bahkan yang palung muda berusaia 26 tahun. Kedatu demikian, Anis Mata mengingatkan bahwa isu tampilnya pemimpin muda itu tidak perlu dikotomi tua dan muda
"Karena tujuan kita adalah menemukan ruh baru kebangkitan bangsa dan ide-ide besar tentang masa depan serta road map Indonesia di masa yang akan datang," imbuhnya.
Di dalam Mukernas ini, masih kata Anis Mata, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menjaring seratus orang calon pemimpin nasional dengan cara fit and proper tes.
"Daftar dari 100 orang ini akan kami umumkan tanggal 28 oktober 2008 yang bertepatan dengan 80 tahun sumpah pemuda," pungkasnya. (ded)
Mukernas PKS Inginkan Pemimpin Muda
Laporan: Mursalim Djafar. tribuntimurcom@yahoo.com
Makassar, Tribun PKS - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara konsisten tetap mendorong seluruh ikhtiar agar tokoh muda tampil dapat sebagai pemimpin nasional pada seluruh lini. Masalah tersebut secara serius dan intens dibahas dalam Mukernas II PKS yang berlangsung di Makassar, 21-23 Juli.
"Regenerasi adalah sebuah keniscayaan sejarah, karena itu selain konsolidasi partai untuk memenangkan Pemilu 2009, kami secara sungguh-sungguh memikirkan dan membahas agenda tersebut dalam Mukernas," ujar Sekjen DPP sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) PKS Anis Matta dalam jumpa pers seusai penutupan Mukernas, Rabu (23/7).
Dalam jumpa pers tersebut Anis Matta didampingi oleh Ketua Tim Operasi TPPN PKS Mahfudz Siddiq, Ketua Bapilu DPP PKS Razikun, Ketua Bidang Kewanitaan Ledia Hanifa dan Ketua Tim Media TPPN Fahri Hamzah.
Selain keniscayaan sejarah, regenerasi, kata Anis Matta, saat ini telah menjadi trend global. Sejumlah negara saat ini dipimpin oleh tokoh muda. Ia menyebut Presiden Rusia Dmitry Medvedev, dan tentu saja yang sekarang tengah menjadi fenomena adalah tampilnya Barrack Obama sebagai calon presiden AS dari partai Demokrat.
Sebagai implementasi dari sikap politik PKS, kata Anis, tercermin dari komposisi para calon anggota legislatif PKS, baik untuk DPR RI maupun DPRD I dan II, yang didominasi oleh tokoh-tokoh muda. Lebih dari 80 persen caleg PKS berusia muda. Yang termuda tercatat berusia 26 tahun.
Pada sejumlah Pilkada, PKS juga mencalonkan tokoh muda. Yang paling fenomenal adalah pasangan Gubernur Wakil Gubernur Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf di Jawa Barat dan yang baru saja menenangkan Pilkada NTB pasangan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi dan Badrul Munir. Tuan Guru Bajang saat ini tercatat sebagai gubernur terpilih termuda, yakni baru berusia 36 tahun.
"Tahun 2009 harus menjadi mile stone bagi transisi kepemimpinan nasional. Ini juga sekaligus sebagai momentum 100 tahun Kebangkitan Bangsa dan 80 tahun Sumpah Pemuda," tegas Anis Matta.
Kendati begitu AnisMatta, mengingatkan bahwa isu tampilnya pemimpin muda, tidak perlu menimbulkan dikotomi tua-muda. "Karena tujuan kita adalah menemukan ruh baru kebangkitan bangsa dan ide-ide besar tentang Indonesia masa depan serta road map menuju kesana. Semua komponen bangsa harus bersatu untuk mewujudkan cita-cita luhur itu," tegasnya.
Menyingung dimana PKS akan meletakkan para generasi tua? Anis Matta mengatakan PKS mengharapkan para sesepuh dan senior bangsa untuk turut serta membimbing dan memberi jalan bagi lahirnya pemimpin baru.(*)
PKS Akan Jaring 100 Tokoh
Kamis, 24 Juli 2008 | 01:04 WIB
Makassar, Kompas - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan menjaring nama 100 tokoh nasional yang layak menjadi calon presiden dan wakil presiden periode 2009-2014. Hasil penjaringan akan diumumkan pada 28 Oktober 2008. Jika PKS memenangi Pemilu 2009, satu dari 100 tokoh itu dipastikan menjadi calon presiden dari partai itu.
Hal itu dinyatakan Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS Anis Matta dalam keterangan pers penutupan Musyawarah Kerja Nasional PKS 2008 di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/7). ”Langkah pertama menjaring 100 calon pemimpin nasional. Daftar 100 orang itu akan kami umumkan 28 Oktober 2008, bertepatan dengan peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda,” katanya.
Anis menyatakan, calon presiden dari PKS baru diumumkan April 2009. ”Kami melakukan program (penyaringan). Kami tak ingin menyebutkan sebagai konvensi, tetapi kira-kira fit and proper test kepada mereka yang kami nilai memenuhi syarat dan berpotensi untuk memimpin bangsa ini pada 2009 nanti,” katanya.
Penjaringan akan dilakukan Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS yang diketuai Mahfudz Siddiq. Machfudz menyatakan, nama tokoh yang masuk ”daftar 100” bisa berasal dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi massa.
”Daftar itu kami himpun dari unsur masyarakat sipil, masyarakat politik, termasuk politisi muda, dan masyarakat ekonomi. Isu besarnya adalah muda, progresif, visioner, dan berkemampuan mengeksekusi, bukan sekadar berwacana,” katanya.
Anis menuturkan, menanggapi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKS tak menghalangi tampilnya tokoh lama dan senior sebagai calon presiden-wakil presiden. Namun, PKS akan memberikan tempat kepada kaum muda.
Machfudz menyatakan, perwira militer atau orang muda berlatar belakang militer bisa masuk ”daftar 100” itu. ”Militer adalah alat negara. Kami akan berkomunikasi dengan mereka, mendiskusikan agenda besar mereka, sehingga apa yang disepakati 100 tokoh itu bisa bersinergi dengan pikiran pihak militer. Kami tidak mendikotomikan militer dengan sipil karena sekarang bukan zamannya lagi,” ungkapnya. (row)
Generasi Muda Demokrat minta Kalla dampingi SBY lagi
* Cetak
JAKARTA: Generasi Muda Demokrat meminta Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla kembali maju sebagai cawapres pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pemilihan Presiden 2009.
Permintaan itu disampaikan Ketua Umum Generasi Muda Demokrat Lucky P. Sastrawiria saat bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, kemarin.
Lucky dan petinggi GM Demokrat lainnya meminta Kalla membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) organisasi pemuda binaan Partai Demokrat tersebut pada 22 Agustus mendatang.
Namun, Lucky menegaskan bahwa Kalla sendiri tidak mengomentari permintaan tersebut. Menurut dia, Kalla tidak mau membicarakan hal itu dulu. Kalla baru akan bicara pencalonan dirinya tiga bulan sebelum pemilihan presiden digelar.
"Tetapi kami optimistis, beliau sebenarnya bersedia mendampingi SBY lagi," kata lucky.
Kendati demikian, Lucky menyebutkan pihaknya akan tetap menghormati posisi Wapres sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar yang kemungkinan juga akan mencalonkan Kalla sebagai presiden dari partai tersebut.
Dalam perkembangan lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah mempersiapkan Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) yang akan melaksanakan penjaringan 100 pemimpin nasional, terutama kaum muda.
Namun, TPPN PKS tidak akan memilih tokoh dari kalangan militer dalam penjaringan yang sedang berjalan secara nasional dan akan diumumkan 28 Oktober 2008.
Hal itu diungkapkan Ketua Operasi TPPN PKS, Mahfudz Siddiq seusai penutupan Musyawarah Kerja PKS II di Makassar, kemarin. (k28)
Oleh John Andhi Oktaveri
Bisnis Indonesia
Rabu, 23 Juli 2008 | 14:52 WIB
TEMPO Interaktif, Makassar:Salah satu hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Makassar, yakni kesepakatan untuk melakukan penjaringan 100 calon pemimpin bangsa.
Sekjen PKS sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) Anis Matta mengatakan langkah pertama untuk mempersiapkan pemimpin muda dan pemimpin baru adalah dengan melakukan penjaringan sekitar 100 orang, yang akan menjadi calon pemimpin bangsa. Daftar calon 100 nama ini nantinya akan diumumkan 28 Oktober mendatang.
Ketua Tim Operasi TPPN PKS Mahfudz Siddiq menambahkan, penjaringan dan konsolidasi 100 pemimpin muda ini akan berasal dari berbagai unsur, seperti ormas, LSM, dan pihak PKS sendiri. ”Tetapi penjaringan dilakukan terutama pada golongan masyarakat sipil, politik dan ekonomi,” katanya dalam jumpa pers di Hotel Clarion Makassar, Rabu (23/7).
Sementara untuk kalangan militer sendiri, "Kita tetap terbuka bagi militer,” celetuk Anis, sembari menambahkan bahwa selama sesuai mekanisme, yakni melepas seragamnya sebelum mencalonkan diri.
Penjaringan ini terutama dikembangkan dari regenerasi pemimpin lokal jadi pemimpin nasional. Jadi penguatan penjaringan dilakukan di daerah-daerah.
Setelah 100 calon pemimpin bangsa ini terjaring, maka selanjutnya akan dilakukan fit and proper test terhadap yang lolos ini. Mereka yang terjaring tidak tertutup buat partai lain. Hasil inilah yang kemudian yang akan ditawarkan PKS.
”Kalau pemilu legislatif PKS mampu meraih target 20 persen suara, maka kita akan mencalonkan salah satu dari nama ini,” tambah Mahfudz.
PKS Jaring 100 Tokoh Muda
Laporan: Antara
Kamis, 24-07-2008 | 03:05:36
MAKASSAR, BPOST - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjaring 100 tokoh muda dari partai dan nonpartai untuk menemukan calon Presiden 2009-2014. Hal tersebut diungkapkan Ketua Operasi Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) PKS Mahfudz Siddiq.
Ia mengatakan penjaringan itu merupakan misi politik dan komitmen partai untuk mengusung calon pemimpin baru menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009. Isu tentang pemimpin muda, katanya, akan terus digelindingkan dalam skala nasional.
Mahfudz berharap penjaringan tokoh-tokoh muda, dari berbagai kalangan baik sipil atau militer, dapat memberi pencerahan bagi bangsa ke arah lebih baik. Sekitar 100 tokoh muda yang terjaring, katanya, akan menjalani tes kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk mengetahui kemampuan mereka. Hasil penjaringan itu akan diumumkan pada 28 Oktober 2008 atau bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda ke-80 Tahun.
Sementara Sekjen DPP PKS Anis Matta mengatakan bahwa pada masa mendatang popularitas calon bukan hal menentukan melainkan pada tim calon tersebut. "Tidak penting melihat siapa tokohnya tetapi lihat siapa timnya," tegasnya.
Pemimpin Muda, Temukan Ruh Kebangkitan Bangsa
Rabu, 23 Juli 2008 - 13:59 wib
Fahmi Firdaus - Okezone
MAKASSAR - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Mata menyatakan, partainya mendorong tampilnya pemimpin-pemimpin muda. Karenanya, dalam Mukernas kedua di Makassar, PKS membahas agenda tersebut.
"Regenerasi adalah sebuah keniscayaan sejarah karena itu selain konsolidasi partai untuk pemenangan pemilu 2009, kami juga secara sungguh memikirkan dan membahas agenda tersebut dalam Mukernas" ujar Anis Mata di sela-sela Mukernas PKS di Makassar Sulawesi Selatan, Rabu (23/7/2008).
Dalam jumpa pers yang juga didampingi oleh ketua operasi Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) Mahfudz Siddiq dan Ketua Bapilu Razikun, Anis Mata mengaku akan memulai agenda tersebut dengan membuat komposisi caleg.
"Implementasi dari sikap politik PKS, tercermin dari komposisi para calon angota legislatif baik dari DPR RI, DPRD I dan DPRD II, yang didominasi oleh tokoh muda," tegasnya.
Anis Mata menyebut Lebih dari 80 persen tokoh PKS adalah berusia muda bahkan yang palung muda berusaia 26 tahun. Kedatu demikian, Anis Mata mengingatkan bahwa isu tampilnya pemimpin muda itu tidak perlu dikotomi tua dan muda
"Karena tujuan kita adalah menemukan ruh baru kebangkitan bangsa dan ide-ide besar tentang masa depan serta road map Indonesia di masa yang akan datang," imbuhnya.
Di dalam Mukernas ini, masih kata Anis Mata, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menjaring seratus orang calon pemimpin nasional dengan cara fit and proper tes.
"Daftar dari 100 orang ini akan kami umumkan tanggal 28 oktober 2008 yang bertepatan dengan 80 tahun sumpah pemuda," pungkasnya. (ded)
Mukernas PKS Inginkan Pemimpin Muda
Laporan: Mursalim Djafar. tribuntimurcom@yahoo.com
Makassar, Tribun PKS - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara konsisten tetap mendorong seluruh ikhtiar agar tokoh muda tampil dapat sebagai pemimpin nasional pada seluruh lini. Masalah tersebut secara serius dan intens dibahas dalam Mukernas II PKS yang berlangsung di Makassar, 21-23 Juli.
"Regenerasi adalah sebuah keniscayaan sejarah, karena itu selain konsolidasi partai untuk memenangkan Pemilu 2009, kami secara sungguh-sungguh memikirkan dan membahas agenda tersebut dalam Mukernas," ujar Sekjen DPP sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) PKS Anis Matta dalam jumpa pers seusai penutupan Mukernas, Rabu (23/7).
Dalam jumpa pers tersebut Anis Matta didampingi oleh Ketua Tim Operasi TPPN PKS Mahfudz Siddiq, Ketua Bapilu DPP PKS Razikun, Ketua Bidang Kewanitaan Ledia Hanifa dan Ketua Tim Media TPPN Fahri Hamzah.
Selain keniscayaan sejarah, regenerasi, kata Anis Matta, saat ini telah menjadi trend global. Sejumlah negara saat ini dipimpin oleh tokoh muda. Ia menyebut Presiden Rusia Dmitry Medvedev, dan tentu saja yang sekarang tengah menjadi fenomena adalah tampilnya Barrack Obama sebagai calon presiden AS dari partai Demokrat.
Sebagai implementasi dari sikap politik PKS, kata Anis, tercermin dari komposisi para calon anggota legislatif PKS, baik untuk DPR RI maupun DPRD I dan II, yang didominasi oleh tokoh-tokoh muda. Lebih dari 80 persen caleg PKS berusia muda. Yang termuda tercatat berusia 26 tahun.
Pada sejumlah Pilkada, PKS juga mencalonkan tokoh muda. Yang paling fenomenal adalah pasangan Gubernur Wakil Gubernur Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf di Jawa Barat dan yang baru saja menenangkan Pilkada NTB pasangan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi dan Badrul Munir. Tuan Guru Bajang saat ini tercatat sebagai gubernur terpilih termuda, yakni baru berusia 36 tahun.
"Tahun 2009 harus menjadi mile stone bagi transisi kepemimpinan nasional. Ini juga sekaligus sebagai momentum 100 tahun Kebangkitan Bangsa dan 80 tahun Sumpah Pemuda," tegas Anis Matta.
Kendati begitu AnisMatta, mengingatkan bahwa isu tampilnya pemimpin muda, tidak perlu menimbulkan dikotomi tua-muda. "Karena tujuan kita adalah menemukan ruh baru kebangkitan bangsa dan ide-ide besar tentang Indonesia masa depan serta road map menuju kesana. Semua komponen bangsa harus bersatu untuk mewujudkan cita-cita luhur itu," tegasnya.
Menyingung dimana PKS akan meletakkan para generasi tua? Anis Matta mengatakan PKS mengharapkan para sesepuh dan senior bangsa untuk turut serta membimbing dan memberi jalan bagi lahirnya pemimpin baru.(*)
PKS Akan Jaring 100 Tokoh
Kamis, 24 Juli 2008 | 01:04 WIB
Makassar, Kompas - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan menjaring nama 100 tokoh nasional yang layak menjadi calon presiden dan wakil presiden periode 2009-2014. Hasil penjaringan akan diumumkan pada 28 Oktober 2008. Jika PKS memenangi Pemilu 2009, satu dari 100 tokoh itu dipastikan menjadi calon presiden dari partai itu.
Hal itu dinyatakan Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS Anis Matta dalam keterangan pers penutupan Musyawarah Kerja Nasional PKS 2008 di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/7). ”Langkah pertama menjaring 100 calon pemimpin nasional. Daftar 100 orang itu akan kami umumkan 28 Oktober 2008, bertepatan dengan peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda,” katanya.
Anis menyatakan, calon presiden dari PKS baru diumumkan April 2009. ”Kami melakukan program (penyaringan). Kami tak ingin menyebutkan sebagai konvensi, tetapi kira-kira fit and proper test kepada mereka yang kami nilai memenuhi syarat dan berpotensi untuk memimpin bangsa ini pada 2009 nanti,” katanya.
Penjaringan akan dilakukan Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS yang diketuai Mahfudz Siddiq. Machfudz menyatakan, nama tokoh yang masuk ”daftar 100” bisa berasal dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi massa.
”Daftar itu kami himpun dari unsur masyarakat sipil, masyarakat politik, termasuk politisi muda, dan masyarakat ekonomi. Isu besarnya adalah muda, progresif, visioner, dan berkemampuan mengeksekusi, bukan sekadar berwacana,” katanya.
Anis menuturkan, menanggapi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKS tak menghalangi tampilnya tokoh lama dan senior sebagai calon presiden-wakil presiden. Namun, PKS akan memberikan tempat kepada kaum muda.
Machfudz menyatakan, perwira militer atau orang muda berlatar belakang militer bisa masuk ”daftar 100” itu. ”Militer adalah alat negara. Kami akan berkomunikasi dengan mereka, mendiskusikan agenda besar mereka, sehingga apa yang disepakati 100 tokoh itu bisa bersinergi dengan pikiran pihak militer. Kami tidak mendikotomikan militer dengan sipil karena sekarang bukan zamannya lagi,” ungkapnya. (row)
Generasi Muda Demokrat minta Kalla dampingi SBY lagi
* Cetak
JAKARTA: Generasi Muda Demokrat meminta Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla kembali maju sebagai cawapres pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pemilihan Presiden 2009.
Permintaan itu disampaikan Ketua Umum Generasi Muda Demokrat Lucky P. Sastrawiria saat bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, kemarin.
Lucky dan petinggi GM Demokrat lainnya meminta Kalla membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) organisasi pemuda binaan Partai Demokrat tersebut pada 22 Agustus mendatang.
Namun, Lucky menegaskan bahwa Kalla sendiri tidak mengomentari permintaan tersebut. Menurut dia, Kalla tidak mau membicarakan hal itu dulu. Kalla baru akan bicara pencalonan dirinya tiga bulan sebelum pemilihan presiden digelar.
"Tetapi kami optimistis, beliau sebenarnya bersedia mendampingi SBY lagi," kata lucky.
Kendati demikian, Lucky menyebutkan pihaknya akan tetap menghormati posisi Wapres sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar yang kemungkinan juga akan mencalonkan Kalla sebagai presiden dari partai tersebut.
Dalam perkembangan lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah mempersiapkan Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) yang akan melaksanakan penjaringan 100 pemimpin nasional, terutama kaum muda.
Namun, TPPN PKS tidak akan memilih tokoh dari kalangan militer dalam penjaringan yang sedang berjalan secara nasional dan akan diumumkan 28 Oktober 2008.
Hal itu diungkapkan Ketua Operasi TPPN PKS, Mahfudz Siddiq seusai penutupan Musyawarah Kerja PKS II di Makassar, kemarin. (k28)
Oleh John Andhi Oktaveri
Bisnis Indonesia
80 % Caleg PKS Usia 35-45 Tahun
Makassar, Tribun - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) fokus untuk memenangkan Pemilu 2009.
Setelah memenangkan pemilu barulah mereka akan membahas calon presiden.
Caleg dan figur pemimpin muda menjadi salah satu rekomendasi utama Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PKS yang ditutup Rabu (23/7) kemarin.
Sekjen DPP PKS, Anis Matta, menyatakan, sikap politik PKS yang mengusung tokoh muda tercermin dari komposisi para calon anggota legislatif PKS, baik untuk DPR RI maupun DPRD I dan II yang didominasi oleh tokoh-tokoh muda.
Lebih dari 80 persen caleg PKS berusia muda 27-50 tahun. Yang termuda tercatat berusia 26 tahun dengan rata-rata usia 35-45 tahun.
"Sekali lagi kami mengingatkan seluruh kader untuk memfokuskan diri memenangkan Pemilu 2009 dan tidak terlibat dalam masalah dukung mendukung capres atau cawapres," kata Anis yang juga Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) PKS dalam jumpa pers seusai penutupan mukernas.
Anis didampingi Ketua Tim Operasi TPPN PKS Mahfudz Siddiq, Ketua Bapilu DPP PKS Razikun, Ketua Bidang Kewanitaan Ledia Hanifa, dan Ketua Tim Media TPPN Fachri Hamzah.
Mukernas juga mengamanahkan agar tokoh muda terus didorong agar dapat tampil sebagai pemimpin nasional. Masalah tersebut secara serius dan intens dibahas dalam Mukernas II PKS yang berlangsung di Makassar, 21-23 Juli.
"Regenerasi adalah sebuah keniscayaan sejarah, karena itu selain konsolidasi partai untuk memenangkan Pemilu 2009, kami secara sungguh-sungguh memikirkan dan membahas agenda tersebut dalam Mukernas," ujar Anis lagi.
Anis melanjutkan, saat ini tokoh muda sudah menjadi pemimpin dunia. Ia mencontohkan kiprah Presiden Rusia Dmitry Medvedev, dan tentu saja yang sekarang tengah menjadi fenomena adalah tampilnya Barrack Obama sebagai calon presiden AS dari Partai Demokrat.
Ia berharap isu pemimpin muda ini tidak perlu menimbulkan dikotomi tua-muda.
"Karena tujuan kita adalah menemukan roh baru kebangkitan bangsa dan ide-ide besar tentang Indonesia masa depan serta road map menuju kesana. Semua komponen bangsa harus bersatu untuk mewujudkan cita-cita luhur itu," tegasnya.
Tokoh tua, lanjutnya, akan ditempatkan sebagai pembimbing dan memberi jalan bagi lahirnya pemimpin baru.
Pada sejumlah Pilkada, PKS juga mencalonkan tokoh muda seperti pasangan Gubernur Wakil Gubernur Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf di Jawa Barat dan pemenang Pilkada NTB pasangan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi dan Badrul Munir.
Tuan Guru Bajang saat ini tercatat sebagai gubernur terpilih termuda, yakni baru berusia 36 tahun.
"Tahun 2009 harus menjadi mile stone bagi transisi kepemimpinan nasional. Ini juga sekaligus sebagai momentum 100 tahun Kebangkitan Bangsa dan 80 tahun Sumpah Pemuda," tegas Anis Matta.
Capres-Cawapres
PKS baru akan menentukan capres/cawapres setelah hasil pemilu 2009 diketahui.
"Garis politik PKS sangat jelas, PKS baru akan menentukan siapa yang akan diusung sebagai capres/cawapres setelah diketahui hasil pemilu 2009," kata Anis.
Sebelumnya dalam pengarahan umum kepada peserta Mukernas, Hilmi Aminuddin mengatakan masih terlalu dini membicarakan siapa yang akan menjadi capres/cawapres PKS.
Membicarakan masalah tersebut saat ini seperti orang membaca peta buta. Lagi pula masalah tersebut menjadi domain dan kewenangan dari Majelis Syuro yang menjadi pemegang otoritas tertinggi partai.
Tribun Timur, Selalu yang Pertama
Setelah memenangkan pemilu barulah mereka akan membahas calon presiden.
Caleg dan figur pemimpin muda menjadi salah satu rekomendasi utama Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PKS yang ditutup Rabu (23/7) kemarin.
Sekjen DPP PKS, Anis Matta, menyatakan, sikap politik PKS yang mengusung tokoh muda tercermin dari komposisi para calon anggota legislatif PKS, baik untuk DPR RI maupun DPRD I dan II yang didominasi oleh tokoh-tokoh muda.
Lebih dari 80 persen caleg PKS berusia muda 27-50 tahun. Yang termuda tercatat berusia 26 tahun dengan rata-rata usia 35-45 tahun.
"Sekali lagi kami mengingatkan seluruh kader untuk memfokuskan diri memenangkan Pemilu 2009 dan tidak terlibat dalam masalah dukung mendukung capres atau cawapres," kata Anis yang juga Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) PKS dalam jumpa pers seusai penutupan mukernas.
Anis didampingi Ketua Tim Operasi TPPN PKS Mahfudz Siddiq, Ketua Bapilu DPP PKS Razikun, Ketua Bidang Kewanitaan Ledia Hanifa, dan Ketua Tim Media TPPN Fachri Hamzah.
Mukernas juga mengamanahkan agar tokoh muda terus didorong agar dapat tampil sebagai pemimpin nasional. Masalah tersebut secara serius dan intens dibahas dalam Mukernas II PKS yang berlangsung di Makassar, 21-23 Juli.
"Regenerasi adalah sebuah keniscayaan sejarah, karena itu selain konsolidasi partai untuk memenangkan Pemilu 2009, kami secara sungguh-sungguh memikirkan dan membahas agenda tersebut dalam Mukernas," ujar Anis lagi.
Anis melanjutkan, saat ini tokoh muda sudah menjadi pemimpin dunia. Ia mencontohkan kiprah Presiden Rusia Dmitry Medvedev, dan tentu saja yang sekarang tengah menjadi fenomena adalah tampilnya Barrack Obama sebagai calon presiden AS dari Partai Demokrat.
Ia berharap isu pemimpin muda ini tidak perlu menimbulkan dikotomi tua-muda.
"Karena tujuan kita adalah menemukan roh baru kebangkitan bangsa dan ide-ide besar tentang Indonesia masa depan serta road map menuju kesana. Semua komponen bangsa harus bersatu untuk mewujudkan cita-cita luhur itu," tegasnya.
Tokoh tua, lanjutnya, akan ditempatkan sebagai pembimbing dan memberi jalan bagi lahirnya pemimpin baru.
Pada sejumlah Pilkada, PKS juga mencalonkan tokoh muda seperti pasangan Gubernur Wakil Gubernur Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf di Jawa Barat dan pemenang Pilkada NTB pasangan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi dan Badrul Munir.
Tuan Guru Bajang saat ini tercatat sebagai gubernur terpilih termuda, yakni baru berusia 36 tahun.
"Tahun 2009 harus menjadi mile stone bagi transisi kepemimpinan nasional. Ini juga sekaligus sebagai momentum 100 tahun Kebangkitan Bangsa dan 80 tahun Sumpah Pemuda," tegas Anis Matta.
Capres-Cawapres
PKS baru akan menentukan capres/cawapres setelah hasil pemilu 2009 diketahui.
"Garis politik PKS sangat jelas, PKS baru akan menentukan siapa yang akan diusung sebagai capres/cawapres setelah diketahui hasil pemilu 2009," kata Anis.
Sebelumnya dalam pengarahan umum kepada peserta Mukernas, Hilmi Aminuddin mengatakan masih terlalu dini membicarakan siapa yang akan menjadi capres/cawapres PKS.
Membicarakan masalah tersebut saat ini seperti orang membaca peta buta. Lagi pula masalah tersebut menjadi domain dan kewenangan dari Majelis Syuro yang menjadi pemegang otoritas tertinggi partai.
Tribun Timur, Selalu yang Pertama
PKS Akan Jaring 100 Tokoh
Kompas, Kamis, 24 Juli 2008 | 01:04 WIB
Makassar, Kompas - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan menjaring nama 100 tokoh nasional yang layak menjadi calon presiden dan wakil presiden periode 2009-2014. Hasil penjaringan akan diumumkan pada 28 Oktober 2008. Jika PKS memenangi Pemilu 2009, satu dari 100 tokoh itu dipastikan menjadi calon presiden dari partai itu.
Hal itu dinyatakan Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS Anis Matta dalam keterangan pers penutupan Musyawarah Kerja Nasional PKS 2008 di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/7). ”Langkah pertama menjaring 100 calon pemimpin nasional. Daftar 100 orang itu akan kami umumkan 28 Oktober 2008, bertepatan dengan peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda,” katanya.
Anis menyatakan, calon presiden dari PKS baru diumumkan April 2009. ”Kami melakukan program (penyaringan). Kami tak ingin menyebutkan sebagai konvensi, tetapi kira-kira fit and proper test kepada mereka yang kami nilai memenuhi syarat dan berpotensi untuk memimpin bangsa ini pada 2009 nanti,” katanya.
Penjaringan akan dilakukan Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS yang diketuai Mahfudz Siddiq. Machfudz menyatakan, nama tokoh yang masuk ”daftar 100” bisa berasal dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi massa.
”Daftar itu kami himpun dari unsur masyarakat sipil, masyarakat politik, termasuk politisi muda, dan masyarakat ekonomi. Isu besarnya adalah muda, progresif, visioner, dan berkemampuan mengeksekusi, bukan sekadar berwacana,” katanya.
Anis menuturkan, menanggapi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKS tak menghalangi tampilnya tokoh lama dan senior sebagai calon presiden-wakil presiden. Namun, PKS akan memberikan tempat kepada kaum muda.
Machfudz menyatakan, perwira militer atau orang muda berlatar belakang militer bisa masuk ”daftar 100” itu. ”Militer adalah alat negara. Kami akan berkomunikasi dengan mereka, mendiskusikan agenda besar mereka, sehingga apa yang disepakati 100 tokoh itu bisa bersinergi dengan pikiran pihak militer. Kami tidak mendikotomikan militer dengan sipil karena sekarang bukan zamannya lagi,” ungkapnya. (row)
Makassar, Kompas - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan menjaring nama 100 tokoh nasional yang layak menjadi calon presiden dan wakil presiden periode 2009-2014. Hasil penjaringan akan diumumkan pada 28 Oktober 2008. Jika PKS memenangi Pemilu 2009, satu dari 100 tokoh itu dipastikan menjadi calon presiden dari partai itu.
Hal itu dinyatakan Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS Anis Matta dalam keterangan pers penutupan Musyawarah Kerja Nasional PKS 2008 di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/7). ”Langkah pertama menjaring 100 calon pemimpin nasional. Daftar 100 orang itu akan kami umumkan 28 Oktober 2008, bertepatan dengan peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda,” katanya.
Anis menyatakan, calon presiden dari PKS baru diumumkan April 2009. ”Kami melakukan program (penyaringan). Kami tak ingin menyebutkan sebagai konvensi, tetapi kira-kira fit and proper test kepada mereka yang kami nilai memenuhi syarat dan berpotensi untuk memimpin bangsa ini pada 2009 nanti,” katanya.
Penjaringan akan dilakukan Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS yang diketuai Mahfudz Siddiq. Machfudz menyatakan, nama tokoh yang masuk ”daftar 100” bisa berasal dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi massa.
”Daftar itu kami himpun dari unsur masyarakat sipil, masyarakat politik, termasuk politisi muda, dan masyarakat ekonomi. Isu besarnya adalah muda, progresif, visioner, dan berkemampuan mengeksekusi, bukan sekadar berwacana,” katanya.
Anis menuturkan, menanggapi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKS tak menghalangi tampilnya tokoh lama dan senior sebagai calon presiden-wakil presiden. Namun, PKS akan memberikan tempat kepada kaum muda.
Machfudz menyatakan, perwira militer atau orang muda berlatar belakang militer bisa masuk ”daftar 100” itu. ”Militer adalah alat negara. Kami akan berkomunikasi dengan mereka, mendiskusikan agenda besar mereka, sehingga apa yang disepakati 100 tokoh itu bisa bersinergi dengan pikiran pihak militer. Kami tidak mendikotomikan militer dengan sipil karena sekarang bukan zamannya lagi,” ungkapnya. (row)
Tuesday, July 22, 2008
Partai Keadilan Sejahtera Incar 20 Persen Kursi DPR
Kompas, Selasa, 22 Juli 2008 | 00:38 WIB
Makassar, Kompas - Dalam Pemilihan Umum 2009, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengincar 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah calon anggota legislatif perempuan yang terpilih juga ditargetkan naik 500 persen dari hasil Pemilu 2004.
Ketua Bidang Perencanaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Machfud Siddik menyatakan, dalam Pemilu 2009 partainya menargetkan perolehan 20 persen kursi di DPR.
Machfud menyatakan hal tersebut di Makassar, Senin (21/7), dalam pembukaan Ikrar Bai’at Amal (kontrak politik) calon anggota legislatif (DPR) dari PKS dalam Musyawarah Kerja Nasional PKS.
”Untuk Pemilu 2009, PKS sudah menyiapkan 586 calon anggota legislatif DPR RI. Target kami, untuk Pemilu 2009 kami mendapatkan 20 persen kursi DPR RI. Itu setara 128 kursi,” kata Machfud.
Jumlah caleg PKS pada Pemilu 2009 itu naik dibandingkan dengan jumlah caleg PKS pada Pemilu 2004, yang hanya mencapai 446 orang. Jumlah caleg perempuan naik dari 180 orang menjadi 257 orang, tetapi persentase caleg perempuan turun dari 40 persen menjadi 36 persen.
Ketua DPP Bidang Kewanitaan PKS Ledia Hanifa menyatakan pihaknya menargetkan caleg perempuan terpilih dari PKS naik 500 persen dibandingkan dengan hasil Pemilu 2004.
”Pada Pemilu 2004, caleg perempuan yang jadi hanya tiga orang, dan sekarang ditargetkan naik menjadi 15 orang,” katanya.
Calon presiden PKB
Sementara itu, setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mau terburu-buru dalam menetapkan calon presiden.
”Penentuan calon yang akan diusung untuk Pemilu 2009 baru akan dilakukan setelah pemilu anggota legislatif,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal Lukman Edy dalam syukuran di ruang wartawan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin. Sempat hadir menerima potongan tumpeng adalah Ketua DPR Agung Laksono yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
”Prosesnya (penetapan calon presiden) setelah kami tahu perolehan suara kami,” ujar Muhaimin.
Menurut dia, keputusan mengenai calon presiden diserahkan pada rapat PKB selepas pemilu legislatif. Dia mengelak adanya pandangan bahwa PKB pimpinan Muhaimin-Lukman membahas ulang pengajuan Abdurrahman Wahid yang berada di kubu yang berseberangan dengan mereka.
”Tidak ada istilah membahas ulang pencalonan Wahid karena memang PKB belum membahas soal calon presiden untuk Pemilu 2009,” katanya. Fokus PKB saat ini adalah pemenangan Pemilu (legislatif) 2009. Pada 22 Juli 2008, PKB pimpinan duet Muhaimin-Lukman akan menggelar musyawarah pimpinan nasional di Jakarta. (row/dik)
Makassar, Kompas - Dalam Pemilihan Umum 2009, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengincar 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah calon anggota legislatif perempuan yang terpilih juga ditargetkan naik 500 persen dari hasil Pemilu 2004.
Ketua Bidang Perencanaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Machfud Siddik menyatakan, dalam Pemilu 2009 partainya menargetkan perolehan 20 persen kursi di DPR.
Machfud menyatakan hal tersebut di Makassar, Senin (21/7), dalam pembukaan Ikrar Bai’at Amal (kontrak politik) calon anggota legislatif (DPR) dari PKS dalam Musyawarah Kerja Nasional PKS.
”Untuk Pemilu 2009, PKS sudah menyiapkan 586 calon anggota legislatif DPR RI. Target kami, untuk Pemilu 2009 kami mendapatkan 20 persen kursi DPR RI. Itu setara 128 kursi,” kata Machfud.
Jumlah caleg PKS pada Pemilu 2009 itu naik dibandingkan dengan jumlah caleg PKS pada Pemilu 2004, yang hanya mencapai 446 orang. Jumlah caleg perempuan naik dari 180 orang menjadi 257 orang, tetapi persentase caleg perempuan turun dari 40 persen menjadi 36 persen.
Ketua DPP Bidang Kewanitaan PKS Ledia Hanifa menyatakan pihaknya menargetkan caleg perempuan terpilih dari PKS naik 500 persen dibandingkan dengan hasil Pemilu 2004.
”Pada Pemilu 2004, caleg perempuan yang jadi hanya tiga orang, dan sekarang ditargetkan naik menjadi 15 orang,” katanya.
Calon presiden PKB
Sementara itu, setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mau terburu-buru dalam menetapkan calon presiden.
”Penentuan calon yang akan diusung untuk Pemilu 2009 baru akan dilakukan setelah pemilu anggota legislatif,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal Lukman Edy dalam syukuran di ruang wartawan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin. Sempat hadir menerima potongan tumpeng adalah Ketua DPR Agung Laksono yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
”Prosesnya (penetapan calon presiden) setelah kami tahu perolehan suara kami,” ujar Muhaimin.
Menurut dia, keputusan mengenai calon presiden diserahkan pada rapat PKB selepas pemilu legislatif. Dia mengelak adanya pandangan bahwa PKB pimpinan Muhaimin-Lukman membahas ulang pengajuan Abdurrahman Wahid yang berada di kubu yang berseberangan dengan mereka.
”Tidak ada istilah membahas ulang pencalonan Wahid karena memang PKB belum membahas soal calon presiden untuk Pemilu 2009,” katanya. Fokus PKB saat ini adalah pemenangan Pemilu (legislatif) 2009. Pada 22 Juli 2008, PKB pimpinan duet Muhaimin-Lukman akan menggelar musyawarah pimpinan nasional di Jakarta. (row/dik)
Tak Akan Pilih Pemimpin Peragu
Suara Merdeka, 22 Juli 2008
MAKASSAR- Par-tai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan memilih pemimpin yang peragu. Sebab, pemimpin peragu tidak pernah fokus dalam membangun bangsa yang sejahtera dan bermartabat.
”Kita sudah berikan kesempatan kepada mereka. Kita memerlukan pemimpin baru dan Indonesia baru,” kata Presiden PKS Tifatul Sembiring saat memimpin ikrar calon anggota dewan di sela-sela Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Hotel Clarion Makassar, Senin (21/7).
Menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin dengan moral dan kepribadian yang kuat. Pemimpin yang ragu dalam mengambil keputusan tidak akan lagi dicalonkan PKS.
”Pemimpin yang peragu hanya akan mengorbankan masyarakat. Contohnya seperti terjadi dalam pilkada Maluku Utara yang berakhir dengan konflik horizontal. Padahal, gubernur terpilih seharusnya tinggal dilantik tanpa harus mengulur-ulur waktu,” tambahnya.
PKS menyatakan prihatin dengan kondisi bangsa sekarang, karena didera masalah kemiskinan dan pengangguran, sementara pemimpin yang dipilih oleh rakyat tidak menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Mereka tidak memenuhi janji-janjinya.
Untuk itu, partainya akan memegang teguh berpolitik dengan hati, jiwa yang tulus dan keikhlasan.”Kami ingin mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat,” kata Tifatul saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS.
Tidak Peragu
Tifatul menegaskan, PKS hanya akan berkoalisi sampai dengan 2009. Namun setelah itu, posisi PKS adalah zero option. ”Siapa pun pemimpinnya, asalkan tidak peragu, akan kita pilih. Anda bisa menilai sendiri siapa yang dianggap peragu itu,” ujarnya.
PKS menginginkan pemimpin berusia di bawah 50 tahun. Namun demikian, siapa yang akan dicalonkan masih menunggu hasil dari Majelis Syurs. ”Siapa orang itu, akan kami umumkan pada waktunya.”
Saat ditanya mana yang lebih berpeluang antara dirinya dengan mantan presiden PKS Hidayat Nur Wahid, dia mengingatkan, sekitar 65% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. ”Selama ini, belum ada presiden yang bermarga,” katanya sambil tersenyum.
Dikatakan, Hidayat berpeluang untuk dicalonkan Majelis Syura. Sebab, sejumlah survei menyebutkan politikus asal Klaten itu layak dicalonkan. Jika akhirnya Hidayat dicalonkan, PKS tidak ragu untuk menariknya dari posisi ketua MPR RI. ”Kita setuju jika beliau mundur. Sebab, negara ini tidak akan beres jika semua orang rangkap jabatan. Harus ada totalitas dan loyalitas dalam menjalankan tugas. Yang jelas, soal nama akan kami serahkan ke Majelis Syura yang terdiri dari 99 orang anggota,” tandasnya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan, lebih dari 70% calon anggota legislatif PKS untuk Pemilu 2009 didominasi wajah-wajah muda usia. Komposisi caleg PKS untuk DPR RI 2009-2014 terdiri dari 64% laki-laki dan 36% perempuan. ”Usia 20-30 tahun sebanyak 10% , 30-50 tahun sebanyak 80% dan dan di atas 50 tahun sebanyak 10%,” katanya.
Terpisah, politikus Partai Bulan Bintang Ali Mochtar Ngabalin mengaku capres berlatarbelakang militer berpeluang menang dalam Pilpres 2009. Alasannya, kepemimpinan sipil seringkali hanya memprioritaskan diri dan kelompoknya. ”Dengan catatan, purnawirawan militer itu bukan orang yang peragu. Setidaknya, kita membutuhkan dua atau tiga kali pemilu sebelum pemimpin sipil siap. Yang jelas, purnawirawaan yang nanti terpilih harus memiliki jiwa civil society,” ujarnya.(H28-49)
MAKASSAR- Par-tai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan memilih pemimpin yang peragu. Sebab, pemimpin peragu tidak pernah fokus dalam membangun bangsa yang sejahtera dan bermartabat.
”Kita sudah berikan kesempatan kepada mereka. Kita memerlukan pemimpin baru dan Indonesia baru,” kata Presiden PKS Tifatul Sembiring saat memimpin ikrar calon anggota dewan di sela-sela Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Hotel Clarion Makassar, Senin (21/7).
Menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin dengan moral dan kepribadian yang kuat. Pemimpin yang ragu dalam mengambil keputusan tidak akan lagi dicalonkan PKS.
”Pemimpin yang peragu hanya akan mengorbankan masyarakat. Contohnya seperti terjadi dalam pilkada Maluku Utara yang berakhir dengan konflik horizontal. Padahal, gubernur terpilih seharusnya tinggal dilantik tanpa harus mengulur-ulur waktu,” tambahnya.
PKS menyatakan prihatin dengan kondisi bangsa sekarang, karena didera masalah kemiskinan dan pengangguran, sementara pemimpin yang dipilih oleh rakyat tidak menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Mereka tidak memenuhi janji-janjinya.
Untuk itu, partainya akan memegang teguh berpolitik dengan hati, jiwa yang tulus dan keikhlasan.”Kami ingin mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat,” kata Tifatul saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS.
Tidak Peragu
Tifatul menegaskan, PKS hanya akan berkoalisi sampai dengan 2009. Namun setelah itu, posisi PKS adalah zero option. ”Siapa pun pemimpinnya, asalkan tidak peragu, akan kita pilih. Anda bisa menilai sendiri siapa yang dianggap peragu itu,” ujarnya.
PKS menginginkan pemimpin berusia di bawah 50 tahun. Namun demikian, siapa yang akan dicalonkan masih menunggu hasil dari Majelis Syurs. ”Siapa orang itu, akan kami umumkan pada waktunya.”
Saat ditanya mana yang lebih berpeluang antara dirinya dengan mantan presiden PKS Hidayat Nur Wahid, dia mengingatkan, sekitar 65% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. ”Selama ini, belum ada presiden yang bermarga,” katanya sambil tersenyum.
Dikatakan, Hidayat berpeluang untuk dicalonkan Majelis Syura. Sebab, sejumlah survei menyebutkan politikus asal Klaten itu layak dicalonkan. Jika akhirnya Hidayat dicalonkan, PKS tidak ragu untuk menariknya dari posisi ketua MPR RI. ”Kita setuju jika beliau mundur. Sebab, negara ini tidak akan beres jika semua orang rangkap jabatan. Harus ada totalitas dan loyalitas dalam menjalankan tugas. Yang jelas, soal nama akan kami serahkan ke Majelis Syura yang terdiri dari 99 orang anggota,” tandasnya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan, lebih dari 70% calon anggota legislatif PKS untuk Pemilu 2009 didominasi wajah-wajah muda usia. Komposisi caleg PKS untuk DPR RI 2009-2014 terdiri dari 64% laki-laki dan 36% perempuan. ”Usia 20-30 tahun sebanyak 10% , 30-50 tahun sebanyak 80% dan dan di atas 50 tahun sebanyak 10%,” katanya.
Terpisah, politikus Partai Bulan Bintang Ali Mochtar Ngabalin mengaku capres berlatarbelakang militer berpeluang menang dalam Pilpres 2009. Alasannya, kepemimpinan sipil seringkali hanya memprioritaskan diri dan kelompoknya. ”Dengan catatan, purnawirawan militer itu bukan orang yang peragu. Setidaknya, kita membutuhkan dua atau tiga kali pemilu sebelum pemimpin sipil siap. Yang jelas, purnawirawaan yang nanti terpilih harus memiliki jiwa civil society,” ujarnya.(H28-49)
Menteri Jadi Capres Bisa Jadi Musuh Dalam Selimut Semua fraksi DPR sepakat menteri mundur bila menjadi capres.
Republika, 2008-07-19 10:47:00
JAKARTA -- Para menteri yang ingin menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) seharusnya mundur sembilan bulan sebelum pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres). Sebab bila tidak mundur, maka menteri akan bisa menjadi musuh dalam selimut bagi presiden yang saat itu masih menjalankan tugasnya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Mahfudz Siddiq, mengatakan bahwa pihaknya sepakat menteri harus mundur sembilan bulan sebelum pemilihan. Ini agar menteri yang ingin maju dalam capres maupun cawapres, secara kalkulasi politik membutuhkan konsentrasi yang panjang. ''Itu tidak akan mungkin dilakukan dengan rangkap jabatan di kabinet,'' jelas Mahfudz, disela-sela Sidang Paripurna penutupan masa sidang IV DPR, Jumat (18/7).
Dari sisi etika politik juga sebaiknya menteri mundur. Hal itu karena menteri adalah pembantu presiden. Menjadi aneh kalau pembantu presiden ikut berkompetisi capres/cawapres. Ini bisa menjadi musuh dalam selimut. ''Kita tidak usah berdebat soal aturan-aturan seperti apa yang kita tuangkan, tapi kalau memang dalam UU Pilpres ini usulan itu berhasil (memasukkannya), maka kita bicara etika politik,'' jelas Mahfudz.
Waktu pengunduran diri sembilan bulan tersebut adalah hal yang logis. Diharapkan proses penyusunan APBN 2009 tidak terganggu, karena menteri yang bersangkutan tidak terlibat pembahasan secara aktif. ''Ini bisa membantu presiden untuk mencari penggantinya,'' tandasnya.
Meski sepakat menteri mundur sembilan bulan sebelum pilpres dilaksanakan, namun Mahfudz tidak setuju kalau pejabat negara seperti anggota DPR atau pejabat negara lain yang ingin menjadi capres/cawapres, harus mundur dalam jangka waktu sejauh itu. ''Mungkin bisa dibuat pengecualian kapan waktu pendaftaran pencalonannya,'' ungkapnya.
Anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Agus Hermanto, mengatakan bahwa kalau presiden mencalonkan lagi dan menteri yang diangkatnya mendadak ikut pula mencalonkan, maka tugas-tugas kenegaraan yang diembannya akan terganggu. ''Nah jelas sekali kalau menteri maju tanpa berhenti dulu, tentunya akan menimbulkan disharmonisasi,'' kata Agus.
Usulan mundurnya adalah sembilan bulan sebelum pilpres, menurut Agus Hermanto, hal ini berkait dengan persoalan APBN yang disusun pemerintah. Sebab, bila memasuki APBN baru maka diharapkan presiden sudah punya menteri yang baru. ''Jadi yang paling pas maka anggaran baru harus menteri baru. Bukan anggaran disusun menteri lama lalu dilakukan menteri baru,'' ungkapnya.
Selain itu, soal mundur sembilan bulan pilpres itu juga harus berlaku pada semua pejabat negara. ''Kalau salah satu boleh, yang lain tidak boleh, ini tentu tidak jadi mencerminkan nilai keadilan. Apalagi pejabat negara itu juga menggunakan anggaran negara. Maka pertanggungjawabannya harus jelas.''
Semua sepakat mundur
Ketua Pansus RUU Pilpres, Ferry Mursyidan, mengatakan, pada prinsipnya sudah ada kesepakatan bahwa menteri dan pimpinan lembaga negara harus mundur. Persoalannya yang muncul hanya sebatas kapan waktu pengunduran dirinya.
Riwayat pembahasan harus mundurnya menteri dan pimpinan lembaga negara, kata Ferry, diawali dari mundurnya menteri. Dalam rapat tim perumus tersebut disepakati menteri harus mundur sembilan bulan sebelum pencoblosan.
''Semua fraksi pun menyepakatinya. Lalu berkembang bagaimana dengan lembaga negara lain, seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pimpinan DPR/MPR? Apa mereka juga harus mundur sembilan bulan sebelumnya?'' jelas Ferry.
Dengan perkembangan ini, lanjut dia, akhirnya persoalan batas waktu pengunduran diri belum tercapai kesepakatan. Pilihannya ada yang mengusulkan sembilan bulan sebelumnya, pada saat pendaftaran calon, atau setelah penetapan hasil pemilu legislatif. dwo
JAKARTA -- Para menteri yang ingin menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) seharusnya mundur sembilan bulan sebelum pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres). Sebab bila tidak mundur, maka menteri akan bisa menjadi musuh dalam selimut bagi presiden yang saat itu masih menjalankan tugasnya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Mahfudz Siddiq, mengatakan bahwa pihaknya sepakat menteri harus mundur sembilan bulan sebelum pemilihan. Ini agar menteri yang ingin maju dalam capres maupun cawapres, secara kalkulasi politik membutuhkan konsentrasi yang panjang. ''Itu tidak akan mungkin dilakukan dengan rangkap jabatan di kabinet,'' jelas Mahfudz, disela-sela Sidang Paripurna penutupan masa sidang IV DPR, Jumat (18/7).
Dari sisi etika politik juga sebaiknya menteri mundur. Hal itu karena menteri adalah pembantu presiden. Menjadi aneh kalau pembantu presiden ikut berkompetisi capres/cawapres. Ini bisa menjadi musuh dalam selimut. ''Kita tidak usah berdebat soal aturan-aturan seperti apa yang kita tuangkan, tapi kalau memang dalam UU Pilpres ini usulan itu berhasil (memasukkannya), maka kita bicara etika politik,'' jelas Mahfudz.
Waktu pengunduran diri sembilan bulan tersebut adalah hal yang logis. Diharapkan proses penyusunan APBN 2009 tidak terganggu, karena menteri yang bersangkutan tidak terlibat pembahasan secara aktif. ''Ini bisa membantu presiden untuk mencari penggantinya,'' tandasnya.
Meski sepakat menteri mundur sembilan bulan sebelum pilpres dilaksanakan, namun Mahfudz tidak setuju kalau pejabat negara seperti anggota DPR atau pejabat negara lain yang ingin menjadi capres/cawapres, harus mundur dalam jangka waktu sejauh itu. ''Mungkin bisa dibuat pengecualian kapan waktu pendaftaran pencalonannya,'' ungkapnya.
Anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Agus Hermanto, mengatakan bahwa kalau presiden mencalonkan lagi dan menteri yang diangkatnya mendadak ikut pula mencalonkan, maka tugas-tugas kenegaraan yang diembannya akan terganggu. ''Nah jelas sekali kalau menteri maju tanpa berhenti dulu, tentunya akan menimbulkan disharmonisasi,'' kata Agus.
Usulan mundurnya adalah sembilan bulan sebelum pilpres, menurut Agus Hermanto, hal ini berkait dengan persoalan APBN yang disusun pemerintah. Sebab, bila memasuki APBN baru maka diharapkan presiden sudah punya menteri yang baru. ''Jadi yang paling pas maka anggaran baru harus menteri baru. Bukan anggaran disusun menteri lama lalu dilakukan menteri baru,'' ungkapnya.
Selain itu, soal mundur sembilan bulan pilpres itu juga harus berlaku pada semua pejabat negara. ''Kalau salah satu boleh, yang lain tidak boleh, ini tentu tidak jadi mencerminkan nilai keadilan. Apalagi pejabat negara itu juga menggunakan anggaran negara. Maka pertanggungjawabannya harus jelas.''
Semua sepakat mundur
Ketua Pansus RUU Pilpres, Ferry Mursyidan, mengatakan, pada prinsipnya sudah ada kesepakatan bahwa menteri dan pimpinan lembaga negara harus mundur. Persoalannya yang muncul hanya sebatas kapan waktu pengunduran dirinya.
Riwayat pembahasan harus mundurnya menteri dan pimpinan lembaga negara, kata Ferry, diawali dari mundurnya menteri. Dalam rapat tim perumus tersebut disepakati menteri harus mundur sembilan bulan sebelum pencoblosan.
''Semua fraksi pun menyepakatinya. Lalu berkembang bagaimana dengan lembaga negara lain, seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pimpinan DPR/MPR? Apa mereka juga harus mundur sembilan bulan sebelumnya?'' jelas Ferry.
Dengan perkembangan ini, lanjut dia, akhirnya persoalan batas waktu pengunduran diri belum tercapai kesepakatan. Pilihannya ada yang mengusulkan sembilan bulan sebelumnya, pada saat pendaftaran calon, atau setelah penetapan hasil pemilu legislatif. dwo
PKS Tetap Beri Ruang Politisi Senior
Republika, 2008-07-19 10:49:00
JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkompromi soal pemimpin muda. Namun, meski tetap mendorong tokoh muda maju ke pentas politik nasional, namun politisi senior juga tetap akan diberi ruang. Dua figur ini akan dipadukan dalam menghadapi Pemilu 2009.
''Kalau yang senior masih ingin maju dan punya modal politik yang cukup, itu akan kita sandingkan dengan yang muda. Tapi PKS tetap konsisten usung pemimpin muda, paling tidak jadi wakilnya,'' kata Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Jumat (17/7). Tahun 2014 juga menjadi momen politik penting bagi Indonesia. Bahkan, tegas Mahfudz, tahun itu akan enjadi momentum puncak regenerasi politik. ''Tahun 2014 adalah penghabisan bagi tokoh-tokoh tua. Sementara benih penggantinya harus mulai terlihat pada tahun depan.''
Menurut Mahfudz, PKS kini mempersiapkan dua skenario. Pertama skenario progresif dengan mengedepankan totalitas tokoh muda. Kedua, adalah skenario moderat dengan menyandingkan kaum muda dan kaum tua. ''Saat ini PKS sedang memetakan tokoh-tokoh tersebut,'' ujarnya.
Bagaimana dengan sosok Hidayat Nur Wahid? Mantan Presiden PKS ini memang kerap digadang-gadang menjadi presiden minimal wakil presiden. Mahfudz mengakui hal ini, terutama berdasarkan survei yang dilansir Indo Barometer. ''Posisi dia memang cukup diperhitungkan.''Wakil Sekjen PKS Bidang Komunikasi Politik, Fahri Hamzah, menjelaskan skenario mengusung pemimpin muda terdiri atas dua sisi. Pertama sisi prosedur politik, kedua sisi kampanye. Ia mengaku saat ini yang digenjot PKS baru di sisi kampanye dengan menyatakan kaum muda adalah harapan Indonesia.
''Indonesia memerlukan regenerasi politik besar-besaran. Generasi 10 tahun terakhir transisi yang telah memimpin kami nilai tidak punya cukup energi untuk menuntaskan masalah nasional. Kita butuh energi baru,'' katanya.
Masalahnya, lanjut dia, sisi prosedur politik adalah hal yang sangat berbeda dengan sisi kampanye. ''Prosedur ini adalah satu soal, karena ada mekanismenya. Tapi secara teknis untuk mengajukan kepemimpinan tetap ada prosesnya dan sesuai tahapan terutama pemilihan presiden. Untuk itu kekuatan PKS baru akan terlihat paling tidak hingga putaran pertama Pilpres 2009.''
Kepemimpinan muda versi PKS tidak terbatas pada calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) maupun penyusunan calon anggota DPR. ''Yang pasti, janganlah lagi kita mengambil tokoh-tokoh yang sudah terbukti gagal. Masalah Indonesia kan ke depan makin berat,'' kata Fahri. Namun ia menggarisbawahi, mengusung kaum muda jangan hanya menjadi isu PKS, tapi juga isu semua parpol. ''Ini harus jadi isu besar, kekuatan politik dan masyarakat sipil harus mendukung,'' tegas Mahfudz. evy
(-)
JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkompromi soal pemimpin muda. Namun, meski tetap mendorong tokoh muda maju ke pentas politik nasional, namun politisi senior juga tetap akan diberi ruang. Dua figur ini akan dipadukan dalam menghadapi Pemilu 2009.
''Kalau yang senior masih ingin maju dan punya modal politik yang cukup, itu akan kita sandingkan dengan yang muda. Tapi PKS tetap konsisten usung pemimpin muda, paling tidak jadi wakilnya,'' kata Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Jumat (17/7). Tahun 2014 juga menjadi momen politik penting bagi Indonesia. Bahkan, tegas Mahfudz, tahun itu akan enjadi momentum puncak regenerasi politik. ''Tahun 2014 adalah penghabisan bagi tokoh-tokoh tua. Sementara benih penggantinya harus mulai terlihat pada tahun depan.''
Menurut Mahfudz, PKS kini mempersiapkan dua skenario. Pertama skenario progresif dengan mengedepankan totalitas tokoh muda. Kedua, adalah skenario moderat dengan menyandingkan kaum muda dan kaum tua. ''Saat ini PKS sedang memetakan tokoh-tokoh tersebut,'' ujarnya.
Bagaimana dengan sosok Hidayat Nur Wahid? Mantan Presiden PKS ini memang kerap digadang-gadang menjadi presiden minimal wakil presiden. Mahfudz mengakui hal ini, terutama berdasarkan survei yang dilansir Indo Barometer. ''Posisi dia memang cukup diperhitungkan.''Wakil Sekjen PKS Bidang Komunikasi Politik, Fahri Hamzah, menjelaskan skenario mengusung pemimpin muda terdiri atas dua sisi. Pertama sisi prosedur politik, kedua sisi kampanye. Ia mengaku saat ini yang digenjot PKS baru di sisi kampanye dengan menyatakan kaum muda adalah harapan Indonesia.
''Indonesia memerlukan regenerasi politik besar-besaran. Generasi 10 tahun terakhir transisi yang telah memimpin kami nilai tidak punya cukup energi untuk menuntaskan masalah nasional. Kita butuh energi baru,'' katanya.
Masalahnya, lanjut dia, sisi prosedur politik adalah hal yang sangat berbeda dengan sisi kampanye. ''Prosedur ini adalah satu soal, karena ada mekanismenya. Tapi secara teknis untuk mengajukan kepemimpinan tetap ada prosesnya dan sesuai tahapan terutama pemilihan presiden. Untuk itu kekuatan PKS baru akan terlihat paling tidak hingga putaran pertama Pilpres 2009.''
Kepemimpinan muda versi PKS tidak terbatas pada calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) maupun penyusunan calon anggota DPR. ''Yang pasti, janganlah lagi kita mengambil tokoh-tokoh yang sudah terbukti gagal. Masalah Indonesia kan ke depan makin berat,'' kata Fahri. Namun ia menggarisbawahi, mengusung kaum muda jangan hanya menjadi isu PKS, tapi juga isu semua parpol. ''Ini harus jadi isu besar, kekuatan politik dan masyarakat sipil harus mendukung,'' tegas Mahfudz. evy
(-)
"PKS Fokus Petakan Pemilu"
Inilah.com 21/07/2008 00:05
INILAH.COM, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera atau PKS kian gencar melakukan persiapan Pemilu 2009. Awal pekan ini (21/7) hingga tiga hari ke depan, partai berbasis santri perkotaan ini yang menargetkan perolehan suara 20% ini menggelar Musyawarah Kerja Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan.
Di tengah persiapan pelaksanaan Pemilu 2009, sejumlah isu terkini tak luput menjadi perhatian PKS. Seperti perdebatan mundur-tidaknya pejabat negara dalam pilpres yang tercantum dalam UU Pilpres, perkembangan mutakhir panitia angket DPR, serta ihwal dana gratifikasi yang sempat mampir ke beberapa anggota parlemen dari PKS.
Untuk mengetahui sikap mereka terhadap isu mutakhir politik nasional, INILAH.COM mewawancarai secara khusus Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq di gedung DPR. Berikut ini wawancara lengkapnya:
Bagaimana PKS menyikapi peraturan untuk pejabat yang ingin maju sebagai Capres atau Cawapres, terutama kaitannya dengan Hidayat Nurwahid?
Sebagai warga negara yang baik kami akan mengikuti peraturan yang ditetapkan. Tapi bagaimana nanti, itu tergantung dari partai yang akan tentukan. Tapi sampai hari ini kita masih fokus pada pemetaan bagaimana langkah kami nanti di Pemilu 2009.
Jadi intinya mendukung atau tidak, terhadap undang-undang tersebut?
Kan undang-undang tersebut masih dalam poses finalisasi, kita lihat saja perkembangannya, Tapi kita mengambil semua langkah yang terabaik bagi PKS.
Mengenai pengembalian uang gratifikasi yang dikembalikan oleh PKS ke KPK, bagaimana Anda menyikapainya?
Lho, itu kan angka akumulatif dari tahun 2005-2007. Dan itu sudah dikembalikan lama sekali.
Selain Tamsil Linrung (anggota Fraksi PKS DPR, red), siapa lagi yang telah mengembalikan uang gratifikasi?
Selain Pak Tamsil, saya tidak hafal, karena sudah lama sekali. Tapi begini, sejak awal setelah beliau menerima uang gratifikasi tersebut, beliau langsung memberitahu dan menyerahkan ke fraksi. Nah setelah itu, kami langsung menyerahkan ke KPK. Dan itu belum ada sebulan.
Apakah menerima uang gratifiaksi dibenarkan di PKS?
Kan kita mengembalikan sebelum satu bulan. Dalam peraturan, jika pengembalian tidak melebihi satu bulan, tidak masalah.
Itu uang gratifikasi dari mana?
Dari mana yah? Mungkin dari Tanjung Api-Api atau mana, saya tidak ingat persisnya. Dan itu sekarang sudah menjadi domain KPK, jika telah dikembalikan.
Bagaimana Pansus Angket dari Fraksi PKS mengawal pelaksanaan nanti?
Kita telah berusaha kerja sama dengan tim ahli dalam kepanitiaan ini, tujuannya untuk menyusun agenda kerja dari pleno angket nanti. Dan secara politik kami targetkan dalam enam bulan bisa diselesaikan.
Enam bulan itu maksudnya bagaimana? Apa bisa direalisasikan dengan maksimal kerja tim ini?
Itu justru kami menargetkan enam bulan. Kalau kita bekerja dengan batasan waktu, maka kita akan fokus terhadap apa yang akan kita laksanakan dan intens. Kami tidak mau nanti Panitia Angket ini nanti di masyarakat terbentuk opini hanya sebagai dagangan pemilu saja, jika tidak selesai dalam enam bulan. Apalagi setelah ini ada pemilu, otomatis fraksi-fraksi yang lain juga sibuk kampanye dan lainnya.
Oleh karena itu kita berharap supaya angket ini bisa selesai dalam enam bulan dan dengan hasil seperti yang diharapkan. Panitia angket ini harus bisa mereformasi semua kebijakan energi nasional dan menguak semua karut-marut industri perminyakan yang sekarang ini.
Ke depannya bagaimana harapannya?
Saya harap, pemerintah setelah Panitia Angket ini selesai, harus bisa mengubah dan membuat kebijakan baru sektor energi nasional. Mungkin pemerintahan baru nanti yang bisa laksanakan.
Tim ahllinya siapa saja?
Kita banyak terdiri dari pakar-pakar dan ahli-ahli, mulai dari akuntan publik, BPK, dan banyak lagi. Kita juga lakukan audiensi dengan KPK dalam hal investigasi.
Jumlah tim ahli ada berapa orang?
Kami tim ahli, ada sekitar enam orang.
Langkah-langkah untuk pelaksanaan angket, siapa yang menurut Anda akan dimintai keterangan?
Yang akan kita panggil mungkin mulai dari pemerintahan pertama era reformasi. Ya mungkin Mentamben atau pejabat yang berkaitan dengan energi mulai waktu itu. [P1]
INILAH.COM, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera atau PKS kian gencar melakukan persiapan Pemilu 2009. Awal pekan ini (21/7) hingga tiga hari ke depan, partai berbasis santri perkotaan ini yang menargetkan perolehan suara 20% ini menggelar Musyawarah Kerja Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan.
Di tengah persiapan pelaksanaan Pemilu 2009, sejumlah isu terkini tak luput menjadi perhatian PKS. Seperti perdebatan mundur-tidaknya pejabat negara dalam pilpres yang tercantum dalam UU Pilpres, perkembangan mutakhir panitia angket DPR, serta ihwal dana gratifikasi yang sempat mampir ke beberapa anggota parlemen dari PKS.
Untuk mengetahui sikap mereka terhadap isu mutakhir politik nasional, INILAH.COM mewawancarai secara khusus Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq di gedung DPR. Berikut ini wawancara lengkapnya:
Bagaimana PKS menyikapi peraturan untuk pejabat yang ingin maju sebagai Capres atau Cawapres, terutama kaitannya dengan Hidayat Nurwahid?
Sebagai warga negara yang baik kami akan mengikuti peraturan yang ditetapkan. Tapi bagaimana nanti, itu tergantung dari partai yang akan tentukan. Tapi sampai hari ini kita masih fokus pada pemetaan bagaimana langkah kami nanti di Pemilu 2009.
Jadi intinya mendukung atau tidak, terhadap undang-undang tersebut?
Kan undang-undang tersebut masih dalam poses finalisasi, kita lihat saja perkembangannya, Tapi kita mengambil semua langkah yang terabaik bagi PKS.
Mengenai pengembalian uang gratifikasi yang dikembalikan oleh PKS ke KPK, bagaimana Anda menyikapainya?
Lho, itu kan angka akumulatif dari tahun 2005-2007. Dan itu sudah dikembalikan lama sekali.
Selain Tamsil Linrung (anggota Fraksi PKS DPR, red), siapa lagi yang telah mengembalikan uang gratifikasi?
Selain Pak Tamsil, saya tidak hafal, karena sudah lama sekali. Tapi begini, sejak awal setelah beliau menerima uang gratifikasi tersebut, beliau langsung memberitahu dan menyerahkan ke fraksi. Nah setelah itu, kami langsung menyerahkan ke KPK. Dan itu belum ada sebulan.
Apakah menerima uang gratifiaksi dibenarkan di PKS?
Kan kita mengembalikan sebelum satu bulan. Dalam peraturan, jika pengembalian tidak melebihi satu bulan, tidak masalah.
Itu uang gratifikasi dari mana?
Dari mana yah? Mungkin dari Tanjung Api-Api atau mana, saya tidak ingat persisnya. Dan itu sekarang sudah menjadi domain KPK, jika telah dikembalikan.
Bagaimana Pansus Angket dari Fraksi PKS mengawal pelaksanaan nanti?
Kita telah berusaha kerja sama dengan tim ahli dalam kepanitiaan ini, tujuannya untuk menyusun agenda kerja dari pleno angket nanti. Dan secara politik kami targetkan dalam enam bulan bisa diselesaikan.
Enam bulan itu maksudnya bagaimana? Apa bisa direalisasikan dengan maksimal kerja tim ini?
Itu justru kami menargetkan enam bulan. Kalau kita bekerja dengan batasan waktu, maka kita akan fokus terhadap apa yang akan kita laksanakan dan intens. Kami tidak mau nanti Panitia Angket ini nanti di masyarakat terbentuk opini hanya sebagai dagangan pemilu saja, jika tidak selesai dalam enam bulan. Apalagi setelah ini ada pemilu, otomatis fraksi-fraksi yang lain juga sibuk kampanye dan lainnya.
Oleh karena itu kita berharap supaya angket ini bisa selesai dalam enam bulan dan dengan hasil seperti yang diharapkan. Panitia angket ini harus bisa mereformasi semua kebijakan energi nasional dan menguak semua karut-marut industri perminyakan yang sekarang ini.
Ke depannya bagaimana harapannya?
Saya harap, pemerintah setelah Panitia Angket ini selesai, harus bisa mengubah dan membuat kebijakan baru sektor energi nasional. Mungkin pemerintahan baru nanti yang bisa laksanakan.
Tim ahllinya siapa saja?
Kita banyak terdiri dari pakar-pakar dan ahli-ahli, mulai dari akuntan publik, BPK, dan banyak lagi. Kita juga lakukan audiensi dengan KPK dalam hal investigasi.
Jumlah tim ahli ada berapa orang?
Kami tim ahli, ada sekitar enam orang.
Langkah-langkah untuk pelaksanaan angket, siapa yang menurut Anda akan dimintai keterangan?
Yang akan kita panggil mungkin mulai dari pemerintahan pertama era reformasi. Ya mungkin Mentamben atau pejabat yang berkaitan dengan energi mulai waktu itu. [P1]
Thursday, July 17, 2008
Drs Mahfudz Siddiq Dalam Pembukaan Diskusi Politik PKS, Rabu 16 Juli 2008
Drs Mahfudz Siddiq Dalam Pembukaan Diskusi Politik PKS, Rabu 16 Juli 2008
Wednesday, July 16, 2008
DPR Minta Bantuan BPK
Wednesday, 16 July 2008
JAKARTA(SINDO) – Panitia Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) akan meminta bantuan BPK untuk melakukan audit investigasi kenaikan harga BBM.
Ketua Panitia Angket BBM Zulkifli Hasan mengatakan, BPK akan melakukan audit investigasi terhadap pihakpihak yang diperkirakan menentukan kebijakan kenaikan harga BBM.Namun, sebelum diserahkan ke BPK,Panitia Angket BBM akan menentukan objek-objek yang akan diaudit. ”Juga akan ditentukan objek yang akan diaudit investigasi oleh panitia dengan bantuan BPK.
Selanjutnya, hasilnya akan dibawa ke rapat pleno untuk ditetapkan,”ungkap Zulkifli di Jakarta kemarin. Saat ini,lanjut dia,Panitia Angket BBM mulai menyusun jadwal kerja. Jadwal itu disusun oleh tim kecil dan akan menjadi panduan kerja seluruh anggota Panitia Angket BBM. Kesepakatan penyusunan jadwal itu merupakan hasil rapat pleno pertama Panitia Angket BBM yang digelar kemarin.
Ketua Fraksi PAN ini mengatakan, tiap fraksi akan diberi kesempatan satu minggu untuk mengajukan usulan jadwal kerja dan menunjuk satu orang anggotanya menjadi perwakilan untuk tim kecil. ”Satu minggu berikutnya tim kecil dan pimpinan merumuskan jadwalnya dari usulan fraksi,”tandasnya.
Anggota Panitia Angket BBM Dradjad Wibowo mengatakan, audit investigasi bisa dijadikan langkah awal membongkar mafia minyak. Dia mengatakan, mafia minyak saat ini sudah merajalela. ”Sampai lifting ada mafianya. Mafia bule juga ada.Jadi dengan angket ini pejabat ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) silakan untuk tidak tidur nyenyak,” ucapnya.
Anggota Panitia Angket BBM lainnya, Abdullah Azwar Anas,menilai hasil pleno pertama sudah cukup akomodatif. Apalagi, sebelumnya anggota sempat kecewa karena pimpinan mengadakan rapat sendiri dan membuat jadwal. ”Kita sempat protes karena pimpinan menetapkan jadwal sepihak dan tadi di-cancel dengan keputusan itu,”ujarnya. Selama dua minggu ke depan, kata Anas, pihaknya akan bekerja keras merumuskan jadwal.
Dalam jadwal versi fraksinya akan dicantumkan pemanggilan para ahli perminyakan. ”Seperti Kurtubi,Kwik Kian Gie,Rizal Ramli, Ichsanudin Noorsy,” ungkapnya. Hal itu diperlukan untuk memberikan wawasan kepada Panitia Angket BBM untuk menjalankan tugasnya dengan baik.Anas mengatakan, waktu dua minggu tidak terlalu lama karena pada rentang waktu itu,fraksi akan bekerja keras merumuskan yang terbaik. Sementara itu, dalam rapat pleno pertama itu,anggota Panitia Angket BBM saling berdebat masalah tenggat waktu, penyusunan jadwal, dan persoalan teknis lain.
Anggota Panitia Angket BBM dari Fraksi Partai Golkar misalnya sempat mengusulkan penyusunan jadwal setelah masa reses DPR.Namun, hal itu ditolak anggota Panitia Angket BBM dari fraksi lain. Anggota Panitia Angket BBM dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kemudian mengusulkan agar diberi peluang bagi fraksi untuk mengajukan jadwal dan agenda kerja. ”Kemudian nanti mana yang disepakati itu yang kita pilih, tidak usah berlama-lama,” tandasnya.
Di tempat terpisah, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyatakan, pemerintah siap menjelaskan alasan kenaikan harga BBM bersubsidi kepada DPR. Menurut dia, kenaikan BBM bersubsidi ini bukanlah hal yang baru mengingat dalam sejarahnya, pemerintah telah menaikkan harga BBM 37 kali dengan berbagai macam pertimbangan. Purnomo menjelaskan, kenaikan harga BBM ini merupakan upaya pemerintah mendorong diversifikasi energi dan juga menciptakan efisiensi.
Alasan lain, kata dia, mengurangi disparitas antara BBM nonsubsidi dan subsidi sehingga diharapkan menekan penyalahgunaan BBM subsidi.”Ini agar tercipta rasa keadilan bagi orang yang berhak menerima subsidi,” kata dia.Terkait pengadaan BBM dan minyak mentah, Purnomo menjelaskan, hal itu bukan merupakan kewenangan Departemen ESDM, tetapi korporat, yakni PT Pertamina. (dian widiyanarko/ferial)
JAKARTA(SINDO) – Panitia Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) akan meminta bantuan BPK untuk melakukan audit investigasi kenaikan harga BBM.
Ketua Panitia Angket BBM Zulkifli Hasan mengatakan, BPK akan melakukan audit investigasi terhadap pihakpihak yang diperkirakan menentukan kebijakan kenaikan harga BBM.Namun, sebelum diserahkan ke BPK,Panitia Angket BBM akan menentukan objek-objek yang akan diaudit. ”Juga akan ditentukan objek yang akan diaudit investigasi oleh panitia dengan bantuan BPK.
Selanjutnya, hasilnya akan dibawa ke rapat pleno untuk ditetapkan,”ungkap Zulkifli di Jakarta kemarin. Saat ini,lanjut dia,Panitia Angket BBM mulai menyusun jadwal kerja. Jadwal itu disusun oleh tim kecil dan akan menjadi panduan kerja seluruh anggota Panitia Angket BBM. Kesepakatan penyusunan jadwal itu merupakan hasil rapat pleno pertama Panitia Angket BBM yang digelar kemarin.
Ketua Fraksi PAN ini mengatakan, tiap fraksi akan diberi kesempatan satu minggu untuk mengajukan usulan jadwal kerja dan menunjuk satu orang anggotanya menjadi perwakilan untuk tim kecil. ”Satu minggu berikutnya tim kecil dan pimpinan merumuskan jadwalnya dari usulan fraksi,”tandasnya.
Anggota Panitia Angket BBM Dradjad Wibowo mengatakan, audit investigasi bisa dijadikan langkah awal membongkar mafia minyak. Dia mengatakan, mafia minyak saat ini sudah merajalela. ”Sampai lifting ada mafianya. Mafia bule juga ada.Jadi dengan angket ini pejabat ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) silakan untuk tidak tidur nyenyak,” ucapnya.
Anggota Panitia Angket BBM lainnya, Abdullah Azwar Anas,menilai hasil pleno pertama sudah cukup akomodatif. Apalagi, sebelumnya anggota sempat kecewa karena pimpinan mengadakan rapat sendiri dan membuat jadwal. ”Kita sempat protes karena pimpinan menetapkan jadwal sepihak dan tadi di-cancel dengan keputusan itu,”ujarnya. Selama dua minggu ke depan, kata Anas, pihaknya akan bekerja keras merumuskan jadwal.
Dalam jadwal versi fraksinya akan dicantumkan pemanggilan para ahli perminyakan. ”Seperti Kurtubi,Kwik Kian Gie,Rizal Ramli, Ichsanudin Noorsy,” ungkapnya. Hal itu diperlukan untuk memberikan wawasan kepada Panitia Angket BBM untuk menjalankan tugasnya dengan baik.Anas mengatakan, waktu dua minggu tidak terlalu lama karena pada rentang waktu itu,fraksi akan bekerja keras merumuskan yang terbaik. Sementara itu, dalam rapat pleno pertama itu,anggota Panitia Angket BBM saling berdebat masalah tenggat waktu, penyusunan jadwal, dan persoalan teknis lain.
Anggota Panitia Angket BBM dari Fraksi Partai Golkar misalnya sempat mengusulkan penyusunan jadwal setelah masa reses DPR.Namun, hal itu ditolak anggota Panitia Angket BBM dari fraksi lain. Anggota Panitia Angket BBM dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kemudian mengusulkan agar diberi peluang bagi fraksi untuk mengajukan jadwal dan agenda kerja. ”Kemudian nanti mana yang disepakati itu yang kita pilih, tidak usah berlama-lama,” tandasnya.
Di tempat terpisah, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyatakan, pemerintah siap menjelaskan alasan kenaikan harga BBM bersubsidi kepada DPR. Menurut dia, kenaikan BBM bersubsidi ini bukanlah hal yang baru mengingat dalam sejarahnya, pemerintah telah menaikkan harga BBM 37 kali dengan berbagai macam pertimbangan. Purnomo menjelaskan, kenaikan harga BBM ini merupakan upaya pemerintah mendorong diversifikasi energi dan juga menciptakan efisiensi.
Alasan lain, kata dia, mengurangi disparitas antara BBM nonsubsidi dan subsidi sehingga diharapkan menekan penyalahgunaan BBM subsidi.”Ini agar tercipta rasa keadilan bagi orang yang berhak menerima subsidi,” kata dia.Terkait pengadaan BBM dan minyak mentah, Purnomo menjelaskan, hal itu bukan merupakan kewenangan Departemen ESDM, tetapi korporat, yakni PT Pertamina. (dian widiyanarko/ferial)
Thursday, July 10, 2008
Diskusi PKS Poksi 8 Tentang Strategi Wajib Belajar Bebas Biaya
Drs. H. Mahfudz Siddiq, M.Si Membuka Diskusi Poksi 8 dengan tema Stratei Wajib Belajar Bebas Biaya di Ruang Fraksi PKS, Rabu, 9 Juli 2008.
Ambisi Golkar Kandas di Panitia Angket
TEMPO Interaktif, Rabu, 09 Juli 2008 | 16:50 WIB
Jakarta:Ambisi Fraksi Golkar merebut kursi Ketua Panitia Hak Angket kenaikkan harga bahan bakar minyak kandas. Voting terbuka anggota panitia angket menetapkan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Zulkifly Hasan sebagai ketua.
"Ketua Zulkifly, yang lain wakil," kata pimpinan rapat Agung Laksono sesaat sebelum mengetuk palu, di Gedung DPR, Rabu (09/07).
Penetapan Ketua Panitia Khusus Hak Angket kenaikkan harga bahan bakar minyak berjalan alot. Rapat dibuka dengan penyampaian pandangan fraksi tentang mekanisme yang akan digunakan dalam pemilihan ketua.
Juru Bicara fraksi PDI-Perjuangan Panda Nababan mengatakan ketua panitia hak angket harus berasal dari fraksi pendukung angket. "Berikan kesempatan pada PDI-P untuk memimpin," katanya.
Sementara Mahfudz Siddiq, juru bicara fraksi Keadilan Sejahtera, menginginkan pemilihan ketua panitia hak angket dilakukan dengan cara diundi. Adapun Fraksi Golkar, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat, Fraksi Damai Sejahtera, Fraksi Partai Bintang Repormasi, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menginginkan ketua fraksi ditentukan secara musyawarah.
Usul inilah yang kemudian disepakati forum. "Kita kedepankan musyawarah," kata Agung Laksono. Rapat kemudian dilanjutkan dalam forum lobi pimpinan fraksi. Dwi Riyanto Agustiar
Jakarta:Ambisi Fraksi Golkar merebut kursi Ketua Panitia Hak Angket kenaikkan harga bahan bakar minyak kandas. Voting terbuka anggota panitia angket menetapkan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Zulkifly Hasan sebagai ketua.
"Ketua Zulkifly, yang lain wakil," kata pimpinan rapat Agung Laksono sesaat sebelum mengetuk palu, di Gedung DPR, Rabu (09/07).
Penetapan Ketua Panitia Khusus Hak Angket kenaikkan harga bahan bakar minyak berjalan alot. Rapat dibuka dengan penyampaian pandangan fraksi tentang mekanisme yang akan digunakan dalam pemilihan ketua.
Juru Bicara fraksi PDI-Perjuangan Panda Nababan mengatakan ketua panitia hak angket harus berasal dari fraksi pendukung angket. "Berikan kesempatan pada PDI-P untuk memimpin," katanya.
Sementara Mahfudz Siddiq, juru bicara fraksi Keadilan Sejahtera, menginginkan pemilihan ketua panitia hak angket dilakukan dengan cara diundi. Adapun Fraksi Golkar, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat, Fraksi Damai Sejahtera, Fraksi Partai Bintang Repormasi, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menginginkan ketua fraksi ditentukan secara musyawarah.
Usul inilah yang kemudian disepakati forum. "Kita kedepankan musyawarah," kata Agung Laksono. Rapat kemudian dilanjutkan dalam forum lobi pimpinan fraksi. Dwi Riyanto Agustiar
Wednesday, July 09, 2008
Cuti Pejabat Negara Tak Cukup Dua Hari
Jawapos, [ Selasa, 08 Juli 2008 ]
JAKARTA - Jatah maksimal hanya dua hari bagi pejabat negara dalam setiap pengambilan cuti untuk keperluan kampanye dinilai PPP tidak logis. Menurut salah seorang Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin, Indonesia sangat luas. Banyak daerah di luar Jawa yang tidak mungkin bisa dikunjungi, pulang-pergi, hanya dalam waktu dua hari.
''Aturan KPU itu sangat bias bagi orang pusat,'' kata Lukman di gedung DPR kemarin (7/7). Apalagi, dalam cutinya, seorang pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
''Bagaimana kalau harus kampanye di pedalaman Papua yang transportasinya tidak tiap hari ada?''cetusnya. Menurut anggota komisi III itu, pembatasan dua hari menunjukkan bahwa KPU kurang memperhatikan realitas wilayah timur Indonesia.
''Kalau aturan ini jadi diterapkan, bisa dipastikan daerah-daerah di pedalaman tidak akan dikunjungi pejabat negara, misalnya menteri, dalam kampanye pemilu,'' jelasnya.
Ketua Fraksi PPP di DPR tersebut menyarankan, sebaiknya masa cuti itu cukup dibatasi hingga maksimal 12 hari. Kuota 12 hari itu merupakan total hak cuti yang dimiliki seorang pejabat negara dalam setahun.
''Soal boleh berapa hari tiap kali cuti, serahkan saja kepada presiden yang memang berwenang,'' cetus wakil rakyat dari dapil Jateng VI itu. ''Prinsipnya yang terpenting, tak mengganggu keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara,'' imbuhnya.
Berbeda pandangan dengan Lukman, Ketua FPKS Mahfudz Siddiq dan mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif Ferry Mursydan Baldan justru mengapresiasi positif aturan KPU tersebut.
''Kami setuju karena tugas-tugas pemerintahan seorang menteri memang cukup banyak dan berat,'' kata Mahfudz. Malah lebih dari itu, ungkap dia, FPKS juga mengusulkan lewat RUU�Pilpres, menteri yang maju sebagai capres atau cawapres sekalian mundur dari jabatannya.
''Sekarang tinggal Bawaslu harus mengawasi secara ketat kunjungan dinas menteri selama masa kampanye agar tidak disalahgunakan,'' tuturnya. (pri/mk)
JAKARTA - Jatah maksimal hanya dua hari bagi pejabat negara dalam setiap pengambilan cuti untuk keperluan kampanye dinilai PPP tidak logis. Menurut salah seorang Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin, Indonesia sangat luas. Banyak daerah di luar Jawa yang tidak mungkin bisa dikunjungi, pulang-pergi, hanya dalam waktu dua hari.
''Aturan KPU itu sangat bias bagi orang pusat,'' kata Lukman di gedung DPR kemarin (7/7). Apalagi, dalam cutinya, seorang pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
''Bagaimana kalau harus kampanye di pedalaman Papua yang transportasinya tidak tiap hari ada?''cetusnya. Menurut anggota komisi III itu, pembatasan dua hari menunjukkan bahwa KPU kurang memperhatikan realitas wilayah timur Indonesia.
''Kalau aturan ini jadi diterapkan, bisa dipastikan daerah-daerah di pedalaman tidak akan dikunjungi pejabat negara, misalnya menteri, dalam kampanye pemilu,'' jelasnya.
Ketua Fraksi PPP di DPR tersebut menyarankan, sebaiknya masa cuti itu cukup dibatasi hingga maksimal 12 hari. Kuota 12 hari itu merupakan total hak cuti yang dimiliki seorang pejabat negara dalam setahun.
''Soal boleh berapa hari tiap kali cuti, serahkan saja kepada presiden yang memang berwenang,'' cetus wakil rakyat dari dapil Jateng VI itu. ''Prinsipnya yang terpenting, tak mengganggu keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara,'' imbuhnya.
Berbeda pandangan dengan Lukman, Ketua FPKS Mahfudz Siddiq dan mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif Ferry Mursydan Baldan justru mengapresiasi positif aturan KPU tersebut.
''Kami setuju karena tugas-tugas pemerintahan seorang menteri memang cukup banyak dan berat,'' kata Mahfudz. Malah lebih dari itu, ungkap dia, FPKS juga mengusulkan lewat RUU�Pilpres, menteri yang maju sebagai capres atau cawapres sekalian mundur dari jabatannya.
''Sekarang tinggal Bawaslu harus mengawasi secara ketat kunjungan dinas menteri selama masa kampanye agar tidak disalahgunakan,'' tuturnya. (pri/mk)
Tuesday, July 08, 2008
FPKS Usul Ketua Pansus Angket Diundi
Senin, 07 Juli 2008 16:42 WIB
JAKARTA--MI: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR mengusulkan pengundian untuk memilih ketua panitia khusus angket kebijakan BBM.
"Itu lebih fair karena setiap fraksi DPR memiliki peluang yang sama untuk memimpin pansus. Jadi bisa keluar dari perdebatan siapa yang etis memimpin," ujar Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq, kepada Media Indonesia, di Jakarta, Senin (7/7).
Menurut Mahfudz, prosedur pemilihan pimpinan Pansus Angket Kebijakan BBM nampaknya akan alot, akan ada opsi-opsi prosedur pemilihan. Nah, FPKS akan ajukan opsi mengundi sehingga setiap fraksi mempunyai kans yang sama. "Itu tawaran kami jika prosedur alami kebuntuan," tegas Mahfudz. (Faw/OL-03)
JAKARTA--MI: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR mengusulkan pengundian untuk memilih ketua panitia khusus angket kebijakan BBM.
"Itu lebih fair karena setiap fraksi DPR memiliki peluang yang sama untuk memimpin pansus. Jadi bisa keluar dari perdebatan siapa yang etis memimpin," ujar Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq, kepada Media Indonesia, di Jakarta, Senin (7/7).
Menurut Mahfudz, prosedur pemilihan pimpinan Pansus Angket Kebijakan BBM nampaknya akan alot, akan ada opsi-opsi prosedur pemilihan. Nah, FPKS akan ajukan opsi mengundi sehingga setiap fraksi mempunyai kans yang sama. "Itu tawaran kami jika prosedur alami kebuntuan," tegas Mahfudz. (Faw/OL-03)
Monday, July 07, 2008
Sebelas Modus Korupsi
Rapat Anggaran Harus Terbuka, Kode Etik Diperkuat
Sabtu, 5 Juli 2008 | 00:10 WIB
Jakarta, Kompas - Ada banyak cara dan upaya para pejabat atau penyelenggara negara pada berbagai lembaga, badan, maupun instansi untuk melakukan penyimpangan sampai menyelewengkan uang negara. Setidaknya, ada sebelas modus yang sudah tercium sebagai praktik korupsi tersebut.
Kesebelas modus itu mulai dari pemberian bantuan partisipasi, perjalanan, hubungan baik, sampai penempatan pegawai.
Ichsanuddin Noorsy, anggota Tim Indonesia Bangkit, menyampaikan analisisnya itu dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang diadakan Koordinatoriat Wartawan DPR, Jumat (4/7).
Hadir juga sebagai pembicara, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Yasin, Ketua F-Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq, Panitia Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari. ”Penempatan PNS atau BUMN itu juga untuk mendapatkan proyek nantinya,” papar Ichsanuddin.
Dalam kesempatan itu, Ichsanuddin menyerahkan secara resmi dokumen dugaan korupsi yang melibatkan tiga instansi kepada M Yasin.
Korupsi, menurut dia, tidak saja terjadi di DPR, juga di departemen yang dimulai dari penentuan spesifikasi teknis. ”Cuma di eksekutif itu lebih cerdas,” paparnya.
Praktik korupsi di DPR terjadi dalam pembicaraan program maupun dalam rekomendasi rapat. Penyelewengan mudah terjadi di DPR karena lemahnya kontrol publik dan partai politik terhadap anggota DPR.
Eva Kusuma dan Mahfudz Siddiq menekankankan pentingnya transparansi dalam pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR. Keduanya mengaku sudah sejak lama mendorong agar rapat-rapat pembahasan anggaran itu dilakukan terbuka, tetapi selalu ditolak mayoritas anggota dan pemerintah.
Keduanya juga tidak sependapat dengan pandangan yang menyebutkan bahwa DPR tidak perlu lagi mengawasi anggaran sampai pada satuan tiga, rincian program. Hal itu malah akan melemahkan pengawasan legislatif pada eksekutif.
Menurut Mahfudz yang terpenting dalam pembahasan anggaran adalah tidak meninggalkan prinsip dasar, yaitu transparansi. Ketika kewenangan DPR dalam bidang penyusunan anggaran sangat kuat dan tidak ada kontrol maka mudah terjadi negosiasi kemudian ada pemberian konsesi.
Ongkos politik mahal
Faktor yang juga mendorong anggota Dewan korupsi, kata Mahfudz, adalah ongkos politik yang saat ini sangat mahal. Ada anggota DPR yang mengaku menyiapkan uang Rp 2 miliar dalam Pemilu 2004 lalu dan kini sudah menyiapkan Rp 4 miliar untuk menghadapi Pemilu 2009.
Uang yang harus dikeluarkan partai politik untuk menjalankan partai juga sangat besar dan jumlahnya jauh lebih besar dari biaya yang dikumpulkan.
M Yasin menekankan pentingnya penegakan kode etik dan sanksi. Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, mengharuskan semua anggota KPK untuk melapor setiap kali menerima pemberian hadiah. Laporan itu kemudian dicatat dan disimpan baik.
Untuk mencegah konflik kepentingan, anggota KPK juga tidak boleh dijemput saat kunjungan kerja. Semua keperluan, seperti akomodasi ditanggung KPK. ”Ketika diundang sebagai pembicara pun kita tidak boleh menerima honor,” ujarnya.
Tak urusi proyek
Secara terpisah, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud menyatakan, agar tidak bergiliran masuk ke penjara dan tertangkap KPK, anggota DPR diharapkan tidak lagi berkutat secara teknis mengurusi proyek pemerintah yang dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya disebut pembahasan Satuan 3.
Anggota DPR cukup sebatas membahas sampai mata anggaran keseluruhan setiap departemen. Tidak masuk ke dalam teknis besaran dan spesifikasi proyek di tiap departemen.
Menurut Aksa, sebelum reformasi 1998, pembahasan Satuan 3 proyek pemerintah cukup pada kewenangan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Setelah reformasi, kewenangan itu berubah. "Pekerjaan Bappenas sekarang relatif sepi, sebaliknya DPR menjadi ramai dengan urusan proyek dan anggarannya," ujar Aksa. (SUT/HAR)
Sabtu, 5 Juli 2008 | 00:10 WIB
Jakarta, Kompas - Ada banyak cara dan upaya para pejabat atau penyelenggara negara pada berbagai lembaga, badan, maupun instansi untuk melakukan penyimpangan sampai menyelewengkan uang negara. Setidaknya, ada sebelas modus yang sudah tercium sebagai praktik korupsi tersebut.
Kesebelas modus itu mulai dari pemberian bantuan partisipasi, perjalanan, hubungan baik, sampai penempatan pegawai.
Ichsanuddin Noorsy, anggota Tim Indonesia Bangkit, menyampaikan analisisnya itu dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang diadakan Koordinatoriat Wartawan DPR, Jumat (4/7).
Hadir juga sebagai pembicara, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Yasin, Ketua F-Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq, Panitia Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari. ”Penempatan PNS atau BUMN itu juga untuk mendapatkan proyek nantinya,” papar Ichsanuddin.
Dalam kesempatan itu, Ichsanuddin menyerahkan secara resmi dokumen dugaan korupsi yang melibatkan tiga instansi kepada M Yasin.
Korupsi, menurut dia, tidak saja terjadi di DPR, juga di departemen yang dimulai dari penentuan spesifikasi teknis. ”Cuma di eksekutif itu lebih cerdas,” paparnya.
Praktik korupsi di DPR terjadi dalam pembicaraan program maupun dalam rekomendasi rapat. Penyelewengan mudah terjadi di DPR karena lemahnya kontrol publik dan partai politik terhadap anggota DPR.
Eva Kusuma dan Mahfudz Siddiq menekankankan pentingnya transparansi dalam pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR. Keduanya mengaku sudah sejak lama mendorong agar rapat-rapat pembahasan anggaran itu dilakukan terbuka, tetapi selalu ditolak mayoritas anggota dan pemerintah.
Keduanya juga tidak sependapat dengan pandangan yang menyebutkan bahwa DPR tidak perlu lagi mengawasi anggaran sampai pada satuan tiga, rincian program. Hal itu malah akan melemahkan pengawasan legislatif pada eksekutif.
Menurut Mahfudz yang terpenting dalam pembahasan anggaran adalah tidak meninggalkan prinsip dasar, yaitu transparansi. Ketika kewenangan DPR dalam bidang penyusunan anggaran sangat kuat dan tidak ada kontrol maka mudah terjadi negosiasi kemudian ada pemberian konsesi.
Ongkos politik mahal
Faktor yang juga mendorong anggota Dewan korupsi, kata Mahfudz, adalah ongkos politik yang saat ini sangat mahal. Ada anggota DPR yang mengaku menyiapkan uang Rp 2 miliar dalam Pemilu 2004 lalu dan kini sudah menyiapkan Rp 4 miliar untuk menghadapi Pemilu 2009.
Uang yang harus dikeluarkan partai politik untuk menjalankan partai juga sangat besar dan jumlahnya jauh lebih besar dari biaya yang dikumpulkan.
M Yasin menekankan pentingnya penegakan kode etik dan sanksi. Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, mengharuskan semua anggota KPK untuk melapor setiap kali menerima pemberian hadiah. Laporan itu kemudian dicatat dan disimpan baik.
Untuk mencegah konflik kepentingan, anggota KPK juga tidak boleh dijemput saat kunjungan kerja. Semua keperluan, seperti akomodasi ditanggung KPK. ”Ketika diundang sebagai pembicara pun kita tidak boleh menerima honor,” ujarnya.
Tak urusi proyek
Secara terpisah, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud menyatakan, agar tidak bergiliran masuk ke penjara dan tertangkap KPK, anggota DPR diharapkan tidak lagi berkutat secara teknis mengurusi proyek pemerintah yang dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya disebut pembahasan Satuan 3.
Anggota DPR cukup sebatas membahas sampai mata anggaran keseluruhan setiap departemen. Tidak masuk ke dalam teknis besaran dan spesifikasi proyek di tiap departemen.
Menurut Aksa, sebelum reformasi 1998, pembahasan Satuan 3 proyek pemerintah cukup pada kewenangan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Setelah reformasi, kewenangan itu berubah. "Pekerjaan Bappenas sekarang relatif sepi, sebaliknya DPR menjadi ramai dengan urusan proyek dan anggarannya," ujar Aksa. (SUT/HAR)
Presiden Bisa Dipanggil Paksa
Banjarmasin Post, Senin, 07-07-2008 | 01:30:40
• KPK Diminta Sadap Ponsel Anggota Pansus
JAKARTA, BPOST - Sejumlah pejabat dan mantan pejabat yang terkait dengan kebijakan pertambangan dan energi sudah masuk list Pansus Hak Angket DPR. Salah satunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Mereka dipastikan akan dipanggil oleh Pansus untuk dimintai keterangan seputar kebijakan kenaikan harga BBM. Nama Yudhoyono masuk dalam list atas usulan Dradjad Wibowo, politisi asal Partai Amanat Nasional.
ImageYudhoyono dipanggil tidak hanya sebagai presiden yang bertanggung jawab atas kebijakan kenaikan harga BBM pada 24 Mei 2008.
Dia juga diundang sebagai mantan Mentamben di era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Selain Yudhoyono, nama Kwik Kian Gie yang menjadi Menko Ekuin semasa Gus Dur berkuasa juga bakal dimintai keterangan. Juga mantan Menko Perekonomian di masa Presiden Megawati Soekarnoputri, Rizal Ramli.
Kalau menolak hadir, Dradjad Wibowo menegaskan mereka terancam dipanggil paksa. “Jika tiga kali undangan tidak ditanggapi, Pansus bisa meminta paksa badan,” ujarnya, Minggu (6/7).
Jika itu terjadi pasti berimbas negatif secara politik bagi Yudhoyono. “Dia kan diundang juga sebagai presiden,” kata Drajad.
Rizal memastikan datang jika diundang. Dia pun berjanji membongkar jaringan mafia minyak yang selama ini mengambil keuntungan dari proses produksi minyak di Indonesia.
“Jaringan mafia ini biasanya beroperasi di sekitar lingkungan penguasa,” katanya.
Mewakili presiden, Menkominfo Mohammad Nuh menyatakan, pemerintah siap memberi jawaban. “Tugas pemerintah, ya menjawab. Masak, ditanya kok ngamuk (marah), ya dijawab saja,” ucapnya.
Sadap Telepon
‘Pertarungan’ politik di balik pengajuan hak angket terus terjadi. Bahkan, rapat pembahasan hak ini molor belum bisa terlaksana karena FPG ngotot dipimpin Ketua DPR Agung Laksono. Padahal Agung sedang menjalankan ibadah umrah.
Kubu Fraksi Demokrat --juga penentang hak angket-- pun mengusulkan penundaan pembahasan hak angket lantaran harus melakukan konsolidasi di fraksinya.
Dradjad Wibowo mencemaskan pengunduran rapat paripurna pemilihan ketua Pansus bisa molor hingga habis masa sidang, sedangkan masa reses hanya 1,5 bulan. “Waktu yang panjang itu akan membuat ‘masuk angin’ dan bisa kembung seperti balon udara,” ujarnya.
Mengantisipasi hal itu, Dradjad menghendaki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyadapan terhadap telepon seluruh anggota Pansus.
“Hak angket ini sangat signifikan. Sangat memungkinkan temen-temen anggota hak angket ‘kemasukan angin’. Makanya, ini harus kita kawal terus. Kalau perlu HP seluruh anggota pansus disadap agar tidak ada permainan,” ujarnya.
Ekonom Tim Indonesia Bangkit, Hendri Saparini mengamini hal itu. “Hak angket terkait berbagai hal, baik bagi produsen, mafia perminyakan, maupun penguasa. Bagi penguasa, ini terkait kredibilitas kebijakan karena ada dukungan finansial. Dengan kata lain gratifikasi,” ujarnya.
Ketua Pansus
Tarik-menarik pun terjadi soal jabatan ketua Pansus. FPGsebagai pemilik suara mayoritas di parlemen ngotot duduk menjadi ketua.
Posisi pimpinan Pansus BBM menjadi sangat penting karena posisi sangat menentukan kegiatan dan berperan dalam membuat kesimpulan-kesimpulan di dalam rapat.
Idealnya paling pantas menjadi pimpinan adalah pengusul hak angket yakni PDIP. Namun, ketua FPDIP Tjahjo Kumolo mengaku tidak ngotot mendudukinya.
“Prinsipnya, kami ingin hak angket benar-benar dapat menjawab persoalan pengelolaaan energi nasional yang amburadul,” katanya.
Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy meminta fraksi-fraki yang mendukung hak angket serius membongkar praktek kotor pengelolaan energi nasional. “Ketika sudah masuk ke angket, anggota DPR telah memasuki kedaulatan rakyat. Kalau main-main berarti mencederai kedaulatan rakyat. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.
Mantan Ketua MPR Amien Rais menilai hak angket BBM merupakan persoalan teramat penting. “Kalau hak angket, pansusnya masuk angin, melempem dan gembos, DPR akan betul-betul memikul dosa politik, ekonomi, sosial dan keagamaan,”ujarnya.
Sedangkan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq khawatir penundaan itu berimbas kepada proses selanjutnya, terutama yang berkaitan langsung penyelidikan kenaikan harga BBM. “Dari pengalaman, mereka (anggota DPR) itu semangat di awal dan melempem di tengah jalan,” ujarnya. (kps/ant/dtk)
Lihat Komentar (0)
• KPK Diminta Sadap Ponsel Anggota Pansus
JAKARTA, BPOST - Sejumlah pejabat dan mantan pejabat yang terkait dengan kebijakan pertambangan dan energi sudah masuk list Pansus Hak Angket DPR. Salah satunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Mereka dipastikan akan dipanggil oleh Pansus untuk dimintai keterangan seputar kebijakan kenaikan harga BBM. Nama Yudhoyono masuk dalam list atas usulan Dradjad Wibowo, politisi asal Partai Amanat Nasional.
ImageYudhoyono dipanggil tidak hanya sebagai presiden yang bertanggung jawab atas kebijakan kenaikan harga BBM pada 24 Mei 2008.
Dia juga diundang sebagai mantan Mentamben di era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Selain Yudhoyono, nama Kwik Kian Gie yang menjadi Menko Ekuin semasa Gus Dur berkuasa juga bakal dimintai keterangan. Juga mantan Menko Perekonomian di masa Presiden Megawati Soekarnoputri, Rizal Ramli.
Kalau menolak hadir, Dradjad Wibowo menegaskan mereka terancam dipanggil paksa. “Jika tiga kali undangan tidak ditanggapi, Pansus bisa meminta paksa badan,” ujarnya, Minggu (6/7).
Jika itu terjadi pasti berimbas negatif secara politik bagi Yudhoyono. “Dia kan diundang juga sebagai presiden,” kata Drajad.
Rizal memastikan datang jika diundang. Dia pun berjanji membongkar jaringan mafia minyak yang selama ini mengambil keuntungan dari proses produksi minyak di Indonesia.
“Jaringan mafia ini biasanya beroperasi di sekitar lingkungan penguasa,” katanya.
Mewakili presiden, Menkominfo Mohammad Nuh menyatakan, pemerintah siap memberi jawaban. “Tugas pemerintah, ya menjawab. Masak, ditanya kok ngamuk (marah), ya dijawab saja,” ucapnya.
Sadap Telepon
‘Pertarungan’ politik di balik pengajuan hak angket terus terjadi. Bahkan, rapat pembahasan hak ini molor belum bisa terlaksana karena FPG ngotot dipimpin Ketua DPR Agung Laksono. Padahal Agung sedang menjalankan ibadah umrah.
Kubu Fraksi Demokrat --juga penentang hak angket-- pun mengusulkan penundaan pembahasan hak angket lantaran harus melakukan konsolidasi di fraksinya.
Dradjad Wibowo mencemaskan pengunduran rapat paripurna pemilihan ketua Pansus bisa molor hingga habis masa sidang, sedangkan masa reses hanya 1,5 bulan. “Waktu yang panjang itu akan membuat ‘masuk angin’ dan bisa kembung seperti balon udara,” ujarnya.
Mengantisipasi hal itu, Dradjad menghendaki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyadapan terhadap telepon seluruh anggota Pansus.
“Hak angket ini sangat signifikan. Sangat memungkinkan temen-temen anggota hak angket ‘kemasukan angin’. Makanya, ini harus kita kawal terus. Kalau perlu HP seluruh anggota pansus disadap agar tidak ada permainan,” ujarnya.
Ekonom Tim Indonesia Bangkit, Hendri Saparini mengamini hal itu. “Hak angket terkait berbagai hal, baik bagi produsen, mafia perminyakan, maupun penguasa. Bagi penguasa, ini terkait kredibilitas kebijakan karena ada dukungan finansial. Dengan kata lain gratifikasi,” ujarnya.
Ketua Pansus
Tarik-menarik pun terjadi soal jabatan ketua Pansus. FPGsebagai pemilik suara mayoritas di parlemen ngotot duduk menjadi ketua.
Posisi pimpinan Pansus BBM menjadi sangat penting karena posisi sangat menentukan kegiatan dan berperan dalam membuat kesimpulan-kesimpulan di dalam rapat.
Idealnya paling pantas menjadi pimpinan adalah pengusul hak angket yakni PDIP. Namun, ketua FPDIP Tjahjo Kumolo mengaku tidak ngotot mendudukinya.
“Prinsipnya, kami ingin hak angket benar-benar dapat menjawab persoalan pengelolaaan energi nasional yang amburadul,” katanya.
Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy meminta fraksi-fraki yang mendukung hak angket serius membongkar praktek kotor pengelolaan energi nasional. “Ketika sudah masuk ke angket, anggota DPR telah memasuki kedaulatan rakyat. Kalau main-main berarti mencederai kedaulatan rakyat. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.
Mantan Ketua MPR Amien Rais menilai hak angket BBM merupakan persoalan teramat penting. “Kalau hak angket, pansusnya masuk angin, melempem dan gembos, DPR akan betul-betul memikul dosa politik, ekonomi, sosial dan keagamaan,”ujarnya.
Sedangkan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq khawatir penundaan itu berimbas kepada proses selanjutnya, terutama yang berkaitan langsung penyelidikan kenaikan harga BBM. “Dari pengalaman, mereka (anggota DPR) itu semangat di awal dan melempem di tengah jalan,” ujarnya. (kps/ant/dtk)
Lihat Komentar (0)
Korupsi DPR Berawal dari Rapat Tertutup
Republika, Sabtu, 05 Juli 2008
JAKARTA -- Maraknya praktek korupsi dan kolusi yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebabkan adanya praktek pembahasan anggaran yang sifatnya tertutup. Apalagi, selama ini pemerintah terus tidak setuju jika pembahasan anggaran dilakukan dalam rapat terbuka.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Eva Sundari, menyatakan, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi banyaknya 'ruang gelap' yang bisa dimainkan DPR, adalah melakukan pembahasan anggara secara terbuka. ''Sayangnya, selama ini pembahasan anggaran selalu dilakukan dalam rapat tertutup Panitia Anggaran DPR dengan Pemerintah,'' ungkap Eva, di Jakarta, Jumat (4/7).
Diungkapkannya, FPDIP dan Frkasi Kebangkitan Bangsa (FKB) sudah mengusulkan agar pembahasan anggaran dilakukan dalam rapat yang sifatnya terbuka. Namun usulan ini tidak direspons. Justru, lanjut Eva, pemerintah yang keberatan kalau rapat dilakukan secara terbuka. Bahkan, menurut Eva, pemerintah meminta agar pembahasan anggaran tidak sampai pada satuan tiga. Bahkan, pemerintah meminta bantuan IMF agar pembahasan anggaran di DPR tidak sampai satuan ini. Alasannya bila dibahas sampai satuan tiga, maka akan merepotkan pemerintah.
Eva mengusulkan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Susunan Kedudukan DPR (Susduk DPR) yang mengatur ketentuan rapat di DPR nantinya harus dilakukan secara terbuka. ''Terkecuali untuk beberapa rapat yang memang harus tertutup. Misalnya ketika harus soal intelejen.'' Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, M Jasin, sependapat dengan Eva. Dikatakannya, pembahasan anggaran harus transparan. Tidak hanya ditingkat pembahasan DPR dengan pemerintah, tapi juga di antara Departemen Keuangan dengan instansi yang mengajukan anggaran.
Potensi korupsi, menurut dia, juga sudah muncul dalam proses pembahasan di tingkat pembahasan antara Departemen Keuangan dan instansi. Idealnya, kata Jasin, pembahasan dilakukan secara transparan dan harus ada keterlibatan pihak pengawasan dari pihak luar. ''Itu idealnya,'' ungkap Jasin. Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, menyatakan pembahasan hingga satuan tiga memang memberi peluang bagi anggota DPR untuk 'bertransaksi'. Namun ia sependapat kalau pembahasan di DPR tidak sampai satuan tiga, maka itu hanya akan membuka peluang korupsi yang lebih besar di eksekutif.
''Karena itu (pembahasan anggaran di DPR) boleh sampai satuan tiga, tapi harus transparan. Rapat jangan dilakukan tertutup,'' ungkap Mahfudz. Terkait dengan banyaknya anggota DPR yang terlibat tindak korupsi maupun suap, Mahfudz melihat hal itu disebabkan karena proses rekruitmen politik anggota DPR, yang berbiaya tinggi. ''Hal itulah yang menjadi pintu awal untuk terjadinya praktek korupsi. Untuk menjadi anggota DPR, seseorang memang bisa mengeluarkan biaya hingga miliaran rupiah,'' tandasnya. dwo
JAKARTA -- Maraknya praktek korupsi dan kolusi yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebabkan adanya praktek pembahasan anggaran yang sifatnya tertutup. Apalagi, selama ini pemerintah terus tidak setuju jika pembahasan anggaran dilakukan dalam rapat terbuka.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Eva Sundari, menyatakan, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi banyaknya 'ruang gelap' yang bisa dimainkan DPR, adalah melakukan pembahasan anggara secara terbuka. ''Sayangnya, selama ini pembahasan anggaran selalu dilakukan dalam rapat tertutup Panitia Anggaran DPR dengan Pemerintah,'' ungkap Eva, di Jakarta, Jumat (4/7).
Diungkapkannya, FPDIP dan Frkasi Kebangkitan Bangsa (FKB) sudah mengusulkan agar pembahasan anggaran dilakukan dalam rapat yang sifatnya terbuka. Namun usulan ini tidak direspons. Justru, lanjut Eva, pemerintah yang keberatan kalau rapat dilakukan secara terbuka. Bahkan, menurut Eva, pemerintah meminta agar pembahasan anggaran tidak sampai pada satuan tiga. Bahkan, pemerintah meminta bantuan IMF agar pembahasan anggaran di DPR tidak sampai satuan ini. Alasannya bila dibahas sampai satuan tiga, maka akan merepotkan pemerintah.
Eva mengusulkan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Susunan Kedudukan DPR (Susduk DPR) yang mengatur ketentuan rapat di DPR nantinya harus dilakukan secara terbuka. ''Terkecuali untuk beberapa rapat yang memang harus tertutup. Misalnya ketika harus soal intelejen.'' Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, M Jasin, sependapat dengan Eva. Dikatakannya, pembahasan anggaran harus transparan. Tidak hanya ditingkat pembahasan DPR dengan pemerintah, tapi juga di antara Departemen Keuangan dengan instansi yang mengajukan anggaran.
Potensi korupsi, menurut dia, juga sudah muncul dalam proses pembahasan di tingkat pembahasan antara Departemen Keuangan dan instansi. Idealnya, kata Jasin, pembahasan dilakukan secara transparan dan harus ada keterlibatan pihak pengawasan dari pihak luar. ''Itu idealnya,'' ungkap Jasin. Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, menyatakan pembahasan hingga satuan tiga memang memberi peluang bagi anggota DPR untuk 'bertransaksi'. Namun ia sependapat kalau pembahasan di DPR tidak sampai satuan tiga, maka itu hanya akan membuka peluang korupsi yang lebih besar di eksekutif.
''Karena itu (pembahasan anggaran di DPR) boleh sampai satuan tiga, tapi harus transparan. Rapat jangan dilakukan tertutup,'' ungkap Mahfudz. Terkait dengan banyaknya anggota DPR yang terlibat tindak korupsi maupun suap, Mahfudz melihat hal itu disebabkan karena proses rekruitmen politik anggota DPR, yang berbiaya tinggi. ''Hal itulah yang menjadi pintu awal untuk terjadinya praktek korupsi. Untuk menjadi anggota DPR, seseorang memang bisa mengeluarkan biaya hingga miliaran rupiah,'' tandasnya. dwo
FPDIP: DPR Tak Boleh Main-Main
Jakarta (SIB)Juli 5th, 2008
Pemilihan panitia angket DPR diundur. FPDIP meminta pengunduran ini adalah yang terakhir.
Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo menegaskan, DPR harus lebih serius menyelesaikan keputusannya agar tidak membuat publik merasa dibohongi.
“Kali ini kita dapat memahamilah. Karena memang nggak bisa mereka. Asal jangan mundur-mundur lagi. Khawatir rakyat nggak percaya lagi nanti,” kata Tjahjo saat dihubungi detikcom, Jumat (4/7).
Menurut Tjahjo, berdasarkan informasi dari sekretariat jenderal DPR, pengunduran jadwal pemilihan pimpinan panitia angket BBM ini karena menunggu ketua DPR Agung Laksono sedang umroh. Selain itu, FPDIP juga menduga pengunduran ini juga untuk melakukan lobi dan konsolidasi partai pendukung agar tetap solid.
“Pemberitahuan dari setjend, selain permintaan FPD dan FPG, juga karena menunggu pulangnya umroh ketua DPR. Mungkin ini juga untuk lobi-lobi juga,” terang Tjahjo.
Apakah FPDIP tertarik rebut pimpinan pantia angket BBM? “Kami menyerahkan pada forum nanti. Prinsipnya, FPDIP ingin hak ingket ini bener-bener dapat menjawab persoalan pengelolaaan energi nasional yang amburadul,” pungkasnya.
Rapat Pemilihan Pimpinan Panitia Angket BBM Mundur
Rencananya Panitia Angket BBM akan mengadakan rapat pemilihan pimpinan Panitia Angket BBM Jumat kemaren. Namun atas usul Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD), rapat itu diundur.
“Semalam ada surat yang masuk yang intinya Golkar dan Demokrat minta untuk diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Ganjar Pranowo saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (4/6).
Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mahfudz Siddiq. “Saya mendapat sms bahwa rapat panitia angket ditunda hari ini, tetapi belum ditentukan kapan,” kata Siddiq ketika dihubungi detikcom.
Politisi PKS ini juga mengaku tidak tahu menahu kenapa rapat ini sampai ditunda. “Saya juga belum dapat tembusan suratnya. Jadi saya tidak tau kenapa ini ditunda. Ini kan seharusnya dibicarakan dulu sama-sama, tidak putusan sepihak,” imbuhnya.
FPG dan FPD adalah fraksi yang menolak hak angket pada sidang paripurna DPR RI Selasa, 24 Juni 2008. Banyak kalangan menilai, hak angket BBM sarat dengan nuansa politis. Selain diyakini bisa membongkar misteri perminyakan nasional, hak pamungkas anggota Dewan ini juga dinilai bisa berujung pada pemakzulan Presiden.
FPD Minta Pimpinan Pansus Angket Diundur karena Alasan Teknis
Rapat pemilihan pimpinan Pansus Angket BBM diundur atas permintaan Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Golkar (FPG). FPD meminta rapat itu diundur karena masalah teknis.
“Kalau setiap Jumat itu kita rapat fraksi. Kita juga butuh koordinasi, jangan hari Jumatlah,” ujar Sekretaris FPD Sutan Bathoegana saat dihubungi detikcom, Jumat (4/7).
Sutan membantah ada nuansa politis di balik permintaan pengunduran ini. Ia menjelaskan saat ini banyak yang harus dikordinasikan di dalam tubuh FPD sendiri.
“Oh, tidak ada. Banyak agenda yang harus kita bahas di internal, itu saja. Senin atau Selasa, kami siap,” ungkapnya. Dalam rapat internal FPD ini, Sutan mengaku fraksinya akan membahas juga soal pemilihan pimpinan Pansus Angket BBM. “Kalau masalah pimpinan itu, siapa pun yang baik tentunya kita dukung,” pungkasnya. Angket BBM di-acc pada 24 Juni lalu. Dua fraksi yang tidak mendukung hak ini adalah FPG dan FPD.
Pemilihan Pimpinan Panitia Angket Diundur Karena FPG Takut
Pengunduran jadwal pemilihan pimpinan panitia angket BBM yang sedianya dilakukan Jumat, dinilai karena FPG dan FPD takut kalah jika divoting. Karena itu diperlukan konsolidasi dan lobi-lobi guna menjamin pimpinan angket dipegang oleh partai pendukung pemerintah.
“FPG dan FPD kalau kelihatan kalah selalu buying time (mengulur-ulur) sampai yakin betul menang. Mungkin mengulur ini untuk lobi dan konsolidasi. Ini Modus. Karena kalau dipaksa hari ini khawatir kalah,” kata anggota panitia angket dari FKB yang tidak mau disebut namanya pada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/7).
Di tempat terpisah, Anggota Panitia angket dari FKB lainnya Abdullah Azwar Anas menyayangkan pembatalan sepihak rapat perdana pemilihan pimpinan panitia angket BBM. Seharusnya pimpinan DPR memahami bahwa soal angket BBM ini telah menjadi sorotan publik sehingga harus diprioritaskan
“FKB menyayangkan sikap pimpinan yang melakukan pembatalan sepihak ini. Seharusnya pimpinan dewan mempunyai prioritas rapat apa-apa saja yang tidak bisa ditunda. Apalagi angket BBM ini sedang mendapat perhatian luas dari masyarakat,” sesal Anas.
Anggota komisi V ini, mensinyalir pembatalan mendadak ini terkait dengan sesuatu yang sangat rahasia. Sayangnya Anas tidak menjelaskan apa yang dimaksud. Yang pasti lanjut dia, dengan penundaan ini akan membuat masyarakat bertanya-tanya apa gerangan yang terjadi.
“Ini nggak biasa. Kita kaget dengan pemberitahuan pagi ini, karena memang baru kita terima pagi tadi. Soal apa sebabnya, saya nggak bisa ngomong,” pungkas Mantan Ketua Umum IPNU.
Penundaan rapat pemilihan pimpinan panitia angket BBM langsung ditandatangani oleh Ketua DPR Agung Laksono tanggal 3 Juli 2008. Surat pembatalan itu disebarkan pada fraksi-fraksi tadi pagi dengan nomor PW 01/5101/DPR-RI/VII/2008.
Dalam surat tersebut tertulis bersifat penting dan kilat. Alasan pembatalan rapatnya adalah permintaan dari FPG tanggal 2 Juli dan FPD tanggal 3 Juli. Berdasarkan surat itu, Pimpinan DPR akhirnya secara membuat surat edaran pembatalan sepihak rapat pemilihan pimpinan panitia angket BBM tanpa melalui konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi.
FPAN Bantah Penundaan Pemilihan Panitia Angket untuk Lobi-lobi
Pemilihan pimpinan panitia angket BBM gagal gara-gara FPG dan FPD menolak rapat digelar Jumat (4/7). FPAN menyayangkan pembatalan sepihak ini.
Meski begitu, FPAN dapat mengerti langkah dari FPG dan FPD itu. “Saya dengar FPG ada acara di Bali, FPD juga mengusulkan ditunda. Kita sayangkan karena jadi molor. Tapi bagaimana lagi, kita pahamilah saat ini,” kata ketua FPAN Zulkifli Hasan.
Hal itu disampaikan dia dalam perbincangan dengan detikcom di gedung DPR Senayan jakarta, Jumat (4/7).
Pria yang juga menjabat sebagai sekjen PAN ini membantah, pengunduran jadwal pemilihan pimpinan panitia angket yang mendadak ini sebagai upaya menghambat sekaligus lobi-lobi. Semua itu terjadi karena adanya halangan yang tidak bisa ditinggalkan.
“Gak ada lobi-lobi itu. Ini semua semata-mata karena ada fraksi yang gak bisa datang karena ada acara. Kalau kita paksakan kan gak korum, percuma,” terangnya.
Secara tiba-tiba FPG dan FPD mengusulkan pembatalan rapat penentuan pimpinan panitia angket BBM. Akibatnya, penentuan pimpinan panitia angket harus mundur yang berimplikasi mundurnya agenda penyelidikan carut marutnya pengelolaan energi nasional.
KETUA PANITIA ANGKET SEHARUSNYA DIJABAT FRAKSI PENGUSUL
Ketua panitia angket kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) idealnya dijabat anggota DPR dari fraksi pengusul angket, hal ini sangat penting agar panitia benar-benar mengerti ruh angket ini seperti yang dipahami fraksi pengusul.
“Secara logika juga tidak etis jika ketua panitia angket dijabat anggota DPR dari fraksi yang justru menentang usul penggunaan hak angket,” kata salah satu penggerak usul angket BBM, Aria Bima dari Fraksi PDI Perjuangan di sela-sela kunjungannya di Solo, Jumat.
Seperti diketahui, usul hak angket BBM semula dimotori dua politisi muda DPR, yakni Aria Bima dari Fraksi PDI Perjuangan dan Azwar Anas dari Fraksi PKB. Usulan itu kemudian diterima sebagai usul fraksi masing-masing dan disampaikan kepada pimpinan DPR.
Dalam voting untuk menentukan sikap atas usulan angket ini, tercatat dua fraksi pendukung pemerintah, yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat menolak penggunaan hak angket ini. Hanya Yudhi Chrisnandi, satu-satunya dari Fraksi Partai Golkar yang setuju penggunaan hak angket.
Setelah hak angket disetujui DPR, diikuti dengan pembentukan panitia angket, ternyata keanggotaan dan pimpinan panitia angket ini menjadi rebutan.
Semua pimpinan fraksi DPR masuk dalam keanggotaan panitia angket ini, kecuali ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Motor angket BBM yakni Aria Bima, tidak masuk dalam kepanitiaan angket.
Ironisnya, fraksi yang menolak penggunaan hak angket, yakni Fraksi Partai Golkar sekarang ini justru sangat berambisi memimpin panitia angket.
Ia mengatakan, Yudhi Crisnandi, satu-satunya anggota Fraksi Partai Golkar yang setuju hak angket justru tidak masuk ke dalam panitia angket.
“Karena itu, saya khawatir, dijabatnya pimpinan panitia angket oleh fraksi yang menolak hak angket atau fraksi yang hanya pendukung usulan hak angket, akan menjadi awal penggembosan panitia angket ini,” kata Aria Bima.
Panitia angket ini merujuk UUD 45 maupun UU Nomor 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR, memiliki wewenang investigatif yang sangat besar, termasuk untuk menghadirkan semua pihak yang relevan dengan cara paksa.
Panitia angket juga berwenang melimpahkan temuannya menjadi perkara pidana di pengadilan. Akan tetapi, panitia angket akan kehilangan gigi jika para anggota DPR yang tergabung di dalamnya bisa diajak kompromi oleh pemerintah atau disuap oleh mereka yang memiliki kepentingan dengan bisnis minyak. (detikcom/Ant/g)
Pemilihan panitia angket DPR diundur. FPDIP meminta pengunduran ini adalah yang terakhir.
Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo menegaskan, DPR harus lebih serius menyelesaikan keputusannya agar tidak membuat publik merasa dibohongi.
“Kali ini kita dapat memahamilah. Karena memang nggak bisa mereka. Asal jangan mundur-mundur lagi. Khawatir rakyat nggak percaya lagi nanti,” kata Tjahjo saat dihubungi detikcom, Jumat (4/7).
Menurut Tjahjo, berdasarkan informasi dari sekretariat jenderal DPR, pengunduran jadwal pemilihan pimpinan panitia angket BBM ini karena menunggu ketua DPR Agung Laksono sedang umroh. Selain itu, FPDIP juga menduga pengunduran ini juga untuk melakukan lobi dan konsolidasi partai pendukung agar tetap solid.
“Pemberitahuan dari setjend, selain permintaan FPD dan FPG, juga karena menunggu pulangnya umroh ketua DPR. Mungkin ini juga untuk lobi-lobi juga,” terang Tjahjo.
Apakah FPDIP tertarik rebut pimpinan pantia angket BBM? “Kami menyerahkan pada forum nanti. Prinsipnya, FPDIP ingin hak ingket ini bener-bener dapat menjawab persoalan pengelolaaan energi nasional yang amburadul,” pungkasnya.
Rapat Pemilihan Pimpinan Panitia Angket BBM Mundur
Rencananya Panitia Angket BBM akan mengadakan rapat pemilihan pimpinan Panitia Angket BBM Jumat kemaren. Namun atas usul Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD), rapat itu diundur.
“Semalam ada surat yang masuk yang intinya Golkar dan Demokrat minta untuk diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Ganjar Pranowo saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (4/6).
Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mahfudz Siddiq. “Saya mendapat sms bahwa rapat panitia angket ditunda hari ini, tetapi belum ditentukan kapan,” kata Siddiq ketika dihubungi detikcom.
Politisi PKS ini juga mengaku tidak tahu menahu kenapa rapat ini sampai ditunda. “Saya juga belum dapat tembusan suratnya. Jadi saya tidak tau kenapa ini ditunda. Ini kan seharusnya dibicarakan dulu sama-sama, tidak putusan sepihak,” imbuhnya.
FPG dan FPD adalah fraksi yang menolak hak angket pada sidang paripurna DPR RI Selasa, 24 Juni 2008. Banyak kalangan menilai, hak angket BBM sarat dengan nuansa politis. Selain diyakini bisa membongkar misteri perminyakan nasional, hak pamungkas anggota Dewan ini juga dinilai bisa berujung pada pemakzulan Presiden.
FPD Minta Pimpinan Pansus Angket Diundur karena Alasan Teknis
Rapat pemilihan pimpinan Pansus Angket BBM diundur atas permintaan Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Golkar (FPG). FPD meminta rapat itu diundur karena masalah teknis.
“Kalau setiap Jumat itu kita rapat fraksi. Kita juga butuh koordinasi, jangan hari Jumatlah,” ujar Sekretaris FPD Sutan Bathoegana saat dihubungi detikcom, Jumat (4/7).
Sutan membantah ada nuansa politis di balik permintaan pengunduran ini. Ia menjelaskan saat ini banyak yang harus dikordinasikan di dalam tubuh FPD sendiri.
“Oh, tidak ada. Banyak agenda yang harus kita bahas di internal, itu saja. Senin atau Selasa, kami siap,” ungkapnya. Dalam rapat internal FPD ini, Sutan mengaku fraksinya akan membahas juga soal pemilihan pimpinan Pansus Angket BBM. “Kalau masalah pimpinan itu, siapa pun yang baik tentunya kita dukung,” pungkasnya. Angket BBM di-acc pada 24 Juni lalu. Dua fraksi yang tidak mendukung hak ini adalah FPG dan FPD.
Pemilihan Pimpinan Panitia Angket Diundur Karena FPG Takut
Pengunduran jadwal pemilihan pimpinan panitia angket BBM yang sedianya dilakukan Jumat, dinilai karena FPG dan FPD takut kalah jika divoting. Karena itu diperlukan konsolidasi dan lobi-lobi guna menjamin pimpinan angket dipegang oleh partai pendukung pemerintah.
“FPG dan FPD kalau kelihatan kalah selalu buying time (mengulur-ulur) sampai yakin betul menang. Mungkin mengulur ini untuk lobi dan konsolidasi. Ini Modus. Karena kalau dipaksa hari ini khawatir kalah,” kata anggota panitia angket dari FKB yang tidak mau disebut namanya pada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/7).
Di tempat terpisah, Anggota Panitia angket dari FKB lainnya Abdullah Azwar Anas menyayangkan pembatalan sepihak rapat perdana pemilihan pimpinan panitia angket BBM. Seharusnya pimpinan DPR memahami bahwa soal angket BBM ini telah menjadi sorotan publik sehingga harus diprioritaskan
“FKB menyayangkan sikap pimpinan yang melakukan pembatalan sepihak ini. Seharusnya pimpinan dewan mempunyai prioritas rapat apa-apa saja yang tidak bisa ditunda. Apalagi angket BBM ini sedang mendapat perhatian luas dari masyarakat,” sesal Anas.
Anggota komisi V ini, mensinyalir pembatalan mendadak ini terkait dengan sesuatu yang sangat rahasia. Sayangnya Anas tidak menjelaskan apa yang dimaksud. Yang pasti lanjut dia, dengan penundaan ini akan membuat masyarakat bertanya-tanya apa gerangan yang terjadi.
“Ini nggak biasa. Kita kaget dengan pemberitahuan pagi ini, karena memang baru kita terima pagi tadi. Soal apa sebabnya, saya nggak bisa ngomong,” pungkas Mantan Ketua Umum IPNU.
Penundaan rapat pemilihan pimpinan panitia angket BBM langsung ditandatangani oleh Ketua DPR Agung Laksono tanggal 3 Juli 2008. Surat pembatalan itu disebarkan pada fraksi-fraksi tadi pagi dengan nomor PW 01/5101/DPR-RI/VII/2008.
Dalam surat tersebut tertulis bersifat penting dan kilat. Alasan pembatalan rapatnya adalah permintaan dari FPG tanggal 2 Juli dan FPD tanggal 3 Juli. Berdasarkan surat itu, Pimpinan DPR akhirnya secara membuat surat edaran pembatalan sepihak rapat pemilihan pimpinan panitia angket BBM tanpa melalui konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi.
FPAN Bantah Penundaan Pemilihan Panitia Angket untuk Lobi-lobi
Pemilihan pimpinan panitia angket BBM gagal gara-gara FPG dan FPD menolak rapat digelar Jumat (4/7). FPAN menyayangkan pembatalan sepihak ini.
Meski begitu, FPAN dapat mengerti langkah dari FPG dan FPD itu. “Saya dengar FPG ada acara di Bali, FPD juga mengusulkan ditunda. Kita sayangkan karena jadi molor. Tapi bagaimana lagi, kita pahamilah saat ini,” kata ketua FPAN Zulkifli Hasan.
Hal itu disampaikan dia dalam perbincangan dengan detikcom di gedung DPR Senayan jakarta, Jumat (4/7).
Pria yang juga menjabat sebagai sekjen PAN ini membantah, pengunduran jadwal pemilihan pimpinan panitia angket yang mendadak ini sebagai upaya menghambat sekaligus lobi-lobi. Semua itu terjadi karena adanya halangan yang tidak bisa ditinggalkan.
“Gak ada lobi-lobi itu. Ini semua semata-mata karena ada fraksi yang gak bisa datang karena ada acara. Kalau kita paksakan kan gak korum, percuma,” terangnya.
Secara tiba-tiba FPG dan FPD mengusulkan pembatalan rapat penentuan pimpinan panitia angket BBM. Akibatnya, penentuan pimpinan panitia angket harus mundur yang berimplikasi mundurnya agenda penyelidikan carut marutnya pengelolaan energi nasional.
KETUA PANITIA ANGKET SEHARUSNYA DIJABAT FRAKSI PENGUSUL
Ketua panitia angket kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) idealnya dijabat anggota DPR dari fraksi pengusul angket, hal ini sangat penting agar panitia benar-benar mengerti ruh angket ini seperti yang dipahami fraksi pengusul.
“Secara logika juga tidak etis jika ketua panitia angket dijabat anggota DPR dari fraksi yang justru menentang usul penggunaan hak angket,” kata salah satu penggerak usul angket BBM, Aria Bima dari Fraksi PDI Perjuangan di sela-sela kunjungannya di Solo, Jumat.
Seperti diketahui, usul hak angket BBM semula dimotori dua politisi muda DPR, yakni Aria Bima dari Fraksi PDI Perjuangan dan Azwar Anas dari Fraksi PKB. Usulan itu kemudian diterima sebagai usul fraksi masing-masing dan disampaikan kepada pimpinan DPR.
Dalam voting untuk menentukan sikap atas usulan angket ini, tercatat dua fraksi pendukung pemerintah, yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat menolak penggunaan hak angket ini. Hanya Yudhi Chrisnandi, satu-satunya dari Fraksi Partai Golkar yang setuju penggunaan hak angket.
Setelah hak angket disetujui DPR, diikuti dengan pembentukan panitia angket, ternyata keanggotaan dan pimpinan panitia angket ini menjadi rebutan.
Semua pimpinan fraksi DPR masuk dalam keanggotaan panitia angket ini, kecuali ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Motor angket BBM yakni Aria Bima, tidak masuk dalam kepanitiaan angket.
Ironisnya, fraksi yang menolak penggunaan hak angket, yakni Fraksi Partai Golkar sekarang ini justru sangat berambisi memimpin panitia angket.
Ia mengatakan, Yudhi Crisnandi, satu-satunya anggota Fraksi Partai Golkar yang setuju hak angket justru tidak masuk ke dalam panitia angket.
“Karena itu, saya khawatir, dijabatnya pimpinan panitia angket oleh fraksi yang menolak hak angket atau fraksi yang hanya pendukung usulan hak angket, akan menjadi awal penggembosan panitia angket ini,” kata Aria Bima.
Panitia angket ini merujuk UUD 45 maupun UU Nomor 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR, memiliki wewenang investigatif yang sangat besar, termasuk untuk menghadirkan semua pihak yang relevan dengan cara paksa.
Panitia angket juga berwenang melimpahkan temuannya menjadi perkara pidana di pengadilan. Akan tetapi, panitia angket akan kehilangan gigi jika para anggota DPR yang tergabung di dalamnya bisa diajak kompromi oleh pemerintah atau disuap oleh mereka yang memiliki kepentingan dengan bisnis minyak. (detikcom/Ant/g)
Buylan Bantah Terima Suap
Surya, Saturday, 05 July 2008
Jakarta | Surya - Anggota DPR dari Partai Bintang Reformasi (PBR) Buylan Royan menyangkal semua tuduhan. Uang sebesar 66.000 dolar AS dan 5.500 euro (jumlah totalnya sekitar Rp 700 juta), kata Bulyan, bukan bentuk penyuapan.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Tindak Pencegahan M Jasin, Jumat (4/7) usai diskusi di DPR. Jasin berjanji akan membeberkan tersangka lain, bila Bulyan resmi menjadi terdakwa.
"Sekarang ini memang sudah ada pengakuan-pengakuan dalam kasus BR (Bulyan Royan) ini. Tapi, si BR-nya tidak mau mengaku bahwa uang yang ia dapat itu uang suap. Mestinya, kalau memang sudah terbukti, harusnya kan tidak usah menghindar, membela diri. Mengaku saja," kata M Jasin.
"Untuk kasus BR ini, yang disebut memang banyak sekali. Saking banyaknya, saya sampai tidak hafal. Apakah ada anggota DPR lain yang terlibat, nanti akan disampaikan inisialnya bila sudah ditetapkan menjadi tersangka. Tunggu saja," paparnya.
Jasin menegaskan, KPK tidak akan mengumumkan secara terbuka waktu penggeledahan ruang kerja Bulyan di DPR. “Justru kalau diumumkan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Umumnya, kalau penggeledahan ini diketahui pasti tidak akan berhasil. Artinya, meski mendapatkan sesuatu tapi tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan signifikan," kata M Jasin.
"Kita akan melakukan itu (penggeledahan) secara diam-diam agar yang didapat signifikan. Yang kita tidak cari, malah didapat saat penggeledahan dilakukan nanti. Nah, ini kan menjadi menarik.," jelasnya lagi.
Dalam diskusi itu, ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq, memuji kerja KPK. Menurutnya, yang dilakukan KPK ibarat menangkap seekor ayam jago. Mahfudz berpendapat, masyarakat Indonesia pada dasarnya suka gosip. "Jadi menurut saya, bila KPK menangkap anggota DPR itu, seperti nangkep ayam jago. Baru dipegang sayapnya saja, sudah ribut sana-sini. Kalau yang ditangkap eksekutif tidak terlalu ribut, seperti menangkap ayam boiler saja," sindir Mahfudz Siddiq.
"Bagi saya penangkapan para politisi di DPR hanyalah bagian dari bongkahan es yang akan terus terungkap. Kalau ditanya apakah BK DPR kemudian berani menindak anggota DPR, saya rasa tidak. Anggota BK itu bukan malaikat, tak mungkin akan menjerumuskan temannya sendiri. BK itu hanya lembaga yang memberikan rekomendasi saja kepada fraksi di DPR," ujarnya. jbp/yat
Jakarta | Surya - Anggota DPR dari Partai Bintang Reformasi (PBR) Buylan Royan menyangkal semua tuduhan. Uang sebesar 66.000 dolar AS dan 5.500 euro (jumlah totalnya sekitar Rp 700 juta), kata Bulyan, bukan bentuk penyuapan.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Tindak Pencegahan M Jasin, Jumat (4/7) usai diskusi di DPR. Jasin berjanji akan membeberkan tersangka lain, bila Bulyan resmi menjadi terdakwa.
"Sekarang ini memang sudah ada pengakuan-pengakuan dalam kasus BR (Bulyan Royan) ini. Tapi, si BR-nya tidak mau mengaku bahwa uang yang ia dapat itu uang suap. Mestinya, kalau memang sudah terbukti, harusnya kan tidak usah menghindar, membela diri. Mengaku saja," kata M Jasin.
"Untuk kasus BR ini, yang disebut memang banyak sekali. Saking banyaknya, saya sampai tidak hafal. Apakah ada anggota DPR lain yang terlibat, nanti akan disampaikan inisialnya bila sudah ditetapkan menjadi tersangka. Tunggu saja," paparnya.
Jasin menegaskan, KPK tidak akan mengumumkan secara terbuka waktu penggeledahan ruang kerja Bulyan di DPR. “Justru kalau diumumkan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Umumnya, kalau penggeledahan ini diketahui pasti tidak akan berhasil. Artinya, meski mendapatkan sesuatu tapi tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan signifikan," kata M Jasin.
"Kita akan melakukan itu (penggeledahan) secara diam-diam agar yang didapat signifikan. Yang kita tidak cari, malah didapat saat penggeledahan dilakukan nanti. Nah, ini kan menjadi menarik.," jelasnya lagi.
Dalam diskusi itu, ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq, memuji kerja KPK. Menurutnya, yang dilakukan KPK ibarat menangkap seekor ayam jago. Mahfudz berpendapat, masyarakat Indonesia pada dasarnya suka gosip. "Jadi menurut saya, bila KPK menangkap anggota DPR itu, seperti nangkep ayam jago. Baru dipegang sayapnya saja, sudah ribut sana-sini. Kalau yang ditangkap eksekutif tidak terlalu ribut, seperti menangkap ayam boiler saja," sindir Mahfudz Siddiq.
"Bagi saya penangkapan para politisi di DPR hanyalah bagian dari bongkahan es yang akan terus terungkap. Kalau ditanya apakah BK DPR kemudian berani menindak anggota DPR, saya rasa tidak. Anggota BK itu bukan malaikat, tak mungkin akan menjerumuskan temannya sendiri. BK itu hanya lembaga yang memberikan rekomendasi saja kepada fraksi di DPR," ujarnya. jbp/yat
Rapat Pemilihan Pimpinan Panitia Angket BBM Mundur
Harian Global, Saturday 05 July 2008
Panitia Angket BBM akan mengadakan rapat pemilihan pimpinan Panitia Angket BBM Jumat ini. Namun atas atas usul Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD), rapat itu diundur.
"Semalam ada surat yang masuk yang intinya Golkar dan Demokrat minta untuk diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Ganjar Pranowo saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (4/6).
Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mahfudz Siddiq.
"Saya mendapat sms bahwa rapat panitia angket ditunda hari ini, tetapi belum ditentukan kapan," kata Siddiq ketika dihubungi detikcom.
Politisi PKS ini juga mengaku tidak tahu menahu kenapa rapat ini sampai ditunda. "Saya juga belum dapat tembusan suratnya. Jadi saya tidak tau kenapa ini ditunda. Ini kan seharusnya dibicarakan dulu sama-sama, tidak putusan sepihak," imbuhnya.
FPG dan FPD adalah fraksi yang menolak hak angket pada sidang paripurna DPR RI Selasa, 24 Juni 2008. Banyak kalangan menilai, hak angket BBM sarat dengan nuansa politis.
Selain diyakini bisa membongkar misteri perminyakan nasional, hak pamungkas anggota Dewan ini juga dinilai bisa berujung pada pemakzulan Presiden.
DC | Global | Jakarta
Panitia Angket BBM akan mengadakan rapat pemilihan pimpinan Panitia Angket BBM Jumat ini. Namun atas atas usul Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD), rapat itu diundur.
"Semalam ada surat yang masuk yang intinya Golkar dan Demokrat minta untuk diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Ganjar Pranowo saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (4/6).
Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mahfudz Siddiq.
"Saya mendapat sms bahwa rapat panitia angket ditunda hari ini, tetapi belum ditentukan kapan," kata Siddiq ketika dihubungi detikcom.
Politisi PKS ini juga mengaku tidak tahu menahu kenapa rapat ini sampai ditunda. "Saya juga belum dapat tembusan suratnya. Jadi saya tidak tau kenapa ini ditunda. Ini kan seharusnya dibicarakan dulu sama-sama, tidak putusan sepihak," imbuhnya.
FPG dan FPD adalah fraksi yang menolak hak angket pada sidang paripurna DPR RI Selasa, 24 Juni 2008. Banyak kalangan menilai, hak angket BBM sarat dengan nuansa politis.
Selain diyakini bisa membongkar misteri perminyakan nasional, hak pamungkas anggota Dewan ini juga dinilai bisa berujung pada pemakzulan Presiden.
DC | Global | Jakarta
ICW Curigai Rapat Tertutup
Suara Merdeka, 05 Juli 2008
KPK Kantongi Sejumlah Nama Anggota DPR
DEMO KPK: Sejumlah anak turut dalam unjuk rasa oleh massa yang menamakan dirinya Masyarakat Pengawas Korupsi Birokrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (4/7). Mereka meminta KPK melanjutkan tindakan tegas pada birokrat ya
JAKARTA- Wakil Ketua KPK M Yasin menegaskan KPK sudah mengantongi nama-nama anggota DPR dan pejabat yang terkait berbagai kasus. Namun belum saatnya nama-nama itu diungkapkan.
”Dalam penyelidikan muncul beberapa nama. Bahkan ketika KPK melakukan penggeledahan di suatu tempat, ada juga nama-nama itu. Tapi, itu belum cukup,” kata Yasin dalam diskusi di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/7).
Yasin mencontohkan, tersangka kasus aliran dana BI Hamka Yamdu dalam pemeriksaan KPK sudah menyebutkan sejumlah nama. Namun, pihaknya tidak bisa langsung bergerak karena harus melengkapi diri dengan bukti-bukti materiil.
”KPK harus ada bukti materiil, tidak hanya omongan dari tersangka atau terdakwa di persidangan. Kita harus cari bukti-bukti dari itu semua. Sehingga kalau sudah masuk KPK nggak bisa lepas,” jelasnya.
Dia membantah kalau KPK politis dalam mengungkap suatu kasus. Dalam kasus Bulyan Royan, lanjut Yasin, dimulai dari pengawasan KPK atas pengadaan kapal patroli di Departemen Perhubungan.
”Ada atau tidak korupsinya, masuk klasifikasi merugikan negara atau tidak.
Kemudian siapa pelakunya, ada tidak penyelenggara negara terlibat. Bukan karena ada interest politik dan golongan” terangnya.
M Yasin menegaskan pihaknya masih mendalami sejumlah nama-nama anggota DPR yang disebut-sebut oleh tersangka.
Pendanaan Parpol
Sementara itu, Ketua Fraksi Mahfudz Siddiq mengatakan, praktik korupsi dan suap yang dilakukan anggota dewan, terkait dengan pendanaan partai politik. Sesuai UU, parpol tidak boleh memiliki unit usaha.
Sementara, parpol mengandalkan pendanaan dari sumbangan anggota dan pihak lain dalam jumlah yang terbatas. ”Padahal, pembiayaan parpol jauh lebih besar daripada dana yang dikumpulkan dari iuran,” katanya.
Dorongan melakukan penyimpangan itu tidak lepas dari proses politik berbiaya tinggi, selama yang bersangkutan menjadi anggota DPR. Sementrara anggota DPR merasa perlu ”merawat” daerah pemilihannya.
”Untuk menggerakkan mesin partai, diperlukan dana tidak sedikit. Akhirnya, ada anggota DPR tergoda untuk mendapatkan sumber-sumber dana tambahan,” ujarnya.
Selain itu, kewenangan DPR di bidang anggaran semakin kuat, menjadi salah satu faktor. Apalagi, penyusunan anggaran dengan pemerintah sampai pada satuan tiga. ”Hal itu membuka peluang terjadinya kolusi dan korupsi.”
Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari menyatakan, kolusi antara anggota DPR dan pengusaha terjadi karena dimunculkannya item barang dalam anggaran. ”Akibatnya, pengusaha mana yang bisa memenangkan tender sudah ketahuan.”
ICW Curiga
Sementara itu, rapat tertutup KPK dan Komisi III DPR menuai kritik. DPR dinilai berpotensi mengintervensi KPK pada rapat tertutup, Kamis 6 Juli lalu itu. Koordinator ICW Teten Masduki mengatakan, rapat tertutup antara KPK dan Komisi III DPR menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
”Pertama, ini tidak biasanya. Kedua, ini dilakukan pada saat KPK gencar membidik anggota DPR,” kata Teten di kantor ICW di Kalibata Timur IVB, Jakarta Selatan, Jumat (4/7).
Menurut dia, anggota DPR bisa saja melakukan intervensi terhadap KPK pada rapat itu. ”DPR punya kekuatan besar untuk menekan. Sebenarnya tidak ada alasan untuk tertutup. Seandainya di dalam (rapat-Red) membicarakan bukti-bukti hukum, itu pun tidak boleh dibuka ke DPR,” ujarnya.
Sementara Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo minta Ketua DPR Agung Laksono tidak tinggal diam setelah sejumlah anggota DPR terjerat kasus korupsi. Ini tanggung jawab DPR secara lembaga adalah menciptakan sistem integritas untuk mengurangi korupsi yang terjadi.
Menurut dia, DPR juga harus lebih ketat merumuskan kode etik di parlemen dengan sanksi dan mekanisme pemberiannya yang lebih efektif. Selain itu partai politik harus melakukan perombakan rekrutmen caleg. ”Caleg yang korupsi diharapkan tidak dicalonkan lagi,” kata Adnan.(J22,H28,bn, J13-49)
KPK Kantongi Sejumlah Nama Anggota DPR
DEMO KPK: Sejumlah anak turut dalam unjuk rasa oleh massa yang menamakan dirinya Masyarakat Pengawas Korupsi Birokrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (4/7). Mereka meminta KPK melanjutkan tindakan tegas pada birokrat ya
JAKARTA- Wakil Ketua KPK M Yasin menegaskan KPK sudah mengantongi nama-nama anggota DPR dan pejabat yang terkait berbagai kasus. Namun belum saatnya nama-nama itu diungkapkan.
”Dalam penyelidikan muncul beberapa nama. Bahkan ketika KPK melakukan penggeledahan di suatu tempat, ada juga nama-nama itu. Tapi, itu belum cukup,” kata Yasin dalam diskusi di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/7).
Yasin mencontohkan, tersangka kasus aliran dana BI Hamka Yamdu dalam pemeriksaan KPK sudah menyebutkan sejumlah nama. Namun, pihaknya tidak bisa langsung bergerak karena harus melengkapi diri dengan bukti-bukti materiil.
”KPK harus ada bukti materiil, tidak hanya omongan dari tersangka atau terdakwa di persidangan. Kita harus cari bukti-bukti dari itu semua. Sehingga kalau sudah masuk KPK nggak bisa lepas,” jelasnya.
Dia membantah kalau KPK politis dalam mengungkap suatu kasus. Dalam kasus Bulyan Royan, lanjut Yasin, dimulai dari pengawasan KPK atas pengadaan kapal patroli di Departemen Perhubungan.
”Ada atau tidak korupsinya, masuk klasifikasi merugikan negara atau tidak.
Kemudian siapa pelakunya, ada tidak penyelenggara negara terlibat. Bukan karena ada interest politik dan golongan” terangnya.
M Yasin menegaskan pihaknya masih mendalami sejumlah nama-nama anggota DPR yang disebut-sebut oleh tersangka.
Pendanaan Parpol
Sementara itu, Ketua Fraksi Mahfudz Siddiq mengatakan, praktik korupsi dan suap yang dilakukan anggota dewan, terkait dengan pendanaan partai politik. Sesuai UU, parpol tidak boleh memiliki unit usaha.
Sementara, parpol mengandalkan pendanaan dari sumbangan anggota dan pihak lain dalam jumlah yang terbatas. ”Padahal, pembiayaan parpol jauh lebih besar daripada dana yang dikumpulkan dari iuran,” katanya.
Dorongan melakukan penyimpangan itu tidak lepas dari proses politik berbiaya tinggi, selama yang bersangkutan menjadi anggota DPR. Sementrara anggota DPR merasa perlu ”merawat” daerah pemilihannya.
”Untuk menggerakkan mesin partai, diperlukan dana tidak sedikit. Akhirnya, ada anggota DPR tergoda untuk mendapatkan sumber-sumber dana tambahan,” ujarnya.
Selain itu, kewenangan DPR di bidang anggaran semakin kuat, menjadi salah satu faktor. Apalagi, penyusunan anggaran dengan pemerintah sampai pada satuan tiga. ”Hal itu membuka peluang terjadinya kolusi dan korupsi.”
Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari menyatakan, kolusi antara anggota DPR dan pengusaha terjadi karena dimunculkannya item barang dalam anggaran. ”Akibatnya, pengusaha mana yang bisa memenangkan tender sudah ketahuan.”
ICW Curiga
Sementara itu, rapat tertutup KPK dan Komisi III DPR menuai kritik. DPR dinilai berpotensi mengintervensi KPK pada rapat tertutup, Kamis 6 Juli lalu itu. Koordinator ICW Teten Masduki mengatakan, rapat tertutup antara KPK dan Komisi III DPR menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
”Pertama, ini tidak biasanya. Kedua, ini dilakukan pada saat KPK gencar membidik anggota DPR,” kata Teten di kantor ICW di Kalibata Timur IVB, Jakarta Selatan, Jumat (4/7).
Menurut dia, anggota DPR bisa saja melakukan intervensi terhadap KPK pada rapat itu. ”DPR punya kekuatan besar untuk menekan. Sebenarnya tidak ada alasan untuk tertutup. Seandainya di dalam (rapat-Red) membicarakan bukti-bukti hukum, itu pun tidak boleh dibuka ke DPR,” ujarnya.
Sementara Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo minta Ketua DPR Agung Laksono tidak tinggal diam setelah sejumlah anggota DPR terjerat kasus korupsi. Ini tanggung jawab DPR secara lembaga adalah menciptakan sistem integritas untuk mengurangi korupsi yang terjadi.
Menurut dia, DPR juga harus lebih ketat merumuskan kode etik di parlemen dengan sanksi dan mekanisme pemberiannya yang lebih efektif. Selain itu partai politik harus melakukan perombakan rekrutmen caleg. ”Caleg yang korupsi diharapkan tidak dicalonkan lagi,” kata Adnan.(J22,H28,bn, J13-49)
Mahfudz Siddiq: Korupsi di DPR Terkait Pendanaan Parpol
Suara Merdeka, 04/07/2008 22:50 wib - Nasional Aktual
Jakarta, CyberNews. Praktek korupsi dan suap yang dilakukan oleh anggota Dewan, terkait dengan pendanaan partai politik. Sebab, sesuai UU, parpol tidak boleh memiliki unit usaha. Sementara, parpol mengandalkan pendanaan dari sumbangan anggota dan pihak lain dalam jumlah yang terbatas.
‘’Padahal, pembiayaan parpol jauh lebih besar daripada dana yang dikumpulkan dari iuran,’’ kata Ketua Fraksi Mahfudz Siddiq dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘DPR: Target KPK atau Sarang Koruptor’ di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Jumat (4/7).
Dorongan terjadinya penyimpangan tidak lepas dari proses politik berbiaya tinggi selama yang bersangkutan menjadi anggota DPR. Anggota DPR juga merasa perlu ‘merawat’ daerah pemilihannya yang cukup besar.
‘’Untuk menggerakan mesin partai, diperlukan dana yang tidak sedikit. Akhirnya, ada anggota DPR yang tergoda untuk mendapatkan sumber-sumber dana tambahan,’’ ungkapnya.
Dia juga melihat, kewenangan DPR di bidang budgeting yang semakin kuat menjadi salah satu faktor. Apalagi, penyusunan budget dengan pemerintah sampai pada satuan tiga. ‘’Hal itu membuka peluang terjadinya kolusi dan korupsi. Padahal, uang terima kasih tidak boleh diterima oleh angota DPR. Sebab, politikus tidak sepantasnya menjadi broker suatu program dari mitra kerjanya. Praktek itu masih berlaku karena penegakan etik anggota Dewan lemah,’’ ucapnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan M Yasin menegaskan pihaknya masih mendalami sejumlah nama anggota DPR yang disebut-sebut oleh tersangka.
‘’Namun harus ada bukti yang kuat agar nantinya tidak dimentahkan oleh hakim. Oleh karena itu, KPK tidak serta merta menangkap orang yang disebutkan oleh tersangka,’’ jelasnya.
Menurutnya, penangkapan, penggeledahan yang dilakukan oleh KPK harus sesuai dengan aturan yang ada. ‘’Kita harus menggali informasi selengkap-lengkapnya,’’ tegas dia.
Yasin juga mengatakan, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara menjadi fokus yang ditangani oleh lembaga tersebut. Sehingga, bila ada indikasi suap menyuap yang dilakukan oleh pejabat negara, maka akan diproses oleh KPK.
‘’Diantaranya kasus suap yang melibatkan anggota DPR. Kalau yang melakukan bukan penyelenggara negara, maka penegak hukum lainnya yang memprosesnya,’’ kata Yasin.
Canggih
Dalam kesempatan itu, Yasin mengatakan KPK mampu menangani kasus-kasus korupsi yang dilakukan dengan modus canggih. Selain itu, kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK tidak ada yang dihentikan prosesnya.
‘’Apapun jabatannya, jika buktinya cukup akan kita proses. Contohnya, ada mantan Kapolri, mantan dubes, mantan menteri dan dubes aktif. Penanganan didasarkan atas bukti yang kuat,’’ tandasnya.
Adapun pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengklasifikasi ada sejumlah modus dalam korupsi. Diantaranya dengan modus bantuan partisipasi, bantuan perjalanan, bantuan hubungan baik dan bantuan pengobatan serta perawatan kesehatan.
‘’Selain itu, ada pula bantuan kegiatan, apresiasi, bantuan terkait UU, kegiatan DPR dan Komisi serta stake holder,’’ katanya merujuk pada kasus aliran dana BI ke DPR. Sedangkan anggota Komisi III DPR (bidang hukum) Eva Kusuma Sundari menyatakan, kolusi yang dilakukan oleh anggota DPR dengan pengusaha terjadi karena dimunculkannya item barang dalam anggaran.
‘’Akibatnya, pengusaha mana yang bisa memenangkan tender sudah ketahuan. Pengusaha yang akan menang sudah mendapat jaminan agar item tersebut ada. Jika ditenderkan, maka perusahaan tertentu dipastikan akan menang,’’ ungkap anggota FPDIP tersebut.
Selain itu, Eva mengeluhkan beragamnya pemahaman mengenai etika. Sebab, meski seluruh anggota DPR menyatakan anti KKN, namun saat di-break down ke tingkatan operasional, jawabannya sudah berbeda-beda.
‘’Misalnya saat ditanya apakah hadiah adalah bagian dari korupsi, jawabannya sudah kacau. Ada yang menjawab iya, ada yang tidak, ada yang menetapkan batasan nominal. Jadi, belum ada kesadaran perilaku,’’ tegasnya.
Mahfudz Siddik menambahkan, model rekrutmen anggota DPR juga memberi kontribusi kepada penyimpangan yang dilakukan oleh anggota DPR. Misalnya, ada anggota DPR yang blak-blakan mengaku menghabiskan Rp 2 miliar saat kampanye agar bisa terpilih dalam Pemilu 2004.
‘’Anggota Dewan itu juga sudah menyiapkan Rp 4 miliar agar terpilih lagi di Pemilu 2009. Sebelum menjadi calon anggota legislatif, anggota itu juga melewati sejumlah ‘pos kutipan’ agar lolos,’’ ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan, kasus-kasus yang terjadi di DPR membenarkan anggapan kekuasaan berpotensi untuk korup. Adanya prosedur biaya tinggi di parpol juga dituding sebagai pintu awal terjadinya penyimpangan.
(Saktia Andri Susilo /CN09)
Jakarta, CyberNews. Praktek korupsi dan suap yang dilakukan oleh anggota Dewan, terkait dengan pendanaan partai politik. Sebab, sesuai UU, parpol tidak boleh memiliki unit usaha. Sementara, parpol mengandalkan pendanaan dari sumbangan anggota dan pihak lain dalam jumlah yang terbatas.
‘’Padahal, pembiayaan parpol jauh lebih besar daripada dana yang dikumpulkan dari iuran,’’ kata Ketua Fraksi Mahfudz Siddiq dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘DPR: Target KPK atau Sarang Koruptor’ di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Jumat (4/7).
Dorongan terjadinya penyimpangan tidak lepas dari proses politik berbiaya tinggi selama yang bersangkutan menjadi anggota DPR. Anggota DPR juga merasa perlu ‘merawat’ daerah pemilihannya yang cukup besar.
‘’Untuk menggerakan mesin partai, diperlukan dana yang tidak sedikit. Akhirnya, ada anggota DPR yang tergoda untuk mendapatkan sumber-sumber dana tambahan,’’ ungkapnya.
Dia juga melihat, kewenangan DPR di bidang budgeting yang semakin kuat menjadi salah satu faktor. Apalagi, penyusunan budget dengan pemerintah sampai pada satuan tiga. ‘’Hal itu membuka peluang terjadinya kolusi dan korupsi. Padahal, uang terima kasih tidak boleh diterima oleh angota DPR. Sebab, politikus tidak sepantasnya menjadi broker suatu program dari mitra kerjanya. Praktek itu masih berlaku karena penegakan etik anggota Dewan lemah,’’ ucapnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan M Yasin menegaskan pihaknya masih mendalami sejumlah nama anggota DPR yang disebut-sebut oleh tersangka.
‘’Namun harus ada bukti yang kuat agar nantinya tidak dimentahkan oleh hakim. Oleh karena itu, KPK tidak serta merta menangkap orang yang disebutkan oleh tersangka,’’ jelasnya.
Menurutnya, penangkapan, penggeledahan yang dilakukan oleh KPK harus sesuai dengan aturan yang ada. ‘’Kita harus menggali informasi selengkap-lengkapnya,’’ tegas dia.
Yasin juga mengatakan, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara menjadi fokus yang ditangani oleh lembaga tersebut. Sehingga, bila ada indikasi suap menyuap yang dilakukan oleh pejabat negara, maka akan diproses oleh KPK.
‘’Diantaranya kasus suap yang melibatkan anggota DPR. Kalau yang melakukan bukan penyelenggara negara, maka penegak hukum lainnya yang memprosesnya,’’ kata Yasin.
Canggih
Dalam kesempatan itu, Yasin mengatakan KPK mampu menangani kasus-kasus korupsi yang dilakukan dengan modus canggih. Selain itu, kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK tidak ada yang dihentikan prosesnya.
‘’Apapun jabatannya, jika buktinya cukup akan kita proses. Contohnya, ada mantan Kapolri, mantan dubes, mantan menteri dan dubes aktif. Penanganan didasarkan atas bukti yang kuat,’’ tandasnya.
Adapun pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengklasifikasi ada sejumlah modus dalam korupsi. Diantaranya dengan modus bantuan partisipasi, bantuan perjalanan, bantuan hubungan baik dan bantuan pengobatan serta perawatan kesehatan.
‘’Selain itu, ada pula bantuan kegiatan, apresiasi, bantuan terkait UU, kegiatan DPR dan Komisi serta stake holder,’’ katanya merujuk pada kasus aliran dana BI ke DPR. Sedangkan anggota Komisi III DPR (bidang hukum) Eva Kusuma Sundari menyatakan, kolusi yang dilakukan oleh anggota DPR dengan pengusaha terjadi karena dimunculkannya item barang dalam anggaran.
‘’Akibatnya, pengusaha mana yang bisa memenangkan tender sudah ketahuan. Pengusaha yang akan menang sudah mendapat jaminan agar item tersebut ada. Jika ditenderkan, maka perusahaan tertentu dipastikan akan menang,’’ ungkap anggota FPDIP tersebut.
Selain itu, Eva mengeluhkan beragamnya pemahaman mengenai etika. Sebab, meski seluruh anggota DPR menyatakan anti KKN, namun saat di-break down ke tingkatan operasional, jawabannya sudah berbeda-beda.
‘’Misalnya saat ditanya apakah hadiah adalah bagian dari korupsi, jawabannya sudah kacau. Ada yang menjawab iya, ada yang tidak, ada yang menetapkan batasan nominal. Jadi, belum ada kesadaran perilaku,’’ tegasnya.
Mahfudz Siddik menambahkan, model rekrutmen anggota DPR juga memberi kontribusi kepada penyimpangan yang dilakukan oleh anggota DPR. Misalnya, ada anggota DPR yang blak-blakan mengaku menghabiskan Rp 2 miliar saat kampanye agar bisa terpilih dalam Pemilu 2004.
‘’Anggota Dewan itu juga sudah menyiapkan Rp 4 miliar agar terpilih lagi di Pemilu 2009. Sebelum menjadi calon anggota legislatif, anggota itu juga melewati sejumlah ‘pos kutipan’ agar lolos,’’ ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan, kasus-kasus yang terjadi di DPR membenarkan anggapan kekuasaan berpotensi untuk korup. Adanya prosedur biaya tinggi di parpol juga dituding sebagai pintu awal terjadinya penyimpangan.
(Saktia Andri Susilo /CN09)
Ketua Pansus Mestinya Jatah FPG
Suara Karya, Jumat, 4 Juli 2008
JAKARTA (Suara Karya): Komposisi kepemimpinan Panitia Khusus (Pansus) Angket kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai ramai diperdebatkan di kalangan DPR. Bahkan, kedudukan Ketua Pansus menjadi rebutan fraksi-fraksi di DPR.
Fraksi Partai Golkar (FPG) berharap, penentuan ketua Pansus Angket BBM tidak dilakukan melalui pemilihan, tapi ditentukan secara proporsional sesuai urutan perolehan suara di DPR.
Demikian dikemukakan anggota Pansus Angket BBM dari FPG Syamsul Bachri dan Setya Novanto, di Jakarta, Kamis (3/7) kemarin. Menurut Novanto, karena FPG merupakan fraksi terbesar di DPR, seyogianya ketua Pansus Angket BBM dipegang anggota FPG.
"Sesuai kebiasaan dalam pemilihan, baik pemilhan ketua DPR, ketua komisi maupun pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya, dilakukan secara proporsional. Saya kira, hal ini juga berlaku untuk menentukan ketua Pansus Angket," kata Novanto.
Syamsul Bachri, yang juga Sekretaris FPG, mengatakan pihaknya siap memimpin Pansus Angket BBM. Dia yakin, anggota FPG di Pansus Angket solid karena banyak diisi kader terbaik. Untuk menggolkan keinginan menjadi pimpinan Pansus Angket, Partai Golkar berkoalisi dengan Partai Demokrat yang menempatkan lima orang di Pansus Angket.
Tiga Opsi
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPR Zulkifli Hasan menawarkan tiga opsi dalam memilih pimpinan Pansus Angket BBM yang beranggotakan 50 legislator.
"Pertama, dipilih secara proporsional. Artinya diambil berdasarkan jumlah kursi di DPR. Kalau begitu, Partai Golkar, PDIP dan PAN-lah yang menjadi pimpinannya," katanya.
Opsi kedua, tutur Sekjen DPP PAN itu, dengan jalan musyawarah. "Opsi ini tergantung Partai Golkar dan PDIP. Siapa yang mau mengalah. Tapi kalau PAN, inginnya kita yang memimpin atau partai yang memang mendukung hak angket sejak awal, dan bukan partai yang menolak hak angket yang memimpin pansus," ujarnya.
Opsi terakhir, kata Zul, adalah voting. "Kalau proporsional dan musyawarah tidak bisa dilakukan, tentu diambil secara voting. Namun, sebagai jalan tengahnya, kita mengusulkan biar PAN atau partai yang sejak pertama mendukung hak angket saja yang boleh menjadi pemimpin pansus, karena jelas-jelas sejak awal sudah setuju hak angket," katanya.
Zul akui bahwa ada kekhawatiran sejumlah pihak jika angket kenaikan harga BBM akan gembos di tengah jalan jika dipimpin Partai Golkar dan Partai Demokrat yang dari awal menolak hak angket BBM. "Memang benar ada kekhawatiran itu. Tapi yang jelas, pimpinan itu kolektif karena tidak bisa memutuskan sendiri, sebab ada 50 anggota di dalamnya," ujarnya.
Menurut Zul, terpenting dari hak angket BBM adalah substansinya, bukan masalah teknis dalam memilih kepemimpinan Pansus Angket
"Saya kira, yang terpenting itu adalah substansinya, karena harga minyak terus naik. Lagi pula, waktunya sangat sempit. Jangan sampai harapan masyarakat banyak kepada 50 anggota pansus ini tidak terpenuhi hanya karena pertarungan politik," ujarnya.
Berbeda dengan itu, FPKS justru mengusulkan agar pimpinan Pansus hak angket diundi, tidak otomatis diserahkan pada fraksi terbesar.
"Kalau selama ini pimpinan biasanya proporsional, khusus untuk panitia angket lebih bagus jika diundi saja. Sehingga tidak ada tafsir politik yang macam-macam," ujar Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq.
Mahfudz menambahkan, panitia angket harus segera menggelar rapat untuk menyusun agenda dan jadwal persidangan. "Panitia angket harus segera rapat memilih pimpinan sebelum Jumat agar bisa bekerja," ujar anggota Komisi II DPR ini.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR Effendy Choirie menyatakan, pihaknya akan mengawal langkah Pansus Angket menjalankan tugasnya. FKB akan menggalang dukungan publik agar DPR menuntaskan semua kasus yang terkait dengan buruknya pengelolaan energi nasional.
"Kita akan kawal hak angket ini," kata Gus Choi yang menyatakan, FKB juga siap menempatkan kadernya di pimpinan Pansus Angket. Selain dirinya, tutur dia, FKB menempatkan lima kader di Pansus Angket, meliputi Lalu Misbah Hidayat, Abdullah Azwar Anas, Anna Mu`awanah serta Choirul Saleh. "FKB mengusulkan Pak Lalu Misbah karena dia menguasai masalah," kata Choirie.
Di sela diskusi "Angket BBM dan Pertanggungjawaban Publik" yang diselenggarakan FKB, pengamat politik Soegeng Sarjadi Syndicated menganggap ada gejala psikopat. Sebab, partai yang semula menolak kemudian ingin menjadi ketua Pansus Angket BBM.
Soegeng mengemukakan, hak angket penting untuk membongkar ketidakberesan dalam pengelolaan energi nasional, terutama minyak.
Hal senada disampaikan pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy. Dia mengemukakan, fokus hak angket kemungkinan adalah efisiensi produksi dan pengungkapan praktik mafia serta kemungkinan terjadinya penyimpangan konstitusi.
Selain dugaan manipulasi data mengenai penerimaan negara dari sektor migas, sebagian pejabat pemerintah sangat ahli meyakinkan publik. Dalam pengantar APBN 2008, menurut dia, disampaikan bahwa minyak akan stabil dan produksi minyak dari Timur Tengah juga stabil. "Padahal prediksi itu salah besar dan pemerintah telah memperbaiki kesalahan itu dalam APBN Perubahan 2008," katanya.
Dia berharap, DPR berhati-hati dan melengkapi data mengenai produksi minyak nasional dan penerimaan yang seharusnya diterima negara. "DPR jangan mau `ngalah` begitu saja. Data-data kontrak karya (KK) akan sulit diperoleh dengan alasan rahasia negara," katanya.
Menurut dia, Indonesia tidak perlu menaikkan harga BBM jika manajemen pengelolaan minyak dibenahi. Persoalannya, manajemen pengelolaan tidak efisien dan penuh manipulasi sehingga Indonesia kesulitan saat harga minyak dunia naik.
Pengamat perminyakan Priyagung Rahmanto berharap angket DPR akan menghasilkan sesuatu yang konkret untuk rakyat dan negara. Oleh sebab itu, angket harus fokus pada masalah perminyakan nasional.
"Ekspor minyak kita harganya lebih murah dibanding ketika harus impor minyak dan nilainya mencapai triliunan rupiah," katanya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah akan transparan menjawab hak angket DPR tentang kebijakan kenaikan harga BBM. "Pemerintah akan menjawab semuanya, transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Apa adanya," katanya.
Berbeda dengan hak interpelasi yang harus dijawab pemerintah berdasarkan daftar pertanyaan yang dikirimkan DPR, pada hak angket, penjelasan pemerintah diberikan kepada panitia khusus hak angket.
Menurut Hatta, pemerintah siap meladeni hak angket itu dengan mengirimkan seseorang maupun data apa pun yang diminta panitia khusus hak angket tentang BBM.
"Kalau hak angket untuk penyelidikan, beda dengan hak interpelasi. Jadi nanti siapa pun yang diminta keterangan, tentang apa pun, kita siap," tuturnya.
Mensesneg mengatakan, pemerintah memaklumi keputusan DPR menggunakan hak angket terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Pemerintah menghormati penggunaan hak apa pun dari para anggota DPR asalkan sesuai dengan peraturan dan tata cara yang berlaku. (Rully/Kartoyo DS/Yudhiarma)
JAKARTA (Suara Karya): Komposisi kepemimpinan Panitia Khusus (Pansus) Angket kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai ramai diperdebatkan di kalangan DPR. Bahkan, kedudukan Ketua Pansus menjadi rebutan fraksi-fraksi di DPR.
Fraksi Partai Golkar (FPG) berharap, penentuan ketua Pansus Angket BBM tidak dilakukan melalui pemilihan, tapi ditentukan secara proporsional sesuai urutan perolehan suara di DPR.
Demikian dikemukakan anggota Pansus Angket BBM dari FPG Syamsul Bachri dan Setya Novanto, di Jakarta, Kamis (3/7) kemarin. Menurut Novanto, karena FPG merupakan fraksi terbesar di DPR, seyogianya ketua Pansus Angket BBM dipegang anggota FPG.
"Sesuai kebiasaan dalam pemilihan, baik pemilhan ketua DPR, ketua komisi maupun pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya, dilakukan secara proporsional. Saya kira, hal ini juga berlaku untuk menentukan ketua Pansus Angket," kata Novanto.
Syamsul Bachri, yang juga Sekretaris FPG, mengatakan pihaknya siap memimpin Pansus Angket BBM. Dia yakin, anggota FPG di Pansus Angket solid karena banyak diisi kader terbaik. Untuk menggolkan keinginan menjadi pimpinan Pansus Angket, Partai Golkar berkoalisi dengan Partai Demokrat yang menempatkan lima orang di Pansus Angket.
Tiga Opsi
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPR Zulkifli Hasan menawarkan tiga opsi dalam memilih pimpinan Pansus Angket BBM yang beranggotakan 50 legislator.
"Pertama, dipilih secara proporsional. Artinya diambil berdasarkan jumlah kursi di DPR. Kalau begitu, Partai Golkar, PDIP dan PAN-lah yang menjadi pimpinannya," katanya.
Opsi kedua, tutur Sekjen DPP PAN itu, dengan jalan musyawarah. "Opsi ini tergantung Partai Golkar dan PDIP. Siapa yang mau mengalah. Tapi kalau PAN, inginnya kita yang memimpin atau partai yang memang mendukung hak angket sejak awal, dan bukan partai yang menolak hak angket yang memimpin pansus," ujarnya.
Opsi terakhir, kata Zul, adalah voting. "Kalau proporsional dan musyawarah tidak bisa dilakukan, tentu diambil secara voting. Namun, sebagai jalan tengahnya, kita mengusulkan biar PAN atau partai yang sejak pertama mendukung hak angket saja yang boleh menjadi pemimpin pansus, karena jelas-jelas sejak awal sudah setuju hak angket," katanya.
Zul akui bahwa ada kekhawatiran sejumlah pihak jika angket kenaikan harga BBM akan gembos di tengah jalan jika dipimpin Partai Golkar dan Partai Demokrat yang dari awal menolak hak angket BBM. "Memang benar ada kekhawatiran itu. Tapi yang jelas, pimpinan itu kolektif karena tidak bisa memutuskan sendiri, sebab ada 50 anggota di dalamnya," ujarnya.
Menurut Zul, terpenting dari hak angket BBM adalah substansinya, bukan masalah teknis dalam memilih kepemimpinan Pansus Angket
"Saya kira, yang terpenting itu adalah substansinya, karena harga minyak terus naik. Lagi pula, waktunya sangat sempit. Jangan sampai harapan masyarakat banyak kepada 50 anggota pansus ini tidak terpenuhi hanya karena pertarungan politik," ujarnya.
Berbeda dengan itu, FPKS justru mengusulkan agar pimpinan Pansus hak angket diundi, tidak otomatis diserahkan pada fraksi terbesar.
"Kalau selama ini pimpinan biasanya proporsional, khusus untuk panitia angket lebih bagus jika diundi saja. Sehingga tidak ada tafsir politik yang macam-macam," ujar Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq.
Mahfudz menambahkan, panitia angket harus segera menggelar rapat untuk menyusun agenda dan jadwal persidangan. "Panitia angket harus segera rapat memilih pimpinan sebelum Jumat agar bisa bekerja," ujar anggota Komisi II DPR ini.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR Effendy Choirie menyatakan, pihaknya akan mengawal langkah Pansus Angket menjalankan tugasnya. FKB akan menggalang dukungan publik agar DPR menuntaskan semua kasus yang terkait dengan buruknya pengelolaan energi nasional.
"Kita akan kawal hak angket ini," kata Gus Choi yang menyatakan, FKB juga siap menempatkan kadernya di pimpinan Pansus Angket. Selain dirinya, tutur dia, FKB menempatkan lima kader di Pansus Angket, meliputi Lalu Misbah Hidayat, Abdullah Azwar Anas, Anna Mu`awanah serta Choirul Saleh. "FKB mengusulkan Pak Lalu Misbah karena dia menguasai masalah," kata Choirie.
Di sela diskusi "Angket BBM dan Pertanggungjawaban Publik" yang diselenggarakan FKB, pengamat politik Soegeng Sarjadi Syndicated menganggap ada gejala psikopat. Sebab, partai yang semula menolak kemudian ingin menjadi ketua Pansus Angket BBM.
Soegeng mengemukakan, hak angket penting untuk membongkar ketidakberesan dalam pengelolaan energi nasional, terutama minyak.
Hal senada disampaikan pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy. Dia mengemukakan, fokus hak angket kemungkinan adalah efisiensi produksi dan pengungkapan praktik mafia serta kemungkinan terjadinya penyimpangan konstitusi.
Selain dugaan manipulasi data mengenai penerimaan negara dari sektor migas, sebagian pejabat pemerintah sangat ahli meyakinkan publik. Dalam pengantar APBN 2008, menurut dia, disampaikan bahwa minyak akan stabil dan produksi minyak dari Timur Tengah juga stabil. "Padahal prediksi itu salah besar dan pemerintah telah memperbaiki kesalahan itu dalam APBN Perubahan 2008," katanya.
Dia berharap, DPR berhati-hati dan melengkapi data mengenai produksi minyak nasional dan penerimaan yang seharusnya diterima negara. "DPR jangan mau `ngalah` begitu saja. Data-data kontrak karya (KK) akan sulit diperoleh dengan alasan rahasia negara," katanya.
Menurut dia, Indonesia tidak perlu menaikkan harga BBM jika manajemen pengelolaan minyak dibenahi. Persoalannya, manajemen pengelolaan tidak efisien dan penuh manipulasi sehingga Indonesia kesulitan saat harga minyak dunia naik.
Pengamat perminyakan Priyagung Rahmanto berharap angket DPR akan menghasilkan sesuatu yang konkret untuk rakyat dan negara. Oleh sebab itu, angket harus fokus pada masalah perminyakan nasional.
"Ekspor minyak kita harganya lebih murah dibanding ketika harus impor minyak dan nilainya mencapai triliunan rupiah," katanya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah akan transparan menjawab hak angket DPR tentang kebijakan kenaikan harga BBM. "Pemerintah akan menjawab semuanya, transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Apa adanya," katanya.
Berbeda dengan hak interpelasi yang harus dijawab pemerintah berdasarkan daftar pertanyaan yang dikirimkan DPR, pada hak angket, penjelasan pemerintah diberikan kepada panitia khusus hak angket.
Menurut Hatta, pemerintah siap meladeni hak angket itu dengan mengirimkan seseorang maupun data apa pun yang diminta panitia khusus hak angket tentang BBM.
"Kalau hak angket untuk penyelidikan, beda dengan hak interpelasi. Jadi nanti siapa pun yang diminta keterangan, tentang apa pun, kita siap," tuturnya.
Mensesneg mengatakan, pemerintah memaklumi keputusan DPR menggunakan hak angket terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Pemerintah menghormati penggunaan hak apa pun dari para anggota DPR asalkan sesuai dengan peraturan dan tata cara yang berlaku. (Rully/Kartoyo DS/Yudhiarma)
Hak angket di setujui , Ketua DPR Malah Umroh
Dakta.com, Jumat, 04 Juli 2008
Ditulis Oleh : Redaksi
"Mestinya dalam situasi yang seperti ini, di mana tuntutan agar hak angket ini bekerja, sebagai pimpinan DPR harusnya tahulah mana yang lebih prioritas, kan umroh kan bisa kapan-kapan," cetus Mahfudz.
Keberangkatan Ketua DPR Agung Laksono menunaikan ibadah umroh di tengah polemik pembentukan panitia hak angket disesalkan koleganya di DPR. Sebagai ketua DPR, Agung seharusnya bisa mendahulukan mana hal yang penting dan tidak.
"Mestinya dalam situasi yang seperti ini, di mana tuntutan agar hak angket ini bekerja, sebagai pimpinan DPR harusnya tahulah mana yang lebih prioritas kan," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/7).
Menurutnya, pemilihan ketua panitia angket dirasakan sangat mendesak sekali karena tuntutan dari masyarakat untuk segera dilaksanakannya angket sangat besar.
"Pemilihan pimpinan angket ini kan harus dipimpin langsung oleh ketua DPR, ya mestinya dari pihak Sekjen mestinya juga memberitahu hal ini, dan sesuaikan agenda. Jangan justru dibenturkan antara agenda ke luar negeri dengan agenda ini. Umroh kan bisa kapan-kapan," cetus Mahfudz.
Dia menambahkan, pengisian posisi pimpinan panitia angket tersebut dikarenakan semua kebijakan pelaksanaan proses hak angket ditentukan oleh pimpinan.
"Pimpinan angket itu sangat penting sebab dia yang memutuskan dan mensetting agenda, bagaimana pelaksanaannya, dan lainnya. Karena kita juga takut dalam pelaksanaannya nanti anggota semangatnya turun ditengah jalan. jelasnya.
"Nah pengaruh pimpinan sangat besar di sini, ya paling tidak begini salah satu tabiat kerja di DPR, Pansus ini seringkali semangat di awal nah dalam pelaksanaannya nanti banyak anggota yang tidak bisa hadir," pungkasnya.(wspda/pa)
Ditulis Oleh : Redaksi
"Mestinya dalam situasi yang seperti ini, di mana tuntutan agar hak angket ini bekerja, sebagai pimpinan DPR harusnya tahulah mana yang lebih prioritas, kan umroh kan bisa kapan-kapan," cetus Mahfudz.
Keberangkatan Ketua DPR Agung Laksono menunaikan ibadah umroh di tengah polemik pembentukan panitia hak angket disesalkan koleganya di DPR. Sebagai ketua DPR, Agung seharusnya bisa mendahulukan mana hal yang penting dan tidak.
"Mestinya dalam situasi yang seperti ini, di mana tuntutan agar hak angket ini bekerja, sebagai pimpinan DPR harusnya tahulah mana yang lebih prioritas kan," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/7).
Menurutnya, pemilihan ketua panitia angket dirasakan sangat mendesak sekali karena tuntutan dari masyarakat untuk segera dilaksanakannya angket sangat besar.
"Pemilihan pimpinan angket ini kan harus dipimpin langsung oleh ketua DPR, ya mestinya dari pihak Sekjen mestinya juga memberitahu hal ini, dan sesuaikan agenda. Jangan justru dibenturkan antara agenda ke luar negeri dengan agenda ini. Umroh kan bisa kapan-kapan," cetus Mahfudz.
Dia menambahkan, pengisian posisi pimpinan panitia angket tersebut dikarenakan semua kebijakan pelaksanaan proses hak angket ditentukan oleh pimpinan.
"Pimpinan angket itu sangat penting sebab dia yang memutuskan dan mensetting agenda, bagaimana pelaksanaannya, dan lainnya. Karena kita juga takut dalam pelaksanaannya nanti anggota semangatnya turun ditengah jalan. jelasnya.
"Nah pengaruh pimpinan sangat besar di sini, ya paling tidak begini salah satu tabiat kerja di DPR, Pansus ini seringkali semangat di awal nah dalam pelaksanaannya nanti banyak anggota yang tidak bisa hadir," pungkasnya.(wspda/pa)
Thursday, July 03, 2008
Pimpinan Panitia Angket BBM Jadi Rebutan Fraksi-fraksi DPR
Detik, 2/7/08
Muhammad Nur Hayid - detikcom
Jakarta - Jabatan pimpinan panitia angket
BBM rupanya cukup menggiurkan bagi
fraksi-fraksi. Bahkan FPKS sampai
mengusulkan pimpinan panitia hak angket
harus diundi, tidak otomatis diserahkan
pada fraksi terbesar.
"Kalau selama ini pimpinan biasanya
proporsional, khusus untuk panitia angket
lebih bagus jika diundi saja. Sehingga tidak
ada tafsir politik yang macam-macam," ujar
Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Gedung
DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2008).
Menurut Mahfudz, panitia angket harus
segera menggelar rapat untuk menyusun
agenda dan jadwal persidangan.
"Panitia angket harus segera rapat untuk
memilih pimpinan sebelum Jumat, agar bisa
bekerja," saran anggota Komisi II ini.
Anggota FKB Abdullah Azwar Anas
menuturkan, meski diperebutkan banyak
fraksi, namun partainya tidak tertarik untuk
masuk bursa pimpinan panitia angket. FKB
menyerahkan kepada fraksi lain untuk
mengomandoi panitia angket.
"Meski kami punya hak karena sebagai fraksi pengusul hak angket, tapi kami
tidak tertarik untuk kesana. Biarkan saja fraksi lain seperti PDIP, PAN atau
yang lainnya," kata Abdullah. ( nik / fay )
Muhammad Nur Hayid - detikcom
Jakarta - Jabatan pimpinan panitia angket
BBM rupanya cukup menggiurkan bagi
fraksi-fraksi. Bahkan FPKS sampai
mengusulkan pimpinan panitia hak angket
harus diundi, tidak otomatis diserahkan
pada fraksi terbesar.
"Kalau selama ini pimpinan biasanya
proporsional, khusus untuk panitia angket
lebih bagus jika diundi saja. Sehingga tidak
ada tafsir politik yang macam-macam," ujar
Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Gedung
DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2008).
Menurut Mahfudz, panitia angket harus
segera menggelar rapat untuk menyusun
agenda dan jadwal persidangan.
"Panitia angket harus segera rapat untuk
memilih pimpinan sebelum Jumat, agar bisa
bekerja," saran anggota Komisi II ini.
Anggota FKB Abdullah Azwar Anas
menuturkan, meski diperebutkan banyak
fraksi, namun partainya tidak tertarik untuk
masuk bursa pimpinan panitia angket. FKB
menyerahkan kepada fraksi lain untuk
mengomandoi panitia angket.
"Meski kami punya hak karena sebagai fraksi pengusul hak angket, tapi kami
tidak tertarik untuk kesana. Biarkan saja fraksi lain seperti PDIP, PAN atau
yang lainnya," kata Abdullah. ( nik / fay )
Ketua Angket BBM Sebaiknya Diundi
Rabu, 02 Juli 2008 15:43 WIB
Mediaindonesia online, Penulis : Fardiansah Noor
JAKARTA--MI: Ketua Panitia Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) diusulkan untuk dipilih dengan cara diundi. Hal itu lebih baik dibandingkan dengan musyawarah atau voting untuk menghindari adanya tafsir politik.
Demikian diungkapkan Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (2/7). Menurut Mahfudz, susunan kepemimpinan dalam Pansus biasanya disusun berdasarkan asas proporsional.
Tapi, demi menghindari tafsir politik tertentu harus diambil cara penentuan Ketua Panitia Angket yang lain. "Bagus jika diundi saja," kata Mahfudz. Selain itu, lanjutnya, pemilihan Ketua Panitia Angket yang direncanakan dilakukan pada Jumat (4/7), sebaiknya dipercepat agar Panitia bisa segera bekerja menyusun agenda dan jadwal sebelum reses berlangsung pertengahan Juli ini. Tapi, Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso tidak setuju dengan usulan pengundian itu. "Kepemimpinan di Panitia Angket ini bersifat kolektif sehingga kita bisa musyawarahkan," ujar Priyo.
Dia menilai, cara pemilihan dengan musyawarah lebih baik dibandingkan voting atau cara lainnya. Menurutnya, Hak Angket sekarang sudah resmi lolos menjadi hak DPR, bukan orang perorang atau kelompok-kelompok fraksi. Sehingga, Fraksi Partai Golkar mempunyai hak yang sama untuk bisa menjadi Ketua.
"Kalau disetujui fraksi-fraksi, Fraksi Partai Golkar siap memimpin Panitia Angket untuk posisi ketua. Kami juga mengusulkan Fraksi PDIP dan fraksi-fraksi lain secara proporsional menempati posisi kepemimpinan Panitia Angket," jelas Priyo.
Selain itu, tambahnya, saat ini yang lebih penting segera disepakati adalah arah dan substansi penggunaan hak angket. "Apakah dibiarkan menjadi bola liar secara politik atau diarahkan untuk hal-hal yang produktif," tanya Priyo. (Far/OL-06)
Mediaindonesia online, Penulis : Fardiansah Noor
JAKARTA--MI: Ketua Panitia Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) diusulkan untuk dipilih dengan cara diundi. Hal itu lebih baik dibandingkan dengan musyawarah atau voting untuk menghindari adanya tafsir politik.
Demikian diungkapkan Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (2/7). Menurut Mahfudz, susunan kepemimpinan dalam Pansus biasanya disusun berdasarkan asas proporsional.
Tapi, demi menghindari tafsir politik tertentu harus diambil cara penentuan Ketua Panitia Angket yang lain. "Bagus jika diundi saja," kata Mahfudz. Selain itu, lanjutnya, pemilihan Ketua Panitia Angket yang direncanakan dilakukan pada Jumat (4/7), sebaiknya dipercepat agar Panitia bisa segera bekerja menyusun agenda dan jadwal sebelum reses berlangsung pertengahan Juli ini. Tapi, Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso tidak setuju dengan usulan pengundian itu. "Kepemimpinan di Panitia Angket ini bersifat kolektif sehingga kita bisa musyawarahkan," ujar Priyo.
Dia menilai, cara pemilihan dengan musyawarah lebih baik dibandingkan voting atau cara lainnya. Menurutnya, Hak Angket sekarang sudah resmi lolos menjadi hak DPR, bukan orang perorang atau kelompok-kelompok fraksi. Sehingga, Fraksi Partai Golkar mempunyai hak yang sama untuk bisa menjadi Ketua.
"Kalau disetujui fraksi-fraksi, Fraksi Partai Golkar siap memimpin Panitia Angket untuk posisi ketua. Kami juga mengusulkan Fraksi PDIP dan fraksi-fraksi lain secara proporsional menempati posisi kepemimpinan Panitia Angket," jelas Priyo.
Selain itu, tambahnya, saat ini yang lebih penting segera disepakati adalah arah dan substansi penggunaan hak angket. "Apakah dibiarkan menjadi bola liar secara politik atau diarahkan untuk hal-hal yang produktif," tanya Priyo. (Far/OL-06)
F-PG Siap Pimpin Pansus Pansus Sebaiknya Dipimpin Pengusul Hak Angket
Kompas, Rabu, 2 Juli 2008 | 23:55 WIB
Jakarta, Kompas - Setelah usul penggunaan hak angket atas kenaikan harga bahan bakar minyak disetujui sebagai hak DPR, semua fraksi punya hak dan kedudukan yang sama. Atas dasar itu, Fraksi Partai Golkar mengklaim siap memimpin Panitia Angket.
Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) Priyo Budi Santoso, Rabu (2/7) siang, jika fraksi lain setuju, F-PG siap mengetuai Panitia Angket.
F-PG juga mengusulkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dan fraksi lain secara proporsional menempati posisi pimpinan Panitia Angket. Kepemimpinan di Panitia Angket bersifat kolektif sehingga segala sesuatunya bisa dimusyawarahkan dan tanpa perlu voting.
Menurut F-PG, yang lebih penting segera disepakati adalah arah substansi angket. ”Mau dibiarkan menjadi bola liar secara politik atau diarahkan untuk hal-hal yang produktif?” kata Priyo.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR Lukman Hakim Saifuddin. Meskipun Partai Golkar tidak setuju atas pengusulan hak angket, katanya, tetapi kalau sudah ditetapkan DPR, usulan hak angket ini menjadi milik semua anggota DPR. Karena itu, Golkar berhak mencalonkan diri sebagai pemimpin Pansus.
Sebelumnya muncul usul agar Panitia Angket tidak dipimpin anggota Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat karena dikhawatirkan bakal ”menggembosi” makna penggunaan hak angket atas kenaikan harga BBM. Kedua fraksi tersebut pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/6), tidak mendukung usul penggunaan hak angket kenaikan harga BBM.
Anggota Panitia Angket, Hadimulyo (F-PPP), misalnya, mengingatkan bahwa ketua Panitia Angket lebih layak berasal dari fraksi yang sejak awal berinisiatif mengajukan hak angket. Dengan mempertimbangkan fatsun politik, ada baiknya jika Ketua Panitia Angket tidak dijabat anggota F-PG atau F-PD. ”Tapi kalau sebagai unsur pimpinan, boleh saja,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq yang juga anggota Panitia Angket mengusulkan agar pimpinan Pansus diundi saja. Dengan pengundian, tidak ada tafsir politik bahwa pimpinan Panitia Angket disusun untuk mengamankan kepentingan pihak tertentu.
Sekretaris F-PDIP Bambang Wuryanto membenarkan adanya upaya dari F-PG untuk mengambil posisi ketua dalam Panitia Khusus Angket BBM. Namun, F-PDIP yang sejak semula mendukung angket BBM ini akan berupaya mematahkan rencana F-PG itu dalam rapat internal panitia khusus yang direncanakan akan berlangsung Rabu ini.
Hentikan politisasi
Rektor Universitas Paramadina, Jakarta, Anies Baswedan secara terpisah mengatakan, anggota DPR harus menghentikan proses politisasi dalam penentuan pimpinan Pansus Angket.
Setelah Pansus terbentuk, kata Anies, seharusnya setiap kelompok yang mendukung maupun menolak hak angket mencari para profesional untuk mendukung kerja mereka dalam melakukan investigasi. Tim ahli yang diperbantukan kepada Pansus Hak Angket ini harus mengumpulkan informasi secara lengkap tentang kebijakan tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia.
Tarik-menarik dalam penentuan pimpinan Pansus Angket, menurut Anies, sebagai hal wajar dalam lembaga politik. Jika semula Golkar menghalangi agar pengusulan hak angket tidak disetujui, kini setelah disetujui DPR, Golkar ingin mengontrolnya.
”Semua pihak harus mengendurkan semangat untuk memolitisasi hak angket itu dan lebih fokus kepada tujuannya,” kata Anies. (DIK/SUT/MZW)
Jakarta, Kompas - Setelah usul penggunaan hak angket atas kenaikan harga bahan bakar minyak disetujui sebagai hak DPR, semua fraksi punya hak dan kedudukan yang sama. Atas dasar itu, Fraksi Partai Golkar mengklaim siap memimpin Panitia Angket.
Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) Priyo Budi Santoso, Rabu (2/7) siang, jika fraksi lain setuju, F-PG siap mengetuai Panitia Angket.
F-PG juga mengusulkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dan fraksi lain secara proporsional menempati posisi pimpinan Panitia Angket. Kepemimpinan di Panitia Angket bersifat kolektif sehingga segala sesuatunya bisa dimusyawarahkan dan tanpa perlu voting.
Menurut F-PG, yang lebih penting segera disepakati adalah arah substansi angket. ”Mau dibiarkan menjadi bola liar secara politik atau diarahkan untuk hal-hal yang produktif?” kata Priyo.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR Lukman Hakim Saifuddin. Meskipun Partai Golkar tidak setuju atas pengusulan hak angket, katanya, tetapi kalau sudah ditetapkan DPR, usulan hak angket ini menjadi milik semua anggota DPR. Karena itu, Golkar berhak mencalonkan diri sebagai pemimpin Pansus.
Sebelumnya muncul usul agar Panitia Angket tidak dipimpin anggota Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat karena dikhawatirkan bakal ”menggembosi” makna penggunaan hak angket atas kenaikan harga BBM. Kedua fraksi tersebut pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/6), tidak mendukung usul penggunaan hak angket kenaikan harga BBM.
Anggota Panitia Angket, Hadimulyo (F-PPP), misalnya, mengingatkan bahwa ketua Panitia Angket lebih layak berasal dari fraksi yang sejak awal berinisiatif mengajukan hak angket. Dengan mempertimbangkan fatsun politik, ada baiknya jika Ketua Panitia Angket tidak dijabat anggota F-PG atau F-PD. ”Tapi kalau sebagai unsur pimpinan, boleh saja,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq yang juga anggota Panitia Angket mengusulkan agar pimpinan Pansus diundi saja. Dengan pengundian, tidak ada tafsir politik bahwa pimpinan Panitia Angket disusun untuk mengamankan kepentingan pihak tertentu.
Sekretaris F-PDIP Bambang Wuryanto membenarkan adanya upaya dari F-PG untuk mengambil posisi ketua dalam Panitia Khusus Angket BBM. Namun, F-PDIP yang sejak semula mendukung angket BBM ini akan berupaya mematahkan rencana F-PG itu dalam rapat internal panitia khusus yang direncanakan akan berlangsung Rabu ini.
Hentikan politisasi
Rektor Universitas Paramadina, Jakarta, Anies Baswedan secara terpisah mengatakan, anggota DPR harus menghentikan proses politisasi dalam penentuan pimpinan Pansus Angket.
Setelah Pansus terbentuk, kata Anies, seharusnya setiap kelompok yang mendukung maupun menolak hak angket mencari para profesional untuk mendukung kerja mereka dalam melakukan investigasi. Tim ahli yang diperbantukan kepada Pansus Hak Angket ini harus mengumpulkan informasi secara lengkap tentang kebijakan tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia.
Tarik-menarik dalam penentuan pimpinan Pansus Angket, menurut Anies, sebagai hal wajar dalam lembaga politik. Jika semula Golkar menghalangi agar pengusulan hak angket tidak disetujui, kini setelah disetujui DPR, Golkar ingin mengontrolnya.
”Semua pihak harus mengendurkan semangat untuk memolitisasi hak angket itu dan lebih fokus kepada tujuannya,” kata Anies. (DIK/SUT/MZW)
Subscribe to:
Posts (Atom)