PKS: Manuver Elit Demokrat Jadi Blunder Presiden

Polkam / Selasa, 8 Maret 2011 12:48 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kini belum memutuskan hasil evaluasi terhadap Sekretariat Gabungan Partai Koalisi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai itu menandakan sikap dan manuver politik sejumlah elit Partai Demokrat yang mendesakkan reshuflle atau perombakan kabinet terhadap PKS dan Partai Golkar telah menjadi blunder politik bagi SBY.

"Elit Partai Demokrat sudah melempar bola panas ke Presiden yang "dipaksa" mengambil keputusan berat serta berisiko politik besar. Dalam desakan reshuffle kabinet pastilah ada kepentingan-kepentingan elit Demokrat untuk menggantikan posisi menteri-menteri yang keluar," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (8/3).

Mahfudz menuturkan, persoalan berikut muncul terkait basis alasan reshuffle, apakah karena sikap politik terhadap usul angket mafia pajak atau karena evaluasi kinerja. Jika alasan kinerja tidak otomatis bisa membidik menteri-menteri dari Golkar dan PKS. Namun, bila karena angket, maka bisa dipastikan Presiden SBY akan kehilangan dua partai pendukungnya di koalisi. "Ini risiko yang terlalu berbahaya," kata Mahfudz.

Dengan kondisi sekarang ini, Presiden SBY pusing mencari calon anggota koalisi baru pengganti Golkar dan PKS. Karenanya, ia menawarkan itu kepada PDI Perjuangan dan Gerindra. Tapi akhirnya, negosiasi dengan PDI P dan Gerindra gagal. "Presiden SBY terperangkap dalam pilihan tidak ada pilihan (choice of no choice)," kata Mahfudz.

Ketua Komisi I DPR ini pun melihat, opsi paling akhir bisa saja SBY melepas PKS dan tetap mengikat Golkar. Namun kesulitannya adalah membuat penjelasan rasional atas pilihan ini. Sementara PKS sudah mengalkulasi dan siap jika akhirnya Presiden SBY mengambil opsi terakhir ini.

"Inilah blunder politik yang dihadapi Presiden SBY akibat sikap dan manuver politik sejumlah elit Partai Demokrat. Mereka didorong oleh kemarahan sesaat, disisipi kepentingan-kepentingan tersembunyi," sindir dia.

Namun, Demokrat tidak mengkalkulasi implikasi serius yang harus ditanggung oleh Presiden SBY. Ironisnya, sangat mungkin Presiden SBY sampai saat ini tidak mendapatkan penjelasan utuh dan obyektif tentang persoalan dan akar persoalan yang sebenarnya.

"Sejumlah unsur partai koalisi sudah sejak lama mengeluhkan pola komunikasi dan koordinasi koalisi yang dikomandani Demokrat, khususnya di DPR. Format koalisi baru apapun yang akan diputuskan Presiden SBY akan tetap munculkan perbedaan dan perselisihan politik, jika pola komunikasi dan koordinasi koalisi yang dikelola Demokrat tidak berubah," kata Mahfudz.(Andhini)