PKS Minta Presiden Tak Terpengaruh Provokasi

JAKARTA-Desakan sejumlah anggota partai koalisi agar Partai Keadilan Sejahtera keluar dari lingkaran pemerintahan seakan tak pernah reda. Setelah Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional juga menyerukan format ulang koalisi. Atas berbagai upaya itu, DPP PKS meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak sembarangan menerima pertimbangan dari anggota koalisi lain.

”Situasi saat ini tidak memudahkan Presiden,” kata Mahfudz Siddiq, Wakil Sekretaris Jenderal bidang media sekaligus juru bicara DPP PKS kepada wartawan di Jakarta, kemarin (5/3). Menurut Mahfudz, tanpa adanya provokasi dari berbagai pihak, PKS saat ini telah siap untuk bekerja di posisi manapun. Meski belum ada kepastian jadwal pembicaraan kedua belah pihak, PKS saat ini memberi keleluasaan kepada Presiden SBY untuk mengambil keputusan terkait format ulang koalisi. ”Keputusan format ulang koalisi atas PKS, bisa dilakukan Presiden sendiri atau melalui pembicaraan bersama,” ujarnya.

Disadari atau tidak, bola panas dari orang-orang yang mendesak agar PKS keluar bisa jadi mempengaruhi SBY. Menurut Mahfudz, PKS berharap Presiden bisa secara jernih untuk mendapatkan input atau masukan yang tepat. Masukan yang dimaksud adalah pokok persoalan sebenarnya dari hubungan koalisi selama ini. ”PKS berharap format ulang koalisi ini semakin solidkan dan efektifkan pemerintahan, baik di kabinet maupun parlemen,” tandas Mahfudz.

Berbeda dengan PKS, posisi Golkar yang sempat beberapa kali berbeda dengan Demokrat justru memilih sikap tenang. Banyaknya pendapat yang muncul atas posisi Golkar dan PKS saat ini wajar saja terjadi. Semua partai pasti akan menyuarakan pendapatnya terkait keberadaan koalisi yang notabene strategis. ”Wajar ada yang garis keras, moderat, kalau Golkar menanggapi tenang saja,” kata Priyo secara terpisah.

Situasi saat ini, kata Priyo, memang menuntut Presiden untuk berpikir serius. Golkar sendiri meyakini bahwa apa yang mereka suarakan memiliki dasar-dasar yang bisa dipertanggung jawabkan. ”Karena itu kami tidak perlu grusa grusu dan panik,” ujarnya. Kehendak Golkar saat ini, kata Priyo, menginginkan tetap berada di dalam koalisi. Ini karena, apa yang diperjuangan Golkar, terutama di angket pajak, adalah demi memberantas korupsi. Golkar tidak memiliki niat sedikitpun untuk mengguncang pemerintahan ditengah jalan. ”Tapi kalau (Golkar) tidak dikehendaki, kami tentu akan bersikap,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif menilai, format ulang koalisi yang berujung ancaman reshuffle harus dikembalikan pada komitmen awal. Menurut dia, proses reshuffle harus diawali sikap jujur bahwa ada kerja kabinet yang harus diperbaiki. ”Profesionalisme seorang menteri diuji apakah saat ini telah bekerja sesuai tugas dan fungsinya,” kata Yudi. Yang dikhawatirkan, upaya reshuffle ini terjadi karena motif sampingan situasi perpecahan di parlemen antar koalisi. Motif sampingan ini justru menjadi menu utama pertimbangan format ulang koalisi. Indikasi itu, kata Yudi mudah dilihat dari usulan angket pajak yang berujung kegagalan. (bay)