7 Juni 2010 Bataviase.co.id
PPP dan Hanura menolak usul tersebut.
JAKARTA Partai Golkar mengusulkan pemilihan umum legislatif dengan menaikkan paTliamentary threshold (ambang batas perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum anggota DPR) dari 2,5 persen menjadi 5 persen. "Itu semangat untuk menata kembali pemilu kita," kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso kemarin di Ritz-Carlton, SCBD Sudirman, Jakarta.
Usulan tersebut merupakan rekomendasi Rapat Kerja Nasional Legislator Golkar, yang digelar pada 5-6 Juni di Ritz-Carlton Jakarta. Menurut Priyo, parliamentary threshold dinaikkan untuk menyederhanakan jumlah partai, yang secara natural akan ngun. "Partai akan semakin nsolidasi," ujar Wakil Ketua DPR itu. Partai Keadilan Sejahtera me-nyambut baik usul tersebut.
Menurut anggota Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, parliamentary threshold 5 persen bisa diterapkan jika tujuannya menyederhanakan jumlah partai politik Meski PKS secara resmi belum merumuskan sikap atas usulan tersebut, "Tapi wacana yang berkembang di internal PKS, parliamentary threshold 5 persen masih oke, tapi penerapannya dibatasi di pusat saja," kata Mahfudz kemarin
Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan menolak usul tersebut. Alasannya, menurut Sekretaris Fraksi PPP Romahurmu-ziy, dengan parliamentary threshold 2,5 persen saja sudah ada 18 juta suara pemilih yang hangus, dinaikkannya parliamentary threshold menjadi 5 persen akan menghanguskan 36 juta suara pemilih.
Penolakan serupa datang dari Partai Hati Nurani Rakyat. "Usulan itu bukti arogansi dan keangkuhan Golkar," kata Sekretaris Fraksi Hanura Syarifuddin Suding saat dihubungi Tempo kemarin Menurut Suding, penolakan itu bukan bentuk ketakutan partainya, yang parliamentary threshold-nya kecil pada Pemilu 2009. "Kalau mau menaikkan, sebaiknya bertahap, misalnya 3 persen saja," katanya.
Priyo membantah anggapan bahwa usulan tersebut akan menghanguskan 36 juta suara pemilih dan menghambat partai baru atau kecil ikut pemilu. Sebab, tidak ada jaminan partai besar akan mempertahankan parliamentary threshold di atas 5 persen. "Seperti juga tidak ada jaminan partai baru tidak mendapatkan itu," ujar dia.
Menurut Priyo, peningkatan parliamentary threshold merupakan bagian dari mekanisme natural. Jadi biarkan rakyat yang memvonisnya. Apakah partai melebur atau berdiri dengan partai lain. "Itu sudah mekanisme yang natural, sudah demo-kratis," ujar Priyo.
Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies, J. Kristiadi, menilai wacana kenaikan parliamentary threshold menjadi 5 persen hanya akan mempercepat praktek oligarki di tubuh partai politik Indonesia. "Beberapa parpol besar bahkan cenderung membentuk dinasti, bukan lagi kartel politik," kata Kristiadi saat dihubungi Tempo kemarin.
Menurut Kristiadi, wacana menaikkan angka parliamentary threshold tersebut niat yang bagus. Sebab, dengan begitu, pemerintahan yang efektif akan lebih mudah dikontrol. Namun, karena Indonesia menganut sistem presidensial yang multipartai, kenaikan angka tersebut harus dicermati dengan baik. "Idealnya, kenaikan parliamentary threshold hanya 3-3,5 persen, sehingga partai baru masih memiliki kesempatan ikut pemilihan umum," kata Kristiadi
2 comments:
MUNAS PKS 2010 di RITZ CARLTON : BELAJARLAH DARI KONGRES II PARTAI DEMOKRAT
Sudah selazimnya, setiap even Partai, panitia mempertimbangkan efek pembentukkan opini publik.
Pada Kongres II Partai Demokrat 2010, kecerdasan panitia acara, berhasil menggalang banyak opini positif dimata bangsa Indonesia. Di antaranya : Kongres di kemas di tempat yang terkesan sederhana, jauh dari pemborosan. Membawa pesan keberpihakan Demokrat kepada kondisi umum ekonomi bangsa ini.
Kongres II Demokrat, yang memilih Anas sebagai Ketua 2010-2015, dikemas panitia secara halus penggalangan opini : keberpihakan Demokrat kepada suara Pemilih Muslim dan pemilih muda. Dimana Figur Anas disukai oleh konstituen itu.
Kongres II Demokrat, yang mengulurkan waktu penyusunan Jajaran Pengurusnya, setidaknya berhasil mempertahankan "durasi" perhatian publik yang cukup lama terhadap Partai Demokrat. Melalui ruang media massa.
Pantaslah sekiranya jerih payah panitia & dana yang cukup besar Partai Demokrat tak sia-sia.
Munas PKS 2010, yang rencananya diselenggarakan di Ritz Carlton, belum apa-apa sudah memberi hambatan pembentukan opini positif dimata konstituen & calon pemilih lainnya.
Pemilihan tempat di hotel Mewah semacam Ritz Carlton, menunjukkan Panitia tak peka terhadap perasaan konstituen yang sebagian besar hidup dalam kondisi kesederhanaan ekonomi. Lebih terkesan ingin meng-"entertainment" Pengurus-pengurus PKS, yang sebelumnya berhasil mempertahankan dukungan suara lebih dari 6%. Ketimbang mempertahankan opini : PKS adalah partai jujur dan sederhana ?
Pemilihan tempat di Ritz Carlton, jaringan Hotel yang berpusat di Maryland, Amerika, sangat kontradiktif dengan pesan kuat yang ingin disampaikan bahwa : PKS sangat berpihak kepada Kemerdekaan Palestina. Dimana publik tahu, perjuangan Palestina didunia Internasional selalu terganjal oleh Dukungan Amerika kepada Israel. Bukankah sebagian publik menganggap Ritz Carlton sebagai "simbol" Amerika ?
Akankah Munas PKS 2010 behasil membangun citra positif ? Sehingga berhasil merekatkan perasaan, pikiran dan nurani para konstituen ? Serta mampu merebut simpati calon pemilih lainnya ?
Semoga dana besar & kerja melelahkan panitia tak sia-sia !!
Golkar Usul PT 5 Persen
comment :
"Amin" kan saja ustadz. Siapa tahu, karena PKS kurang bisa belajar profesionalitas politik, kurang cakap menghargai perasaan konstituen, kurang sejalan ucapan dan perbuatan dalam membela palestina, terlalu sibuk dengan gaya hidup mewah sebagai legislator, terlalu sibuk main proyek sendiri, dll. Tahun 2014, PKS tak mencapai 5%...
Barangkali saja PKS nyadar, dan kembali kepada jati dirinya : sebagai Jama'ah, yang Da'wahnya masih dihargai ummat
Post a Comment