Senin, 07 Juni 2010, 14:50 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Badan Anggaran DPR besok akan menggelar rapat soal usulan Fraksi Partai Golkar atas dana aspirasi senilai Rp 15 miliar per anggota dewan per tahun. Sikap resmi tiap-tiap fraksi akan terlihat dalam rapat Badan Anggaran ini.
''Sikap resmi fraksi akan terlihat di Badan Anggaran, kita akan berdebat di sana,'' kata Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, di gedung DPR, Jakarta, Senin (7/6). Sebelumnya, Partai Golkar sudah menyatakan kesiapannya untuk berdebat mengenai usulannya ini.
Menurut Mahfudz, Fraksi PKS sendiri belum menentukan sikap soal dana aspirasi yang belakangan menuai kontroversi. Secara pribadi, dia melihat, dana aspirasi rawan penyimpangan karena bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan. Dia berpendapat, dana aspirasi akan menimbulkan ketidakseimbangan proporsi keterwakilan. Maksudnya, akan tetap ada ketimpangan antara pusat dan daerah soal perimbangan anggaran.
Mahfudz mengusulkan, DPR menambah anggaran anggota dewan saat reses. Dengan cara itu anggota DPR memiliki anggaran yang cukup ketika berkunjung ke daerah pemilihannya saat reses. ''Solusinya juga bisa dengan mendorong politik anggaran sehingga porsi anggaran untuk daerah lebih besar dalam RAPBN,'' cetusnya.
Red: Budi Raharjo
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Badan Anggaran DPR besok akan menggelar rapat soal usulan Fraksi Partai Golkar atas dana aspirasi senilai Rp 15 miliar per anggota dewan per tahun. Sikap resmi tiap-tiap fraksi akan terlihat dalam rapat Badan Anggaran ini.
''Sikap resmi fraksi akan terlihat di Badan Anggaran, kita akan berdebat di sana,'' kata Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, di gedung DPR, Jakarta, Senin (7/6). Sebelumnya, Partai Golkar sudah menyatakan kesiapannya untuk berdebat mengenai usulannya ini.
Menurut Mahfudz, Fraksi PKS sendiri belum menentukan sikap soal dana aspirasi yang belakangan menuai kontroversi. Secara pribadi, dia melihat, dana aspirasi rawan penyimpangan karena bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan. Dia berpendapat, dana aspirasi akan menimbulkan ketidakseimbangan proporsi keterwakilan. Maksudnya, akan tetap ada ketimpangan antara pusat dan daerah soal perimbangan anggaran.
Mahfudz mengusulkan, DPR menambah anggaran anggota dewan saat reses. Dengan cara itu anggota DPR memiliki anggaran yang cukup ketika berkunjung ke daerah pemilihannya saat reses. ''Solusinya juga bisa dengan mendorong politik anggaran sehingga porsi anggaran untuk daerah lebih besar dalam RAPBN,'' cetusnya.
No comments:
Post a Comment