Ekonomi / Senin, 31 Mei 2010 16:38 WIB
"DPR fungsinya menyusun anggaran bukan menggunakan anggaran. Sehingga pikiran-pikiran DPR untuk menumpangi APBN itu salah,"kata Mahfudz di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (31/5).
Menurut Mahfudz, selama ini DPR memberikan Rp31,5 juta per anggota dewan untuk masa reses. Jumlah ini dirasa kurang memadai karena masyarakat belum mengerti soal anggaran. Apalagi, masalah anggaran juga tidak transparan.
"Jadi ketika kita ke dapil, ada jembatan rusak mereka minta uangnya ke kita. Padahal kan ada anggaran dari APBN, tapi karena tidak transparan mereka juga tidak tahu,"cerita Mahfudz.
Karena itu, Mahfudz menyarankan Badan Urusan Rumah Tangga merasionalisasi dana hibah tersebut. Sebab, dana itu akan digunakan untuk sosialisai, advokasi serta memberikan pendidikan politik.
"Tapi kalau Rp15 miliar saya bingung bawanya,"tandas Mahfudz.(Andhini)
No comments:
Post a Comment