Sabtu, 12 Juni 2010 | 05:52 WIB
"Jadi semua agenda dakwah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan basis dukungannya dikelola struktur DPP. Sementara agenda kebijakan publik dan pemerintahan dikelola oleh struktur fraksi,"kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, Jum'at (11/6).
Perkawinan dua struktur kata Mahfudz, untuk mensinergikan sikap dan kebijakan partai dengan fraksi.Fraksi adalah kepanjangan partai. "kami ingin agar sikap fraksi dengan sikap partai itu sejalan,”katanya.
Mahfudz mengungkapkan, perubahan struktur partai itu hasil evaluasi PKS selama ini. Dalam struktur baru itu nanti ada dewan pimpinan tinggi partai yang akan mengontrol semua kebijakan strategis partai.
Dewan pimpinan tinggi partai ini akan terdiri atas ketua majelis syura, presiden, ketua majelis pertimbangan pusat, ketua dewan syariah pusat, sekjen, dan bendahara. Pembagian antara struktur DPP dengan struktur partai akan didasarkan pada area kerja.DPP berwenang menggarap semua agenda dakwah,pelayanan masyarakat, dan pembangunan basis dukungan.
Sementara struktur fraksi mengelola agenda kebijakan publik dan pemerintahan. Perubahan struktur itu, lanjut anggota Komisi II (pemerintahan) DPR ini, karena PKS memastikan bahwa rencana strategis partai lima tahun ke depan serta capaian target Pemilu 2014 nanti bisa dipenuhi. Hanya saja, Mahfudz belum bersedia menyebutkan berapa target yang dipasang PKS untuk Pemilu 2014 nanti.Menurut dia, itu akan dibicarakan dalam munas nanti.
Seperti diketahui PKS akan menggelar Munas II 6-20 Juni 2010 di Ball Room Ritz-Carlton, Pasific Place, SCBD Sudirman, Jakarta. Agenda Munas adalah penetapan Ketua Dewan Syuro PKS, Presiden PKS, Sekjen, Bendahara, serta kabinet-kabinet DPP. Dipastikan, Presiden PKS akan tetap dijabat Luthfi Hasan Ishaaq dan Sekjen akan tetap dipegang Anis Matta. Rencananya Munas ini akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
MUNAWWAROH
No comments:
Post a Comment