Setgab Cegah Upaya Goyang SBY

www.koran-jakarta.com/
Minggu, 16 Mei 2010
Koalisi Parpol I Jangan Jadikan Setgab Ajang Kesepakatan Politik Elite

JAKARTA — Masih adanya upaya menggoyang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), utamanya oleh partai mitra koalisi, salah satunya karena tersendatnya komunikasi di antara partai koalisi. Maka pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) dimaksudkan untuk mengintensifkan komunikasi agar bisa meredam upaya menggoyang pemerintahan.

Penegasan tersebut dikemukakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, usai jumpa pers pra Kongres Partai Demokrat, di Jakarta, Sabtu (15/5). “Kita ingin memperkuat kualitas komunikasi antar partai koalisi. Sehingga potensi dan isu bisa dikelola dulu lewat Setgab itu. Karena dengan komunikasi yang baik, kita harapkan akan teredam.” Namun terkait dengan posisi pelaksana harian yang dipercayakan kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical, kata Amir, jangan diterjemahkan sebagai jabatan. Karena di Setgab itu, jabatan hanya atributif saja.

Setgab tandasnya, juga tidak dimaksudkan untuk menghalangi hak politik para anggota dewan terutama dari partai–partai koalisi. Bukan juga untuk membatasi hak menyatakan pendapat yang tengah begulir di parlemen. Tapi partai koalisi, pasti punya cara bagaimana mengelola manajemen komunikasi pada para anggotanya. Di samping menguatkan komunikasi, Ketua DPP partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menilai, pembentukan Setgab itu memang untuk membatasi manuver politik, terutama yang datang dari Partai Golkar.

“Setgab adalah strategi jitu Yudhoyono menjinakkan Golkar, dengan ditempatkannya Ketua Umum Partai Golkar sebagai Ketua Pelaksana Harian. Mahfudz menjelaskan, jika dikaitkan dengan hak menyatakan pendapat yang tengah bergulir di parlemen, ternyata yang banyak menandatangani adalah politisi dari Partai Golkar. Bahkan lebih banyak dari PDI-P yang notabene partai oposisi. Sehingga dengan ditempatkanya Ical sebagai Ketua Pelaksana Harian Setgab, Golkar mempunyai tanggung jawab untuk lebih komit pada ikatan koalisi. Pandangan senada dikemukakan Ketua DPP Partai Demokrat, Djafar Hafsah. Menurutnya, Setgab koalisi itu makin menegaskan komitmen partai koalisi.

Sehingga pemerintah lebih leluasan menjalankan kebijakan pro rakyat. Namun Pengamat Politik CSIS, J Kristiadi, mengkhawatirkan keberadaan Setgab dijadikan ajang para elite politik. Terutama untuk menyelesaikan persoalan yang melilit para elite partai koalisi. “Misalnya kasus pajak bisa saja itu diselesaikan secara adat saja.” Atas kekhawatiran itu, Amir Syamsuddin membantahnya. Tidak ada keinginan Setgab dijadikan ajang deal politik. Bahwa ada fokus pembicaraan tentang hak menyatakan pendapat di Setgab, menurutnya, lebih pada pemahaman persepsi, tentang mekanisme hak menyatakan pendapat itu. “Kalau memang unsur syarat dari hak menyatakan pendapat itu tak terpenuhi, disarankan memang partai koalisi untuk tak memaksakan kehendaknya,” ujar Amir.

Stabilitas Politik

Pengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah, Bachtiar Effendi, menilai, Setgab memang bermanfaat, terutama untuk menciptakan stabilitas politik. Karena ketika ada ruang komunikasi yang terbuka antar partai koalisi dengan pemerintah, kian kecil upaya tarik menarik kepentingan. Dengan begitu, kata Bachtiar yang juga Dekan FISIP UIN, program– program pemerintah dimasa datang, tak lagi direcoki oleh manuver partai koalisi.

Sebab perbedaan di tingkat partai sudah diselesaikan dengan tersedianya sekretariat gabungan itu. “Ini sebuah forum di mana semua hal dibicarakan antar partai koalisi. Pembicaraan terkait rancangan kebijakan dan segala macamnya, terlebih dahulu akan dibicarakan di forum itu,” kata dia. Seperti diberitakan, Setgab koalisi dibentuk di kediaman Ketua Dewan Penasehat Partai Demokrat (PD), Yudhoyono di Puri Cikeas, Cileungsi, Bogor, Kamis (6/5).

Enam pimpinan partai koalisi yakni PD, Golkar, PKS, PPP, PKB, dan PAN menyatakan komitmen meneguhkan kembali kemitraan strategis koalisi. Yudhoyono memimpin langsung Setgab, Ketua Harian Ical, dan Sekretaris Syarief Hasan yang juga Menteri Negara Koperasi dan UKM. _ ags/AR-2