Tribunnews.com - Selasa, 15 Juni 2010 13:35 WIB
"Ini masih pro dan kontra di Banggar. Prinsipnya PKS itu menolak penguatan alokasi pembangunan daerah yang sifatnya alokasi langsung, seperti Rp 15 miliar atau Rp 1 miliar untuk desa,"
Mahfudz Siddiq
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menangkal klaim Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Soesatyo perihal dana aspirasi senilai Rp 15 miliar. PKS tetap menolak pencairan dana aspirasi yang kini diubah nama menjadi program percepatan pembangunan dana desa.
"Ini masih pro dan kontra di Banggar. Prinsipnya PKS itu menolak penguatan alokasi pembangunan daerah yang sifatnya alokasi langsung, seperti Rp 15 miliar atau Rp 1 miliar untuk desa," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/6/2010).
Menurut Mahfudz, PKS masih tetap bersikukuh percepatan pembangunan dilakukan melalui mekanisme yang telah dilakukan pemerintahan SBY-Boediono.
"Mekanisme yang sudah ada itu sudah bagus hanya soal volume saja. Jadi yang didukung PKS itu Volumenya yang diperbesar tapi menggunakan mekanisme yang ada," ujarnya.
Mantan Ketua Fraksi PKS ini mengemukakan, dana program percepatan pembangunan desa yang langsung dicairkan ke daerah justru mendorong penggunaan anggaran negera secara tidak tepat dan efektif.
"Aparatur desa bukan aparatur pemerintah dan bukan PNS. Karena bukan PNS dia itu bukan penguasa keuangan," tuturnya.
Selain itu, lanjut Mahfudz, penyaluran program percepatan pembangunan desa juga terindikasi tumpang tindih. Alasannya, program pembangunan desa telah masuk program Musrembangnas.
"Akan ada tumpang tindih program pembangunan di desa sehingga ini nanti tidak clear. Apalagi, logika Rp 1 miliar itukan dana tambahan yang tidak masuk musrembangnas," paparnya seraya menengarai, akan banyak kepala desa yang masuk penjara atas dana segar Rp 15 miliar maupun Rp 1 miliar.
"Mekanisme kontrolnya itu juga susah. Jadi akan banyak kades yang akan dipenjara," sergahnya.
Menyangkut klaim pimpinan Partai Golkar yang menganggap pidato SBY soal dana aspirasi sebagai sinyal positif pemerintahan, mantan Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPR RI tentang skandal bank Century ini menyebut Partai Golkar untuk salah tafsir.
"Sinyal positif SBY bukan berarti mendukung. Jangan salah tafsir juga," tandasnya.
"Ini masih pro dan kontra di Banggar. Prinsipnya PKS itu menolak penguatan alokasi pembangunan daerah yang sifatnya alokasi langsung, seperti Rp 15 miliar atau Rp 1 miliar untuk desa," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/6/2010).
Menurut Mahfudz, PKS masih tetap bersikukuh percepatan pembangunan dilakukan melalui mekanisme yang telah dilakukan pemerintahan SBY-Boediono.
"Mekanisme yang sudah ada itu sudah bagus hanya soal volume saja. Jadi yang didukung PKS itu Volumenya yang diperbesar tapi menggunakan mekanisme yang ada," ujarnya.
Mantan Ketua Fraksi PKS ini mengemukakan, dana program percepatan pembangunan desa yang langsung dicairkan ke daerah justru mendorong penggunaan anggaran negera secara tidak tepat dan efektif.
"Aparatur desa bukan aparatur pemerintah dan bukan PNS. Karena bukan PNS dia itu bukan penguasa keuangan," tuturnya.
Selain itu, lanjut Mahfudz, penyaluran program percepatan pembangunan desa juga terindikasi tumpang tindih. Alasannya, program pembangunan desa telah masuk program Musrembangnas.
"Akan ada tumpang tindih program pembangunan di desa sehingga ini nanti tidak clear. Apalagi, logika Rp 1 miliar itukan dana tambahan yang tidak masuk musrembangnas," paparnya seraya menengarai, akan banyak kepala desa yang masuk penjara atas dana segar Rp 15 miliar maupun Rp 1 miliar.
"Mekanisme kontrolnya itu juga susah. Jadi akan banyak kades yang akan dipenjara," sergahnya.
Menyangkut klaim pimpinan Partai Golkar yang menganggap pidato SBY soal dana aspirasi sebagai sinyal positif pemerintahan, mantan Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPR RI tentang skandal bank Century ini menyebut Partai Golkar untuk salah tafsir.
"Sinyal positif SBY bukan berarti mendukung. Jangan salah tafsir juga," tandasnya.
Penulis : ademayasanto
No comments:
Post a Comment