PKS Siapkan 4 Rencana Strategis

Terobosan yang paling mendasar adalah membuka keanggotaan untuk nonmuslim

Kamis, 17 Juni 2010, 07:07 WIB

Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi, Suryanta Bakti Susila

VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera sudah menyiapkan setidaknya empat rencana strategis menjelang Pemilu 2014. Keempat rencana itu akan dibahas dalam Musyawarah Nasional atau disebut pula Musyawarah Majelis Syuro yang diperluas yang dibuka pada Kamis 17 Juni 2010 malam ini.

Empat rencana strategis itu pertama, adalah meresmikan struktur Dewan Pimpinan Pusat yang mengintegrasikan struktur partai dengan struktur fraksi di parlemen. Menurut Mahfudz Siddiq, salah satu Ketua PKS, struktur DPP akan menggarap semua agenda dakwah, pelayanan masyarakat dan pembangunan basis dukungan. Sementara struktur fraksi mengelola agenda kebijakan publik dan pemerintahan.

"Duet Luthfi-Anis akan mengomandani kerja besar ini," kata Mahfudz kepada VIVAnews, Jumat 11 Juni 2010. Luthfi-Anis yang dimaksud adalah Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden DPP PKS, dan Anis Matta, Sekretaris Jenderal.

Rencana strategis kedua adalah membuat lembaga kepemimpinan baru untuk meluweskan langkah partai. Lembaga itu disebut Dewan Pimpinan Tinggi PKS yang terdiri dari enam jabatan pucuk di PKS yakni Ketua Majelis Syuro, Presiden Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Ketua Dewan Syariah Pusat, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.

Rencana Strategis ini sendiri disusun oleh Dewan Pimpinan Tinggi ini. Mereka adalah Ketua Majelis Syuro, Hilmi Aminuddin; Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq; Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta; Bendahara Umum Mahfud Abdurrahman; Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Untung Wahono; dan Ketua Dewan Syariah Pusat Surakhman Hidayat.

Rencana strategi ketiga adalah membuka keanggotaan untuk nonmuslim. Untuk itu, PKS akan merevisi konstitusi partainya.

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menjelaskan, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS, dikenal enam jenjang kader dengan hak dan kewajiban berbeda secara proporsional. Salah satunya hak diajukan menjadi pejabat publik baik di eksekutif dan legislatif.

Musyawarah Nasional yang digelar mulai Kamis 17 Juni 2010 besok salah satunya mengagendakan amandemen aturan itu. "Kami ingin siapkan landasan konstitusi," kata Anis. "Kami buat ruang nonmuslim bergabung. Intinya kami ingin memberikan ruang nonmuslim ke keanggotaan," ujar Anis, Rabu kemarin.

Usulan itu, kata Anis, melihat realitas saat ini, di mana PKS diterima masyarakat yang didominasi nonmuslim seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Bila amandemen disetujui, dimungkinkan nonmuslim yang bergabung menjadi anggota PKS diajukan sebagai pejabat dari daerah pemilihan tersebut.

Kemudian rencana strategis keempat, masih berkaitan dengan keanggotaan, adalah melipatgandakan jumlah kader. Jumlah kader ini, menurut PKS, berbanding lurus dengan pertumbuhan suara PKS dalam Pemilu.

"Rasio pertumbuhan kader, relatif signifikan. Tiga puluh ribuan kader pada 1998, sekarang ini 800 ribu. Mudah-mudahan bertambah 1.200 kader tiap tahun, jadi ada dua juta kader pada 2014," kata Anis Matta.

Dan kemungkinan masih ada sejumlah rencana strategis lain yang akan terungkap dalam Musyawarah Nasional yang dimulai malam ini. Tunggu saja gebrakan PKS untuk menjadi partai tiga besar pada 2014 nanti.
• VIVAnews