PKS Akui Tifatul Keliru

Headlines | Wed, Jun 30, 2010 at 12:03 | Jakarta, matanews.com

Mahfudz Siddiq (*ant/file)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui kadernya yang duduk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, melakukan kekeliruan dalam membandingkan kasus video porno Ariel-Luna Maya dengan peristiwa sakral penyaliban Yesus di kayu salib, yang merupakan doktrin agama Kristen.
Wakil Ketua Bidang Media DPP PKS, Mahfudz Sidik, mengatakan analogi yang digunakan Tifatul memang sangat berpotensi disalahartikan. “Tapi, kami yakin Pak Tifatul tidak bermaksud buruk. Dia khilaf,” ungkap Mahfudz Sidik dalam percakapan dengan matanews.com di Jakarta, Rabu (30/6).
Menurut dia, Tifatul Sembiring menyadari kekeliruannya dalam menganalogikan sesuatu yang menggunakan kata-kata mirip itu. “Beliau menyadari itu dan karenanya sudah meminta maaf secara terbuka melalui media atas kekeliruannya tersebut,” sebut Mahfudz Sidik.
Analogi Tifatul Sembiring  yang kini menjadi gugatan banyak kalangan disampaikannya dalam pidatonya mengenai kasus video bokep Ariel-Luna Maya saat breakfast meeting di kantor Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/6) lalu.
Ketika itu hadir orang-orang dari lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia, Mabes Polri, Dewan Pers, pengelola forum diskusi internet maupun pengelola ISP. Pasca-pernyataannya itu, twitter Tifatul dibanjiri komentar yang umumnya menyatakan kecewa dan menganggap tak pantas analogi seperti itu keluar dari mulut seorang menteri yang berstatus sebagai corong pemerintah.
Komisi I DPR-RI, seperti diungkapkan wakil ketuanya, Hayono Isman, rencananya hari ini akan menelepon Tifatul untuk menanyakan langsung pernyataan yang menuai protes itu. Sejauh ini belum ada penjelasan lebih lanjut atas upaya cross check informasi yang ditempuh Komisi I DPR. (*ham)

PKS Antisipasi Anas Effect di 2014

PKS memikirkan ulang tentang sirkulasi kader-kader muda di partainya setelah Anas menang

Rabu, 26 Mei 2010, 20:38 WIB

Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi

Politisi PKS Mahfudz Siddiq (VIVAnews/ Tri Saputro)

VIVAnews - Tampilnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, mau tau mau membuat Partai Keadilan Sejahtera berpikir tentang tokoh-tokoh mudanya. Anas diprediksi menjadi magnet bagi kalangan muda yang merupakan konstituen terbesar pada Pemilu 2014 mendatang.

"Kemunculan Anas sedikit banyak akan berpengaruh pada perebutan pasar kaum muda di Pemilu 2014, karena Demokrat pun kini membidik mereka," ujar Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, dalam diskusi bertajuk 'Pemimpin Muda Demokrat dan Peta Politik 2014' di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 26 Mei 2010.

Kaum muda selama ini memang menjadi konstituen terbesar PKS. Kepengurusan PKS sendiri, baik di pusat maupun di daerah, didominasi oleh generasi muda yang berusia antara 30 sampai 40-an tahun. Tokoh-tokoh muda PKS selama ini dinilai cukup mumpuni. Sebut saja mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang merupakan anggota Dewan Syuro PKS, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang merupakan mantan Presiden PKS.

Namun, tokoh-tokoh muda PKS juga dianggap terlalu mudah tenggelam. "PKS memang didominasi kaum muda. Tapi kami akui, tokoh muda PKS mudah muncul dan mudah hilang," kata Mahfudz. Menurutnya, hal itu mungkin karena proses sirkulasi regenerasi yang terlalu cepat di tubuh PKS. Misalnya, kata Mahfudz, masa tugas kader PKS di DPR dibatasi hanya untuk dua periode, demi pemerataan kesempatan di antara kader. Ketua Fraksi pun tidak boleh dijabat oleh orang yang sama bila periode berganti, harus digilir.

"Bisa saja hal itu mengakibatkan potensi kepemimpinan nasional di internal PKS tidak tumbuh secara tuntas," tutur Mahfudz. Oleh karena itu, lanjutnya, PKS akan mengevaluasi sistem sirkulasi regenerasi tersebut. Apabila sirkulasi itu memang terbukti terlalu cepat sehingga cenderung merugikan, maka PKS akan melakukan sejumlah perubahan dan terobosan untuk mengantisipasi persaingan yang diprediksi kian sengit pada Pemilu 2014.

Betapapun, PKS tidak merasa terancam dengan keberadaan Anas yang berpotensi mengaget suara massa muda secara signifikan. Sebaliknya, PKS merasa lebih nyaman bekerja sama dengan Demokrat di bawah kepemimpinan Anas.

"Dalam konteks koalisi, pendekatan teknis operasional Demokrat mungkin akan lebih lancar dan egaliter di tangan Anas," ujar Mahfudz. "Kalau soal perebutan suara di 2014, kita lihat saja sperti apa nanti kontestasinya. Masih ada waktu empat tahun lagi untuk dilalui." (wm)
• VIVAnews

Sikap Andi Nurpati Kekanak-kanakan

Mahfudz Siddiq:

Rabu, 30 Juni 2010 12:18 WIB

JAKARTA--MI: Anggota KPU Andi Nurpati dinilai tak paham UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan bersikap kekanak-kanakan saat diperiksa dalam sidang Dewan Kehormatan KPU.

"Alasan Andi Nurpati di hadapan Dewan Kehormatan mengada-ada dan kekanak-kanakan. Justru yang tidak didengar Andi Nurpati adalah pendapat Komisi II DPR RI yang mengingatkan adanya potensi konflik di sejumlah pilkada. Namun tidak dihiraukannya sebagai pokja pilkada," kata anggota Komisi II DPR RI Mahfudz Siddiq (F-PKS) di Jakarta, Rabu (30/6).

Menurut Mahfudz, ada sejumlah kesalahan yang diduga dilakukan Andi Nurpati sehingga Komisi II merekomendasikan dibentuk Dewan Kehormatan sesuai UU 22/2008 tentang Penyelenggara Pemilu. "Kalau enggak siap diproses oleh DK artinya Andi Nurpati tak paham UU tersebut," tegasnya.

Mahfudz mengatakan, Komisi II DPR sedang merevisi UU Nomor 22 Tahun 2007 sebagai tugas kewenangan DPR untuk memperbaiki kelemahan aspek legislasi untuk perbaikan kualitas kerja KPU dan Bawaslu. "Jadi bukan untuk menggusur mereka. Jelas alasan Andi mengada-ngada dan kekanak-kanakan. Ibarat buruk rupa cermin dibelah," ujar Mahfudz.

Sibuk Kunker, Timwas Century Batal Rapat di Masa Reses

Rabu, 23/06/2010 | 10:00 Kurnia Illahi - Jurnalparlemen.com
Senayan - Tim Pengawas Rekomendasi DPR terkait kasus Bank Century akhirnya tak menjadi rapat dalam masa reses kali ini. Penyebabnya antara lain, anggota DPR harus melakukan kunjungan kerja ke daerah. Menurut anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Mahfudz Siddiq, alasan lain tak ada rapat di masa reses ini adalah karena Timwas menunggu terbentuknya Tim Recovery Asset yang dikomandoi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Itu kan kita dengar belum selesai atau terbentuk," kata Mahfudz saat dihubungi Jurnalparlemen.com, Rabu (23/6). Mahfudz menambahkan, dulu pernah ada Tim Pemburu Aset yang dipimpin Menteri Keuangan. "Tapi masa waktunya sudah habis. Ya mudah-mudahan dalam sebulan ini sudah bisa terbentuk," tegasnya. Sebelumnya, Rabu (16/6), Ketua Timwas Century Pramono Anung meyakinkan bahwa Timwas akan menggelar rapat di masa reses, dengan memanggil pihak-pihak terkait dalam hal asset recovery Bank Century, yakni BI, Menkeu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Bank Mutiara. "Karena Timwas itu tidak tergantung pada reses, jadi akan berlangsung terus menerus. Tetapi, hari ini akan ada rapat tim kecil yang menyangkut dengan asset recovery," tegasnya. (kur/zik)

PKS Tunggu Sikap TNI

Tribunnews.com - Senin, 21 Juni 2010 17:09 WIB

–

"Alasannya, hak konstitusional dasar setiap warga negara yang dijamin UUD,"

Mahfudz Siddiq

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menanti kesiapan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bakal kembali berpolitik di Tanah Air. Bila TNI/Polri siap menggunakan hak pilih dengan tetap menjaga netralitas, PKS akan berada di garda terdepan untuk memberikan dukungan.

Hal ini ditegaskan Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS bidang Media, Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/6/2010).

Mahfudz menilai, keikutsertaan prajurit TNI pada pemilu bisa dibahas dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Bukan hanya itu, bahkan keikutsertaan ini juga bisa dimasukkan pada pembahasan revisi Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

"Alasannya, hak konstitusional dasar setiap warga negara yang dijamin UUD," ujarnya.

Selain itu, mantan Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, reformasi TNI juga dirasa telah berjalan baik dibawah supremasi sipil. "Jadi tinggal dilakukan pengaturan di dalam UU untuk menjaga aspek netralitas dalam menggunakan hak pilih," terangnya.

Mahfudz Siddiq: TNI Siap Gunakan Hak Pilih

Rabu, 23/06/2010 | 10:53 Kurnia Illahi - Jurnalparlemen.com
Senayan - Di mata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq, TNI sebenarnya sudah siap menggunakan hak pilih pada Pemilu 2014. Syaratnya, harus dengan mereformasi kelembagaan. Hal itu disampaikan Mahfudz saat dihubungi Jurnalparlemen.com, Rabu (23/6). Meski demikian, lanjut Mahfudz, dirinya memberikan kesempatan kepada TNI untuk melakukan kajian. "Jangan sampai nanti partai sudah ribut-ribut ini, tapi kalau ujung-ujungnya TNI belum siap, kan percuma," tegasnya. Anggota Komisi II DPR ini menambahkan, kajian yang yang harus dilakukan TNI itu antara lain dilihat dari sisi netralitasnya. "Agar tidak mudah dimobilisasi oleh kelompok manapun," ujarnya. Mahfudz juga menjelaskan, dalam UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres, ada klausul yang menyebut pada 2009 TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya. (zik/zik)

Ujian PKS Jadi Partai Terbuka

18/6/2010

R Ferdian Andi R

INILAH.COM, Jakarta - Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kamis (17/6) malam memberikan nuansa khusus bagi PKS di tengah upayanya menjadi partai terbuka.
Acara pembukaan Munas II PKS secara resmi dimulai sejak pukul 19.30 seiring kehadiran Presiden SBY. Namun setelah shalat maghrib, para kader PKS mulai memasuki Ballroom Hotel Ritz Carlton yang bisa menampung sekitar 5.000 orang.
Yang menarik, saat sejumlah tokoh PKS memasuki ruangan Ballroom Hotel Ritz Carlton, yang dipandu pemandu acara, secara serempak peserta munas yang dipisah antara peserta laki-laki dan perempuan itu meneriakkan takbir, "Allahu Akbar- Allahu Akbar". (Allah Maha Besar)
Sebut saja saat kehadiran Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang juga kader PKS, hadirin tampak dengan lantang meneriakan takbir. “Takbir!” cetus salah satu kader PKS, mendengar suara itu, hadirin langsung menyahut “Allahu Akbar” lebih dari satu kali. Ternyata, kata “takbir” menjadi kode bagi kader PKS untuk meneriakkan kalimat “Allahu Akbar”.
Selain Ahmad Heryawan, sejumlah tokoh PKS juga mendapat sambutan takbir saat memasuki ruangan Ballroom Hotel Ritz Carlton. Sebut saja, Sekjen PKS Anis Matta, Menkominfo yang juga mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, dan beberapa tokoh lainnya.
Dalam catatan INILAH.COM, para tokoh yang mendapat sambutan takbir paling gemuruh yakni mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid dan Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminudin. Kedua tokoh tersebut disambut dengan teriakan takbir yang cukup keras dan kompak. Tentunya teriakan takbir tidak hanya sekali.
Salah satu jurnalis dari media cetak Ibukota sempat berbisik kepada INILAH.COM. "Jadi ingat pemakaman Imam Samudera," selorohnya.
Pekikan takbir nyatanya tak sekadar saat menyambut tokoh-tokoh PKS semata. Saat sambutan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq dan Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminudin, takbir kembali bergemuruh. Anehnya, saat kehadiran Presiden SBY beserta Ibu Negara, sama sekali tidak terdengar suara takbir.
Ketika INILAH.COM bertanya kepada Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq mengapa bukannya shalawat nabi yang diteriakkan tapi justru takbir, Mahfudz berujar, shalawat nabi sudah dinyanyikan saat penampilan tarian Saman dari Aceh. “Kan sudah di Tarian Saman,” imbuhnya.
Inilah ciri khas PKS. Fakta di lapangan, kader PKS tak bisa dipisahkan dari idiom-idiom ke-Islaman. Meski harus ditegaskan, pekikan takbir sama sekali tidak memiliki korelasi dengan penghormatan terhadap penyambutan tamu. Setidaknya dalam tradisi Islam Indonesia, menyambut kedatangan tamu dengan mengucap salam sambutan, bukan pekikan takbir.
Pekikan takbir serupa nyaris sama ditemui di forum-forum ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI). Namun justru hal tersebut tidak dijumpai di partai Islam lainnya maupun ormas Islam lainnya seperti Nahdlatul Ulama (NU).
Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menyebutkan upaya PKS untuk menjadi terbuka akan menghadapi tantangan. “Tak mudah meyakinkan kader-kader PKS untuk terbuka terhadap non muslim karena sebagian besar mereka konservatif,” ujarnya melalui pesan singkat, Jumat (18/6).
Tantangan kedua, menurut Burhan, tak mudah juga mengubah citra PKS yang selama ini dinilai kurang ramah terhadap kalangan pemilih nonmuslim. “Alih-alih dapat simpati pemilih non muslim, PKS juga terancam kehilangan dukungan dari basis massa ideologis PKS yang selama ini resisten terhadap ide-ide keterbukaan,” cetusnya.
Pembukaan Munas II PKS yang diiringi puluhan kali pekikan takbir seperti memberi sinyal, PKS masih jauh untuk menuju partai terbuka dan moderat. Jika niatan menjadi partai terbuka kuat digelorakan, nyatanya hanya elit PKS di Jakarta yang utuh memaknai partai terbuka dan moderat.
Untuk kader dan elit di daerah, partai terbuka masih jauh api dari unggun. Ini pula yang diakui Mahfudz Siddiq. “Tidak mudah untuk menjadi partai terbuka, karena kalau dibedah, orang PKS itu bermacam-macam, mulai pengikut Umar Patek hingga Umar Wirahadikusumah,” cetusnya. [mdr]

Kader PKS Siap Menang

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Musyawarah Nasional II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Minggu (20/6), berakhir. Munas yang bertemakan PKS Untuk Semua itu berlangsung pada 16-20 Juni 2010, termasuk untuk menyusun kepengurusan tingkat pusat periode 2010-2015.

Menuju Pemilu 2014, Prestasi Terus Meningkat

Senin, 21 Juni 2010 | 03:07 WIB

Jakarta, Kompas - Kader Partai Keadilan Sejahtera diajak untuk mempersiapkan diri menjadi pemenang Pemilihan Umum 2014.
PKS memberikan kesempatan kepada partai politik lain untuk bergabung menghadapi Pemilu 2014 sehingga bisa mempermulus jalan menjadi tiga besar pemenang pemilu mendatang.
Hal itu diungkapkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam penutupan Musyawarah Nasional (Munas) II di Hotel Ritz- Carlton, Jakarta, Minggu (20/6). Prestasi PKS diakui terus meningkat. Pada Pemilu 1999, PKS baru masuk tujuh besar pemenang pemilu. Pada Pemilu 2004, PKS berada di urutan keenam dan pada Pemilu 2009 masuk empat besar pemenang pemilu.
Saat ini PKS tidak betah berada di urutan keempat sehingga menargetkan bisa masuk tiga besar pada Pemilu 2014. ”Saya yakin PKS akan besar dan mampu menjadi pemenang pemilu. Karena itu, kader harus mempersiapkan diri menjadi pemenang pemilu. PKS akan menjadi partai yang berpengaruh terhadap pembentukan bangunan kebangsaan,” kata Luthfi lagi.
Seusai penutupan, Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta mengatakan, PKS menyiapkan berbagai upaya untuk memenangi pemilu. Selain menyiapkan kader, PKS juga membuka peluang bagi partai lain yang ingin menggabungkan diri.
”Itu (penggabungan partai) salah satu pendekatan yang akan kami lakukan. Sampai sekarang baru pada tahap pembicaraan dengan partai lain yang berniat untuk bergabung,” ujar Anis.
Pengurus muda
Minggu, pengurus PKS periode 2010-2015 juga dilantik. Posisi puncak kepengurusan partai itu masih diisi orang lama. Ketua Majelis Syura tetap dipercayakan kepada Hilmi Aminuddin. Begitu pula posisi Ketua Dewan Syariah Pusat masih dipegang Surahman Hidayat, Presiden PKS dijabat Luthfi Hasan, dan Sekjen tetap Anis Matta. Hanya Ketua Majelis Pertimbangan Pusat yang sebelumnya dipegang Suharna Surapranata kini dipercayakan kepada Untung Wahono.
Anis mengungkapkan, kaderisasi tak akan mandek meski mayoritas pucuk pimpinan tidak berubah. ”Itu pilihan Majelis Syura, perwakilan dari seluruh wilayah. Usia kami masih muda, jadi tidak akan mandek kaderisasinya,” katanya.
Wakil Sekjen Bidang Media Mahfudz Shiddiq menambahkan, 70 persen pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS adalah wajah baru. Dari sekitar 400 pengurus, mayoritas masih berusia muda.
Pengurus baru DPP PKS bertugas menangani masalah operasional, seperti pembangunan pengaderan dan keumatan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor, serta pengokohan dan perluasan dukungan berbasis teritorial. Masalah kebijakan publik dan pemerintahan menjadi tugas Fraksi PKS di DPR dan DPRD.
Sebelumnya, dalam diskusi di sela-sela munas, Sabtu, mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid mengingatkan, pemimpin Indonesia ke depan harus berasal dari kaderisasi lembaga politik yang jelas. Pemimpin tidak boleh lahir dari proses yang koruptif, kolutif, dan penuh nepotisme. Kaderisasi melalui jenjang atau sistem yang jelas itu akan menghasilkan pemimpin yang memiliki militansi dan kemampuan membangkitkan jati diri bangsa.
”Pemimpin ke depan tidak boleh hanya berkutat pada persoalan lokal, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membangkitkan muruah (harga diri) bangsa dan memperbaiki citra internasional Indonesia,” katanya.
Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin menambahkan, PKS mempersiapkan calon pemimpin melalui proses kaderisasi kepemimpinan internal terlebih dahulu sebelum kader itu siap diluncurkan di masyarakat. Kaderisasi itu dilakukan melalui poros dakwah dan poros kerja. (nta/mzw)

PKS Lantik Dewan Pengurus Pusat 2010-2014

Ahad, 20 Juni 2010, 13:06 WIB

Partai Keadilan Sejahtera (Illustrasi Logo)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera periode 2010-2014 resmi dilantik pada hari terakhir pelaksanaan Musyawarah Nasional PKS ke-2, Ahad (20/6), di Jakarta. Struktur Dewan Pengurus Pusat tersebut adalah Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Sekretaris Jenderal Anis Matta, sembilan Wakil Sekjen sesuai bidang diantaranya adalah Mahfudz Siddiq sebagai Wakil Bidang Media, dan Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman.

Selain itu juga dilantik Ketua DPP bidang wilayah dakwah dan bidang lainnya seperti Ketua Bidang Kaderisasi Musyafa Ahmad Rahim, Ketua Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum, dan Keamanan Musthafa Kamal, Wakil Ketua Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum, dan Keamanan Agus Purnomo, serta Ketua Bidang Kewanitaan Anis Byarwati dengan Sekretaris Sarah Handayani. Turut dilantik, empat Ketua Badan yang terdiri dari Badan Penegak Disiplin Organisasi, Pengembangan Kepemimpinan, Pemenangan Pilkada dan Hubungan Luar Negeri.

Pelantikan pimpinan tingkat pusat ini dilakukan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, bertempat di ballroom Ritz Carlton Pacific Place dan dihadiri oleh ribuan peserta Munas PKS ke-2. Pelantikan pengurus PKS ini sekaligus menandai berakhirnya Munas yang telah diselenggarakan sejak Rabu (16/6).

Pelantikan kepengurusan ini ditandai dengan penyerahan bendera PKS sebagai simbol pelaksanaan amanah rakyat. Munas PKS ke-2  membahas sejumlah agenda yakni perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dan rencana strategis 2010-2015. Disamping itu, agenda penting lainnya adalah memantapkan konsolidasi dan koordinasi internal partai.

Selain diisi dengan sidang pleno, pada Munas PKS ini juga diselenggarakan sejumlah acara seperti workshop, dialog nasional, seminar nasional maupun internasional, serta kegiatan seni dan budaya.

PKS bertekad menduduki posisi tiga besar pada Pemilu 2014 mendatang. Pada 2009, PKS menduduki posisi keempat sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak. PKS juga telah menegaskan keterbukaannya untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama yang dianut.

Red: Ajeng Ritzki Pitakasari

PKS Bantah Minta Golkar Keluar dari Setgab

 

Kamis, 17 Juni 2010 | 13:53 WIB

 

Partai Keadilan Sejahtera/TEMPO/Gunawan Wicaksono

TEMPO Interaktif, Jakarta -   Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddique menampik partainya meminta Partai Golkar untuk keluar dari Sekretariat Gabungan Partai Koalisi jika masih ngotot mengusulkan dana aspirasi.
Menurut dia, hanya Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Bara Hasibuan yang meminta Golkar keluar. "Tidak pernah ada statement Anis Matta untuk Golkar keluar dari Setgab. Itu pak Bara Hasibuan yang ngomong," kata Mahfudz seusai rapat paripurna, Kamis (17/6).

Adapun ketua fraksi Golkar, Setya Novanto tidak melihat permintaan keluar dari Sekretariat Gabungan sebagai pernyataan resmi partai. "Baru  pribadi-pribadi," kata Novanto.

Golkar, kata Novanto,  menyadari adanya perbedaan dalam Setgab mengenai dana aspirasi. "Tetapi tak berarti menjurus pada perpecahan," kata Novanto.
Dalam pemberitaan yang dicetak Kompas hari ini, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bara Hasibuan menegaskan permintaan agar Golkar keluar dari koalisi jika bersikeras dalam usulan dana aspirasi.

"Jika Golkar ngotot terus mengusulkan dana aspirasi di luar koordinasi dengan Setgab berarti partai tersebut tak punya political will untuk terlibat dalam koalisi. Langkah Golkar ini merusak koalisi," kata Bara.

ARYANI KRISTANTI

 

Keterbukaan ala PKS

MUNAS II

KOMPAS Jumat, 18 Juni 2010 | 03:21 WIB

Anita Yossihara dan M Zaid Wahyudi

Pengalaman tiga kali pemilihan umum cukup untuk membuat Partai Keadilan Sejahtera menghitung ulang strategi politiknya. Melalui semboyan ”PKS untuk semua”, partai Islam itu mulai membuka diri kepada semua golongan serta agama.
Setelah lebih dari satu dasawarsa PKS berkiprah di kancah politik Indonesia, PKS mulai mempertimbangkan untuk melegal-formalkan keanggotaan kalangan non-Muslim. Masalah keanggotaan non-Muslim itu menjadi salah satu usulan yang dibahas dalam Sidang Majelis Syura PKS, Rabu (16/6).
Usulan itu membuat persidangan Majelis Syura dengan agenda amandemen anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) berjalan cukup alot. Salah seorang panitia Musyawarah Nasional (Munas) II PKS, Mahfudz Shiddiq, menuturkan, sidang sesi ke-2 yang dimulai pukul 14.00 baru selesai sekitar pukul 23.00. Usulan keanggotaan non-Muslim itu memang baru dibahas dalam sidang sesi ke-2.
Sidang itu berjalan lambat lantaran masih ada anggota Majelis Syura yang keberatan dengan usulan keanggotaan non-Muslim. Mereka khawatir, pembukaan ruang bagi kalangan non-Muslim akan berimbas terhadap basis massa PKS yang berasal dari kalangan Muslim.
”Mereka hanya ingin berhati-hati saja. Tapi, setelah dijelaskan bahwa Islam bersifat terbuka dan berorientasi untuk mendatangkan kemaslahatan umat, semua anggota Majelis Syura akhirnya sepakat,” katanya.
Namun, klausul keanggotaan non-Muslim itu tidak secara eksplisit diatur dalam AD/ART baru. Tidak ada kalimat yang menjelaskan secara gamblang bahwa kalangan non-Muslim bisa menjadi anggota PKS.
PKS hanya membagi keanggotaan menjadi dua kategori, yakni kader dan anggota. Kader adalah anggota yang terikat penuh dengan AD/ART partai dan terikat penuh dengan sistem kaderisasi yang berbasis keislaman. Sedangkan mereka yang masuk kategori anggota adalah semua warga negara Indonesia yang terikat penuh kepada organisasi. Anggota bersifat lebih umum dan terbuka bagi siapa pun dari golongan serta agama apa pun.
Pada AD/ART sebelumnya, PKS hanya mengenal anggota saja. Anggota harus terikat penuh dengan AD/ART serta mengikuti kaderisasi yang berbasis keislaman dengan mengawali sebagai anggota mula, kemudian naik menjadi anggota muda, madya, dewasa, ahli, dan purna.
Legalisasi keanggotaan non-Muslim itu didasari pertimbangan semakin banyak pendukung PKS dari kalangan non-Muslim, seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Apalagi kini PKS memiliki 20 anggota legislatif dari kalangan non-Muslim. Sebagian besar merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Papua.
Bukan hanya kalangan nonMuslim, PKS juga mulai mendekati basis massa tradisional Islam. Pada Pemilu 2009, PKS mulai mendapat dukungan dari masyarakat pedesaan yang juga merupakan basis massa gerakan Islam tradisional, seperti Nahdlatul Ulama (NU). PKS pun memperoleh kursi DPR dari daerah basis NU, seperti Pasuruan dan Madura.
PKS juga memperoleh dukungan dari warga Muhammadiyah. Pada Pemilu 2004, banyak suara warga Muhammadiyah, yang merupakan basis massa tradisional Partai Amanat Nasional, beralih ke PKS.
Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Abdul Munir Mulkan yang juga pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai, gagasan keterbukaan PKS yang ingin mengakomodasi pemilih ataupun calon anggota legislatif atau pengurus partai dari non-Muslim atau warga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai sebuah kecerdasan untuk merebut suara pemilih dalam memenangi pertarungan politik.
Kondisi itu bukan menunjukkan lunturnya ideologi PKS, melainkan hanya sebuah strategi politik. Menurut Munir, sikap itu sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi sebagai salah satu sumber inspirasi partai-partai yang mengadopsi pemikiran gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, termasuk PKS di Indonesia. Dalam kondisi tertentu, partai Islam boleh bersikap pragmatis sepanjang itu hanya menjadi strategi untuk merealisasikan tujuan-tujuan ideal semata, seperti penerimaan atas demokrasi, pemimpin wanita, atau penerimaan atas non-Muslim.
Namun, Munir meyakini, kalaupun non-Muslim bisa diakomodasi dalam partai, mereka tidak akan dilibatkan dalam Majelis Syura PKS. Posisi Majelis Syura adalah pimpinan tertinggi partai dan di lembaga itulah segala kebijakan partai ditentukan.
”Jika Majelis Syura sudah ada yang berasal dari non-Muslim, itu berarti ideologi PKS telah berubah,” katanya. Dengan demikian, walau PKS sudah mendeklarasikan sebagai partai terbuka dengan menerima mereka yang non-Muslim, ideologi PKS tetap terjaga.
Upaya PKS mendekati warga NU dan Muhammadiyah juga dinilai sebagai kecerdikan PKS. Jika PKS ”memusuhi” warga NU dan Muhammadiyah, ia akan mati. NU dan Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan dengan jumlah anggota terbesar di Indonesia.
”Ketegangan yang muncul antara PKS dan Muhammadiyah serta NU menjelang Pemilu 2009 membuat target perolehan suara PKS tak terpenuhi. Ini menjadi pelajaran bagi PKS yang selama ini dikenal cenderung eksklusif,” ujarnya.
Terjaganya ideologi PKS meski berubah menjadi partai terbuka juga diungkapkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bahtiar Effendy. Keterbukaan yang digagas saat ini tidak akan mengubah dasar ideologi partai, yaitu Islam. Keterbukaan yang dilakukan merupakan konsekuensi dari besarnya jumlah umat Islam Indonesia yang mencapai 88 persen dari jumlah penduduk.
”Ideologi PKS tetap Islam, tetapi tafsiran dan bagaimana ideologi itu harus diaplikasikan, itu yang bersifat fleksibel, apakah mau sektarian, eksklusif, universal, atau inklusif. Itu bergantung perkembangan situasi,” katanya.
Menurut Bahtiar, PKS tidak bisa lagi menggunakan tafsir ideologi Islam seperti yang digunakan pada Pemilu 1999 saat bernama Partai Keadilan. Keterbukaan PKS saat ini pun menunjukkan hal itu bahwa pemahaman terhadap Islam disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
Karena itu, saat non-Muslim dan Muslim di luar garis pemahaman Islam PKS diakomodasi dalam partai, mereka harus bisa menerima ideologi dasar PKS. Siapa pun bisa masuk ke PKS dan menerima konsekuensi ideologis PKS, bukan konsekuensi agamanya.
Sikap keterbukaan itu, menurut Bahtiar, bisa saja dianggap pragmatis. Namun, pada batas tertentu dalam politik, partai memang harus pragmatis agar tidak hidup dalam alam nilai yang absolut dan tak memiliki relevansi dengan tindakan praktis.
Namun, pragmatisme itu tidak selamanya menguntungkan karena mengabaikan nilai-nilai prinsip. ”Walau petinggi PKS membantah partainya pragmatis, selama beberapa tahun terakhir, PKS memang lebih pragmatis dalam berpolitik. Namun, itu terjadi pada semua partai karena tujuannya sama, yaitu untuk berkuasa,” katanya.
Pragmatisme itu memang menimbulkan penolakan sebagian kader PKS. Namun, konflik itu bisa dikelola dengan baik sehingga tidak muncul ke permukaan.

PKS Bantah Minta Golkar Keluar dari Setgab

Kamis, 17 Juni 2010 | 13:53 WIB

 

Partai Keadilan Sejahtera/TEMPO/Gunawan Wicaksono

TEMPO Interaktif, Jakarta -   Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddique menampik partainya meminta Partai Golkar untuk keluar dari Sekretariat Gabungan Partai Koalisi jika masih ngotot mengusulkan dana aspirasi.
Menurut dia, hanya Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Bara Hasibuan yang meminta Golkar keluar. "Tidak pernah ada statement Anis Matta untuk Golkar keluar dari Setgab. Itu pak Bara Hasibuan yang ngomong," kata Mahfudz seusai rapat paripurna, Kamis (17/6).

Adapun ketua fraksi Golkar, Setya Novanto tidak melihat permintaan keluar dari Sekretariat Gabungan sebagai pernyataan resmi partai. "Baru  pribadi-pribadi," kata Novanto.

Golkar, kata Novanto,  menyadari adanya perbedaan dalam Setgab mengenai dana aspirasi. "Tetapi tak berarti menjurus pada perpecahan," kata Novanto.
Dalam pemberitaan yang dicetak Kompas hari ini, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bara Hasibuan menegaskan permintaan agar Golkar keluar dari koalisi jika bersikeras dalam usulan dana aspirasi.

"Jika Golkar ngotot terus mengusulkan dana aspirasi di luar koordinasi dengan Setgab berarti partai tersebut tak punya political will untuk terlibat dalam koalisi. Langkah Golkar ini merusak koalisi," kata Bara.

ARYANI KRISTANTI

PKS Mengubah Citra...

MUNAS II

Kamis, 17 Juni 2010 | 09:35 WIB

Tribun Pekanbaru/ Melvinas Priananda

Kampanye PKS di Pekanbaru.

Oleh: Anita Yossihara dan M Zaid Wahyudi

KOMPAS.com — Ada yang berbeda pada Musyawarah Nasional II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digelar 16-20 Juni 2010. Inilah kali pertama partai yang dikenal sederhana itu menggelar perhelatan di hotel mewah, Hotel Ritz-Carlton, Jakarta.

PKS pun menjadi partai pertama yang menyewa hotel mewah dengan harga sewa kamar rata-rata 300 dollar AS atau sekitar Rp 3 juta per malam itu. Bisa jadi PKS sengaja memilih hotel mewah untuk mengubah citra partai.
Meski Sekretaris Panitia Pelaksana Munas Yudi Widiana menegaskan, pemilihan hotel mewah itu hanya karena alasan daya tampung yang cukup besar. PKS membutuhkan sebuah ruang pertemuan yang bisa menampung lebih dari 4.000 orang.

Munas memang dijadwalkan dihadiri 2.700 peserta ditambah dengan para penggembira. Perhelatan itu diperkirakan menghabiskan dana hingga Rp 10 miliar yang didapat dari iuran anggota.

Menjelang Pemilu 2014, PKS sepertinya memang ingin mengubah citra. Pada 1999, target PKS (waktu itu bernama Partai Keadilan) hanya mengintegrasikan diri dalam sistem politik dengan menjadi peserta Pemilu 1999. Kemudian Pemilu 2004 dijadikan sebagai masa untuk mengokohkan eksistensi politik PKS dengan kembali mengikuti pemilu. Pada 2009, PKS menargetkan bisa menguasai pangsa pasar partai-partai Islam. "Sekarang sudah tercapai," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta.

Perolehan suara PKS pada Pemilu 2009 memang paling tinggi dibandingkan perolehan partai-partai berideologi dan berbasis massa Islam lain, termasuk yang lolos ke parlemen. PKS memperoleh 7,88 persen dari total suara sah, sementara Partai Amanat Nasional (PAN) hanya memperoleh 6,01 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraih 5,32 persen, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meraih 4,94 persen.

Bukan hanya itu, pada saat perolehan suara tiga partai Islam lain menurun, suara PKS justru meningkat meski tidak signifikan. Jika pada Pemilu 2004 PKS meraih 7,34 persen suara, pada Pemilu 2009 suara PKS naik menjadi 7,88 persen. Namun, dalam jumlah perolehan suara justru mengalami penurunan sekitar 200.000 suara.

Atas dasar itulah, PKS mengubah target untuk Pemilu 2014. PKS ingin menguasai pangsa pasar semua partai peserta pemilu. "Pada 2014, PKS tidak lagi menjadi market leader di kalangan partai-partai Islam, tetapi semua partai," ujar Anis.

PKS pun mencoba melepaskan diri dari dikotomi partai Islam dan partai nasionalis yang sejak lama berkembang di masyarakat. Pada dua pemilu pertama pascareformasi, PKS memang tidak bisa menghindar dari isu dikotomi partai Islam dan partai nasionalis. "Voter behaviour di Indonesia masih mudah dikelompokkan dalam dua ideologi (Islam dan nasionalis) itu," ujar Anis.

Pembedaan tersebut justru merugikan partai-partai Islam, termasuk PKS. Partai-partai Islam pun kemudian dikelompokkan lagi menjadi partai Islam tradisional dan modernis sehingga segmennya semakin sempit.

Karena merasa rugi, PKS berupaya keluar dari pemetaan partai Islam versus partai nasionalis. Apalagi saat ini perbedaan antara partai Islam dan nasionalis mulai kabur. Partai nasionalis tak lagi berani memproklamasikan diri sebagai partai sekuler. Mereka mulai mengubah citra dengan membuat lembaga keagamaan, seperti Majelis Zikir Partai Demokrat atau Baitul Muslimin Indonesia milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Anis meyakini, pada Pemilu 2014 tidak akan ada lagi polarisasi partai berdasarkan ideologi. Karena itulah PKS akan lebih menjual program, bukan ideologi. Tawaran program terutama menyangkut konsep mengelola negara ke depan. Langkah itu, menurut Ketua DPP PKS Mahfudz Shiddiq, bukan berarti partai akan meninggalkan ideologi Islam sebagai basis partai. "Kami hanya tidak ingin menjadikan Islam sebagai jualan utama," katanya.

Karena itulah, PKS berupaya mentransformasikan pemikiran Islam yang dianut dalam bentuk program yang bermanfaat bagi masyarakat. PKS akan bertarung dengan mempertaruhkan program atau konsep untuk mengelola negara dan menyejahterakan rakyat.

Standar ganda

Untuk menjadi partai yang menguasai pangsa pasar pemilih, bagi PKS bukanlah persoalan mudah. Kendala terbesar justru muncul dari kondisi internal PKS sendiri yang belum sepenuhnya siap menjadi partai terbuka yang mendorong isu-isu kebangsaan.

Tidak bisa dimungkiri, PKS adalah partai yang lahir dari cita-cita dakwah anak-anak muda kampus pada akhir 1990-an. Kondisi itu membuat PKS menjadi sangat eksklusif, baik dalam paham keagamaan maupun dalam memandang isu-isu kebangsaan.

Eksklusivitas itu ternyata hanya menghasilkan perolehan suara 1,44 juta pada Pemilu 1999. Namun, citra positif yang ditanam para kader partai sebagai bagian dari upaya dakwah plus semakin terbukanya partai dengan isu-isu kebangsaan mampu mendongkrak suara PKS hingga 8,33 juta pada Pemilu 2004. Meroketnya perolehan suara itu membuat gagasan PKS untuk menjadi partai terbuka yang didorong oleh kelompok pragmatis-realistis atau faksi kesejahteraan makin kencang.

Kampanye keterbukaan PKS untuk merangkul semua golongan itu pun diumumkan dalam iklan-iklan. Bahkan, PKS berani menampilkan sosok Presiden Soeharto sebagai salah satu tokoh nasional dalam iklannya pada Hari Pahlawan 2008. Upaya untuk menarik simpatisan Soeharto itu ternyata menimbulkan polemik tidak hanya di internal PKS, tetapi juga kalangan di luar partai.

Sebelumnya, dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS, Februari 2008 di Denpasar, Bali, PKS menegaskan diri sebagai partai terbuka. Wacana itu ternyata juga menimbulkan pro-kontra di kalangan internal PKS.

Ternyata keterbukaan yang dicanangkan tidak berbuah manis. Perolehan suara pada Pemilu 2009 mengalami stagnasi dengan perolehan 8,21 juta suara. Kemandekan itu menjadi alasan bagi kelompok ideologis-idealis atau faksi keadilan di PKS untuk mengingatkan kembali pentingnya partai konsisten dengan tujuan awal partai.

Suara PKS di basis tradisionalnya, yaitu masyarakat perkotaan, terdidik, dan ekonomi menengah atas, juga menurun sebagai respons negatif atas keterbukaan yang dijalankan. Sebaliknya, keterbukaan justru membuat PKS mulai bisa diterima masyarakat pedesaan dan luar Jawa dengan pendidikan dan tingkat ekonomi rendah.

Meski keberadaan faksi-faksi itu dibantah oleh para elite PKS, peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai, gesekan yang muncul bisa menjadi penghambat bagi PKS sendiri untuk menjadi partai besar. Perbedaan dapat diseimbangkan sehingga PKS tak kehilangan basis massa tradisionalnya, sekaligus menambah ceruk pemilih yang baru. Kebimbangan yang dialami PKS ini juga dialami partai-partai di berbagai negara yang terinspirasi gerakan politik Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Keseimbangan menjadi kunci karena PKS tidak bisa dilepaskan dari kelompok gerakan (harokah) yang menjadi pendiri dan penopang partai. Namun, jika hanya mengandalkan suara mereka, sulit bagi PKS untuk memperluas pengaruhnya. Karena itu, keinginan kelompok partai (hizb) di PKS untuk menjadi partai tengah adalah pilihan realistis.

Namun, Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif mengingatkan, PKS tidak akan bisa besar selama sikapnya mendua terkait ide keterbukaannya. Keterbukaan hanya dimaknai PKS untuk bisa menerima suara pemilih dengan latar belakang apa pun. Namun, untuk penentuan calon-calon anggota legislatif, PKS masih menentukan kader-kader dengan paham dan kaderisasi ala PKS saja yang diterima.

"Kecenderungan inklusivitas PKS dalam mengakomodasi suara pemilih seharusnya diimbangi dengan kecenderungan psikologis untuk tidak secara terus-menerus menempatkan model keislaman PKS sebagai satu-satunya ukuran keislaman yang bisa diterima," katanya.

Selama standar ganda itu masih berlaku, PKS diperkirakan sulit menjadi besar. Dalam sistem pemilihan langsung seperti sekarang, kedekatan dan tingkat pengenalan calon anggota legislatif oleh pemilih menjadi salah satu kunci keberhasilan partai untuk mendulang suara. Jadi, selama caleg yang ditawarkan PKS "hanya itu-itu saja", pemilih PKS pun sulit berkembang.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menambahkan, tambahan suara juga bisa diperoleh PKS jika kader-kader partai yang ada di lembaga eksekutif ataupun legislatif menunjukkan kerja yang nyata bagi publik. Hal itu merupakan implementasi langsung dari niat PKS untuk menjadi partai kerja (working party). Kader PKS harus bisa membuktikan bahwa di tangan mereka, nasib rakyat menjadi lebih baik.

PKS Tepis Klaim Golkar

Dana Aspirasi

Headlines | Tue, Jun 15, 2010 at 16:14 | Jakarta, matanews.com

Mahfudz Siddiq (*ant/file)

Klaim Partai Golkar bahwa seluruh fraksi di DPR sepakat untuk menerima usulan dana aspirasi yang kini berganti nama menjadi dana percepatan pembangunan infrastruktur, ternyata hanya isapan jempol belaka. Buktinya, PKS resmi menolak usulan itu.
“Sikap PKS soal usulan dana aspirasi sudah resmi; menolak,” ungkap Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/6).
“Pembahasan usulan dana aspirasi yang menyatakan setuju itu baru di tingkat Panitia Kerja dan hanya merupakan catatan, karena sejumlah fraksi tidak setuju sehingga masih kontroversial,” tambah Mahfudz Siddiq.
Menurut dia, dari Panitia Kerja masih akan dibahas di Badan Anggaran dan baru kemudian di bahas di rapat paripurna. Mahfudz memperkirakan, pada pembahasan di Badan Anggaran juga akan ramai karena ada sejumlah fraksi yang tidak menyetujui usulan dana aspirasi.
Menurut dia, usulan dana aspirasi itu tidak tepat karena akan memasuki kewenangan eksekutif. (*an/ham)

 

Pengurus PKS Akan Didominasi Wajah Baru

Besar Kecil Normal

Rabu, 16 Juni 2010 | 09:25 WIB

 

TEMPO/Wahyu Setiawan

TEMPO Interaktif, Jakarta -  Partai Keadilan Sejahtera akan mulai menunjukkan para wajah baru di jajaran kepengurusan pusat mereka sebagai upaya regenerasi. "Sekitar 90 persen orang baru. Artinya bukan ketua DPP yang lama," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/6).

Menurut Mahfudz, dalam struktur baru ini PKS melakukan regenerasi satu lapis. Mereka rencananya akan mengambil lebih banyak pengurus daerah untuk masuk ke pengurusan pusat.

Pertimbangan untuk lebih banyak membawa orang daerah ini, kata Mahfudz, didasarkan para tradisi pergantian pengurus di PKS selama ini. "Ini memang bagian dari jenjang di PKS. Memang begitu adanya. Lagipula, pengalaman pengurus daerah ini di lapangan tidak bisa diabaikan begitu saja," kata dia.

Susunan baru kepengurusan itu akan ditetapkan dalam musyawarah nasional partai ini yang kedua, yang rencananya akan digelar pada 16-20 Juni nanti di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Dalam munas itu, PKS akan menetapkan enam pengurus inti dan kepengurusan DPP secara utuh.

Selain enam pengurus inti, ada 16 ketua di dewan pimpinan pusat, yang terdiri dari 10 ketua bidang dan 6 koordinator wilayah. Selain itu, ada 8 wakil sekretaris jenderal. "Rancangan akhir itu, ya, di munas nanti. Formatur yang menentukan," kata Mahfudz, yang kini jadi anggota Komisi Pemerintahan DPR.

Ia mengatakan, dalam munas kedua itu nantinya PKS akan menegaskan tujuan kongkret partai menghadapi pertarungan dalam pemilihan umum 2014 mendatang. Juga  tren perluasan distribusi suara ke daerah. Padahal, sebelumnya PKS lebih memfokuskan menggarap wilayah kota, khususnya di Jawa. "Dari kota ke daerah. Dulu Jawa, sekarang luar Jawa," kata Mahfudz. "Pemilih pemula dan muda juga pangsa pasar yang bagus."

MUNAWWAROH

PKS Terbuka untuk Non-Muslim

2010-06-17 www.suarapembaruan.com

[JAKARTA] Sidang Musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui amendemen AD/ART mengenai keanggotaan dan kepengurusan partai yang terbuka untuk non-Muslim.
“Ini mempertegas posisi kita sebagai partai plural, meskipun berbasis Islam,î kata Juru Bicara Panitia Musyawarah Nasional (Munas) II PKS, Mahfudz Siddiq, di sela-sela Sidang Musyawarah Majelis Syuro yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (16/6).
Dia mengungkapkan, amendemen AD/ART PKS yang dilakukan pada sesi II Sidang Musyawarah Majelis Syuro tersebut, sempat alot membahas usulan mengenai syarat keanggotaan dan kepengurusan partai. Usulan yang berkembang adalah klausul yang secara legal formal membuka ruang keanggotaan bagi non-muslim, yang secara faktual mulai mendukung PKS di beberapa daerah yang justru bukan basis Islam.
Selain itu, mengemuka juga usulan mengenai diperbolehkannya non-muslim untuk menjadi pengurus PKS, seperti yang sekarang terjadi di Papua, NTT, dan Maluku.
“Dan akhirnya dicapai kesepakatan, PKS keanggotaan dan kepengurusan PKS terbuka untuk non-Muslim. Memang ada keberatan dari sejumlah anggota majelis syuro, namun tidak signifikan,” kata Mahfudz.
Sementara itu, Sekjen DPP PKS, Anis Matta mengatakan, usulan mengenai keanggotaan dan kepengurusan PKS yang terbuka bagi non-Muslim, dikemukakan oleh sejumlah anggota dewan non-Muslim dari PKS. ìKita punya sekitar 20 anggota dewan non-muslim, di Papua yang paling banyak. Dan usulan mereka ini mendapat respons positif,” ujar Anis.

Struktur Baru
Dia mengungkapkan, dalam Munas II PKS, juga akan dibahas dan disepakati penambahan empat struktur baru kepengurusan. Keempat struktur baru itu adalah bidang pengembangan ekonomi dan kewirausahaan, kelembagaan sosial, pengembangan keumatan, dan pemenangan pilkada.
“Khusus untuk bidang pemenangan pilkada, nanti di 2012 strukturnya akan dirombak menjadi pemenangan pemilu untuk menyiapkan strategi kita dalam menghadapi Pemilu 2014,” kata Anis. [J-9]

PKS Siapkan Jalur Anggota Nonmuslim

Inilah salah satu terobosan PKS untuk menjadi partai tiga besar pada Pemilu 2014 nanti.

Rabu, 16 Juni 2010, 14:30 WIB

Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila

VIVAnews - Salah satu perubahan besar yang akan dilakukan Partai Keadilan Sejahtera menjelang Pemilu 2014 adalah membuka keanggotaan untuk nonmuslim. Untuk itu, PKS akan merevisi konstitusi partainya.

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menjelaskan, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS, dikenal enam jenjang kader dengan hak dan kewajiban berbeda secara proporsional. Salah satunya hak diajukan menjadi pejabat publik baik di eksekutif dan legislatif.

Musyawarah Nasional yang digelar mulai Kamis 17 Juni 2010 besok salah satunya mengagendakan amandemen aturan itu. "Kami ingin siapkan landasan konstitusi," kata Anis. "Kami buat ruang nonmuslim bergabung. Intinya kami ingin memberikan ruang nonmuslim ke keanggotaan," ujar Anis.

Usulan itu, kata Anis, melihat realitas saat ini, di mana PKS diterima masyarakat yang didominasi nonmuslim seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Bila amandemen disetujui, dimungkinkan nonmuslim yang bergabung menjadi anggota PKS diajukan sebagai pejabat dari daerah pemilihan tersebut.

"Saat ini saja, ada sekitar 20-an anggota legislatif (DPRD) non muslim dari PKS," kata Anis.

Strategi ini merupakan salah satu cara PKS menjadi partai tiga besar dalam Pemilu 2014. Selain masalah keanggotaan, PKS juga mengadakan terobosan pada struktur organisasi yang mengkombinasikan kerja di parlemen dengan di masyarakat.
• VIVAnews

PKS Target Dua Juta Kader di 2014

Dari 30 ribu kader pada 1998, PKS menargetkan dua juta kader pada 2014 nanti.

Rabu, 16 Juni 2010, 14:59 WIB

Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila

Massa PKS Gelar Aksi Solidaritas Untuk Palestina (VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera menargetkan menjadi partai tiga besar dalam Pemilu 2014. Jumlah kader yang sekarang 700 ribu akan dilipatgandakan sampai pada angka 2 juta pada 2014 nanti.

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta yakin bisa mewujudkan target tersebut. "Kami ini berusaha mempertahankan pertumbuhan yang konstan," katanya di sela-sela Musyawarah Nasional PKS di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. "Tahun 1999, 2004, 2009, selalu naik. Insya Allah, nanti Pemilu keempat bisa masuk tiga besar," ujar Anis, Rabu 16 Juni 2010.

Menurut dia, dalam tiga kali pemilihan umum, PKS sudah mampu tampil sebagai partai berbasis Islam terbesar. "Insya Allah, Pemilu 2014 suara kami lebih signifikan," ujarnya.

Anis menilai pemisahan ceruk pemilih Islam dan nasionalis mulai tidak relevan pada pemilu 2009 lalu. Pada 2014, pilihan swing voters diprediksinya semakin bervariasi. "Apalagi efek parliamentary threshold, itu membuat suara partai-partai besar menjadi rata," katanya. Namun, PKS belum menargetkan angka perolehan.

PKS memulai debut dalam pemilihan umum 1999 dengan nama Partai Keadilan dengan hanya meraih 1,4 persen suara. Jumlah itu membuat PK tereliminasi pada pemilu berikutnya sehingga harus berganti nama PKS. Nah, pada 2004, PKS mendapatkan suara signifikan sekitar 7 persen.

Namun, lonjakan suara itu tidak terulang pada 2009. PKS hanya meraih sekitar 8 persen atau naik hanya 1 persen. Menurut Anis, perolehan itu masih bagus sebab saat yang sama semua partai, kecuali Demokrat, mengalami penurunan.

Anis beralasan stagnasi suara PKS itu karena hasil pemilu 2004 membuat mobilitas besar-besaran pengurus partai menjadi pejabat eksekutif maupun legislatif. Mobilisasi itu memerlukan adaptasi dan regenerasi yang memakan waktu.

"Sekarang, bangunan pilar politik yang ada sudah kokoh, itu relatif tercukupi. Rasio pertumbuhan kader, relatif signifikan. Tiga puluh ribuan kader pada 1998, sekarang ini 800 ribu. Mudah-mudahan bertambah 1.200 kader tiap tahun, jadi ada dua juta kader pada 2014," katanya.
Peningkatan jumlah kader ini juga dilakukan PKS dengan melonggarkan aturan keanggotaan. Salah satunya, PKS akan membuka diri untuk anggota nonmuslim. (sj)
• VIVAnews

PKS Bertekad Raih Suara Pemilih yang Direbut Partai Demokrat

16 Jun 2010

JAKARTA (Suara Karya) Ketua Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Sidiq mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan merebut kembali suara konstituennya yang terserap Partai Demokrat pada Pemilihan Umum 2014
"Hasil analisis terhadap perolehan suara pada Pemilu 2009, meningkatnya perolehan suara Partai Demokrat hingga 20 persen karena menyerap suara partai-partai lainnya terutama partai Islam," kata Mahfudz Sidiq pada diskusi "Potensi Partai Islam pada Pemilu 2014" di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/6).
Menurut dia, PKS sedang memikirkan bagaimana caranya merebut kembali suara konstituennya yang terserap Partai Demokrat. Pada Pemilu 2004, suara Partai Demokrat hanya tujuh persen tapi pada Pemilu 2009 meningkat menjadi 20 persen. Persiapan yang dilakukan PKS, menurut dia, dengan membangun pandangan yang modern dan terbuka kepada konstituen yang terutama kaum muda. "Meskipun basis massa PKS adalah masyarakat Islam, tapi PKS tidak menjadikan ideologi Islam yang ditawarkan kepada pemilih," katanya.
Mahfudz mengakui,pandangan yang lebih modem dan terbuka ini cukup berhasil bagi PKS dalam mempertahankan perolehan suara dan bahkan meningkat. Pada Pemilu 2004 PKS memperoleh 48 kursi dan pada Pemilu 2009 memperoleh 57 kursi di DPR. Mahfudz berharap, pada Pemilu 2014 perolehan suara PKS bisa meningkat lagi.
Faktor SBY Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ro-mahurmuziy mengatakan, keberhasilan Partai Demokrat menyerap suara partai lainnya karena dominasi figur Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi patron-klien.
Menurut dia, faktor figur Susilo Bambang Yudhoyono yang sangat dominan mampu memobilisasi suara sangat besar dari partai-partai lain ke Partai Demokrat. Romahurmuziy mengakui, faktor ketokohan figur dalam sebuah partai sangat menentukan sebuah partai dalam perolehan suara pada Pemilu legislatif.
Sementara itu, Mahfudz Siddiq menilai, menurunnya perolehan suara partai Islam pada tiga kalipemilu disebabkan sejumlah persoalan internal. "Penurunan perolehan suara itu bisa ditingkatkan jika partai Islam menyadarinya dan segera mencari solusinya," katanya.
Menurut Mahfudz, perolehan suara partai Islam secara keseluruhan pada Pemilu 1999 sebesar 42 persen, pada Pemilu 2004 turun menjadi 39 persen, dan pada Pemilu 2009 turun lagi menjadi 29 persen. Penurunan perolehan suara partai Islam, menurut anggota Komisi II DPR itu, ada beberapa sebab di antaranya, pemilih beragama Islam yang tidak fantastis, pada saat yang sama muncul partai nasionalis yang dinilai-menarik sehingga pemilih mengalihkan pilihannya.
Persoalan lainnya, kata dia, munculnya beberapa partai Islam sehingga partai berideologi Islam menjadi beberapa partai, lemahnya kinerja partai Islam, serta tidak sinerginya antara ormas Islam dengan partai Islam pada implementasi di basis massa. Partai Islam juga menghadapi persoalan perilaku pemilih mengambang yang bisa berubah setiap saat, adanya usulan peningkatan parliamentary threshold sampai lima persen, serta kreativitas kompetitor partai Islam di Pemilu iRuUy/Tri H)

PKS Siapkan 4 Rencana Strategis

Terobosan yang paling mendasar adalah membuka keanggotaan untuk nonmuslim

Kamis, 17 Juni 2010, 07:07 WIB

Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi, Suryanta Bakti Susila

VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera sudah menyiapkan setidaknya empat rencana strategis menjelang Pemilu 2014. Keempat rencana itu akan dibahas dalam Musyawarah Nasional atau disebut pula Musyawarah Majelis Syuro yang diperluas yang dibuka pada Kamis 17 Juni 2010 malam ini.

Empat rencana strategis itu pertama, adalah meresmikan struktur Dewan Pimpinan Pusat yang mengintegrasikan struktur partai dengan struktur fraksi di parlemen. Menurut Mahfudz Siddiq, salah satu Ketua PKS, struktur DPP akan menggarap semua agenda dakwah, pelayanan masyarakat dan pembangunan basis dukungan. Sementara struktur fraksi mengelola agenda kebijakan publik dan pemerintahan.

"Duet Luthfi-Anis akan mengomandani kerja besar ini," kata Mahfudz kepada VIVAnews, Jumat 11 Juni 2010. Luthfi-Anis yang dimaksud adalah Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden DPP PKS, dan Anis Matta, Sekretaris Jenderal.

Rencana strategis kedua adalah membuat lembaga kepemimpinan baru untuk meluweskan langkah partai. Lembaga itu disebut Dewan Pimpinan Tinggi PKS yang terdiri dari enam jabatan pucuk di PKS yakni Ketua Majelis Syuro, Presiden Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Ketua Dewan Syariah Pusat, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.

Rencana Strategis ini sendiri disusun oleh Dewan Pimpinan Tinggi ini. Mereka adalah Ketua Majelis Syuro, Hilmi Aminuddin; Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq; Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta; Bendahara Umum Mahfud Abdurrahman; Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Untung Wahono; dan Ketua Dewan Syariah Pusat Surakhman Hidayat.

Rencana strategi ketiga adalah membuka keanggotaan untuk nonmuslim. Untuk itu, PKS akan merevisi konstitusi partainya.

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menjelaskan, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS, dikenal enam jenjang kader dengan hak dan kewajiban berbeda secara proporsional. Salah satunya hak diajukan menjadi pejabat publik baik di eksekutif dan legislatif.

Musyawarah Nasional yang digelar mulai Kamis 17 Juni 2010 besok salah satunya mengagendakan amandemen aturan itu. "Kami ingin siapkan landasan konstitusi," kata Anis. "Kami buat ruang nonmuslim bergabung. Intinya kami ingin memberikan ruang nonmuslim ke keanggotaan," ujar Anis, Rabu kemarin.

Usulan itu, kata Anis, melihat realitas saat ini, di mana PKS diterima masyarakat yang didominasi nonmuslim seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Bila amandemen disetujui, dimungkinkan nonmuslim yang bergabung menjadi anggota PKS diajukan sebagai pejabat dari daerah pemilihan tersebut.

Kemudian rencana strategis keempat, masih berkaitan dengan keanggotaan, adalah melipatgandakan jumlah kader. Jumlah kader ini, menurut PKS, berbanding lurus dengan pertumbuhan suara PKS dalam Pemilu.

"Rasio pertumbuhan kader, relatif signifikan. Tiga puluh ribuan kader pada 1998, sekarang ini 800 ribu. Mudah-mudahan bertambah 1.200 kader tiap tahun, jadi ada dua juta kader pada 2014," kata Anis Matta.

Dan kemungkinan masih ada sejumlah rencana strategis lain yang akan terungkap dalam Musyawarah Nasional yang dimulai malam ini. Tunggu saja gebrakan PKS untuk menjadi partai tiga besar pada 2014 nanti.
• VIVAnews

Mahfudz: Kedatangan SBY di Munas Bukti Kemesraan

Polkam / Rabu, 16 Juni 2010 16:12 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Rencana kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara pembukaan Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kamis (17/6) besok pukul 19.30 WIB menjadi bukti hubungan keduanya tetap mesra setelah skandal Bank Century. SBY dijadwalkan memberi pidato pembukaan di Munas PKS tersebut.

"Saya menduga Ketua Majelis Syuro, Pak Helmi, akan meyinggung itu dan Pak SBY pun akan membicarakan hal itu," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di sela-sela acara Munas PKS di Hotel Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta, Rabu (16/6).

PKS, Kata Mahfudz, berharap SBY memberikan masukan untuk kepentingan partai. Selama menjadi mitra koalisi, SBY pasti mempunyai informasi dan saran untuk PKS. Meski demikian, PKS tak mengarahkan isi pidato orang nomor satu di Indonesia itu.

Setelah rekomendasi dan keputusan DPR atas kasus Bank Century, Mahfudz menegaskan, hubungan dan komunikasi PKS-Demokrat tetap lancar. Walau PKS menentang pilihan Partai Demokrat dengan mendukung opsi C: pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dan Penyertaan Modal Sementara sama-sama bermasalah).

Pilihan PKS itu didasari hasil proses penyelidikan Panitia Khusus Hak Angket DPR atas kasus Bank Century yang mengacu pada laporan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan. "SBY sangat kenal PKS. Kita dalam kasus Bank Century tidak nakal seperti kata orang," ujar Mahfudz.(Andhini)

Mahfudz Siddiq Jagokan Negara-negara Amerika Latin

Olahraga / Rabu, 16 Juni 2010 16:30 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menjagokan negara-negara Amerika Latin sebagai kandidat juara Piala Dunia di Afrika Selatan. Ia menyebut Brasil sebagai jawara. "Anak saya juga menjagokan Brasil," kata Ketua DPP PKS itu di Jakarta, Rabu (16/6).

Mahfudz menjelaskan, sebenarnya ia tidak terlalu doyan nonton bola. Terakhir kali ia begadang saat acara nonton bareng di DPR, Senin (14/6) lalu. Ia pernah kecanduan nonton bola saat Piala Dunia 2002 saat Brasil menjadi juara. "Sekarang tidak begitu mengikuti lagi," jelas Mahfudz.

Kegemarannya di masa lalu itu menular ke anaknya. Karena itulah saat ada kunjungan kerja ke Brasil ia menyempatkan membeli kostum bola tim negeri Samba itu buat anaknya. Ia membeli di Bandara Brasil.

Bagi Mahfudz, apa yang terjadi pada olahraga sepakbola di Indonesia adalah sebuah kenyataan ironis. Di negara lain sepakbola bisa membunuh konflik dan menjadi perekat persatuan. Sebaliknya, di Indonesia bola justru menjadi pemicu konflik. Ia menunjuk ulah para suporter yang berulangkali terjadi.(Andhini/DOR)

PKS Bahas Strategi Mencapai Posisi 3 Besar di Munas

Polkam / Rabu, 16 Juni 2010 09:52 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai hari ini, Rabu (16/6), mengelar Musyawarah Nasional II di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta. Melalui acara ini PKS memasang target menjadi pemenang tiga besar pada Pemilu 2014. Hal itu ditegaskan Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq. "Kami akan memperbarui strategi pemenangan pemilu," kata Mahfudz Siddiq di Jakarta, Selasa (15/6).

Materi strategi pemenangan akan menjadi salah satu agenda penting pada Musyawarah Nasional yang akan dihadiri ribuan kader dari seluruh Indonesia itu. Strategi ini, kata Mahfudz, akan menghitung kekuatan partai Islam lainnya. Mahfudz  menegaskan, peluang PKS untuk mencapai itu cukup terbuka.

Misalnya, penyebaran pemilih atau pendukung PKS yang tak lagi terpusat di perkotaan dan Pulau Jawa. Misalnya pada Pemilu 2009, PKS menemukan pemilihnya sudah tersebar di pedesaan dan di luar Jawa. Berbeda dengan hasil Pemilu 2004 yang suaranya masih didominasi di perkotaan. Perombahan dari segi struktur organisasi juga akan menjadi agenda penting.

Agenda Musyawarah Nasional hari ini adalah Musyawarah Majelis Syura. Musyawarah 99 orang yang dipilih melalui Pemilihan Raya PKS ini untuk memilih Ketua Majelis Syura dan kabinet PKS yang meliputi Presiden PKS, Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Syariah Pusat, Sekretaris Jenderal PKS dan Bendahara PKS.

Musyarawah Majelis Syura sendiri akan diperluas hari kedua Munas, Kamis (17/6) besok. Salah satunya dengan pembukaan Munas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir juga dalam acara ini dua duta besar dari negara sahabat, Amerika Serikat dan Australia.

Sementara hari tiga, Jumat (18/6), agenda Musyawarah Nasional adalah sosialisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS perubahan. Hari terakhir, Sabtu (19/6), adalah seminar internasional menghadirkan nara sumber Duta Besar Jerman dan Duta Besar Amerika Serikat. Penutupan dilakukan dengan pelantikan kabinet Majelis Syura. (Ant/DOR)

Mahfudz: PKS Memang Perlu Mengislamkan AS

Polkam / Selasa, 15 Juni 2010 12:25 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq tidak menjawab secara pasti kebenaran partainya tengah mendekat dengan Amerika Serikat (AS). Tapi ia berpandangan PKS perlu mengislamkan AS.

"PKS dan AS mendekat? Tidak ada proses mendekat atau menjauh. Yang ada proses politik pandangan Ahmad Hidad. Kalau kita ingin menyeimbangkan tatanan dunia, maka cara pandang memusuhi AS harus digeser, yang harus dilakukan mengislamkan," kata Mahfudz dalam diskusi bertema "Potensi Partai Islam" di DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (15/6).

Mahfudz menjelaskan, mengislamkan AS bukan secara populasi. Jika itu terjadi PKS sangat senang sekali. Berdasarkan tiga pemilihan umum terakhir, hasil suara partai politik Islam cenderung naik-turun. Kisaran suaranya ada pada angka 30-50 persen.

Hal ini terjadi karena beberapa sebab, yaitu adanya konflik internal, pola pemilih yang memencar, lemahnya kinerja, tidak sinerginya organisasi masyarakat dan parpol Islam serta meredupnya figur.

"Selain itu melemahnya manajemen internal, posisi politik pemilih Islam yang tidak pada parpol Islam, penyederhaan parpol dan keatifitas kompetitor," tandas Mahfudz. (Andhini)

PKS Cari Tokoh Muda dalam Munas

Republika OnLine »

Selasa, 15 Juni 2010, 16:02 WIB

Mahfudz Siddiq

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--PKS mempersiapkan kader muda dalam partainya untuk merebut suara pada Pilpres 2014. Tokoh muda tersebut diharapkan mampu bersaing dengan tokoh muda dari partai lain.

Ketua DPP PKS, Mahfudz Shiddiq, menyadari di pemilu mendatang era tokoh senior partai berakhir. Hal tersebut ditandai dengan Presiden SBY yang tidak dapat mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Hingga, mencuat kabar keengganan Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarno Putri, untuk maju lagi dalam bursa calon presiden. ''Karena itu PKS menyiapkan tokoh muda,'' ujar dia, di Jakarta, Selasa (15/6).

Namun, Mahfudz belum dapat mengatakan siapa tokoh muda yang ingin digadang-gadang partainya. Ia menyerahkan usulan itu untuk dibahas dalam dinamika Musyawarah Nasional Kedua PKS di pertengahan pekan ini. ''Arahnya, tokoh muda itu merupakan kader PKS sendiri,'' kata dia.

Pengamat politik dari Indobarometer, M Qodari, mengatakan untuk menggalang suara yang lebih signifikan PKS memang harus mengoptimalkan kinerja kadernya yang duduk di kursi pemerintahan atau dewan. Ia juga menantang PKS menciptakan 'SBY baru'. Dalam arti, menghasilkan tokoh dengan tingkat elektabilitas tinggi seperti SBY.

Red: Budi Raharjo

PKS Tak Mudah Perluas Pemilih

Partai Islam Harus Terbuka

Rabu, 16 Juni 2010 | 03:32 WIB
Jakarta, Kompas - Masyarakat yang makin terbuka dan inklusif membuat banyak partai Islam di Indonesia melakukan hal serupa. Namun, untuk terus bertahan, partai Islam harus memiliki isu khas, tidak sama dengan isu partai-partai lain. Selain itu, juga harus didukung faktor tokoh yang kuat.
”Berbagai golongan masyarakat di Indonesia sudah biasa saling bercampur, hidup bersama. Ini membuat partai Islam juga harus terbuka dan inklusif,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy dalam diskusi ”Potensi Partai Islam di Pemilu 2014” di Jakarta, Selasa (15/6). Pembicara lain dalam diskusi itu adalah Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq dan M Qodari dari Indo Barometer.
Menurut Romahurmuziy, masalah lain yang dihadapi partai Islam adalah sulitnya mencari isu yang dapat membedakan dengan partai lain. Isu yang banyak muncul bersifat umum, seperti korupsi dan kemiskinan. Isu seperti halal/haram atau bank syariah sudah tidak begitu menarik. Kondisi itu diperparah makin sedikitnya tokoh Islam yang kuat.
”Beberapa waktu lalu, kita masih punya Gus Dur (Abdurrahman Wahid) yang bisa melontarkan berbagai isu,” ujar Romahurmuziy.
Bagi Qodari, tantangan partai Islam saat ini adalah mengungguli suara Masyumi pada Pemilu 1955 yang mencapai 20 persen. Sampai sekarang, perolehan suara itu merupakan perolehan tertinggi partai Islam di Indonesia.
Suara terbesar partai Islam pada era reformasi diraih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 1999 sekitar 12 persen. Pada Pemilu 2009, tak ada partai Islam yang suaranya di atas 10 persen. ”Sejarah Indonesia modern menunjukkan, belum pernah ada partai Islam yang memenangi pemilu. Pada Pemilu 1955, Masyumi masih dikalahkan PNI,” kata Qodari.
Jumlah perolehan suara partai Islam juga selalu dikalahkan partai nasionalis. Pada Pemilu 1955, perolehan suara partai nasionalis sebesar 51,7 persen, sedangkan partai Islam 43,7 persen.
Pada Pemilu 1999, partai nasionalis mendapat 63,3 persen suara dan gabungan partai sosial Islam (di dalamnya termasuk Partai Amanat Nasional dan PKB), hanya 36,8 persen. Perbandingan ini menjadi 59,5 persen (partai nasionalis) dan 38,1 persen (partai sosial Islam) pada Pemilu 2004. Pada pemilu 2009, perbandingannya adalah 70,8 persen (partai nasionalis) dengan 29,2 persen (partai sosial Islam).
Mahfudz Siddiq mengatakan, meski berbasis Islam, PKS tidak menjadikan Islam sebagai jualan utama. PKS berusaha mentransformasikan Islam dalam kinerjanya hingga Islam di PKS dapat obyektif, inklusif, dan modern. Dengan cara itu, perolehan suara PKS pada Pemilu 2009 tetap bertahan.
Namun, Direktur Eksekutif Reform Institut Yudi Latif di Jakarta, Selasa, mengatakan, upaya PKS memperluas pemilih dengan lebih mengakomodasi gagasan-gagasan kebangsaan dipastikan takkan mudah karena kuatnya hambatan internal partai.
”Kecenderungan PKS untuk inklusif yang terbuka untuk semua harus didukung kecenderungan psikologis untuk tidak menempatkan model keislaman PKS sebagai satu-satunya ukuran keislaman yang bisa diterima di PKS,” katanya.
Jika PKS ingin bertahan, harus memperbarui hubungannya dengan komunitas lain dan tidak hanya mengandalkan basis massa tradisional yang merupakan masyarakat kota terdidik.
(NWO/MZW)

PKS Ngotot Tolak Dana Aspirasi Desa

Tribunnews.com - Selasa, 15 Juni 2010 13:35 WIB

 

 "Ini masih pro dan kontra di Banggar. Prinsipnya PKS itu menolak penguatan alokasi pembangunan daerah yang sifatnya alokasi langsung, seperti Rp 15 miliar atau Rp 1 miliar untuk desa,"

Mahfudz Siddiq 

 

 

 

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menangkal klaim Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Soesatyo perihal dana aspirasi senilai Rp 15 miliar. PKS tetap menolak pencairan dana aspirasi yang kini diubah nama menjadi program percepatan pembangunan dana desa.

"Ini masih pro dan kontra di Banggar. Prinsipnya PKS itu menolak penguatan alokasi pembangunan daerah yang sifatnya alokasi langsung, seperti Rp 15 miliar atau Rp 1 miliar untuk desa," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/6/2010).

Menurut Mahfudz, PKS masih tetap bersikukuh percepatan pembangunan dilakukan melalui mekanisme yang telah dilakukan pemerintahan SBY-Boediono.

"Mekanisme yang sudah ada itu sudah bagus hanya soal volume saja. Jadi yang didukung PKS itu Volumenya yang diperbesar tapi menggunakan mekanisme yang ada," ujarnya.

Mantan Ketua Fraksi PKS ini mengemukakan, dana program percepatan pembangunan desa yang langsung dicairkan ke daerah justru mendorong penggunaan anggaran negera secara tidak tepat dan efektif.

"Aparatur desa bukan aparatur pemerintah dan bukan PNS. Karena bukan PNS dia itu bukan penguasa keuangan," tuturnya.

Selain itu, lanjut Mahfudz, penyaluran program percepatan pembangunan desa juga terindikasi tumpang tindih. Alasannya, program pembangunan desa telah masuk program Musrembangnas.

"Akan ada tumpang tindih program pembangunan di desa sehingga ini nanti tidak clear. Apalagi, logika Rp 1 miliar itukan dana tambahan yang tidak masuk musrembangnas," paparnya seraya menengarai, akan banyak kepala desa yang masuk penjara atas dana segar Rp 15 miliar maupun Rp 1 miliar.

"Mekanisme kontrolnya itu juga susah. Jadi akan banyak kades yang akan dipenjara," sergahnya.

Menyangkut klaim pimpinan Partai Golkar yang menganggap pidato SBY soal dana aspirasi sebagai sinyal positif pemerintahan, mantan Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPR RI tentang skandal bank Century ini menyebut Partai Golkar untuk salah tafsir.

"Sinyal positif SBY bukan berarti mendukung. Jangan salah tafsir juga," tandasnya.

Penulis : ademayasanto

PKS: KPK Terlalu Sempit untuk Jimly

14/06/2010 - 22:17

  Dwifantya Aquina

Jimly Ashiddiqie
(inilah.com)

INILAH.COM, Jakarta - Banyak pihak yang tak meragukan kemampuan Jimly Asshiddiqie, namun anggota Wantimpres dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dinilai terlalu 'besar' untuk menduduki pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pak Jimly mantan Ketua MK, salah satu lembaga tinggi negara, saya agak susah membayangkan Pak Jimly ikut seleksi dengan warga lain. Menurut saya terlalu sempit bajunya. KPK terlalu sempit untuk orang
sekaliber Jimly," ujar Ketua DPP PKS Mahfud Siddiq kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (15/6).
Mahfudz pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan Jimly mendaftar sebagai Ketua KPK. Menurut Mahfudz, Jimly sudah pas
bersanding di kursi Wantimpres dibanding KPK yang lembaganya tidak diatur dalam Undang Undang Dasar (UUD).
"Kemampuan Pak Jimly tidak kita ragukan, tapi justru karena beliau sudah punya posisi kepemimpinan lebih terhormat, jadi turun kelas. Sosok Jimly terlalu besar," pungkasnya.
Tepat pukul 13.25 WIB, Jimly tiba di ruang Pansel Pimpinan KPK, kantor Kementerian Hukum dan HAM disambut langsung oleh Menkum HAM, Patrialis Akbar dengan didampingi oleh Sekjend ISHI (Ikatan Sarjana Hukum
Indonesia), Ferry Setiawan Ahmad. Selang 30 menit kemudian Busyro pun datang dan mendapat nomor urut 228 setelah berkasnya dinyatakan lengkap. (tia/mah)

Mahfudz Siddiq: Jimly & Busyro 'Turun Gunung'

15/06/2010 - 06:27

Dwifantya Aquina

INILAH.COM, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menyayangkan keputusan dua tokoh lembaga tinggi negara Jimly Asshiddiqie dan Busyro Muqoddas menjadi calon pimpinan KPK. Mahfudz menganalogikan keduanya seperti pendekar turun gunung.
"Kalau menurut saya secara pribadi sebenarnya orang semacam Pak Jimly dan Pak Busyro itu aset tokoh-tokoh nasional yang saat ini sudah punya posisi yang lebih (tinggi), sayang juga ikut daftar di KPK bersama dengan warga masyarakat yang lain," ujar Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (15/6).
Mahfudz pun kemudian menanggapi isu yang mengatakan bahwa Jimly yang saat ini masih duduk di kursi Wantimpres mendapat mandat dari Presiden SBY untuk mengaburkan kasus aliran dana Century di KPK. Menurut Mahfudz, pencalonan Jimly lebih kepada faktor keinginan memperbaiki instansi penegak hukum independen tersebut.
"Mereka lebih kepada ingin menyelamatkan KPK sehingga pendekar senior harus turun gunung," tandasnya.
Seperti diketahui, Jimly dan Busyro telah mendaftarkan diri sebagai calon ketua KPK. Berkas keduanya langsung dinyatakan lengkap oleh panitia seleksi. [bar]

PKS dan Presiden Semakin Solid

JELANG MUNAS

Selasa, 8 Juni 2010 | 02:54 WIB

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan hadir pada pembukaan Musyawarah Nasional II Partai Keadilan Sejahtera di Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, 17 Juni 2010. Kehadiran Presiden dapat menunjukkan bahwa koalisi PKS dengan Presiden masih solid. Namun, soal koalisi belum diagendakan untuk dibahas dalam munas.
Ketua Panitia Munas Ma’mur Hasanudin, Senin (7/6) di Jakarta, menuturkan, salah satu agenda munas yang berlangsung pada 16-20 Juni 2010 itu adalah melantik pengurus partai.
Menurut Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, di munas yang dihadiri 2.700 unsur pimpinan partai dan 1.200 anggota legislatif dari partai itu, akan dilantik pengurus partai periode 2010-2015, termasuk 99 anggota Majelis Syuro PKS dan pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
Menurut Anis, pemilihan Dewan Syuro PKS dilakukan pada Februari 2010, sedangkan pengurus DPTP dibentuk pada Mei lalu. Periode kepengurusan 2010-2015, lanjut Anis yang kembali menjadi Sekjen PKS, merupakan saatnya partai untuk melompat lebih tinggi.
Menurut Ma’mur, kasus Misbakhun tidak akan dibicarakan dalam munas yang menelan biaya Rp 9 miliar-Rp 10 miliar itu. ”Cukup dibicarakan di fraksi. Munas bicara agenda lima tahun,” katanya.
Misbakhun adalah anggota DPR dari PKS yang ditahan polisi karena menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemberian keterangan palsu proses pengajuan surat kredit (L/C) ke Bank Century (Bank Mutiara). (NWO)

PKS Dianggap Merapat ke Amerika

Senin, 14 Juni 2010 | 05:54 WIB

 

Partai Keadilan Sejahtera/TEMPO/Gunawan Wicaksono

TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera akan menggelar musyawarah nasional kedua di Hotel-Ritz Carlton. PKS akan mengundang Duta Besar Amerika Serikat, Cameron R. Hume, sebagai pembicara. Tak hanya itu. Panitia munas juga akan menggelar lomba menulis surat kepada Presiden Amerika Barack Obama.

Kalangan pengamat politik membaca gerak PKS merapat ke Amerika sebagai upaya mengubah citra. Arbi Sanit, pengamat politik dari Universitas Indonesia, menilai PKS tengah berupaya mengubah citra untuk memperluas dukungan karena selama ini pemilihnya masih terbatas. "Ini manipulasi untuk mengakali sikap pemilih pada 2014," ujar Arbi kemarin.

Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies, J. Kristiadi, juga menilai PKS tengah mengubah strategi untuk memperluas konstituennya. "Biar bisa diterima masyarakat lebih luas, termasuk yang non-Islam," kata Kristiadi.

Namun Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Mahfudz Siddiq membantah anggapan soal agenda terselubung partainya untuk bermesraan dengan Amerika. "Kami ingin tahu sikap Obama terhadap Islam," kata Mahfudz soal alasan mengundang Cameron R. Hume.

ARYANI K | MUNAWWAROH

Struktur Baru, PKS Kawinkan DPP dengan Fraksi

Sabtu, 12 Juni 2010 | 05:52 WIB

 

TEMPO/Wahyu Setiawan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Munas II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan digelar mulai Rabu (16/6) di Jakarta akan mengesahkan struktur baru PKS. Struktur baru itu diantaranya mengawinkan dua struktur yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai dengan struktur fraksi.
"Jadi semua agenda dakwah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan basis dukungannya dikelola struktur DPP. Sementara agenda kebijakan publik dan pemerintahan dikelola oleh struktur fraksi,"kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, Jum'at (11/6).

Perkawinan dua struktur kata Mahfudz, untuk mensinergikan sikap dan kebijakan partai dengan fraksi.Fraksi adalah kepanjangan partai. "kami ingin agar sikap fraksi dengan sikap partai itu sejalan,”katanya.
Mahfudz mengungkapkan, perubahan struktur partai itu hasil evaluasi PKS selama ini. Dalam struktur baru itu nanti ada dewan pimpinan tinggi partai yang akan mengontrol semua kebijakan strategis partai.

Dewan pimpinan tinggi partai ini akan terdiri atas ketua majelis syura, presiden, ketua majelis pertimbangan pusat, ketua dewan syariah pusat, sekjen, dan bendahara. Pembagian antara struktur DPP dengan struktur partai akan didasarkan pada area kerja.DPP berwenang menggarap semua agenda dakwah,pelayanan masyarakat, dan pembangunan basis dukungan.

Sementara struktur fraksi mengelola agenda kebijakan publik dan pemerintahan. Perubahan struktur itu, lanjut anggota Komisi II (pemerintahan) DPR ini, karena PKS memastikan bahwa rencana strategis partai lima tahun ke depan serta capaian target Pemilu 2014 nanti bisa dipenuhi. Hanya saja, Mahfudz belum bersedia menyebutkan berapa target yang dipasang PKS untuk Pemilu 2014 nanti.Menurut dia, itu akan dibicarakan dalam munas nanti.

Seperti diketahui PKS akan menggelar Munas II 6-20 Juni 2010 di Ball Room Ritz-Carlton, Pasific Place, SCBD Sudirman, Jakarta. Agenda Munas adalah penetapan Ketua Dewan Syuro PKS, Presiden PKS, Sekjen, Bendahara, serta kabinet-kabinet DPP. Dipastikan, Presiden PKS akan tetap dijabat Luthfi Hasan Ishaaq dan Sekjen akan tetap dipegang Anis Matta. Rencananya Munas ini akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

MUNAWWAROH

FPKS Serahkan Flashdisk 2 Giga ke KPK, Polri, Kejagung

09/06/2010 - 13:02

 

Mevi Linawati

                                              

                                                                                                                   INILAH.COM, Jakarta - Fraksi PKS menyerahkan dokumen selama rapat pansus Bank Century kepada tiga instansi penegak hukum KPK, Polri dan Kejaksaan Agung. Tujuannya untuk mempertajam penyelidikan yang dilakukan.
"Ini laporan lengkap panitia angket, di dalam dokumen ini, kita pertajam dan ingin mengingatkan semua indikasi penyimpangan," ujar anggota Fraksi dari PKS Mahfudz Sidik saat rapat timwas dengan KPK, Polri dan Kejagung di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/6).
Dokumen yang diserahkan oleh anggota FPKS Fahri Hamzah tersebut berupa flashdisk yang besarnya mencapai 2 giga.
Di tempat yang sama, anggota fraksi lainnya Fahri Hamzah menyatakan dokumentasi yang diberikan supaya tidak ada alasan lagi bagi penegak hukum untuk tidak bertindak. "Kita inginkan supaya ini nampak jelas. Supaya makin terang benderang," kata Fahri. [mvi/bar]