Reshuffle Dinilai Riskan

Reshuffle Dinilai Riskan

Wednesday, 10 February 2010

JAKARTA (SI) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak akan melakukan reshuffle kabinet dalam situasi politik seperti saat ini. Suhu politik yang terus memanas dan tekanan publik yang kuat agar kasus Bank Century dituntaskan, dinilai akan semakin panas jika SBY melakukan reshufflekabinet. ”Terlalu riskan jika kemudian melakukan reshuffledi tengah suhu politik dan tekanan partai koalisi yang begitu keras,”kata pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate Sukardi Rinakit di Jakarta kemarin. Sukardi memperkirakan Presiden SBY juga akan tetap mempertahankan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ini terkait posisi keduanya di mata dunia internasional, meski Boediono dan Sri Mulyani menjadi beban pemerintah di tingkat domestik karena dipersepsikan bersalah dalam skandal Bank Century.”Tapi,sepertinya SBY akan tetap mempertahankan Boediono dan Sri Mulyani. Dia akan memilih kepercayaan dunia internasional, ketimbang tekanan domestik. Karena kalau kaitannya dengan tekanan politik domestik, SBY pasti bisa mengatasinya lewat elit koalisi,”katanya. Dalam penilaiannya, kinerja kabinet kurang begitu meyakinkan. Keberhasilan yang diklaim tak lebih dari upload program di masa lalu. ”Performanya memang tak begitu meyakinkan.Hampir di semua kementrian,”katanya. Pengamat ekonomi politik Kwik Kian Gie mempertanyakan alasan mengapa Boediono dan Sri Mulyani begitu dipertahankan oleh SBY dan Partai Demokrat. Padahal keduanya bukanlah kader utama partai. ”Mengapa Partai Demokrat membela dua orang nonkader? Apakah mereka begitu hebatnya? Inilah yang patut kita pertanyakan,”ujarnya. Kwik beralasan, terkait soal Century dirinya cenderung sepakat dengan kesimpulan PKS di mana Boediono lebih bertanggung jawab dari pada Sri Mulyani. Ini didasarkan pada setiap rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani selalu ragu dan mempertanyakan soal kondisi Bank Century sementara Boediono cenderung ingin cepat dengan menyatakan bahwa kegagalan Bank Century berdampak sistemik dan harus segera diselamatkan Secara terpisah Wakil Ketua Pansus Angket Century Mahfudz Siddiq mengatakan, sikap Politik PKS adalah mengacu ke Perpu JPSK. Dengan begitu, Presiden SBY tidak terlibat dalam proses pengambilan kebijakan bailout Bank Century. Dalam hal ini presiden hanya dilaporkan tentang kebijakan yang sudah diambil oleh KSSK dan itu diamini Sri Mulyani (mantan Ketua KSSK).Sri Mulyani mengakui, dirinya melapor ke presiden via SMS terkait keputusan kebijakan bailout Bank Cenury pada 21 November 2008. Sementara penanganan Bank Century sejak pemberian FPJP sampai penetapan sebagai bank gagal dan ditengarai berdampak sistemik adalah sepenuhnya keputusan Bank Indonesia yang saat itu dipimpin Boediono.”Jadi,pihak yang paling bertanggung jawab dalam skandal bailout Bank Century adalah Boediono dan Sri Mulyani, dengan porsi kesalahan 80% di Boediono dan 20% di Sri Mulyani. Karena itu, tidak ada alasan kuat bagi Panitia Angket memanggil presiden sebagai saksi,”katanya. (hemi firdaus)