Golkar Tolak Diajukan Bareng

Golkar Tolak Diajukan Bareng

Jawapos, 23 Juni 2008

JAKARTA - Keinginan Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) untuk membarengkan penggunaan hak angket dan interpelasi kenaikan harga BBM secara bersamaan mendapat sandungan. Fraksi Partai Golkar (FPG) menolak strategi kompromi untuk meloloskan hak angket tersebut.

Ketua FPG Priyo Budi Santoso menegaskan, rencana penggunaan hak angket sekaligus interpelasi itu tidaklah tepat. "DPR bisa dinilai berlebihan oleh masyarakat nantinya," ujarnya di Jakarta kemarin (22/6).

Menurut dia, penggunaan hak-hak DPR untuk mempertanyakan policy pemerintah, termasuk kenaikan harga BBM, sebenarnya adalah tindakan politik yang sah. Namun, itu tidak harus diobral dan digunakan seenaknya. "Karena itu, FPG berketetapan akan mencermati dengan sangat hati-hati sebelum mengambil keputusan," ujar ketua DPP Partai Golkar bidang keagamaan itu.

Priyo menyatakan, perlu mulai dipikirkan mekanisme lain untuk mempertanyakan problem nasional yang lebih luas dan strategis. "Khusus sikap (terhadap usul angket dan interpelasi), kami akan putuskan sambil melihat proses selanjutnya," ujarnya.

Dukungan dari para anggota FPG secara personal memang sangat diharapkan para pengusul angket BBM yang siap mendorong dilakukan voting terbuka saat pengambilan keputusan. Sebab, beberapa waktu lalu, pimpinan fraksi salah satu partai pendukung pemerintah itu telah menyatakan siap mengubah haluan dukungan dengan membebaskan anggotanya terlibat dalam pengajuan hak-hak di DPR.

Hingga saat ini, hanya anggota FPG di Komisi I, Yuddy Chrisnandi, yang telah menyatakan dukungannya secara terbuka. Itu pun dia menegaskan, sikap politik menyetujui diajukannya hak angket dan interpelasi yang dia ambil murni bersifat individual.

"Struktur partai tidak memungkinkan semua bisa ikut mendukung," ujar Yuddy. Menurut dia, secara struktural, partainya masih terikat komitmen politik dengan Presiden SBY. Apalagi, Wapres yang juga Ketum Partai Golkar Jusuf Kalla berkali-kali menyatakan dukungan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM itu.

Pada sidang paripurna, Selasa (24/6) besok, akan diagendakan pengambilan keputusan DPR terhadap pengajuan hak angket BBM. Usul hak melakukan penyelidikan yang dimotori FPDIP dan FKB itu dikhawatirkan akan kandas.

Pasalnya, kekuatan para pendukungnya berpotensi besar terbelah. FPKS, misalnya. Hingga saat ini, mereka masih berketetapan untuk hanya mengajukan hak interpelasi yang juga akan diambil putusannya hampir bersamaan dengan putusan hak angket. Sedangkan FPAN, meski menyatakan mendukung keduanya, masih akan melihat mana yang lebih berpotensi untuk lolos disetujui.

Karena itu pula, FPDIP membuka diri berkompromi dengan para pengusul interpelasi. Langkahnya, interpelasi akan didukung asal angket juga dibantu diloloskan. "Kami akan lihat dulu. Yang jelas, fraksi kami masih konsisten mengajukan interpelasi," ujar Ketua FPKS Mahfudz Siddiq. (dyn/roy)