Syamsir Harus Tunjuk Hidung Menteri Sontoloyo

Radar Tarakan, Sabtu, 28 Juni 2008
JAKARTA – Tudingan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar yang menyebut adanya menteri sontoloyo direaksi keras. Sejumlah menteri yang berasal dari partai politik menyesalkan pernyataan Syamsir yang dinilai mengganggu kekompakan kabinet itu. Dia diminta menjelaskan lagi pernyataannya secara gamblang.

Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali termasuk yang resah atas pernyataan Syamsir tersebut. ’’Saya tidak hanya tersindir, tapi tersinggung. Lebih baik tunjuk hidung saja. Siapa? Itu lebih baik,’’ tegasnya usai menghadiri pembukaan Pameran Inovasi Pelayanan Aparatur Negara di Parkir Timur Senayan kemarin (27/6).

Suryadharma yang juga menjabat ketua umum PPP itu menuturkan, pernyataan Syamsir tersebut menimbulkan kecurigaan di kalangan kabinet. ’’Ini risiko, disebut menteri sontoloyo,’’ ujarnya.

Syamsir memang membuat pernyataan mengejutkan. Yakni, menuding menteri dari parpol bersikap mendua.

syamsir

sambungan hal 1

Dalam rapat kabinet menyetujui kenaikan harga BBM, tapi di DPR bersikap lain. Bahkan, dia menyebut para menteri itu dengan sebutan sontoloyo. Suryadharma membantah dirinya mbalela terhadap keputusan presiden. ’’Instruksi saya selaku ketua umum DPP PPP sangat tegas. Sampai menit terakhir, saya masih meminta fraksi menolak hak angket,’’ ungkapnya membela diri.

Alasannya, kata dia, kenaikan harga BBM merupakan bagian dari pelaksanaan UU APBNP. Yakni, bila harga BBM mencapai USD 100, pemerintah berwenang melakukan kebijakan, termasuk menyesuaikan harga.

FPPP, ujar Suryadharma, ikut menyetujui UU itu. ’’Artinya, FPPP menampar muka sendiri. Itu yang saya sebut Fraksi PPP tidak akan berpolitik dasa muka dalam respons kenaikan BBM. Fraksi PPP harus mengatakan yang sebenarnya kepada rakyat, walaupun itu pahit,’’ tegasnya.

Menjelang voting di DPR, kata dia, Ketua FPPP Lukman Hakim Syaifuddin masih berkomunikasi dengan dirinya. Sikap Suryadharma pun masih tegas, menolak hak angket. ’’Tapi, perkembangan terakhir, ada improvisasi dari fraksi, sehingga menyetujui hak angket,’’ jelas Suryadharma yang mengaku mengetahui FPPP menyetujui hak angket dari koran.

Meski instruksinya tidak diindahkan FPPP, Suryadharma tidak akan memberikan sanksi apa pun kepada pimpinan atau anggota fraksi. ’’Tetap saya tegur. Tapi, ini masih wajar. Ada situasi di DPR yang membuat fraksi melakukan improvisasi,’’ katanya.

Selain Suryadharma, Menteri Pertanian Anton Apriantono kurang sreg atas pernyataan Syamsir tersebut. Menurut dia, dirinya sama sekali tidak punya urusan dengan masalah BBM. ’’Kalau di DPR, ngapain saya bicara BBM? Ya pasti saya bicara pertanian,’’ ujarnya.

Meski menyesalkan pernyataan Syamsir yang menyudutkan menteri dari parpol, Anton tidak berniat meminta klarifikasi dari Syamsir. ’’Biar klarifikasi sendiri saja. Lagian kalau ada apa-apa kan pasti saya dipanggil presiden. Sampai sekarang juga tidak ada teguran dari presiden,’’ ungkapnya.

Bukan hanya para menteri yang meradang. Budiman Sujatmiko, aktivis pendiri Partai Rakyat Demoktratik yang kini bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menegaskan bahwa kepala BIN tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan politik. ’’Kepala badan intelijen di mana pun tidak bisa membuat pernyataan politik. Pernyataan politik itu dari polisi. Paling mentok Humas Mabes Polri. Intelijen itu harus bekerja diam-diam. Kepalanya tidak boleh dikenal orang. Di Indonesia ketahuan kan? Sebab, dia sering membuat pernyataan politik di media massa. Tugas intelijen itu bersembunyi sedalam-dalamnya,’’ tegasnya di sela diskusi di gedung DPD kemarin (27/6).

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq meminta agar kepala BIN tidak membuat pernyataan mengada-ada. ’’Syamsir Siregar sebagai kepala BIN tidak pantas bikin pernyataan seperti itu. Wong presiden dan Wapres saja diam,’’ katanya. Dia menjelaskan, terkait dengan partai koalisi pemerintah yang mendukung hak angket, hal itu juga dilakukan partai pendukung pemerintah lainnya. ’’Kan ada PAN, PKB, PPP, dan PKS. Dan sampai saat ini, saya nggak tahu (menteri) yang mana yang disebut sontoloyo oleh Syamsir Siregar,’’ ujarnya.

Lain lagi yang dikatakan Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir. Terkait dengan tudingan kepala BIN yang menyebut ada menteri sontoloyo, dia membantah ada kader PAN yang kini duduk di kabinet menerapkan standar ganda. ’’Yang pasti, bukan menteri dari PAN. Sebab, kader PAN yang jadi menteri tidak akan memiliki loyalitas ganda. Begitu jadi menteri, saat itu juga loyalitas terhadap partai berakhir,’’ tegasnya. (tom/rdl/jpnn)