Tuesday, June 03, 2008

Pengurus Partai Ramai-ramai Kecam FPI

Senin, 02-06-2008 | 14:16:20
Pengurus Partai Ramai-ramai Kecam FPI
Laporan: Persda Network/Dayat

Jakarta, Tribun - Sikap tegas dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Sutardjo Suryoguritno terkait aksi brutal yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI),Minggu (1/6) kemarin. Politisi PDI Perjuangan ini setuju dengan pendapat KH Abdurrahman Wahhid atau Gus Dur yang meminta pembubaran FPI.


"Saya mendukung pendapat Gus Dur, bubarkan FPI. Polisi harus tegas menindak para pelaku," kata Mbah Tardjo kepada wartawan.

Sementara itu Partai Keadlian Sejahtera (PKS) juga ikut menyesalkan tindak kekerasan yg dilakukan FPI kemarin. Kekerasan model ini, menurut sikap resmi Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq harus segera diakhiri.

"Berbagai persoalan di negeri ini tdk bisa diselesaikan dengan cara kekerasan, apapun alasannya. Setiap warga atau kelompok punya hak menyampaikan aspirasinya atas berbagai persoalan. Namun, harus dengan cara-cara damai, dialogis dan elegan," kata Mahfudz

"Konflik fisik hanya akan mencoreng nama baik kelompok dan bangsa. Dan akan menjadi bahan bakar yang bisa menyulut destabilitas politik dan sosial di tengah-tengah kondisi
masyarakat yang sedang resah akibat tekanan ekonomi yg berat," katanya lagi.

Mahfudz berharap, pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan, hukum dan keamanan harus tegas, sekaligus mampu mengantisipasi potensi- potensi konflik.

Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum juga ikut menyesalkan atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh massa FPI. Anas menyatakan, kekerasan adalah bentuk dari ketidak dewasaan dalam menyikapi perbedaan.

"Kekerasan karena perbedaan adalah ancaman bagi masa depan Indonesia yang majemuk," tegas Anas Urbaningrum.

Sebagai partai pendukung pemerintah, Anas kemudian meminta kepada Polri untuk mengusut secara tuntas kasus ini. Menindak serta memproses pelaku kekerasan untuk ditindak secara hukum.

"Atas nama apapun kekerasan tidak boleh ditoleransi dan dibiarkan. Kekerasan harus dijauhkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara," jelas Anas Urbaningrum.(*)

No comments: