Hak Angket Lolos, FPD Kecewa Berat

Kompas Online, Selasa, 24 Juni 2008 | 20:57 WIB

JAKARTA, SELASA - Lolosnya pengajuan Hak Angket terkait sikap pemerintah menaikkan harga BBM membuat kubu pendukung utama pemerintah di DPR, Fraksi Partai Demokrat (FPD) kecewa berat. Kekecewaan ini diungkapkan langsung oleh Ketua FPD Syarif Hasan usai rapat Paripurna DPR, Selasa (24/6). Sementara Ketua Fraksi PKS DPR, Mahfudz Siddiq menilai, dukungan pengajuan Hak Angket sesuai dengan komitmen partai.

Namun, sikap partai pendukung pemerintah yang kini tak lagi mengamankan setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dikomentari oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, Priyo Budisantoso. Secara diplomatis, Priyo menyatakan partainya konsisten dalam setiap kebijakan pemerintah, termasuk konsisten dalam mengusulkan pengajuan Hak Interpelasi dari pada pengajuan Hak Angket terkait menyikapi kebijakan pemerintah menaikan harga BBM.

"Golkar tetap konsisten, menyetujui Hak Interpelasi dan tidak menyetujui Hak Angket. Tetapi, apa boleh buat voting mengatakan, angket lebih dipilih oleh teman-teman dewan," tukas Priyo.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, mengaku heran dengan sikap para anggota fraksi di DPR yang selama ini selalu mendukung pemerintah. Ia tidak berani menduga-duga, apakah partai-partai yang selama ini mengklaim sebagai pendukung, secara tiba-tiba berubah haluan.

"Saya juga tidak tahu, kenapa teman-teman sampai berubah pikiran. Dalam lobi, sebetulnya sudah sepakat Hak Angket, Interpelasi atau kedua-duanya. Tapi, teman-teman ngotot maunya voting satu persatu. Ya beginilah jadinya," sesal Syarif Hasan.

Ditanya, apakah ini bertanda koalisi pendukung pemerintah sudah tak solid lagi. "Koalisi ditentukan oleh hasil legislatif pemilu. Ini kita belajar dari ini, sikapnya tentu kebijakan dari partai masing-masing. Kalah kecewa, jelas kami kecewa berat," tukasnya.

Apa nanti ada usulan dari Partai Demokrat untuk mencopot para menteri dari partai yang sudah berani melakukan pembelotan terhadap kebijakan pemerintah? Syarif kemudian menjawab diplomatis. "Itu diluar wewenang saya. Yang terpenting, sekarang ini kami akan hadapi usulan Hak Angket ini supaya tidak keluar dari substansi sebenarnya. Bagi kami, partai-partai pendukung pemerintah ini, menjadi pembelajaran yang sangat berharga," ungkapnya terdengar lirih.

Sementara Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mahfudz Siddiq mengungkapkan, dukungan Hak Angket yang diberikan, tak lain untuk membuka buruknya, serta carut marut di sektor energi nasional. Tak hanya dilakukan pada masa sekarang saja, tapi juga membuka kebobrokan sektor energi nasional masa lalu.

"Ini memang yang diinginkan frakasi PKS sejak awal kalau arahnya memang bedah tuntas. Tentunya, kita ingin memberikan respon politik dari semula mendukung interpelasi, akhirnya mendukung Hak Angket. Ini memang sebuah dinamika yang sebelumnya terjadi di forum lobi," tukas Mahfudz.

"Penggunaan interpelasi, pada dasarnya bisa ditingkatkan pada Hak Angket. Secara bobot, Hak Angket lebih tinggi jadi Hak Interpelasi menjadi tidak relevan lagi," ujar Mahfudz.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menyatakan, pengajuan Hak Angket ini akan dioptimalkan secara baik dan jadwalnya akan dikawal sehingga dalam perjalanannya nanti, jangan mengesankan kandas di tengah jalan.

"Hak Angket ini harus sesuai target sebelumnya. Kalau memang semangatnya untuk membuka seluruh keburukan kebijakan sektor energi termasuk kebijakan pemerintah sebelumnya, malah kami sangat mendukung. Tidak ada masalah sama sekali demi kebaikan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Yang jelas, lolosnya Hak Angket ini adalah untuk memaksa pemerintah untuk membatalkan lagi kenaikan harga BBM yang sekarang dilakukan," cetus Tjahjo Kumolo. (Persda Network/yat)