SBY Sesalkan Peristiwa Monas

SBY Sesalkan Peristiwa Monas C

Habib RizieqJAKARTA,TRIBUN - Serbuan massa beratribut Front Pembela Islam (FPI) dan beberapa organisasi masyarakat lain terhadap anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) pada peringatan hari kelahiran Pancasila di Kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Minggu lalu, menuai kecaman.

“Tindakan kekerasan kemarin yang dilakukan organisasi tertentu dan orang-orang tertentu, mencoreng nama baik negara kita di negeri sendiri maupun dunia,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers mendadak di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6).

SBY usai menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Kantor Presiden, Jakarta, menyatakan penyesalannya. “Saya sangat menyesalkan terjadinya kekerasan di Jakarta kemarin siang dan saya mengecam keras pelaku-pelaku tindak kekerasan itu yang menyebabkan sejumlah warga kita mengalami luka-luka,” ujarnya.

Presiden SBY menyatakan, langkah tegas itu untuk menunjukkan kepada masyarakat di dalam negeri, dan mancanegara bahwa Indonesia tak menolerir kekerasan. “Ini menunjukkan bahwa negara tidak boleh kalah dengan perilaku-perilaku kekerasan. Negara harus menegakkan tatanan yang berlaku,” tukasnya.

Ketua DPR Agung Laksono mendesak pemerintah melakukan pembinaan FPI.”Saya pikir pemerintah perlu memberikan pembinaan, karena kesalahan tersebut bukan saja dari anggotanya, tetapi mungkin juga ada dari oknum pemimpinnya,” ujar Agung.

Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mendesak aksi FPI diakhiri. “Berbagai persoalan di negeri ini tidak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan, apapun alasannya. Setiap warga atau kelompok punya hak menyampaikan aspirasinya atas berbagai persoalan. Namun, harus dengan cara-cara damai, dialogis dan elegan,” kata Mahfudz.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Effendi Choirie mengatakan, Banser dan Garda Bangsa siap menghadapi sesumbar Ketua FPI Habib Rizieq yang akan membubarkan Gus Dur. “Tidak usah Gus Dur yang turun. Anak-anak Banser dan Garda Bangsa cukup untuk menghadapi Habib Rizieq,” kata Effendi Choirie yang akrab disapa Gus Choi itu.

Menurutnya, pendapat Gus Dur yang meminta bubarkan FPI dinilai wajar. Sebab, aksi FPI di Monas, Minggu, sudah di luar batas. “Aksi biadab dan jahanam yang dilakukan FPI kemarin merupakan ancaman. Negara jangan membiarkan tindakan orang-orang gila seperti itu,” tegasnya.

Dikatakan Gus Choi, organisasi FPI membahayakan NKRI dan mengancam konstitusi yang menjunjung kebhinekaan., menodai citra Islam yang rahmatan lil alamin, dan tindakan kekerasannya melanggar undang-undang. “Tangkap pelaku, tangkap Habib Rizieq, dan bubarkan FPI. Ini pernyataan sikap FKB,” ujar Gus Choi.

Tantang Gus Dur
Sebelumnya, Ketua FPI Habib Rizieq berang mendengar seruan Gus Dur yang minta FPI dibubarkan.Ketua FPI itu melontarkan ejekan terhadap Gus Dur yang mantan Presiden RI. “Waktu Gus Dur jadi Presiden, dia ingin membubarkan FPI, tapi mengapa Gus Dur yang bubar. Bukan FPI yang akan bubar tapi kami yang akan membubarkan Gus Dur,” seru Habib di markas FPI di Jl Petamburan III, Slipi, Jakarta, kemarin.

Bahkan Habib menyebut Gus Dur sebagai antek-antek Yahudi. “Jangankan satu Gus Dur, satu juta Gus Dur akan kami lawan,” kata Habib berapi-api disambut teriakan Allahuakbar sebanyak tiga kali oleh para pendukung FPI.

Laskar Setan
Sementara Panglima Komando Laskar Islam Munarman SH menegaskan, perlu mengklarifikasi insiden Monas tidak terjadi dengan sendirinya.

Ditegaskannya, insiden itu terjadi karena dalam orasi para pendukung Ahmadiyah mengatakan Laskar Islam adalah Laskar Syetan dan Laskar Kafir.

“Aksi Bela Ahmadiyah yang dilakukan para pendukungnya itu adalah aksi provokasi untuk menantang Islam umat Islam. Aksi provokasi itu dilakukan secara ilegal, karena berdasarkan keterangan Kapolres di berbagai media massa adalah aksi ilegal, tanpa izin,” tegas Munarman.

Ditegaskan, aksi Komando Laskar Islam yang terdiri dari berbagai komponen umat Islam, termasuk di dalamnya FPI pada hari Minggu itu adalah aksi resmi menolak kenaikkan harga BBM.

Dalam aksi itu Komando Laskar Islam tidak membawa senjata, apalagi senjata api dan tidak menganiaya wanita, anak-anak dan apalagi orang cacat. “Pernyataan pihak AKKBB bahwa Laksar Islam menganiaya wanita, anak-anak dan orang cacat adalah fitnah,” tegas Munarman.

Justru, kata dia, pendukung Ahmadiyah lah yang membawa senjata api dan mengacungkannya kepada Laskar Islam. “Itu terekam dalam video Lakar Islam. Bahkan dalam keramaian itu terdengar ada suara tembakan,” kata Munarman.
Kemarin, foto Munarman sedang mencekik anggota AKKBB dipampangkan AKKBB, usai menggelar jumpa pers di Wahid Institute. Dalam foto tersebut, Munarman tampak mengenakan pakaian serba hitam sedang mencekik seorang anak muda yang meringis kesakitan, sementara ekspresi muka Munarman terlihat bengis.

Ketua YLBHI Patra M Zen menilai kelakuan Munarman yang mantan Ketua YLBHI telah memalukan lembaga bantuan hukum. “Munarman memalukan. Tindakannya itu menunjukkan dia telah menjadi penjahat kambuhan,” kata Patra di kantornya, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta.

Patra mengatakan, pada Desember 2007 lalu, Patra pernah menjaminkan diri untuk menangguhkan penahanan terhadap Munarman yang memukul seorang sopir taksi Blue Bird. “Tanggal 4 Desember 2007, penahanannya di Polsek Limo ditangguhkan atas jaminan istrinya dan saya selaku ketua YLBHI,” imbuh Patra.

Salahkan pemerintah
Meski banyak yang mengecam tindakan FPI, namun ada yang membela. Anggota FBPD DPR Ali Muchtar Ngabalin menilai masalah ini akibat pemerintah lambat mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Ahmadiyah. “Pemerintah jangan jadi agen untuk membenturkan rakyat. Langkah dan solusi yang diambil pemerintah adalah Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan,” ujarnya.

Pria yang kerap mengenakan sorban ini, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah Ahmadiyah jika tidak mau ada eskalasi yang lebih besar lagi. “Bola sekarang ada di tangan pemerintah. Saya haqqul yaqin akumulasi ini akan jalan terus. Makanya saya ingin menemui teman-teman di Istana dan berbicara soal ini,” kata politisi PBB ini.

Ali menuturkan, FPI tidak perlu dibubarkan oleh pemerintah. Sebab Indonesia merupakan negara demokrasi. “Ini negara demokrasi, tidak ada itu (pembubaran FPI). Semuanya bebas seperti pemerintah membebaskan Ahmadiyah berorasi. Seandainya pemerintah bisa menahan mereka (AKK-BB), untuk turun, ini tidak akan terjadi benturan di lapangan,” tandasnya.

Rudi Satrio, pengamat hukum dari Universitas Indonesia (UI) menilai, dalam kasus ini FPI tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Justru AKKBB dinilai bermain api. “Seharusnya penyelenggara aksi di Monas sudah tahu, bahwa situasi tengah panas. Mereka bermain api di depan minyak. Itu memancing masalah namanya,” katanya.

Rudi mengatakan, tindakan FPI tidak sepenuhnya bisa disalahkan. “Dalam hal ini AKKBB juga ikut bersalah karena mengundang chaos sehingga menimbulkan keonaran. Mereka mengundang pihak lain untuk bereaksi,” ujar Rudi.

Lima tersangka
Kabareskrim Mabes Polri (Komjend)Bambang Hendarso Danuri usai rapat terbatas di Kantor Kementerian Polhukam mengatakan, tim Bareskrim dan Polda Metrojaya menangkap lima tersangka dan mengejar yang lain.

Namun Bambang menegaskan penangkapan belum mengarah pada pentolan FPI Habib Rizieq. “Nanti, nanti. Kalau Munarman (Panglima Komando Laskar Islam) iya,” jawabnya singkat.

Sementara Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Abukabar Nataprawira, mengatakan, pihaknya mengingatkan AKKBB untuk tidak melakukan kegiatan di Monas. “Kita sebelumnya sudah memberikan peringatan agar tidak melakukan kegiatan aksi tersebut pada hari Minggu di kawasan Monas. Sebab ada kegiatan dari kelompok lain di sekitar sana Monas. Kita menyarankan aksi dilakukan hari Sabtu atau Senin agar tidak bertabrakan dengan kelompok lain,” kata Abubakar.

Selain tidak mempedulikan peringatan polisi, aksi long march AKK-BB juga melenceng dari rencana awal. Semula mereka memulai dari Gambir, berlanjut ke Kedubes AS, kemudian ke Bunderan HI. Tapi ternyata ada sebagian massa yang justru ke Monas. Padahal di Monas ada massa dari FPI dan FUI.

Pembelokan sebagian massa AKK-BB ini tanpa sepengetahuan aparat kepolisian. “Jadi kita tidak kecolongan. Kita sudah melakukan pengamanan sesuai rencana. Mereka berbelok ke Monas. Padahal di sana ada FPI dan FUI,” katanya.

Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta menjelaskan, FPI tidak terdaftar sebagai badan hukum sehingga pemerintah tidak bisa membubarkan organisasi massa tersebut. Namun, kata Andi, FPI bisa dilarang untuk melakukan berbagai macam bentuk kegiatan. “Organisasi massa itu (FPI) tidak bisa dibubarkan. Paling, kegiatannya dilarang,” kata Andi Matallata.(persda network/yat/ugi/ade/hr/had/dtc)