'Wajar presiden tegur menteri'

Selasa, 24/08/2010 19:06:30 WIB
Antara

JAKARTA: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menilai wajar jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur menteri terkait masalah tertentu.

"Teguran tersebut agar para menteri lebih proaktif tapi tetap koordinatif," kata Mahfudz Sidiq di Gedung DPR hari ini.

Mahfudz mencontohkan pada kasus penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh polisi perairan Malaysia pada 8 Agustus lalu.

Menurut dia, banyak pihak memberikan respons atas penangkapan tersebut termasuk dari para menteri.

Namun Mahfudz menyayangkan, di antara para menteri memberikan pernyataan yang berbeda sehingga terlihat berjalan sendiri-sendiri.

"Ada menteri yang mengatakan, tiga petugas KKP menangkap tujuh nelayan Malaysia di wilayah perairan Indonesia, tapi ada juga yang mengatakan di perbatasan bagian luar wilayah perairan Indonesia," katanya.

Dia juga mencontohkan ada menteri yang mengatakan tiga petugas KKP tersebut diperlakukan dengan sikap kurang menghargai, tapi ada juga menteri yang mengatakan mereka menghargai tiga petugas KKP tersebut.

Menurut Mahfudz yang kini Ketua Komisi I DPR RI, hendaknya para menteri bisa satu sikap dan satu bahasa sehingga negara lain menilainya bahwa pemerintahan ini solid.

"Teguran Presiden ini tentu akan menjadi bagian dari evaluasi tahunan Presiden terhadap kinerja para menteri," katanya.

Apalagi, katanya, Presiden juga dibantu oleh Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4R) yang melakukan penilaian terhadap kinerja para menteri dan memberikan laporan secara periodik kepada Presiden.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto juga mengatakan wajar bila Presiden memberi teguran kepada menteri yang tidak memiliki kinerja baik, namun hal itu harus dilanjutkan dengan pergantian atau perombakan kabinet.

"Presiden tentu sangat bijak melakukan evaluasi tanpa perlu merombak kabinetnya dan teguran kepada menteri perlu juga dilakukan," katanya.

Novanto menambahkan, jika diperlukan untuk diganti maka hal itu adalah hak prerogratif Presiden.

Partai Golkar, kata dia, tidak akan ikut campur soal perombakan kabinet karena itu adalah hak prerogratif Presiden.

Terkait dengan kader Golkar yang saat ini menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad yang sedang mendapat sorotan publik, Novanto mengatakan, Fadel Muhammad masih menjadi yang terbaik dan layak dipertahankan sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

"Saya lihat Fadel Muhammad tetap mempunyai integritas dan kapabilitas. Saya rasa Fadel layak dipertahankan," katanya.

Kalaupun ada masalah yang terjadi seperti penahanan tiga petugas KKP oleh Polisi Diraja Malaysia, menurut dia, tidak bisa hanya menyalahkan Fadel. (msw)