PKS: Indonesia Sudah Beri Celah Kepada Malaysia

Tribunnews.com - Selasa, 17 Agustus 2010 16:24 WIB

"Mestinya kalau pemerintah yakin pihak Malaysia yang salah, apakah itu nelayannya dan petugas patroli Malaysia yang salah, ya diproses secara hukum saja,"
Mahfudz Siddiq


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Barter tahanan antara tiga orang petugas Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia dengan tujuh nelayan Malaysia yang ditangkap di perairan Indonesia, menurut anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, berarti Indonesia telah memberi celah kepada Malaysia untuk melakukan hal yang serupa.

Meskipun menurut Mahfudz apa yang dilakukan Indonesia dan Malaysia demi kebaikan di bulan ramadhan tapi tidak menjamin kasus serupa tidak akan terulang lagi.

"Mestinya kalau pemerintah yakin pihak Malaysia yang salah, apakah itu nelayannya dan petugas patroli Malaysia yang salah, ya diproses secara hukum saja," jelas Mahfudz saat dihubungi wartawan, Selasa (17/8/2010).

Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia melepas tujuh nelayan Malaysia menurut politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pemerintah Indonesia menunjukan toleransinya yaitu akan membuka celah terulangnya kasus-kasus serupa.

"Kewibawaan dan kedaulatan Indonesia semakin turun dengan kejadian kasus-kasus semacam ini," ujarnya.

Menurutnya Komisi I DPR RI harus mendorong melakukan RDP dengan pemerintah yang diwakili unsur TNI, Polisi, KKP, imigrasi, dan kehutanan serta instansi yang memiliki unit-unit patroli untuk menjalin koordinasi yang baik di wilayah perbatasan baik darat maupun laut sehingga kita bisa mengantisipasi sekecil mungkin terjadinya kasus-kasus illegal logging dan fishing.

Saat ditanya apakah maslah ini perseteruan Indonesia dan Malaysia sudah clear dengan dibebaskannya tujuh nelayan dan dibebaskan tiga petugas KKP, menurut Mahfudz hal tersebut masih patut dipertanyakan.

"Seharusnya itu tetap dipertanyakan, model penyelesaian masaalahnya seperti apa," imbuhnya.

Karena ini kejadian yang terus berulang dan toleransi yang ditunjukan oleh pemerintah Indonesia tidak akan banyak menyelesaikan persoalan, justru sebaliknya Malaysia akan semakin arogan.

"Bukan lagi provokasi bagi saya tapi konfrontasi," ucap Mahfudz.

Sebagai penyelesaiaan supaya tidak ada lagi kejadian serupa, maka pemerintah Indonesia harus melakukan pembicaraan dengan pemerintah Malaysia mengenai kejelasan atas batas wilayah laut dan darat yang selama ini sering dipersengketakan.

"Malaysai selalu berdalih bahwa pembicaraan perbatasan kedua negara baru akan dibicarakan kalau masalah mereka (Malaysia)dengan Singapura sudah selesai," lanjut Mahfudz.

Selain itu, menurutnya Indonesia perlu memperkuat koordinasi pengamanan wilayah perbatasan yang melibatkan TNI, polisi, imigrasi dan kelautan dan kehutanan.

"Saya usulkan pemanggilan Menlu dan pihak-pihak terkait pekan-pekan ini untuk menyelesaikan banyak persoalan," tukasnya.