Uang Lauk Prajurit TNI Di Perbatasan Disunat

13 Aug 2010 * Rakyat Merdeka

Kesejahteraan prajurit TNI di daerah perbatasan masih memprihatinkan. Komisi I DPR menemukan, uang lauk pauk prajurit TNI yang dialokasikan Rp 40 ribu malah disunat Rp 17 ribu.

TEMUAN ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, Hayono Isman. "Ini ada penyimpangan dan perlu ada klarifikasi dari Mabes TNI," kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Hayono menjelaskan, temuan ini adalah buah dari kunker Komisi I DPR ke Kodam I Bukit Barisan, Lantamal I Belawan, serta Lanud dan Pangkosek III Medan, Sumatera Utara. Dari berbagai tempat itu, ditemukan adanya dugaan pemotongan uang lauk pauk prajurit korps loreng ini.

"Terkait dengan itu, kami akan memanggil Panglima TNI Jen-deral Djoko Santoso untuk mempertanyakan adanya indikasi penyimpangan terhadap UPL yang diterima oleh prajurit penjaga pulau-pulau terdepan," tegasnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq menambahkan, seharusnya upah lauk pauk bagi prajurit TNI di perbatasan sebesar Rp 55 ribu. Namun, negara baru bisa memberikan Rp 40 ribu per orang.

"Kenyataan di lapangan ter-nyata bervariasai antara Rp 23.000 hingga Rp 40.000. Hal ini bakal kami konfirmasikan ke Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI," ujarnya.

Melanjutkan keterangannya,

Indonesia.

"Dalam sepuluh tahun belakangan, anggaran TNI sangat rendah, baik untuk alutsista maupun kesejahteraan prajurit. Prajuit TNI merupakan alat pertahanan dan menjaga kedaulatan dan bangsa," cetusnya.

Walaupun ada minimum essential force, tetapi alutsistaharus efektif. TNI. tuturnya, harus mampu menjadi alat deteren bagi negara, artinya canggih modern secara teknologi dan sekaligus menjadi kebar prajurit TNI.

"Jangan kita diremehkan k.iu-na kita secara teknologi militer tertinggal dari negara lain," tukasnya. rn/hps

Hayono juga menyoal konsep minimum essential force Kementerian Pertahanan. Dia berharap, TNI lebih meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjaga keamanan dan kedaulatan Republik