Sinyal Presiden SBY Rombak Kabinet

24/08/2010 - 17:37
R Ferdian Andi R


INILAH.COM, Jakarta - Presiden SBY memberi sinyal akan melakukan perombakan kabinet. Hal ini mencuat saat pembukaan rapat kabinet. SBY menyebut beberapa isu aktual yang memancing perhatian publik seharusnya ditanggapi bukan malah sembunyi. Inikah sinyalemen Presiden akan merombak kabinet?

Pernyataan Presiden SBY agar para menterinya merespon isu aktual tak ubahnya menjadi sinyal awal melakukan perombakan kabinet. Beberapa isu penting yang sempat disinggung presiden yakni soal kontroversi grasi dan remisi, penangkapan nelayan Indonesia oleh Malaysia dan rekening tak wajar sejumlah petinggi Polri.

Selain isu tersebut, sejatinya beberapa persoalan yang muncul di publik juga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah sebut saja soal ancaman hukuman mati terhadap 345 WNI di Malaysia.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI M Jafar Hafsah menilai pernyataan Presiden SBY sama sekali bukanlah indikasi reshuflle. Jafar menegaskan pernyataan Presiden SBY wajar sebagai cermin bentuk ketegasan dan peringatan terhadap kinerja anak buahnya.

“Tujuannya agar lebih bekerja serius, baik, serta dapat menjawab tantangan masyarakat,” ujarnya ditemui seusai rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/8).

Lebih lanjut pengganti Anas Urbaningrum ini menyebutkan reshuffle bisa dilakukan jika merasa menteri tidak bisa lagi menjalankan tugas dengan baik. Menurut Jafar, presiden setiap saat bisa mengganti pembantunya. “Tapi itu bukan sinyal reshuffle. Itu hak prerogative presiden,” tambahnya.

Hal senada juga ditegaskan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Setya Novanto. Peringatan berupa teguran terhadap menteri merupakan hal yang wajar sebagai upaya untuk mendorong agar kinerja menteri lebih bagus.

“Evaluasi kinerja perlu. Tapi saya merasa Presiden SBY sangat bijak dalam melakukan evaluasi sehingga tidak mengharuskan perombakan kabinet,” ujarnya seraya menambahkan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Terkait kinerja menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diisi oleh kader Partai Golkar Fadel Muhammad, Setya menilai hingga saat ini dinilai memiliki kinerja bagus.

“Saudara Fadel tetap punya kapasitas dan integritas tinggi. Sebagai manusia wajar jika ada kesalahan. Tapi kami tetap menilai sebagai kader terbaik. Namun segala sesuatunya diserahkan ke presiden,” tandas Setya yang juga Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu.

Sementara Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq menilai bisa saja pernyataan presiden sebagai upaya untuk mengumpulkan data evaluasi terhadap para menterinya dalam satu tahun bekerja.

“Jadi menurut saya mungkin-mungkin saja (ada reshuffle), yang bertujuan menilai setahun menterinya. Sehingga mau reshuffle atau tidak tergantung nilai kumulatif menteri-menterinya,” ujarnya.

Lebih dari itu, Mahfudz yang juga Ketua Komisi I DPR ini menegaskan wajar bila Presiden SBY gusar terhadap persoalan yang muncul akhir-akhir ini seperti penangkapan 3 staf KKP serta ancaman eksekusi 345 WNI di Malaysia. “Rata-rata opini publik mayoritas negatif. Jadi pernyataan Presiden SBY menjadi bagian dari kegusaran,” tambahnya.

Sementara Wakil Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menilai teguran presiden SBY kepada kinerja sejumlah menterinya bisa saja akan berimplikasi pada dua hal yakni sebagai upaya mendorong perbaikan kinerja menteri. “Atau sinyal pergantian kabinet,” katanya.

Romi menegaskan pergantian menteri merupakan kewenangan Presiden. Jika memang akan dilakukan perombakan kabinet, menurut Romi, tidak perlu memancing polemik di publik serta memunculkan dramatisasi dalam proses pergantiannya.

“Pergantian menteri merupakan sepenuhnya otoritas presiden. Ganti saja kapanpun jika merasa tidak sreg. Tidak perlu meminjam tenaga publik untuk menghantam anakbuahnya sendiri. Karena dari sisi kepemimpinan tidak bagus,” tandas Romi. [mdr]