Perlu Sinergi Antardaerah

Perlu Sinergi Antardaerah
Niat Pembentukan Provinsi Jangan Hanya Milik Elit
Radar Cirebon
CIREBON-Wacana Cirebon Provinsi, mendapat perhatian anggota DPR RI dari daerah pemilihan VII (Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu), Drs H Mahfudz Sidik MSi. Mahfudz yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI ini menyatakan, dari sisi geografis, jumlah penduduk, ekonomi, politik dan sosial budaya, Cirebon sebagai provinsi sudah layak. Akan tetapi, sambung Mahfudz, harus ada kerja-kerja konsepsional dalam mewujudkannya.
Menurut Mahfudz, kalau mencermati kasus-kasus pemekaran di beberapa daerah bisa baik dan berhasil karena inisiatif berasal dari bawah dan melibatkan seluruh stakeholder. “Jangan sampai gagasan ini menjadi wacana elit. Karena, jika itu terjadi akan ada kecurigaan kepentingan elit. Tidak boleh juga, gagasan Provinsi Cirebon ini karena ngambek politik,” ujar Mahfudz di sela-sela konsolidasi dan berdikusi dengan kader PKS Kota Cirebon di Sabilul Huda, kemarin (10/2).
Politisi muda ini menyarankan agar dirintis pola-pola kerjasama antardaerah oleh kepala daerah, sehingga terjadi sinergi antardaerah. “Ketika terjadi pemekaran, akan muncul alur komunikasi dan kondisi tata pemerintahan yang berbeda. Nah, kalau hambatan-hambatan itu tidak disinergikan dari awal, akan sulit mewujudkan Provinsi Cirebon,” kata Mahfudz yang alumni FISIP Universitas Indonesia (UI) ini.
Sehingga, sambung Mahfudz, Cirebon sebagai provinsi harus menunggu lama lagi, setelah ada pemekaran dua daerah yaitu, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Mahfudz juga menyarankan, harus ada studi akademik untuk menguatkan keinginan itu secara ilmiah. Ia yakin, ketika Cirebon menjadi provinsi akan maju pesat. “Kita bisa berkaca kepada Banten yang dulunya menjadi binaan Cirebon. Setelah menjadi provinsi, pertumbuhannya cukup pesat,” pungkas Mahfudz.
Dimusyawarahkan
KH Makhtum Hanan, pimpinan Pontren Babakan Ciwaringin menyarankan masyarakat di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) untuk segera bermusyawarah dalam menyikapi wacana pembentukan Provinsi Cirebon yang sekarang semakin menguat. Musyawarah itu perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi sekaligus mengkaji kelayakan untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat.
Kiai kharismatik dari Cirebon ini mengajak semua elemen masyarakat Ciayamajakuning untuk tidak menyikapi secara emosional wacana pembentukan Provinsi Cirebon yang terus bergulir. Oleh karenanya, keinginan memisahkan diri dari Jabar itu perlu dikaji secara matang dengan mempertimbangkan potensi daerah dan keinginan masyarakat secara riil.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asy Syahadatain Kabupaten Indramayu secara tegas kembali menyatakan persetujuannya soal pemekaran wilayah Provinsi Cirebon. Berdasarkan hasil Musyawarah Pimpinan Jemaah Asy Syadatain Kabupaten Indramayu sebelumnya, bahwa pemekaran wilayah untuk pembentukan Provinsi Cirebon, merupakan kesadaran politik masyarakat yang harus didukung.
“Kami sangat setuju sekali dibentuknya Provinsi Pantura Cirebon, untuk lepas dari provinsi induknya yaitu Jawa Barat,” ujar Ketua DPD Asy Syahadatain Indramayu, Habib Muhammad bin Yahya kepada Radar.
Sikap tegas Asy Syahadatain untuk mendukung terbentuknya Provinsi Cirebon ini berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan. Yakni, sejarah berdirinya Provinsi Jawa Barat hingga saat ini belum atau tidak berpihak kepada pantura, dibuktikan dengan kabupaten-kabupaten yang berada di pantura indek pembangunan manusianya (IPM) sangat rendah. Dan menunjukkan status kesejahteraan masyarakat pantura sangat rendah.
Cirebon Ibu Kota
The Wong Kene Center (WKC) sebagai salahsatu LSM yang bergerak dalam bidang kajian, litbang serta analisis normatif, mendukung aspirasi terbentuknya Provinsi Cirebon dengan Ibu Kota Cirebon. Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat The WKC, Drs H Tugyono mengemukakan tiga argumen kenapa Cirebon layak menjadi ibu kota provinsi Baru. Pertama, kata dia, pembentukan Provinsi Cirebon diperlukan persetujuan DPRD dan pemdanya minimal lima kabupaten/kota. Sehingga, sebagai daerah metro serta rujukan daerah-daerah lain di pantura Jabar, posisi politik dan birokrasi Cirebon dinilai dapat merangkul semua wilayah di sekitarnya.
“Kedua, Cirebon adalah perekat strategis baik dari sisi sejarah, kultur maupun tempatnya,” sebut Tugyono. Kajian yang satu ini, kata dia, sudah dibahas secara ilmiah oleh para ahli yang berkompeten.
Dan yang ketiga, secara langsung anggota DPD dari Cirebon akan lebih merespons dan menindaklanjuti usulan rakyatnya dalam forum DPD. “Selain gerakan-gerakan arus bawah, lobi atas juga harus dimainkan. Tentunya, tetap perlu dirangkul anggota legislatif di tingkat pusat untuk memperjuangkan aspirasi ini,” jelasnya.
Menurut Tugyono, tiga alasan tersebut merupakan akumulasi pendapat yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah III Cirebon. Apalagi, tujuan dari pembentukam Provinsi Cirebon adalah untuk mempersingkat atau memperpendek jarak atau rentang kendali pemerintahan dan lebih memakmurkan masyarakat di pantura Cirebon dan di sekitar Gunung Ciremai serta memajukan budaya daerah setempat. “Tentu usulan ini perlu dikaji lebih dalam lagi,” pungkasnya. (sud/mak/kho)