Mengatrol Citra Parpol 'Ambrol'

Inilah.com 15/05/2008 19:13 WIB
Mengatrol Citra Parpol 'Ambrol'
Mengintip Parpol Menyusun Caleg (2-Habis)
R FERDIAN ANDI R

INILAH.COM, Jakarta — Banyak jalan menuju Roma. Pameo ini tampaknya bakal berlaku bagi parpol dalam menjaring simpati pemilih dalam Pemilu 2009. Langkah ketat dan kreatif dibutuhkan untuk mengatrol kembali citra parpol yang belakangan 'ambrol'.?

Indikasinya pun jelas. Setidaknya, dalam proses Pilkada, parpol 'gajah' dibuat tak berdaya oleh parpol 'semut'. Terlebih, keberadaan calon perseorangan di Pilkada seakan jadi antitesa atas keberadaan parpol.

Banyak cara parpol merefleksikan diri untuk melakukan perubahan. Inovasi dan manuver politik pun dihadirkan ke publik. Harapannya jelas, menyedot simpati publik. Dalam konteks ini pula, beragam parpol melakukan inovasi untuk menjaring caleg.

Simak apa yang dilakukan Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini akan menentukan 60% calegnya dari unsur generasi baru. Sisanya dari generasi lama. "Agar terjadi kesinambungan," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono.

Untuk menghindari praktik KKN dalam menentukan caleg, Agung menegaskan, Golkar akan melakukan silaturahmi fungsionaris dan menjalankan polling. "Kami menghindari praktik perkoncoan dan KKN karena fokus pertarungan Pemilu Legislatif 2009 di figur dan daftar caleg," tegasnya.

Selain dari dalam, menurut Agung, Golkar juga membuka peluang bagi orang luar menjadi caleg, termasuk para pakar yang ahli di bidangnya.

Golkar, tambah Agung, menyadari bahwa anggota DPR yang ada saat ini adalah politisi generalis. Atas dasar itu, ke depan Agung berharap anggota DPR dari Golkar diisi ahli di bidangnya. "Anggota Komisi I berarti harus ahli tentang urusan luar negeri dan pertahanan," jelas Ketua Umum DPR-RI ini.

Lain lagi Partai Demokrat. Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok, pihaknya akan menentukan calegnya dengan pola dua pintu. "Pertama, caleg diambil dari dapil. Jika memang bagus, kami calonkan," tegasnya kepada INILAH.COM, Kamis (15/5) di Jakarta.

Pintu kedua, caleg diambil dari vote getter. "Kami akan memilih vote getter yang betul-betul berkualitas dan punya integritas," kata Mubarok.

Di Pemilu 2004, Demokrat termasuk salah satu parpol yang kedodoran dalam mencari caleg untuk diajukan ke parlemen. Kondisi itu tampaknya bakal terulang di Pemilu 2009. Seperti diakui Mubarok, Demokrat kesulitan dalam proses rekrutmen caleg.

Karena itu, Mubarok menegaskan, Demokrat juga akan menjaring caleg dari unsur pensiunan militer. "Dari disipilin kerja, TNI tidak diragukan," katanya.

Di lain pihak, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjaring caleg dengan menerjunkan si calon langsung ke daerah pemilihan. Itu dilakukan untuk membangun komunikasi dengan konstituen.

"Semua kandidat di DPR, DPRD I, dan DPRD II akan disebar ke dapil-dapil," kata Mahfudz Siddiq, anggota tim pemenangan pemilu nasional PKS, kepada INILAH.COM.

Sejak Mei ini, PKS menerjunkan bakal caleg sebanyak 120% dari jumlah kursi ke tiap dapil. Menurut Mahfudz, dari hasil kunjungan ke dapil itu nantinya akan dijadikan pertimbangan penyusunan daftar caleg pada Agustus nanti.

Mahfudz menjelaskan, penetapan caleg dari PKS mengacu pada kinerja dan penerimaan masyarakat di dapil. Indikatornya, antara lain, kompetensi, kredibilitas, akseptabilitas, dan kontribusinya membangun partai.

Apakah inovasi parpol dalam rekrutmen caleg ini bakal menghasilkan kinerja parlemen yang lebih baik?

Zaenal Arifin Muchtar, staf pengajar FH Universitas Gadjah Mada, menyatakan, apapun yang dilakukan parpol dalam menjaring caleg adalah hal yang standar dan wajar.

Menurut Zaenal, upaya parpol itu akan sia-sia jika tidak dibarengi perubahan di internal parpol. "Yang membuat rusak dan busuk sesorang kan parpolnya meski ada juga caleg yang busuk," tegasnya.

Perubahan di parlemen, ungkap Zaenal, tidak akan terjadi jika parpol belum melakukan perubahan. "Parpol saat ini tidak menyuarakan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan kelompoknya," tandasnya.

Intinya, inovasi yang bertujuan memperbaiki kualitas dan kredibilitas caleg, haruslah dilengkapi dengan upaya pembenahan di tingkat parpolnya sendiri. Kedua unsur ini harus berjalan sinkron.

Itulah cara terbaik untuk mengatrol kembali citra parpol dan caleg yang belakangan 'ambrol' akibat perilaku oknum-oknumnya yang tak terkontrol. [Habis/I3]