BBM Dipastikan Naik

BBM Dipastikan Naik
Waktu dan Persentase Belum Ditentukan
JAKARTA – Pemerintah sudah tidak kuat mengikuti kenaikan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pilihan harus menaikkan harga BBM terpaksa diambil untuk mengantisipasi jebolnya anggaran negara yang terkuras akibat semakin membengkaknya subsidi.
Bagi Presiden SBY, pilihan tersebut terpaksa diambil, meski melanggar janjinya. Sebelumnya, beberapa kali RI-1 itu bersikukuh tak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga 2009. Tapi, kenaikan harga minyak dunia yang kini mencapai USD 116 per barel membuat presiden berubah pikiran.
Kepastian menaikkan harga BBM tersebut diputuskan dalam rapat terbatas sore kemarin (5/5). Hadir dalam rapat itu Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menkominfo Mohammad Nuh, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta. Rapat yang berlangsung 2,5 jam tersebut memang khusus membahas soal subsidi BBM. ’’Melihat situasi yang kita hadapi sekarang, dari keadaan di luar maupun situasi di dalam negeri, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan untuk mengamankan APBN 2008 maupun 2009,’’ kata Boediono dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden kemarin.
Fokus kebijakan tersebut menyangkut subsidi BBM dan listrik. Akan dikeluarkan satu paket kebijakan yang terdiri atas tiga elemen yang saling terkait. ’’Yakni, penghematan total, kenaikan harga BBM bersubsidi secara terbatas, dan kompensasi untuk masyarakat miskin,’’ jelasnya.
Penghematan total, kata Boediono, mulai dilakukan. Misalnya, konversi minyak tanah ke elpiji, penghematan listrik, hingga penerapan smart card untuk premium dan solar serta penerapan kartu kendali untuk minyak tanah. Langkah-langkah penghematan akan ditingkatkan seoptimal mungkin.
Dia menyatakan, pemerintah juga akan mengoptimalkan penerimaan APBN. Termasuk, menghemat belanja negara dengan memotong anggaran di kementerian serta departemen.
Mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi secara terbatas, Boediono tidak menjelaskan secara rinci. Namun, dia menjamin harga BBM baru nanti tetap bisa dijangkau masyarakat secara umum. ’’Soal waktu dan besarnya kenaikan, tunggu saja, sabar. Kalau sudah siap, akan kami umumkan,’’ ujar gubernur Bank Indonesia terpilih itu.
Pemerintah, kata dia, sedang menggodok program kompensasi kenaikan harga BBM. Dengan demikian, kelompok masyarakat miskin yang diprediksi mendapatkan dampak paling besar atas kenaikan harga BBM bisa diselamatkan.
Sebagian program kompensasi itu akan melanjutkan program lama seperti bantuan tunai langsung dan bantuan operasional sekolah. ’’Selain itu, akan disiapkan program kompensasi yang baru yang bisa meringankan masyarakat miskin,’’ tegasnya.
Kenaikan harga BBM nanti, jelas dia, sebenarnya tidak akan berdampak banyak. ’’Ini semacam realokasi subsidi. Kalau sebelumnya yang mampu ikut menikmati, sekarang khusus untuk yang tidak mampu,’’ katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, besaran kenaikan harga BBM nanti memenuhi tiga hal. Yakni, harus bisa ditanggung masyarakat, pelaku ekonomi, dan sustainable terhadap APBN. ’’Dari sisi timing, tidak menimbulkan erosi terhadap kepercayaan atau ketidakpastian,’’ katanya.
Sinyal kenaikan harga BBM tersebut, menurut Sri Mulyani, memiliki arti penting agar masyarakat dan dunia usaha tahu bahwa pemerintah tidak membiarkan subsidi APBN meledak. ’’Kepercayaan jangan sampai merosot karena ketidakpastian subsidi,’’ tuturnya.
Setelah harga BBM naik, lanjut Sri Mulyani, APBN-P akan terus dipertahankan. Asumsi-asumsi yang dipakai di APBN-P, seperti harga minyak dunia USD 95 per barel dengan toleransi USD 100 per barel, akan tetap sama. ’’Defisit APBN juga harus di bawah 2 persen atau Rp94,5 triliun,’’ katanya.
Sinyal kenaikan BBM memang sudah ditunjukkan SBY sebelumnya. SBY yang awalnya bersikukuh mempertahankan harga BBM hingga 2009, dalam sebulan terakhir mulai goyah. Apalagi setelah mendapat desakan dari sejumlah kalangan, seperti Kadin, DPR, hingga kalangan pers.
Siang kemarin, SBY mengundang pimpinan media cetak dan elektronik untuk santap siang bersama. Salah satu agenda yang dibahas adalah menyangkut subsidi BBM. Beberapa yang hadir, antara lain, Ketua Umum Serikat Pekerja Suratkabar (SPS) Dahlan Iskan (Chairman Jawa Pos Group), Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama, CEO MNC Hary Tanoesoedibjo, Pemimpin Media Group Surya Paloh, dan Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Karni Ilyas (TV One).
Hadir juga sejumlah pemimpin redaksi, antara lain, Rohman Budijanto (Jawa Pos), Rosiana Silalahi (SCTV), Arif Suditomo (RCTI), dan Ramadhan Pohan (Jurnal Nasional).
Dalam pertemuan itu, SBY mengatakan persoalan sekarang bukan lagi menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM. Perdebatan itu sudah selesai. ’’Sekarang kalau naik, naik berapa, komoditas apa saja, apakah 20 persen, apakah 25 persen, apakah 30 persen, dan mengapa sampai pada angka itu. Kemudian, instrumen yang menyertai itu apa saja,’’ kata SBY.
Menurut SBY, saat menaikkan harga BBM pada 2005 lalu, butuh waktu 2–3 minggu untuk menyiapkan kebijakan yang menyertai kenaikan harga BBM. Saat ini, kata SBY, pemerintah punya program sosial seperti bantuan langsung tunai yang bernilai triliunan rupiah. Juga program beras untuk rakyat miskin, bantuan operasional sekolah, dan askeskin atau jamkesmas.
Selain itu, lanjut SBY, juga ada bantuan tunai bersyarat, jaminan sosial bencana, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri, dan kredit usaha rakyat dengan pola penjaminan pemerintah.
SBY lantas bercerita, beberapa waktu lalu, ada seorang businessman datang. Pengusaha itu menyatakan, kalangan menengah dan atas mampu menanggung kenaikan BBM. ’’Tolong presiden pikirkan rakyat miskin dan setengah miskin,’’ kata SBY menirukan perkataan pengusaha yang menemuinya. ’’Saya respek dengan yang seperti itu. Artinya, part of the solution. Mungkin, ada noise tapi that’s oke. Dalam demokrasi itu ada noise,’’ sambungnya.
Soal produksi minyak, menurut SBY, pemerintah menghendaki USD 1 juta per hari. Wakil Presiden Jusuf Kalla, kata SBY, telah mengumpulkan para production sharing contractor untuk mendapatkan komitmen tentang produksi minyak. ’’Memang dilakukan eksplorasi baru, tapi masih 2 atau 3 tahun lagi, kita bicara lifting, bicara production, bicara riset yang ada di maskapai itu,’’ jelasnya.
Dengan kenaikan harga minyak dunia, kata SBY, mestinya penerimaan negara makin besar. Hanya, persoalannya, subsidi negara itu berbeda. Tidak semua negara menyubsidi BBM. ’’Jadi, challenge kita adalah subsidi itu. Di samping masalah subsidi minyak, saya juga menggenjot produksi pangan. PLTU 10.000 megawatt juga kita kebut, tapi secepat-cepatnya 2009,’’ terangnya.
Sebelum ada kenaikan harga BBM, SBY ingin semua siap lebih dahulu. ’’Apakah ada risiko? Selalu ada. Risiko politik, sosial, keamanan, dan sebagainya. Semoga keputusan yang tidak mudah ini dirahmati dan membawa solusi bagi bangsa dan negara,’’ ungkapnya.
Data Penduduk Miskin Diperbarui
Sekretaris Utama Bappenas Syahrial Loetan mengatakan, pemerintah saat ini menyiapkan sejumlah skenario program kompensasi kenaikan harga BBM. ”Mungkin pemerintah mempertimbangkan bagaimana daya mereka (penduduk miskin) yang sudah sedemikian rendah tersebut dibantu BLT (bantuan langsung tunai). Tapi, itu baru skenario, belum final diputuskan,” kata Syahrial di kantornya kemarin (5/5).
Untuk itu, lanjut Syahrial, pemerintah akan memperbarui data penduduk miskin yang dibuat pada 2005 dan 2006. ”Itu memang seharusnya sekarang di-update kembali,” kata Syahrial. Namun, menurut dia, data tersebut masih cukup baik dijadikan patokan awal pemberian bantuan. Saat ini, pemerintah memiliki data 19,1 juta RTM (rumah tangga miskin).
Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, jika pemerintah menggunakan skenario kenaikan harga BBM 28,7 persen pada 1 Juni, akan dihemat anggaran hingga Rp 25 triliun. ”Sebagian dialokasikan untuk bantuan langsung tunai (BLT) Rp11,5 triliun dan Rp8,4 triliun untuk mengurangi defisit dari 2,1 persen PDB (produk domestik bruto) menjadi 1,9 persen,” jelas Harry.
Namun, Harry menyarankan agar defisit tetap berada di posisi 2,1 persen PDB. Dengan demikian, dana Rp8,4 triliun bisa digunakan untuk program-program padat karya. ”Dana tersebut, kalau untuk membayar tenaga kerja, akan membuka lapangan kerja baru hingga 700 ribu orang,” ungkap anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Salah satu simulasi kenaikan harga BBM yang sudah diterima DPR adalah harga premium dinaikkan dari Rp4.500 menjadi Rp6.000 per liter. Lalu, harga solar dari 4.300 menjadi Rp5.500 dan minyak tanah dari Rp2.000 menjadi Rp2.500.
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, pemerintah memang tidak memiliki pilihan lain, kecuali menaikkan harga BBM. ”Namun, itu harus disertai pembatasan (konsumsi BBM),” ujar Aviliani. Pembatasan premium melalui program kartu pintar (smart card) tidak perlu dilakukan pada kendaraan umum dan sepeda motor.
Distribusi minyak tanah harus dilakukan secara tertutup. Sekarang konsumsi minyak tanah lebih (dari yang ditargetkan), padahal sudah ada konversi. Sebab, agen penjualnya bukan ditetapkan pemerintah. Dia menambahkan, banyak pihak yang tergiur berjualan minyak tanah karena disparitas antara harga di pasar dan harga keekonomian (nonsubsidi). Saat ini, harga minyak tanah dari pemerintah hanya Rp2.000 per liter. Sementara itu, harga keekonomian mencapai Rp8.000 per liter.
Dengan distribusi minyak tanah tertutup, diharapkan hanya masyarakat miskin yang mendapatkan jatah. ”Itu memang tidak gampang, tapi harus diusahakan,” tegasnya.
MINTA DITUNDA
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di DPR RI Drs H Mahfudz Siddiq MSi, meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru untuk menaikan harga BBM. Mahfudz menawarkan pemerintah berupa solusi alternatif untuk menghindari kenaikan BBM.
“Misalnya, efesiensi anggaran belanja barang di kementerian atau lembaga hingga 20 persen sehingga bisa menutup defisit sektiar 20 sampai 25 triliun,” kata Mahfudz kepada Radar melalui sambungan telepon, kemarin (5/5). Selain penghematan anggaran, Mahfudz menyarankan agar pemerintah menaikan produksi (lifting) minyak yang masih terjadi kesimpangsiuran data produksi.”Jika memungkinkan jangan dilakukan rescheduling pembayaran utang luar negeri,” ujarnya.
Kemudian, secara bersamaan perlu digerakan hemat energi dan mengembalikan dana BLBI. “Selain itu terus melakukan penekanan terhadap kebocoran anggaran,” kata anggota dewan dari daerah pemilihan Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu ini. Mahfudz menilai, kenaikan BBM akan membebani masyarakat karena sampai saat ini kondisi daya beli sebagian masyarakat masih lemah dan dampak kenaikan BBM tahun 2005 belum teratasi. “Kalau dipaksakan naik dikhawatirkan terjadi gejolak sosial,” pungkas Mahfudz. (jpnn/sud)