BLT Sulit Tepat Sasaran

12 Mei 2008
BLT Sulit Tepat Sasaran

* PKB dan PDI-P Siap Tolak Kenaikan BBM


JAKARTA- Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 14 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) plus pada 2008. Tetapi, pemerintah mengakui tidak ada jaminan dana sebesar itu akan diterima secara penuh oleh masyarakat miskin yang berhak mendapatkannya atau tepat sasaran.

”Di lapangan kan nggak bisa 100 persen lancar,” ujar Mensos Bachtiar Chamsyah menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela resepsi pernikahan Hidayat Nurwahid dan Diana Abbas Thalib di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Minggu (11/5).

Namun dia memastikan, pemerintah akan berusaha keras mencegah terjadinya kebocoran. Yakni berupa mekanisme pendampingan dan pengawasan melekat dalam setiap tahap realisasi dan penyaluran paket BLT plus. Paket itu terdiri dari raskin dan Askeskin.

Terbukti Efektif

”Untuk distribusinya ke masyarakat di tingkat kelurahan, akan didampingi oleh Karang Taruna setempat,” tambahnya.

Di lain pihak, Menko Kesra Aburizal Bakrie menyatakan BLT terbukti efektif, sehingga pemerintah tetap akan menjalankan program tersebut. Meski banyak pihak yang meragukan, kata dia, program BLT yang diberikan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM itu dipercaya pemerintah efektif.

’’BLT optimis berhasil, karena telah diteliti dan dievaluasi oleh 66 universitas tahun 2006 dan ternyata berhasil, paling tinggi 97 persen,’’ ungkapnya saat ditemui usai acara Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu, di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

Ical (panggilan akrab Aburizal Bakrie-Red), sekaligus menampik keraguan ketidakberesan penyaluran BLT 2005. Dia menambahkan BLT kali ini akan diberikan secara plus yakni tidak hanya memberikan uang tunai tetapi juga dengan program lain.

Di antaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Penanaman Modal (PNPM) Mandiri, beserta raskin. Program tersebut sebenarnya sudah ada sebelum pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM dan memberikan BLT.

’’Tiga cluster (jenis) itu berkesinambungan, program amal berupa KUR, program pemberdayaan berupa PNPM Mandiri, dan bagi orang miskin program amal termasuk untuk orang jompo,’’ paparnya.

Kendati begitu, Ical belum bisa menyebutkan besaran anggaran yang digunakan untuk menyalurkan BLT. Namun, ia yakin program tersebut akan berhasil.
Mensesneg Hatta Radjasa juga menyatakan efektifitas BLT sudah terbukti. ’’Saya kira yang paling penting adalah menjaga agar BLT benar-benar sampai ke masyarakat. Karena Bank Dunia pun mengatakan itu sangat efektif dan sangat menolong,’’ ungkapnya.

Hatta bahkan menyatakan dalam penyaluran BLT kali ini, pemerintah akan menyertakannya dalam satu paket dengan pembagian raskin, gula, dan minyak goreng. Khusus raskin, pemerintah memutuskan menambah jatah raskin dari 10 kilogram menjadi 15 kilogram.
Sasaran BLT, kata dia, akan diprioritaskan untuk buruh, nelayan, dan masyarakat miskin kota.

Sebelumnya, Menneg PPN/Bappenas Paskah Suzetta juga menegaskan penyimpangan penyaluran BLT sangat kecil sekali hanya 0,001 persen. Namun, ekonom Tim Indonesia Bangkit, Hendri Saparini, menilai BLT hanya sebagai obat pening yang diberikan saat kenaikan harga BBM terjadi. Padahal, program tersebut disinyalir hanya akan membuat masyarakat menadahkan tangan dan merugikan anggaran negara.

Penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) terus berlanjut. Fraksi PDI-P dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) akan menolak rencana kenaikan harga BBM pada rapat paripurna sidang DPR RI, Senin (12/5). Karena dengan alasan apapun kenaikan akan menyengsarakan rakyat.

Penolakan kenaikan harga BBM itu diputuskan setelah melalui rapat gabungan DPP PKB dengan fraksi di kantor Jl Kalibata, Jakarta Selatan. Rapat dipimpin oleh Ketua Umum Tanfidz Ali Masykur Musa, Sekjen Yenny Wahid dan Ketua Fraksi PKB DPR, Efendy Choirie.

Masykur menilai, perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menangani masalah BBM tidak profesional. Dicontohkan, jumlah Rp 35 triliun penghapusan subsidi BBM, ternyata yang disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya Rp 11 triliun dan Rp 3 triliun untuk raskin (beras untuk keluarga miskin). ’’Sebesar 70 persen untuk kepentingan obligor besar membayar utang luar negeri,’’ ujarnya.

Ditegaskan, kenaikan harga BBM mengingkari prinsip UUD 1945 yang mementingkan kesejahteraan rakyat dan hanya mengikuti komitmen konsep Washington yang mengedepankan liberalisasi. ’’Ini yang harus ditentang. Fraksi FKB harus menolak,’’ tegasnya.

Yenny Wahid mengatakan, jika BBM jadi dinaikkan, jumlah kemiskinan akan bertambah. Terbukti, setelah kenaikan BBM pada 2005, jumlah rakyat miskin bertambah 4 juta, dan indsutri banyak gulung tikar.

Dia memandang, pemerintah tidak konsekuen dalam hal penghematan dan membiarkan ’’mafia’’ impor minyak. ’’Itu yang perlu diberantas, bukan cara menaikkan harga BBM dengan iming-iming bantuan yang bersifat jalan pintas.’’
Dia mengakui, subsidi BBM yang diberikan selama ini juga dinikmati oleh pengusaha. Namun jika dihapus, jutaan rakyat lebih menderita. ’’Lebih banyak mudaratnya (kerugian) karena rakyat kecil yang jadi korban lebih banyak.’’

Efendy Choirie menegaskan, seluruh anggota fraksi akan menolak pada rapat paripurna. ’’Kalau perlu ikut bersama-sama rakyat dan mahasiswa turun ke ke jalan menolak kenaikan harga BBM,’’ tegasnya.

Tetap Menolak

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menyatakan tetap menolak kenaikan harga BBM. Dia menilai pernyataan Wapres Jusuf Kalla tentang rencana mengurangi subsidi BBM secara bertahap bisa dipahami. ’’Tapi kalau diterpakan saat ini pemerintah Presiden Yudhoyono tidak bijaksana,’’ kata Tjahjo di Jakarta, Minggu (11/5).

Realitas kehidupan masyarakat sehari-hari, kata dia, sangat berat bebannya, apalagi sembako harganya sudah membuat rakyat menjerit. ’’Masih banyak opsi lain yang bisa digunakan pemerintah,’’ ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus mengubah Rencana Kerjanya (RKP) 2008 dan mengevaluasi kembali RKP 2009, karena seluruh asumsi dan angka perhitungan tidak ada yang cocok. Terlalu tinggi keinginanya tidak sesuai dengan kemampuan, baik untuk mengurangi angka kemiskinan maupun mengurangi pengangguran.

Maksudnya, angka pertumbuhan dalam APBN tidak realistis, termasuk rencana perubahan terakhir menjadi 6 persen. ’’Lebih realistis pertumbuhan paling tinggi 5,8 persen.’’

Dikatakan, langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila BBM tidak dinaikan, kata dia, adalah menjadwalkan ulang atau menunda pembayaran pinjaman luar negeri, melakukan efisiensi ekspor-impor minyak mentah (crude oil) Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, juga bisa dilakukan dengan cara pengenaan pajak atas kenaikan harga minyak mentah (winfall profit tax) kepada perusahaan pemegang konsesi pengeboran dan sebagai bagian dari usaha pemberian subsudi BBM kepada yang berhak.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahter, Mahfudz Siddiq, mengatakan pemerintah jangan terburu-buru menaikkan harga BBM. Sebab, pemerintah harus mengupayakan alternatif solusi lain.

’’Misalnya efisiensi anggaran kementerian/lembaga hingga 20 persen untuk belanja rutin/barang. Sehingga, bisa menutup defisit sekitar Rp 20 - 25 triliun,’’ tandasnya.

Dia juga menyarankan pemerintah menaikkan produksi minyak. Hal ini terkait dengan masih terjadinya kesimpangsiuran data produksi. Bahkan jika mungkin, perlu dilakukan penjadwalan ulang utang luar negeri.

’’Dampak kenaikan BBM tahun 2005 belum teratasi. Sehingga dikhawatirkan akan timbul gejolak sosial.’’ (di,J10,H28-48)