Menagih Janji Kampanye Hade

Menagih Janji Kampanye Hade
(Radar Cirebon)
Oleh: Mahfudz Siddiq, M.Si

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat secara resmi telah menetapkan dan mengumumkan pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade) sebagai pemenang Pilkada Jabar, Selasa (22/4) lalu. Sambil menunggu peresmian keduanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013, sejumlah tantangan pembangunan Jawa Barat terpampang dihadapan yang harus siap mereka laksanakan. Musim kampanye telah berlalu. Sekarang saatnya merealisasikan janji dan kontrak politik. Apalagi kemenangan Hade merupakan fenomena protest voters yang menginginkan perubahan dan pembaharuan Jawa Barat.

Komitmen Hadir untuk Rakyat
Dalam sistem demokrasi pemilihan (electoral democracy) hubungan antara pemimpin yang dipilih dengan para pemilih adalah hubungan dua arah yang sehat. Logika demokrasi adalah logika partisipasi aktif masyarakat. Pola interaksi antara pemimpin dan masyarakat sangat dinamis. Terjadi suatu interaksi dua arah antara pemimpin dan masyarakat, baik dalam proses perumusan kebijakan (dececion making), maupun pada tahap implementasinya (policy implementation). Sehingga segala keputusan yang diambil oleh pemimpin, secara prinsipal, merupakan manifestasi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Jika di masa kampanye Hade rajin menyapa dan mendengar keluh kesah masyarakat Jawa Barat, hal itu seharusnya juga mereka lakukan ketika memegang tampuk kepemimpinan Jawa Barat nanti. Prinsip demokrasi yang paling penting dan harus disadari oleh para pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat adalah responsiveness dan representativeness. Para pemimpin mendengar suara rakyat dan bekerja untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan rakyat. Singkat kata, Hade harus berkomitmen untuk senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat.
Hade menghadapi tantangan yang berat mengingat besarnya penduduk dan luasnya wilayah Jawa Barat. Para pemimpin Jawa Barat berikut birokrasinya harus menyadari bahwa Jawa Barat bukan hanya Bandung, Bogor, Depok, atau Bekasi. Jawa Barat meliputi 26 Kabupaten/Kota. Penduduk Jabar mencapai 40.737.594 jiwa penduduk (Data Suseda 2006), merupakan yang terbesar di Indonesia.
Pengalaman kepemimpinan sebelumnya, banyak diantara masyarakat dan wilayah yang tidak merasakan arti kehadiran Pemerintahan Jawa Barat. Sehingga membangun “arti kehadiran” Pemerintahan Jawa Barat harus menjadi prioritas utama Hade selama masa kepemimpinannya. Tentu saja dalam pelaksanaannya hal ini membutuhkan dukungan dan komitmen dari lembaga legislatif (DPRD).
Tantangan
Pembangunan
Fungsi utama Pemerintah Daerah dalam era otonomi adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Jawa Barat dengan penduduk terbesar di Indonesia memiliki rasio penduduk miskin dalam jumlah yang besar pula. Berdasarkan data BPS tahun 2007 jumlah penduduk miskin Jawa Barat sebesar 5,46 juta jiwa yang tersebar baik di perkotaan (urban poverty) maupun di pedesaan (rural poverty). Akan tetapi, angka kemiskinan versi BPS ini dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga angkanya bisa lebih besar dari angka perkiraaan BPS.
Hade harus menerapkan kebijakan untuk menekan laju kemiskinan dalam kerangka yang solutif, komprehensif, dan tidak karikatif. Hal ini mengingat kemiskinan merupakan negasi dari kesejahteraan yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Kemisikinan merupakan problematika kompleks yang melibatkan banyak faktor sehingga penyelesaiannya harus komprehensif dan tidak parsial.
Sebagai gambaran kemiskinan meliputi faktor gizi masyarakat, kesehatan fisik, kesehatan keluarga dan lingkungan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan kondisi ekonomi lainnya, sehingga pendekatannya harus merupakan peningkatan atas faktor-faktor tersebut secara bertahap maupun bersamaan. Derivasi kebijakannya antara lain: Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui peningkatan ketuntasan sekolah dan peningkatan kompetensi dalam menghadapi tantangan masa depan. Peningkatan indeks kesehatan melalui penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan peningkatan angka harapan hidup, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Peningkatan indeks daya beli, yang ditempuh melalui berbagai upaya peningkatan pendapatan keluarga masyarakat berpendapatan rendah dan termasuk keluarga-keluarga miskin di perdesaan maupun di perkotaan.
Hade bersama jajaran pemerintahan Provinsi Jabar (termasuk di dalamnya DPRD) harus mengintegrasikan kebijakan prioritas pengentasan kemiskinan ke dalam APBD Provinsi. Bersamaan dengan itu, Hade harus mengoptimalkan laju pertumbuhan dalam berbagai sektor utamanya sektor pertanian, perdagangan, dan industri, mengingat mayoritas penduduk Jawa Barat bekerja di sektor itu. Data Pemerintah Jawa Barat mencatat Penduduk Jawa Barat yang bekerja di sektor pertanian adalah sebesar 29,65%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 22,39%, sektor industri pengolahan 18,28%, sektor jasa 12,45%, dan sisanya sebesar 17,23% tersebar diberbagai sektor seperti keuangan, angkutan, konstruksi dan lain-lain.
Tantangan atas peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat sesungguhnya bukan persoalan yang sulit jika Hade mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki Jawa Barat. Jawa Barat memiliki potensi baik berskala daerah maupun berskala nasional, seperti: potensi agraris dengan dukungan faktor iklim, potensi industri strategis, dukungan sumber daya alam, potensi pariwisata dan budaya, potensi perguruan tinggi, dan tentu saja karakter masyarakat yang religius dengan budaya gotong royong yang tinggi.
Potensi Jawa Barat tersebut tersebar bukan saja di daratan namun juga di wilayah pesisir. Bahkan, potensi wilayah pesisir pantai utara Jawa Barat – yang selama ini belum dioptimalkan – sangat menjanjikan jika dilihat dari potensi fisik berupa panjang pantai 365,059 km, luas perairan, daratan pesisir, dan adanya gugusan pulau serta ragam flora dan fauna. Dengan posisi strategis wilayah pantai utara yang menjadi jalur perdagangan utama di Pulau Jawa dan adanya komoditas ekspor, memberikan peluang yang besar bagi pemanfaatan sumber daya pesisir serta interelasinya yang kuat dengan wilayah daratan.
Keunggulan Jawa Barat lainnya adalah pada fungsinya sebagai daerah penopang Ibukota Negara Jakarta. Sebagai daerah penopang yang yang berbatasan langsung dengan Jakarta (di wilayah Depok, Bogor, Bekasi), Jawa Barat memiliki nilai strategis utamanya dalam perspektif ekonomi dan lalu lintas informasi (bisnis maupun pemerintahan).
Perputaran bisnis dan ekonomi di Ibukota mustahil menafikan keberadaan Jawa Barat. Para pegiat bisnis, pegawai negeri, buruh, dan karyawan adalah para pelaju dari daerah-daerah di Jawa Barat. Jawa Barat merupakan penyumbang terbesar tenaga kerja bagi Ibukota, selain sumbangan modal strategis lainnya. Namun pada saat yang bersamaan, Jawa Barat juga mengalami dampak negatif dari pembangunan Ibukota khususnya dari sisi ekologis/lingkungan mengingat tata ruang Ibukota tidak bisa dipisahkan dari daerah penopangnya, termasuk Jawa Barat.
Hade harus mampu mengoptimalkan keunggulan strategis Jawa Barat sebagai penopang Ibukota dengan menjalin sinergitas yang mutualisme terutama dalam aspek ekonomi. Terlebih, Ahmad Heryawan adalah mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sehingga memahami konsep dan stretegi sinergitas tersebut.
Penutup
Akhirnya kita ucapakan selamat kepada Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf. Kemenangan dalam pilkada merupakan awal untuk memenuhi visi dan misi membangun Jawa Barat yang sejahtera, adil, dan makmur. Kepada seluruh masyarakat Jawa Barat selamat atas pelaksanaan pilkada yang demokratis. (*)

*) Penulis adalah Ketua Fraksi PKS DPR RI