Aksi Mahasiswa Jangan Timbulkan Antipati
Masyarakat
Nurvita Indarini - detikcom
Jakarta - Inti dari demonstrasi mahasiswa
belakangan ini adalah meminta pemerintah
tidak menaikkan harga BBM. Ketua FPKS
DPR Mahfudz Siddiq mengingatkan agar
aksi mahasiswa jangan sampai
menimbulkan antipati masyarakat.
"Mahasiswa kan ingin mengekspresikan diri
tapi harus bisa menahan diri. Jangan
sampai langkahnya jadi bergeser lalu
menimbulkan antipati masyarakat," kata
Mahfudz dalam perbincangan dengan
detikcom, Rabu (28/5/2008).
Antipati masyarakat bisa muncul apabila
aksi mahasiswa justru membuat repot
masyarakat. Seperti misalnya memblokir
jalan sehingga masyarakat sulit mengakses
jalan.
"Juga harus menahan diri tidak melakukan
aksi kekerasan. Ini penting agar mendapat
dukungan dari rakyat," sambung dia.
Terkait mahasiswa yang menganiaya polisi
di depan kampus Universitas Moestopo
Beragama Jakarta, menurut Mahfudz, sulit
menentukan pihak mana yang memulai duluan sehingga terjadi aksi semacam
itu. "Kondisi di lapangan kan panas. Bisa saja terpengaruh dengan kasus di
Unas. Kedua pihak harus tahan dirilah," tandasnya. ( nvt / fay )
Wednesday, May 28, 2008
Mahfudz Tak Pikirkan Desakan Penarikan Menteri
Mahfudz Tak Pikirkan Desakan Penarikan Menteri
Selasa, 27 Mei 2008 - 07:46 wib
Amirul Hasan - Okezone
JAKARTA - Komentar kalangan pengamat yang menginginkan menteri dari PKS untuk mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat tidak dianggap sebagai persoalan oleh ketua Fraksi PKS DPR, Mahfudz Siddiq.
"Terima kasih atas masukan yang diberikan," ungkap Mahfudz kepada okezone, Selasa (27/5/2008).
Menurutnya, perlu pengkajian lebih mendalam dari partai untuk menarik kader yang duduk di kabinet pimpinan Presiden SBY menyangkut konstalasi politik yang ditimbulkan dari sikap partai terhadap kenaikan harga BBM.
"Sikap politik itu harus dipertimbangkan secara mendalam, jadi kita lihat saja nanti," ujarnya.
Mahfudz menambahkan, tidak selamanya beriringan sikap politik PKS di DPR dengan koalisi yang dibangun dengan pemerintah.
"Kita memang berkoalisi dengan pemerintah, namun hal ini tidak berarti kita mengkritisi kebijakan pemerintah," kata dia. (sis)
Selasa, 27 Mei 2008 - 07:46 wib
Amirul Hasan - Okezone
JAKARTA - Komentar kalangan pengamat yang menginginkan menteri dari PKS untuk mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat tidak dianggap sebagai persoalan oleh ketua Fraksi PKS DPR, Mahfudz Siddiq.
"Terima kasih atas masukan yang diberikan," ungkap Mahfudz kepada okezone, Selasa (27/5/2008).
Menurutnya, perlu pengkajian lebih mendalam dari partai untuk menarik kader yang duduk di kabinet pimpinan Presiden SBY menyangkut konstalasi politik yang ditimbulkan dari sikap partai terhadap kenaikan harga BBM.
"Sikap politik itu harus dipertimbangkan secara mendalam, jadi kita lihat saja nanti," ujarnya.
Mahfudz menambahkan, tidak selamanya beriringan sikap politik PKS di DPR dengan koalisi yang dibangun dengan pemerintah.
"Kita memang berkoalisi dengan pemerintah, namun hal ini tidak berarti kita mengkritisi kebijakan pemerintah," kata dia. (sis)
Tuesday, May 27, 2008
Jadwal Pemungutan Suara 5 April 2009 Bisa Berubah
Jadwal Pemungutan Suara 5 April 2009 Bisa Berubah
Kompas, Selasa, 27 Mei 2008 | 00:32 WIB
Jakarta, Kompas - Jadwal pemungutan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD pada 5 April 2009 masih terbuka untuk diubah.
Dengan ”restu” DPR, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merapatkan kembali jadwal pemungutan suara yang dinilai mengganggu pelaksanaan ibadah kaum Nasrani dan tradisi warga keturunan Tionghoa.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Senin (26/5). Dalam jadwal tahapan Pemilu 2009, KPU memutuskan pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada Minggu, 5 April 2009. Jadwal pemungutan suara itu sama dengan lima tahun sebelumnya, 5 April 2004. Namun, sejumlah kalangan meminta agar jadwal itu ditinjau kembali.
Tokoh masyarakat, agama, dan partai politik di Sulawesi Utara, misalnya, menilai, pemungutan suara pada hari Minggu mencederai toleransi kehidupan beragama. Selain itu, pada 5 April 2009, warga keturunan Tionghoa melaksanakan tradisi Cheng Beng, upacara doa penghormatan kepada leluhur.
Dalam rapat tersebut, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary sempat meminta masukan dari para anggota Komisi II DPR terkait dengan jadwal pemungutan suara pada 5 April 2009. Jika Komisi II sepakat jadwal diubah, KPU akan merapatkan kembali soal jadwal itu.
Hanya saja, Hafiz memperkirakan, akan relatif lebih sulit jika jadwal pemungutan suara dimajukan. ”Kalau mundur, oke,” kata Hafiz.
Anggota Komisi II DPR, Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golkar), justru mempertanyakan jika KPU bersikukuh mempertahankan hari-H pemilu mesti 5 April hanya karena Pemilu 2009 digelar pada 5 April 2004. Tidak ada ketentuan yang menyakralkan 5 April.
Ketentuan pelaksanaan pemilu lima tahun sekali, lanjutnya, merujuk pada pengisian jabatan politik. Jika berpotensi bersinggungan dengan hal yang dirasa sensitif, sebaiknya jadwal pemungutan suara itu diatur ulang.
Sebaliknya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) justru mengusulkan agar pemungutan suara dilaksanakan pada Sabtu, 4 April 2009. Menurut Mahfudz Siddiq (F-PKS), dengan pemungutan suara dilaksanakan pada Sabtu, para saksi dari peserta pemilu memiliki waktu lebih panjang untuk mengikuti proses lanjut pemungutan suara.
Pelaksanaan pemungutan suara pada hari Sabtu juga dinilai tidak akan mengurangi tingkat produktivitas warga yang umumnya libur pada akhir pekan.
Anggota Komisi II DPR, Pastor Saut Hasibuan (Fraksi Partai Damai Sejahtera), menyebutkan, sebaiknya KPU memahami adanya kelompok masyarakat yang akan terganggu kegiatan ibadahnya jika pemilu dilaksanakan hari Minggu. Demikian juga halnya jika dilaksanakan pada hari Sabtu yang dikuduskan oleh penganut agama tertentu.
Penentuan hari pemungutan suara diyakini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih. (dik)
Kompas, Selasa, 27 Mei 2008 | 00:32 WIB
Jakarta, Kompas - Jadwal pemungutan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD pada 5 April 2009 masih terbuka untuk diubah.
Dengan ”restu” DPR, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merapatkan kembali jadwal pemungutan suara yang dinilai mengganggu pelaksanaan ibadah kaum Nasrani dan tradisi warga keturunan Tionghoa.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Senin (26/5). Dalam jadwal tahapan Pemilu 2009, KPU memutuskan pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada Minggu, 5 April 2009. Jadwal pemungutan suara itu sama dengan lima tahun sebelumnya, 5 April 2004. Namun, sejumlah kalangan meminta agar jadwal itu ditinjau kembali.
Tokoh masyarakat, agama, dan partai politik di Sulawesi Utara, misalnya, menilai, pemungutan suara pada hari Minggu mencederai toleransi kehidupan beragama. Selain itu, pada 5 April 2009, warga keturunan Tionghoa melaksanakan tradisi Cheng Beng, upacara doa penghormatan kepada leluhur.
Dalam rapat tersebut, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary sempat meminta masukan dari para anggota Komisi II DPR terkait dengan jadwal pemungutan suara pada 5 April 2009. Jika Komisi II sepakat jadwal diubah, KPU akan merapatkan kembali soal jadwal itu.
Hanya saja, Hafiz memperkirakan, akan relatif lebih sulit jika jadwal pemungutan suara dimajukan. ”Kalau mundur, oke,” kata Hafiz.
Anggota Komisi II DPR, Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golkar), justru mempertanyakan jika KPU bersikukuh mempertahankan hari-H pemilu mesti 5 April hanya karena Pemilu 2009 digelar pada 5 April 2004. Tidak ada ketentuan yang menyakralkan 5 April.
Ketentuan pelaksanaan pemilu lima tahun sekali, lanjutnya, merujuk pada pengisian jabatan politik. Jika berpotensi bersinggungan dengan hal yang dirasa sensitif, sebaiknya jadwal pemungutan suara itu diatur ulang.
Sebaliknya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) justru mengusulkan agar pemungutan suara dilaksanakan pada Sabtu, 4 April 2009. Menurut Mahfudz Siddiq (F-PKS), dengan pemungutan suara dilaksanakan pada Sabtu, para saksi dari peserta pemilu memiliki waktu lebih panjang untuk mengikuti proses lanjut pemungutan suara.
Pelaksanaan pemungutan suara pada hari Sabtu juga dinilai tidak akan mengurangi tingkat produktivitas warga yang umumnya libur pada akhir pekan.
Anggota Komisi II DPR, Pastor Saut Hasibuan (Fraksi Partai Damai Sejahtera), menyebutkan, sebaiknya KPU memahami adanya kelompok masyarakat yang akan terganggu kegiatan ibadahnya jika pemilu dilaksanakan hari Minggu. Demikian juga halnya jika dilaksanakan pada hari Sabtu yang dikuduskan oleh penganut agama tertentu.
Penentuan hari pemungutan suara diyakini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih. (dik)
KPU Usul Jadwal Pencoblosan Legislatif Diundur
KPU Usul Jadwal Pencoblosan Legislatif Diundur
Senin, 26 Mei 2008 - 15:20 wib
Sandy Adam Mahaputra - Okezone
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan jadwal pencoblosan pemilu legislatif diundur beberapa waktu, jika waktu yang sudah ditetapkan dianggap tidak representatif.
"Tadi ada usulan dari Pak Mahfudz (Siddiq) kalau hari pemilihan dimajukan tanggal 4 April. Kalau maju tahapan-tahapan juga harus maju, tetapi kalau mundur tidak ada masalah," kata Ketua KPU Pusat, Abdul Hafidz Ansyori dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2008).
Dia menjelaskan, kalau waktu pencoblosan dimajukan, maka seluruh tahapan pemilu akan ikut maju.
"Jangan dipercepat, itu sulit dilaksanakan. Kalau mundur tidak apa selambat-lambatnya satu bulan, tetapi dimajukan tahapan harus ditarik semua," tandasnya.
Namun, lanjutnya, pihaknya akan menampung semua aspirasi dari masyarakat dan DPR.
"Nanti diplenokan, tetapi belum ditetapkan kapan. Karena tidak ada pengaruh dalam tahapan," tegasnya. (kem)
Senin, 26 Mei 2008 - 15:20 wib
Sandy Adam Mahaputra - Okezone
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan jadwal pencoblosan pemilu legislatif diundur beberapa waktu, jika waktu yang sudah ditetapkan dianggap tidak representatif.
"Tadi ada usulan dari Pak Mahfudz (Siddiq) kalau hari pemilihan dimajukan tanggal 4 April. Kalau maju tahapan-tahapan juga harus maju, tetapi kalau mundur tidak ada masalah," kata Ketua KPU Pusat, Abdul Hafidz Ansyori dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2008).
Dia menjelaskan, kalau waktu pencoblosan dimajukan, maka seluruh tahapan pemilu akan ikut maju.
"Jangan dipercepat, itu sulit dilaksanakan. Kalau mundur tidak apa selambat-lambatnya satu bulan, tetapi dimajukan tahapan harus ditarik semua," tandasnya.
Namun, lanjutnya, pihaknya akan menampung semua aspirasi dari masyarakat dan DPR.
"Nanti diplenokan, tetapi belum ditetapkan kapan. Karena tidak ada pengaruh dalam tahapan," tegasnya. (kem)
DPR Minta KPU Segera Tetapkan Hari Pencoblosan
DPR Minta KPU Segera Tetapkan Hari Pencoblosan
TEMPO Interaktif, Senin, 26 Mei 2008 | 14:22 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Komisi Pemerintahan DPR Ferry Mursidan Baldan mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menetapkan hari pencoblosan sesuai perhitungan tahapan pemilu. "KPU harus tegas menetapkan," katanya dalam Rapat Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU)dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di gedung MPR/DPR, Senin (26/5).
Menurut anggota Fraksi Partai Golkar ini, KPU harus menetapkan hari sesuai perhitungan akurat. "Tidak perlu kebingungan, Itu menjadi dominan KPU," katanya.
Pada pasal 4 ayat 1 dan 3 menyebutkan hari pencoblosan adalah hari libur dan hari yang diliburkan. Menurut dia, KPU tak harus menetapkan 5 April sebagai masa pencoblosan. "Jangan dianggap sebagai hari sakral," katanya.
Anggota Komisi Pemerintahan DPR Rustam E. Tamburaka mengusulkan pencoblosan pada 6 April. "Alasannya agar tidak mengganggu ibadah," katanya.
Rencana KPU melaksanakan pencoblosan pada 5 April 2008. Namun, Partai Damai Sejahtera (PDS) menolak karena bertepatan hari ibadah umat nasrani dan hari raya Cheng Ben.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengusulkan hari pencoblosan dimajukan 4 April 2009. "Alasannya hari sabtu adalah hari libur, sehingga tidak mengurangi produktifitas," katanya.
Selain itu, kata dia, pencoblosan pada hari sabtu akan memberikan waktu yang cukup para saksi mengawasi surat suara. "dengan dua hari libur, tentu fungsi saksi bisa optimal," katanya.
eko ari wibowo
TEMPO Interaktif, Senin, 26 Mei 2008 | 14:22 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Komisi Pemerintahan DPR Ferry Mursidan Baldan mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menetapkan hari pencoblosan sesuai perhitungan tahapan pemilu. "KPU harus tegas menetapkan," katanya dalam Rapat Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU)dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di gedung MPR/DPR, Senin (26/5).
Menurut anggota Fraksi Partai Golkar ini, KPU harus menetapkan hari sesuai perhitungan akurat. "Tidak perlu kebingungan, Itu menjadi dominan KPU," katanya.
Pada pasal 4 ayat 1 dan 3 menyebutkan hari pencoblosan adalah hari libur dan hari yang diliburkan. Menurut dia, KPU tak harus menetapkan 5 April sebagai masa pencoblosan. "Jangan dianggap sebagai hari sakral," katanya.
Anggota Komisi Pemerintahan DPR Rustam E. Tamburaka mengusulkan pencoblosan pada 6 April. "Alasannya agar tidak mengganggu ibadah," katanya.
Rencana KPU melaksanakan pencoblosan pada 5 April 2008. Namun, Partai Damai Sejahtera (PDS) menolak karena bertepatan hari ibadah umat nasrani dan hari raya Cheng Ben.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengusulkan hari pencoblosan dimajukan 4 April 2009. "Alasannya hari sabtu adalah hari libur, sehingga tidak mengurangi produktifitas," katanya.
Selain itu, kata dia, pencoblosan pada hari sabtu akan memberikan waktu yang cukup para saksi mengawasi surat suara. "dengan dua hari libur, tentu fungsi saksi bisa optimal," katanya.
eko ari wibowo
KPU: Pemilu Tak Mungkin Dimajukan 4 April 2009
Detik.com, 26/05/2008 16:58 WIB
KPU: Pemilu Tak Mungkin Dimajukan 4
April 2009
Gunawan Mashar - detikcom
Jakarta - Fraksi PKS DPR meminta agar
jadwal Pemilu 5 April 2009 dipercepat
menjadi 4 April. Namun Komisi Pemilihan
Umum (KPU) tidak akan merestuinya.
Alasannya, tidak mungkin dipercepat.
"Kalau maju, tahapan-tahapan pemilu
lainnya juga harus maju. Jangan dipercepat,
itu sulit dilaksanakan," kata Ketua KPU
Abdul Hafiz Anshary saat rapat kerja dengan
Komisi II di Gedung DPR, Jalan Gatot
Subroto, Jakarta, Senin (26/5/2008).
Alasan tidak bisa dilakukan karena pada 4
April 2008 dilakukan penyerahan data
kependudukan. Namun, kata Hafiz, jika
meminta jadwal pemilu diundur malah tidak
masalah.
"Kalau mundur nggak apa-apa, sampai
sebulan juga tidak apa-apa. Kalau maju
tahapan harus kita tarik semua. Dan ini
menariknya dalam UU ini," ujar Hafiz.
Hafiz menyatakan, jadwal pemilu tetap bisa
diubah dan ditentukan dalam rapat pleno
KPU. "Bisa ditentukan di pleno. Tapi kapan
(pleno), masih belum," jelas Hafiz.
KPU menetapkan pemilu legislatif (pileg) 2009 digelar Minggu 5 April. Namun
FPKS mengusulkan agar jadwal dimajukan menjadi 4 April yang jatuh pada
Sabtu.
Usulan itu dilontarkan anggota Komisi II DPR Mahfudz Siddiq saat rapat kerja
Komisi II dengan KPU.
"Kalau hari Sabtu umumnya orang-orang libur. Selain itu, ini juga memberi
waktu ke saksi-saksi untuk mengawal proses ini 2 hari, Sabtu dan Minggu. Hari
Minggu itu umat Kristiani melaksanakan ibadah. Jadi sebaiknya diundur
menjadi hari Sabtu," ujar Mahfudz yang juga ketua FPKS ini.
KPU: Pemilu Tak Mungkin Dimajukan 4
April 2009
Gunawan Mashar - detikcom
Jakarta - Fraksi PKS DPR meminta agar
jadwal Pemilu 5 April 2009 dipercepat
menjadi 4 April. Namun Komisi Pemilihan
Umum (KPU) tidak akan merestuinya.
Alasannya, tidak mungkin dipercepat.
"Kalau maju, tahapan-tahapan pemilu
lainnya juga harus maju. Jangan dipercepat,
itu sulit dilaksanakan," kata Ketua KPU
Abdul Hafiz Anshary saat rapat kerja dengan
Komisi II di Gedung DPR, Jalan Gatot
Subroto, Jakarta, Senin (26/5/2008).
Alasan tidak bisa dilakukan karena pada 4
April 2008 dilakukan penyerahan data
kependudukan. Namun, kata Hafiz, jika
meminta jadwal pemilu diundur malah tidak
masalah.
"Kalau mundur nggak apa-apa, sampai
sebulan juga tidak apa-apa. Kalau maju
tahapan harus kita tarik semua. Dan ini
menariknya dalam UU ini," ujar Hafiz.
Hafiz menyatakan, jadwal pemilu tetap bisa
diubah dan ditentukan dalam rapat pleno
KPU. "Bisa ditentukan di pleno. Tapi kapan
(pleno), masih belum," jelas Hafiz.
KPU menetapkan pemilu legislatif (pileg) 2009 digelar Minggu 5 April. Namun
FPKS mengusulkan agar jadwal dimajukan menjadi 4 April yang jatuh pada
Sabtu.
Usulan itu dilontarkan anggota Komisi II DPR Mahfudz Siddiq saat rapat kerja
Komisi II dengan KPU.
"Kalau hari Sabtu umumnya orang-orang libur. Selain itu, ini juga memberi
waktu ke saksi-saksi untuk mengawal proses ini 2 hari, Sabtu dan Minggu. Hari
Minggu itu umat Kristiani melaksanakan ibadah. Jadi sebaiknya diundur
menjadi hari Sabtu," ujar Mahfudz yang juga ketua FPKS ini.
Monday, May 26, 2008
Interpelasi Dipertimbangkan
Pemakzulan Tak Mudah
Interpelasi Dipertimbangkan
Kompas, Sabtu, 24 Mei 2008 | 00:24 WIB
Jakarta, Kompas - Jalan untuk pemakzulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak tidak mudah. Sekalipun keputusan terakhir soal pemakzulan berada di tangan MPR, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebutkan, langkah pemakzulan harus dimulai dari keputusan lembaga DPR.
Menurut Hidayat, Jumat (23/5), usul pemberhentian Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). MK selanjutnya memutuskan pendapat DPR itu.
Berikutnya, jika MK memutuskan sependapat, DPR mesti menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. ”Tidak serta-merta MPR mengagendakan sidang istimewa,” kata Hidayat.
Sebelumnya, Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) DPR mengusulkan pemakzulan (impeachment) Presiden karena kenaikan harga BBM. Kenaikan harga yang disesuaikan dengan harga pasar dunia merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. F-KB merujuk pada putusan MK atas uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menekankan bahwa kebijakan pemerintah melepas harga BBM domestik ke harga di pasar dunia bertentangan dengan konstitusi.
Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR Lukman Hakim Saifuddin menilai, rencana pemakzulan Presiden karena kebijakan menaikkan harga BBM justru langkah inkonstitusional. Presiden tidak bisa dimakzulkan selama tidak melanggar hukum.
Menurut Lukman, kebijakan seekstrem apa pun yang diambil Presiden tidak bisa menjadi pintu masuk untuk pemakzulan. Ketentuan itulah yang merupakan pengawalan konstitusi terhadap penerapan sistem presidensial untuk mewujudkan stabilitas kehidupan ketatanegaraan.
Banyak alternatif
Dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang diselenggarakan di Gedung MPR/DPR, Jumat, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR Mahfudz Siddiq menyebutkan, jika pemerintah menaikkan harga BBM, fraksinya akan mempertanyakan kenapa opsi itu yang dipilih, sementara tersedia banyak alternatif yang bisa ditempuh. Salah satu yang akan dilakukan F-PKS adalah mengusulkan hak interpelasi.
Hal senada dilontarkan Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al-Khaththath menuntut pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM dan menurunkan harga bahan-bahan pokok yang sudah naik karena adanya rencana kenaikan harga BBM. ”Mungkin sudah saatnya bangsa Indonesia mengambil langkah yang lebih berani dengan menasionalisasikan aset negara yang dikuasai asing,” ujarnya. (DIK/MAM)
Interpelasi Dipertimbangkan
Kompas, Sabtu, 24 Mei 2008 | 00:24 WIB
Jakarta, Kompas - Jalan untuk pemakzulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak tidak mudah. Sekalipun keputusan terakhir soal pemakzulan berada di tangan MPR, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebutkan, langkah pemakzulan harus dimulai dari keputusan lembaga DPR.
Menurut Hidayat, Jumat (23/5), usul pemberhentian Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). MK selanjutnya memutuskan pendapat DPR itu.
Berikutnya, jika MK memutuskan sependapat, DPR mesti menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. ”Tidak serta-merta MPR mengagendakan sidang istimewa,” kata Hidayat.
Sebelumnya, Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) DPR mengusulkan pemakzulan (impeachment) Presiden karena kenaikan harga BBM. Kenaikan harga yang disesuaikan dengan harga pasar dunia merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. F-KB merujuk pada putusan MK atas uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menekankan bahwa kebijakan pemerintah melepas harga BBM domestik ke harga di pasar dunia bertentangan dengan konstitusi.
Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR Lukman Hakim Saifuddin menilai, rencana pemakzulan Presiden karena kebijakan menaikkan harga BBM justru langkah inkonstitusional. Presiden tidak bisa dimakzulkan selama tidak melanggar hukum.
Menurut Lukman, kebijakan seekstrem apa pun yang diambil Presiden tidak bisa menjadi pintu masuk untuk pemakzulan. Ketentuan itulah yang merupakan pengawalan konstitusi terhadap penerapan sistem presidensial untuk mewujudkan stabilitas kehidupan ketatanegaraan.
Banyak alternatif
Dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang diselenggarakan di Gedung MPR/DPR, Jumat, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR Mahfudz Siddiq menyebutkan, jika pemerintah menaikkan harga BBM, fraksinya akan mempertanyakan kenapa opsi itu yang dipilih, sementara tersedia banyak alternatif yang bisa ditempuh. Salah satu yang akan dilakukan F-PKS adalah mengusulkan hak interpelasi.
Hal senada dilontarkan Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al-Khaththath menuntut pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM dan menurunkan harga bahan-bahan pokok yang sudah naik karena adanya rencana kenaikan harga BBM. ”Mungkin sudah saatnya bangsa Indonesia mengambil langkah yang lebih berani dengan menasionalisasikan aset negara yang dikuasai asing,” ujarnya. (DIK/MAM)
DPR Galang Hak Angket
25 Mei 2008
DPR Galang Hak Angket
* Buntut Kenaikan Harga BBM
JAKARTA - Langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) terus menuai protes, termasuk dari kalangan legislatif.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mendukung rencana pengajuan hak interpelasi oleh FPKS DPR terkait dengan kenaikan harga itu. Sementara Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hasil MLB Parung, Bogor, Ali Masykur Musa memerintahkan FPKB menggalang hak angket.
”Saya sudah berbicara dengan fraksi dan kami akan mengajukan hak interpelasi. Sebab kenaikan harga BBM itu mengakibatkan efek ganda bagi rakyat,” kata Tifatul kepada Suara Merdeka, Sabtu (24/5) malam.
Dia menambahkan, efek kenaikan harga BBM pada tahun 2005 masih terasa hingga sekarang. Karena itu, PKS sejak awal menolak rencana kenaikan tersebut. Tapi, akhirnya pemerintah tetap menaikkan harga BBM, maka PKS bertekad mengegolkan interpelasi.
”Saya yakin interpelasi akan lolos. Sebab banyak partai yang akan mendukung rencana interpelasi. Bila ada partai menolak interpelasi, maka akan merugikan partai itu sendiri,” tandasnya.
Dikatakan, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap hancurnya industri rumah tangga akibat kenaikan tersebut. ”Bila harga minyak naik, maka harga sembako dan ongkos transportasi serta biaya-biaya lainnya ikut naik,” sesalnya.
Terpisah, Ali Masykur bahkan menuding pemerintah tidak memiliki nurani. ”Pemerintah benar-benar tidak punya nurani. Program-program yang ditawarkan sangat utopis dan hanya bersifat lip service,” kecamnya.
Dia memperkirakan jumlah rakyat miskin akan meningkat. Untuk itu, DPP PKB memerintahkan FPKB untuk menggalang hak angket. ”FPKB harus menggalang kekuatan bersama fraksi-fraksi lain untuk mengajukan hak angket,” tandasnya.
Ketua FPKS Mahfudz Siddiq menegaskan, pihaknya akan mengajukan hak interpelasi agar pemerintah menjelaskan mengapa opsi menaikkan harga BBM yang diambil ”Selain itu, kami akan mempertanyakan kenapa sejak kenaikan harga BBM tahun 2005, tidak ada terobosan di sektor energi,” kritiknya. Menurut Mahfudz, kenaikan harga itu menjadi kado pahit dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla saat kampanye ”Indonesia Bisa” dalam peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional. ”Kenaikan harga BBM melemahkan semangat masyarakat untuk bangkit.”
Melobi Fraksi
Sekjen DPP PKB versi MLB Parung Yenny Wahid, menugaskan kepada fraksinya di DPR agar melakukan lobi dengan Fraksi PDI-P dan FPKS, untuk mengajukan angket. Pasalnya hak itu memberi ruang pada legislatif lebih aktif melakukan investigasi tentang benar atau tidaknya kebijakan menaikkan harga BBM. ”Jadi kami bisa menyatakan langkah pemerintah menaikkan harga BBM itu salah berdasarkan investigasi DPR,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Berbeda dengan interpelasi, kata dia, hak itu bersifat pasif dan hanya menunggu penjelasan pemerintah.
Terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan sependapat dengan DPP PKB. Pada prinsipnya, fraksinya akan menggunakan hak-haknya, baik angket maupun interpelasi untuk menolak kenaikan harga BBM.
”Keputusan yang tidak bijaksana karena tanpa melihat realitas kehidupan masyarakat yang semakin berat karena didahului naiknya harga sembilan bahan pokok (sembako) sebelumnya.”
Menurut Tjahjo, DPR sebagai lembaga wakil rakyat harus menolak kenaikan harga BBM. ”Seluruh hak-hak DPR, seperti interpelasi, angket harus digunakan untuk meminta pemerintah realistis melihat nasib rakyat kecil.”
KNPI Mendukung
Sementara Ketua Umum DPP KNPI, Hasanuddin, mengatakan, Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), memahami dan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Bentuk dukungan tersebut antara lain KNPI siap menyosialisasikan kebijakan tersebut pada tahap pertama di 13 kota di Indonesia. (H28,di,F4-48)
DPR Galang Hak Angket
* Buntut Kenaikan Harga BBM
JAKARTA - Langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) terus menuai protes, termasuk dari kalangan legislatif.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mendukung rencana pengajuan hak interpelasi oleh FPKS DPR terkait dengan kenaikan harga itu. Sementara Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hasil MLB Parung, Bogor, Ali Masykur Musa memerintahkan FPKB menggalang hak angket.
”Saya sudah berbicara dengan fraksi dan kami akan mengajukan hak interpelasi. Sebab kenaikan harga BBM itu mengakibatkan efek ganda bagi rakyat,” kata Tifatul kepada Suara Merdeka, Sabtu (24/5) malam.
Dia menambahkan, efek kenaikan harga BBM pada tahun 2005 masih terasa hingga sekarang. Karena itu, PKS sejak awal menolak rencana kenaikan tersebut. Tapi, akhirnya pemerintah tetap menaikkan harga BBM, maka PKS bertekad mengegolkan interpelasi.
”Saya yakin interpelasi akan lolos. Sebab banyak partai yang akan mendukung rencana interpelasi. Bila ada partai menolak interpelasi, maka akan merugikan partai itu sendiri,” tandasnya.
Dikatakan, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap hancurnya industri rumah tangga akibat kenaikan tersebut. ”Bila harga minyak naik, maka harga sembako dan ongkos transportasi serta biaya-biaya lainnya ikut naik,” sesalnya.
Terpisah, Ali Masykur bahkan menuding pemerintah tidak memiliki nurani. ”Pemerintah benar-benar tidak punya nurani. Program-program yang ditawarkan sangat utopis dan hanya bersifat lip service,” kecamnya.
Dia memperkirakan jumlah rakyat miskin akan meningkat. Untuk itu, DPP PKB memerintahkan FPKB untuk menggalang hak angket. ”FPKB harus menggalang kekuatan bersama fraksi-fraksi lain untuk mengajukan hak angket,” tandasnya.
Ketua FPKS Mahfudz Siddiq menegaskan, pihaknya akan mengajukan hak interpelasi agar pemerintah menjelaskan mengapa opsi menaikkan harga BBM yang diambil ”Selain itu, kami akan mempertanyakan kenapa sejak kenaikan harga BBM tahun 2005, tidak ada terobosan di sektor energi,” kritiknya. Menurut Mahfudz, kenaikan harga itu menjadi kado pahit dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla saat kampanye ”Indonesia Bisa” dalam peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional. ”Kenaikan harga BBM melemahkan semangat masyarakat untuk bangkit.”
Melobi Fraksi
Sekjen DPP PKB versi MLB Parung Yenny Wahid, menugaskan kepada fraksinya di DPR agar melakukan lobi dengan Fraksi PDI-P dan FPKS, untuk mengajukan angket. Pasalnya hak itu memberi ruang pada legislatif lebih aktif melakukan investigasi tentang benar atau tidaknya kebijakan menaikkan harga BBM. ”Jadi kami bisa menyatakan langkah pemerintah menaikkan harga BBM itu salah berdasarkan investigasi DPR,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Berbeda dengan interpelasi, kata dia, hak itu bersifat pasif dan hanya menunggu penjelasan pemerintah.
Terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan sependapat dengan DPP PKB. Pada prinsipnya, fraksinya akan menggunakan hak-haknya, baik angket maupun interpelasi untuk menolak kenaikan harga BBM.
”Keputusan yang tidak bijaksana karena tanpa melihat realitas kehidupan masyarakat yang semakin berat karena didahului naiknya harga sembilan bahan pokok (sembako) sebelumnya.”
Menurut Tjahjo, DPR sebagai lembaga wakil rakyat harus menolak kenaikan harga BBM. ”Seluruh hak-hak DPR, seperti interpelasi, angket harus digunakan untuk meminta pemerintah realistis melihat nasib rakyat kecil.”
KNPI Mendukung
Sementara Ketua Umum DPP KNPI, Hasanuddin, mengatakan, Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), memahami dan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Bentuk dukungan tersebut antara lain KNPI siap menyosialisasikan kebijakan tersebut pada tahap pertama di 13 kota di Indonesia. (H28,di,F4-48)
Pemimpin Jangan Obral Janji
MI, Jumat, 23 Mei 2008 18:14 WIB
Pemimpin Jangan Obral Janji
Penulis : Hillarius U Gani
JAKARTA--MI: Polemik tentang benar tidaknya janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak menaikkan harga BBM selama 2008, merupakan akibat dari sikap seorang pemimpin yang terlalu mudah mengucapkan janji.
''Pemimpin tidak boleh obral janji, karena setiap janji akan ditagih oleh rakyat,'' kata Ketua F-PDIP DPT Tjahjo Kumolo di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5).
Tjahjo menilai sikap Mensesneg Hatta Radjasa yang bersikeras menyatakan tidak pernah ada janji Presiden seperti itu, merupakan cara untuk menjaga wibawa Presiden semata. Bantahan Mensesneg itu, kata Tjahjo, berkaitan dengan bantahan Mensesneg sebelumnya terhadap iklan dari salah satu bakal calon presiden di televisi.
''Karena, sebelumnya Mensesneg bilang iklan itu fitnah, maka ia mati-matian bilang janji Presiden itu juga tidak benar walaupun pernyataan Presiden soal itu dimuat di situs resmi kepresidenan,'' tukas Tjahjo.
Bila iklan tentang janji Presiden bahwa tidak ada kenaikan harga BBM tahun ini dianggap tidak benar, Tjahjo mengusulkan agar Presiden menempuh jalur hukum. ''Kalau memang iklan tersebut terkandung fitnah laporkan saja Pak Wiranto ke polisi''.
Ketua F-PKS DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, banyak kalangan menangkap pesan dari beberap a pernyataan Presiden bahwa tidak akan menaikkan (lagi) harga BBM. Karena, katanya, ada trauma masyarakat ketika akhir 2005 pemerintah menaikkan harga BBM sangat tinggi, dan dampak ikutannya masih terjadi sampai sekarang.
''Jadi meski dibantah rasanya sulit untuk menghapus persepsi masyarakat. Sekarang masyarakat aspirasinya harga BBM tidak naik, taruhannya adalah kredibilitas Presiden di mata rakyat,'' paparnya.
Sementara itu Ketua F-PPP DPR Lukman Hakim Saifuddin meminta agar pernyataan atau ucapan Presiden tersebut perlu dicermati secara mendalam dan menyeluruh sebagai satu kesatuan konteks. ''Seharusnya pernyataan Presiden itu tak diambil begitu saja, tetapi perlu dilihat konteksnya, pada situasi dan kondisi seperti apa lahirnya pernyataan itu''. (Hil/OL-03)
Pemimpin Jangan Obral Janji
Penulis : Hillarius U Gani
JAKARTA--MI: Polemik tentang benar tidaknya janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak menaikkan harga BBM selama 2008, merupakan akibat dari sikap seorang pemimpin yang terlalu mudah mengucapkan janji.
''Pemimpin tidak boleh obral janji, karena setiap janji akan ditagih oleh rakyat,'' kata Ketua F-PDIP DPT Tjahjo Kumolo di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5).
Tjahjo menilai sikap Mensesneg Hatta Radjasa yang bersikeras menyatakan tidak pernah ada janji Presiden seperti itu, merupakan cara untuk menjaga wibawa Presiden semata. Bantahan Mensesneg itu, kata Tjahjo, berkaitan dengan bantahan Mensesneg sebelumnya terhadap iklan dari salah satu bakal calon presiden di televisi.
''Karena, sebelumnya Mensesneg bilang iklan itu fitnah, maka ia mati-matian bilang janji Presiden itu juga tidak benar walaupun pernyataan Presiden soal itu dimuat di situs resmi kepresidenan,'' tukas Tjahjo.
Bila iklan tentang janji Presiden bahwa tidak ada kenaikan harga BBM tahun ini dianggap tidak benar, Tjahjo mengusulkan agar Presiden menempuh jalur hukum. ''Kalau memang iklan tersebut terkandung fitnah laporkan saja Pak Wiranto ke polisi''.
Ketua F-PKS DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, banyak kalangan menangkap pesan dari beberap a pernyataan Presiden bahwa tidak akan menaikkan (lagi) harga BBM. Karena, katanya, ada trauma masyarakat ketika akhir 2005 pemerintah menaikkan harga BBM sangat tinggi, dan dampak ikutannya masih terjadi sampai sekarang.
''Jadi meski dibantah rasanya sulit untuk menghapus persepsi masyarakat. Sekarang masyarakat aspirasinya harga BBM tidak naik, taruhannya adalah kredibilitas Presiden di mata rakyat,'' paparnya.
Sementara itu Ketua F-PPP DPR Lukman Hakim Saifuddin meminta agar pernyataan atau ucapan Presiden tersebut perlu dicermati secara mendalam dan menyeluruh sebagai satu kesatuan konteks. ''Seharusnya pernyataan Presiden itu tak diambil begitu saja, tetapi perlu dilihat konteksnya, pada situasi dan kondisi seperti apa lahirnya pernyataan itu''. (Hil/OL-03)
DPR Sudah Setuju Kenaikan Harga BBM
Media Indonesia online Jumat, 23 Mei 2008 19:42 WIB
DPR Sudah Setuju Kenaikan Harga BBM
Penulis : Hillarius U Gani
JAKARTA--MI: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui kenaikan harga BBM. Persetujuan dewan itu dikukuhkan melalui keputusan rapat paripurna yang menyetujui RUU APBNP 2008 menjadi UU.
''Kalau sekarang ada fraksi yang menolak kenaikan harga BBM, itu hanya untuk menarik perhatian publik saja, karena sesungguhnya DPR sudah setuju melalui keputusan paripurna,'' kata Sekretaris F-PD DPR Sutan Bhatoegana dalam diskusi dialektika demokrasi di Gedung MPR/DPR,
Senayan, Jakarta, Jumat (23/5).
Diskusi bertajuk BBM Naik di Mana DPR?', itu menghadirkan tiga pembicara yakni Sutan Bhatoegana (F-PD), Maruarar Sirait (F-PDIP), dan Mahfudz Siddiq (F-PKS).
Menurut Sutan, Pasal 14 ayat (2) UU APBNP 2008 secara jelas menyatakan DPR menyerahkan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah menghadapi kenaikan harga migas dunia. Langkah yang diminta DPR itu dijalankan oleh pemerintah dengan cara menaikan harga BBM sebesar 27,8% karena terjadi kenaikan harga minyak mentah di pasar global. ''Jadi lucu-lucu aja kalau DPR sekarang ini menyatakan menolak kenaikan harga BBM,'' tegas Sutan.
Maruarar mengakui tentang persetujuan dan dukungan DPR terhadap Pasal 14 ayat (2) itu. Tetapi, persetujuan dan dukungan tersebut terjadi pada waktu dan kondisi harga BBM yang berbeda dengan yang terjadi saat ini. ''Jadi jangan kita berlindung pada hal-hal formal untuk mengalahkan substansi,'' tandas putra politisi senior PDIP Sabam Sirait itu.
Demi kepentingan rakyat, khususnya rakyat berekonomi lemah, kata dia, tidak ada salahnya bila DPR mengubah ketentuan Pasal 14 ayat (2) itu. ''Jadi lebih baik mengubah UU APBNP ketimbang bersikeras menaikan harga BBM. Ini kalau UU yang sudah disetujui DPR itu dianggap sebagai dasar kenaikan harga BBM,'' tuturnya.
Oleh karena itu, tukasnya, bila pemerintah tetap bersikeras menaikan harga BBM, fraksinya akan mendukung mengajukan hak interpelasi atau hak angket.
Sementara itu Mahfudz Siddiq menyatakan fraksinya sudah mendapat perintah resmi dari DPP PKS untuk menolak kenaikan harga BBM. Namun demikian, F-PKS belum secara tegas menyatakan mendukung interpelasi atau tidak.
''Kita akan pelajari dulu, kalau memang perlu ada interpelasi, kita akan mendukungnya,'' ucap Mahfudz. (Hil/OL-03)
DPR Sudah Setuju Kenaikan Harga BBM
Penulis : Hillarius U Gani
JAKARTA--MI: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui kenaikan harga BBM. Persetujuan dewan itu dikukuhkan melalui keputusan rapat paripurna yang menyetujui RUU APBNP 2008 menjadi UU.
''Kalau sekarang ada fraksi yang menolak kenaikan harga BBM, itu hanya untuk menarik perhatian publik saja, karena sesungguhnya DPR sudah setuju melalui keputusan paripurna,'' kata Sekretaris F-PD DPR Sutan Bhatoegana dalam diskusi dialektika demokrasi di Gedung MPR/DPR,
Senayan, Jakarta, Jumat (23/5).
Diskusi bertajuk BBM Naik di Mana DPR?', itu menghadirkan tiga pembicara yakni Sutan Bhatoegana (F-PD), Maruarar Sirait (F-PDIP), dan Mahfudz Siddiq (F-PKS).
Menurut Sutan, Pasal 14 ayat (2) UU APBNP 2008 secara jelas menyatakan DPR menyerahkan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah menghadapi kenaikan harga migas dunia. Langkah yang diminta DPR itu dijalankan oleh pemerintah dengan cara menaikan harga BBM sebesar 27,8% karena terjadi kenaikan harga minyak mentah di pasar global. ''Jadi lucu-lucu aja kalau DPR sekarang ini menyatakan menolak kenaikan harga BBM,'' tegas Sutan.
Maruarar mengakui tentang persetujuan dan dukungan DPR terhadap Pasal 14 ayat (2) itu. Tetapi, persetujuan dan dukungan tersebut terjadi pada waktu dan kondisi harga BBM yang berbeda dengan yang terjadi saat ini. ''Jadi jangan kita berlindung pada hal-hal formal untuk mengalahkan substansi,'' tandas putra politisi senior PDIP Sabam Sirait itu.
Demi kepentingan rakyat, khususnya rakyat berekonomi lemah, kata dia, tidak ada salahnya bila DPR mengubah ketentuan Pasal 14 ayat (2) itu. ''Jadi lebih baik mengubah UU APBNP ketimbang bersikeras menaikan harga BBM. Ini kalau UU yang sudah disetujui DPR itu dianggap sebagai dasar kenaikan harga BBM,'' tuturnya.
Oleh karena itu, tukasnya, bila pemerintah tetap bersikeras menaikan harga BBM, fraksinya akan mendukung mengajukan hak interpelasi atau hak angket.
Sementara itu Mahfudz Siddiq menyatakan fraksinya sudah mendapat perintah resmi dari DPP PKS untuk menolak kenaikan harga BBM. Namun demikian, F-PKS belum secara tegas menyatakan mendukung interpelasi atau tidak.
''Kita akan pelajari dulu, kalau memang perlu ada interpelasi, kita akan mendukungnya,'' ucap Mahfudz. (Hil/OL-03)
Friday, May 23, 2008
Ketua FPKS: Pemerintah Ndablek
22/05/2008 16:04 WIB
Naikkan Harga BBM
Ketua FPKS: Pemerintah Ndablek
Gunawan Mashar - detikcom
Jakarta - Ketua FPKS Mahfudz Siddiq
mengkritik rencana pemerintah menaikkan
harga BBM meski aksi demo terus terjadi.
"Saya nggak tahu pemerintah kok jadi
ndablek (keras kepala) gini. Begitu banyak
opsi yang ditawarkan dan itu logis dilakukan,
ini kok tetap ndablek. Kelihatannya mereka
sudah panik, jadi tidak bisa berpikir
panjang," ujar Ketua FPKS DPR Mahfudz
Siddiq.
Hal itu disampaikan dia di sela-sela dialog
peradaban bertema Mencari Kompromi
Tonggak Sejarah Kebangkitan Nasional, di
InterContinental Midplaza Hotel, Jl Jenderal
Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis
(22/5/2008).
Mahfudz juga menilai penghematan BBM
dengan smart card dilakukan pemerintah
karena investasi sudah terlanjur berjalan.
Mahfudz menuturkan, PKS tetap meminta
pemerintah untuk mencari opsi selain
kenaikan harga BBM dalam mengatasi
harga minyak mentah yang melambung
tinggi.
"PKS sudah sampaikan ke SBY agar pemerintah cari opsi lain karena opsi
kenaikan BBM ini akan besar dampaknya," kata pria berjenggot ini.
Mahfudz membeberkan, PKS sudah menawarkan tiga opsi kepada pemerintah.
Pertama, kalau BBM dinaikkan 30 persen eksistensi anggaran Rp 79 triliun.
Kalau dilakukan pemangkasan anggaran kementerian sampai 20 persen bisa
didapatkan tambahan dana dari penghematan hingga Rp 20 triliun.
Kedua, dari 20 persen pemotongan anggaran kementrian kita dapat Rp 20
triliun, sisanya Rp 9 triliun buat kebijakan BBM subsidi hanya untuk kendaraan
umum, sepeda motor, nelayan dan petani. Kalau ini dilakukan akan ada
penghematan luar biasa karena serapan konsumsi BBM subsidi terbesar di
sektor transportasi.
Ketiga, menaikkan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi sebesar
200 persen, tergantung CC-nya.
Naikkan Harga BBM
Ketua FPKS: Pemerintah Ndablek
Gunawan Mashar - detikcom
Jakarta - Ketua FPKS Mahfudz Siddiq
mengkritik rencana pemerintah menaikkan
harga BBM meski aksi demo terus terjadi.
"Saya nggak tahu pemerintah kok jadi
ndablek (keras kepala) gini. Begitu banyak
opsi yang ditawarkan dan itu logis dilakukan,
ini kok tetap ndablek. Kelihatannya mereka
sudah panik, jadi tidak bisa berpikir
panjang," ujar Ketua FPKS DPR Mahfudz
Siddiq.
Hal itu disampaikan dia di sela-sela dialog
peradaban bertema Mencari Kompromi
Tonggak Sejarah Kebangkitan Nasional, di
InterContinental Midplaza Hotel, Jl Jenderal
Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis
(22/5/2008).
Mahfudz juga menilai penghematan BBM
dengan smart card dilakukan pemerintah
karena investasi sudah terlanjur berjalan.
Mahfudz menuturkan, PKS tetap meminta
pemerintah untuk mencari opsi selain
kenaikan harga BBM dalam mengatasi
harga minyak mentah yang melambung
tinggi.
"PKS sudah sampaikan ke SBY agar pemerintah cari opsi lain karena opsi
kenaikan BBM ini akan besar dampaknya," kata pria berjenggot ini.
Mahfudz membeberkan, PKS sudah menawarkan tiga opsi kepada pemerintah.
Pertama, kalau BBM dinaikkan 30 persen eksistensi anggaran Rp 79 triliun.
Kalau dilakukan pemangkasan anggaran kementerian sampai 20 persen bisa
didapatkan tambahan dana dari penghematan hingga Rp 20 triliun.
Kedua, dari 20 persen pemotongan anggaran kementrian kita dapat Rp 20
triliun, sisanya Rp 9 triliun buat kebijakan BBM subsidi hanya untuk kendaraan
umum, sepeda motor, nelayan dan petani. Kalau ini dilakukan akan ada
penghematan luar biasa karena serapan konsumsi BBM subsidi terbesar di
sektor transportasi.
Ketiga, menaikkan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi sebesar
200 persen, tergantung CC-nya.
Konsultasi Pemerintah-DPR Soal BBM
22/05/2008 15:23 WIB
Harga BBM Naik
Konsultasi Pemerintah-DPR Soal BBM
Hanya Cari Muka
Gunawan Mashar - detikcom
Jakarta - Ketua DPR Agung Laksono
membatalkan rencana rapat konsultasi
antara pemerintah-DPR membahas rencana
kenaikan harga BBM.
Sebagai gantinya, masing-masing fraksi
diberi kewenangan menyikapinya. Terkait
hal ini, FPKS dari awal sudah menolak
rencana rapat konsultasi ini.
"Dari awal saya memang bilang nggak perlu
ada rapat konsultasi antara presiden dan
DPR terkait rencana kenaikan harga BBM.
Karena UU APBNP sudah memberi ruang
kewenangan bagi pemerintah untuk
melakukan kebijakan kalau harga BBM di
atas US$ 120," ujar Ketua FPKS Mahfudz
Siddiq.
Ia mengatakan hal ini di sela-sela dialog
peradaban tentang Hari Kebangkitan
Nasional di Hotel InterContinental Midplaza
Hotel, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis
(22/5/2008).
Namun Mahfudz tidak sepakat dengan rapat
konsultasi tersebut diganti dengan
pandangan fraksi-fraksi. "Karena fraksi itu pada akhirnya nggak pada posisi
untuk menyampaikan sikap politik secara resmi. Kalau mau menolak ya
menolak saja. Tapi bukan pada pandangan fraksi," kata Mahfudz.
"Kalau pandangan diserahkan ke fraksi apa tidak terpecah-pecah nantinya? Ini
lebih pada ingin mencoba mengada-adakan kewenangan tapi kemudian
terbentur, akhirnya dilempar lagi bolanya. Jadi nggak karuan, jadi lucu DPR,
kayak anak kecil nantinya," beber pria berjenggot ini.
Jika DPR tak setuju dengan kenaikan BBM ini, lanjut Mahfudz, sudah ada
mekanisme konstitusional yakni dengan mengajukan interpelasi.
"Silakan gunakan hak bertanya melalui hak interpelasi, itu yang benar. Tapi
bukan ambil keputusan melalui rapat konsultasi," ujarnya.
Mahfudz menilai, adanya rencana rapat konsultasi ini hanya merupakan proyek
cari muka tanpa mengetahui duduk persoalan.
"Saya melihat itu mau nyari muka, tapi nggak sadar kewenangan, akhirnya jadi
gini. Kalau pemerintah mengambil kebijakan menaikkan harga BBM segera
keluarkan, jangan digantung seperti ini," pungkasnya. ( anw / nrl )
Harga BBM Naik
Konsultasi Pemerintah-DPR Soal BBM
Hanya Cari Muka
Gunawan Mashar - detikcom
Jakarta - Ketua DPR Agung Laksono
membatalkan rencana rapat konsultasi
antara pemerintah-DPR membahas rencana
kenaikan harga BBM.
Sebagai gantinya, masing-masing fraksi
diberi kewenangan menyikapinya. Terkait
hal ini, FPKS dari awal sudah menolak
rencana rapat konsultasi ini.
"Dari awal saya memang bilang nggak perlu
ada rapat konsultasi antara presiden dan
DPR terkait rencana kenaikan harga BBM.
Karena UU APBNP sudah memberi ruang
kewenangan bagi pemerintah untuk
melakukan kebijakan kalau harga BBM di
atas US$ 120," ujar Ketua FPKS Mahfudz
Siddiq.
Ia mengatakan hal ini di sela-sela dialog
peradaban tentang Hari Kebangkitan
Nasional di Hotel InterContinental Midplaza
Hotel, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis
(22/5/2008).
Namun Mahfudz tidak sepakat dengan rapat
konsultasi tersebut diganti dengan
pandangan fraksi-fraksi. "Karena fraksi itu pada akhirnya nggak pada posisi
untuk menyampaikan sikap politik secara resmi. Kalau mau menolak ya
menolak saja. Tapi bukan pada pandangan fraksi," kata Mahfudz.
"Kalau pandangan diserahkan ke fraksi apa tidak terpecah-pecah nantinya? Ini
lebih pada ingin mencoba mengada-adakan kewenangan tapi kemudian
terbentur, akhirnya dilempar lagi bolanya. Jadi nggak karuan, jadi lucu DPR,
kayak anak kecil nantinya," beber pria berjenggot ini.
Jika DPR tak setuju dengan kenaikan BBM ini, lanjut Mahfudz, sudah ada
mekanisme konstitusional yakni dengan mengajukan interpelasi.
"Silakan gunakan hak bertanya melalui hak interpelasi, itu yang benar. Tapi
bukan ambil keputusan melalui rapat konsultasi," ujarnya.
Mahfudz menilai, adanya rencana rapat konsultasi ini hanya merupakan proyek
cari muka tanpa mengetahui duduk persoalan.
"Saya melihat itu mau nyari muka, tapi nggak sadar kewenangan, akhirnya jadi
gini. Kalau pemerintah mengambil kebijakan menaikkan harga BBM segera
keluarkan, jangan digantung seperti ini," pungkasnya. ( anw / nrl )
Nation awaits sweeping bureaucratic reform
Nation awaits sweeping bureaucratic reform
Jakarta Post, 23 mei 2008
Gone are the raucous demonstrations that a decade ago led to the unimaginable fall of a strongman who had ruled uncontested for more than 30 years. That epic moment on May 21, 1998, marked the start of a long journey in search of peace and prosperity for the nation. Not all have relished the journey, which has seen four different presidents during the nation's democratic experiment. The following are the views of a number of figures on the reform era and the obstacles still standing in the way of Indonesia becoming a full-fledged democracy.
State Secretary Hatta Radjasa
I disagree with the people who say the reform process is at a standstill. In fact, it is still going in many aspects. The most difficult thing is to change authoritarianism into democracy.
The success of the reform is mirrored by the amendments to our Constitution. It's a very fundamental phase in the process and we are on the right track. We have amended the Constitution four times and are still looking forward to the fifth.
Some of the reform agenda is yet to be completed. But we should never stop the process. We still have much to do, and the most important thing is to change people's attitude, which is a very hard and long process. The reform has seen us conduct a great transformation in many things, including establishing our identity and pride as a nation.
In line with the efforts to change the attitude of people to support the reform, the government is continuously conducting bureaucratic reform.
The fight against corruption is also something that should continue. Efforts to tackle corruption have been successful. It was impossible for us back then to see a governor sent to jail for corruption.
Youth and Sports Minister Adyaksa Dault
When our nation began the reform era, it was like we destroyed a building but we did not how to rebuild it because we did not have a long-term plan for that.
Indonesia is lucky that until today we are still standing as a strong nation. A foreign scholar said in 2000 that Indonesia was moving from a poor nation to a failed nation. But 10 years after reform we can say that the expert was wrong; we are still a great nation.
I hope our resilience will grow along with our nationalism. Nationalism is no longer a formal top-down process, but rather a popular bottom-up one.
Reform was not a mistake. It was a necessity because the New Order was authoritarian. All we have to do now is to decide where to go.
Although we have made several changes to the Constitution, we have yet to complete reforming the system. The job requires the wisdom of all leaders. Wisdom has been fading lately in Indonesia, but we have to be sure to define the direction of reform.
Constitutional Court chief Jimly Asshiddiqie
There has been much progress during 10 years of reform, apparently in freedom of expression. Opportunity and equality is there for everyone to express their ideas. But everyone should exercise that freedom properly. Those who articulate public interests require high moral and intellectual quality.
The changes are drastic and people enjoy their freedom. But the problem is the freedom has brought many excesses. This is something that we should overcome, but it takes times to reach a balance.
The fight against corruption is running well; it's on the right track. Law enforcers have shown commitment, but they should further enhance the system.
Besides corruption, we're still dealing with other crimes, such as terrorism, drug use, human trafficking, illegal logging and illegal fishing, which should be taken seriously. Unfinished items on the agenda include the reform of the legal system and the restructuring of state apparatus. Bureaucratic reform is still an issue.
State agencies need reorganizing, as many of them are malfunctioning. Many new bodies have been established at the expense of our budget and resources, but they are not yet effective.
Our legal system has been overhauled, but many laws and regulations contradict each other. The constitutional amendments require us to revise many laws and regulations, but the revision has not been effectively implemented.
Muslim scholar Anies Baswedan
The reform process can be seen from various aspects. The most important one is the process of democracy. Our democracy has accommodated people's aspirations. This was missing during the New Order regime. We currently have freedom of speech, freedom of expression and freedom to assemble. We have succeeded in this process.
But the outputs of the democracy, or the results of people's aspirations, have not been reflected in the government's policies, which seem not to favor the people.
Why has this happened? It's apparently because the bureaucracy and the powers that be have yet to undergo reform. The bureaucracy was not designed to serve the people, but to retain the power of the bureaucrats. Some 4 million state officials have yet to start the much-awaited bureaucratic reform.
Should there be no reform in the bureaucracy, the liberalism of politics would end. People will feel that democracy does not bear fruit as they expected. And if that happens, our democracy will be at risk and people will lose trust in the government.
The eradication of corruption is progressing, and is far better than five or 10 years ago. But there are still many "untouchable people", like Soeharto's cronies or those who were in power during Soeharto's regime, and also high-ranking officials in the military.
The anti-corruption drive has instead created new players. Meanwhile, the old players escape justice. So, we can say that corruption eradication is widely discussed, but it still lacks substance.
The government should also take the problem of people's welfare more seriously. The country's economic growth is still unevenly distributed. Decentralization should not only involve politics or the bureaucracy, but also the economic field.
Women's Journal Foundation executive director Mariana Amiruddin
Ten years of reform has brought both positive and negative impacts. The positive side is I see more diversity; there's more political parties and non-governmental organizations that uphold democracy.
Organizations concerned about women's issues have grown fast in number and this is a good sign. People have become more aware of women's problems and respect them.
However, recently, some of the pro-democracy organizations seem to be no longer heard because several anti-democracy or hard-line groups have begunthe country. Members of such organizations tend to commit violence to oppress other people or groups that have different thoughts from them. Worse, their statements and actions sometimes influence the government's policies, as happened in the case of Ahmadiyah.
The government should put democracy back on track. I don't understand why President Susilo Bambang Yudhoyono cried over the local movie Ayat-ayat Cinta (Verses of Love) instead of the Indonesian migrant workers who have fallen victim to violence abroad.
Prosperous Justice Party member Mahfudz Siddiq
Indonesia has experienced two phases, in terms of politics, economy and the legal system, during the decade-long reform.
The first transition period came in 1998-2004. In this period, Indonesia saw three presidential successions. During this phase, Indonesia faced several social and political fluctuations. However, Indonesia fared well in politics as we amended the Constitution.
The second transition is called the democratic consolidation phase, which is now underway under Susilo Bambang Yudhoyono and Jusuf Kalla.
Democratic consolidation holds three main aspects: political, the economy and democratization.
Democracy in the country's politics has developed significantly. However, the government still needs to balance the political culture development with its current governance system; assert a clear stance on how to deal with elite groups and speed up the implementation of good governance, which is the main output of political democratization.
In the economy, Indonesia gained a positive result in terms of redistributing state assets. Since 1998, state assets have no longer fallen under the control of a few tycoons. In fact, so far we have seen the rise of new conglomerates. This situation shows that Indonesia's economy is leading to liberalism, which has resulted in increasing the number of poor. The point is that liberalism has not brought prosperity to Indonesia.
In legal affairs, Indonesia is good at producing regulations. Since 1999, Indonesia has produced around 200 laws, which is extraordinary. However, we still have problems in implementing those laws because, for example, of poor law enforcement and corruption. Law has not yet become a basic right for Indonesian people.
Should all these challenges not be overcome by the current government, Indonesia may face authoritarianism as a consequence. Currently, some former military officers have expressed their interest in politics by forming or joining political parties to contest next year's presidential election.
Democratic Party lawmaker Angelina Sondakh
The 1998 reform has triggered awareness of democracy among people. They are no longer afraid of expressing their minds. The reform movement has also raised the spirit of nationalism and solidarity across the country.
We are still in the process of reform. Many people expect the reform to bring prosperity immediately. Reform is not an instant process and the people are not ready to face uncertain situations like fuel price increases.
The government should assure the public that such conditions are part of the reform process.
In the wake of globalization, we need to keep nationalism and solidarity intact and stop thinking about the interests of self, parties or organizations.
Indonesian Institute of Sciences political analyst Indria Samego
Indonesia has experienced outstanding development in politics after the fall of Soeharto, especially when it comes to the competence of political parties. Previously, political parties had no power to push for change. However, since 1998, political parties have been among the elements in society serving as agents of change.
Currently, Indonesia is facing a phase called unprecedented change. We used to have a solid government to control the country, but now the government is too weak to rule the nation.
The current government lacks the power to make good changes. The changes come from parties outside the government, such as political parties, businesspeople and technology.
Indonesia, as stipulated in the preamble of the Constitution, is envisioned as a sovereign nation-state, but the current situation does not show that.
In terms of freedom, Indonesia has developed quickly, however in making regulations it has suffered a setback. For example, in the economy, Article 33 of the Constitution aims to bring prosperity to all. But in reality, Indonesia adopts capitalism that fully relies on huge capital and market mechanisms. If the government fails to resolve this issue, the country will eventually disintegrate.
Gadjah Mada University Anti-Corruption Study Center director Denny Indrayana
Reform has achieved some of its goals, but not all. It hasn't failed, but it's not been 100 percent successful.
In the field of law, we have made good progress in the rule of law, but we still have problems in the rule of ethics, where the law is still corrupted.
We are improving our written law, for example the Constitution, the anti-corruption law, the anti-money laundering law and the law on the Corruption Eradication Commission, but the implementation is chaotic.
Regional elections have been hijacked by money politics; the presidential election bill contains flaws on the issue of campaign funds.
Corruption is all that stalls our reform. There is no way reform will continue and bring prosperity to the people, as long as corruption stays rampant. The center of corruption is within the government, the Soeharto family, the military and the tycoons. As long as corruption remains unsolved, we will never emerge from the crisis.
Indobarometer executive director Muhammad Qodari
Reform can be seen as a transition from an authoritarian system to a more democratic system. In a democratic system, three pillars of democracy are able to control each other politically.
Moreover, the public controls the execution of power. I think reform contributes to the implementation of the system of checks and balances. Now the executive is not as dominant as it used to be. The public, through direct elections, also have more control over executives.
Despite the problems, including money politics in our regional elections, I believe that this process in the long term will result in better executives at the regional level. I notice a reward and punishment mechanism in our regional elections. The public will no longer vote for incumbents if they fail to deliver public services.
I also see the detention or investigation of government officials for alleged corruption an achievement. In the past, corrupt executives were untouchable by law enforcers. We still need to work on some issues. Our presidential system is rather ineffective now because the legislative power is too strong. I think this issue will be solved through the fifth amendment of the 1945 Constitution.
We have yet to succeed in establishing a more simplified party system either. Ten years after reform we still have too many political parties. I think our political elites have failed to learn from the 1999 and 2004 elections, when only about five parties survived the elections.
They are still creating new parties instead of merging with other parties that share a similar ideology.
I perceive the Ahmadiyah case as a setback for our reform. The fact that not only people at the grassroots, but also the elites have criminalized Ahmadiyah runs counter to the principles of democracy.
Children's Literature Lovers director Murti Bunanta
It is good to see that people now have more freedom to express themselves since the 1998 reform movement. However, I don't see any significant improvement in children's welfare.
People only think about the interests of their own organizations. Politicians are just busy preparing themselves for the next election. They have ignored children's interests, which is sad because children are the nation's next generation.
Children's education is still far away from ideal because it's not the government's top priority. The government seems to pay less attention to children.
The government should build more libraries for schools to encourage students to read. It should also provide more facilities for children with diseases like cancer. Public and non-governmental organizations also need to take part in this process.
Jakarta Post, 23 mei 2008
Gone are the raucous demonstrations that a decade ago led to the unimaginable fall of a strongman who had ruled uncontested for more than 30 years. That epic moment on May 21, 1998, marked the start of a long journey in search of peace and prosperity for the nation. Not all have relished the journey, which has seen four different presidents during the nation's democratic experiment. The following are the views of a number of figures on the reform era and the obstacles still standing in the way of Indonesia becoming a full-fledged democracy.
State Secretary Hatta Radjasa
I disagree with the people who say the reform process is at a standstill. In fact, it is still going in many aspects. The most difficult thing is to change authoritarianism into democracy.
The success of the reform is mirrored by the amendments to our Constitution. It's a very fundamental phase in the process and we are on the right track. We have amended the Constitution four times and are still looking forward to the fifth.
Some of the reform agenda is yet to be completed. But we should never stop the process. We still have much to do, and the most important thing is to change people's attitude, which is a very hard and long process. The reform has seen us conduct a great transformation in many things, including establishing our identity and pride as a nation.
In line with the efforts to change the attitude of people to support the reform, the government is continuously conducting bureaucratic reform.
The fight against corruption is also something that should continue. Efforts to tackle corruption have been successful. It was impossible for us back then to see a governor sent to jail for corruption.
Youth and Sports Minister Adyaksa Dault
When our nation began the reform era, it was like we destroyed a building but we did not how to rebuild it because we did not have a long-term plan for that.
Indonesia is lucky that until today we are still standing as a strong nation. A foreign scholar said in 2000 that Indonesia was moving from a poor nation to a failed nation. But 10 years after reform we can say that the expert was wrong; we are still a great nation.
I hope our resilience will grow along with our nationalism. Nationalism is no longer a formal top-down process, but rather a popular bottom-up one.
Reform was not a mistake. It was a necessity because the New Order was authoritarian. All we have to do now is to decide where to go.
Although we have made several changes to the Constitution, we have yet to complete reforming the system. The job requires the wisdom of all leaders. Wisdom has been fading lately in Indonesia, but we have to be sure to define the direction of reform.
Constitutional Court chief Jimly Asshiddiqie
There has been much progress during 10 years of reform, apparently in freedom of expression. Opportunity and equality is there for everyone to express their ideas. But everyone should exercise that freedom properly. Those who articulate public interests require high moral and intellectual quality.
The changes are drastic and people enjoy their freedom. But the problem is the freedom has brought many excesses. This is something that we should overcome, but it takes times to reach a balance.
The fight against corruption is running well; it's on the right track. Law enforcers have shown commitment, but they should further enhance the system.
Besides corruption, we're still dealing with other crimes, such as terrorism, drug use, human trafficking, illegal logging and illegal fishing, which should be taken seriously. Unfinished items on the agenda include the reform of the legal system and the restructuring of state apparatus. Bureaucratic reform is still an issue.
State agencies need reorganizing, as many of them are malfunctioning. Many new bodies have been established at the expense of our budget and resources, but they are not yet effective.
Our legal system has been overhauled, but many laws and regulations contradict each other. The constitutional amendments require us to revise many laws and regulations, but the revision has not been effectively implemented.
Muslim scholar Anies Baswedan
The reform process can be seen from various aspects. The most important one is the process of democracy. Our democracy has accommodated people's aspirations. This was missing during the New Order regime. We currently have freedom of speech, freedom of expression and freedom to assemble. We have succeeded in this process.
But the outputs of the democracy, or the results of people's aspirations, have not been reflected in the government's policies, which seem not to favor the people.
Why has this happened? It's apparently because the bureaucracy and the powers that be have yet to undergo reform. The bureaucracy was not designed to serve the people, but to retain the power of the bureaucrats. Some 4 million state officials have yet to start the much-awaited bureaucratic reform.
Should there be no reform in the bureaucracy, the liberalism of politics would end. People will feel that democracy does not bear fruit as they expected. And if that happens, our democracy will be at risk and people will lose trust in the government.
The eradication of corruption is progressing, and is far better than five or 10 years ago. But there are still many "untouchable people", like Soeharto's cronies or those who were in power during Soeharto's regime, and also high-ranking officials in the military.
The anti-corruption drive has instead created new players. Meanwhile, the old players escape justice. So, we can say that corruption eradication is widely discussed, but it still lacks substance.
The government should also take the problem of people's welfare more seriously. The country's economic growth is still unevenly distributed. Decentralization should not only involve politics or the bureaucracy, but also the economic field.
Women's Journal Foundation executive director Mariana Amiruddin
Ten years of reform has brought both positive and negative impacts. The positive side is I see more diversity; there's more political parties and non-governmental organizations that uphold democracy.
Organizations concerned about women's issues have grown fast in number and this is a good sign. People have become more aware of women's problems and respect them.
However, recently, some of the pro-democracy organizations seem to be no longer heard because several anti-democracy or hard-line groups have begunthe country. Members of such organizations tend to commit violence to oppress other people or groups that have different thoughts from them. Worse, their statements and actions sometimes influence the government's policies, as happened in the case of Ahmadiyah.
The government should put democracy back on track. I don't understand why President Susilo Bambang Yudhoyono cried over the local movie Ayat-ayat Cinta (Verses of Love) instead of the Indonesian migrant workers who have fallen victim to violence abroad.
Prosperous Justice Party member Mahfudz Siddiq
Indonesia has experienced two phases, in terms of politics, economy and the legal system, during the decade-long reform.
The first transition period came in 1998-2004. In this period, Indonesia saw three presidential successions. During this phase, Indonesia faced several social and political fluctuations. However, Indonesia fared well in politics as we amended the Constitution.
The second transition is called the democratic consolidation phase, which is now underway under Susilo Bambang Yudhoyono and Jusuf Kalla.
Democratic consolidation holds three main aspects: political, the economy and democratization.
Democracy in the country's politics has developed significantly. However, the government still needs to balance the political culture development with its current governance system; assert a clear stance on how to deal with elite groups and speed up the implementation of good governance, which is the main output of political democratization.
In the economy, Indonesia gained a positive result in terms of redistributing state assets. Since 1998, state assets have no longer fallen under the control of a few tycoons. In fact, so far we have seen the rise of new conglomerates. This situation shows that Indonesia's economy is leading to liberalism, which has resulted in increasing the number of poor. The point is that liberalism has not brought prosperity to Indonesia.
In legal affairs, Indonesia is good at producing regulations. Since 1999, Indonesia has produced around 200 laws, which is extraordinary. However, we still have problems in implementing those laws because, for example, of poor law enforcement and corruption. Law has not yet become a basic right for Indonesian people.
Should all these challenges not be overcome by the current government, Indonesia may face authoritarianism as a consequence. Currently, some former military officers have expressed their interest in politics by forming or joining political parties to contest next year's presidential election.
Democratic Party lawmaker Angelina Sondakh
The 1998 reform has triggered awareness of democracy among people. They are no longer afraid of expressing their minds. The reform movement has also raised the spirit of nationalism and solidarity across the country.
We are still in the process of reform. Many people expect the reform to bring prosperity immediately. Reform is not an instant process and the people are not ready to face uncertain situations like fuel price increases.
The government should assure the public that such conditions are part of the reform process.
In the wake of globalization, we need to keep nationalism and solidarity intact and stop thinking about the interests of self, parties or organizations.
Indonesian Institute of Sciences political analyst Indria Samego
Indonesia has experienced outstanding development in politics after the fall of Soeharto, especially when it comes to the competence of political parties. Previously, political parties had no power to push for change. However, since 1998, political parties have been among the elements in society serving as agents of change.
Currently, Indonesia is facing a phase called unprecedented change. We used to have a solid government to control the country, but now the government is too weak to rule the nation.
The current government lacks the power to make good changes. The changes come from parties outside the government, such as political parties, businesspeople and technology.
Indonesia, as stipulated in the preamble of the Constitution, is envisioned as a sovereign nation-state, but the current situation does not show that.
In terms of freedom, Indonesia has developed quickly, however in making regulations it has suffered a setback. For example, in the economy, Article 33 of the Constitution aims to bring prosperity to all. But in reality, Indonesia adopts capitalism that fully relies on huge capital and market mechanisms. If the government fails to resolve this issue, the country will eventually disintegrate.
Gadjah Mada University Anti-Corruption Study Center director Denny Indrayana
Reform has achieved some of its goals, but not all. It hasn't failed, but it's not been 100 percent successful.
In the field of law, we have made good progress in the rule of law, but we still have problems in the rule of ethics, where the law is still corrupted.
We are improving our written law, for example the Constitution, the anti-corruption law, the anti-money laundering law and the law on the Corruption Eradication Commission, but the implementation is chaotic.
Regional elections have been hijacked by money politics; the presidential election bill contains flaws on the issue of campaign funds.
Corruption is all that stalls our reform. There is no way reform will continue and bring prosperity to the people, as long as corruption stays rampant. The center of corruption is within the government, the Soeharto family, the military and the tycoons. As long as corruption remains unsolved, we will never emerge from the crisis.
Indobarometer executive director Muhammad Qodari
Reform can be seen as a transition from an authoritarian system to a more democratic system. In a democratic system, three pillars of democracy are able to control each other politically.
Moreover, the public controls the execution of power. I think reform contributes to the implementation of the system of checks and balances. Now the executive is not as dominant as it used to be. The public, through direct elections, also have more control over executives.
Despite the problems, including money politics in our regional elections, I believe that this process in the long term will result in better executives at the regional level. I notice a reward and punishment mechanism in our regional elections. The public will no longer vote for incumbents if they fail to deliver public services.
I also see the detention or investigation of government officials for alleged corruption an achievement. In the past, corrupt executives were untouchable by law enforcers. We still need to work on some issues. Our presidential system is rather ineffective now because the legislative power is too strong. I think this issue will be solved through the fifth amendment of the 1945 Constitution.
We have yet to succeed in establishing a more simplified party system either. Ten years after reform we still have too many political parties. I think our political elites have failed to learn from the 1999 and 2004 elections, when only about five parties survived the elections.
They are still creating new parties instead of merging with other parties that share a similar ideology.
I perceive the Ahmadiyah case as a setback for our reform. The fact that not only people at the grassroots, but also the elites have criminalized Ahmadiyah runs counter to the principles of democracy.
Children's Literature Lovers director Murti Bunanta
It is good to see that people now have more freedom to express themselves since the 1998 reform movement. However, I don't see any significant improvement in children's welfare.
People only think about the interests of their own organizations. Politicians are just busy preparing themselves for the next election. They have ignored children's interests, which is sad because children are the nation's next generation.
Children's education is still far away from ideal because it's not the government's top priority. The government seems to pay less attention to children.
The government should build more libraries for schools to encourage students to read. It should also provide more facilities for children with diseases like cancer. Public and non-governmental organizations also need to take part in this process.
Fraksi Ancam Hak Angket
Fraksi Ancam Hak Angket
sINDO, Thursday, 22 May 2008
JAKARTA(SINDO) – Pembatalan rencana rapat konsultasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) antara DPR dan pemerintah bakal melahirkan kekuatan baru antarfraksi di DPR.
Sejumlah fraksi mulai menyiapkan strategi mana yang akan digunakan di antara hak-hak Dewan untuk menghadang rencana pemerintah menaikkan harga BBM.Fraksi PDIP menawarkan penggunaan hak angket kepada fraksi lain dan sudah diamini oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB),Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), dan Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR).
Namun,FPBR lebih cenderung menggunakan hak interpelasi, sedangkan FKB siap menempuh semua hak-hak Dewan yang dibolehkan dalam tata tertib (tatib) dan UU Susunan dan Kedudukan (Susduk) DPR, MPR, dan DPD. Sementara pemerintah berasumsi bahwa DPR telah menyetujui rencana pemerintah menaikkan harga BBM dengan dibatalkannya rapat konsultasidenganPresidenSusilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan sudah memulai lobi-lobi penggalangan hak angket begitu pemerintah menaikkan harga BBM.Menurut dia, sehari setelah pemerintah resmi menaikkan harga BBM,hak angket langsung digalang. Sejumlah fraksi yang telah dijajaki, di antaranya FPAN,FKB, dan FPBR. ”Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan kenaikan harga BBM.
Rencana kenaikan harga BBM sebesar 28,7% hanya pernyataan Menkeu Sri Mulyani. Kita tunggu pengumuman resmi dari Presiden SBY,” kata Tjahjo Kumolo di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Ketua FKB DPR Effendy Choirie mengatakan, selain menempuh gerakan dari parlemen, FKB juga akan bergabung dengan gerakan demonstrasi penolakan BBM atau gerakan ekstra parlementer lainnya.
”FKB akan gunakan seluruh hak-haknya yang dimungkinkan Tatib dan UU Susduk,”tegasnya. Pendapat serupa disampaikan Sekretaris Fraksi PAN Muhammad Yasin Kara. Pihaknya mendesak pemerintah mencari alternatif lain agar masalah BBM tidak selalu menjadi beban masyarakat.” Tawaran dari PDIP bisa saja kita jajaki,” terangnya kepada SINDO kemarin.
Yasin menyatakan,Fraksi PAN tetap mengkritisi kebijakan kenaikan harga BBM, termasuk pembagian bantuan langsung tunai (BLT). Seharusnya pemerintah mencari ruang kebijakan lebih besar untuk kesejahteraan rakyat. ”Kalau solusinya hanya BLT, jelas tidak cukup. Persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia sangat kompleks,” ucapnya.
Pada kesempatan ber-beda, Ketua FPBR Bursah Zarnubi mengatakan, fraksinya akan menggalang hak interpelasi meskipun nantinya ada usulan hak angket seperti diusulkan FPDIP. ”Sebagian besar fraksi akan menolak kebijakan tersebut karena tidak prorakyat. Jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM,DPR bukan cuma bisa interpelasi, tapi juga hak angket. Kita lihat saja perkembangannya,” ujarnya.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) belum menentukan langkah yang akan ditempuh. Namun, Ketua FPKS Mahfudz Siddiq mengaku telah menawarkan opsi kepada pemerintah. Di antaranya, pemangkasan anggaran kementerian sampai 20% dan menaikkan pajak kendaraan pribadi sebesar 200%. ”Begitu banyak opsi yang ditawarkan dan itu logis dilakukan.Tapi, mereka sudah panik, jadi tidak bisa berpikir panjang,”kata. (ahmad baidowi/mohammad sahlan/dian widiyanarko)
sINDO, Thursday, 22 May 2008
JAKARTA(SINDO) – Pembatalan rencana rapat konsultasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) antara DPR dan pemerintah bakal melahirkan kekuatan baru antarfraksi di DPR.
Sejumlah fraksi mulai menyiapkan strategi mana yang akan digunakan di antara hak-hak Dewan untuk menghadang rencana pemerintah menaikkan harga BBM.Fraksi PDIP menawarkan penggunaan hak angket kepada fraksi lain dan sudah diamini oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB),Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), dan Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR).
Namun,FPBR lebih cenderung menggunakan hak interpelasi, sedangkan FKB siap menempuh semua hak-hak Dewan yang dibolehkan dalam tata tertib (tatib) dan UU Susunan dan Kedudukan (Susduk) DPR, MPR, dan DPD. Sementara pemerintah berasumsi bahwa DPR telah menyetujui rencana pemerintah menaikkan harga BBM dengan dibatalkannya rapat konsultasidenganPresidenSusilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan sudah memulai lobi-lobi penggalangan hak angket begitu pemerintah menaikkan harga BBM.Menurut dia, sehari setelah pemerintah resmi menaikkan harga BBM,hak angket langsung digalang. Sejumlah fraksi yang telah dijajaki, di antaranya FPAN,FKB, dan FPBR. ”Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan kenaikan harga BBM.
Rencana kenaikan harga BBM sebesar 28,7% hanya pernyataan Menkeu Sri Mulyani. Kita tunggu pengumuman resmi dari Presiden SBY,” kata Tjahjo Kumolo di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Ketua FKB DPR Effendy Choirie mengatakan, selain menempuh gerakan dari parlemen, FKB juga akan bergabung dengan gerakan demonstrasi penolakan BBM atau gerakan ekstra parlementer lainnya.
”FKB akan gunakan seluruh hak-haknya yang dimungkinkan Tatib dan UU Susduk,”tegasnya. Pendapat serupa disampaikan Sekretaris Fraksi PAN Muhammad Yasin Kara. Pihaknya mendesak pemerintah mencari alternatif lain agar masalah BBM tidak selalu menjadi beban masyarakat.” Tawaran dari PDIP bisa saja kita jajaki,” terangnya kepada SINDO kemarin.
Yasin menyatakan,Fraksi PAN tetap mengkritisi kebijakan kenaikan harga BBM, termasuk pembagian bantuan langsung tunai (BLT). Seharusnya pemerintah mencari ruang kebijakan lebih besar untuk kesejahteraan rakyat. ”Kalau solusinya hanya BLT, jelas tidak cukup. Persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia sangat kompleks,” ucapnya.
Pada kesempatan ber-beda, Ketua FPBR Bursah Zarnubi mengatakan, fraksinya akan menggalang hak interpelasi meskipun nantinya ada usulan hak angket seperti diusulkan FPDIP. ”Sebagian besar fraksi akan menolak kebijakan tersebut karena tidak prorakyat. Jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM,DPR bukan cuma bisa interpelasi, tapi juga hak angket. Kita lihat saja perkembangannya,” ujarnya.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) belum menentukan langkah yang akan ditempuh. Namun, Ketua FPKS Mahfudz Siddiq mengaku telah menawarkan opsi kepada pemerintah. Di antaranya, pemangkasan anggaran kementerian sampai 20% dan menaikkan pajak kendaraan pribadi sebesar 200%. ”Begitu banyak opsi yang ditawarkan dan itu logis dilakukan.Tapi, mereka sudah panik, jadi tidak bisa berpikir panjang,”kata. (ahmad baidowi/mohammad sahlan/dian widiyanarko)
Thursday, May 22, 2008
Wednesday, May 21, 2008
PKS Punya Banyak Stok Capres
PKS Punya Banyak Stok Capres
TEMPO Interaktif, Senin, 19 May 2008 | 17:10 WIB
:Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla gagal menuntaskan agenda besar langkah kebangkitan bangsa. "Sehingga konsolidasi demokrasi tidak berjalan," katanya kepada wartawan di gedung MPR/DPR, Senin (19/5).
Penyebabnya, kata dia, alpanya pemerintahan yang kuat dan desisif. " Bobot, peran, dan fungsi kepemimpinan tidak bisa dikelola secara maksimal," kata dia.
Meski sudah 10 tahun reformasi, kata dia, belum banyak pencapaian pemerintah. Dalam bidang politik, penyeimbangan relasi cabang kekuasaan lembaga negara tidak berhasil, sistem birokrasi belum tertata, dan budaya politik belum terbentuk.
Kondisi perekonomian juga tak maju. Elit konglomerasi masih menguasai kue ekonomi nasional. Akibatnya, kata dia, masyarakat kecil tak menikmati perputaran ekonomi. Mahfudz menyatakan ada dua kendala yaitu menguatnya peran dan dominasi pelaku ekonomi dunia dan melemahnya pemberdayaan UKM.
Bidang hukum, kata dia, ada beberapa kendala yaitu ketidaksiapan sistem dalam mengimplementasi peraturan dan proses hukum masih terdistorsi.
Eko ari wibowo
TEMPO Interaktif, Senin, 19 May 2008 | 17:10 WIB
:Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla gagal menuntaskan agenda besar langkah kebangkitan bangsa. "Sehingga konsolidasi demokrasi tidak berjalan," katanya kepada wartawan di gedung MPR/DPR, Senin (19/5).
Penyebabnya, kata dia, alpanya pemerintahan yang kuat dan desisif. " Bobot, peran, dan fungsi kepemimpinan tidak bisa dikelola secara maksimal," kata dia.
Meski sudah 10 tahun reformasi, kata dia, belum banyak pencapaian pemerintah. Dalam bidang politik, penyeimbangan relasi cabang kekuasaan lembaga negara tidak berhasil, sistem birokrasi belum tertata, dan budaya politik belum terbentuk.
Kondisi perekonomian juga tak maju. Elit konglomerasi masih menguasai kue ekonomi nasional. Akibatnya, kata dia, masyarakat kecil tak menikmati perputaran ekonomi. Mahfudz menyatakan ada dua kendala yaitu menguatnya peran dan dominasi pelaku ekonomi dunia dan melemahnya pemberdayaan UKM.
Bidang hukum, kata dia, ada beberapa kendala yaitu ketidaksiapan sistem dalam mengimplementasi peraturan dan proses hukum masih terdistorsi.
Eko ari wibowo
PKS Punya Banyak Stok Capres
PKS Punya Banyak Stok Capres
ABDULLAH MUBAROK
19/5/08
INILAH.COM, Jakarta - Menargetkan masuk 3 besar dalam Pemilu 2009, PKS mengaku memiliki banyak stok capres dan cawapres. Pengumuman namanya hanya tinggal menunggu waktu.
"Kami punya banyak stok. Bukan karena itu presiden PKS harus menjadi capres. Itu tidak ada di dalam budaya PKS. Kami menunggu waktu saja," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/5).
Dia tidak menyangkal PKS sengaja menyembunyikan nama-namanya karena itu memang cara PKS untuk melihat kepala-kepala siapa saja yang mau mempunyai niat menjadi capres.
"Kemarin kita undang Pak Akbar Tandjung, Pak SBY, Pak Sutiyoso. Kami itu melihat mereka. Kami membangun komunikasi. Pokoknya kami tidak terburu-buru. Posisi PKS zero-zero," kata Mahfudz.
Meskipun PKS partai Islam, lanjut dia, namun partai yang dipresideni Tifatul Sembiring ini membuka kerja sama dengan yang lainnya.
"PKS punya target masuk 3 besar. PKS akan lebih independen. Mau mendukung sendiri atau yang lain, monggo. Sekarang kita masih harus mendorong terus pemerintahan SBY-JK. Tanggung, tinggal setahun. Yang positif kita jalankan, yang negatif kita kritisi agar tidak menjadi pe-er ke depan," urai Mahfudz.[L3]
[ Kirim ke teman ]
ABDULLAH MUBAROK
19/5/08
INILAH.COM, Jakarta - Menargetkan masuk 3 besar dalam Pemilu 2009, PKS mengaku memiliki banyak stok capres dan cawapres. Pengumuman namanya hanya tinggal menunggu waktu.
"Kami punya banyak stok. Bukan karena itu presiden PKS harus menjadi capres. Itu tidak ada di dalam budaya PKS. Kami menunggu waktu saja," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/5).
Dia tidak menyangkal PKS sengaja menyembunyikan nama-namanya karena itu memang cara PKS untuk melihat kepala-kepala siapa saja yang mau mempunyai niat menjadi capres.
"Kemarin kita undang Pak Akbar Tandjung, Pak SBY, Pak Sutiyoso. Kami itu melihat mereka. Kami membangun komunikasi. Pokoknya kami tidak terburu-buru. Posisi PKS zero-zero," kata Mahfudz.
Meskipun PKS partai Islam, lanjut dia, namun partai yang dipresideni Tifatul Sembiring ini membuka kerja sama dengan yang lainnya.
"PKS punya target masuk 3 besar. PKS akan lebih independen. Mau mendukung sendiri atau yang lain, monggo. Sekarang kita masih harus mendorong terus pemerintahan SBY-JK. Tanggung, tinggal setahun. Yang positif kita jalankan, yang negatif kita kritisi agar tidak menjadi pe-er ke depan," urai Mahfudz.[L3]
[ Kirim ke teman ]
Govt has failed to complete major reform agenda: PKS
Govt has failed to complete major reform agenda: PKS
The Jakarta post 21/5/08, Jakarta
The government of President Susilo Bambang Yudhoyono has come under fire from one of its key allies for failing to complete its major reform agenda.
In a statement issued Monday as part of the 10th anniversary of the reform movement, the Prosperous Justice Party (PKS) faction at the House of Representatives blamed the failure on the President's weak and indecisive leadership.
Golkar Party top executive Andi Mattalata refrained from criticizing the government Tuesday, saying the nation as a whole bore responsibility for the slow reform.
Speaking at the launch of a book published by Kosgoro, which supports Golkar, Mattalata said the reform movement had apparently reached a standstill because of widespread prejudice in society, including among leaders.
"Our heroes promoted a positive way of thinking, which eludes us today. We need to start to see things in a positive manner to develop this country," Mattalata said.
"Reform is not about who leads or will lead this country. It's more about leaders' minds and attitudes."
Chairman of the PKS faction at the House, Mahfudz Siddiq, said the Yudhoyono administration had wasted its opportunity to build strong leadership and to boost development in line with the spirit of reform.
"The unfinished reform agenda will threaten both the reform movement and democracy," Mahfudz said.
The PKS and Golkar are the major political bedrocks of the government of Yudhoyono and Vice President Jusuf Kalla, who is also Golkar chairman.
Mahfudz said the government had in particular shown no sign of achieving reform within the bureaucracy, which he said should be completed by the time Yudhoyono and Kalla end their term next year.
"There has been almost no change to our bureaucracy. The bureaucratic system does not accelerate development; in fact, it hampers progress," said Mahfudz.
Mahfudz also criticized the government for failing to uphold a democratic economy due to dominant multinational corporations and weak domestic enterprises.
"On the one hand, the MNCs can stimulate the real sectors in our economy, but on the other hand they may threaten the sovereignty and assets of the state," Mahfudz said.
The PKS praised legal reform for producing many progressive laws. But law enforcement has been hampered by corrupt law enforcers and political intervention, Mahfudz said.
Former Indonesia Military chief Gen. (ret) Wiranto took responsibility for the incompletion of the reform agenda.
"The country's leaders and politicians, including me, had once promised to bring a better life, a better democracy and transparency in many aspects. However, we have not succeeded in making those promises come true during 10 years of reform," said Wiranto, who now leads the People's Conscience Party (Hanura).
"It doesn't mean that we have failed, because we have done something. We just have not found the right format to reform every aspect of our life," he said.(alf/trw)
The Jakarta post 21/5/08, Jakarta
The government of President Susilo Bambang Yudhoyono has come under fire from one of its key allies for failing to complete its major reform agenda.
In a statement issued Monday as part of the 10th anniversary of the reform movement, the Prosperous Justice Party (PKS) faction at the House of Representatives blamed the failure on the President's weak and indecisive leadership.
Golkar Party top executive Andi Mattalata refrained from criticizing the government Tuesday, saying the nation as a whole bore responsibility for the slow reform.
Speaking at the launch of a book published by Kosgoro, which supports Golkar, Mattalata said the reform movement had apparently reached a standstill because of widespread prejudice in society, including among leaders.
"Our heroes promoted a positive way of thinking, which eludes us today. We need to start to see things in a positive manner to develop this country," Mattalata said.
"Reform is not about who leads or will lead this country. It's more about leaders' minds and attitudes."
Chairman of the PKS faction at the House, Mahfudz Siddiq, said the Yudhoyono administration had wasted its opportunity to build strong leadership and to boost development in line with the spirit of reform.
"The unfinished reform agenda will threaten both the reform movement and democracy," Mahfudz said.
The PKS and Golkar are the major political bedrocks of the government of Yudhoyono and Vice President Jusuf Kalla, who is also Golkar chairman.
Mahfudz said the government had in particular shown no sign of achieving reform within the bureaucracy, which he said should be completed by the time Yudhoyono and Kalla end their term next year.
"There has been almost no change to our bureaucracy. The bureaucratic system does not accelerate development; in fact, it hampers progress," said Mahfudz.
Mahfudz also criticized the government for failing to uphold a democratic economy due to dominant multinational corporations and weak domestic enterprises.
"On the one hand, the MNCs can stimulate the real sectors in our economy, but on the other hand they may threaten the sovereignty and assets of the state," Mahfudz said.
The PKS praised legal reform for producing many progressive laws. But law enforcement has been hampered by corrupt law enforcers and political intervention, Mahfudz said.
Former Indonesia Military chief Gen. (ret) Wiranto took responsibility for the incompletion of the reform agenda.
"The country's leaders and politicians, including me, had once promised to bring a better life, a better democracy and transparency in many aspects. However, we have not succeeded in making those promises come true during 10 years of reform," said Wiranto, who now leads the People's Conscience Party (Hanura).
"It doesn't mean that we have failed, because we have done something. We just have not found the right format to reform every aspect of our life," he said.(alf/trw)
PKS Inginkan Wajah Baru
PKS Inginkan Wajah Baru
Sindo, Wednesday, 21 May 2008
JAKARTA (SINDO) – PKS menginginkan momentum 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) menjadi pemicu lahirnya pemimpin baru.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mahfudz Shiddiq mengatakan,kemungkinan munculnya tokoh baru sangat terbuka. Karena itu, dia berharap bursa calon presiden- wakil presiden (caprescawapres) 2009 mendatang tidak didominasi wajah-wajah lama.Alasannya,proses regenerasi dalam suksesi kepemimpinan nasional harus dimulai sekarang.
”Semoga dari siklus 100 tahun bisa muncul wajah baru dengan semangat dan visi baru. Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 jangan sampai didominasi lagi oleh wajah lama,” ungkap Ketua Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat ini di Jakarta kemarin. Meski demikian, PKS belum menentukan figur yang akan diusung.Namun pihaknya tetap terbuka kepada semua calon dari luar partai.
Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais sependapat dengan gagasan PKS dari sisi kriteria capres muda. Namun, menurut pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini, seumpama dari kalangan muda tidak ada yang mencalonkan diri, dia siap bersaing kembali dengan kaum tua yang akan maju dalam pilpres nanti.
Pernyataan tersebut dilontarkan Amien saat menjawab pertanyaan peserta pengajian peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional bersama jajaran pengurus Muhammadiyah di Magelang kemarin. Siap maju dalam Pilpres 2009 atau tidak, dia mengaku masih menunggu isyarat dari langit.
”Tulus dari hati saya belum bisa mengumumkan untuk bisa maju atau tidak,” ujarnya. Tokoh reformasi yang ikut mencalonkan diri pada Pilpres 2004 ini mengatakan,selama ini dirinya sudah mempunyai konsep menata Indonesia. Selain itu, dia pernah mengenyam pengalaman di bidang kenegaraan seperti menjabat sebagai Ketua MPR lima tahun.
Namun, dia masih perlu melihat perkembangan politik ke depan. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan pencalonan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam pilpres mendatang. Pencalonan Presiden RI keempat itu adalah harga mati bagi PKB.
”Waktu MLB (Muktamar Luar Biasa) Parung,salah satu keputusannya meminta Gus Dur maju lagi,” ujar Ketua Umum DPP PKB kubu Gus Dur Ali Masykur Musa seusai ”Munas Alim Ulama dan Halaqah Kebangsaan PKB dan Orientasi Baru Pembangunan Nasional” di Jakarta kemarin. PKB tetap mempertimbangkan tokoh nasional yang layak memimpin bangsa di posisi cawapres untuk mendampingi Gus Dur.
Dia mencontohkan Akbar Tanjung dan Sutiyoso yang belum memiliki kendaraan untuk maju. ”Kita akan buka kesempatan itu, tapi keputusannya nanti di partai,”ujarnya. Mengenai tawaran PKB, Akbar masih berharap bisa maju dari Partai Golkar. ”Saya belum berpikir melalui partai-partai lain,”katanya.
Di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X belum memutuskan untuk ikut mencalonkan diri dalam pilpres nanti. Raja Keraton Yogyakarta yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengungkapkan, sampai saat ini dirinya memang belum pernah menerima pinangan dari partai politik (parpol) mana pun. ”Saya bukan kandidat kok. Saya juga tidak pernah mendeklarasikan diri menjadi capres,” ujarnya.
Sementara Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto mengaku telah menjajaki koalisi dengan 27 parpol dalam menghadapi Pilpres 2009. Menurut dia, parpol yang diajak bergabung itu mempunyai kesamaan visi dan perjuangan dengan Hanura. ”Kitaseringmelakukankomunikasi politik.Bahkan,beberapa kali menggelar pertemuan bersama,”kataWiranto. (ahmad baidowi/ dian widiyanarko/ suharjono/muh slamet)
Sindo, Wednesday, 21 May 2008
JAKARTA (SINDO) – PKS menginginkan momentum 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) menjadi pemicu lahirnya pemimpin baru.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mahfudz Shiddiq mengatakan,kemungkinan munculnya tokoh baru sangat terbuka. Karena itu, dia berharap bursa calon presiden- wakil presiden (caprescawapres) 2009 mendatang tidak didominasi wajah-wajah lama.Alasannya,proses regenerasi dalam suksesi kepemimpinan nasional harus dimulai sekarang.
”Semoga dari siklus 100 tahun bisa muncul wajah baru dengan semangat dan visi baru. Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 jangan sampai didominasi lagi oleh wajah lama,” ungkap Ketua Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat ini di Jakarta kemarin. Meski demikian, PKS belum menentukan figur yang akan diusung.Namun pihaknya tetap terbuka kepada semua calon dari luar partai.
Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais sependapat dengan gagasan PKS dari sisi kriteria capres muda. Namun, menurut pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini, seumpama dari kalangan muda tidak ada yang mencalonkan diri, dia siap bersaing kembali dengan kaum tua yang akan maju dalam pilpres nanti.
Pernyataan tersebut dilontarkan Amien saat menjawab pertanyaan peserta pengajian peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional bersama jajaran pengurus Muhammadiyah di Magelang kemarin. Siap maju dalam Pilpres 2009 atau tidak, dia mengaku masih menunggu isyarat dari langit.
”Tulus dari hati saya belum bisa mengumumkan untuk bisa maju atau tidak,” ujarnya. Tokoh reformasi yang ikut mencalonkan diri pada Pilpres 2004 ini mengatakan,selama ini dirinya sudah mempunyai konsep menata Indonesia. Selain itu, dia pernah mengenyam pengalaman di bidang kenegaraan seperti menjabat sebagai Ketua MPR lima tahun.
Namun, dia masih perlu melihat perkembangan politik ke depan. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan pencalonan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam pilpres mendatang. Pencalonan Presiden RI keempat itu adalah harga mati bagi PKB.
”Waktu MLB (Muktamar Luar Biasa) Parung,salah satu keputusannya meminta Gus Dur maju lagi,” ujar Ketua Umum DPP PKB kubu Gus Dur Ali Masykur Musa seusai ”Munas Alim Ulama dan Halaqah Kebangsaan PKB dan Orientasi Baru Pembangunan Nasional” di Jakarta kemarin. PKB tetap mempertimbangkan tokoh nasional yang layak memimpin bangsa di posisi cawapres untuk mendampingi Gus Dur.
Dia mencontohkan Akbar Tanjung dan Sutiyoso yang belum memiliki kendaraan untuk maju. ”Kita akan buka kesempatan itu, tapi keputusannya nanti di partai,”ujarnya. Mengenai tawaran PKB, Akbar masih berharap bisa maju dari Partai Golkar. ”Saya belum berpikir melalui partai-partai lain,”katanya.
Di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X belum memutuskan untuk ikut mencalonkan diri dalam pilpres nanti. Raja Keraton Yogyakarta yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengungkapkan, sampai saat ini dirinya memang belum pernah menerima pinangan dari partai politik (parpol) mana pun. ”Saya bukan kandidat kok. Saya juga tidak pernah mendeklarasikan diri menjadi capres,” ujarnya.
Sementara Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto mengaku telah menjajaki koalisi dengan 27 parpol dalam menghadapi Pilpres 2009. Menurut dia, parpol yang diajak bergabung itu mempunyai kesamaan visi dan perjuangan dengan Hanura. ”Kitaseringmelakukankomunikasi politik.Bahkan,beberapa kali menggelar pertemuan bersama,”kataWiranto. (ahmad baidowi/ dian widiyanarko/ suharjono/muh slamet)
Monday, May 19, 2008
SBY - JK Gagal Tuntaskan Agenda Besar Demokrasi
Detik.com 19/05/2008 14:00 WIB
SBY - JK Gagal Tuntaskan Agenda Besar Demokrasi
Muhammad Nur Hayid - detikcom
Jakarta - FPKS menilai pemerintahan SBY - JK tidak berhasil
menempatkan agenda besar konsolidasi demokrasi di 10 tahun
reformasi. Alasannya, pemerintahan pasangan tersebut tidak
cukup kuat meskipun modal awal berupa legitimasi politik
dimilikinya.
"Pemerintahan SBY - JK tidak berhasil menuntaskan agenda
besar fase konsolidasi demokrasi," kata Ketua FPKS Mahfudz
Siddiq dalam keterangan pers 'Mengevaluasi 10 tahun reformasi'
di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2008).
Menurut dia, dalam demokratisasi politik diakui kebebasan dan
keterbukaan menjadi atmosfer baru dalam perpolitikan nasional.
Namun demikian seringkali atmosfer baru itu diwarnai euforia
politik yang kebablasan sehingga etika politik sering
dipinggirkan.
Dalam demokratisasi ekonomi, FPKS menilai, elit konglomerasi
yang mayoritas menguasai ekonomi nasional belum terdistribusi.
Akibatnya, tidak terjadi proses demokratisasi ekonomi. Hal ini
disebabkan menguatnya peran dan dominasi pelaku ekonomi
dunia.
Atas dasar itu semua, Pemilu 2009 diharapakan menjadi momentum penting dalam
menghasilkan duet kepemimpinan dan kabinet yang lebih legitimate dan efektif.
Apakah PKS akan mengajukan calon baru di Pemilu 2009? "Posisi PKS masih zero. PKS
mempunyai terget tiga besar di 2009. Yang pasti kita akan memilih orang yang paling tepat
sesuai kebutuhan zaman. Kami tidak ingin terburu-buru," jawab Mahfudz.
( nvt / nrl )
SBY - JK Gagal Tuntaskan Agenda Besar Demokrasi
Muhammad Nur Hayid - detikcom
Jakarta - FPKS menilai pemerintahan SBY - JK tidak berhasil
menempatkan agenda besar konsolidasi demokrasi di 10 tahun
reformasi. Alasannya, pemerintahan pasangan tersebut tidak
cukup kuat meskipun modal awal berupa legitimasi politik
dimilikinya.
"Pemerintahan SBY - JK tidak berhasil menuntaskan agenda
besar fase konsolidasi demokrasi," kata Ketua FPKS Mahfudz
Siddiq dalam keterangan pers 'Mengevaluasi 10 tahun reformasi'
di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2008).
Menurut dia, dalam demokratisasi politik diakui kebebasan dan
keterbukaan menjadi atmosfer baru dalam perpolitikan nasional.
Namun demikian seringkali atmosfer baru itu diwarnai euforia
politik yang kebablasan sehingga etika politik sering
dipinggirkan.
Dalam demokratisasi ekonomi, FPKS menilai, elit konglomerasi
yang mayoritas menguasai ekonomi nasional belum terdistribusi.
Akibatnya, tidak terjadi proses demokratisasi ekonomi. Hal ini
disebabkan menguatnya peran dan dominasi pelaku ekonomi
dunia.
Atas dasar itu semua, Pemilu 2009 diharapakan menjadi momentum penting dalam
menghasilkan duet kepemimpinan dan kabinet yang lebih legitimate dan efektif.
Apakah PKS akan mengajukan calon baru di Pemilu 2009? "Posisi PKS masih zero. PKS
mempunyai terget tiga besar di 2009. Yang pasti kita akan memilih orang yang paling tepat
sesuai kebutuhan zaman. Kami tidak ingin terburu-buru," jawab Mahfudz.
( nvt / nrl )
FPKS: Konsultasi Kenaikan Harga BBM Tidak Perlu
FPKS: Konsultasi Kenaikan Harga BBM Tidak Perlu
Senin, 19 Mei 2008 - 16:32 wib
Anggi Kusumadewi - Okezone
AKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai tidak perlu ada rapat koordinasi antara DPR dengan Presiden terkait kenaikan harga BBM.
"Rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden soal kenaikan BBM sebenarnya tidak perlu," ujar Ketua FPKS Mafudz Siddiq kepada wartawan di ruang rapat Fraksi PKS di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2008).
Oleh karena itu, Mafudz juga mengatakan tidak merasa heran jika Presiden SBY tidak menghadiri rapat tersebut. Sebab, dalam pasal 14 APBNP 2008, pemerintah diberikan keleluasaan dalam mengambil solusi mandiri jika harga minyak dunia melonjak.
"APBNP 2008 tersebut telah disetujui oleh DPR," katanya.
Dijelaskan Mafudz, dalam APBNP 2008 telah disetujui mengenai ruang di mana pemerintah dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah dalam menyikapi kenaikan harga minyak dunia tanpa ada intervensi dari DPR.
"Sudah menjadi komitmen politik bersama yang harus dihormati," ungkapnya.
Walaupun, dikatakannya kebijakan menaikkan harga BBM dinilai sarat dengan pro-kontra dari fraksi-fraksi di DPR. "Termasuk PKS sendiri yang cenderung memilih alternatif lain dibanding menaikkan BBM," pungkasnya.
Rapat konsultasi antara DPR dan Presiden rencananya akan digelar minggu ini, namun hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Presiden SBY.
"Surat sudah diajukan ke Mensesneg, tapi belum ada tanggapan resmi," katanya. (ase)
Senin, 19 Mei 2008 - 16:32 wib
Anggi Kusumadewi - Okezone
AKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai tidak perlu ada rapat koordinasi antara DPR dengan Presiden terkait kenaikan harga BBM.
"Rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden soal kenaikan BBM sebenarnya tidak perlu," ujar Ketua FPKS Mafudz Siddiq kepada wartawan di ruang rapat Fraksi PKS di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2008).
Oleh karena itu, Mafudz juga mengatakan tidak merasa heran jika Presiden SBY tidak menghadiri rapat tersebut. Sebab, dalam pasal 14 APBNP 2008, pemerintah diberikan keleluasaan dalam mengambil solusi mandiri jika harga minyak dunia melonjak.
"APBNP 2008 tersebut telah disetujui oleh DPR," katanya.
Dijelaskan Mafudz, dalam APBNP 2008 telah disetujui mengenai ruang di mana pemerintah dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah dalam menyikapi kenaikan harga minyak dunia tanpa ada intervensi dari DPR.
"Sudah menjadi komitmen politik bersama yang harus dihormati," ungkapnya.
Walaupun, dikatakannya kebijakan menaikkan harga BBM dinilai sarat dengan pro-kontra dari fraksi-fraksi di DPR. "Termasuk PKS sendiri yang cenderung memilih alternatif lain dibanding menaikkan BBM," pungkasnya.
Rapat konsultasi antara DPR dan Presiden rencananya akan digelar minggu ini, namun hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Presiden SBY.
"Surat sudah diajukan ke Mensesneg, tapi belum ada tanggapan resmi," katanya. (ase)
FPKS: Sidang MPR Bahas BBM Itu Lucu
FPKS: Sidang MPR Bahas BBM Itu Lucu
Senin, 19 Mei 2008 - 15:43 wib
Anggi Kusumadewi - Okezone
JAKARTA - Fraksi PKS menyatakan tidak sepaham dengan usulan Fraksi PDIP untuk menggelar sidang istimewa MPR guna membahas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Bagaimanapun ide sidang istimewa ini lucu. Mungkin Mas Tjahjo atau PDIP (pengusul sidang MPR) sedang mengoda Pak Hidayat," kata Ketua Fraksi PKS Mahfud Sidik, di ruang Fraksi PKS, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2008).
Menurutnya, MPR tidak memiliki kewenangan untuk menggelar sidang istimewa yang mengangkat suatu isu spesifik semacam kenaikan harga BBM.
"Bahkan kalau mau jujur dan objektif jangankan MPR, DPR pun sesungguhnya juga tidak dibutuhkan persetujuannya atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri ini," tambahnya.
Dikatakannya, kenaikan harga BBM sesungguhnya bukan hal yang mengejutkan. Sesuai pasal 14 UU APBNP, jika harga minyak dunia di atas USD100, maka pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan dan solusi terhadap persoalan itu.
"Jadi, PKS tidak akan memberikan sikap politik resmi atas kenaikan harga BBM karena terikat UU APBNP," tandasnya.
Meski demikian, satu hal yang menurutnya patut disesali ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih opsi menaikkan harga BBM sebagai solusi kenaikan harga minyak dunia itu.
Padahal ketika menghadiri Milad ke-10 PKS di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu, SBY sudah berjanji akan mencari opsi-opsi alternatif menyikapi lonjakan harga minyak dunia. "Tapi besoknya rapat kabinet menyatakan pemerintah menaikkan BBM. Jadi upaya pencarian opsi tidak sampai 24 jam," sesalnya. (pie)
Senin, 19 Mei 2008 - 15:43 wib
Anggi Kusumadewi - Okezone
JAKARTA - Fraksi PKS menyatakan tidak sepaham dengan usulan Fraksi PDIP untuk menggelar sidang istimewa MPR guna membahas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Bagaimanapun ide sidang istimewa ini lucu. Mungkin Mas Tjahjo atau PDIP (pengusul sidang MPR) sedang mengoda Pak Hidayat," kata Ketua Fraksi PKS Mahfud Sidik, di ruang Fraksi PKS, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2008).
Menurutnya, MPR tidak memiliki kewenangan untuk menggelar sidang istimewa yang mengangkat suatu isu spesifik semacam kenaikan harga BBM.
"Bahkan kalau mau jujur dan objektif jangankan MPR, DPR pun sesungguhnya juga tidak dibutuhkan persetujuannya atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri ini," tambahnya.
Dikatakannya, kenaikan harga BBM sesungguhnya bukan hal yang mengejutkan. Sesuai pasal 14 UU APBNP, jika harga minyak dunia di atas USD100, maka pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan dan solusi terhadap persoalan itu.
"Jadi, PKS tidak akan memberikan sikap politik resmi atas kenaikan harga BBM karena terikat UU APBNP," tandasnya.
Meski demikian, satu hal yang menurutnya patut disesali ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih opsi menaikkan harga BBM sebagai solusi kenaikan harga minyak dunia itu.
Padahal ketika menghadiri Milad ke-10 PKS di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu, SBY sudah berjanji akan mencari opsi-opsi alternatif menyikapi lonjakan harga minyak dunia. "Tapi besoknya rapat kabinet menyatakan pemerintah menaikkan BBM. Jadi upaya pencarian opsi tidak sampai 24 jam," sesalnya. (pie)
Perlu Sinergi Antardaerah
Perlu Sinergi Antardaerah
Niat Pembentukan Provinsi Jangan Hanya Milik Elit
Radar Cirebon
CIREBON-Wacana Cirebon Provinsi, mendapat perhatian anggota DPR RI dari daerah pemilihan VII (Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu), Drs H Mahfudz Sidik MSi. Mahfudz yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI ini menyatakan, dari sisi geografis, jumlah penduduk, ekonomi, politik dan sosial budaya, Cirebon sebagai provinsi sudah layak. Akan tetapi, sambung Mahfudz, harus ada kerja-kerja konsepsional dalam mewujudkannya.
Menurut Mahfudz, kalau mencermati kasus-kasus pemekaran di beberapa daerah bisa baik dan berhasil karena inisiatif berasal dari bawah dan melibatkan seluruh stakeholder. “Jangan sampai gagasan ini menjadi wacana elit. Karena, jika itu terjadi akan ada kecurigaan kepentingan elit. Tidak boleh juga, gagasan Provinsi Cirebon ini karena ngambek politik,” ujar Mahfudz di sela-sela konsolidasi dan berdikusi dengan kader PKS Kota Cirebon di Sabilul Huda, kemarin (10/2).
Politisi muda ini menyarankan agar dirintis pola-pola kerjasama antardaerah oleh kepala daerah, sehingga terjadi sinergi antardaerah. “Ketika terjadi pemekaran, akan muncul alur komunikasi dan kondisi tata pemerintahan yang berbeda. Nah, kalau hambatan-hambatan itu tidak disinergikan dari awal, akan sulit mewujudkan Provinsi Cirebon,” kata Mahfudz yang alumni FISIP Universitas Indonesia (UI) ini.
Sehingga, sambung Mahfudz, Cirebon sebagai provinsi harus menunggu lama lagi, setelah ada pemekaran dua daerah yaitu, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Mahfudz juga menyarankan, harus ada studi akademik untuk menguatkan keinginan itu secara ilmiah. Ia yakin, ketika Cirebon menjadi provinsi akan maju pesat. “Kita bisa berkaca kepada Banten yang dulunya menjadi binaan Cirebon. Setelah menjadi provinsi, pertumbuhannya cukup pesat,” pungkas Mahfudz.
Dimusyawarahkan
KH Makhtum Hanan, pimpinan Pontren Babakan Ciwaringin menyarankan masyarakat di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) untuk segera bermusyawarah dalam menyikapi wacana pembentukan Provinsi Cirebon yang sekarang semakin menguat. Musyawarah itu perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi sekaligus mengkaji kelayakan untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat.
Kiai kharismatik dari Cirebon ini mengajak semua elemen masyarakat Ciayamajakuning untuk tidak menyikapi secara emosional wacana pembentukan Provinsi Cirebon yang terus bergulir. Oleh karenanya, keinginan memisahkan diri dari Jabar itu perlu dikaji secara matang dengan mempertimbangkan potensi daerah dan keinginan masyarakat secara riil.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asy Syahadatain Kabupaten Indramayu secara tegas kembali menyatakan persetujuannya soal pemekaran wilayah Provinsi Cirebon. Berdasarkan hasil Musyawarah Pimpinan Jemaah Asy Syadatain Kabupaten Indramayu sebelumnya, bahwa pemekaran wilayah untuk pembentukan Provinsi Cirebon, merupakan kesadaran politik masyarakat yang harus didukung.
“Kami sangat setuju sekali dibentuknya Provinsi Pantura Cirebon, untuk lepas dari provinsi induknya yaitu Jawa Barat,” ujar Ketua DPD Asy Syahadatain Indramayu, Habib Muhammad bin Yahya kepada Radar.
Sikap tegas Asy Syahadatain untuk mendukung terbentuknya Provinsi Cirebon ini berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan. Yakni, sejarah berdirinya Provinsi Jawa Barat hingga saat ini belum atau tidak berpihak kepada pantura, dibuktikan dengan kabupaten-kabupaten yang berada di pantura indek pembangunan manusianya (IPM) sangat rendah. Dan menunjukkan status kesejahteraan masyarakat pantura sangat rendah.
Cirebon Ibu Kota
The Wong Kene Center (WKC) sebagai salahsatu LSM yang bergerak dalam bidang kajian, litbang serta analisis normatif, mendukung aspirasi terbentuknya Provinsi Cirebon dengan Ibu Kota Cirebon. Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat The WKC, Drs H Tugyono mengemukakan tiga argumen kenapa Cirebon layak menjadi ibu kota provinsi Baru. Pertama, kata dia, pembentukan Provinsi Cirebon diperlukan persetujuan DPRD dan pemdanya minimal lima kabupaten/kota. Sehingga, sebagai daerah metro serta rujukan daerah-daerah lain di pantura Jabar, posisi politik dan birokrasi Cirebon dinilai dapat merangkul semua wilayah di sekitarnya.
“Kedua, Cirebon adalah perekat strategis baik dari sisi sejarah, kultur maupun tempatnya,” sebut Tugyono. Kajian yang satu ini, kata dia, sudah dibahas secara ilmiah oleh para ahli yang berkompeten.
Dan yang ketiga, secara langsung anggota DPD dari Cirebon akan lebih merespons dan menindaklanjuti usulan rakyatnya dalam forum DPD. “Selain gerakan-gerakan arus bawah, lobi atas juga harus dimainkan. Tentunya, tetap perlu dirangkul anggota legislatif di tingkat pusat untuk memperjuangkan aspirasi ini,” jelasnya.
Menurut Tugyono, tiga alasan tersebut merupakan akumulasi pendapat yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah III Cirebon. Apalagi, tujuan dari pembentukam Provinsi Cirebon adalah untuk mempersingkat atau memperpendek jarak atau rentang kendali pemerintahan dan lebih memakmurkan masyarakat di pantura Cirebon dan di sekitar Gunung Ciremai serta memajukan budaya daerah setempat. “Tentu usulan ini perlu dikaji lebih dalam lagi,” pungkasnya. (sud/mak/kho)
Niat Pembentukan Provinsi Jangan Hanya Milik Elit
Radar Cirebon
CIREBON-Wacana Cirebon Provinsi, mendapat perhatian anggota DPR RI dari daerah pemilihan VII (Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu), Drs H Mahfudz Sidik MSi. Mahfudz yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI ini menyatakan, dari sisi geografis, jumlah penduduk, ekonomi, politik dan sosial budaya, Cirebon sebagai provinsi sudah layak. Akan tetapi, sambung Mahfudz, harus ada kerja-kerja konsepsional dalam mewujudkannya.
Menurut Mahfudz, kalau mencermati kasus-kasus pemekaran di beberapa daerah bisa baik dan berhasil karena inisiatif berasal dari bawah dan melibatkan seluruh stakeholder. “Jangan sampai gagasan ini menjadi wacana elit. Karena, jika itu terjadi akan ada kecurigaan kepentingan elit. Tidak boleh juga, gagasan Provinsi Cirebon ini karena ngambek politik,” ujar Mahfudz di sela-sela konsolidasi dan berdikusi dengan kader PKS Kota Cirebon di Sabilul Huda, kemarin (10/2).
Politisi muda ini menyarankan agar dirintis pola-pola kerjasama antardaerah oleh kepala daerah, sehingga terjadi sinergi antardaerah. “Ketika terjadi pemekaran, akan muncul alur komunikasi dan kondisi tata pemerintahan yang berbeda. Nah, kalau hambatan-hambatan itu tidak disinergikan dari awal, akan sulit mewujudkan Provinsi Cirebon,” kata Mahfudz yang alumni FISIP Universitas Indonesia (UI) ini.
Sehingga, sambung Mahfudz, Cirebon sebagai provinsi harus menunggu lama lagi, setelah ada pemekaran dua daerah yaitu, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Mahfudz juga menyarankan, harus ada studi akademik untuk menguatkan keinginan itu secara ilmiah. Ia yakin, ketika Cirebon menjadi provinsi akan maju pesat. “Kita bisa berkaca kepada Banten yang dulunya menjadi binaan Cirebon. Setelah menjadi provinsi, pertumbuhannya cukup pesat,” pungkas Mahfudz.
Dimusyawarahkan
KH Makhtum Hanan, pimpinan Pontren Babakan Ciwaringin menyarankan masyarakat di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) untuk segera bermusyawarah dalam menyikapi wacana pembentukan Provinsi Cirebon yang sekarang semakin menguat. Musyawarah itu perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi sekaligus mengkaji kelayakan untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat.
Kiai kharismatik dari Cirebon ini mengajak semua elemen masyarakat Ciayamajakuning untuk tidak menyikapi secara emosional wacana pembentukan Provinsi Cirebon yang terus bergulir. Oleh karenanya, keinginan memisahkan diri dari Jabar itu perlu dikaji secara matang dengan mempertimbangkan potensi daerah dan keinginan masyarakat secara riil.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asy Syahadatain Kabupaten Indramayu secara tegas kembali menyatakan persetujuannya soal pemekaran wilayah Provinsi Cirebon. Berdasarkan hasil Musyawarah Pimpinan Jemaah Asy Syadatain Kabupaten Indramayu sebelumnya, bahwa pemekaran wilayah untuk pembentukan Provinsi Cirebon, merupakan kesadaran politik masyarakat yang harus didukung.
“Kami sangat setuju sekali dibentuknya Provinsi Pantura Cirebon, untuk lepas dari provinsi induknya yaitu Jawa Barat,” ujar Ketua DPD Asy Syahadatain Indramayu, Habib Muhammad bin Yahya kepada Radar.
Sikap tegas Asy Syahadatain untuk mendukung terbentuknya Provinsi Cirebon ini berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan. Yakni, sejarah berdirinya Provinsi Jawa Barat hingga saat ini belum atau tidak berpihak kepada pantura, dibuktikan dengan kabupaten-kabupaten yang berada di pantura indek pembangunan manusianya (IPM) sangat rendah. Dan menunjukkan status kesejahteraan masyarakat pantura sangat rendah.
Cirebon Ibu Kota
The Wong Kene Center (WKC) sebagai salahsatu LSM yang bergerak dalam bidang kajian, litbang serta analisis normatif, mendukung aspirasi terbentuknya Provinsi Cirebon dengan Ibu Kota Cirebon. Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat The WKC, Drs H Tugyono mengemukakan tiga argumen kenapa Cirebon layak menjadi ibu kota provinsi Baru. Pertama, kata dia, pembentukan Provinsi Cirebon diperlukan persetujuan DPRD dan pemdanya minimal lima kabupaten/kota. Sehingga, sebagai daerah metro serta rujukan daerah-daerah lain di pantura Jabar, posisi politik dan birokrasi Cirebon dinilai dapat merangkul semua wilayah di sekitarnya.
“Kedua, Cirebon adalah perekat strategis baik dari sisi sejarah, kultur maupun tempatnya,” sebut Tugyono. Kajian yang satu ini, kata dia, sudah dibahas secara ilmiah oleh para ahli yang berkompeten.
Dan yang ketiga, secara langsung anggota DPD dari Cirebon akan lebih merespons dan menindaklanjuti usulan rakyatnya dalam forum DPD. “Selain gerakan-gerakan arus bawah, lobi atas juga harus dimainkan. Tentunya, tetap perlu dirangkul anggota legislatif di tingkat pusat untuk memperjuangkan aspirasi ini,” jelasnya.
Menurut Tugyono, tiga alasan tersebut merupakan akumulasi pendapat yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah III Cirebon. Apalagi, tujuan dari pembentukam Provinsi Cirebon adalah untuk mempersingkat atau memperpendek jarak atau rentang kendali pemerintahan dan lebih memakmurkan masyarakat di pantura Cirebon dan di sekitar Gunung Ciremai serta memajukan budaya daerah setempat. “Tentu usulan ini perlu dikaji lebih dalam lagi,” pungkasnya. (sud/mak/kho)
PKS Terget Raih 14 Kursi
PKS Terget Raih 14 Kursi
Radar Cirebon 28/4
SUMBER-Semakin dekatnya masa pemilihan umum 2009, Partai Keadilan Sejehtera (PKS) giat mempersiapkan kader terbaiknya untuk menjadi wakil rakyat mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Ketua Fraksi PKS DPR RI, Drs H Mahfudz Siddiq MSi mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan konsolidasi daftar calon legislatif baik dari internal partai maupun eksternal, namun memiliki kontribusi yang besar terhadap PKS.
“Kami berharap pada bulan Mei daftar calon wakil rakyat ini bisa selesai. Sehingga, PKS memiliki waktu yang lama untuk menyosialisasikan kadernya kepada masyarakat,” jelasnya kepada Radar, kemarin (27/4).
Dalam kesempatan itu, dia juga mengatakan, nantinya calon dari PKS harus mampu merepresentasikan visi dan misi PKS. Selain itu, caleg dari PKS juga berkiprah terhadap pengembangan partai, baik langsung maupun tidak langsung. “Syarat caleg PKS juga harus mempunyai track record kepribdian yang baik dan mempunyai daya angkat suara,” ujarnya.
Dengan persiapan yang cukup matang, PKS menargetkan pencapaian wakilnya di DPRD Kabupaten Cirebon pada Pemilu 2009 sebanyak 14 kursi atau naik delapan kursi dari yang ada saat ini. Sedangkan untuk DPRD provinsi, menargetkan perolehan kursi sebanyak sembilan kursi. “Khusus untuk wilayah pemilhan Cirebon dan Indramayu, diharapkan mampu meraih tiga kursi untuk DPRD Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.
Lebih lanjut Mahfudz mengungkapkan, untuk kursi DPR RI, PKS menargetkan pencapaian kursi mencapai 110 kursi atau 20 dari jumlah anggota DPR RI. Nantinya, diharapkan penyumbang kursi untuk DPR RI paling banyak berasal dari Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat serta Sumatera. “Bila nantinya berhasil meraih 205 suara, PKS akan mencalonkan sendiri presiden dengan mengedepankan tokoh muda untuk mengganti tokoh-tokoh nasional yang ada saat ini yang umurnya sudah cukup tua,” tukasnya. (mam)
Radar Cirebon 28/4
SUMBER-Semakin dekatnya masa pemilihan umum 2009, Partai Keadilan Sejehtera (PKS) giat mempersiapkan kader terbaiknya untuk menjadi wakil rakyat mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Ketua Fraksi PKS DPR RI, Drs H Mahfudz Siddiq MSi mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan konsolidasi daftar calon legislatif baik dari internal partai maupun eksternal, namun memiliki kontribusi yang besar terhadap PKS.
“Kami berharap pada bulan Mei daftar calon wakil rakyat ini bisa selesai. Sehingga, PKS memiliki waktu yang lama untuk menyosialisasikan kadernya kepada masyarakat,” jelasnya kepada Radar, kemarin (27/4).
Dalam kesempatan itu, dia juga mengatakan, nantinya calon dari PKS harus mampu merepresentasikan visi dan misi PKS. Selain itu, caleg dari PKS juga berkiprah terhadap pengembangan partai, baik langsung maupun tidak langsung. “Syarat caleg PKS juga harus mempunyai track record kepribdian yang baik dan mempunyai daya angkat suara,” ujarnya.
Dengan persiapan yang cukup matang, PKS menargetkan pencapaian wakilnya di DPRD Kabupaten Cirebon pada Pemilu 2009 sebanyak 14 kursi atau naik delapan kursi dari yang ada saat ini. Sedangkan untuk DPRD provinsi, menargetkan perolehan kursi sebanyak sembilan kursi. “Khusus untuk wilayah pemilhan Cirebon dan Indramayu, diharapkan mampu meraih tiga kursi untuk DPRD Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.
Lebih lanjut Mahfudz mengungkapkan, untuk kursi DPR RI, PKS menargetkan pencapaian kursi mencapai 110 kursi atau 20 dari jumlah anggota DPR RI. Nantinya, diharapkan penyumbang kursi untuk DPR RI paling banyak berasal dari Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat serta Sumatera. “Bila nantinya berhasil meraih 205 suara, PKS akan mencalonkan sendiri presiden dengan mengedepankan tokoh muda untuk mengganti tokoh-tokoh nasional yang ada saat ini yang umurnya sudah cukup tua,” tukasnya. (mam)
Usul Bubarkan KPK, Ketakutan Elit Politik
Usul Bubarkan KPK, Ketakutan Elit Politik
CIREBON-Perseteruan antara lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan DPR RI terus bergulir. Perseturan itu dipicu dengan adanya penolakan dari DPR RI atas keinginan KPK yang ingin memeriksa ruang kerja anggota DPR RI Al Amin Nasution. Bahkan sejumlah anggota DPR RI mewacanakan agar KPK dibubarkan saja karena terkesan arogan.
Menanggapi hal tersebut Ketua FPKS DPR RI Drs H Mahfudz Siddiq MSi mengatakan, fraksinya tidak keberatan atas tindakan KPK yang ingin memeriksa gedung DPR RI.
“Namun mungkin yang perlu dilakukan adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar kedua lembaga sebelum melakukan pemeriksaan agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman,” katanya kepada sejumlah wartawan di rumah makan Saung Geulis, Minggu (27/4).
Sebab, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berhak melakukan penyelidikan terhadap siapapun termasuk anggota DPR RI yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi tanpa izin terlebih dahulu seperti melakukan penyadapan dan pengintaian. Menurutnya, isu pembubaran KPK karena adanya ketakutan dan kecemasan dari para elit politik terhadap lembaga yang dipimpin oleh Antasari Azhar tersebut. “Saya berharap persoalan ini bisa tanggapi dengan bijak dan jangan sampai dengan adanya kemelut terhadap dua lembaga tersebut persoalan ini menjadi sumir,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai adanya wacana pembubaran terhadap KPK, FPKS tidak menyetujui wacana tersebut. Hal ini disebabkan selama ini KPK terbukti efektif untuk menindak tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, KPK belum berhasil mengembalikan uang negara yang dibawa kabur oleh koruptor. “Bahkan hingga saat ini biaya operasional KPK lebih besar dari uang yang telah berhasil dikembalikan oleh negara,” ujarnya. (mam)
CIREBON-Perseteruan antara lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan DPR RI terus bergulir. Perseturan itu dipicu dengan adanya penolakan dari DPR RI atas keinginan KPK yang ingin memeriksa ruang kerja anggota DPR RI Al Amin Nasution. Bahkan sejumlah anggota DPR RI mewacanakan agar KPK dibubarkan saja karena terkesan arogan.
Menanggapi hal tersebut Ketua FPKS DPR RI Drs H Mahfudz Siddiq MSi mengatakan, fraksinya tidak keberatan atas tindakan KPK yang ingin memeriksa gedung DPR RI.
“Namun mungkin yang perlu dilakukan adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar kedua lembaga sebelum melakukan pemeriksaan agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman,” katanya kepada sejumlah wartawan di rumah makan Saung Geulis, Minggu (27/4).
Sebab, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berhak melakukan penyelidikan terhadap siapapun termasuk anggota DPR RI yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi tanpa izin terlebih dahulu seperti melakukan penyadapan dan pengintaian. Menurutnya, isu pembubaran KPK karena adanya ketakutan dan kecemasan dari para elit politik terhadap lembaga yang dipimpin oleh Antasari Azhar tersebut. “Saya berharap persoalan ini bisa tanggapi dengan bijak dan jangan sampai dengan adanya kemelut terhadap dua lembaga tersebut persoalan ini menjadi sumir,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai adanya wacana pembubaran terhadap KPK, FPKS tidak menyetujui wacana tersebut. Hal ini disebabkan selama ini KPK terbukti efektif untuk menindak tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, KPK belum berhasil mengembalikan uang negara yang dibawa kabur oleh koruptor. “Bahkan hingga saat ini biaya operasional KPK lebih besar dari uang yang telah berhasil dikembalikan oleh negara,” ujarnya. (mam)
Pemberian Taujih dan Ceramah di Daerah Pemilihan Cirebon dan Indramayu
Drs Mahfudz Siddiq M.Si memberikan ceramah dan taujih dalam acara silahturahmi ulama dan tokoh di Kota Cirebon, serta memberikan acara pada acara silahturahmi PUI di Aji Barang. Ahad, 11 mei 2008
Menagih Janji Kampanye Hade
Menagih Janji Kampanye Hade
(Radar Cirebon)
Oleh: Mahfudz Siddiq, M.Si
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat secara resmi telah menetapkan dan mengumumkan pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade) sebagai pemenang Pilkada Jabar, Selasa (22/4) lalu. Sambil menunggu peresmian keduanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013, sejumlah tantangan pembangunan Jawa Barat terpampang dihadapan yang harus siap mereka laksanakan. Musim kampanye telah berlalu. Sekarang saatnya merealisasikan janji dan kontrak politik. Apalagi kemenangan Hade merupakan fenomena protest voters yang menginginkan perubahan dan pembaharuan Jawa Barat.
Komitmen Hadir untuk Rakyat
Dalam sistem demokrasi pemilihan (electoral democracy) hubungan antara pemimpin yang dipilih dengan para pemilih adalah hubungan dua arah yang sehat. Logika demokrasi adalah logika partisipasi aktif masyarakat. Pola interaksi antara pemimpin dan masyarakat sangat dinamis. Terjadi suatu interaksi dua arah antara pemimpin dan masyarakat, baik dalam proses perumusan kebijakan (dececion making), maupun pada tahap implementasinya (policy implementation). Sehingga segala keputusan yang diambil oleh pemimpin, secara prinsipal, merupakan manifestasi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Jika di masa kampanye Hade rajin menyapa dan mendengar keluh kesah masyarakat Jawa Barat, hal itu seharusnya juga mereka lakukan ketika memegang tampuk kepemimpinan Jawa Barat nanti. Prinsip demokrasi yang paling penting dan harus disadari oleh para pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat adalah responsiveness dan representativeness. Para pemimpin mendengar suara rakyat dan bekerja untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan rakyat. Singkat kata, Hade harus berkomitmen untuk senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat.
Hade menghadapi tantangan yang berat mengingat besarnya penduduk dan luasnya wilayah Jawa Barat. Para pemimpin Jawa Barat berikut birokrasinya harus menyadari bahwa Jawa Barat bukan hanya Bandung, Bogor, Depok, atau Bekasi. Jawa Barat meliputi 26 Kabupaten/Kota. Penduduk Jabar mencapai 40.737.594 jiwa penduduk (Data Suseda 2006), merupakan yang terbesar di Indonesia.
Pengalaman kepemimpinan sebelumnya, banyak diantara masyarakat dan wilayah yang tidak merasakan arti kehadiran Pemerintahan Jawa Barat. Sehingga membangun “arti kehadiran” Pemerintahan Jawa Barat harus menjadi prioritas utama Hade selama masa kepemimpinannya. Tentu saja dalam pelaksanaannya hal ini membutuhkan dukungan dan komitmen dari lembaga legislatif (DPRD).
Tantangan
Pembangunan
Fungsi utama Pemerintah Daerah dalam era otonomi adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Jawa Barat dengan penduduk terbesar di Indonesia memiliki rasio penduduk miskin dalam jumlah yang besar pula. Berdasarkan data BPS tahun 2007 jumlah penduduk miskin Jawa Barat sebesar 5,46 juta jiwa yang tersebar baik di perkotaan (urban poverty) maupun di pedesaan (rural poverty). Akan tetapi, angka kemiskinan versi BPS ini dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga angkanya bisa lebih besar dari angka perkiraaan BPS.
Hade harus menerapkan kebijakan untuk menekan laju kemiskinan dalam kerangka yang solutif, komprehensif, dan tidak karikatif. Hal ini mengingat kemiskinan merupakan negasi dari kesejahteraan yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Kemisikinan merupakan problematika kompleks yang melibatkan banyak faktor sehingga penyelesaiannya harus komprehensif dan tidak parsial.
Sebagai gambaran kemiskinan meliputi faktor gizi masyarakat, kesehatan fisik, kesehatan keluarga dan lingkungan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan kondisi ekonomi lainnya, sehingga pendekatannya harus merupakan peningkatan atas faktor-faktor tersebut secara bertahap maupun bersamaan. Derivasi kebijakannya antara lain: Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui peningkatan ketuntasan sekolah dan peningkatan kompetensi dalam menghadapi tantangan masa depan. Peningkatan indeks kesehatan melalui penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan peningkatan angka harapan hidup, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Peningkatan indeks daya beli, yang ditempuh melalui berbagai upaya peningkatan pendapatan keluarga masyarakat berpendapatan rendah dan termasuk keluarga-keluarga miskin di perdesaan maupun di perkotaan.
Hade bersama jajaran pemerintahan Provinsi Jabar (termasuk di dalamnya DPRD) harus mengintegrasikan kebijakan prioritas pengentasan kemiskinan ke dalam APBD Provinsi. Bersamaan dengan itu, Hade harus mengoptimalkan laju pertumbuhan dalam berbagai sektor utamanya sektor pertanian, perdagangan, dan industri, mengingat mayoritas penduduk Jawa Barat bekerja di sektor itu. Data Pemerintah Jawa Barat mencatat Penduduk Jawa Barat yang bekerja di sektor pertanian adalah sebesar 29,65%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 22,39%, sektor industri pengolahan 18,28%, sektor jasa 12,45%, dan sisanya sebesar 17,23% tersebar diberbagai sektor seperti keuangan, angkutan, konstruksi dan lain-lain.
Tantangan atas peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat sesungguhnya bukan persoalan yang sulit jika Hade mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki Jawa Barat. Jawa Barat memiliki potensi baik berskala daerah maupun berskala nasional, seperti: potensi agraris dengan dukungan faktor iklim, potensi industri strategis, dukungan sumber daya alam, potensi pariwisata dan budaya, potensi perguruan tinggi, dan tentu saja karakter masyarakat yang religius dengan budaya gotong royong yang tinggi.
Potensi Jawa Barat tersebut tersebar bukan saja di daratan namun juga di wilayah pesisir. Bahkan, potensi wilayah pesisir pantai utara Jawa Barat – yang selama ini belum dioptimalkan – sangat menjanjikan jika dilihat dari potensi fisik berupa panjang pantai 365,059 km, luas perairan, daratan pesisir, dan adanya gugusan pulau serta ragam flora dan fauna. Dengan posisi strategis wilayah pantai utara yang menjadi jalur perdagangan utama di Pulau Jawa dan adanya komoditas ekspor, memberikan peluang yang besar bagi pemanfaatan sumber daya pesisir serta interelasinya yang kuat dengan wilayah daratan.
Keunggulan Jawa Barat lainnya adalah pada fungsinya sebagai daerah penopang Ibukota Negara Jakarta. Sebagai daerah penopang yang yang berbatasan langsung dengan Jakarta (di wilayah Depok, Bogor, Bekasi), Jawa Barat memiliki nilai strategis utamanya dalam perspektif ekonomi dan lalu lintas informasi (bisnis maupun pemerintahan).
Perputaran bisnis dan ekonomi di Ibukota mustahil menafikan keberadaan Jawa Barat. Para pegiat bisnis, pegawai negeri, buruh, dan karyawan adalah para pelaju dari daerah-daerah di Jawa Barat. Jawa Barat merupakan penyumbang terbesar tenaga kerja bagi Ibukota, selain sumbangan modal strategis lainnya. Namun pada saat yang bersamaan, Jawa Barat juga mengalami dampak negatif dari pembangunan Ibukota khususnya dari sisi ekologis/lingkungan mengingat tata ruang Ibukota tidak bisa dipisahkan dari daerah penopangnya, termasuk Jawa Barat.
Hade harus mampu mengoptimalkan keunggulan strategis Jawa Barat sebagai penopang Ibukota dengan menjalin sinergitas yang mutualisme terutama dalam aspek ekonomi. Terlebih, Ahmad Heryawan adalah mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sehingga memahami konsep dan stretegi sinergitas tersebut.
Penutup
Akhirnya kita ucapakan selamat kepada Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf. Kemenangan dalam pilkada merupakan awal untuk memenuhi visi dan misi membangun Jawa Barat yang sejahtera, adil, dan makmur. Kepada seluruh masyarakat Jawa Barat selamat atas pelaksanaan pilkada yang demokratis. (*)
*) Penulis adalah Ketua Fraksi PKS DPR RI
(Radar Cirebon)
Oleh: Mahfudz Siddiq, M.Si
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat secara resmi telah menetapkan dan mengumumkan pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade) sebagai pemenang Pilkada Jabar, Selasa (22/4) lalu. Sambil menunggu peresmian keduanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013, sejumlah tantangan pembangunan Jawa Barat terpampang dihadapan yang harus siap mereka laksanakan. Musim kampanye telah berlalu. Sekarang saatnya merealisasikan janji dan kontrak politik. Apalagi kemenangan Hade merupakan fenomena protest voters yang menginginkan perubahan dan pembaharuan Jawa Barat.
Komitmen Hadir untuk Rakyat
Dalam sistem demokrasi pemilihan (electoral democracy) hubungan antara pemimpin yang dipilih dengan para pemilih adalah hubungan dua arah yang sehat. Logika demokrasi adalah logika partisipasi aktif masyarakat. Pola interaksi antara pemimpin dan masyarakat sangat dinamis. Terjadi suatu interaksi dua arah antara pemimpin dan masyarakat, baik dalam proses perumusan kebijakan (dececion making), maupun pada tahap implementasinya (policy implementation). Sehingga segala keputusan yang diambil oleh pemimpin, secara prinsipal, merupakan manifestasi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Jika di masa kampanye Hade rajin menyapa dan mendengar keluh kesah masyarakat Jawa Barat, hal itu seharusnya juga mereka lakukan ketika memegang tampuk kepemimpinan Jawa Barat nanti. Prinsip demokrasi yang paling penting dan harus disadari oleh para pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat adalah responsiveness dan representativeness. Para pemimpin mendengar suara rakyat dan bekerja untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan rakyat. Singkat kata, Hade harus berkomitmen untuk senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat.
Hade menghadapi tantangan yang berat mengingat besarnya penduduk dan luasnya wilayah Jawa Barat. Para pemimpin Jawa Barat berikut birokrasinya harus menyadari bahwa Jawa Barat bukan hanya Bandung, Bogor, Depok, atau Bekasi. Jawa Barat meliputi 26 Kabupaten/Kota. Penduduk Jabar mencapai 40.737.594 jiwa penduduk (Data Suseda 2006), merupakan yang terbesar di Indonesia.
Pengalaman kepemimpinan sebelumnya, banyak diantara masyarakat dan wilayah yang tidak merasakan arti kehadiran Pemerintahan Jawa Barat. Sehingga membangun “arti kehadiran” Pemerintahan Jawa Barat harus menjadi prioritas utama Hade selama masa kepemimpinannya. Tentu saja dalam pelaksanaannya hal ini membutuhkan dukungan dan komitmen dari lembaga legislatif (DPRD).
Tantangan
Pembangunan
Fungsi utama Pemerintah Daerah dalam era otonomi adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Jawa Barat dengan penduduk terbesar di Indonesia memiliki rasio penduduk miskin dalam jumlah yang besar pula. Berdasarkan data BPS tahun 2007 jumlah penduduk miskin Jawa Barat sebesar 5,46 juta jiwa yang tersebar baik di perkotaan (urban poverty) maupun di pedesaan (rural poverty). Akan tetapi, angka kemiskinan versi BPS ini dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga angkanya bisa lebih besar dari angka perkiraaan BPS.
Hade harus menerapkan kebijakan untuk menekan laju kemiskinan dalam kerangka yang solutif, komprehensif, dan tidak karikatif. Hal ini mengingat kemiskinan merupakan negasi dari kesejahteraan yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Kemisikinan merupakan problematika kompleks yang melibatkan banyak faktor sehingga penyelesaiannya harus komprehensif dan tidak parsial.
Sebagai gambaran kemiskinan meliputi faktor gizi masyarakat, kesehatan fisik, kesehatan keluarga dan lingkungan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan kondisi ekonomi lainnya, sehingga pendekatannya harus merupakan peningkatan atas faktor-faktor tersebut secara bertahap maupun bersamaan. Derivasi kebijakannya antara lain: Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui peningkatan ketuntasan sekolah dan peningkatan kompetensi dalam menghadapi tantangan masa depan. Peningkatan indeks kesehatan melalui penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan peningkatan angka harapan hidup, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Peningkatan indeks daya beli, yang ditempuh melalui berbagai upaya peningkatan pendapatan keluarga masyarakat berpendapatan rendah dan termasuk keluarga-keluarga miskin di perdesaan maupun di perkotaan.
Hade bersama jajaran pemerintahan Provinsi Jabar (termasuk di dalamnya DPRD) harus mengintegrasikan kebijakan prioritas pengentasan kemiskinan ke dalam APBD Provinsi. Bersamaan dengan itu, Hade harus mengoptimalkan laju pertumbuhan dalam berbagai sektor utamanya sektor pertanian, perdagangan, dan industri, mengingat mayoritas penduduk Jawa Barat bekerja di sektor itu. Data Pemerintah Jawa Barat mencatat Penduduk Jawa Barat yang bekerja di sektor pertanian adalah sebesar 29,65%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 22,39%, sektor industri pengolahan 18,28%, sektor jasa 12,45%, dan sisanya sebesar 17,23% tersebar diberbagai sektor seperti keuangan, angkutan, konstruksi dan lain-lain.
Tantangan atas peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat sesungguhnya bukan persoalan yang sulit jika Hade mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki Jawa Barat. Jawa Barat memiliki potensi baik berskala daerah maupun berskala nasional, seperti: potensi agraris dengan dukungan faktor iklim, potensi industri strategis, dukungan sumber daya alam, potensi pariwisata dan budaya, potensi perguruan tinggi, dan tentu saja karakter masyarakat yang religius dengan budaya gotong royong yang tinggi.
Potensi Jawa Barat tersebut tersebar bukan saja di daratan namun juga di wilayah pesisir. Bahkan, potensi wilayah pesisir pantai utara Jawa Barat – yang selama ini belum dioptimalkan – sangat menjanjikan jika dilihat dari potensi fisik berupa panjang pantai 365,059 km, luas perairan, daratan pesisir, dan adanya gugusan pulau serta ragam flora dan fauna. Dengan posisi strategis wilayah pantai utara yang menjadi jalur perdagangan utama di Pulau Jawa dan adanya komoditas ekspor, memberikan peluang yang besar bagi pemanfaatan sumber daya pesisir serta interelasinya yang kuat dengan wilayah daratan.
Keunggulan Jawa Barat lainnya adalah pada fungsinya sebagai daerah penopang Ibukota Negara Jakarta. Sebagai daerah penopang yang yang berbatasan langsung dengan Jakarta (di wilayah Depok, Bogor, Bekasi), Jawa Barat memiliki nilai strategis utamanya dalam perspektif ekonomi dan lalu lintas informasi (bisnis maupun pemerintahan).
Perputaran bisnis dan ekonomi di Ibukota mustahil menafikan keberadaan Jawa Barat. Para pegiat bisnis, pegawai negeri, buruh, dan karyawan adalah para pelaju dari daerah-daerah di Jawa Barat. Jawa Barat merupakan penyumbang terbesar tenaga kerja bagi Ibukota, selain sumbangan modal strategis lainnya. Namun pada saat yang bersamaan, Jawa Barat juga mengalami dampak negatif dari pembangunan Ibukota khususnya dari sisi ekologis/lingkungan mengingat tata ruang Ibukota tidak bisa dipisahkan dari daerah penopangnya, termasuk Jawa Barat.
Hade harus mampu mengoptimalkan keunggulan strategis Jawa Barat sebagai penopang Ibukota dengan menjalin sinergitas yang mutualisme terutama dalam aspek ekonomi. Terlebih, Ahmad Heryawan adalah mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sehingga memahami konsep dan stretegi sinergitas tersebut.
Penutup
Akhirnya kita ucapakan selamat kepada Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf. Kemenangan dalam pilkada merupakan awal untuk memenuhi visi dan misi membangun Jawa Barat yang sejahtera, adil, dan makmur. Kepada seluruh masyarakat Jawa Barat selamat atas pelaksanaan pilkada yang demokratis. (*)
*) Penulis adalah Ketua Fraksi PKS DPR RI
BBM Dipastikan Naik
BBM Dipastikan Naik
Waktu dan Persentase Belum Ditentukan
JAKARTA – Pemerintah sudah tidak kuat mengikuti kenaikan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pilihan harus menaikkan harga BBM terpaksa diambil untuk mengantisipasi jebolnya anggaran negara yang terkuras akibat semakin membengkaknya subsidi.
Bagi Presiden SBY, pilihan tersebut terpaksa diambil, meski melanggar janjinya. Sebelumnya, beberapa kali RI-1 itu bersikukuh tak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga 2009. Tapi, kenaikan harga minyak dunia yang kini mencapai USD 116 per barel membuat presiden berubah pikiran.
Kepastian menaikkan harga BBM tersebut diputuskan dalam rapat terbatas sore kemarin (5/5). Hadir dalam rapat itu Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menkominfo Mohammad Nuh, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta. Rapat yang berlangsung 2,5 jam tersebut memang khusus membahas soal subsidi BBM. ’’Melihat situasi yang kita hadapi sekarang, dari keadaan di luar maupun situasi di dalam negeri, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan untuk mengamankan APBN 2008 maupun 2009,’’ kata Boediono dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden kemarin.
Fokus kebijakan tersebut menyangkut subsidi BBM dan listrik. Akan dikeluarkan satu paket kebijakan yang terdiri atas tiga elemen yang saling terkait. ’’Yakni, penghematan total, kenaikan harga BBM bersubsidi secara terbatas, dan kompensasi untuk masyarakat miskin,’’ jelasnya.
Penghematan total, kata Boediono, mulai dilakukan. Misalnya, konversi minyak tanah ke elpiji, penghematan listrik, hingga penerapan smart card untuk premium dan solar serta penerapan kartu kendali untuk minyak tanah. Langkah-langkah penghematan akan ditingkatkan seoptimal mungkin.
Dia menyatakan, pemerintah juga akan mengoptimalkan penerimaan APBN. Termasuk, menghemat belanja negara dengan memotong anggaran di kementerian serta departemen.
Mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi secara terbatas, Boediono tidak menjelaskan secara rinci. Namun, dia menjamin harga BBM baru nanti tetap bisa dijangkau masyarakat secara umum. ’’Soal waktu dan besarnya kenaikan, tunggu saja, sabar. Kalau sudah siap, akan kami umumkan,’’ ujar gubernur Bank Indonesia terpilih itu.
Pemerintah, kata dia, sedang menggodok program kompensasi kenaikan harga BBM. Dengan demikian, kelompok masyarakat miskin yang diprediksi mendapatkan dampak paling besar atas kenaikan harga BBM bisa diselamatkan.
Sebagian program kompensasi itu akan melanjutkan program lama seperti bantuan tunai langsung dan bantuan operasional sekolah. ’’Selain itu, akan disiapkan program kompensasi yang baru yang bisa meringankan masyarakat miskin,’’ tegasnya.
Kenaikan harga BBM nanti, jelas dia, sebenarnya tidak akan berdampak banyak. ’’Ini semacam realokasi subsidi. Kalau sebelumnya yang mampu ikut menikmati, sekarang khusus untuk yang tidak mampu,’’ katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, besaran kenaikan harga BBM nanti memenuhi tiga hal. Yakni, harus bisa ditanggung masyarakat, pelaku ekonomi, dan sustainable terhadap APBN. ’’Dari sisi timing, tidak menimbulkan erosi terhadap kepercayaan atau ketidakpastian,’’ katanya.
Sinyal kenaikan harga BBM tersebut, menurut Sri Mulyani, memiliki arti penting agar masyarakat dan dunia usaha tahu bahwa pemerintah tidak membiarkan subsidi APBN meledak. ’’Kepercayaan jangan sampai merosot karena ketidakpastian subsidi,’’ tuturnya.
Setelah harga BBM naik, lanjut Sri Mulyani, APBN-P akan terus dipertahankan. Asumsi-asumsi yang dipakai di APBN-P, seperti harga minyak dunia USD 95 per barel dengan toleransi USD 100 per barel, akan tetap sama. ’’Defisit APBN juga harus di bawah 2 persen atau Rp94,5 triliun,’’ katanya.
Sinyal kenaikan BBM memang sudah ditunjukkan SBY sebelumnya. SBY yang awalnya bersikukuh mempertahankan harga BBM hingga 2009, dalam sebulan terakhir mulai goyah. Apalagi setelah mendapat desakan dari sejumlah kalangan, seperti Kadin, DPR, hingga kalangan pers.
Siang kemarin, SBY mengundang pimpinan media cetak dan elektronik untuk santap siang bersama. Salah satu agenda yang dibahas adalah menyangkut subsidi BBM. Beberapa yang hadir, antara lain, Ketua Umum Serikat Pekerja Suratkabar (SPS) Dahlan Iskan (Chairman Jawa Pos Group), Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama, CEO MNC Hary Tanoesoedibjo, Pemimpin Media Group Surya Paloh, dan Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Karni Ilyas (TV One).
Hadir juga sejumlah pemimpin redaksi, antara lain, Rohman Budijanto (Jawa Pos), Rosiana Silalahi (SCTV), Arif Suditomo (RCTI), dan Ramadhan Pohan (Jurnal Nasional).
Dalam pertemuan itu, SBY mengatakan persoalan sekarang bukan lagi menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM. Perdebatan itu sudah selesai. ’’Sekarang kalau naik, naik berapa, komoditas apa saja, apakah 20 persen, apakah 25 persen, apakah 30 persen, dan mengapa sampai pada angka itu. Kemudian, instrumen yang menyertai itu apa saja,’’ kata SBY.
Menurut SBY, saat menaikkan harga BBM pada 2005 lalu, butuh waktu 2–3 minggu untuk menyiapkan kebijakan yang menyertai kenaikan harga BBM. Saat ini, kata SBY, pemerintah punya program sosial seperti bantuan langsung tunai yang bernilai triliunan rupiah. Juga program beras untuk rakyat miskin, bantuan operasional sekolah, dan askeskin atau jamkesmas.
Selain itu, lanjut SBY, juga ada bantuan tunai bersyarat, jaminan sosial bencana, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri, dan kredit usaha rakyat dengan pola penjaminan pemerintah.
SBY lantas bercerita, beberapa waktu lalu, ada seorang businessman datang. Pengusaha itu menyatakan, kalangan menengah dan atas mampu menanggung kenaikan BBM. ’’Tolong presiden pikirkan rakyat miskin dan setengah miskin,’’ kata SBY menirukan perkataan pengusaha yang menemuinya. ’’Saya respek dengan yang seperti itu. Artinya, part of the solution. Mungkin, ada noise tapi that’s oke. Dalam demokrasi itu ada noise,’’ sambungnya.
Soal produksi minyak, menurut SBY, pemerintah menghendaki USD 1 juta per hari. Wakil Presiden Jusuf Kalla, kata SBY, telah mengumpulkan para production sharing contractor untuk mendapatkan komitmen tentang produksi minyak. ’’Memang dilakukan eksplorasi baru, tapi masih 2 atau 3 tahun lagi, kita bicara lifting, bicara production, bicara riset yang ada di maskapai itu,’’ jelasnya.
Dengan kenaikan harga minyak dunia, kata SBY, mestinya penerimaan negara makin besar. Hanya, persoalannya, subsidi negara itu berbeda. Tidak semua negara menyubsidi BBM. ’’Jadi, challenge kita adalah subsidi itu. Di samping masalah subsidi minyak, saya juga menggenjot produksi pangan. PLTU 10.000 megawatt juga kita kebut, tapi secepat-cepatnya 2009,’’ terangnya.
Sebelum ada kenaikan harga BBM, SBY ingin semua siap lebih dahulu. ’’Apakah ada risiko? Selalu ada. Risiko politik, sosial, keamanan, dan sebagainya. Semoga keputusan yang tidak mudah ini dirahmati dan membawa solusi bagi bangsa dan negara,’’ ungkapnya.
Data Penduduk Miskin Diperbarui
Sekretaris Utama Bappenas Syahrial Loetan mengatakan, pemerintah saat ini menyiapkan sejumlah skenario program kompensasi kenaikan harga BBM. ”Mungkin pemerintah mempertimbangkan bagaimana daya mereka (penduduk miskin) yang sudah sedemikian rendah tersebut dibantu BLT (bantuan langsung tunai). Tapi, itu baru skenario, belum final diputuskan,” kata Syahrial di kantornya kemarin (5/5).
Untuk itu, lanjut Syahrial, pemerintah akan memperbarui data penduduk miskin yang dibuat pada 2005 dan 2006. ”Itu memang seharusnya sekarang di-update kembali,” kata Syahrial. Namun, menurut dia, data tersebut masih cukup baik dijadikan patokan awal pemberian bantuan. Saat ini, pemerintah memiliki data 19,1 juta RTM (rumah tangga miskin).
Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, jika pemerintah menggunakan skenario kenaikan harga BBM 28,7 persen pada 1 Juni, akan dihemat anggaran hingga Rp 25 triliun. ”Sebagian dialokasikan untuk bantuan langsung tunai (BLT) Rp11,5 triliun dan Rp8,4 triliun untuk mengurangi defisit dari 2,1 persen PDB (produk domestik bruto) menjadi 1,9 persen,” jelas Harry.
Namun, Harry menyarankan agar defisit tetap berada di posisi 2,1 persen PDB. Dengan demikian, dana Rp8,4 triliun bisa digunakan untuk program-program padat karya. ”Dana tersebut, kalau untuk membayar tenaga kerja, akan membuka lapangan kerja baru hingga 700 ribu orang,” ungkap anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Salah satu simulasi kenaikan harga BBM yang sudah diterima DPR adalah harga premium dinaikkan dari Rp4.500 menjadi Rp6.000 per liter. Lalu, harga solar dari 4.300 menjadi Rp5.500 dan minyak tanah dari Rp2.000 menjadi Rp2.500.
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, pemerintah memang tidak memiliki pilihan lain, kecuali menaikkan harga BBM. ”Namun, itu harus disertai pembatasan (konsumsi BBM),” ujar Aviliani. Pembatasan premium melalui program kartu pintar (smart card) tidak perlu dilakukan pada kendaraan umum dan sepeda motor.
Distribusi minyak tanah harus dilakukan secara tertutup. Sekarang konsumsi minyak tanah lebih (dari yang ditargetkan), padahal sudah ada konversi. Sebab, agen penjualnya bukan ditetapkan pemerintah. Dia menambahkan, banyak pihak yang tergiur berjualan minyak tanah karena disparitas antara harga di pasar dan harga keekonomian (nonsubsidi). Saat ini, harga minyak tanah dari pemerintah hanya Rp2.000 per liter. Sementara itu, harga keekonomian mencapai Rp8.000 per liter.
Dengan distribusi minyak tanah tertutup, diharapkan hanya masyarakat miskin yang mendapatkan jatah. ”Itu memang tidak gampang, tapi harus diusahakan,” tegasnya.
MINTA DITUNDA
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di DPR RI Drs H Mahfudz Siddiq MSi, meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru untuk menaikan harga BBM. Mahfudz menawarkan pemerintah berupa solusi alternatif untuk menghindari kenaikan BBM.
“Misalnya, efesiensi anggaran belanja barang di kementerian atau lembaga hingga 20 persen sehingga bisa menutup defisit sektiar 20 sampai 25 triliun,” kata Mahfudz kepada Radar melalui sambungan telepon, kemarin (5/5). Selain penghematan anggaran, Mahfudz menyarankan agar pemerintah menaikan produksi (lifting) minyak yang masih terjadi kesimpangsiuran data produksi.”Jika memungkinkan jangan dilakukan rescheduling pembayaran utang luar negeri,” ujarnya.
Kemudian, secara bersamaan perlu digerakan hemat energi dan mengembalikan dana BLBI. “Selain itu terus melakukan penekanan terhadap kebocoran anggaran,” kata anggota dewan dari daerah pemilihan Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu ini. Mahfudz menilai, kenaikan BBM akan membebani masyarakat karena sampai saat ini kondisi daya beli sebagian masyarakat masih lemah dan dampak kenaikan BBM tahun 2005 belum teratasi. “Kalau dipaksakan naik dikhawatirkan terjadi gejolak sosial,” pungkas Mahfudz. (jpnn/sud)
Waktu dan Persentase Belum Ditentukan
JAKARTA – Pemerintah sudah tidak kuat mengikuti kenaikan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pilihan harus menaikkan harga BBM terpaksa diambil untuk mengantisipasi jebolnya anggaran negara yang terkuras akibat semakin membengkaknya subsidi.
Bagi Presiden SBY, pilihan tersebut terpaksa diambil, meski melanggar janjinya. Sebelumnya, beberapa kali RI-1 itu bersikukuh tak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga 2009. Tapi, kenaikan harga minyak dunia yang kini mencapai USD 116 per barel membuat presiden berubah pikiran.
Kepastian menaikkan harga BBM tersebut diputuskan dalam rapat terbatas sore kemarin (5/5). Hadir dalam rapat itu Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menkominfo Mohammad Nuh, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta. Rapat yang berlangsung 2,5 jam tersebut memang khusus membahas soal subsidi BBM. ’’Melihat situasi yang kita hadapi sekarang, dari keadaan di luar maupun situasi di dalam negeri, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan untuk mengamankan APBN 2008 maupun 2009,’’ kata Boediono dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden kemarin.
Fokus kebijakan tersebut menyangkut subsidi BBM dan listrik. Akan dikeluarkan satu paket kebijakan yang terdiri atas tiga elemen yang saling terkait. ’’Yakni, penghematan total, kenaikan harga BBM bersubsidi secara terbatas, dan kompensasi untuk masyarakat miskin,’’ jelasnya.
Penghematan total, kata Boediono, mulai dilakukan. Misalnya, konversi minyak tanah ke elpiji, penghematan listrik, hingga penerapan smart card untuk premium dan solar serta penerapan kartu kendali untuk minyak tanah. Langkah-langkah penghematan akan ditingkatkan seoptimal mungkin.
Dia menyatakan, pemerintah juga akan mengoptimalkan penerimaan APBN. Termasuk, menghemat belanja negara dengan memotong anggaran di kementerian serta departemen.
Mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi secara terbatas, Boediono tidak menjelaskan secara rinci. Namun, dia menjamin harga BBM baru nanti tetap bisa dijangkau masyarakat secara umum. ’’Soal waktu dan besarnya kenaikan, tunggu saja, sabar. Kalau sudah siap, akan kami umumkan,’’ ujar gubernur Bank Indonesia terpilih itu.
Pemerintah, kata dia, sedang menggodok program kompensasi kenaikan harga BBM. Dengan demikian, kelompok masyarakat miskin yang diprediksi mendapatkan dampak paling besar atas kenaikan harga BBM bisa diselamatkan.
Sebagian program kompensasi itu akan melanjutkan program lama seperti bantuan tunai langsung dan bantuan operasional sekolah. ’’Selain itu, akan disiapkan program kompensasi yang baru yang bisa meringankan masyarakat miskin,’’ tegasnya.
Kenaikan harga BBM nanti, jelas dia, sebenarnya tidak akan berdampak banyak. ’’Ini semacam realokasi subsidi. Kalau sebelumnya yang mampu ikut menikmati, sekarang khusus untuk yang tidak mampu,’’ katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, besaran kenaikan harga BBM nanti memenuhi tiga hal. Yakni, harus bisa ditanggung masyarakat, pelaku ekonomi, dan sustainable terhadap APBN. ’’Dari sisi timing, tidak menimbulkan erosi terhadap kepercayaan atau ketidakpastian,’’ katanya.
Sinyal kenaikan harga BBM tersebut, menurut Sri Mulyani, memiliki arti penting agar masyarakat dan dunia usaha tahu bahwa pemerintah tidak membiarkan subsidi APBN meledak. ’’Kepercayaan jangan sampai merosot karena ketidakpastian subsidi,’’ tuturnya.
Setelah harga BBM naik, lanjut Sri Mulyani, APBN-P akan terus dipertahankan. Asumsi-asumsi yang dipakai di APBN-P, seperti harga minyak dunia USD 95 per barel dengan toleransi USD 100 per barel, akan tetap sama. ’’Defisit APBN juga harus di bawah 2 persen atau Rp94,5 triliun,’’ katanya.
Sinyal kenaikan BBM memang sudah ditunjukkan SBY sebelumnya. SBY yang awalnya bersikukuh mempertahankan harga BBM hingga 2009, dalam sebulan terakhir mulai goyah. Apalagi setelah mendapat desakan dari sejumlah kalangan, seperti Kadin, DPR, hingga kalangan pers.
Siang kemarin, SBY mengundang pimpinan media cetak dan elektronik untuk santap siang bersama. Salah satu agenda yang dibahas adalah menyangkut subsidi BBM. Beberapa yang hadir, antara lain, Ketua Umum Serikat Pekerja Suratkabar (SPS) Dahlan Iskan (Chairman Jawa Pos Group), Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama, CEO MNC Hary Tanoesoedibjo, Pemimpin Media Group Surya Paloh, dan Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Karni Ilyas (TV One).
Hadir juga sejumlah pemimpin redaksi, antara lain, Rohman Budijanto (Jawa Pos), Rosiana Silalahi (SCTV), Arif Suditomo (RCTI), dan Ramadhan Pohan (Jurnal Nasional).
Dalam pertemuan itu, SBY mengatakan persoalan sekarang bukan lagi menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM. Perdebatan itu sudah selesai. ’’Sekarang kalau naik, naik berapa, komoditas apa saja, apakah 20 persen, apakah 25 persen, apakah 30 persen, dan mengapa sampai pada angka itu. Kemudian, instrumen yang menyertai itu apa saja,’’ kata SBY.
Menurut SBY, saat menaikkan harga BBM pada 2005 lalu, butuh waktu 2–3 minggu untuk menyiapkan kebijakan yang menyertai kenaikan harga BBM. Saat ini, kata SBY, pemerintah punya program sosial seperti bantuan langsung tunai yang bernilai triliunan rupiah. Juga program beras untuk rakyat miskin, bantuan operasional sekolah, dan askeskin atau jamkesmas.
Selain itu, lanjut SBY, juga ada bantuan tunai bersyarat, jaminan sosial bencana, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri, dan kredit usaha rakyat dengan pola penjaminan pemerintah.
SBY lantas bercerita, beberapa waktu lalu, ada seorang businessman datang. Pengusaha itu menyatakan, kalangan menengah dan atas mampu menanggung kenaikan BBM. ’’Tolong presiden pikirkan rakyat miskin dan setengah miskin,’’ kata SBY menirukan perkataan pengusaha yang menemuinya. ’’Saya respek dengan yang seperti itu. Artinya, part of the solution. Mungkin, ada noise tapi that’s oke. Dalam demokrasi itu ada noise,’’ sambungnya.
Soal produksi minyak, menurut SBY, pemerintah menghendaki USD 1 juta per hari. Wakil Presiden Jusuf Kalla, kata SBY, telah mengumpulkan para production sharing contractor untuk mendapatkan komitmen tentang produksi minyak. ’’Memang dilakukan eksplorasi baru, tapi masih 2 atau 3 tahun lagi, kita bicara lifting, bicara production, bicara riset yang ada di maskapai itu,’’ jelasnya.
Dengan kenaikan harga minyak dunia, kata SBY, mestinya penerimaan negara makin besar. Hanya, persoalannya, subsidi negara itu berbeda. Tidak semua negara menyubsidi BBM. ’’Jadi, challenge kita adalah subsidi itu. Di samping masalah subsidi minyak, saya juga menggenjot produksi pangan. PLTU 10.000 megawatt juga kita kebut, tapi secepat-cepatnya 2009,’’ terangnya.
Sebelum ada kenaikan harga BBM, SBY ingin semua siap lebih dahulu. ’’Apakah ada risiko? Selalu ada. Risiko politik, sosial, keamanan, dan sebagainya. Semoga keputusan yang tidak mudah ini dirahmati dan membawa solusi bagi bangsa dan negara,’’ ungkapnya.
Data Penduduk Miskin Diperbarui
Sekretaris Utama Bappenas Syahrial Loetan mengatakan, pemerintah saat ini menyiapkan sejumlah skenario program kompensasi kenaikan harga BBM. ”Mungkin pemerintah mempertimbangkan bagaimana daya mereka (penduduk miskin) yang sudah sedemikian rendah tersebut dibantu BLT (bantuan langsung tunai). Tapi, itu baru skenario, belum final diputuskan,” kata Syahrial di kantornya kemarin (5/5).
Untuk itu, lanjut Syahrial, pemerintah akan memperbarui data penduduk miskin yang dibuat pada 2005 dan 2006. ”Itu memang seharusnya sekarang di-update kembali,” kata Syahrial. Namun, menurut dia, data tersebut masih cukup baik dijadikan patokan awal pemberian bantuan. Saat ini, pemerintah memiliki data 19,1 juta RTM (rumah tangga miskin).
Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, jika pemerintah menggunakan skenario kenaikan harga BBM 28,7 persen pada 1 Juni, akan dihemat anggaran hingga Rp 25 triliun. ”Sebagian dialokasikan untuk bantuan langsung tunai (BLT) Rp11,5 triliun dan Rp8,4 triliun untuk mengurangi defisit dari 2,1 persen PDB (produk domestik bruto) menjadi 1,9 persen,” jelas Harry.
Namun, Harry menyarankan agar defisit tetap berada di posisi 2,1 persen PDB. Dengan demikian, dana Rp8,4 triliun bisa digunakan untuk program-program padat karya. ”Dana tersebut, kalau untuk membayar tenaga kerja, akan membuka lapangan kerja baru hingga 700 ribu orang,” ungkap anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Salah satu simulasi kenaikan harga BBM yang sudah diterima DPR adalah harga premium dinaikkan dari Rp4.500 menjadi Rp6.000 per liter. Lalu, harga solar dari 4.300 menjadi Rp5.500 dan minyak tanah dari Rp2.000 menjadi Rp2.500.
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, pemerintah memang tidak memiliki pilihan lain, kecuali menaikkan harga BBM. ”Namun, itu harus disertai pembatasan (konsumsi BBM),” ujar Aviliani. Pembatasan premium melalui program kartu pintar (smart card) tidak perlu dilakukan pada kendaraan umum dan sepeda motor.
Distribusi minyak tanah harus dilakukan secara tertutup. Sekarang konsumsi minyak tanah lebih (dari yang ditargetkan), padahal sudah ada konversi. Sebab, agen penjualnya bukan ditetapkan pemerintah. Dia menambahkan, banyak pihak yang tergiur berjualan minyak tanah karena disparitas antara harga di pasar dan harga keekonomian (nonsubsidi). Saat ini, harga minyak tanah dari pemerintah hanya Rp2.000 per liter. Sementara itu, harga keekonomian mencapai Rp8.000 per liter.
Dengan distribusi minyak tanah tertutup, diharapkan hanya masyarakat miskin yang mendapatkan jatah. ”Itu memang tidak gampang, tapi harus diusahakan,” tegasnya.
MINTA DITUNDA
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di DPR RI Drs H Mahfudz Siddiq MSi, meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru untuk menaikan harga BBM. Mahfudz menawarkan pemerintah berupa solusi alternatif untuk menghindari kenaikan BBM.
“Misalnya, efesiensi anggaran belanja barang di kementerian atau lembaga hingga 20 persen sehingga bisa menutup defisit sektiar 20 sampai 25 triliun,” kata Mahfudz kepada Radar melalui sambungan telepon, kemarin (5/5). Selain penghematan anggaran, Mahfudz menyarankan agar pemerintah menaikan produksi (lifting) minyak yang masih terjadi kesimpangsiuran data produksi.”Jika memungkinkan jangan dilakukan rescheduling pembayaran utang luar negeri,” ujarnya.
Kemudian, secara bersamaan perlu digerakan hemat energi dan mengembalikan dana BLBI. “Selain itu terus melakukan penekanan terhadap kebocoran anggaran,” kata anggota dewan dari daerah pemilihan Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu ini. Mahfudz menilai, kenaikan BBM akan membebani masyarakat karena sampai saat ini kondisi daya beli sebagian masyarakat masih lemah dan dampak kenaikan BBM tahun 2005 belum teratasi. “Kalau dipaksakan naik dikhawatirkan terjadi gejolak sosial,” pungkas Mahfudz. (jpnn/sud)
PKS Ajak Berpolitik Santun
PKS Ajak Berpolitik Santun
Minggu, 11 Mei 2008
Tauhid: Kini Masyarakat Semakin Cerdas Memilih
Denpatrol.com, INDRAMAYU– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak untuk mentradisikan berpolitik santun. Partai yang mengusung agenda dakwah ini sepertinya ingin memberikan kontribusi kebaikan di semua lini kehidupan, termasuk kalangan elit politik maupun birokrat.
“Sejak awal berdirinya, PKS memahami partai hanya sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan menuju arah yang lebih baik. Sebagai organisasi politik, tentunya kami ingin mengajak para aktifis politik maupun elit birokrat untuk senantiasa komitmen pada politik yang ber-etika,” ujar ketua DPD PKS Indramayu, Ruswa SAg, usai acara silaturahim tokoh dan klader PKS di Desa Sudimampir, Kecamatan Balongan.
Ruswa mengungkapkan, ia perlu mengingatkan hal tersebut karena saat ini ada orang yang selalu bernafsu untuk menjelek-jelekkan PKS meskipun tanpa dasar. Bagaimana pun, PKS merupakan potensi yang seharusnya dilihat sebagai mitra, dan bukan sebagai ancaman. Meski tidak memiliki kursi di DPRD, PKS masih memiliki kemampuan untuk ikut serta dalam pembangunan masyarakat Indramayu.
Ruswa menyebutkan, diantara bentuk pembunuhan karakter tersebut adalah menyebutkan PKS sebagai teroris dan seolah-olah menjadi ancaman.
Ruswa memaklumi bahwa anggapan miring tersebut bisa saja disebabkan keterbatasan informasi tentang PKS, atau adanya pembisik-pembisik yang tidak senang dengan semakin kokohnya keberadaan PKS dalam kancah politik, maupun citra di masyarakat yang masih terjaga.
Ruswa menghadiri acara silaturahim kader PKS dan tokoh masyarakat yang diadakan oleh Forum Pemuda Tajug. Dalam kesempatan tersebut, Ruswa didampingi oleh Humas DPD PKS Indramayu, Ibrohim Shaleh SSos.
Sementara itu, kemenangan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade) dalam Pilgub Jabar beberapa waktu, lalu merupakan bukti bahwa masyarakat sudah semakin cerdas dalam memilih pemimpin. Hal ini juga menunjukkan kalau warga Jawa Barat memang menginginkan adanya perubahan, yang diawali dengan perubahan kepemimpinan.
Hal tersebut mengemuka silaturahmi yang dihadiri ratusan kader dan simpatisan PKS serta PD Wanita PUI, Minggu (11/5) di gedung pertemuan PUI Jatibarang. Acara dihadiri Ketua Fraksi PKS DPR RI Drs Mahfudz Siddiq Msi.
“Semua warga PKS mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada masyarakat atas kepercayaannya terhadap pasangan Hade pada Pilgub Jabar belum lama ini. Keduanya merupakan figur pimpinan umat,” terang Koordinator Dapil 3 PKS Kabupaten Indramayu, Tauhid STP.
Kemenangan tersebut, lanjut Tauhid, adalah ujian berat yang mampu dilewati. “Setelah ujian berat yang sudah dapat dilewati, masih ada ujian yang sangat berat lagi. Yakni tugas untuk menjalankan dan mengisi kemenangan yang sudah diraih. Karena untuk dapat memenuhi janji dan melaksanakan berbagai program pembangunan bukanlah hal yang mudah, ditambah lagi gejolak perekonomian yang dinilai belum dapat berpihak pada masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, PKS menargetkan pada Pemuli 2009 nanti akan mengantongi 9 kursi di DPRD Indramayu, sehingga lebih bisa mengadvokasi kepentingan rakyat. “Untuk wakil dari Dapil 3 hampir bisa dipastikan 2 kursi. Siapapun yang duduk nanti harus bisa mengakomodir aspirasi dan advokasi yang pro terhadap nasib dan kepentingan rakyat,” tandasnya. (radarcirebon)
Minggu, 11 Mei 2008
Tauhid: Kini Masyarakat Semakin Cerdas Memilih
Denpatrol.com, INDRAMAYU– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak untuk mentradisikan berpolitik santun. Partai yang mengusung agenda dakwah ini sepertinya ingin memberikan kontribusi kebaikan di semua lini kehidupan, termasuk kalangan elit politik maupun birokrat.
“Sejak awal berdirinya, PKS memahami partai hanya sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan menuju arah yang lebih baik. Sebagai organisasi politik, tentunya kami ingin mengajak para aktifis politik maupun elit birokrat untuk senantiasa komitmen pada politik yang ber-etika,” ujar ketua DPD PKS Indramayu, Ruswa SAg, usai acara silaturahim tokoh dan klader PKS di Desa Sudimampir, Kecamatan Balongan.
Ruswa mengungkapkan, ia perlu mengingatkan hal tersebut karena saat ini ada orang yang selalu bernafsu untuk menjelek-jelekkan PKS meskipun tanpa dasar. Bagaimana pun, PKS merupakan potensi yang seharusnya dilihat sebagai mitra, dan bukan sebagai ancaman. Meski tidak memiliki kursi di DPRD, PKS masih memiliki kemampuan untuk ikut serta dalam pembangunan masyarakat Indramayu.
Ruswa menyebutkan, diantara bentuk pembunuhan karakter tersebut adalah menyebutkan PKS sebagai teroris dan seolah-olah menjadi ancaman.
Ruswa memaklumi bahwa anggapan miring tersebut bisa saja disebabkan keterbatasan informasi tentang PKS, atau adanya pembisik-pembisik yang tidak senang dengan semakin kokohnya keberadaan PKS dalam kancah politik, maupun citra di masyarakat yang masih terjaga.
Ruswa menghadiri acara silaturahim kader PKS dan tokoh masyarakat yang diadakan oleh Forum Pemuda Tajug. Dalam kesempatan tersebut, Ruswa didampingi oleh Humas DPD PKS Indramayu, Ibrohim Shaleh SSos.
Sementara itu, kemenangan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade) dalam Pilgub Jabar beberapa waktu, lalu merupakan bukti bahwa masyarakat sudah semakin cerdas dalam memilih pemimpin. Hal ini juga menunjukkan kalau warga Jawa Barat memang menginginkan adanya perubahan, yang diawali dengan perubahan kepemimpinan.
Hal tersebut mengemuka silaturahmi yang dihadiri ratusan kader dan simpatisan PKS serta PD Wanita PUI, Minggu (11/5) di gedung pertemuan PUI Jatibarang. Acara dihadiri Ketua Fraksi PKS DPR RI Drs Mahfudz Siddiq Msi.
“Semua warga PKS mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada masyarakat atas kepercayaannya terhadap pasangan Hade pada Pilgub Jabar belum lama ini. Keduanya merupakan figur pimpinan umat,” terang Koordinator Dapil 3 PKS Kabupaten Indramayu, Tauhid STP.
Kemenangan tersebut, lanjut Tauhid, adalah ujian berat yang mampu dilewati. “Setelah ujian berat yang sudah dapat dilewati, masih ada ujian yang sangat berat lagi. Yakni tugas untuk menjalankan dan mengisi kemenangan yang sudah diraih. Karena untuk dapat memenuhi janji dan melaksanakan berbagai program pembangunan bukanlah hal yang mudah, ditambah lagi gejolak perekonomian yang dinilai belum dapat berpihak pada masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, PKS menargetkan pada Pemuli 2009 nanti akan mengantongi 9 kursi di DPRD Indramayu, sehingga lebih bisa mengadvokasi kepentingan rakyat. “Untuk wakil dari Dapil 3 hampir bisa dipastikan 2 kursi. Siapapun yang duduk nanti harus bisa mengakomodir aspirasi dan advokasi yang pro terhadap nasib dan kepentingan rakyat,” tandasnya. (radarcirebon)
Friday, May 16, 2008
Rencana Kenaikan Harga BBM Picu Harga Bahan Pokok Naik Dalam Dua Tahap
Media Indonesia, online, Selasa, 06 Mei 2008 13:04 WIB
Rencana Kenaikan Harga BBM Picu Harga Bahan Pokok Naik Dalam Dua Tahap
Reporter : Fardiansah Noor
JAKARTA--MI: Pengumuman akan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah dikeluarkan tapi belum dipastikan waktunya menimbulkan kekhawatiran. Terutama pengaruhnya pada bahan pangan pokok, yang bisa naik dalam dua tahap.
"Sangat mengkhawatirkan jika pengumuman kenaikan BBM sudah dikeluarkan, namun implementasinya belum ditentukan kapan. Ini menyebabkan harga bahan pangan pokok pasti akan segera naik dalam satu atau dua hari ini. Dan akan naik lagi setelah harga BBM sudah secara resmi naik," kata Wakil Ketua Fraksi PDS Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Jeffrey Johannes Massie kepada Media Indonesia di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta, Selasa (6/5).
Ketidakpastian waktu pelaksanaan itu, lanjutnya, juga akan membuat gejolak di pasar modal. "Bahkan akan membuat kondisi nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat semakin tidak menentu," cetus Jeffrey.
Sementara, Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menilai, pemerintah sebenarnya bisa menunda kenaikan harga BBM. "Pemerintah jangan terburu-buru menaikkan harga BBM. Harus diupayakan alternatif solusi lain. Misalnya efesiensi anggaran kementrian/lembaga hingga 20% untuk belanja rutin atau barang, hingga bisa menutup defisit sekitar Rp20-25 triliun," ungkap Mahfudz.
Dia juga mendesak pemerintah untu menaikkan produksi minyak, yang hingga kini masih terjadi kesimpangsiuran data produksi. Secara bersamaan gerakan hemat energi terus digalakkan dan berupaya untuk meminimalkan kebocoran anggaran.
"Perbedaan Indonesia dengan negara-negara lain adalah kondisi daya beli sebagian besar masyarakat masih lemah dan dampak kenaikan BBM tahun 2005 belum teratasi. Dikhawatirkan timbul gejolak sosial," cetus Mahfudz. (Far/OL-2)
* »
Rencana Kenaikan Harga BBM Picu Harga Bahan Pokok Naik Dalam Dua Tahap
Reporter : Fardiansah Noor
JAKARTA--MI: Pengumuman akan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah dikeluarkan tapi belum dipastikan waktunya menimbulkan kekhawatiran. Terutama pengaruhnya pada bahan pangan pokok, yang bisa naik dalam dua tahap.
"Sangat mengkhawatirkan jika pengumuman kenaikan BBM sudah dikeluarkan, namun implementasinya belum ditentukan kapan. Ini menyebabkan harga bahan pangan pokok pasti akan segera naik dalam satu atau dua hari ini. Dan akan naik lagi setelah harga BBM sudah secara resmi naik," kata Wakil Ketua Fraksi PDS Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Jeffrey Johannes Massie kepada Media Indonesia di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta, Selasa (6/5).
Ketidakpastian waktu pelaksanaan itu, lanjutnya, juga akan membuat gejolak di pasar modal. "Bahkan akan membuat kondisi nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat semakin tidak menentu," cetus Jeffrey.
Sementara, Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menilai, pemerintah sebenarnya bisa menunda kenaikan harga BBM. "Pemerintah jangan terburu-buru menaikkan harga BBM. Harus diupayakan alternatif solusi lain. Misalnya efesiensi anggaran kementrian/lembaga hingga 20% untuk belanja rutin atau barang, hingga bisa menutup defisit sekitar Rp20-25 triliun," ungkap Mahfudz.
Dia juga mendesak pemerintah untu menaikkan produksi minyak, yang hingga kini masih terjadi kesimpangsiuran data produksi. Secara bersamaan gerakan hemat energi terus digalakkan dan berupaya untuk meminimalkan kebocoran anggaran.
"Perbedaan Indonesia dengan negara-negara lain adalah kondisi daya beli sebagian besar masyarakat masih lemah dan dampak kenaikan BBM tahun 2005 belum teratasi. Dikhawatirkan timbul gejolak sosial," cetus Mahfudz. (Far/OL-2)
* »
Mengatrol Citra Parpol 'Ambrol'
Inilah.com 15/05/2008 19:13 WIB
Mengatrol Citra Parpol 'Ambrol'
Mengintip Parpol Menyusun Caleg (2-Habis)
R FERDIAN ANDI R
INILAH.COM, Jakarta — Banyak jalan menuju Roma. Pameo ini tampaknya bakal berlaku bagi parpol dalam menjaring simpati pemilih dalam Pemilu 2009. Langkah ketat dan kreatif dibutuhkan untuk mengatrol kembali citra parpol yang belakangan 'ambrol'.?
Indikasinya pun jelas. Setidaknya, dalam proses Pilkada, parpol 'gajah' dibuat tak berdaya oleh parpol 'semut'. Terlebih, keberadaan calon perseorangan di Pilkada seakan jadi antitesa atas keberadaan parpol.
Banyak cara parpol merefleksikan diri untuk melakukan perubahan. Inovasi dan manuver politik pun dihadirkan ke publik. Harapannya jelas, menyedot simpati publik. Dalam konteks ini pula, beragam parpol melakukan inovasi untuk menjaring caleg.
Simak apa yang dilakukan Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini akan menentukan 60% calegnya dari unsur generasi baru. Sisanya dari generasi lama. "Agar terjadi kesinambungan," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono.
Untuk menghindari praktik KKN dalam menentukan caleg, Agung menegaskan, Golkar akan melakukan silaturahmi fungsionaris dan menjalankan polling. "Kami menghindari praktik perkoncoan dan KKN karena fokus pertarungan Pemilu Legislatif 2009 di figur dan daftar caleg," tegasnya.
Selain dari dalam, menurut Agung, Golkar juga membuka peluang bagi orang luar menjadi caleg, termasuk para pakar yang ahli di bidangnya.
Golkar, tambah Agung, menyadari bahwa anggota DPR yang ada saat ini adalah politisi generalis. Atas dasar itu, ke depan Agung berharap anggota DPR dari Golkar diisi ahli di bidangnya. "Anggota Komisi I berarti harus ahli tentang urusan luar negeri dan pertahanan," jelas Ketua Umum DPR-RI ini.
Lain lagi Partai Demokrat. Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok, pihaknya akan menentukan calegnya dengan pola dua pintu. "Pertama, caleg diambil dari dapil. Jika memang bagus, kami calonkan," tegasnya kepada INILAH.COM, Kamis (15/5) di Jakarta.
Pintu kedua, caleg diambil dari vote getter. "Kami akan memilih vote getter yang betul-betul berkualitas dan punya integritas," kata Mubarok.
Di Pemilu 2004, Demokrat termasuk salah satu parpol yang kedodoran dalam mencari caleg untuk diajukan ke parlemen. Kondisi itu tampaknya bakal terulang di Pemilu 2009. Seperti diakui Mubarok, Demokrat kesulitan dalam proses rekrutmen caleg.
Karena itu, Mubarok menegaskan, Demokrat juga akan menjaring caleg dari unsur pensiunan militer. "Dari disipilin kerja, TNI tidak diragukan," katanya.
Di lain pihak, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjaring caleg dengan menerjunkan si calon langsung ke daerah pemilihan. Itu dilakukan untuk membangun komunikasi dengan konstituen.
"Semua kandidat di DPR, DPRD I, dan DPRD II akan disebar ke dapil-dapil," kata Mahfudz Siddiq, anggota tim pemenangan pemilu nasional PKS, kepada INILAH.COM.
Sejak Mei ini, PKS menerjunkan bakal caleg sebanyak 120% dari jumlah kursi ke tiap dapil. Menurut Mahfudz, dari hasil kunjungan ke dapil itu nantinya akan dijadikan pertimbangan penyusunan daftar caleg pada Agustus nanti.
Mahfudz menjelaskan, penetapan caleg dari PKS mengacu pada kinerja dan penerimaan masyarakat di dapil. Indikatornya, antara lain, kompetensi, kredibilitas, akseptabilitas, dan kontribusinya membangun partai.
Apakah inovasi parpol dalam rekrutmen caleg ini bakal menghasilkan kinerja parlemen yang lebih baik?
Zaenal Arifin Muchtar, staf pengajar FH Universitas Gadjah Mada, menyatakan, apapun yang dilakukan parpol dalam menjaring caleg adalah hal yang standar dan wajar.
Menurut Zaenal, upaya parpol itu akan sia-sia jika tidak dibarengi perubahan di internal parpol. "Yang membuat rusak dan busuk sesorang kan parpolnya meski ada juga caleg yang busuk," tegasnya.
Perubahan di parlemen, ungkap Zaenal, tidak akan terjadi jika parpol belum melakukan perubahan. "Parpol saat ini tidak menyuarakan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan kelompoknya," tandasnya.
Intinya, inovasi yang bertujuan memperbaiki kualitas dan kredibilitas caleg, haruslah dilengkapi dengan upaya pembenahan di tingkat parpolnya sendiri. Kedua unsur ini harus berjalan sinkron.
Itulah cara terbaik untuk mengatrol kembali citra parpol dan caleg yang belakangan 'ambrol' akibat perilaku oknum-oknumnya yang tak terkontrol. [Habis/I3]
Mengatrol Citra Parpol 'Ambrol'
Mengintip Parpol Menyusun Caleg (2-Habis)
R FERDIAN ANDI R
INILAH.COM, Jakarta — Banyak jalan menuju Roma. Pameo ini tampaknya bakal berlaku bagi parpol dalam menjaring simpati pemilih dalam Pemilu 2009. Langkah ketat dan kreatif dibutuhkan untuk mengatrol kembali citra parpol yang belakangan 'ambrol'.?
Indikasinya pun jelas. Setidaknya, dalam proses Pilkada, parpol 'gajah' dibuat tak berdaya oleh parpol 'semut'. Terlebih, keberadaan calon perseorangan di Pilkada seakan jadi antitesa atas keberadaan parpol.
Banyak cara parpol merefleksikan diri untuk melakukan perubahan. Inovasi dan manuver politik pun dihadirkan ke publik. Harapannya jelas, menyedot simpati publik. Dalam konteks ini pula, beragam parpol melakukan inovasi untuk menjaring caleg.
Simak apa yang dilakukan Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini akan menentukan 60% calegnya dari unsur generasi baru. Sisanya dari generasi lama. "Agar terjadi kesinambungan," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono.
Untuk menghindari praktik KKN dalam menentukan caleg, Agung menegaskan, Golkar akan melakukan silaturahmi fungsionaris dan menjalankan polling. "Kami menghindari praktik perkoncoan dan KKN karena fokus pertarungan Pemilu Legislatif 2009 di figur dan daftar caleg," tegasnya.
Selain dari dalam, menurut Agung, Golkar juga membuka peluang bagi orang luar menjadi caleg, termasuk para pakar yang ahli di bidangnya.
Golkar, tambah Agung, menyadari bahwa anggota DPR yang ada saat ini adalah politisi generalis. Atas dasar itu, ke depan Agung berharap anggota DPR dari Golkar diisi ahli di bidangnya. "Anggota Komisi I berarti harus ahli tentang urusan luar negeri dan pertahanan," jelas Ketua Umum DPR-RI ini.
Lain lagi Partai Demokrat. Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok, pihaknya akan menentukan calegnya dengan pola dua pintu. "Pertama, caleg diambil dari dapil. Jika memang bagus, kami calonkan," tegasnya kepada INILAH.COM, Kamis (15/5) di Jakarta.
Pintu kedua, caleg diambil dari vote getter. "Kami akan memilih vote getter yang betul-betul berkualitas dan punya integritas," kata Mubarok.
Di Pemilu 2004, Demokrat termasuk salah satu parpol yang kedodoran dalam mencari caleg untuk diajukan ke parlemen. Kondisi itu tampaknya bakal terulang di Pemilu 2009. Seperti diakui Mubarok, Demokrat kesulitan dalam proses rekrutmen caleg.
Karena itu, Mubarok menegaskan, Demokrat juga akan menjaring caleg dari unsur pensiunan militer. "Dari disipilin kerja, TNI tidak diragukan," katanya.
Di lain pihak, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjaring caleg dengan menerjunkan si calon langsung ke daerah pemilihan. Itu dilakukan untuk membangun komunikasi dengan konstituen.
"Semua kandidat di DPR, DPRD I, dan DPRD II akan disebar ke dapil-dapil," kata Mahfudz Siddiq, anggota tim pemenangan pemilu nasional PKS, kepada INILAH.COM.
Sejak Mei ini, PKS menerjunkan bakal caleg sebanyak 120% dari jumlah kursi ke tiap dapil. Menurut Mahfudz, dari hasil kunjungan ke dapil itu nantinya akan dijadikan pertimbangan penyusunan daftar caleg pada Agustus nanti.
Mahfudz menjelaskan, penetapan caleg dari PKS mengacu pada kinerja dan penerimaan masyarakat di dapil. Indikatornya, antara lain, kompetensi, kredibilitas, akseptabilitas, dan kontribusinya membangun partai.
Apakah inovasi parpol dalam rekrutmen caleg ini bakal menghasilkan kinerja parlemen yang lebih baik?
Zaenal Arifin Muchtar, staf pengajar FH Universitas Gadjah Mada, menyatakan, apapun yang dilakukan parpol dalam menjaring caleg adalah hal yang standar dan wajar.
Menurut Zaenal, upaya parpol itu akan sia-sia jika tidak dibarengi perubahan di internal parpol. "Yang membuat rusak dan busuk sesorang kan parpolnya meski ada juga caleg yang busuk," tegasnya.
Perubahan di parlemen, ungkap Zaenal, tidak akan terjadi jika parpol belum melakukan perubahan. "Parpol saat ini tidak menyuarakan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan kelompoknya," tandasnya.
Intinya, inovasi yang bertujuan memperbaiki kualitas dan kredibilitas caleg, haruslah dilengkapi dengan upaya pembenahan di tingkat parpolnya sendiri. Kedua unsur ini harus berjalan sinkron.
Itulah cara terbaik untuk mengatrol kembali citra parpol dan caleg yang belakangan 'ambrol' akibat perilaku oknum-oknumnya yang tak terkontrol. [Habis/I3]
Thursday, May 15, 2008
Din: Kalla Layak Jadi Capres
Din: Kalla Layak Jadi Capres
Sindo, Thursday, 15 May 2008
JAKARTA(SINDO) – Figur calon presiden (capres) terus bermunculan.Setelah mantan Ketua MPR Amien Rais,Wapres M Jusuf Kalla juga didorong untuk ikut Pilpres 2009.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai Wapres Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar layak maju dalam Pilpres 2009.Menurut dia, selama menjabat di pemerintahan, Kalla mampu menyelesaikan berbagai konflik dalam negeri. ”Masuk akal jika Jusuf Kalla maju sebagai capres dalam Pemilu 2009,” ungkap Din dalam acara Pre-Assembly Meeting Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) di Hotel Atlet Century Park,Senayan, Jakarta,kemarin.
Menurut Din yang juga menjabat sebagai Presiden ACRP, hanya sedikit tokoh Indonesia yang memiliki pengalaman dalam penyelesaian konflik horizontal di Tanah Air. Sementara pengalaman Wapres dalam menyelesaikan konflik tidak perlu diragukan lagi.Di antaranya, Kalla memiliki andil besar dalam penyelesaian konflik Poso, Ambon, dan Aceh.
Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina Anies Baswedan mengatakan, pascakenaikan bahan bakar minyak (BBM), konstelasi politik menjelang Pemilu 2009 bisa berubah. ”Saya rasa setelah ada perubahan harga minyak, konstelasi politik akan berubah. Harga minyak ini kan membuat gonjang-ganjing ekonomi. Jadi akan sangat berpengaruh bagaimana politik menjelang Pemilu 2009,” ungkap Anies ketika ditanya mengenai sejumlah figur capres yang berpeluang ikut Pilpres 2009. Menurut dia, peluang capres dan cawapres pada Pilpres 2009 mendatang juga semakin sulit diukur.
Tokoh yang sekarang ini muncul dan dikatakan sebagai tokoh ideal untuk maju pada 2009 masih akan berubah pascakenaikan harga BBM. ”Jadi tokoh yang kemarin (Pemilu 2004) dan sekarang (Pemilu 2009) muncul, itu adalah pragonjang- ganjing. Tapi perubahannya seperti apa, kita belum tahu,”ujarnya. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan, Amien Rais sudah memiliki satu syarat sebagai capres terkait sikapnya yang kritis dalam menentukan kebijakan-kebijakan.
Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, jika banyak tokoh yang menjagokan Amien sebagai capres,sebaiknya tidak dipahami sebagai upaya dukung-mendukung karena bisa jadi dukungan tersebut adalah upaya menjegal Amien jika benar-benar maju sebagai capres. Sementara mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, hak semua warga negara untuk berkomitmen membangun bangsa. Karena itu, dia mendukung langkah Amien Rais jika merasa terpanggil untuk ikut dalam seleksi kepemimpinan nasional.
”Tentu jika Mas Amien merasa terpanggil dan merasa punya komitmen untuk membangun bangsa, ya Mas Amien harus ikut berkompetisi dalam seleksi kepemimpinan 2009 mendatang,”kata Akbar. Soal pencalonan dirinya, mantan Ketua DPR ini masih berharap agar Partai Golkar membuka konvensi dalam menjaring capres. (maya sofia/rahmat sahid/mohammad sahlan/sofian dwi)
Sindo, Thursday, 15 May 2008
JAKARTA(SINDO) – Figur calon presiden (capres) terus bermunculan.Setelah mantan Ketua MPR Amien Rais,Wapres M Jusuf Kalla juga didorong untuk ikut Pilpres 2009.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai Wapres Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar layak maju dalam Pilpres 2009.Menurut dia, selama menjabat di pemerintahan, Kalla mampu menyelesaikan berbagai konflik dalam negeri. ”Masuk akal jika Jusuf Kalla maju sebagai capres dalam Pemilu 2009,” ungkap Din dalam acara Pre-Assembly Meeting Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) di Hotel Atlet Century Park,Senayan, Jakarta,kemarin.
Menurut Din yang juga menjabat sebagai Presiden ACRP, hanya sedikit tokoh Indonesia yang memiliki pengalaman dalam penyelesaian konflik horizontal di Tanah Air. Sementara pengalaman Wapres dalam menyelesaikan konflik tidak perlu diragukan lagi.Di antaranya, Kalla memiliki andil besar dalam penyelesaian konflik Poso, Ambon, dan Aceh.
Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina Anies Baswedan mengatakan, pascakenaikan bahan bakar minyak (BBM), konstelasi politik menjelang Pemilu 2009 bisa berubah. ”Saya rasa setelah ada perubahan harga minyak, konstelasi politik akan berubah. Harga minyak ini kan membuat gonjang-ganjing ekonomi. Jadi akan sangat berpengaruh bagaimana politik menjelang Pemilu 2009,” ungkap Anies ketika ditanya mengenai sejumlah figur capres yang berpeluang ikut Pilpres 2009. Menurut dia, peluang capres dan cawapres pada Pilpres 2009 mendatang juga semakin sulit diukur.
Tokoh yang sekarang ini muncul dan dikatakan sebagai tokoh ideal untuk maju pada 2009 masih akan berubah pascakenaikan harga BBM. ”Jadi tokoh yang kemarin (Pemilu 2004) dan sekarang (Pemilu 2009) muncul, itu adalah pragonjang- ganjing. Tapi perubahannya seperti apa, kita belum tahu,”ujarnya. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan, Amien Rais sudah memiliki satu syarat sebagai capres terkait sikapnya yang kritis dalam menentukan kebijakan-kebijakan.
Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, jika banyak tokoh yang menjagokan Amien sebagai capres,sebaiknya tidak dipahami sebagai upaya dukung-mendukung karena bisa jadi dukungan tersebut adalah upaya menjegal Amien jika benar-benar maju sebagai capres. Sementara mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, hak semua warga negara untuk berkomitmen membangun bangsa. Karena itu, dia mendukung langkah Amien Rais jika merasa terpanggil untuk ikut dalam seleksi kepemimpinan nasional.
”Tentu jika Mas Amien merasa terpanggil dan merasa punya komitmen untuk membangun bangsa, ya Mas Amien harus ikut berkompetisi dalam seleksi kepemimpinan 2009 mendatang,”kata Akbar. Soal pencalonan dirinya, mantan Ketua DPR ini masih berharap agar Partai Golkar membuka konvensi dalam menjaring capres. (maya sofia/rahmat sahid/mohammad sahlan/sofian dwi)
Subscribe to:
Posts (Atom)