Tiga Usulan Manajemen Koalisi PKS-Demokrat

Tiga Usulan Manajemen Koalisi PKS-Demokrat
Pertama, setiap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kebijakan koalisi. Dua & tiga?
Rabu, 29 April 2009, 12:49 WIB

VIVAnews - Salah satu usulan kontrak politik yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera pada Partai Demokrat adalah soal manajemen koalisi. PKS memiliki tiga rancangan manajemen koalisi.

"Pertama, penegasan bahwa koalisi yang dibentuk adalah koalisi partai, sehingga setiap perencanaan kebijakan pemerintah yang strategis dan berimplikasi luas kepada masyarakat, harus dibicarakan lebih dahulu dengan partai-partai mitra koalisi sebelum menjadi keputusan pemerintah," kata anggota Majelis Syura PKS, Mahfudz Siddiq, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 29 April 2009.

Penegasan koalisi partai ini untuk mengantisipasi koalisi 2004-2009 di mana ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tanpa diketahui sebelumnya oleh mitra koalisi. "Padahal kebijakan itu kemudian menjadi pro-kontra di antara unsur-unsur koalisi itu sendiri," kata Mahfudz.

Rancangan kedua, pengaturan manajemen koalisi di level kabinet bahwa menteri-menteri sebagai bagian dari pembagian kekuasaan sepenuhnya merupakan bawahan presiden, sehingga loyalitas diberikan kepada presiden. "Oleh karena itu, setiap menteri harus melepaskan jabatan strukturalnya di partai, terutama jabatan ketua umum partai," kata Mahfudz.

Ketiga, terkait pola koordinasi di parlemen, PKS mengusulkan ada semacam fraksi gabungan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif.

"Sementara soal power sharing, itu adalah bagian teknis yang tidak masuk ke kontrak politik, tapi dikomunikasikan langsung dengan Pak SBY. Yang penting kontrak politiknya oke dulu. Kalau soal power sharing, itu kan turunan dari kontrak politik," ujar Ketua Fraksi PKS di parlemen itu.