Mega Cs Keroyok SBY

Mega Cs Keroyok SBY

Jurnal Bogor, 29 April 2009 oleh jayadi
Rubrik: Halaman Depan

Bogor - Nafsu untuk menjegal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuju kursi presiden kali kedua, kian berkobar. Sejumlah elite politik dan para ketua umum partai, yang dimotori Megawati Cs, kini tengah menggalang koalisi besar untuk menghadang laju SBY bersama cawapres terbaiknya.
Kesepakatan menghadang SBY dalam Pilpres 2009 itu berkembang dari manuver politik yang digencarkan tim teknis PDIP dan Partai Golkar. “PDIP menghormati parpol lain yang sudah mengajukan capresnya. Demikian pula dengan parpol lain, termasuk Golkar yang sudah menetapkan capresnya sendiri. Tentu, secara paralel Bu Mega dan Pak Prabowo, juga Pak JK dan Pak Wiranto, perlu pembicaraan untuk memutuskannya,” ungkap Sekjen PDIP Pramono Anung di Jakarta, kemarin.
Sekjen DPP Partai Golkar Soemarsono, seusai bertemu dengan tim teknis PDIP itu menegaskan bahwa koalisi besar tersebut masih perlu dirumuskan kembali dalam pertemuan antar ketua umum parpol tersebut, Rabu (29/4). “Kami bukan pengambil keputusan, tapi yang berhak adalah ketua umum parpol,” ujarnya.

Menurut Soemarsono, koalisi besar tersebut dimaksudkan sebagai upaya membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil. Pengeroyokan koalisi besar terhadap SBY dalam Pilpres itu tampak dari masing-masing parpol, yang masih bersikukuh menetapkan ketua umumnya sebagai capres.
Dengan demikian, mereka berharap suara pemilih dalam Pilpres nanti bakal pecah, dan terbagi sedikitnya untuk dua capres-cawapres, dan kemungkinan juga tiga capres-cawapres, yang selama ini mendapatkan dukungan dari konstituen parpolnya, seperti anggota koalisi besar PDIP, Golkar, Gerindra, dan Hanura, ditambah lagi dengan suara PPP yang cenderung kepada pencalonan Prabowo Subianto.
Sinyal keroyokan koalisi besar terhadap SBY itu juga disampaikan Pramono Anung, sekjen PDIP yang masih memberi kesempatan kepada masing-masing ketua umum parpol peserta koalisi untuk merapatkan barisan kadernya di tingkat akar rumput, bila sampai terjadi pemilihan presiden putaran kedua.
Atas dasar itu, menurut dia, PDIP masih mengendapkan langkah politiknya, sehingga terjadi polarisasi dalam pemenangan Pilpres dalam rangka pembentukan pemerintahan yang kuat dan stabil.
“Karenanya, koalisi besar yang kami bangun tidak semata-mata untuk waktu singkat, melainkan hingga mencapai sasaran dalam penataan pemerintahan yang kuat,” ujarnya, kemudian menambahkan, kekuatan koalisi besar itu juga diharapkan juga terjadi di parlemen, sehingga pemerintahan mendatang mendapatkan dukungan signifikan.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera mengaku tak ada masalah dengan niat sejumlah kalangan di Partai Golkar untuk kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat. Berdasarkan putusan Majelis Syura PKS, tak ada disebut unsur-unsur koalisi.
“Dalam Musyawarah Majelis Syura PKS sudah diputuskan dua hal, yang pertama PKS berkoalisi dengan Demokrat dan dengan SBY dalam Pemilihan Presiden,” kata anggota Majelis Syura PKS Mahfudz Siddiq di Senayan, Jakarta, Selasa (28/4).
Kedua, PKS akan segera menyampaikan draf kontrak politik untuk dibahas dan disepakati bersama. Kontrak politik bukan hanya antara PKS dan Demokrat, tapi juga dengan unsur koalisi yang lain. “Jadi dalam draf kontrak politik tersebut tidak disinggung sama sekali, soal siapa-siapa saja unsur dalam koalisi,” katanya.
“Soal apakah SBY setuju dengan kontrak politik itu dan soal siapa yang menjadi cawapres, bolanya ada di tangan SBY semua,” ujar Mahfudz yang juga Ketua Fraksi PKS di parlemen itu. Sementara soal cawapres juga tidak menjadi syarat koalisi dari PKS.
Mahfudz menjelaskan, dalam keputusan Majelis Syura disebutkan bahwa ketika ketentuan-ketentuan minimal, yang diajukan dalam kontrak poilitik itu tidak dicapai kata sepakat, maka Majelis Syura memberikan kewenangan pada pimpinan partai untuk mengambil keputusan koalisi.
“Poin-poin minimal itu sendiri belum bisa kami buka, karena belum dibicarakan.”