Wednesday, April 22, 2009

PKS Usulkan SBY Tidak Memilih Cawapres Pimpinan Partai

PKS Usulkan SBY Tidak Memilih Cawapres Pimpinan Partai
Eramuslim Selasa, 21/04/2009 17:03 WIB
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan agar Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak memilih cawapres dan jajaran kabinet yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai, bahkan kalau bisa diambil dari orang non partai.
“PKS sudah menyampaikan ide kepada SBY dan sangat dipertimbangkan oleh SBY. Masalah cawapres dan para menteri kedepan tidak boleh ada konflik kepentingan dan tidak merangkap jabatan sebagai ketua umum parpol,”tegas Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (21/4).
Namun demikian Mahfudz menambahkan, PKS tidak dalam kapasitas menyodorkan nama kepada SBY. PKS akan tetap konsisten hanya memberikan ide pemikiran kepada Partai Demokrat dalam menciptakan koalisi kedepan. “Soal siapa orangnya itu urusan SBY, hanya SBY dan Tuhan yang tahu. PKS tidak dalam posisi menyodor-nyodorkan nama. PKS konsisten dalam kapasitas menyampaikan ide,”ungkapnya.
Mahfudz menyarankan jika memang ada ketua umum parpol yang tetap ingin masuk dalam pemerintahan, sebaiknya mundur dari jabatan di partai politik. “Yang penting jangan dari ketua umum partai. Kalau mau mereka harus mundur dari jabatan ketua umum partai,”tegasnya.
Sebelumnya, Anggota Majelis Pertimbangan PKS Hidayat Nur Wahid tidak mau berandai-andai mengenai siapa cawapres yang akan dipilih mendampingi SBY. Meski sebelumnya pun beredar wacana yang akan menggabungkan pasangan SBY-HNW
"Kita serahkan seluruhnya pada kebijakan Pak SBY. Untuk menentukan siapakah yang akan mendampingi beliau. Sekali lagi biarkan Pak SBY berfikir dengan jernih beristiqarah, dengan baik dan mendapat wacapres yang beliau inginkan untuk melaksanakan amanat rakyat melalui Pilpres," ujarnya. (nov)
Hidayat : PKS Membantah Ancaman Menarik Diri dari Demokrat
Selasa, 21/04/2009 16:55
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin memantapkan langkahnya untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat, meski keputusan resmi masih akan digodok dalam Musyawarah Majelis Syuro 25-26 April 2009.
"Kita belum tahu persis apa yang akan mereka suarakan tapi secara prinsip saya yakin sejalan yang tadi malam dibahas dalam pertemuan antara tim 5 dengan tim 9 arah pada koalisi lebih kuat," kata Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid kepada pers, di Gedung DPRRI, Jakarta, Selasa (21/4).
Seperti diketahui, kemarin (Senin, 20/4) tim lima PKS sudah melakukan komunikasi politik dengan tim sembilan Partai Demokrat. Dalam pertemuan itu hadir Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Pertimbangan Partai PKS Suharna Surapranata, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat, Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, dan Ketua Dewan Pakar PKS Soeripto. Tim tersebut tanpa adanya keikut sertaan sekjen PKS, Anis Matta.
Namun, menurut Hidayat, koalisi yang menjadi harapan partainya bukan koalisi kosong tanpa kontrak politik. Akan tetapi, mengarah pada komitmen program besar apa yang akan dibicarakan bersama antara pihak yang berkoalisi.
Ia pun membantah soal ancaman PKS menarik diri dari koalisi dengan Partai Demokrat, karena itu merupakan sikap pribadi yang belum menjadi keputusan Majelis Syuro.
"Yang pasti masalah koalisi adalah wewenang Majelis Syuro jadi beragam wacana yang ada diluar Majelis Syuro masih wacana pribadi belum bersifat resmi jadi tidak perlu kebakaran jengot atau membakar jenggot orang lain," ujarnya.
Hidayat pun menyakinkan, bahwa partainya tetap sebagai partai rasional yang akan berfikir realistis dan tidak menjadi pragmatis dalam menentukan teman koalisinya, bukan hanya sekedar berebut kekuasaan, akan tetapi melakukan koalisi yang berbasis pada program dan kontrak politik dengan agenda besar yang akan dilakukan. (nov)

No comments: