PKS Setuju Cawapres Bukan Ketua Umum

PKS Setuju Cawapres Bukan Ketua Umum
Sindo Wednesday, 22 April 2009
JAKARTA(SI) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyepakati usulan Partai Demokrat agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memilih cawapres yang merangkap jabatan ketua umum parpol.

Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengungkapkan,partainya menyetujui usulan tim sembilan Partai Demokrat yang meminta keanggotaan kabinet,jika SBY kembali terpilih, bukan dari jajaran pengurus inti parpol.Pihaknya juga mengajukan platform koalisi dan agenda pemerintah lima tahun ke depan. Soal cawapres,Mahfudz mengklaim partainya tidak menyodorkan nama, dan masalah itu diserahkan kepada Presiden SBY. “Salah satu usulan PKS, misalnya,wapres dan menteri tidak boleh rangkap jabatan. Cawapres bukan ketua umum parpol dan kabinet, biar tidak ada tarik-menarik kepentingan,” ujarnya di Gedung DPR kemarin.

Mengenai figur cawapres SBY nanti, PKS dalam posisi menerima sekalipun bukan kader PKS, tapi sesuai dengan karakter dan syarat cawapres yang diajukan partai itu. “PKS akan menerima cawapres terpilih meskipun bukan PKS.Namun, platform dan ide awal dari kami,” ungkap Ketua Fraksi PKS DPR ini.

Kendati demikian, bukan berarti akad koalisi kedua partai telah ditandatangani.Presiden PKS Tifatul Sembiring mengatakan, keputusan resmi PKS soal koalisi dan capres yang akan diusung pada Pemilu Presiden 2009 akan ditetapkan oleh Majelis Syura pada 25–26 April di Jakarta.

“Belum, belum resmi. Kita lagi melakukan komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Keputusan itu baru akan diambil di Sidang Majelis Syuro,” ujarnya di Jakarta kemarin. Sekadar diketahui, Senin (20/4), tim sembilan Partai Demokrat telah bertemu dengan jajaran petinggi PKS di Hotel Nikko.

Meski belum resmi berkoalisi,kedua partai sama-sama memiliki niat untuk melanjutkan koalisi saat ini menjadi koalisi permanen. Anggota Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan,PKS tidak akan membatalkan koalisi dengan SBY. Pernyataan Sekjen PKS Anis Matta soal ancaman akan mencabut diri dari koalisi Partai Demokrat diungkapkan menyusul usulan Golkar agar Jusuf Kalla kembali mendampingi SBY.

Menurut Anis, jika Kalla kembali menjadi cawapres SBY, PKS akan keluar. Mantan Presiden PKS ini yakin pandangan tim lima PKS sejalan dengan tim sembilan Demokrat. Tim lima atas Ketua Majelis Syura, Ketua Majelis Syariah,Ketua DPP, Ketua Fraksi, dan politikus senior PKS Soeripto.Ancaman yang sempat dikemukakan kader PKS merupakan pendapat pribadi.

“Wacana yang kemarin beredar bersifat pribadi, bukan resmi.Jadi tidak perlu kebakaran jenggot atau membakar jenggot orang,”tandasnya. Menanggapi hal itu,Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok menerangkan, pertemuan pihaknya dengan Majelis Syura PKS akhirnya disepakati menjalin koalisi. Ancaman mundur yang sempat terlontar dipastikan tidak akan ada lagi.

Mengenai cawapres,kata Mubarok, PKS melunak.PKS menyerahkan hal itu pada SBY.PKS hanya menyerahkanplatformkoalisi.“ Orangnya diserahkan ke Pak SBY. PKS tidak tawarkan Pak Hidayat. Konstruktif masukannya,”ungkapnya. Mubarok mengaskan bahwa keputusan PKS ada di Majelis Syuro. Karena itu, ancaman PKS yang diungkapkan orang DPP dianggapnya dinamika biasa saja.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan bahwa pihaknya dan PKS sudah menandatangani kesepakatan komunikasi untuk koalisi. Tidak ada lagi ancaman PKS untuk batal koalisi. Syarief mengatakan,pihaknya bisa memahami permintaan PKS agar nantinya tidak ada rangkap jabatan, baik wapres dan menteri. “Diharapkan memang begitu,”ujarnya.

Sementara itu, kriteria calon wakil presiden yang ditetapkan oleh Presiden SBY dinilai 100% dimiliki mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung.“Pak SBY dengan Bang Akbar bedabeda tipis sebetulnya, beliau seorang negarawan, santun, rendah hati, dan jujur,” kata salah satu anggota tim sembilan Partai Demokrat Ruhut Sitompul di Jakarta kemarin.

Untuk itu, pihaknya meminta Golkar menyediakan lebih dari satu nama. “Kalau kesannya seperti nodong,tolong berikan beberapa nama,”kata Ruhut. Menurut dia, Demokrat hampir dipastikan akan berkoalisi dengan Golkar yang sudah berpengalaman di dunia politik. “Golkar mempunyai banyak tokoh dan negarawan yang bagus untuk mendampingi SBY,”ujar Ruhut lagi. Sementara daftar nama kandidat pendamping SBY sudah mulai terisi.

Disebutkan, salah satu nama yang sudah masuk adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nama-nama tersebut kini sudah berada di tangan anggota tim sembilan Partai Demokrat. “Jumlahnya lebih dari 10, tapi kurang dari 20 orang,” ungkap Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Para kandidat ini selanjutnya akan segera diseleksi untuk diajukan kepada SBY agar bisa segera diumumkan kepada publik.

“Tidak harus dari Demokrat yang mendampingi SBY, bisa siapa saja yang berumur muda atau tua, tapi harus berjiwa muda,”tandasnya. (dian widiyanarko/ helmi firdaus/okezone