Perang Antarporos Koalisi Mulai Muncul

Perang Antarporos Koalisi Mulai Muncul
Anas Sebut Koalisi Besar Lawan Koalisi Sehat-Padat
Jawa POS
JAKARTA - Poros koalisi belum terbentuk secara resmi. Tapi, perang urat saraf dari embrio koalisi itu sudah mulai muncul. Parpol yang mulai terpolarisasi menjadi dua blok besar itu mulai saling memberi reaksi.

Gagasan PDIP dan Golkar untuk membangun koalisi besar enam partai dengan mengajak Gerindra, Hanura, PAN, dan PPP langsung direspons koalisi Demokrat. PKS yang secara terang-terangan telah menyatakan bergabung dengan SBY dan Demokrat mengaku tidak takut bila harus berkompetisi dengan aliansi besar tersebut.

''Kalau koalisi besar itu disebut koalisi perubahan, maka koalisi lainnya yang dimotori Demokrat sebagai koalisi pembangunan,'' kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta kemarin (29/4). Selain PKS, PKB juga dipastikan ikut bergabung dengan blok SBY.

Menurut Mahfudz, terbentuknya koalisi enam partai justru akan berdampak positif bagi penyederhanaan konfigurasi partai-partai politik pada Pilples 2009. Skenario itu, lanjutnya, juga akan memperkuat prinsip check and balances antara kelompok partai penguasa dan kelompok partai oposisi.

''Pilpres dengan dua blok pasangan pasti menciptakan kompetisi berimbang dan pilpres bisa efisien karena hanya butuh satu putaran,'' tegas ketua Fraksi PKS di DPR itu.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum secara halus menyindir gagasan koalisi besar enam partai tersebut. Menurut dia, koalisi besar tidak selalu bermakna koalisi kuat. Apalagi, jalan pikiran elite tidak selalu sejalan dengan selera rakyat.

''Koalisi besar bisa saja kalah dengan koalisi sehat-padat yang didukung para pemilih,'' katanya, lantas tertawa.

Secara terpisah, Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo menyampaikan, koalisi besar enam partai harus digalang untuk menghadapi menguatnya neo-liberalisme yang dipraktikkan pemerintahan SBY. Salah satu indikasinya adalah membengkaknya utang luar negeri hingga mencapai Rp 1.666 triliun.

Tjahjo mengungkapkan, pembayaran utang tahun 2008 mencapai Rp 88,62 triliun dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 162 triliun pada 2009. Padahal, di pengujung kepemimpinan Megawati sebagai presiden, pembayaran utang luar negeri hanya Rp 62,5 triliun.

''Selama empat tahun berkuasa, pemerintahan SBY sudah menambah utang Rp 425 triliun. Malah ada komitmen utang baru yang sudah ditandatangani,'' kritiknya.(pri)