PKS Dan Demokrat Masih 'Tic-Talk'

PKS Dan Demokrat Masih 'Tic-Talk'
Rabu, 22 April 2009 21:17
BERI KOMENTAR CETAK BERITA INI KIRIM KE TEMAN Tau bencana terdahsyat? Buktiin di 'Disaster Movies'
Kapanlagi.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq mengatakan komunikasi antara PKS dan Partai Demokrat tentang koalisi masih terus berlangsung, dan diharapkan dalam waktu dekat telah ada kesepahaman dari kedua pihak.

Menurut Mahfudz, di Jakarta, Rabu (22/4), jika tidak ada kendala apapun, maka dapat dipastikan arah koalisi PKS dengan Demokrat. Namun, apabila di tengah jalan terdapat kendala serius dan tidak ada kata sepakat atau titik temu, maka perubahan dapat saja terjadi.

[Info untuk Anda: "Semua berita KapanLagi.com bisa dibuka di ponsel. Pastikan layanan GPRS atau 3G Anda sudah aktif, lalu buka mobile internet browser Anda, masukkan alamat: m.kapanlagi.com"]

"Kami harapkan sebelum 25 April, karena pada tanggal itu ada musyawarah Majelis Syuro PKS. Kami tentu saja berharap pembicaraan ini tidak ada kendala apapun," katanya ketika ditemui di Gedung KPU pusat.

Lebih lanjut Mahfudz mengatakan, saat ini tim lima PKS dan tim sembilan Demokrat sedang membahas poin strategis yang akan dituangkan menjadi kontrak politik antara kedua partai ini. Poin kontrak politik tersebut lebih membicarakan soal agenda kebijakan, bukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan didukung.

Ia menegaskan, PKS tidak dalam posisi mengajukan cawapres ke Demokrat. PKS tidak akan mengusik hak calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan cawapres.

"PKS menyerahkan sepenuhnya dan tidak ingin mengusik hak SBY sebagai capres untuk memilih siapa cawapresnya. Apalagi SBY sudah punya lima kriteria, kalau ditanya apakah PKS punya orang yang memenuhi kriteria itu, kalau empat kriteria pertama, PKS punya orangnya, kalau kriteria yang kelima soal chemistry atau kecocokan pribadi itu yang tahu SBY," ujarnya.

Tapi, perihal cawapres ini, PKS memiliki pandangan sendiri. Menurut Mahfudz siapapun yang mendampingi SBY harus tidak merangkap jabatan sebagai ketua umum partai. Ini untuk menjamin efektifitas pemerintahan ke depan.

Tidak hanya itu, PKS menginginkan adanya koalisi yang mengikat dan jelas. Mahfudz menuturkan PKS juga perlu mengetahui kesepakatan antara Demokrat dengan partai lain, jika ada. Artinya jika kesepakatan tersebut sejalan atau sama seperti yang disepakati dengan PKS, maka tidak ada masalah. Tetapi, bila berbeda maka perlu ada pembicaraan lebih lanjut, ujarnya.

Ia mencontohkan, jika ada partai lain yang mengajukan cawapres, sebagai bagian dari koalisi bersama maka masalah tersebut juga harus dibicarakan dengan PKS.

"Akhirnya harus jadi bagian yang dibicarakan dengan PKS. Kalau PKS setuju, kita berlanjut, kalau tidak, PKS juga akan buka kemungkinan-kemungkinan lain," katanya. (kpl/bar)