Politik Penjegalan Warnai Pemilihan Presiden

Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq
"Empat Tokoh Dijegal Jelang Pemilu"

Rabu, 28 Januari 2009, 20:17 WIB

VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, menilai situasi politik mulai meruncing akhir-akhir ini. Mulai terjadi penjegalan lawan-lawan politik.

"Di mana orang-orang yang dianggap sebagai kompetitor sedikit demi sedikit mulai disingkirkan, atau setidaknya dipagari," kata Mahfudz dalam Dialog "Persaingan Ketat Menuju Istana" di gedung Dewan Perwakilan Daerah, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2009.

Mahfudz kemudian menyebut nama sejumlah pemimpin nasional yang tersandung kasus-kasus hukum. "Pak Fadel Muhammad sekarang tersandung kasus hukum, Pak Tifatul jadi tersangka meski Surat Perintah Penghentian Penyidikan-nya kini sudah keluar, dengar-dengar Sultan juga kena kasus JogJa Exhibition Center dan dana bantuan bencana, Rizal Ramli pun walau tak ada partainya, kini sudah tersandung bahkan terjerembab lebih dulu," kata Mahfudz.

Selain penjegalan, muncul pula politik pembajakan. "Golkar kan merasa orang-orangnya dibajak kalau Sultan bersedia menjadi calon wakil presiden dari partai lain. bahkan sangat mungkin Fadel Muhammad yang juga tokoh penting di Golkar, akan dibajak bila Pak Wiranto mau maju menjadi capres dan membutuhkan calon wakil presiden non-Jawa karena beliau sendiri sudah Jawa," kata Mahfudz.

"Dengan pertarungan yang meruncing tersebut, maka sikap yang diambil Golkar dalam waktu dekat akan sangat menentukan konstelasi politik ke depan," ujarnya.
• VIVAnews

Politik Penjegalan Warnai Pemilihan Presiden

Rabu, 28 Januari 2009 | 17:15 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mensinyalir adanya upaya penjegalan para kandidat calon presiden dengan memanfaatkan jalur hukum.

Penjegalan dilakukan untuk menumbangkan calon kandidat presiden sebelum pemilihan. Calon kandidat presiden, kata Mahfudz, dijegal dengan mengungkapkan kasus-kasus hukum yang diduga pernah melibatkan calon kandidat.

Penjegalan tak hanya dilakukan kepada calon yang dinilai berpotensi menjadi saingan terkuat, tapi juga kepada calon yang dianggap hanya menggerogoti basis dukungan di daerah.

Indikasi adanya penjegalan, kata Mahfudz, terlihat jelas dari kasus Fadel Muhammad. Fadel yang dijerat kasus hukum setelah Gubernur Gorontalo ini menyatakan keinginannya maju dalam bursa pemilihan presiden dan wakil presiden. "Kenapa baru sekarang dimunculkan kasusnya," kata Mahfudz dalam diskusi 'Persaingan Ketat Menuju Istana' di Gedung DPD, Rabu (28/01).

Selain Fadel Muhammad, Mahfudz melanjutkan, calon kandidat lain yang turut dijegal adalah Rizal Ramli dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring.

Rizal Ramli dijerat dengan kasus dugaan memotori demonstrasi dan Tifatul dijegal melalui kasus dugaan pelanggaran kampanye. Tifatul adalah satu dari delapan calon kandidat presiden yang akan diusung Partai Keadilan Sejahtera. "Sultan (Hamengku Buwono X) juga nyaris tersandung kasus dana bencana," kata Mahfudz.

Namun Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso membantah adanya penjegalan terhadap para calon kandidat presiden. Kasus-kasus yang kini menjerat para calon kandidat presiden, kata Priyo, murni karena hukum. "Saya tidak melihat ada pesan dari istana," kata Priyo.

Selain politik penjegalan, Mahfudz menambahkan, persaingan menuju istana juga dinodai politik saling klaim dan politik pembajakan. Program pemerintah yang dianggap sukses, kata Mahfudz, langsung diklaim partai tertentu sebagai keberhasilan partainya.

PKS Tuding Ada Penjegalan Calon Presiden
"Kenapa baru sekarang dimunculkan kasus mereka?"
Koran Tempo

JAKARTA - Ketua Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menuding ada upaya menjegal para kandidat yang menyatakan siap menjadi calon presiden dengan memanfaatkan jalur hukum menjelang pemilihan presiden.

"Ada indikasi politik penjegalan," kata Mahfudz dalam diskusi “Persaingan Ketat Menuju Istana” di gedung Dewan Perwakilan Daerah kemarin.

Menurut Mahfudz, kandidat dijegal dengan mengungkapkan kasus hukum yang diduga pernah melibatkan mereka. Penjegalan tak hanya dilakukan terhadap calon potensial pesaing terkuat, tapi juga terhadap calon yang dianggap menggerogoti basis dukungan di daerah.

Mahfudz tak menyebut siapa yang menjegal para kandidat tersebut. Namun, indikasinya dinilai jelas. Ia mencontohkan diusutnya kasus hukum Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, dan Rizal Ramli.

"Sultan (Hamengku Buwono X) juga nyaris tersandung kasus dana bencana," kata dia. "Kenapa baru sekarang dimunculkan kasus mereka?"

Hal yang sama disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens. Sejumlah kasus hukum yang menimpa calon kandidat presiden merupakan indikasi adanya penjegalan terhadap para calon kandidat. "Rizal Ramli jadi tersangka, dan Tifatul dipidanakan," kata Boni.

Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad dijerat kasus hukum setelah menyatakan ingin maju ke bursa pemilihan presiden dan wakil presiden. Fadel diperiksa kejaksaan terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Rizal dituding memotori sejumlah demonstrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang sebagian berakhir rusuh. Rizal sebelumnya menyatakan diri siap menjadi calon presiden dari independen.

Adapun Tifatul dituding melanggar aturan pemilu saat aksi unjuk rasa Partai Keadilan Sejahtera menentang agresi militer Israel ke Palestina. Tifatul merupakan satu dari delapan calon kandidat presiden dari Partai Keadilan Sejahtera. Dua hari lalu Kepolisian Daerah Metro Jaya telah mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara kasus yang melibatkannya.

Ketua Pengurus Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso membantah adanya upaya menjegal para kandidat calon presiden. Kasus tersebut murni hukum. "Saya tidak melihat ada pesan dari Istana (Negara)," kata Priyo.

Selain politik penjegalan, Mahfudz menganggap persaingan menuju istana dinodai politik saling klaim keberhasilan dan pembajakan. Klaim keberhasilan ini dilakukan antara dua partai pendukung pemerintah, yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat. Partai Demokrat dalam iklannya mengklaim penurunan harga bahan bakar minyak merupakan keberhasilannya. Namun, hal itu ditentang Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Politik pembajakan dilakukan PDI Perjuangan dengan memasukkan sejumlah kader dari partai lain sebagai calon pendamping Megawati. "Kalau Sultan dipinang partai lain, lalu Sultan menerima, Golkar berarti dibajak," kata Mahfudz. DWI RIYANTO AGUSTIAR | PUR