Golkar Mulai Jengah
Muncul Upaya Siapkan Capres Alternatif
Kamis, 29 Januari 2009 | 00:50 WIB
Jakarta, Kompas - Panggung persaingan menuju Pemilihan Umum 2009 saat ini seolah-olah hanya milik Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri. Partai Golkar sebagai partai politik besar pun merasa jengah sekadar diposisikan sebagai penonton.
Oleh karena itu, di lingkup internal Partai Golkar mulai diwacanakan untuk mengelus calon alternatif yang bakal diajukan dalam pemilu presiden mendatang.
Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Jakarta, Rabu (28/1), menyebutkan, arus besar di internal Partai Golkar memang masih ingin memberikan kepercayaan lagi kepada duet Susilo Bambang Yudhoyono-M Jusuf Kalla. Namun, di tengah persaingan yang berputar-putar sekitar Yudhoyono dan Megawati, mulai muncul upaya untuk menghadirkan calon alternatif. Jika kemungkinan ini disambut, Partai Golkar bisa saja memimpin koalisi alternatif tersebut. Namun, Priyo juga mengakui, perlu kehati-hatian atas langkah tersebut karena faktor ketidakenakan yang masih tinggi terhadap Yudhoyono.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR Mahfudz Siddiq menilai panggung yang hanya dikuasai Yudhoyono dan Megawati lambat laun bakal menjadi tontonan yang semakin tidak menarik dan bisa melahirkan antipati. Kondisi itu bisa menstimulasi munculnya calon alternatif. Mahfudz memprediksi, ”poros alternatif” memiliki peluang luar biasa.
Di tengah mengerucutnya persaingan Yudhoyono-Megawati, sebenarnya Partai Golkar punya modal politik untuk memunculkan pasangan calon ketiga. Namun, kesantunan Partai Golkar akibat posisi Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden bisa berubah menjadi bumerang. Ia menilai sikap Golkar akan sangat menentukan konstelasi politik menjelang Pemilu Presiden 2009.
Langkah Sultan
Mengenai manuver politik mendekatkan Sultan dengan Megawati, Priyo menilai Sultan mestinya sedikit bersabar dan tidak tergoda dengan langkah partai politik lain. Sultan masih dipandang sebagai tokoh papan atas di Partai Golkar. Namun, Priyo mengakui, pernyataan Muladi bahwa Sultan melanggar disiplin partai memang merupakan ekspresi psikologi internal Partai Golkar.
Semakin hari, lanjutnya, kontribusi Sultan terhadap Partai Golkar menipis. Langkah Sultan juga dianggap berbeda dengan Kalla saat ”meninggalkan” Partai Golkar yang mengajukan Wiranto pada Pemilu 2004. Saat itu Kalla secara resmi bersurat dan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung.
Namun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyebutkan, langkah Sultan untuk hadir dalam Rakernas PDI-P boleh-boleh saja. Kehadiran Sultan belum sampai melanggar disiplin Partai Golkar.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dalam kesempatan terpisah menegaskan bahwa ia tidak berminat terjun dalam politik praktis karena akan berkonsentrasi penuh dalam menjalankan tugasnya sebagai Panglima TNI. Beberapa tantangan yang harus dituntaskan adalah agenda reformasi internal di tubuh TNI serta upaya menghapus status disclaimer yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan terkait penggunaan anggaran TNI. ”Namun, saya secara pribadi menyatakan terima kasih atas apresiasinya,” kata Djoko Santoso. (DIK/DWA)
Thursday, January 29, 2009
Golkar Siap Pimpin Koalisi
Golkar Siap Pimpin Koalisi
Thursday, 29 January 2009
JAKARTA(SINDO) – Partai Golkar siap memimpin koalisi alternatif jika Jusuf Kalla tidak diduetkan kembali dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Pilpres 2009.
Partai pemenang Pemilu 2004 ini bahkan siap memasang Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar, sebagai calon presiden (capres) alternatif menghadapi kekuatan Partai Demokrat yang akan mengusung Presiden SBY dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan capres Megawati Soekarnoputri. ”Golkar siap membangun poros alternatif dengan menggalang partai menengah.
Ijtihad politik (Partai Golkar) yang paling besar adalah memimpin koalisi alternatif,” kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso dalam dialog kenegaraan di Gedung DPD, Jakarta kemarin. Gagasan poros alternatif di luar dua capres SBY dan Megawati sempat beberapa kali digulirkan. Hal ini mencuat seiring dominasi dan kekuatan dua capres antara SBY dan Mega. Sebelumnya, PAN sudah menggagas koalisi alternatif dengan menampilkan wajah baru.
Disusul PKB yang menyatakan siap memimpin poros alternatif. Selanjutnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengusulkan kepada partai Islam agar membangun koalisi alternatif. Di antara gagasan yang bermunculan tersebut,Partai Golkar menyambut dan siap memotori p a r t a i - p a r t a i menengah.
Wacana yang dilontarkan Ketua Fraksi Partai Golkar ini akan dibahas dalam rapat konsultasi partai itu di Jakarta pada pertengahan Februari mendatang. Menurut Priyo, Partai Golkar sebenarnya baru akan membicarakan masalah capres setelah pemilu legislatif,9 April 2009,sesuai hasil rakernas beberapa bulan lalu. Selama ini pihaknya berhati-hati dan menjaga politik kesantunan serta hubungan antara JK dan SBY.
”Namun,perkembangan politik pencapresan yang sangat masif,membuatGolkarmerasa perlu ikut merespons. Masak kita partai terbesar hanya jadi penonton,”ujarnya. Dalam forum tersebut, Priyo mengatakan bisa jadi nanti Golkar mengeluarkan sikap tentang capres. Hal itu akan diselaraskan dengan pergerakan politik terutama terkait poros alternatif sebagaimana sikap partai menengah. Priyo mangaku banyak kader Golkar yang potensial.
Misalnya Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie,Akbar Tandjung, Surya Paloh, dan beberapa tokoh Partai Golkar lainnya. Di antara nama-nama tersebut, JK menempati posisi terkuat.Meski demikian,hasil akhirnya nanti tetap akan dibahas dan diputuskan dalam rakernas khusus sesuai mekanisme partai. ”JK bisa jadi tokoh alternatif di luar SBY-Megawati.Dua capres itu kan sama-sama Jawa,Pak JK ini dari luar Jawa,”katanya. Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menyambut hangat tawaran yang dilontarkan Priyo.Partainya sangat mendukung gagasan koalisi alternatif.
”Dengan Golkar atau tanpa Golkar, PKS siap jadi gerbong, baik di belakang lokomotif maupun di belakang sekali, kita siap-siap saja,”ungkapnya. Ketua Fraksi PKS DPR ini menambahkan,saat ini poros alternatif menjelma menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan. Realisasi koalisi alternatif tersebut tinggal menunggu waktu karena banyak partai terutama partai menengah sudah siap. Mahfudz mengemukakan dua landasan perlunya digagas koalisialternatif.
Pertama,berbasis parpol, artinya parpol dulu yang membangun kekuatan atau koalisi baru menentukan capres. ”Kedua, berbasis capres. Yangkeduainicapresyang mencari parpol untuk bergabung. Tapi lebih kuat yang berbasis parpol,”paparnya. Mengenai peluang menjadi kuda hitam dalam Pilpres 2009,Mahfudz mengaku sangat optimistis.
Peluang capres alternatif sangat terbuka karena kekuatan yang muncul sekarang baru menunjukkan dua capres. ”Minimal tiga atau lebih,pertanyaannya siapa yang ke tiga itu,”pungkasnya. (dian widiyanarko)
Thursday, 29 January 2009
JAKARTA(SINDO) – Partai Golkar siap memimpin koalisi alternatif jika Jusuf Kalla tidak diduetkan kembali dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Pilpres 2009.
Partai pemenang Pemilu 2004 ini bahkan siap memasang Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar, sebagai calon presiden (capres) alternatif menghadapi kekuatan Partai Demokrat yang akan mengusung Presiden SBY dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan capres Megawati Soekarnoputri. ”Golkar siap membangun poros alternatif dengan menggalang partai menengah.
Ijtihad politik (Partai Golkar) yang paling besar adalah memimpin koalisi alternatif,” kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso dalam dialog kenegaraan di Gedung DPD, Jakarta kemarin. Gagasan poros alternatif di luar dua capres SBY dan Megawati sempat beberapa kali digulirkan. Hal ini mencuat seiring dominasi dan kekuatan dua capres antara SBY dan Mega. Sebelumnya, PAN sudah menggagas koalisi alternatif dengan menampilkan wajah baru.
Disusul PKB yang menyatakan siap memimpin poros alternatif. Selanjutnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengusulkan kepada partai Islam agar membangun koalisi alternatif. Di antara gagasan yang bermunculan tersebut,Partai Golkar menyambut dan siap memotori p a r t a i - p a r t a i menengah.
Wacana yang dilontarkan Ketua Fraksi Partai Golkar ini akan dibahas dalam rapat konsultasi partai itu di Jakarta pada pertengahan Februari mendatang. Menurut Priyo, Partai Golkar sebenarnya baru akan membicarakan masalah capres setelah pemilu legislatif,9 April 2009,sesuai hasil rakernas beberapa bulan lalu. Selama ini pihaknya berhati-hati dan menjaga politik kesantunan serta hubungan antara JK dan SBY.
”Namun,perkembangan politik pencapresan yang sangat masif,membuatGolkarmerasa perlu ikut merespons. Masak kita partai terbesar hanya jadi penonton,”ujarnya. Dalam forum tersebut, Priyo mengatakan bisa jadi nanti Golkar mengeluarkan sikap tentang capres. Hal itu akan diselaraskan dengan pergerakan politik terutama terkait poros alternatif sebagaimana sikap partai menengah. Priyo mangaku banyak kader Golkar yang potensial.
Misalnya Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie,Akbar Tandjung, Surya Paloh, dan beberapa tokoh Partai Golkar lainnya. Di antara nama-nama tersebut, JK menempati posisi terkuat.Meski demikian,hasil akhirnya nanti tetap akan dibahas dan diputuskan dalam rakernas khusus sesuai mekanisme partai. ”JK bisa jadi tokoh alternatif di luar SBY-Megawati.Dua capres itu kan sama-sama Jawa,Pak JK ini dari luar Jawa,”katanya. Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menyambut hangat tawaran yang dilontarkan Priyo.Partainya sangat mendukung gagasan koalisi alternatif.
”Dengan Golkar atau tanpa Golkar, PKS siap jadi gerbong, baik di belakang lokomotif maupun di belakang sekali, kita siap-siap saja,”ungkapnya. Ketua Fraksi PKS DPR ini menambahkan,saat ini poros alternatif menjelma menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan. Realisasi koalisi alternatif tersebut tinggal menunggu waktu karena banyak partai terutama partai menengah sudah siap. Mahfudz mengemukakan dua landasan perlunya digagas koalisialternatif.
Pertama,berbasis parpol, artinya parpol dulu yang membangun kekuatan atau koalisi baru menentukan capres. ”Kedua, berbasis capres. Yangkeduainicapresyang mencari parpol untuk bergabung. Tapi lebih kuat yang berbasis parpol,”paparnya. Mengenai peluang menjadi kuda hitam dalam Pilpres 2009,Mahfudz mengaku sangat optimistis.
Peluang capres alternatif sangat terbuka karena kekuatan yang muncul sekarang baru menunjukkan dua capres. ”Minimal tiga atau lebih,pertanyaannya siapa yang ke tiga itu,”pungkasnya. (dian widiyanarko)
Rivalitas SBY-Mega Bisa Munculkan Calon Alternatif
Rivalitas SBY-Mega Bisa Munculkan Calon Alternatif
Rabu, 28 Januari 2009 , 16:59:00
JAKARTA, (PRLM).- Menguatnya rivalitas kubu Megawati Soekarnoputri dan incumbent Susilo Bambang Yudhoyono menyongsong Pemilu 2009 ini, kemungkinan besar bisa memunculkan kekuatan alternatif lain untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu dikemukakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Mahfudz Siddiq dalam dialog Kebangsaan bertema "Persaingan Ketat Menuju Istana" di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (28/1).
"Saat ini sudah mulai terlihat jelas panggung pemilu sudah menghangat, dua kubu SBY dan Mega sudah saling colek-colekan, sindir-sindiran. Lambat laun ini akan jadi tontonan yang tidak menarik. Pada titik tertentu, bukan tidak mungkin akan merangsang munculnya kekuatan alternatif," kata Mahfudz.
Dialog Kebangsaan yang digagas DPD RI itu menghadirkan beberapa tokoh yakni Priyo Budi Santoso (Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR), H. Subardi (anggota DPD untuk DIY), Boni Hargens (pengamat politik dari UI).
Mahfudz mengemukakan, awal Januari 2009 ini, suhu politik sudah memasuki babak baru karena sudah memanas dan meruncing. hal itu ditandai dnegan munculnya politik klaim antara kubu-kubu politik, dan munculnya politik penjegalan menjelang Pemilu 2009.
"Orang yang dikalkulasi jadi kompetitor mulai sedikit demi sedikit disingkirkan atau dipagari. Selain itu, para pengusung parpol pun mulai mengklaim hasil kerjanya," kata Mahfudz.
Menurut Mahfudz, saat ini PKS dalam posisi tidak ada opsi (zero option) karena sedang fokus untuk meraih target di Pemilu Legislatif. PKS sudah menargetkan raihan suara legislatif sebesar 20% untuk Pemilu legislatif 2009 ini.
"Tapi melihat konstelasi (politik) sekarang, kami pun sudah siapkan kandidat-kandidat kepemimpinan nasional. Ini sebagai langkah antisipasi awal," kata Mahfudz, seraya menambahkan bahwa kandidat pemimpin nasional PKS itu ada 8 orang yang sudah dilansir beberapa bulan lalu.
Jika terjadi kekuatan alternatif di luar Mega dan Susilo Bambang Yuhdoyono, kata Mahfudz, diharapkan kemunculan itu berbasis parpol dan bukan berbasis calon. Ia mengatakan bahwa jika kekuatan alternatif itu berbasis parpol maka akan cenderung lebih kuat karena adanya dukungan di parlemen.
Ketua Fraksi Golkar di DPR, Priyo Budi Santoso tidak menampik bahwa perubaan dan pertarungan politik mulai cepat dan memanas. Jika melihat kecenderungan pengkerucutan rivalitas antar Mega dan incumbent Susilo Bambang Yudhoyono, secara pribadi Priyo mengatakan akan mengusulkan agar perlunya memunculkan calon alternatif.
"Bukan tidak mungkin, Golkar siap memimpin calon alternatif itu. Tapi ini ijtihad politik awal, kami harus hati-hati karena ada kesantunan politik dalam pemerintahan SBY-JK," kata Priyo.
Prioyo pun menambahkan bahwa opsi yang menginginkan duet SBY-JK terus berlanjut pun banyak penganutnya di tubuh Golkar. Sehingga Golkar pun akan tetap memperhitungkan politik yang dinamis ini. (A-130/A-147)***
Rabu, 28/01/2009 20:33 WIB
FPKS: Jika Golkar Jadi Lokomotif, PKS Siap Menjadi Gerbong
Reza Yunanto - detikNews
Jakarta - Pertarungan menuju kursi RI 1 meruncing pada 2 nama, yakni SBY dan Megawati. Tak heran bila perlunya calon alternatif pun disuarakan FPKS. Dan diharapkan, Golkar yang memulainya.
"Jika Golkar berani menjadi lokomotif, maka PKS siap menjadi gerbongnya," kata Ketua FPKS di DPR, Mahfudz Siddiq dalam Dialog Kenegaraan "Persaingan Ketat Menuju Istana" yang dihelat DPD di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/1/2009).
Mahfudz mengingatkan, peran Partai Golkar akan sangat menentukan di tengah perseteruan ini. "Bahkan gerbong persis di belakang lokomotif," tambahnya meyakinkan.
Selain itu, Mahfudz juga menengarai akan semakin menguatnya politik klaim dan saling menjegal menjelang Pemilu 2009 mendatang.
"Misalnya Pak Tifatul yang kesandung masalah hukum," ujarnya memberi contoh. "Dengar-dengar Sultan akan disandung oleh kasus korupsi di daerahnya," imbuhnyanya. (ndr/anw)
Rabu, 28 Januari 2009 , 16:59:00
JAKARTA, (PRLM).- Menguatnya rivalitas kubu Megawati Soekarnoputri dan incumbent Susilo Bambang Yudhoyono menyongsong Pemilu 2009 ini, kemungkinan besar bisa memunculkan kekuatan alternatif lain untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu dikemukakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Mahfudz Siddiq dalam dialog Kebangsaan bertema "Persaingan Ketat Menuju Istana" di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (28/1).
"Saat ini sudah mulai terlihat jelas panggung pemilu sudah menghangat, dua kubu SBY dan Mega sudah saling colek-colekan, sindir-sindiran. Lambat laun ini akan jadi tontonan yang tidak menarik. Pada titik tertentu, bukan tidak mungkin akan merangsang munculnya kekuatan alternatif," kata Mahfudz.
Dialog Kebangsaan yang digagas DPD RI itu menghadirkan beberapa tokoh yakni Priyo Budi Santoso (Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR), H. Subardi (anggota DPD untuk DIY), Boni Hargens (pengamat politik dari UI).
Mahfudz mengemukakan, awal Januari 2009 ini, suhu politik sudah memasuki babak baru karena sudah memanas dan meruncing. hal itu ditandai dnegan munculnya politik klaim antara kubu-kubu politik, dan munculnya politik penjegalan menjelang Pemilu 2009.
"Orang yang dikalkulasi jadi kompetitor mulai sedikit demi sedikit disingkirkan atau dipagari. Selain itu, para pengusung parpol pun mulai mengklaim hasil kerjanya," kata Mahfudz.
Menurut Mahfudz, saat ini PKS dalam posisi tidak ada opsi (zero option) karena sedang fokus untuk meraih target di Pemilu Legislatif. PKS sudah menargetkan raihan suara legislatif sebesar 20% untuk Pemilu legislatif 2009 ini.
"Tapi melihat konstelasi (politik) sekarang, kami pun sudah siapkan kandidat-kandidat kepemimpinan nasional. Ini sebagai langkah antisipasi awal," kata Mahfudz, seraya menambahkan bahwa kandidat pemimpin nasional PKS itu ada 8 orang yang sudah dilansir beberapa bulan lalu.
Jika terjadi kekuatan alternatif di luar Mega dan Susilo Bambang Yuhdoyono, kata Mahfudz, diharapkan kemunculan itu berbasis parpol dan bukan berbasis calon. Ia mengatakan bahwa jika kekuatan alternatif itu berbasis parpol maka akan cenderung lebih kuat karena adanya dukungan di parlemen.
Ketua Fraksi Golkar di DPR, Priyo Budi Santoso tidak menampik bahwa perubaan dan pertarungan politik mulai cepat dan memanas. Jika melihat kecenderungan pengkerucutan rivalitas antar Mega dan incumbent Susilo Bambang Yudhoyono, secara pribadi Priyo mengatakan akan mengusulkan agar perlunya memunculkan calon alternatif.
"Bukan tidak mungkin, Golkar siap memimpin calon alternatif itu. Tapi ini ijtihad politik awal, kami harus hati-hati karena ada kesantunan politik dalam pemerintahan SBY-JK," kata Priyo.
Prioyo pun menambahkan bahwa opsi yang menginginkan duet SBY-JK terus berlanjut pun banyak penganutnya di tubuh Golkar. Sehingga Golkar pun akan tetap memperhitungkan politik yang dinamis ini. (A-130/A-147)***
Rabu, 28/01/2009 20:33 WIB
FPKS: Jika Golkar Jadi Lokomotif, PKS Siap Menjadi Gerbong
Reza Yunanto - detikNews
Jakarta - Pertarungan menuju kursi RI 1 meruncing pada 2 nama, yakni SBY dan Megawati. Tak heran bila perlunya calon alternatif pun disuarakan FPKS. Dan diharapkan, Golkar yang memulainya.
"Jika Golkar berani menjadi lokomotif, maka PKS siap menjadi gerbongnya," kata Ketua FPKS di DPR, Mahfudz Siddiq dalam Dialog Kenegaraan "Persaingan Ketat Menuju Istana" yang dihelat DPD di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/1/2009).
Mahfudz mengingatkan, peran Partai Golkar akan sangat menentukan di tengah perseteruan ini. "Bahkan gerbong persis di belakang lokomotif," tambahnya meyakinkan.
Selain itu, Mahfudz juga menengarai akan semakin menguatnya politik klaim dan saling menjegal menjelang Pemilu 2009 mendatang.
"Misalnya Pak Tifatul yang kesandung masalah hukum," ujarnya memberi contoh. "Dengar-dengar Sultan akan disandung oleh kasus korupsi di daerahnya," imbuhnyanya. (ndr/anw)
PKS Masih Belum Bebas
28/01/2009 11:32
PKS Masih Belum Bebas
Raden Trimutia Hatta
INILAH.COM, Jakarta - Meski Polda Metro Jaya telah menghentikan penyidikan terhadap Tifatul Sembiring, namun PKS masih belum benar-benar bebas dari dugaan pelanggaran pemilu. Sebab tudingan yang sama terhadap mantan Presiden PKS Nur Mahmudi Ismail di Depok masih berproses.
"Saya tidak tahu kenapa Panwaslu melototnya terlalu tajam ke PKS. Kalau soal kasus Pak Nur Mahmudi yang memakai pakaian dinas Walikota Depok pada atribut kampanye PKS dipermasalahkan, sekalian saja semprit Partai Demokrat juga yang memakai SBY pada iklan partainya," ujar Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (28/1).
Gerakan Lokomotif Pembangunan (Gelombang) Kota Depok melaporkan Walikota Depok itu karena diduga melanggar pasal 84 ayat 1 poin h dan I serta pasal 85 ayat 1 poin a. Pasal-pasal tersebut melarang pejabat menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, dan dilarang membawa atribut kenegaraan selain atribut peserta pemilu.
Nur Mahmudi dilaporkan dengan barang bukti berupa kalender tahun 2009 berlogo PKS yang di dalamnya memuat foto Nur Mahmudi berpakaian dinas walikota lengkap dengan atribut negara. Tercantum pula tujuh bidang program dan keberhasilan Pemkot Depok dalam kalender tersebut.
Mahfudz mengatakan, kalau Panwaslu menindaklanjuti laporan itu maka Panwaslu juga harus melakukan tindakan yang sama kepada Partai Demokrat (PD). Sebab, Demokrat juga mlakukan hal yang sama dengan menggunakan Presiden SBY dan keberhasilan pemerintah dalam materi iklan politiknya.
"Kalau memang berani, ayo Panwaslu dan Bawaslu tegur juga itu Pak SBY jangan PKS terus yang dikejar-kejar. Nanti orang bisa menuduh kalau Panwaslu itu ada agenda-agenda titipan dari pihak tertentu," kata Mahfudz yang juga Ketua Fraksi PKS.
Menurutnya, Bawaslu dan Panwaslu itu dibentuk karena ada kebutuhan agar pemilu berjalan secara adil dan tidak ada kecurangan. Sehingga dibentuk badan pegawasan yang independen. "Harusnya mereka bisa mengedepankan objektifitas dan mengacu kepada undang-undang yang ada. Jagan terjebak sebagai alat yang bisa digunakan oleh pihak tertentu," tukasnya. [mut/ana]
PKS masih belum bebas Cetak E-mail
Wednesday, 28 January 2009 20:00 WIB
WASPADA ONLINE
JAKARTA - Meski Polda Metro Jaya telah menghentikan penyidikan terhadap Tifatul Sembiring, namun PKS masih belum benar-benar bebas dari dugaan pelanggaran pemilu. Sebab tudingan yang sama terhadap mantan Presiden PKS Nur Mahmudi Ismail di Depok masih berproses.
"Saya tidak tahu kenapa Panwaslu melototnya terlalu tajam ke PKS. Kalau soal kasus Pak Nur Mahmudi yang memakai pakaian dinas Walikota Depok pada atribut kampanye PKS dipermasalahkan, sekalian saja semprit Partai Demokrat juga yang memakai SBY pada iklan partainya," ujar Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, tadi siang.
Gerakan Lokomotif Pembangunan (Gelombang) Kota Depok melaporkan Walikota Depok itu karena diduga melanggar pasal 84 ayat 1 poin h dan I serta pasal 85 ayat 1 poin a. Pasal-pasal tersebut melarang pejabat menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, dan dilarang membawa atribut kenegaraan selain atribut peserta pemilu.
Nur Mahmudi dilaporkan dengan barang bukti berupa kalender tahun 2009 berlogo PKS yang di dalamnya memuat foto Nur Mahmudi berpakaian dinas walikota lengkap dengan atribut negara. Tercantum pula tujuh bidang program dan keberhasilan Pemkot Depok dalam kalender tersebut.
Mahfudz mengatakan, kalau Panwaslu menindaklanjuti laporan itu maka Panwaslu juga harus melakukan tindakan yang sama kepada Partai Demokrat (PD). Sebab, Demokrat juga mlakukan hal yang sama dengan menggunakan Presiden SBY dan keberhasilan pemerintah dalam materi iklan politiknya.
"Kalau memang berani, ayo Panwaslu dan Bawaslu tegur juga itu Pak SBY jangan PKS terus yang dikejar-kejar. Nanti orang bisa menuduh kalau Panwaslu itu ada agenda-agenda titipan dari pihak tertentu," kata Mahfudz yang juga Ketua Fraksi PKS.
Menurutnya, Bawaslu dan Panwaslu itu dibentuk karena ada kebutuhan agar pemilu berjalan secara adil dan tidak ada kecurangan. Sehingga dibentuk badan pegawasan yang independen. "Harusnya mereka bisa mengedepankan objektifitas dan mengacu kepada undang-undang yang ada. Jangan terjebak sebagai alat yang bisa digunakan oleh pihak tertentu," tukasnya.
(eko/inilah)
28/01/2009 - 11:20
PKS: Panwaslu Semprit PD Juga Dong!
Raden Trimutia Hatta
Mahfudz Siddiq
(inilah.com/ Raya Abdullah)
INILAH.COM, Jakarta - PKS rupanya belum berhenti berurusan dengan Panwaslu. Setelah Tifatul Sembiring, kini mantan Presiden PKS Nur Mahmudi Ismail juga diduga melakukan pelanggaran kampanye yang dilakukan partainya. PKS pun meminta agar Panwaslu juga menyemprit Partai Demokrat. Loh?
"Saya tidak tahu kenapa Panwaslu melototnya terlalu tajam ke PKS. Kalau soal kasus Pak Nur Mahmudi yang memakai pakaian dinas Walikota Depok pada atribut kampanye PKS dipermasalahkan, sekalian saja semprit Partai Demokrat juga yang memakai SBY pada iklan partainya," ujar Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (28/1).
Gerakan Lokomotif Pembangunan (Gelombang) Kota Depok melaporkan Walikota Depok itu karena diduga melanggar pasal 84 ayat 1 poin h dan I serta pasal 85 ayat 1 poin a. Pasal-pasal tersebut melarang pejabat menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, dan dilarang membawa atribut kenegaraan selain atribut peserta pemilu.
Nur Mahmudi dilaporkan dengan barang bukti berupa kalender tahun 2009 berlogo PKS yang di dalamnya memuat foto Nur Mahmudi berpakaian dinas walikota lengkap dengan atribut negara. Tercantum pula tujuh bidang program dan keberhasilan Pemkot Depok dalam kalender tersebut.
Mahfudz mengatakan, kalau Panwaslu menindaklanjuti laporan itu maka Panwaslu juga harus melakukan tindakan yang sama kepada Partai Demokrat (PD). Sebab, Demokrat juga mlakukan hal yang sama dengan menggunakan Presiden SBY dan keberhasilan pemerintah dalam materi iklan politiknya.
"Kalau memang berani, ayo Panwaslu dan Bawaslu tegur juga itu Pak SBY jangan PKS terus yang dikejar-kejar. Nanti orang bisa menuduh kalau Panwaslu itu ada agenda-agenda titipan dari pihak tertentu," kata Mahfudz yang juga Ketua Fraksi PKS.
Menurutnya, Bawaslu dan Panwaslu itu dibentuk karena ada kebutuhan agar pemilu berjalan secara adil dan tidak ada kecurangan. Sehingga dibentuk badan pegawasan yang independen. "Harusnya mereka bisa mengedepankan objektifitas dan mengacu kepada undang-undang yang ada. Jagan terjebak sebagai alat yang bisa digunakan oleh pihak tertentu," tukasnya. [mut/ana]
PKS Masih Belum Bebas
Raden Trimutia Hatta
INILAH.COM, Jakarta - Meski Polda Metro Jaya telah menghentikan penyidikan terhadap Tifatul Sembiring, namun PKS masih belum benar-benar bebas dari dugaan pelanggaran pemilu. Sebab tudingan yang sama terhadap mantan Presiden PKS Nur Mahmudi Ismail di Depok masih berproses.
"Saya tidak tahu kenapa Panwaslu melototnya terlalu tajam ke PKS. Kalau soal kasus Pak Nur Mahmudi yang memakai pakaian dinas Walikota Depok pada atribut kampanye PKS dipermasalahkan, sekalian saja semprit Partai Demokrat juga yang memakai SBY pada iklan partainya," ujar Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (28/1).
Gerakan Lokomotif Pembangunan (Gelombang) Kota Depok melaporkan Walikota Depok itu karena diduga melanggar pasal 84 ayat 1 poin h dan I serta pasal 85 ayat 1 poin a. Pasal-pasal tersebut melarang pejabat menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, dan dilarang membawa atribut kenegaraan selain atribut peserta pemilu.
Nur Mahmudi dilaporkan dengan barang bukti berupa kalender tahun 2009 berlogo PKS yang di dalamnya memuat foto Nur Mahmudi berpakaian dinas walikota lengkap dengan atribut negara. Tercantum pula tujuh bidang program dan keberhasilan Pemkot Depok dalam kalender tersebut.
Mahfudz mengatakan, kalau Panwaslu menindaklanjuti laporan itu maka Panwaslu juga harus melakukan tindakan yang sama kepada Partai Demokrat (PD). Sebab, Demokrat juga mlakukan hal yang sama dengan menggunakan Presiden SBY dan keberhasilan pemerintah dalam materi iklan politiknya.
"Kalau memang berani, ayo Panwaslu dan Bawaslu tegur juga itu Pak SBY jangan PKS terus yang dikejar-kejar. Nanti orang bisa menuduh kalau Panwaslu itu ada agenda-agenda titipan dari pihak tertentu," kata Mahfudz yang juga Ketua Fraksi PKS.
Menurutnya, Bawaslu dan Panwaslu itu dibentuk karena ada kebutuhan agar pemilu berjalan secara adil dan tidak ada kecurangan. Sehingga dibentuk badan pegawasan yang independen. "Harusnya mereka bisa mengedepankan objektifitas dan mengacu kepada undang-undang yang ada. Jagan terjebak sebagai alat yang bisa digunakan oleh pihak tertentu," tukasnya. [mut/ana]
PKS masih belum bebas Cetak E-mail
Wednesday, 28 January 2009 20:00 WIB
WASPADA ONLINE
JAKARTA - Meski Polda Metro Jaya telah menghentikan penyidikan terhadap Tifatul Sembiring, namun PKS masih belum benar-benar bebas dari dugaan pelanggaran pemilu. Sebab tudingan yang sama terhadap mantan Presiden PKS Nur Mahmudi Ismail di Depok masih berproses.
"Saya tidak tahu kenapa Panwaslu melototnya terlalu tajam ke PKS. Kalau soal kasus Pak Nur Mahmudi yang memakai pakaian dinas Walikota Depok pada atribut kampanye PKS dipermasalahkan, sekalian saja semprit Partai Demokrat juga yang memakai SBY pada iklan partainya," ujar Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, tadi siang.
Gerakan Lokomotif Pembangunan (Gelombang) Kota Depok melaporkan Walikota Depok itu karena diduga melanggar pasal 84 ayat 1 poin h dan I serta pasal 85 ayat 1 poin a. Pasal-pasal tersebut melarang pejabat menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, dan dilarang membawa atribut kenegaraan selain atribut peserta pemilu.
Nur Mahmudi dilaporkan dengan barang bukti berupa kalender tahun 2009 berlogo PKS yang di dalamnya memuat foto Nur Mahmudi berpakaian dinas walikota lengkap dengan atribut negara. Tercantum pula tujuh bidang program dan keberhasilan Pemkot Depok dalam kalender tersebut.
Mahfudz mengatakan, kalau Panwaslu menindaklanjuti laporan itu maka Panwaslu juga harus melakukan tindakan yang sama kepada Partai Demokrat (PD). Sebab, Demokrat juga mlakukan hal yang sama dengan menggunakan Presiden SBY dan keberhasilan pemerintah dalam materi iklan politiknya.
"Kalau memang berani, ayo Panwaslu dan Bawaslu tegur juga itu Pak SBY jangan PKS terus yang dikejar-kejar. Nanti orang bisa menuduh kalau Panwaslu itu ada agenda-agenda titipan dari pihak tertentu," kata Mahfudz yang juga Ketua Fraksi PKS.
Menurutnya, Bawaslu dan Panwaslu itu dibentuk karena ada kebutuhan agar pemilu berjalan secara adil dan tidak ada kecurangan. Sehingga dibentuk badan pegawasan yang independen. "Harusnya mereka bisa mengedepankan objektifitas dan mengacu kepada undang-undang yang ada. Jangan terjebak sebagai alat yang bisa digunakan oleh pihak tertentu," tukasnya.
(eko/inilah)
28/01/2009 - 11:20
PKS: Panwaslu Semprit PD Juga Dong!
Raden Trimutia Hatta
Mahfudz Siddiq
(inilah.com/ Raya Abdullah)
INILAH.COM, Jakarta - PKS rupanya belum berhenti berurusan dengan Panwaslu. Setelah Tifatul Sembiring, kini mantan Presiden PKS Nur Mahmudi Ismail juga diduga melakukan pelanggaran kampanye yang dilakukan partainya. PKS pun meminta agar Panwaslu juga menyemprit Partai Demokrat. Loh?
"Saya tidak tahu kenapa Panwaslu melototnya terlalu tajam ke PKS. Kalau soal kasus Pak Nur Mahmudi yang memakai pakaian dinas Walikota Depok pada atribut kampanye PKS dipermasalahkan, sekalian saja semprit Partai Demokrat juga yang memakai SBY pada iklan partainya," ujar Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (28/1).
Gerakan Lokomotif Pembangunan (Gelombang) Kota Depok melaporkan Walikota Depok itu karena diduga melanggar pasal 84 ayat 1 poin h dan I serta pasal 85 ayat 1 poin a. Pasal-pasal tersebut melarang pejabat menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, dan dilarang membawa atribut kenegaraan selain atribut peserta pemilu.
Nur Mahmudi dilaporkan dengan barang bukti berupa kalender tahun 2009 berlogo PKS yang di dalamnya memuat foto Nur Mahmudi berpakaian dinas walikota lengkap dengan atribut negara. Tercantum pula tujuh bidang program dan keberhasilan Pemkot Depok dalam kalender tersebut.
Mahfudz mengatakan, kalau Panwaslu menindaklanjuti laporan itu maka Panwaslu juga harus melakukan tindakan yang sama kepada Partai Demokrat (PD). Sebab, Demokrat juga mlakukan hal yang sama dengan menggunakan Presiden SBY dan keberhasilan pemerintah dalam materi iklan politiknya.
"Kalau memang berani, ayo Panwaslu dan Bawaslu tegur juga itu Pak SBY jangan PKS terus yang dikejar-kejar. Nanti orang bisa menuduh kalau Panwaslu itu ada agenda-agenda titipan dari pihak tertentu," kata Mahfudz yang juga Ketua Fraksi PKS.
Menurutnya, Bawaslu dan Panwaslu itu dibentuk karena ada kebutuhan agar pemilu berjalan secara adil dan tidak ada kecurangan. Sehingga dibentuk badan pegawasan yang independen. "Harusnya mereka bisa mengedepankan objektifitas dan mengacu kepada undang-undang yang ada. Jagan terjebak sebagai alat yang bisa digunakan oleh pihak tertentu," tukasnya. [mut/ana]
Politik Penjegalan Warnai Pemilihan Presiden
Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq
"Empat Tokoh Dijegal Jelang Pemilu"
Rabu, 28 Januari 2009, 20:17 WIB
VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, menilai situasi politik mulai meruncing akhir-akhir ini. Mulai terjadi penjegalan lawan-lawan politik.
"Di mana orang-orang yang dianggap sebagai kompetitor sedikit demi sedikit mulai disingkirkan, atau setidaknya dipagari," kata Mahfudz dalam Dialog "Persaingan Ketat Menuju Istana" di gedung Dewan Perwakilan Daerah, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2009.
Mahfudz kemudian menyebut nama sejumlah pemimpin nasional yang tersandung kasus-kasus hukum. "Pak Fadel Muhammad sekarang tersandung kasus hukum, Pak Tifatul jadi tersangka meski Surat Perintah Penghentian Penyidikan-nya kini sudah keluar, dengar-dengar Sultan juga kena kasus JogJa Exhibition Center dan dana bantuan bencana, Rizal Ramli pun walau tak ada partainya, kini sudah tersandung bahkan terjerembab lebih dulu," kata Mahfudz.
Selain penjegalan, muncul pula politik pembajakan. "Golkar kan merasa orang-orangnya dibajak kalau Sultan bersedia menjadi calon wakil presiden dari partai lain. bahkan sangat mungkin Fadel Muhammad yang juga tokoh penting di Golkar, akan dibajak bila Pak Wiranto mau maju menjadi capres dan membutuhkan calon wakil presiden non-Jawa karena beliau sendiri sudah Jawa," kata Mahfudz.
"Dengan pertarungan yang meruncing tersebut, maka sikap yang diambil Golkar dalam waktu dekat akan sangat menentukan konstelasi politik ke depan," ujarnya.
• VIVAnews
Politik Penjegalan Warnai Pemilihan Presiden
Rabu, 28 Januari 2009 | 17:15 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mensinyalir adanya upaya penjegalan para kandidat calon presiden dengan memanfaatkan jalur hukum.
Penjegalan dilakukan untuk menumbangkan calon kandidat presiden sebelum pemilihan. Calon kandidat presiden, kata Mahfudz, dijegal dengan mengungkapkan kasus-kasus hukum yang diduga pernah melibatkan calon kandidat.
Penjegalan tak hanya dilakukan kepada calon yang dinilai berpotensi menjadi saingan terkuat, tapi juga kepada calon yang dianggap hanya menggerogoti basis dukungan di daerah.
Indikasi adanya penjegalan, kata Mahfudz, terlihat jelas dari kasus Fadel Muhammad. Fadel yang dijerat kasus hukum setelah Gubernur Gorontalo ini menyatakan keinginannya maju dalam bursa pemilihan presiden dan wakil presiden. "Kenapa baru sekarang dimunculkan kasusnya," kata Mahfudz dalam diskusi 'Persaingan Ketat Menuju Istana' di Gedung DPD, Rabu (28/01).
Selain Fadel Muhammad, Mahfudz melanjutkan, calon kandidat lain yang turut dijegal adalah Rizal Ramli dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring.
Rizal Ramli dijerat dengan kasus dugaan memotori demonstrasi dan Tifatul dijegal melalui kasus dugaan pelanggaran kampanye. Tifatul adalah satu dari delapan calon kandidat presiden yang akan diusung Partai Keadilan Sejahtera. "Sultan (Hamengku Buwono X) juga nyaris tersandung kasus dana bencana," kata Mahfudz.
Namun Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso membantah adanya penjegalan terhadap para calon kandidat presiden. Kasus-kasus yang kini menjerat para calon kandidat presiden, kata Priyo, murni karena hukum. "Saya tidak melihat ada pesan dari istana," kata Priyo.
Selain politik penjegalan, Mahfudz menambahkan, persaingan menuju istana juga dinodai politik saling klaim dan politik pembajakan. Program pemerintah yang dianggap sukses, kata Mahfudz, langsung diklaim partai tertentu sebagai keberhasilan partainya.
PKS Tuding Ada Penjegalan Calon Presiden
"Kenapa baru sekarang dimunculkan kasus mereka?"
Koran Tempo
JAKARTA - Ketua Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menuding ada upaya menjegal para kandidat yang menyatakan siap menjadi calon presiden dengan memanfaatkan jalur hukum menjelang pemilihan presiden.
"Ada indikasi politik penjegalan," kata Mahfudz dalam diskusi “Persaingan Ketat Menuju Istana” di gedung Dewan Perwakilan Daerah kemarin.
Menurut Mahfudz, kandidat dijegal dengan mengungkapkan kasus hukum yang diduga pernah melibatkan mereka. Penjegalan tak hanya dilakukan terhadap calon potensial pesaing terkuat, tapi juga terhadap calon yang dianggap menggerogoti basis dukungan di daerah.
Mahfudz tak menyebut siapa yang menjegal para kandidat tersebut. Namun, indikasinya dinilai jelas. Ia mencontohkan diusutnya kasus hukum Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, dan Rizal Ramli.
"Sultan (Hamengku Buwono X) juga nyaris tersandung kasus dana bencana," kata dia. "Kenapa baru sekarang dimunculkan kasus mereka?"
Hal yang sama disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens. Sejumlah kasus hukum yang menimpa calon kandidat presiden merupakan indikasi adanya penjegalan terhadap para calon kandidat. "Rizal Ramli jadi tersangka, dan Tifatul dipidanakan," kata Boni.
Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad dijerat kasus hukum setelah menyatakan ingin maju ke bursa pemilihan presiden dan wakil presiden. Fadel diperiksa kejaksaan terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Rizal dituding memotori sejumlah demonstrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang sebagian berakhir rusuh. Rizal sebelumnya menyatakan diri siap menjadi calon presiden dari independen.
Adapun Tifatul dituding melanggar aturan pemilu saat aksi unjuk rasa Partai Keadilan Sejahtera menentang agresi militer Israel ke Palestina. Tifatul merupakan satu dari delapan calon kandidat presiden dari Partai Keadilan Sejahtera. Dua hari lalu Kepolisian Daerah Metro Jaya telah mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara kasus yang melibatkannya.
Ketua Pengurus Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso membantah adanya upaya menjegal para kandidat calon presiden. Kasus tersebut murni hukum. "Saya tidak melihat ada pesan dari Istana (Negara)," kata Priyo.
Selain politik penjegalan, Mahfudz menganggap persaingan menuju istana dinodai politik saling klaim keberhasilan dan pembajakan. Klaim keberhasilan ini dilakukan antara dua partai pendukung pemerintah, yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat. Partai Demokrat dalam iklannya mengklaim penurunan harga bahan bakar minyak merupakan keberhasilannya. Namun, hal itu ditentang Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Politik pembajakan dilakukan PDI Perjuangan dengan memasukkan sejumlah kader dari partai lain sebagai calon pendamping Megawati. "Kalau Sultan dipinang partai lain, lalu Sultan menerima, Golkar berarti dibajak," kata Mahfudz. DWI RIYANTO AGUSTIAR | PUR
"Empat Tokoh Dijegal Jelang Pemilu"
Rabu, 28 Januari 2009, 20:17 WIB
VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, menilai situasi politik mulai meruncing akhir-akhir ini. Mulai terjadi penjegalan lawan-lawan politik.
"Di mana orang-orang yang dianggap sebagai kompetitor sedikit demi sedikit mulai disingkirkan, atau setidaknya dipagari," kata Mahfudz dalam Dialog "Persaingan Ketat Menuju Istana" di gedung Dewan Perwakilan Daerah, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2009.
Mahfudz kemudian menyebut nama sejumlah pemimpin nasional yang tersandung kasus-kasus hukum. "Pak Fadel Muhammad sekarang tersandung kasus hukum, Pak Tifatul jadi tersangka meski Surat Perintah Penghentian Penyidikan-nya kini sudah keluar, dengar-dengar Sultan juga kena kasus JogJa Exhibition Center dan dana bantuan bencana, Rizal Ramli pun walau tak ada partainya, kini sudah tersandung bahkan terjerembab lebih dulu," kata Mahfudz.
Selain penjegalan, muncul pula politik pembajakan. "Golkar kan merasa orang-orangnya dibajak kalau Sultan bersedia menjadi calon wakil presiden dari partai lain. bahkan sangat mungkin Fadel Muhammad yang juga tokoh penting di Golkar, akan dibajak bila Pak Wiranto mau maju menjadi capres dan membutuhkan calon wakil presiden non-Jawa karena beliau sendiri sudah Jawa," kata Mahfudz.
"Dengan pertarungan yang meruncing tersebut, maka sikap yang diambil Golkar dalam waktu dekat akan sangat menentukan konstelasi politik ke depan," ujarnya.
• VIVAnews
Politik Penjegalan Warnai Pemilihan Presiden
Rabu, 28 Januari 2009 | 17:15 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mensinyalir adanya upaya penjegalan para kandidat calon presiden dengan memanfaatkan jalur hukum.
Penjegalan dilakukan untuk menumbangkan calon kandidat presiden sebelum pemilihan. Calon kandidat presiden, kata Mahfudz, dijegal dengan mengungkapkan kasus-kasus hukum yang diduga pernah melibatkan calon kandidat.
Penjegalan tak hanya dilakukan kepada calon yang dinilai berpotensi menjadi saingan terkuat, tapi juga kepada calon yang dianggap hanya menggerogoti basis dukungan di daerah.
Indikasi adanya penjegalan, kata Mahfudz, terlihat jelas dari kasus Fadel Muhammad. Fadel yang dijerat kasus hukum setelah Gubernur Gorontalo ini menyatakan keinginannya maju dalam bursa pemilihan presiden dan wakil presiden. "Kenapa baru sekarang dimunculkan kasusnya," kata Mahfudz dalam diskusi 'Persaingan Ketat Menuju Istana' di Gedung DPD, Rabu (28/01).
Selain Fadel Muhammad, Mahfudz melanjutkan, calon kandidat lain yang turut dijegal adalah Rizal Ramli dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring.
Rizal Ramli dijerat dengan kasus dugaan memotori demonstrasi dan Tifatul dijegal melalui kasus dugaan pelanggaran kampanye. Tifatul adalah satu dari delapan calon kandidat presiden yang akan diusung Partai Keadilan Sejahtera. "Sultan (Hamengku Buwono X) juga nyaris tersandung kasus dana bencana," kata Mahfudz.
Namun Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso membantah adanya penjegalan terhadap para calon kandidat presiden. Kasus-kasus yang kini menjerat para calon kandidat presiden, kata Priyo, murni karena hukum. "Saya tidak melihat ada pesan dari istana," kata Priyo.
Selain politik penjegalan, Mahfudz menambahkan, persaingan menuju istana juga dinodai politik saling klaim dan politik pembajakan. Program pemerintah yang dianggap sukses, kata Mahfudz, langsung diklaim partai tertentu sebagai keberhasilan partainya.
PKS Tuding Ada Penjegalan Calon Presiden
"Kenapa baru sekarang dimunculkan kasus mereka?"
Koran Tempo
JAKARTA - Ketua Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menuding ada upaya menjegal para kandidat yang menyatakan siap menjadi calon presiden dengan memanfaatkan jalur hukum menjelang pemilihan presiden.
"Ada indikasi politik penjegalan," kata Mahfudz dalam diskusi “Persaingan Ketat Menuju Istana” di gedung Dewan Perwakilan Daerah kemarin.
Menurut Mahfudz, kandidat dijegal dengan mengungkapkan kasus hukum yang diduga pernah melibatkan mereka. Penjegalan tak hanya dilakukan terhadap calon potensial pesaing terkuat, tapi juga terhadap calon yang dianggap menggerogoti basis dukungan di daerah.
Mahfudz tak menyebut siapa yang menjegal para kandidat tersebut. Namun, indikasinya dinilai jelas. Ia mencontohkan diusutnya kasus hukum Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, dan Rizal Ramli.
"Sultan (Hamengku Buwono X) juga nyaris tersandung kasus dana bencana," kata dia. "Kenapa baru sekarang dimunculkan kasus mereka?"
Hal yang sama disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens. Sejumlah kasus hukum yang menimpa calon kandidat presiden merupakan indikasi adanya penjegalan terhadap para calon kandidat. "Rizal Ramli jadi tersangka, dan Tifatul dipidanakan," kata Boni.
Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad dijerat kasus hukum setelah menyatakan ingin maju ke bursa pemilihan presiden dan wakil presiden. Fadel diperiksa kejaksaan terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Rizal dituding memotori sejumlah demonstrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang sebagian berakhir rusuh. Rizal sebelumnya menyatakan diri siap menjadi calon presiden dari independen.
Adapun Tifatul dituding melanggar aturan pemilu saat aksi unjuk rasa Partai Keadilan Sejahtera menentang agresi militer Israel ke Palestina. Tifatul merupakan satu dari delapan calon kandidat presiden dari Partai Keadilan Sejahtera. Dua hari lalu Kepolisian Daerah Metro Jaya telah mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara kasus yang melibatkannya.
Ketua Pengurus Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso membantah adanya upaya menjegal para kandidat calon presiden. Kasus tersebut murni hukum. "Saya tidak melihat ada pesan dari Istana (Negara)," kata Priyo.
Selain politik penjegalan, Mahfudz menganggap persaingan menuju istana dinodai politik saling klaim keberhasilan dan pembajakan. Klaim keberhasilan ini dilakukan antara dua partai pendukung pemerintah, yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat. Partai Demokrat dalam iklannya mengklaim penurunan harga bahan bakar minyak merupakan keberhasilannya. Namun, hal itu ditentang Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Politik pembajakan dilakukan PDI Perjuangan dengan memasukkan sejumlah kader dari partai lain sebagai calon pendamping Megawati. "Kalau Sultan dipinang partai lain, lalu Sultan menerima, Golkar berarti dibajak," kata Mahfudz. DWI RIYANTO AGUSTIAR | PUR
Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq
Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq
"Pemilu Sudah Masuki Perempat Final"
Situasi politik memanas dan meruncing. Ada tiga indikasi perempat final politik ini.
Rabu, 28 Januari 2009, 16:35 WIB
Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi
VIVAnews - Bagi Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, situasi Pemilu telah memasuki babak perempat final. Situasi politik pun memanas dan cenderung meruncing.
"Hal ini ditandai dengan beberapa hal. Pertama, mulai menguatnya politik klaim," kata Mahfudz dalam Dialog "Persaingan Ketat Menuju Istana" di gedung Dewan Perwakilan Daerah, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2009.
Mahfudz melihat partai-partai pengusung calon presiden mulai mengklaim prestasi dan kompetensi masing-masing dengan kalap tanpa melihat bahwa hal itu merupakan hasil kerja bersama. "Sampai-sampai ada gerbong yang ketinggalan karena lokomotifnya maju sendirian. Jadi saya bisa mengerti kalau sohib saya, Mas Priyo ini (Mahfudz melirik Ketua Fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso, yang duduk di sebelahnya--red), sampai gregetan," kata Mahfudz.
Indikasi kedua, Mahfudz melihat adanya penjegalan terhadap tokoh-tokoh politik. "Orang-orang yang dianggap sebagai kompetitor sedikit demi sedikit mulai disingkirkan, atau setidaknya dipagari," kata alumnus Universitas Indonesia itu.
Indikasi kedua ini berlanjut ke indikasi ketiga, politik pembajakan. Misalnya, tokoh-tokoh
"Pemilu Sudah Masuki Perempat Final"
Situasi politik memanas dan meruncing. Ada tiga indikasi perempat final politik ini.
Rabu, 28 Januari 2009, 16:35 WIB
Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi
VIVAnews - Bagi Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, situasi Pemilu telah memasuki babak perempat final. Situasi politik pun memanas dan cenderung meruncing.
"Hal ini ditandai dengan beberapa hal. Pertama, mulai menguatnya politik klaim," kata Mahfudz dalam Dialog "Persaingan Ketat Menuju Istana" di gedung Dewan Perwakilan Daerah, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2009.
Mahfudz melihat partai-partai pengusung calon presiden mulai mengklaim prestasi dan kompetensi masing-masing dengan kalap tanpa melihat bahwa hal itu merupakan hasil kerja bersama. "Sampai-sampai ada gerbong yang ketinggalan karena lokomotifnya maju sendirian. Jadi saya bisa mengerti kalau sohib saya, Mas Priyo ini (Mahfudz melirik Ketua Fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso, yang duduk di sebelahnya--red), sampai gregetan," kata Mahfudz.
Indikasi kedua, Mahfudz melihat adanya penjegalan terhadap tokoh-tokoh politik. "Orang-orang yang dianggap sebagai kompetitor sedikit demi sedikit mulai disingkirkan, atau setidaknya dipagari," kata alumnus Universitas Indonesia itu.
Indikasi kedua ini berlanjut ke indikasi ketiga, politik pembajakan. Misalnya, tokoh-tokoh
Tuesday, January 27, 2009
PKS Sambut Baik Fatwa MUI
26/01/2009 13:44
PKS Sambut Baik Fatwa MUI
Raden Trimutia Hatta
INILAH.COM, Jakarta - PKS menanggapi positif terbitnya fatwa MUI yang mewajibkan umat Islam di Indonesia menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009. Selain menguntungkan parpol berbasis massa Islam ini, fatwa itu juga dianggap mampu mengembalikan energi dan makna demokrasi.
"Saya kira fatwa ini bisa menjadi energi positif bagi semua parpol. Karena tidak hanya akan menguntungkan bagi parpol Islam saja, kan suaranya tetap akan terbagi ke berbagai parpol," ujar Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (26/1).
Menurut Ketua Fraksi PKS ini, fatwa tersebut masih perlu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, seperti penjelasan bagaimana tata cara memilih di Pemilu 2009.
"Jangan sampai fatwa ini malah melahirkan fatwa turunan untuk memilih parpol tertentu dan menguntungkan segelintir parpol," katanya.
Fatwa ini, jelasnya, berangkat dari kekhawatiran bahwa jumlah golput di Pemilu 2009 akan sangat besar. Sementara Pemilu 2009 adalah waktu yang sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan.
"Secara hukum fatwa ini tidak mengikat semua warga negara, tapi akan menjadi rujukan bagi umat Islam dalam menggunakan hak pilihnya dengan baik," ungkapnya.
Fatw MUI ini sebelumnya disarankan oleh mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid dalam rangka untuk mencegah tingginya angka golput. Ketua MPR itu mengusulkan agar MUI mengeluarkan fatwa golput haram. Namun, dalam sidang Ijtima Ulama MUI se-Indonesia III yang digelar Padang Panjang, Sumatera Barat, MUI memutuskan umat Islam diwajibkan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang.
Kewajiban itu akan berlaku jika dalam Pemilu 2009 ada calon yang ideal dan mewakili aspirasi atau memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun jika tidak ada satupun calon yang dianggap ideal itu maka umat Islam tidak wajib menggunakan hak pilihnya. [mut/ana]
Tags : fatwa MUI, golput
PKS Sambut Baik Fatwa MUI
Raden Trimutia Hatta
INILAH.COM, Jakarta - PKS menanggapi positif terbitnya fatwa MUI yang mewajibkan umat Islam di Indonesia menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009. Selain menguntungkan parpol berbasis massa Islam ini, fatwa itu juga dianggap mampu mengembalikan energi dan makna demokrasi.
"Saya kira fatwa ini bisa menjadi energi positif bagi semua parpol. Karena tidak hanya akan menguntungkan bagi parpol Islam saja, kan suaranya tetap akan terbagi ke berbagai parpol," ujar Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (26/1).
Menurut Ketua Fraksi PKS ini, fatwa tersebut masih perlu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, seperti penjelasan bagaimana tata cara memilih di Pemilu 2009.
"Jangan sampai fatwa ini malah melahirkan fatwa turunan untuk memilih parpol tertentu dan menguntungkan segelintir parpol," katanya.
Fatwa ini, jelasnya, berangkat dari kekhawatiran bahwa jumlah golput di Pemilu 2009 akan sangat besar. Sementara Pemilu 2009 adalah waktu yang sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan.
"Secara hukum fatwa ini tidak mengikat semua warga negara, tapi akan menjadi rujukan bagi umat Islam dalam menggunakan hak pilihnya dengan baik," ungkapnya.
Fatw MUI ini sebelumnya disarankan oleh mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid dalam rangka untuk mencegah tingginya angka golput. Ketua MPR itu mengusulkan agar MUI mengeluarkan fatwa golput haram. Namun, dalam sidang Ijtima Ulama MUI se-Indonesia III yang digelar Padang Panjang, Sumatera Barat, MUI memutuskan umat Islam diwajibkan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang.
Kewajiban itu akan berlaku jika dalam Pemilu 2009 ada calon yang ideal dan mewakili aspirasi atau memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun jika tidak ada satupun calon yang dianggap ideal itu maka umat Islam tidak wajib menggunakan hak pilihnya. [mut/ana]
Tags : fatwa MUI, golput
Partai Islam Tak Kompak Soal Fatwa Haram Golput
Partai Islam Tak Kompak Soal Fatwa Haram Golput
Senin, 26 Januari 2009 | 12:16 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Dua partai politik berbasis massa Islam tak kompak menyikapi fatwa haram Majelis Ulama Indonesia soal golput dalam Pemilu 2009 nanti. Partai Bulan Bintang tak setuju dengan fatwa itu, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera mengatakan fatwa itu sangat dibutuhkan.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Yusron Ihza Mahendra, mengatakan golput tidak perlu diatur dan dilarang. Menurut dia, golput adalah hak setiap warga, bukan kewajiban. "Jangan dipaksakan, apalagi dengan menggunakan agama sebagai alat politik," kata Yusron saat dihubungi, Senin (26/1).
Menurut Yusron, yang juga Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR ini, memilih tidak perlu diwajibkan. Meski fatwa itu menjadi hak MUI, Ini (fatwa) kurang pas," katanya. Fenomena golput di beberapa pemilihan kepala daerah, kata dia, memang terlihat cukup signifikan. "Namun, jangan mentang-mentang mengejar legitimasi kepemimpinan dengan fatwa," katanya.
Yusron menuturkan, fatwa itu justru bisa mengurangi kewibawaan lembaga keagamaan itu. "Jika fatwa ini tidak banyak yang mengikuti, bisa mengurangi kewibawaan," katanya.
Sosialisasi pemilu, kata dia, justru menjadi kunci yang efektif meningkatkan partisapasi pemilih. "Terutama tokoh agama, juga perbaikan kualitas partai dan calon legislatif," katanya.
Soal golput haram dijelaskan Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat Gusrizal Gazahar. Menurut dia, ulama sepakat memutuskan golput hukumnya haram jika ada pimpinan yang dipilih memenuhi syarat.
Sebaliknya, bila ada seseorang yang tepat untuk menjadi pimpinan tetapi pemilih memutuskan Golput hukumnya juga haram. “Dalam Islam memilih pimpinan itu wajib asal pimpinan yang dipilih itu memenuhi persyaratan,” kata Gusrizal.
Ketua Fraksi DPR Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, menyujui penetapan fatwa haram golput yang bisa menjadi rujukan pemilih. "Tentu demi kepentingan penyelamatan demokrasi dan menciptakan pemerintahan dengan legitimasi yang kuat," ujarnya.
Meski ada fatwa, kata dia, pemilih memiliki kedewasaan menentukan pilihan sesuai harapannya. "Artinya fatwa itu hanya menjadi referensi," katanya. Jika ada pemilih yang sudah apatis terhadap pemilihan umum, "Ya silakan saja golput."
EKO ARI WIBOWO
Senin, 26 Januari 2009 | 12:16 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Dua partai politik berbasis massa Islam tak kompak menyikapi fatwa haram Majelis Ulama Indonesia soal golput dalam Pemilu 2009 nanti. Partai Bulan Bintang tak setuju dengan fatwa itu, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera mengatakan fatwa itu sangat dibutuhkan.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Yusron Ihza Mahendra, mengatakan golput tidak perlu diatur dan dilarang. Menurut dia, golput adalah hak setiap warga, bukan kewajiban. "Jangan dipaksakan, apalagi dengan menggunakan agama sebagai alat politik," kata Yusron saat dihubungi, Senin (26/1).
Menurut Yusron, yang juga Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR ini, memilih tidak perlu diwajibkan. Meski fatwa itu menjadi hak MUI, Ini (fatwa) kurang pas," katanya. Fenomena golput di beberapa pemilihan kepala daerah, kata dia, memang terlihat cukup signifikan. "Namun, jangan mentang-mentang mengejar legitimasi kepemimpinan dengan fatwa," katanya.
Yusron menuturkan, fatwa itu justru bisa mengurangi kewibawaan lembaga keagamaan itu. "Jika fatwa ini tidak banyak yang mengikuti, bisa mengurangi kewibawaan," katanya.
Sosialisasi pemilu, kata dia, justru menjadi kunci yang efektif meningkatkan partisapasi pemilih. "Terutama tokoh agama, juga perbaikan kualitas partai dan calon legislatif," katanya.
Soal golput haram dijelaskan Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat Gusrizal Gazahar. Menurut dia, ulama sepakat memutuskan golput hukumnya haram jika ada pimpinan yang dipilih memenuhi syarat.
Sebaliknya, bila ada seseorang yang tepat untuk menjadi pimpinan tetapi pemilih memutuskan Golput hukumnya juga haram. “Dalam Islam memilih pimpinan itu wajib asal pimpinan yang dipilih itu memenuhi persyaratan,” kata Gusrizal.
Ketua Fraksi DPR Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, menyujui penetapan fatwa haram golput yang bisa menjadi rujukan pemilih. "Tentu demi kepentingan penyelamatan demokrasi dan menciptakan pemerintahan dengan legitimasi yang kuat," ujarnya.
Meski ada fatwa, kata dia, pemilih memiliki kedewasaan menentukan pilihan sesuai harapannya. "Artinya fatwa itu hanya menjadi referensi," katanya. Jika ada pemilih yang sudah apatis terhadap pemilihan umum, "Ya silakan saja golput."
EKO ARI WIBOWO
Thursday, January 22, 2009
Fraksi Potong Gaji DPR Pembolos
Fraksi Potong Gaji DPR Pembolos
Wednesday, 21 January 2009
JAKARTA(SINDO) – Sejumlah fraksi DPR siap memberikan sanksi berat berupa pemotongan gaji bagi para anggota yang sering absen.
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR Effendy Choirie mengatakan langkah tegas tersebut sebagai bagian dari kontrak kerja yang sebelumnya telah disepakati. Karena itu dia berharap para anggotanya yang duduk di berbagai komisi lebih disiplin lagi memperjuangkan konstituen.
”Gajinya kami potong dan kami berikan kepada konstituennya,” katanya di Gedung DPR kemarin. Sebagaimana diketahui, menjelang pemilu legislatif kehadiran para wakil rakyat ke Senayan makin berkurang. Bahkan pada pembukaan rapat paripurna masa sidang III lalu hanya diikuti puluhan anggota.
Hal itu berdampak pada molornya pembahasan sejumlah rancangan undang-undang. Effendy menyatakan FKB sudah membuat kontrak kinerja. Mulai saat kontrak itu ditandatangani, anggota harus aktif masuk kerja dan membantu tugas kedewanan. Jika masih suka bolos,anggota itu akan diumumkan di daerah pemilihan masing-masing.
”Biar mereka yang memilih memberikan sanksi sosial dan moral, tentu juga ada sanksi dari kita,”paparnya. Namun, hal itu berlaku untuk ke depan,untuk yang dulu tidak diumumkan dan diberi sanksi.Menurut dia,di FKB sebelumnya ada dua orang yang paling banyak tidak hadir,yaitu Khofifah Indar Parawansa dan Imam Bukhori Kholil.
Khofifah sedang sibuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur, nanti kalau sudah selesai akan diminta kembali aktif.Adapun Imam Bukhori, yang saat ini juga sudah pindah ke PKNU, sudah diganti. ”Gantinya ini pasti aktif,”ujarnya. Langkah tegas juga dilakukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq mengungkapkan, jauh sebelum banyaknya anggota Dewan yang bolos disorot, PKS sudahmemberlakukanaturan kehadiran.
”Kami sejak awal sudah ada evaluasi yang kemudian dikirim ke DPP,”katanya. Mahfudz mengatakan, batas toleransi ketidakhadiran adalah 25%. Jika melebihi persentase itu anggota akan dikenai sanksi, dari teguran, tertulis, sampai sanksi berat. Mahfudz menjelaskan bahwa evaluasi diberikan ke daerah tempat yang bersangkutan.
Lalu evaluasi tersebut jadi bahan pertimbangan untuk proses penentuan calon anggota legislatif berikutnya. Penerapan sanksi ini tidak pandang bulu,Mahfudz mengaku pernah pula terkena sanksi. ”Masa sidang lalu saya kena teguran karena kehadiran saya 33%.Kalau mau cari alasan banyak saja, tapi harus tetap saya terima,”ungkapnya. Sementara itu,Fraksi Demokrat mulai menginventarisasi anggotanya yang sering absen.
”Saya sudah terima datanya dan berdasarkan itu kan ada record,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan. Karena itu,fraksinya akan memanggil para anggotanya. Namun, para anggota yang lalai itu tidak langsung diberi sanksi tegas berupa pemberhentian atau recall, tetapi teguran dulu.
”Ya, kita beri peringatan pertama dulu, kedua, ketiga, setelah itu baru ke badan kehormatan partai,” ungkapnya. Lebih lanjut anggota Komisi I ini menambahkan,hasil evaluasi kinerja para anggotanya tidak akan diumumkan secara terbuka ke publik, tetapi jika ada yang ingin mempertanyakan, fraksinya akan terbuka untuk memberikan informasi tersebut.
Sementara itu,Wakil Ketua BK DPR Gayus Lumbuun mengatakan kehadiran fisik pada rapat-rapat Dewan adalah kewajiban bagi anggota Dewan.”Menurut Tata Tertib DPR, ketidakhadiran tiga kali bertururt-turut pada rapat sejenis tanpa pemberitahuan merupakan pelanggaran kode etik,”katanya.
Gayus menambahkan,BK hanya bertindak terhadap anggota yang tidak hadir tanpa pemberitahuan. Adapun pemberitahuan berhalangan hadir merupakan izin dari fraksi.Artinya, fraksilah yang menjelaskan alasan sakit atau adanya keperluan penting.
Karena itu kuncinya tetap pada fraksi-fraksi. ”Karena itu, harus ada ketegasan dari fraksi-fraksi dalam memberikan izin. Sakit ya harus dengan keterangan dokter dan keperluan mendesak harus dengan alasan yang jelas dan melampirkan data,”katanya. (dian widiyanarko)
Wednesday, 21 January 2009
JAKARTA(SINDO) – Sejumlah fraksi DPR siap memberikan sanksi berat berupa pemotongan gaji bagi para anggota yang sering absen.
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR Effendy Choirie mengatakan langkah tegas tersebut sebagai bagian dari kontrak kerja yang sebelumnya telah disepakati. Karena itu dia berharap para anggotanya yang duduk di berbagai komisi lebih disiplin lagi memperjuangkan konstituen.
”Gajinya kami potong dan kami berikan kepada konstituennya,” katanya di Gedung DPR kemarin. Sebagaimana diketahui, menjelang pemilu legislatif kehadiran para wakil rakyat ke Senayan makin berkurang. Bahkan pada pembukaan rapat paripurna masa sidang III lalu hanya diikuti puluhan anggota.
Hal itu berdampak pada molornya pembahasan sejumlah rancangan undang-undang. Effendy menyatakan FKB sudah membuat kontrak kinerja. Mulai saat kontrak itu ditandatangani, anggota harus aktif masuk kerja dan membantu tugas kedewanan. Jika masih suka bolos,anggota itu akan diumumkan di daerah pemilihan masing-masing.
”Biar mereka yang memilih memberikan sanksi sosial dan moral, tentu juga ada sanksi dari kita,”paparnya. Namun, hal itu berlaku untuk ke depan,untuk yang dulu tidak diumumkan dan diberi sanksi.Menurut dia,di FKB sebelumnya ada dua orang yang paling banyak tidak hadir,yaitu Khofifah Indar Parawansa dan Imam Bukhori Kholil.
Khofifah sedang sibuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur, nanti kalau sudah selesai akan diminta kembali aktif.Adapun Imam Bukhori, yang saat ini juga sudah pindah ke PKNU, sudah diganti. ”Gantinya ini pasti aktif,”ujarnya. Langkah tegas juga dilakukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq mengungkapkan, jauh sebelum banyaknya anggota Dewan yang bolos disorot, PKS sudahmemberlakukanaturan kehadiran.
”Kami sejak awal sudah ada evaluasi yang kemudian dikirim ke DPP,”katanya. Mahfudz mengatakan, batas toleransi ketidakhadiran adalah 25%. Jika melebihi persentase itu anggota akan dikenai sanksi, dari teguran, tertulis, sampai sanksi berat. Mahfudz menjelaskan bahwa evaluasi diberikan ke daerah tempat yang bersangkutan.
Lalu evaluasi tersebut jadi bahan pertimbangan untuk proses penentuan calon anggota legislatif berikutnya. Penerapan sanksi ini tidak pandang bulu,Mahfudz mengaku pernah pula terkena sanksi. ”Masa sidang lalu saya kena teguran karena kehadiran saya 33%.Kalau mau cari alasan banyak saja, tapi harus tetap saya terima,”ungkapnya. Sementara itu,Fraksi Demokrat mulai menginventarisasi anggotanya yang sering absen.
”Saya sudah terima datanya dan berdasarkan itu kan ada record,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan. Karena itu,fraksinya akan memanggil para anggotanya. Namun, para anggota yang lalai itu tidak langsung diberi sanksi tegas berupa pemberhentian atau recall, tetapi teguran dulu.
”Ya, kita beri peringatan pertama dulu, kedua, ketiga, setelah itu baru ke badan kehormatan partai,” ungkapnya. Lebih lanjut anggota Komisi I ini menambahkan,hasil evaluasi kinerja para anggotanya tidak akan diumumkan secara terbuka ke publik, tetapi jika ada yang ingin mempertanyakan, fraksinya akan terbuka untuk memberikan informasi tersebut.
Sementara itu,Wakil Ketua BK DPR Gayus Lumbuun mengatakan kehadiran fisik pada rapat-rapat Dewan adalah kewajiban bagi anggota Dewan.”Menurut Tata Tertib DPR, ketidakhadiran tiga kali bertururt-turut pada rapat sejenis tanpa pemberitahuan merupakan pelanggaran kode etik,”katanya.
Gayus menambahkan,BK hanya bertindak terhadap anggota yang tidak hadir tanpa pemberitahuan. Adapun pemberitahuan berhalangan hadir merupakan izin dari fraksi.Artinya, fraksilah yang menjelaskan alasan sakit atau adanya keperluan penting.
Karena itu kuncinya tetap pada fraksi-fraksi. ”Karena itu, harus ada ketegasan dari fraksi-fraksi dalam memberikan izin. Sakit ya harus dengan keterangan dokter dan keperluan mendesak harus dengan alasan yang jelas dan melampirkan data,”katanya. (dian widiyanarko)
LAPORAN PELANGGARAN: PKS akan Balik Adukan Panwaslu
LAPORAN PELANGGARAN: PKS akan Balik Adukan Panwaslu
JAKARTA (Lampost): Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang mempelajari kemungkinan melaporkan Panwaslu DKI atas dugaan melanggar kode etik. Sebelumnya kepolisian telah menetapkan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPW PKS Jakarta Triwisaksana, dan Ketua PKS Jakarta Pusat Agus Setiawan sebagai tersangka pelanggaran kampanye berdasarkan laporan Panwaslu DKI Jakarta.
"Semoga tidak ada motif lain di balik tindakan Panwaslu dan Bawaslu. PKS sedang mempelajari kemungkinan delik aduan bahwa Panwaslu DKI melanggar kode etik," kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, Selasa (21-1).
Menurut Mahfudz, sangat wajar jika kasus Tifatul sembiring dihentikan (SP3) karena sejak awal kajian hukum PKS berkesimpulan tidak ada aturan kampanye yang dilarang.
"Menanggapi dikeluarkannya SP3 atas Presiden PKS dalam kasus demo solidaritas Palestina, Polda dan Kejaksaan semestinya menghentikan. tidak mengherankan ada pendapat seperti itu dari pakar yang dihadirkan Polda," terang Mahfudz.
Mahfudz menilai seharusnya Panwaslu memahami aturan hukum sehingga tidak serampangan dalam menetapkan tuduhan. Sebab, tindakan yang serampangan akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik kepada lembaga ini.
Sementara itu, kepolisian belum menentukan apakah berkas tersangka Presiden PKS Tifatul Sembiring akan dihentikan atau dilanjutkan ke kejaksaan. "Belum disampaikan penyidik apakah akan di-SP3-kan atau tidak," ujar Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Zulkarnain, yang ditemui Rabu (21-1).
Zulkarnain mengakui bahwa waktu penyidikan sudah habis. "Memang sudah 14 hari," ujarnya. Sebelumnya, polisi sempat mempertimbangkan akan menghentikan penyelidikan kasus PKS karena menurut saksi ahli Dr. Rudi Satrio, demo yang dilakukan PKS pada 2 Januari 2009 bukanlah kampanye karena tidak terdapat unsur visi dan misi di dalam demo tersebut.
Tifatul dijadikan tersangka karena dianggap bertanggung jawab atas demo PKS yang membawa bendera PKS bertuliskan angka 8. Dia dinilai telah melakukan kampanye rapat umum yang belum saatnya dilakukan.
Selain Tifatul, Ketua DPW PKD DKI Jakarta Triwisaksana dan Ketua DPD PKS Jakarta Pusat Agus Setiawan juga dijadikan tersangka. n DTC/U-3
JAKARTA (Lampost): Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang mempelajari kemungkinan melaporkan Panwaslu DKI atas dugaan melanggar kode etik. Sebelumnya kepolisian telah menetapkan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPW PKS Jakarta Triwisaksana, dan Ketua PKS Jakarta Pusat Agus Setiawan sebagai tersangka pelanggaran kampanye berdasarkan laporan Panwaslu DKI Jakarta.
"Semoga tidak ada motif lain di balik tindakan Panwaslu dan Bawaslu. PKS sedang mempelajari kemungkinan delik aduan bahwa Panwaslu DKI melanggar kode etik," kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, Selasa (21-1).
Menurut Mahfudz, sangat wajar jika kasus Tifatul sembiring dihentikan (SP3) karena sejak awal kajian hukum PKS berkesimpulan tidak ada aturan kampanye yang dilarang.
"Menanggapi dikeluarkannya SP3 atas Presiden PKS dalam kasus demo solidaritas Palestina, Polda dan Kejaksaan semestinya menghentikan. tidak mengherankan ada pendapat seperti itu dari pakar yang dihadirkan Polda," terang Mahfudz.
Mahfudz menilai seharusnya Panwaslu memahami aturan hukum sehingga tidak serampangan dalam menetapkan tuduhan. Sebab, tindakan yang serampangan akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik kepada lembaga ini.
Sementara itu, kepolisian belum menentukan apakah berkas tersangka Presiden PKS Tifatul Sembiring akan dihentikan atau dilanjutkan ke kejaksaan. "Belum disampaikan penyidik apakah akan di-SP3-kan atau tidak," ujar Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Zulkarnain, yang ditemui Rabu (21-1).
Zulkarnain mengakui bahwa waktu penyidikan sudah habis. "Memang sudah 14 hari," ujarnya. Sebelumnya, polisi sempat mempertimbangkan akan menghentikan penyelidikan kasus PKS karena menurut saksi ahli Dr. Rudi Satrio, demo yang dilakukan PKS pada 2 Januari 2009 bukanlah kampanye karena tidak terdapat unsur visi dan misi di dalam demo tersebut.
Tifatul dijadikan tersangka karena dianggap bertanggung jawab atas demo PKS yang membawa bendera PKS bertuliskan angka 8. Dia dinilai telah melakukan kampanye rapat umum yang belum saatnya dilakukan.
Selain Tifatul, Ketua DPW PKD DKI Jakarta Triwisaksana dan Ketua DPD PKS Jakarta Pusat Agus Setiawan juga dijadikan tersangka. n DTC/U-3
PKS Sumringah PDIP Pertimbangkan Hidayat
PKS Sumringah PDIP Pertimbangkan Hidayat
Selasa, 20 Januari 2009 - 10:54 wib
Maria Ulfa Eleven Safa - Okezone
JAKARTA - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nuwahid dan Sri Sultan Hamengkubuwono menjadi bakal calon terkuat pendamping Megawati Soekarnoputri pada Pilpres mendatang. Hal tersebut cukup mendapat apresiasi PKS.
"Ini sebuah kehormatan bagi PKS. Artinya PDIP tidak hanya mempertimbangkan sosok Pak Hidayat tetapi mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki PKS," ujar Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada okezone melalui sambungan telepon, Selasa (20/1/2009).
Mahfudz menilai, pinangan tersebut sebagai sinyal positif agar ketimpangan yang ada antara partai nasionalis dengan partai Islam yang kini mulai menipis. "Agar dikotomi antara partai Nasional dengan partai semakin memudar," katanya
Selian itu, lanjutnya, hal itu dilakukan untuk lebih mendekatkan emosi dan semangat kebangsaan partai. "Sudah ada sikap dari partai untuk saling mendekat dan menjajaki satu sama lain. Ini mudah-mudahan berdampak pada lebih mengenal dan mengerti arah platform masing-masing," jelasnya.
Disinggung mengenai kesiapan PKS menerima pinangan tersebut, Mahfudz mengatakan masih menunggu pemilu legislatif. "Keputusan ya tau tidak itu akan dibahas setelah pemilu legislatif di tingkat majelis syuro PKS," katanya.
Kendati demikian, Mahfudz berharap, siapa pun atau partai mana pun yang hendak menggandeng PKS, agar melakukan pembicaraan lebih serius mengenai agenda pembangunan ke depan.(ded) (mbs)
Selasa, 20 Januari 2009 - 10:54 wib
Maria Ulfa Eleven Safa - Okezone
JAKARTA - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nuwahid dan Sri Sultan Hamengkubuwono menjadi bakal calon terkuat pendamping Megawati Soekarnoputri pada Pilpres mendatang. Hal tersebut cukup mendapat apresiasi PKS.
"Ini sebuah kehormatan bagi PKS. Artinya PDIP tidak hanya mempertimbangkan sosok Pak Hidayat tetapi mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki PKS," ujar Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada okezone melalui sambungan telepon, Selasa (20/1/2009).
Mahfudz menilai, pinangan tersebut sebagai sinyal positif agar ketimpangan yang ada antara partai nasionalis dengan partai Islam yang kini mulai menipis. "Agar dikotomi antara partai Nasional dengan partai semakin memudar," katanya
Selian itu, lanjutnya, hal itu dilakukan untuk lebih mendekatkan emosi dan semangat kebangsaan partai. "Sudah ada sikap dari partai untuk saling mendekat dan menjajaki satu sama lain. Ini mudah-mudahan berdampak pada lebih mengenal dan mengerti arah platform masing-masing," jelasnya.
Disinggung mengenai kesiapan PKS menerima pinangan tersebut, Mahfudz mengatakan masih menunggu pemilu legislatif. "Keputusan ya tau tidak itu akan dibahas setelah pemilu legislatif di tingkat majelis syuro PKS," katanya.
Kendati demikian, Mahfudz berharap, siapa pun atau partai mana pun yang hendak menggandeng PKS, agar melakukan pembicaraan lebih serius mengenai agenda pembangunan ke depan.(ded) (mbs)
PKS-Tifatul 1, Panwaslu 0
0/01/2009 - 19:44
PKS-Tifatul 1, Panwaslu 0
R Ferdian Andi R
Tifatul Sembiring
(inilah.com/Raya Abdullah)
INILAH.COM, Jakarta – Tifatul Sembiring dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berada di atas angin. Polda Metro Jaya mempertimbangkan untuk menghentikan penyidikan. Bukti-bukti dianggap tak memadai. Kemenangan ganda bagi PKS?
Perjalanan kasus dugaan pelanggaran kampanye yang tertuduhkan kepada PKS yang menjadikan presidennya PKS Tifatul Sembiring menjadi tersangka dalam kasus ini, kini memasuki babak baru. Saat ini, Kepolisian Daerah Metro Jaya tengah mempertimbangkan untuk menghentikan penyidikan atas dugaan pelanggaran kampanye tersebut.
Alasannya, alat bukti yang diajukan Panwaslu DKI tidak cukup memenuhi aksi demo PKS masuk dalam kategori kampanye. Inikah buah skenario konspiratif Panwaslu DKI untuk menjatuhkan citra PKS di mata publik?
Menurut Juru Bicara Polda Metro Jaya, Zulkarnaen, pihaknya saat ini tengah mempertimbangkan untuk menghentikan penyidikan atas laporan Panwaslu DKI terhadap PKS. "Jika tidak memenuhi unsur pelanggaran undang-undang pemilu, kami akan hentikan penyidikan," katanya, Selasa (20/1) di Jakarta.
Bukan tanpa alasan rencana penghentian penyidikan atas kasus yang menjerat Tifatul sebagai tersangka ini. Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Rudy Satrio yang menjadi saksi ahli kepolisian menegaskan, aksi demonstrasi PKS, 2 Januari lalu tidak masuk kategori kampanye. "Belum memenuhi unsur kampanye," kata Rudy kepada pihak kepolisian.
Kesimpulan Rudy bukan tanpa pijakan. Menurut dia, bukti-bukti yang diusung Panwaslu DKI Jakarta sama sekali tidak menunjukkan aktivitas kampanye yang dilakukan PKS. Pendapat Rudy seperti menegaskan keyakinan para petinggi PKS. Karena, aksi yang melibatkan massa sekitar 250 ribu tersebut untuk menunjukkan solidaritas atas penderitaan rakyat Palestina atas agresi Israel.
Ketua Panwaslu DKI, Ramdansyah, menyayangkan pilihan kepolisian dengan mendatangkan saksi ahli yang tidak memberatkan tuduhan pada Tifatul dan PKS. “Saksi ahli yang dihadirkan kepolisian justru yang meringankan. Harusnya kepolisian panggil saksi yang turut membantu memberatkan bagi tersangka,” katanya kepada INILAH.COM. Menurut dia, saksi ahli seperti Arbi Sanit pas untuk dihadirkan untuk mendukung tuduhan pada PKS.
Ramdansyah kembali menegaskan, pelaporan pihaknya sama sekali tidak terkait dengan substansi demontrasi yang diusung oleh PKS. Persoalan prosedural kampanye, kata Ramdansyah, yang menjadi pokok pelaporan pihaknya PKS ke aparat kepolisan.
“Harus diingat, pelaporan kami bukan soal substansi acara tapi prosedural. Makanya kepolisan harus kejar soal prosedural, bukan yang soal visi misi. Itu masih debatable,” tegasnya.
Bagaimana jika nantinya kepolisian menghentikan penyidikan kasus pelanggaran kampanye oleh PKS? Ramdansyah menegaskan, pihaknya akan terus mengejar PKS dari sisi lainnya. Menurut dia, UU Pemilu No 10/2008 pasal 79 ayat 2 partai politik wajib menyebutkan tembusan ke Panwaslu daftar kampanyenya.
“Sejauh ini, PKS belum pernah mendaftarakan kampanyenya pada Panwaslu. Artinya PKS melanggar administrasi,” tegasnya. Jika terbukti, ancaman sanksi yang bakal diterima PKS tidak mendapat jatah kampanye rapat umum pada Maret-April mendatang di wilayah DKI.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Bawaslu, Nur Hidayat Sardini menyesalkan pernyatan Jampidum Kejaksaan Agung Abdul Hakim Ritonga yang menyebutkan aksi demo PKS tidak masuk kategori kampanye rapat umum. "Kami menyesalkan pagi-pagi kejaksaan sudah bilang itu bukan tindak pidana pemilu. Ini menunjukkan kejaksaan kurang wise," ujarnya.
Ketua FPKS DPR, Mahfudz Siddiq menyambut positif rencana Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Tifatul. Menurut dia, memang seharusnya Polda mengentikan penyidikan terkait dengan demo itu.
“Polda memang semestinya menghentikan penyidikan. Ini memalukan bagi Panwaslu yang semestinya paham aturan hukum. Semoga tidak ada motif di balik tindakan Panwaslu dan Bawaslu,” tegasnya. [I4]
PKS-Tifatul 1, Panwaslu 0
R Ferdian Andi R
Tifatul Sembiring
(inilah.com/Raya Abdullah)
INILAH.COM, Jakarta – Tifatul Sembiring dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berada di atas angin. Polda Metro Jaya mempertimbangkan untuk menghentikan penyidikan. Bukti-bukti dianggap tak memadai. Kemenangan ganda bagi PKS?
Perjalanan kasus dugaan pelanggaran kampanye yang tertuduhkan kepada PKS yang menjadikan presidennya PKS Tifatul Sembiring menjadi tersangka dalam kasus ini, kini memasuki babak baru. Saat ini, Kepolisian Daerah Metro Jaya tengah mempertimbangkan untuk menghentikan penyidikan atas dugaan pelanggaran kampanye tersebut.
Alasannya, alat bukti yang diajukan Panwaslu DKI tidak cukup memenuhi aksi demo PKS masuk dalam kategori kampanye. Inikah buah skenario konspiratif Panwaslu DKI untuk menjatuhkan citra PKS di mata publik?
Menurut Juru Bicara Polda Metro Jaya, Zulkarnaen, pihaknya saat ini tengah mempertimbangkan untuk menghentikan penyidikan atas laporan Panwaslu DKI terhadap PKS. "Jika tidak memenuhi unsur pelanggaran undang-undang pemilu, kami akan hentikan penyidikan," katanya, Selasa (20/1) di Jakarta.
Bukan tanpa alasan rencana penghentian penyidikan atas kasus yang menjerat Tifatul sebagai tersangka ini. Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Rudy Satrio yang menjadi saksi ahli kepolisian menegaskan, aksi demonstrasi PKS, 2 Januari lalu tidak masuk kategori kampanye. "Belum memenuhi unsur kampanye," kata Rudy kepada pihak kepolisian.
Kesimpulan Rudy bukan tanpa pijakan. Menurut dia, bukti-bukti yang diusung Panwaslu DKI Jakarta sama sekali tidak menunjukkan aktivitas kampanye yang dilakukan PKS. Pendapat Rudy seperti menegaskan keyakinan para petinggi PKS. Karena, aksi yang melibatkan massa sekitar 250 ribu tersebut untuk menunjukkan solidaritas atas penderitaan rakyat Palestina atas agresi Israel.
Ketua Panwaslu DKI, Ramdansyah, menyayangkan pilihan kepolisian dengan mendatangkan saksi ahli yang tidak memberatkan tuduhan pada Tifatul dan PKS. “Saksi ahli yang dihadirkan kepolisian justru yang meringankan. Harusnya kepolisian panggil saksi yang turut membantu memberatkan bagi tersangka,” katanya kepada INILAH.COM. Menurut dia, saksi ahli seperti Arbi Sanit pas untuk dihadirkan untuk mendukung tuduhan pada PKS.
Ramdansyah kembali menegaskan, pelaporan pihaknya sama sekali tidak terkait dengan substansi demontrasi yang diusung oleh PKS. Persoalan prosedural kampanye, kata Ramdansyah, yang menjadi pokok pelaporan pihaknya PKS ke aparat kepolisan.
“Harus diingat, pelaporan kami bukan soal substansi acara tapi prosedural. Makanya kepolisan harus kejar soal prosedural, bukan yang soal visi misi. Itu masih debatable,” tegasnya.
Bagaimana jika nantinya kepolisian menghentikan penyidikan kasus pelanggaran kampanye oleh PKS? Ramdansyah menegaskan, pihaknya akan terus mengejar PKS dari sisi lainnya. Menurut dia, UU Pemilu No 10/2008 pasal 79 ayat 2 partai politik wajib menyebutkan tembusan ke Panwaslu daftar kampanyenya.
“Sejauh ini, PKS belum pernah mendaftarakan kampanyenya pada Panwaslu. Artinya PKS melanggar administrasi,” tegasnya. Jika terbukti, ancaman sanksi yang bakal diterima PKS tidak mendapat jatah kampanye rapat umum pada Maret-April mendatang di wilayah DKI.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Bawaslu, Nur Hidayat Sardini menyesalkan pernyatan Jampidum Kejaksaan Agung Abdul Hakim Ritonga yang menyebutkan aksi demo PKS tidak masuk kategori kampanye rapat umum. "Kami menyesalkan pagi-pagi kejaksaan sudah bilang itu bukan tindak pidana pemilu. Ini menunjukkan kejaksaan kurang wise," ujarnya.
Ketua FPKS DPR, Mahfudz Siddiq menyambut positif rencana Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Tifatul. Menurut dia, memang seharusnya Polda mengentikan penyidikan terkait dengan demo itu.
“Polda memang semestinya menghentikan penyidikan. Ini memalukan bagi Panwaslu yang semestinya paham aturan hukum. Semoga tidak ada motif di balik tindakan Panwaslu dan Bawaslu,” tegasnya. [I4]
PKS: SBY Pinjam Tangan Pecat Menteri
Politik
20/01/2009 - 12:55
PKS: SBY Pinjam Tangan Pecat Menteri
Raden Trimutia Hatta
INILAH.COM, Jakarta - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kampanye Pejabat Negara yang mewajibkan menteri menanggalkan jabatannya bila menjadi capres/cawapres, dinilai terlalu berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono tidak ingin dikesankan sebagai presiden yang memecat menterinya.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq, saat berbincang dengan INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (20/1). Menurutnya, jika ada menteri yang mencalonkan diri di Pilpres 2009 seharusnya tidak perlu mengundurkan diri, tapi SBY bisa langsung memberhentikannya.
“Kan presiden punya hak prerogatif untuk mengangkat ataupun memberhentikan mentrinya," kata Mahfudz.
Dengan begitu, jelasnya, RPP Kampanye Pejabat Negara sebnarnya tidak perlu ada. Terlebih, acuan UU dari RPP itu juga tidak ada, karena dalam UU Pemilu tidak mengatur menteri itu harus mundur ataupun tidak dari jabatannya bila menjadi kandidat Pilpes.
"Kembalikan saja ke hak prerogratif presiden. RPP itu jadi mubazir, karena hanya pakai Keppres saja presiden bisa memberhentikannya. RPP ini jadi menunjukkan, kira-kira SBY ingin memberhentikan tanpa tangannya langsung," jelasnya.
Seharusnya, lanjut Mafudz, SBY menyadari konsekuensi mengangkat anggota kabinet yang berasal dari parpol. Sehingga jika ada menterinya yang akan menjadi capres/cawapres, ia telah siap. [mut/nuz]
20/01/2009 - 12:55
PKS: SBY Pinjam Tangan Pecat Menteri
Raden Trimutia Hatta
INILAH.COM, Jakarta - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kampanye Pejabat Negara yang mewajibkan menteri menanggalkan jabatannya bila menjadi capres/cawapres, dinilai terlalu berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono tidak ingin dikesankan sebagai presiden yang memecat menterinya.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq, saat berbincang dengan INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (20/1). Menurutnya, jika ada menteri yang mencalonkan diri di Pilpres 2009 seharusnya tidak perlu mengundurkan diri, tapi SBY bisa langsung memberhentikannya.
“Kan presiden punya hak prerogatif untuk mengangkat ataupun memberhentikan mentrinya," kata Mahfudz.
Dengan begitu, jelasnya, RPP Kampanye Pejabat Negara sebnarnya tidak perlu ada. Terlebih, acuan UU dari RPP itu juga tidak ada, karena dalam UU Pemilu tidak mengatur menteri itu harus mundur ataupun tidak dari jabatannya bila menjadi kandidat Pilpes.
"Kembalikan saja ke hak prerogratif presiden. RPP itu jadi mubazir, karena hanya pakai Keppres saja presiden bisa memberhentikannya. RPP ini jadi menunjukkan, kira-kira SBY ingin memberhentikan tanpa tangannya langsung," jelasnya.
Seharusnya, lanjut Mafudz, SBY menyadari konsekuensi mengangkat anggota kabinet yang berasal dari parpol. Sehingga jika ada menterinya yang akan menjadi capres/cawapres, ia telah siap. [mut/nuz]
Tuesday, January 20, 2009
PKS: Usut Peran Israel di Plumpang
Politik
19/01/2009 - 10:16
PKS: Usut Peran Israel di Plumpang
Raden Trimutia Hatta
INILAH.COM, Jakarta - Analisis pengamat intelijen AC Mannulang yang mencurigai adanya peran intelijen Israel (Mossad) dalam terbakarnya Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Minggu (19/1) malam, patut diselidiki. Hal ini mengingat gelombang aksi penolakan terhadap agresi Israel ke Palestina di Indonesia cukup besar.
"Saya kira analisis Pak AC Mannulang lebih menarik untuk diungkap. Sebagai orang intelijen dia pasti punya bukti. Jadi bagus juga kalau bukti-buktinya itu diungkapkan. Apakah berkaitan dengan reaksi keras dari Indonesia terhadap Israel belakangan ini atau tidak," ujar Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, kepada INILAH.COM, di Jakarta, Senin (19/1).
Mahfudz menyatakan, pemerintah wajib mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab, hal itu sangat berpotensi untuk menjatuhkan kredibilitas Susilo Bambang Yudhoyono yang baru saja menurunkan harga BBM untuk ketiga kalinya.
"Memang kalau dilihat bahwa sebelumnya terjadi problem distribusi BBM, terjadi kelangkaan hingga kebakaran di Plumpang seperti ada sebuah skenario. Jadi ini patut diseriusi, apakan kecelakan atau ada unsur sabotase. Kalau tidak ini akan menimbulkan pepecahan," katanya.
Mahfudz menduga, motif di balik terbakarnya Depo Petamina Plumpang untuk mengganggu stabilitas dari segala bidang. Apabila hal yang sama ternyata terjadi kembali, artinya memang ada target yang serius dari pelaku aksi. "Pihak intelijen harus mengungkap kasus ini dan menangkap siapa dalang di balik ini semua," pungkasnya. [mut/nuz]
19/01/2009 - 10:16
PKS: Usut Peran Israel di Plumpang
Raden Trimutia Hatta
INILAH.COM, Jakarta - Analisis pengamat intelijen AC Mannulang yang mencurigai adanya peran intelijen Israel (Mossad) dalam terbakarnya Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Minggu (19/1) malam, patut diselidiki. Hal ini mengingat gelombang aksi penolakan terhadap agresi Israel ke Palestina di Indonesia cukup besar.
"Saya kira analisis Pak AC Mannulang lebih menarik untuk diungkap. Sebagai orang intelijen dia pasti punya bukti. Jadi bagus juga kalau bukti-buktinya itu diungkapkan. Apakah berkaitan dengan reaksi keras dari Indonesia terhadap Israel belakangan ini atau tidak," ujar Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, kepada INILAH.COM, di Jakarta, Senin (19/1).
Mahfudz menyatakan, pemerintah wajib mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab, hal itu sangat berpotensi untuk menjatuhkan kredibilitas Susilo Bambang Yudhoyono yang baru saja menurunkan harga BBM untuk ketiga kalinya.
"Memang kalau dilihat bahwa sebelumnya terjadi problem distribusi BBM, terjadi kelangkaan hingga kebakaran di Plumpang seperti ada sebuah skenario. Jadi ini patut diseriusi, apakan kecelakan atau ada unsur sabotase. Kalau tidak ini akan menimbulkan pepecahan," katanya.
Mahfudz menduga, motif di balik terbakarnya Depo Petamina Plumpang untuk mengganggu stabilitas dari segala bidang. Apabila hal yang sama ternyata terjadi kembali, artinya memang ada target yang serius dari pelaku aksi. "Pihak intelijen harus mengungkap kasus ini dan menangkap siapa dalang di balik ini semua," pungkasnya. [mut/nuz]
PKS Tengarai Kebakaran Depo Plumpang Bermuatan Politis
PKS Tengarai Kebakaran Depo Plumpang Bermuatan Politis
Senin, 19 Januari 2009 - 13:12 wib
Maria Ulfa Eleven Safa - Okezone
JAKARTA - Beberapa pihak menuding adanya muatan politik dalam peristiwa kebakaran di Depo Plumpang tadi malam. Hal tersebut turut diamini Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Sangat mungkin, tapi kalau dugaannya kesengajaan itu terlalu unik," ujar Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq di gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (19/1/2009)
Mahfudz menyebut unik, karena peristiwa itu terjadi setelah beberapa waktu lalu terdapat problem pendistribusian BBM. "Presiden SBY juga baru saja marah-marah ke Direksi Pertamina, BBM kan juga baru saja turun, tiba-tiba ada kasus ini," jelasnya.
Alhasil, menurut Mahfudz, terkait adanya unsur kesengajaan atau by design atau adanya agenda politik dalam kejadian tersebut, perlu ditelusuri lebih lanjut.
"Kalau isu pergantian Direksi Pertamina rasanya tidak, karena sekian kali pergantian tidak pernah ada masalah berat, ini hanya perlu ditelusuri apakah ada tangan-tangan yang bermain di balik peristiwa ini," terangnya.
Mahfudz mengaku, suhu politik akhir-akhir ini memang semakin memanas. Konflik dan intrik semakin berkembang dan politik penjegalan sudah mulai terlihat. Hal itu, imbuhnya, terlihat dari rencana Fadel Muhammad dan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang akan diperiksa.
"Rizal Ramli ditetapkan sebagai tersangka, Tifatul juga dipanggil. Jadi politik jegal menjegal sudah mulai terjadi," katanya.
Senin, 19 Januari 2009 - 13:12 wib
Maria Ulfa Eleven Safa - Okezone
JAKARTA - Beberapa pihak menuding adanya muatan politik dalam peristiwa kebakaran di Depo Plumpang tadi malam. Hal tersebut turut diamini Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Sangat mungkin, tapi kalau dugaannya kesengajaan itu terlalu unik," ujar Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq di gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (19/1/2009)
Mahfudz menyebut unik, karena peristiwa itu terjadi setelah beberapa waktu lalu terdapat problem pendistribusian BBM. "Presiden SBY juga baru saja marah-marah ke Direksi Pertamina, BBM kan juga baru saja turun, tiba-tiba ada kasus ini," jelasnya.
Alhasil, menurut Mahfudz, terkait adanya unsur kesengajaan atau by design atau adanya agenda politik dalam kejadian tersebut, perlu ditelusuri lebih lanjut.
"Kalau isu pergantian Direksi Pertamina rasanya tidak, karena sekian kali pergantian tidak pernah ada masalah berat, ini hanya perlu ditelusuri apakah ada tangan-tangan yang bermain di balik peristiwa ini," terangnya.
Mahfudz mengaku, suhu politik akhir-akhir ini memang semakin memanas. Konflik dan intrik semakin berkembang dan politik penjegalan sudah mulai terlihat. Hal itu, imbuhnya, terlihat dari rencana Fadel Muhammad dan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang akan diperiksa.
"Rizal Ramli ditetapkan sebagai tersangka, Tifatul juga dipanggil. Jadi politik jegal menjegal sudah mulai terjadi," katanya.
Golkar Jajaki Komunikasi Prapemilu
SM,19 Januari 2009
Golkar Jajaki Komunikasi Prapemilu
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terus menjajaki komunikasi politik antar-partai politik menjelang pemilu legislatif. Meskipun dipastikan partai itu tidak akan berkoalisi sebelum hasil pemilu legislatif diketahui.
Menurut Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo, komunikasi politik prapemilu perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi antar-parpol dan konsep pemikiran demi kepentingan bangsa.
’’Demi kepentingan bangsa, sebaiknya parpol duduk bersama membicarakan rumusan strategi berikutnya, sehingga paling tidak muncul sebuah konsep pemikiran yang sama antara parpol,’’ ujarnya kepada Suara Merdeka, kemarin.
Dikatakan, penjajakan komunikasi prapemilu tersebut dapat menjadi cikal bakal koalisi pemerintahan mendatang. ’’Kalau dibentuk sekarang akan sia-sia.
Tapi, sebagai komunikasi politik, tidak ada salahnya dilakukan,’’ tambahnya.
Ketua Harian II Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar ini mengungkapkan, sebagai gambaran formulasi koalisi mendatang, Golkar akan menjajaki komunikasi politik secara terbatas dengan beberapa parpol seperti PPP, Partai Demokrat, dan PKB yang telah berdiskusi tentang koalisi prapemilu.
’’Saat ini cukup empat parpol dulu, karena pembicaraan dalam forum kecil bisa lebih fokus. Namun, bukan berarti Golkar menutup diri terhadap parpol lain,’’ kata Firman.
Tidak Realistis
Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali menilai, koalisi parpol sebelum pemilu legislatif tidak realistis karena koalisi itu membutuhkan perhitungan kekuatan masing-masing parpol.
’’Hal itu hanya manuver politik saja. Koalisi akan bubar jika parpol yang berkoalisi tidak memenuhi syarat mengusung capres karena kepastian kekuatan politik diketahui setelah pemilu (legislatif),’’ ujarnya.
Dia menandaskan, komitmen anggota koalisi antar-parpol tidak ditentukan oleh pembentukan sebelum atau sesudah pemilu karena komitmen koalisi dibangun bukan dari waktu tetapi dari kesungguhan partai. ’’Pembentukan koalisi setelah pemilu (legislatif) akan lebih kuat dan realistis,’’ tambahnya.
Adapun Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, penjajakan komunikasi politik sebelum pemilu sebagai langkah awal penjajakan sah-sah saja, meskipun realisasi sesungguhnya baru akan terwujud setelah hasil pemilu legislatif diketahui.
’’Semua parpol tentu akan melihat peta suara masing-masing karena koalisi seperti itu bertujuan pengoptimalan suara parpol untuk pilpres,’’ tandasnya. (J22-49)
Golkar Jajaki Komunikasi Prapemilu
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terus menjajaki komunikasi politik antar-partai politik menjelang pemilu legislatif. Meskipun dipastikan partai itu tidak akan berkoalisi sebelum hasil pemilu legislatif diketahui.
Menurut Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo, komunikasi politik prapemilu perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi antar-parpol dan konsep pemikiran demi kepentingan bangsa.
’’Demi kepentingan bangsa, sebaiknya parpol duduk bersama membicarakan rumusan strategi berikutnya, sehingga paling tidak muncul sebuah konsep pemikiran yang sama antara parpol,’’ ujarnya kepada Suara Merdeka, kemarin.
Dikatakan, penjajakan komunikasi prapemilu tersebut dapat menjadi cikal bakal koalisi pemerintahan mendatang. ’’Kalau dibentuk sekarang akan sia-sia.
Tapi, sebagai komunikasi politik, tidak ada salahnya dilakukan,’’ tambahnya.
Ketua Harian II Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar ini mengungkapkan, sebagai gambaran formulasi koalisi mendatang, Golkar akan menjajaki komunikasi politik secara terbatas dengan beberapa parpol seperti PPP, Partai Demokrat, dan PKB yang telah berdiskusi tentang koalisi prapemilu.
’’Saat ini cukup empat parpol dulu, karena pembicaraan dalam forum kecil bisa lebih fokus. Namun, bukan berarti Golkar menutup diri terhadap parpol lain,’’ kata Firman.
Tidak Realistis
Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali menilai, koalisi parpol sebelum pemilu legislatif tidak realistis karena koalisi itu membutuhkan perhitungan kekuatan masing-masing parpol.
’’Hal itu hanya manuver politik saja. Koalisi akan bubar jika parpol yang berkoalisi tidak memenuhi syarat mengusung capres karena kepastian kekuatan politik diketahui setelah pemilu (legislatif),’’ ujarnya.
Dia menandaskan, komitmen anggota koalisi antar-parpol tidak ditentukan oleh pembentukan sebelum atau sesudah pemilu karena komitmen koalisi dibangun bukan dari waktu tetapi dari kesungguhan partai. ’’Pembentukan koalisi setelah pemilu (legislatif) akan lebih kuat dan realistis,’’ tambahnya.
Adapun Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, penjajakan komunikasi politik sebelum pemilu sebagai langkah awal penjajakan sah-sah saja, meskipun realisasi sesungguhnya baru akan terwujud setelah hasil pemilu legislatif diketahui.
’’Semua parpol tentu akan melihat peta suara masing-masing karena koalisi seperti itu bertujuan pengoptimalan suara parpol untuk pilpres,’’ tandasnya. (J22-49)
PKS: Sistem 2 Laki-laki 1 Perempuan, Kontroversi
PKS: Sistem 2 Laki-laki 1 Perempuan, Kontroversi
JAKARTA - Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penyerahan satu dari perolehan tiga kursi terpilih untuk caleg perempuan, dinilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai wacana kontrovesial dan sarat konflik.
Seperti diketahui, KPU beberapa waktu lalu mengusulkan pemuatan aturan baru dalam Perpu pemilu. Aturan itu mencakup pengaturan tiga caleg terpilih dalam satu daerah pemilihan, maka satu kursinya diserahkan kepada caleg perempuan yang memiliki suara terbanyak di dapil tersebut.
"Ini adalah wacana baru yang akan mengundang kontrovesi baru. Yang jelas ini akan bertabrakan dengan putusan MK yang memutuskan suara terbanyak," kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2009).
Menurut Mahfudz, draf yang diusulkan KPU mementahkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang suara terbanyak. "Semua konstruksi gagasan tentang action terhadap perempuan itu runtuh semua. Kalau itu sampai diwacanakan lagi itu akan menuai kontroversi baru," terangnya.
Selain itu, pada tingkat aplikasinya juga dinilai tidak mudah mengingat undang-undang itu mengatur penempatan calon. "Karena, satu, bertabrakan dengan prinsip suara terbanyak, dan kedua praktik itu tidak mudah," katanya.
Mahfudz menambahkan, bukan saatnya KPU mengembangkan wacana baru yang membuat masyarakat bingung. "Sebaiknya apa yang sudah diputuskan MK itu dijadikan dasar dari semua proses implementasi di lapangan. PKS tetap berkomitmen untuk menempatkan caleg perempuan tiga puluh persen dan dalam model itu kita tempatkan antara nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga," urainya.
JAKARTA - Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penyerahan satu dari perolehan tiga kursi terpilih untuk caleg perempuan, dinilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai wacana kontrovesial dan sarat konflik.
Seperti diketahui, KPU beberapa waktu lalu mengusulkan pemuatan aturan baru dalam Perpu pemilu. Aturan itu mencakup pengaturan tiga caleg terpilih dalam satu daerah pemilihan, maka satu kursinya diserahkan kepada caleg perempuan yang memiliki suara terbanyak di dapil tersebut.
"Ini adalah wacana baru yang akan mengundang kontrovesi baru. Yang jelas ini akan bertabrakan dengan putusan MK yang memutuskan suara terbanyak," kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2009).
Menurut Mahfudz, draf yang diusulkan KPU mementahkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang suara terbanyak. "Semua konstruksi gagasan tentang action terhadap perempuan itu runtuh semua. Kalau itu sampai diwacanakan lagi itu akan menuai kontroversi baru," terangnya.
Selain itu, pada tingkat aplikasinya juga dinilai tidak mudah mengingat undang-undang itu mengatur penempatan calon. "Karena, satu, bertabrakan dengan prinsip suara terbanyak, dan kedua praktik itu tidak mudah," katanya.
Mahfudz menambahkan, bukan saatnya KPU mengembangkan wacana baru yang membuat masyarakat bingung. "Sebaiknya apa yang sudah diputuskan MK itu dijadikan dasar dari semua proses implementasi di lapangan. PKS tetap berkomitmen untuk menempatkan caleg perempuan tiga puluh persen dan dalam model itu kita tempatkan antara nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga," urainya.
Thursday, January 15, 2009
PKS: Alhamdulillah Simpati Bertambah
Politik
14/01/2009 - 17:38
PKS: Alhamdulillah Simpati Bertambah
Vina Nurul Iklima
INILAH.COM, Jakarta - Ditetapkannya Presiden PKS Tifatul Sembiring menjadi tersangka tentu merupakan cobaan berat bagi PKS. Namun jika karena kasus ini justru membuat PKS mendapat simpati dan dukungan yang berbuntut pada peluang mendulang suara, PKS pun mensyukurinya.
"Kalau sikap Panwaslu atau Bawaslu itu menambah simpati masyarakat terhadap PKS, ya alhamdulillah," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (14/1).
Dirinya pun menduga penetapan status tersangka terhadap Tifatul beraroma politik. Entah dari mana datangnya, PKS tak mau berpolemik. Namun PKS tak gentar menghadapi laporan Panwaslu yang menduga PKS melakukan kampanye terselubung dalam demo PKS memprotes serangan Israel ke Palestina.
Meski mencium adanya intrik politik dalam kasus ini, namun Mahfudz memilih bungkam, tidak mau menyebutkan darimana sumber itu berasal. Meski demikian hal tersebut menjadi bahan pembahasan serius dalam internal PKS.
"Dari bau aromanya ada. "Mbuh dari omongannya. PKS tidak mau bermain-main atau mempermainkan isu Palestina. Tapi sudah lama PKS responsif terhadap isu itu. Yang terpenting sekarang adalah hasil dari aksi solidaritas untuk Palestina. Demo-demo PKS di berbagai daerah berhasil menggalang hampir Rp 10 miliar," tandas Mahfudz. [sss]
14/01/2009 - 17:38
PKS: Alhamdulillah Simpati Bertambah
Vina Nurul Iklima
INILAH.COM, Jakarta - Ditetapkannya Presiden PKS Tifatul Sembiring menjadi tersangka tentu merupakan cobaan berat bagi PKS. Namun jika karena kasus ini justru membuat PKS mendapat simpati dan dukungan yang berbuntut pada peluang mendulang suara, PKS pun mensyukurinya.
"Kalau sikap Panwaslu atau Bawaslu itu menambah simpati masyarakat terhadap PKS, ya alhamdulillah," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (14/1).
Dirinya pun menduga penetapan status tersangka terhadap Tifatul beraroma politik. Entah dari mana datangnya, PKS tak mau berpolemik. Namun PKS tak gentar menghadapi laporan Panwaslu yang menduga PKS melakukan kampanye terselubung dalam demo PKS memprotes serangan Israel ke Palestina.
Meski mencium adanya intrik politik dalam kasus ini, namun Mahfudz memilih bungkam, tidak mau menyebutkan darimana sumber itu berasal. Meski demikian hal tersebut menjadi bahan pembahasan serius dalam internal PKS.
"Dari bau aromanya ada. "Mbuh dari omongannya. PKS tidak mau bermain-main atau mempermainkan isu Palestina. Tapi sudah lama PKS responsif terhadap isu itu. Yang terpenting sekarang adalah hasil dari aksi solidaritas untuk Palestina. Demo-demo PKS di berbagai daerah berhasil menggalang hampir Rp 10 miliar," tandas Mahfudz. [sss]
PKS Akan Layangkan Nota Protes
PKS Akan Layangkan Nota Protes
KOMPAS.COM/DHONI SETIAWAN
Rabu, 14 Januari 2009 | 19:26 WIB
BANDUNG, RABU — Meski Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring ditetapkan menjadi tersangka pelanggaran aturan kampanye, PKS bersikeras tidak akan menghentikan berbagai aksi solidaritas untuk rakyat Palestina yang terus digempur Israel.
"Aksi solidaritas untuk Palestina itu termasuk kebijakan prioritas partai dalam membela seluruh kepentingan komponen umat Islam," kata Ketua Bidang Perencanaan DPP PKS Mahfudz Siddiq di Bandung, Rabu (14/1). Ia mengatakan, perjuangan umat Muslim dalam membela kepentingannya akan menjadi prioritas utama ketimbang wacana dan tuduhan aksi yang dinilai berkedok kampanye.
Mahfudz mengklaim berbagai aksi PKS belakangan ini tidak ada hubungannya dengan kampanye. Bahkan, perizinan untuk melakukan aksi turun ke jalan itu telah disertai izin resmi pihak kepolisian.
"Kalau sudah ada izin untuk aksi solidaritas, jadi di mana letak tuduhan kampanyenya. Jika kami menggunakan bendera PKS, itu karena kami semata membawa nama partai," katanya. Mahfudz menuturkan, penggalangan massa yang dilakukan PKS bertujuan untuk menggalang solidaritas.
Menurutnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) seharusnya lebih jeli dalam memilih kasus pelanggaran pidana pemilu karena masih banyak calon presiden atau wapres yang telah melakukan kampanye. Ia mengatakan, para capres ataupun cawapres tersebut dengan jelas menyebutkan visi dan misinya.
"Jika PKS melakukan kampanye berkedok aksi demo, kami menolak karena tidak pernah menyebutkan visi dan misi partai dalam kegiatan tersebut," katanya. Anggota Komisi II DPR RI tersebut mengakui keikutsertaan para caleg PKS dalam aksi tersebut, tetapi hal itu dikarenakan mereka adalah para fungsionaris partai.
Terkait tuduhan melakukan kampanye, PKS akan melayangkan nota protes terhadap Panwaslu yang telah menerapkan pasal pelanggaran kampanye. "Namun jika kasus ini akan terus bergulir ke jalur hukum, PKS akan siap menghadapinya dengan mengikuti prosedur yang ada," ujar Mahfudz.
Presiden PKS Tifatul Sembiring ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian atas laporan Panwaslu DKI Jakarta karena melakukan kampanye dengan mengerahkan massa di luar waktu kampanye yang ditetapkan.
KOMPAS.COM/DHONI SETIAWAN
Rabu, 14 Januari 2009 | 19:26 WIB
BANDUNG, RABU — Meski Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring ditetapkan menjadi tersangka pelanggaran aturan kampanye, PKS bersikeras tidak akan menghentikan berbagai aksi solidaritas untuk rakyat Palestina yang terus digempur Israel.
"Aksi solidaritas untuk Palestina itu termasuk kebijakan prioritas partai dalam membela seluruh kepentingan komponen umat Islam," kata Ketua Bidang Perencanaan DPP PKS Mahfudz Siddiq di Bandung, Rabu (14/1). Ia mengatakan, perjuangan umat Muslim dalam membela kepentingannya akan menjadi prioritas utama ketimbang wacana dan tuduhan aksi yang dinilai berkedok kampanye.
Mahfudz mengklaim berbagai aksi PKS belakangan ini tidak ada hubungannya dengan kampanye. Bahkan, perizinan untuk melakukan aksi turun ke jalan itu telah disertai izin resmi pihak kepolisian.
"Kalau sudah ada izin untuk aksi solidaritas, jadi di mana letak tuduhan kampanyenya. Jika kami menggunakan bendera PKS, itu karena kami semata membawa nama partai," katanya. Mahfudz menuturkan, penggalangan massa yang dilakukan PKS bertujuan untuk menggalang solidaritas.
Menurutnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) seharusnya lebih jeli dalam memilih kasus pelanggaran pidana pemilu karena masih banyak calon presiden atau wapres yang telah melakukan kampanye. Ia mengatakan, para capres ataupun cawapres tersebut dengan jelas menyebutkan visi dan misinya.
"Jika PKS melakukan kampanye berkedok aksi demo, kami menolak karena tidak pernah menyebutkan visi dan misi partai dalam kegiatan tersebut," katanya. Anggota Komisi II DPR RI tersebut mengakui keikutsertaan para caleg PKS dalam aksi tersebut, tetapi hal itu dikarenakan mereka adalah para fungsionaris partai.
Terkait tuduhan melakukan kampanye, PKS akan melayangkan nota protes terhadap Panwaslu yang telah menerapkan pasal pelanggaran kampanye. "Namun jika kasus ini akan terus bergulir ke jalur hukum, PKS akan siap menghadapinya dengan mengikuti prosedur yang ada," ujar Mahfudz.
Presiden PKS Tifatul Sembiring ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian atas laporan Panwaslu DKI Jakarta karena melakukan kampanye dengan mengerahkan massa di luar waktu kampanye yang ditetapkan.
PKS: Ada Agenda Tersembunyi dari Kasus Ini
Presiden PKS Tersangka Kampanye Terselubung
PKS: Ada Agenda Tersembunyi dari Kasus Ini
Bawaslu dinilai sibuk mengurusi demonstrasi PKS, daripada menyikapi aksi partai lain.
Rabu, 14 Januari 2009, 12:24 WIB
Siswanto
VIVAnews – Partai Keadilan Sejahtera menanyakan latar belakang pengusutan demonstrasi solidaritas Palestina yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kasus itu menjadikan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, sebagai tersangka pidana pemilu karena diduga melanggar aturan kampanye.
“Bawaslu dan Panwaslu DKI Jakarta ngawur. Kami jadi curiga ada agenda apa dibalik itu,” kata Ketua Fraksi PKS parlemen, Mahfudz Siddiq, kepada VIVAnews, Rabu 14 Januari 2009. “Kenapa sedemikian ngotot mengusut ini.”
Demonstrasi yang menjadi masalah itu dilakukan awal Januari 2009 di Jakarta. Antara lain dilakukan di depan kantor Duta Besar Amerika Serikat. Aksi turun ke jalan itu juga diikuti anak-anak dan calon anggota legislatif PKS. Selain itu massa juga membawa atribut partai.
Itu sebabnya Badan pengawas mengusut kasus ini karena curiga pengerahan massa itu digunakan untuk kampanye persiapan pemilu.
Mahfudz tidak menerima begitu saja bila aksi kemanusiaan itu, justru dianggap sebagai kampanye terselubung.
Dia juga mengatakan heran kepada lembaga pengawas itu. Sebab, kata dia, badan itu justru mengurusi demonstrasi PKS, daripada menyikapi aksi politisi partai lain yang sudah turun ke daerah untuk memperkenalkan diri sebagai calon presiden.
• VIVAnews
PKS: Ada Agenda Tersembunyi dari Kasus Ini
Bawaslu dinilai sibuk mengurusi demonstrasi PKS, daripada menyikapi aksi partai lain.
Rabu, 14 Januari 2009, 12:24 WIB
Siswanto
VIVAnews – Partai Keadilan Sejahtera menanyakan latar belakang pengusutan demonstrasi solidaritas Palestina yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kasus itu menjadikan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, sebagai tersangka pidana pemilu karena diduga melanggar aturan kampanye.
“Bawaslu dan Panwaslu DKI Jakarta ngawur. Kami jadi curiga ada agenda apa dibalik itu,” kata Ketua Fraksi PKS parlemen, Mahfudz Siddiq, kepada VIVAnews, Rabu 14 Januari 2009. “Kenapa sedemikian ngotot mengusut ini.”
Demonstrasi yang menjadi masalah itu dilakukan awal Januari 2009 di Jakarta. Antara lain dilakukan di depan kantor Duta Besar Amerika Serikat. Aksi turun ke jalan itu juga diikuti anak-anak dan calon anggota legislatif PKS. Selain itu massa juga membawa atribut partai.
Itu sebabnya Badan pengawas mengusut kasus ini karena curiga pengerahan massa itu digunakan untuk kampanye persiapan pemilu.
Mahfudz tidak menerima begitu saja bila aksi kemanusiaan itu, justru dianggap sebagai kampanye terselubung.
Dia juga mengatakan heran kepada lembaga pengawas itu. Sebab, kata dia, badan itu justru mengurusi demonstrasi PKS, daripada menyikapi aksi politisi partai lain yang sudah turun ke daerah untuk memperkenalkan diri sebagai calon presiden.
• VIVAnews
PKS Tak Akan Surut Bela Palestina
15/01/2009 01:05
PKS Tak Akan Surut Bela Palestina
INILAH.COM, Bandung - Penetapan Presiden PKS Tifatul Sembiring sebagai tersangka kasus pelanggaran kampanye, tak menyurutkan semangat kader partai Islam itu untuk membela Palestina. Perjuangan PKS membangun solidaritas untuk Palestina tetap jalan terus.
Hal itu ditegaskan Ketua Bidang Perencanaan DPP PKS, Mahfudz Siddiq di Bandung, Rabu (14/1) malam. "Perjuangan umat Islam dalam membela kepentingan Palestina akan menjadi prioritas utama ketimbang wacana dan tuduhan aksi yang dinilai berkedok kampanye," katanya.
Aksi solidaritas untuk Palestina, lanjut Mahfudz, termasuk kebijakan prioritas partai dalam membela seluruh kepentingan komponen umat Islam. Berbagai aksi PKS belakangan ini tidak ada hubungannya dengan kampanye, bahkan perijinan untuk melakukan aksi turun ke jalan itu telah disertai ijin resmi pihak kepolisian.
"Kalau sudah ada ijin untuk aksi solidaritas, jadi di mana letak tuduhan kampanyenya" ucapnya.
Mahfudz menuturkan penggalangan massa yang dilakukan PKS bertujuan untuk menggalang solidaritas. "Jika kami menggunakan bendera PKS, itu karena kami semata membawa nama partai," terang Mahfudz.
Mahfudz menyatakan, seharusnya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) lebih jeli dalam memilih kasus pelanggaran pidana Pemilu karena masih banyak calon presiden atau wapres yang telah melakukan kampanye. Ia mengatakan para capres ataupun cawapres tersebut dengan jelas menyebutkan visi dan misinya.
"Jika PKS melakukan kampanye berkedok aksi demo, kami menolak karena tidak pernah menyebutkan visi dan misi partai dalam kegiatan tersebut," jelasnya.
Anggota Komisi II DPR RI tersebut mengakui keikutsertaan para caleg PKS dalam aksi tersebut namun hal itu dikarenakan mereka adalah para fungsionaris partai. Mereka datang bukan mengatasnamakan caleg namun mereka adalah tokoh, fungsionaris partai.
Terkait tuduhan melakukan kampanye, PKS akan melayangkan nota protes terhadap Panwaslu yang telah menerapkan pasal pelanggaran kampanye.
"Namun jika kasus ini akan terus bergulir ke jalur hukum, PKS akan siap menghadapinya dengan mengikuti prosedur yang ada," ujar Mahfudz.
Presiden PKS, Tifatul Sembiring ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian atas laporan Panwaslu DKI Jakarta karena melakukan kampanye dengan mengerahkan massa diluar waktu kampanye yang ditetapkan. [*/ana]
PKS Tak Akan Surut Bela Palestina
INILAH.COM, Bandung - Penetapan Presiden PKS Tifatul Sembiring sebagai tersangka kasus pelanggaran kampanye, tak menyurutkan semangat kader partai Islam itu untuk membela Palestina. Perjuangan PKS membangun solidaritas untuk Palestina tetap jalan terus.
Hal itu ditegaskan Ketua Bidang Perencanaan DPP PKS, Mahfudz Siddiq di Bandung, Rabu (14/1) malam. "Perjuangan umat Islam dalam membela kepentingan Palestina akan menjadi prioritas utama ketimbang wacana dan tuduhan aksi yang dinilai berkedok kampanye," katanya.
Aksi solidaritas untuk Palestina, lanjut Mahfudz, termasuk kebijakan prioritas partai dalam membela seluruh kepentingan komponen umat Islam. Berbagai aksi PKS belakangan ini tidak ada hubungannya dengan kampanye, bahkan perijinan untuk melakukan aksi turun ke jalan itu telah disertai ijin resmi pihak kepolisian.
"Kalau sudah ada ijin untuk aksi solidaritas, jadi di mana letak tuduhan kampanyenya" ucapnya.
Mahfudz menuturkan penggalangan massa yang dilakukan PKS bertujuan untuk menggalang solidaritas. "Jika kami menggunakan bendera PKS, itu karena kami semata membawa nama partai," terang Mahfudz.
Mahfudz menyatakan, seharusnya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) lebih jeli dalam memilih kasus pelanggaran pidana Pemilu karena masih banyak calon presiden atau wapres yang telah melakukan kampanye. Ia mengatakan para capres ataupun cawapres tersebut dengan jelas menyebutkan visi dan misinya.
"Jika PKS melakukan kampanye berkedok aksi demo, kami menolak karena tidak pernah menyebutkan visi dan misi partai dalam kegiatan tersebut," jelasnya.
Anggota Komisi II DPR RI tersebut mengakui keikutsertaan para caleg PKS dalam aksi tersebut namun hal itu dikarenakan mereka adalah para fungsionaris partai. Mereka datang bukan mengatasnamakan caleg namun mereka adalah tokoh, fungsionaris partai.
Terkait tuduhan melakukan kampanye, PKS akan melayangkan nota protes terhadap Panwaslu yang telah menerapkan pasal pelanggaran kampanye.
"Namun jika kasus ini akan terus bergulir ke jalur hukum, PKS akan siap menghadapinya dengan mengikuti prosedur yang ada," ujar Mahfudz.
Presiden PKS, Tifatul Sembiring ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian atas laporan Panwaslu DKI Jakarta karena melakukan kampanye dengan mengerahkan massa diluar waktu kampanye yang ditetapkan. [*/ana]
Dipaksakan, Tifatul Jadi Tersangka
14/01/2009 22:14 wib - Nasional Aktual
Dipaksakan, Tifatul Jadi Tersangka
Suara Merdeka , CyberNews. Ketua Fraksi PKS DPR, Mahfudz Siddiq menilai penetapan Presiden PKS, Tifatul Sembiring dan dua pengurus lainnya sebagai tersangka tindak pidana Pemilu pada aksi mendukung Palestina hanya upaya mencari-cari kesalahan.
"Saya kok melihatnya rada-rada dipaksakan," tandasnya di sela-sela kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor KPU Jabar di Jalan Garut Bandung, Rabu.
Karena dipaksakan, imbuhnya, tidak heran jika langkah tersebut ditengarai kental dengan aroma politis. "Kalau ngototnya sedemikian rupa, sampai melapor ke Polda dengan ancaman pidana pula, memang bakal menimbulkan spekulasi," kata Mahfudz.
PKS sendiri tidak gentar menghadapi proses hukum tersebut. Kamis besok, tegas Mahfudz, pihaknya berencana mendatangi Polda Metro Jaya. Kabar menyebutkan hari itu merupakan jadwal pemeriksaan Tifatul oleh penyidik Polri. Di saat bersamaan, PKS juga menyusun nota protes kepada Panwaslu dan Bawaslu untuk menyampaikan argumennya bahwa tidak
ada pasal yang dilanggar.
Menurut dia, tak seharusnya kedua lembaga itu menyemprit partainya. Pasalnya, tak ada kegiatan kampanye dalam aksi solidaritas Palestina, termasuk penyampaian misi dan visi partai serta ajakan memilih PKS. Izin yang dikeluarkan kepolisian pun peruntukannya bukan untuk kampanye tapi demonstrasi pernyataan sikap dan menggugah masyarakat membantu rakyat Palestina.
Dengan alasan bukan kampanye pula, kader-kadernya membawa anak-anak dalam kegiatan itu. Bila pun terdapat atribut PKS, tambahnya, merupakan sesuatu yang lumrah mengingat acara itu digelar PKS.
"Kalau Panwaslu dan Bawaslu mau objektif, selama ini banyak kegiatan politik yang jelas-jelas kampanye di luar jadwal. Bahkan ada capres yang sudah kelililing ke sana ke mari, bahkan terang-terangan agar memilih di 2009, tapi tidak ada reaksi apa pun dari Panwaslu dan Bawaslu daerah," jelasnya.
Mahfudz Siddiq juga menegaskan bahwa aksi solidaritas atas penderitaan rakyat Palestina akibat agresi Israel akan tetap digulirkan, termasuk oleh kader-kader di daerah. Penetapan Tifatul Sembiring cs sebagai tersangka bukanlah penghalang.
"Walaupun ada pemeriksaan di Polda, aksi solidaritas Palestina tetap jalan," katanya.
Dipaksakan, Tifatul Jadi Tersangka
Suara Merdeka , CyberNews. Ketua Fraksi PKS DPR, Mahfudz Siddiq menilai penetapan Presiden PKS, Tifatul Sembiring dan dua pengurus lainnya sebagai tersangka tindak pidana Pemilu pada aksi mendukung Palestina hanya upaya mencari-cari kesalahan.
"Saya kok melihatnya rada-rada dipaksakan," tandasnya di sela-sela kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor KPU Jabar di Jalan Garut Bandung, Rabu.
Karena dipaksakan, imbuhnya, tidak heran jika langkah tersebut ditengarai kental dengan aroma politis. "Kalau ngototnya sedemikian rupa, sampai melapor ke Polda dengan ancaman pidana pula, memang bakal menimbulkan spekulasi," kata Mahfudz.
PKS sendiri tidak gentar menghadapi proses hukum tersebut. Kamis besok, tegas Mahfudz, pihaknya berencana mendatangi Polda Metro Jaya. Kabar menyebutkan hari itu merupakan jadwal pemeriksaan Tifatul oleh penyidik Polri. Di saat bersamaan, PKS juga menyusun nota protes kepada Panwaslu dan Bawaslu untuk menyampaikan argumennya bahwa tidak
ada pasal yang dilanggar.
Menurut dia, tak seharusnya kedua lembaga itu menyemprit partainya. Pasalnya, tak ada kegiatan kampanye dalam aksi solidaritas Palestina, termasuk penyampaian misi dan visi partai serta ajakan memilih PKS. Izin yang dikeluarkan kepolisian pun peruntukannya bukan untuk kampanye tapi demonstrasi pernyataan sikap dan menggugah masyarakat membantu rakyat Palestina.
Dengan alasan bukan kampanye pula, kader-kadernya membawa anak-anak dalam kegiatan itu. Bila pun terdapat atribut PKS, tambahnya, merupakan sesuatu yang lumrah mengingat acara itu digelar PKS.
"Kalau Panwaslu dan Bawaslu mau objektif, selama ini banyak kegiatan politik yang jelas-jelas kampanye di luar jadwal. Bahkan ada capres yang sudah kelililing ke sana ke mari, bahkan terang-terangan agar memilih di 2009, tapi tidak ada reaksi apa pun dari Panwaslu dan Bawaslu daerah," jelasnya.
Mahfudz Siddiq juga menegaskan bahwa aksi solidaritas atas penderitaan rakyat Palestina akibat agresi Israel akan tetap digulirkan, termasuk oleh kader-kader di daerah. Penetapan Tifatul Sembiring cs sebagai tersangka bukanlah penghalang.
"Walaupun ada pemeriksaan di Polda, aksi solidaritas Palestina tetap jalan," katanya.
Dimana Letak Tuduhan Itu?
Dimana Letak Tuduhan Itu?
Sindo, Thursday, 15 January 2009
KETUA Bidang Perencanaan DPP PKS Mahfudz Siddiq menyatakan, aksi PKS belakangan ini tidak ada hubungannya dengan kampanye, bahkan aksi turun ke jalan itu telah disertai izin resmi pihak kepolisian.
”Sudah ada izin untuk aksi solidaritas,jadi di mana letak tuduhan kampanye itu?”ujar Mahfudz di Bandung, kemarin. Dia menuturkan, penggalangan massa yang dilakukan PKS bertujuan untuk menggalang solidaritas. Jika memang menggunakan atribut partai, hal itu karena semata membawa nama partai.
”Seharusnya panwas lebih jeli dalam memilih kasus pelanggaran pidana pemilu karena masih banyak calon presiden (capres) yang telah melakukan kampanye,” tandasnya. Dia mengungkapkan, para capres tersebut dengan jelas menyebutkan visi dan misinya.
”Jika PKS melakukan kampanye berkedok aksi demo, kami menolak karena tidak pernah menyebutkan visi dan misi partai dalam kegiatan tersebut,”tambahnya. Anggota Komisi II DPR ini mengaku keikutsertaan para caleg PKS dalam aksi itu.Namun, hal itu dikarenakan mereka adalah para fungsionaris partai.
”Mereka datang bukan mengatasnamakan caleg, namun tokoh dan fungsionaris partai,”ujarnya. Terkait tuduhan melakukan kampanye,PKS akan melayangkan nota protes terhadap panwaslu yang telah menerapkan pasal pelanggaran kampanye. Namun jika kasus ini akan terus bergulir ke jalur hukum, PKS siap menghadapinya dengan mengikuti prosedur yang ada.
Ketua Badan Humas DPP PKS Ahmad Mabruri mengatakan surat panggilan kepada ketiga tokoh PKS tersebut dikirimkan secara terpisah,tapi waktu pemanggilannya sama, yakni Kamis (15/1) pukul 13.00 WIB di Mapolda Metro Jaya. ”Insya Allah ketiganya akan datang.
Pak Tifatul Sembiring telah menegaskan bahwa sebagai warga negara yang baik,dirinya akan taat hukum dan akan memenuhi panggilan kepolisian,”kata Mabruri. Dia menambahkan, sebenarnya pemanggilan terhadap Tifatul telah dilayangkan Polda Metro Jaya pada Senin (12/1).
Namun karena sedang berada di luar kota,Tifatul tidak hadir. ”Beliau baru pulang dari luar kota Ahad (11/1) malam dan baru melihat surat panggilannya pada pagi hari sehingga belum siap. Jadi baru Kamis (15/1) besok akan hadir memenuhi panggilan polisi,”paparnya.
Mabruri menegaskan,PKS tidak pernah merasa melanggar aturan kampanye pemilu karena aksi yang dilakukan PKS hanyalah aksi solidaritas yang pada akhirnya berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp2 miliar untuk disumbangkan ke Palestina.
”Aksi ini juga sudah dilaporkan ke polisi dan polisi memberi lampu hijau untuk aksi solidaritas Palestina.Artinya, ini bukan aksi gelap dan bukan aksi kampanye,”ujarnya. Mantan anggota KPU Mulyana W Kusumah mengatakan berbagai peraturan perundangan telah menyebutkan secara jelas bahwa kampanye adalah penyampaian visi,misi,serta program yang disampaikan sebuah partai politik ataupun calon anggota legislatif.
Dia menambahkan, Undang- Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat menyebutkan setiap warga negara bebas menyampaikan pendapatnya. Kalaupun sebuah partai akan menyelenggarakan kampanye, hal itu harus dilaporkan terlebih dahulu 3 x 24 jam sebelum acara itu dilakukan.
”Saya berpendapat tidak dibenarkan adanya pembatasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum,” kata Mulyana, yang juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal KIPP tahun 2001–2007.
Sindo, Thursday, 15 January 2009
KETUA Bidang Perencanaan DPP PKS Mahfudz Siddiq menyatakan, aksi PKS belakangan ini tidak ada hubungannya dengan kampanye, bahkan aksi turun ke jalan itu telah disertai izin resmi pihak kepolisian.
”Sudah ada izin untuk aksi solidaritas,jadi di mana letak tuduhan kampanye itu?”ujar Mahfudz di Bandung, kemarin. Dia menuturkan, penggalangan massa yang dilakukan PKS bertujuan untuk menggalang solidaritas. Jika memang menggunakan atribut partai, hal itu karena semata membawa nama partai.
”Seharusnya panwas lebih jeli dalam memilih kasus pelanggaran pidana pemilu karena masih banyak calon presiden (capres) yang telah melakukan kampanye,” tandasnya. Dia mengungkapkan, para capres tersebut dengan jelas menyebutkan visi dan misinya.
”Jika PKS melakukan kampanye berkedok aksi demo, kami menolak karena tidak pernah menyebutkan visi dan misi partai dalam kegiatan tersebut,”tambahnya. Anggota Komisi II DPR ini mengaku keikutsertaan para caleg PKS dalam aksi itu.Namun, hal itu dikarenakan mereka adalah para fungsionaris partai.
”Mereka datang bukan mengatasnamakan caleg, namun tokoh dan fungsionaris partai,”ujarnya. Terkait tuduhan melakukan kampanye,PKS akan melayangkan nota protes terhadap panwaslu yang telah menerapkan pasal pelanggaran kampanye. Namun jika kasus ini akan terus bergulir ke jalur hukum, PKS siap menghadapinya dengan mengikuti prosedur yang ada.
Ketua Badan Humas DPP PKS Ahmad Mabruri mengatakan surat panggilan kepada ketiga tokoh PKS tersebut dikirimkan secara terpisah,tapi waktu pemanggilannya sama, yakni Kamis (15/1) pukul 13.00 WIB di Mapolda Metro Jaya. ”Insya Allah ketiganya akan datang.
Pak Tifatul Sembiring telah menegaskan bahwa sebagai warga negara yang baik,dirinya akan taat hukum dan akan memenuhi panggilan kepolisian,”kata Mabruri. Dia menambahkan, sebenarnya pemanggilan terhadap Tifatul telah dilayangkan Polda Metro Jaya pada Senin (12/1).
Namun karena sedang berada di luar kota,Tifatul tidak hadir. ”Beliau baru pulang dari luar kota Ahad (11/1) malam dan baru melihat surat panggilannya pada pagi hari sehingga belum siap. Jadi baru Kamis (15/1) besok akan hadir memenuhi panggilan polisi,”paparnya.
Mabruri menegaskan,PKS tidak pernah merasa melanggar aturan kampanye pemilu karena aksi yang dilakukan PKS hanyalah aksi solidaritas yang pada akhirnya berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp2 miliar untuk disumbangkan ke Palestina.
”Aksi ini juga sudah dilaporkan ke polisi dan polisi memberi lampu hijau untuk aksi solidaritas Palestina.Artinya, ini bukan aksi gelap dan bukan aksi kampanye,”ujarnya. Mantan anggota KPU Mulyana W Kusumah mengatakan berbagai peraturan perundangan telah menyebutkan secara jelas bahwa kampanye adalah penyampaian visi,misi,serta program yang disampaikan sebuah partai politik ataupun calon anggota legislatif.
Dia menambahkan, Undang- Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat menyebutkan setiap warga negara bebas menyampaikan pendapatnya. Kalaupun sebuah partai akan menyelenggarakan kampanye, hal itu harus dilaporkan terlebih dahulu 3 x 24 jam sebelum acara itu dilakukan.
”Saya berpendapat tidak dibenarkan adanya pembatasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum,” kata Mulyana, yang juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal KIPP tahun 2001–2007.
Wednesday, January 14, 2009
Lagi, PKS Tersandung Palestina
13/01/2009 - 15:14
Lagi, PKS Tersandung Palestina
R Ferdian Andi R
INILAH.COM, Jakarta – Aksi solidaritas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas Palestina menuai banyak celaka. Kini, giliran Komnas Perlindungan Anak (PA) yang melontarkan kritik. “Kami tidak kampanye, hanya demo,” kata petinggi PKS, Mahfudz Siddiq.
Beragam rintangan dihadapi PKS dalam mewujudkan kepeduliannya terhadap kejahatan kemanusiaan di Jalur Gaza. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai aksi PKS dengan membawa atribut partai masuk dalam kategori kampanye terbuka.
Kini, tudingan tak elok juga meluncur dari Komnas PA. Mereka menilai aksi PKS yang diikuti oleh sejumlah anak kecil, tanpa disadari, berdampak menanamkan kekerasan kepada anak kecil.
Menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, pihaknya menilai aksi demonstrasi PKS (2/1) telah melanggar UU No 23/2002 Pasal 42 tentang Perlindungan Anak. Menurut dia, sulit tidak menyebut jika aksi solidaritas PKS tersebut bukan masuk kategori kampanye.
“Makanya, kami akan memberikan masukan ke Bawaslu terkait dengan kejadian tersebut. Selain itu, kami mendorong kepada KPU dan Bawaslu agar tidak hanya berpijak pada UU Pemilu saja, tapi ada UU Perlindungan Anak,” bebernya kepada INILAH.COM, Selasa (13/1) di Jakarta.
Arist menjelaskan UU No 23/2002 pasal 42 melarang anak kecil dilibatkan dalam kegiatan politik baik berupa menempel atribut, keterlibatan dalam kampanye terbuka maupun menggunakan baju partai politik. “Anak kecil diajak demo atau kampanye akan berdampak negatif seperti mengancam keselamatan jiwa,” tegasnya.
Menurut dia, aksi PKS disertai dengan keterlibatan anak dengan penggunaan ikat kepala pada anak-anak. Selain itu, pria brewokan ini juga menegaskan, secara psikologis, keterlibatan anak dalam demonstrasi maupun kampanye partai politik akan berdampak pada penanaman kekerasan dan kebencian pada anak kecil.
“Seperti aksi membakar atribut bendera Israel dan teriak-teriak, bukankah lebih baik anak-anak itu diajari menulis surat kepada UNICEF atas perilaku Israel yang menjadikan anak-anak Palestina menjadi korban,” papar Arist.
Komisioner Bawaslu, Wahidah Suaib menegaskan, pihaknya juga memiliki pemahaman yang sama terkait dengan keterlibatan anak dalam demonstrasi itu. “Kami menilai demo PKS pada 2 Januari adalah bentuk kampanye. Keterlibatan anak-anak dalam aksi tersebut kemungkinan bisa terkena pasal pelanggaran,” ungkapnya, Selasa (13/1) di Jakarta.
Sebenarnya, Bawaslu tidak hanya menyoroti demonstrasi PKS yang melibatkan anak. Kategori pelibatan anak dalam politik juga mewabah di partai politik lainnya. Dia memberi contoh Partai Gerindra dan Partai Demokrat.
Menurut Wahidah, iklan Partai Gerindra di layar televisi dengan adegan anak kecil membawa layang-layang masuk kategori pelibatan anak dalam partai politik. Sedangkan iklan televisi Partai Demokrat ada adegan anak kecil yang menyilangkan tangan meniru logo Partai Demokrat. “Semuanya sudah kami proses dan kami laporkan ke KPU,” tandas mantan aktivis PMII ini.
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mahfudz Siddq, membantah keras semua tudingan itu. Menurut dia, tidak ada pasal pemilu yang bisa menjerat pihaknya terkait dengan demontrasi solidaritas Palestina. “Kami tidak kampanye, tapi hanya demo. Jadi tidak ada satu pasal pun yang kami langgar,” tegasnya.
Mahfudz menolak jika keterlibatan anak dalam demonstrasi adalah bagian pendidikan kekerasan. “Justru, mengajak anak adalah bagian dari pendidikan politik,” ujarnya. Karena, sambungnya, demonstrasi yang dilakukan PKS menggunakan cara-cara santun.
Di lain pihak, Mahfudz malah menyesalkan kenapa Komnas PA tidak mempersoalkan tayangan kekerasan di televisi yang ditonton secara bebas oleh anak-anak, namun tidak diproses oleh Komnas PA. “Kenapa justru yang demo kemanusiaan yang dipersoalkan,” katanya dengan nada menggugat. [I4]
Lagi, PKS Tersandung Palestina
R Ferdian Andi R
INILAH.COM, Jakarta – Aksi solidaritas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas Palestina menuai banyak celaka. Kini, giliran Komnas Perlindungan Anak (PA) yang melontarkan kritik. “Kami tidak kampanye, hanya demo,” kata petinggi PKS, Mahfudz Siddiq.
Beragam rintangan dihadapi PKS dalam mewujudkan kepeduliannya terhadap kejahatan kemanusiaan di Jalur Gaza. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai aksi PKS dengan membawa atribut partai masuk dalam kategori kampanye terbuka.
Kini, tudingan tak elok juga meluncur dari Komnas PA. Mereka menilai aksi PKS yang diikuti oleh sejumlah anak kecil, tanpa disadari, berdampak menanamkan kekerasan kepada anak kecil.
Menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, pihaknya menilai aksi demonstrasi PKS (2/1) telah melanggar UU No 23/2002 Pasal 42 tentang Perlindungan Anak. Menurut dia, sulit tidak menyebut jika aksi solidaritas PKS tersebut bukan masuk kategori kampanye.
“Makanya, kami akan memberikan masukan ke Bawaslu terkait dengan kejadian tersebut. Selain itu, kami mendorong kepada KPU dan Bawaslu agar tidak hanya berpijak pada UU Pemilu saja, tapi ada UU Perlindungan Anak,” bebernya kepada INILAH.COM, Selasa (13/1) di Jakarta.
Arist menjelaskan UU No 23/2002 pasal 42 melarang anak kecil dilibatkan dalam kegiatan politik baik berupa menempel atribut, keterlibatan dalam kampanye terbuka maupun menggunakan baju partai politik. “Anak kecil diajak demo atau kampanye akan berdampak negatif seperti mengancam keselamatan jiwa,” tegasnya.
Menurut dia, aksi PKS disertai dengan keterlibatan anak dengan penggunaan ikat kepala pada anak-anak. Selain itu, pria brewokan ini juga menegaskan, secara psikologis, keterlibatan anak dalam demonstrasi maupun kampanye partai politik akan berdampak pada penanaman kekerasan dan kebencian pada anak kecil.
“Seperti aksi membakar atribut bendera Israel dan teriak-teriak, bukankah lebih baik anak-anak itu diajari menulis surat kepada UNICEF atas perilaku Israel yang menjadikan anak-anak Palestina menjadi korban,” papar Arist.
Komisioner Bawaslu, Wahidah Suaib menegaskan, pihaknya juga memiliki pemahaman yang sama terkait dengan keterlibatan anak dalam demonstrasi itu. “Kami menilai demo PKS pada 2 Januari adalah bentuk kampanye. Keterlibatan anak-anak dalam aksi tersebut kemungkinan bisa terkena pasal pelanggaran,” ungkapnya, Selasa (13/1) di Jakarta.
Sebenarnya, Bawaslu tidak hanya menyoroti demonstrasi PKS yang melibatkan anak. Kategori pelibatan anak dalam politik juga mewabah di partai politik lainnya. Dia memberi contoh Partai Gerindra dan Partai Demokrat.
Menurut Wahidah, iklan Partai Gerindra di layar televisi dengan adegan anak kecil membawa layang-layang masuk kategori pelibatan anak dalam partai politik. Sedangkan iklan televisi Partai Demokrat ada adegan anak kecil yang menyilangkan tangan meniru logo Partai Demokrat. “Semuanya sudah kami proses dan kami laporkan ke KPU,” tandas mantan aktivis PMII ini.
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mahfudz Siddq, membantah keras semua tudingan itu. Menurut dia, tidak ada pasal pemilu yang bisa menjerat pihaknya terkait dengan demontrasi solidaritas Palestina. “Kami tidak kampanye, tapi hanya demo. Jadi tidak ada satu pasal pun yang kami langgar,” tegasnya.
Mahfudz menolak jika keterlibatan anak dalam demonstrasi adalah bagian pendidikan kekerasan. “Justru, mengajak anak adalah bagian dari pendidikan politik,” ujarnya. Karena, sambungnya, demonstrasi yang dilakukan PKS menggunakan cara-cara santun.
Di lain pihak, Mahfudz malah menyesalkan kenapa Komnas PA tidak mempersoalkan tayangan kekerasan di televisi yang ditonton secara bebas oleh anak-anak, namun tidak diproses oleh Komnas PA. “Kenapa justru yang demo kemanusiaan yang dipersoalkan,” katanya dengan nada menggugat. [I4]
Tuesday, January 13, 2009
Pemerintah Turunkan Harga BBM
Selasa, 13/01/2009 04:20 WIB
Pemerintah Turunkan Harga BBM
FPKS : Ini Menguntungkan Politik SBY
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Kebijakan penurunan harga BBM yang dilakukan pemerintah awal tahun ini dipandang sebelah mata oleh beberapa pihak. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kebijakan ini menguntungkan politik SBY.
"Di satu sisi ini menguntungkan politik SBY, di sisi lain ini bisa jadi blunder juga apabila tidak bisa mempertahankan harga BBM," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq kepada detikcom senin (12/1/2008).
"Ini harus diapresiasi, tetapi pertanyaan besarnya adalah apabila nanti setelah pemilu harga minyak dunia melonjak, apakah pemerintah sanggup mempertahankan harga BBM?" tanya Mahfudz.
Mahfud menilai pemerintah terlalu spekulatif mengingat naik turun harga minyak dunia saat ini. Menurutnya penurunan harga BBM harus diikuti dengan jaminan ketersediaan BBM dan penurunan biaya transportasi yang akan berimbas pada penurunan harga sembilan bahan pokok, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
"Sepanjang masyarakat tidak merasakan manfaatnya maka mereka akan melihat kebijakan ini sebagai kebijakan bernuansa politik," jelasnya.
Pemerintah menurunkan harga BBM untuk ketiga kalinya per 15 Januari 2009. Harga premium turun dari Rp 5.000 per liter menjadi Rp 4.500 per liter, Solar turun dari Rp 4.800 menjadi Rp 4.500 per liter, sementara harga minyak tanah tetap 2500 per liter.(van/irw)
Pemerintah Turunkan Harga BBM
FPKS : Ini Menguntungkan Politik SBY
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Kebijakan penurunan harga BBM yang dilakukan pemerintah awal tahun ini dipandang sebelah mata oleh beberapa pihak. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kebijakan ini menguntungkan politik SBY.
"Di satu sisi ini menguntungkan politik SBY, di sisi lain ini bisa jadi blunder juga apabila tidak bisa mempertahankan harga BBM," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq kepada detikcom senin (12/1/2008).
"Ini harus diapresiasi, tetapi pertanyaan besarnya adalah apabila nanti setelah pemilu harga minyak dunia melonjak, apakah pemerintah sanggup mempertahankan harga BBM?" tanya Mahfudz.
Mahfud menilai pemerintah terlalu spekulatif mengingat naik turun harga minyak dunia saat ini. Menurutnya penurunan harga BBM harus diikuti dengan jaminan ketersediaan BBM dan penurunan biaya transportasi yang akan berimbas pada penurunan harga sembilan bahan pokok, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
"Sepanjang masyarakat tidak merasakan manfaatnya maka mereka akan melihat kebijakan ini sebagai kebijakan bernuansa politik," jelasnya.
Pemerintah menurunkan harga BBM untuk ketiga kalinya per 15 Januari 2009. Harga premium turun dari Rp 5.000 per liter menjadi Rp 4.500 per liter, Solar turun dari Rp 4.800 menjadi Rp 4.500 per liter, sementara harga minyak tanah tetap 2500 per liter.(van/irw)
PKS: Kritik Demo Bawa Anak, Bawaslu Cari-Cari Kesalahan
PKS: Kritik Demo Bawa Anak, Bawaslu Cari-Cari Kesalahan
Selasa, 13 Januari 2009 - 11:37 wib
Mardanih - Okezone
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dianggap mencari-cari kesalahan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan menyalahkan PKS lantaran mengajak anak-anak di bawah umur berdemo mengecam agresi Israel ke Palestina.
Menurut Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, tuduhan Bawaslu bahwa PKS melanggar aturan merupakan tuduhan yang tak beralasan.
"Bawaslu ngawur dan cari-cari kesalahan," ujar Mahfudz kepada okezone melalui pesan singkat, Selasa (13/1/2009).
Mahfudz juga membantah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh PKS beberapa waktu yang lalu bukanlah dalam rangka kampanye menjelang Pemilu 2009. "Aksi demo PKS bukan kampanye. Jadi tidak bisa dituduh melanggar aturan-aturan kampanye," tegasnya.
Menurutnya, tidak ada satu aturan pun di Indonesia yang melarang anak di bawah umur untuk ikut dalam aksi demo. Oleh karena itu, dia menilai tudingan Bawaslu tidak beralasan.
"Tidak ada satu pun aturan di Republik ini yang melarang anak-anak ikut demo," pungkasnya. (lsi)
Selasa, 13 Januari 2009 - 11:37 wib
Mardanih - Okezone
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dianggap mencari-cari kesalahan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan menyalahkan PKS lantaran mengajak anak-anak di bawah umur berdemo mengecam agresi Israel ke Palestina.
Menurut Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, tuduhan Bawaslu bahwa PKS melanggar aturan merupakan tuduhan yang tak beralasan.
"Bawaslu ngawur dan cari-cari kesalahan," ujar Mahfudz kepada okezone melalui pesan singkat, Selasa (13/1/2009).
Mahfudz juga membantah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh PKS beberapa waktu yang lalu bukanlah dalam rangka kampanye menjelang Pemilu 2009. "Aksi demo PKS bukan kampanye. Jadi tidak bisa dituduh melanggar aturan-aturan kampanye," tegasnya.
Menurutnya, tidak ada satu aturan pun di Indonesia yang melarang anak di bawah umur untuk ikut dalam aksi demo. Oleh karena itu, dia menilai tudingan Bawaslu tidak beralasan.
"Tidak ada satu pun aturan di Republik ini yang melarang anak-anak ikut demo," pungkasnya. (lsi)
Monday, January 12, 2009
Indonesia told to seek coalition against Israel
Indonesia told to seek coalition against Israel
Abdul Khalik, , The Jakarta Post, , Jakarta | Mon, 01/05/2009 11:05 AM | Headlines
Having joined a host of countries in condemning Israel for its attacks on Hamas targets in the Gaza Strip,
Indonesia is being urged to initiate a "coalition of the willing" to force the Jewish state to pull out of Palestine.
The coalition -- which would be similar to the one established by the United States before it invaded Iraq --
should include countries of a similar concern regarding the worsening humanitarian situation in Gaza and
that are willing to conduct humanitarian missions there, observers and experts said Sunday.
Such an alliance should be forged if those nations failed through diplomacy to persuade Israel to stop its
attacks against Hamas targets in Gaza, in which hundreds of Palestinians have been killed.
"It's time for the international community to form a 'coalition of the willing' in which members pool together
military resources to conduct a humanitarian intervention. You see, the UN Security Council is powerless to
authorize the use of force against Israel because the U.S. has impaired it," University of Indonesia
international law expert Hikmahanto Juwana said.
He said such a coalition was necessary because the Israeli attacks could not be justified under international
laws because they were "disproportional and offensive", and not defensive as claimed by Israel.
Hikmahanto said the world could no longer depend on the UN and the United States as the 'world's police'
because they applied a double standard when it came to the issue of Israel.
"This is not about religion. It is about a state using violence against other states, and creating a humanitarian
crisis. If Arab countries won't initiate the coalition, then Indonesia and even Russia can work together to
establish it," he said.
International relations expert Bantarto Bandoro of the Institute of Defense and Security Studies supported
Indonesia's aim to initiate such a coalition, saying it was the best available alternative to remedy the current
condition.
"You see, every Israeli move must have the blessing of the U.S.. So, if we can't push Israel, we must push
the U.S.. That's why the members of the coalition must include those country that have leverage vis a vis the
U.S.," he said.
Bantarto said members of the Organization of the Islamic Conference, the European Union and Arabic
countries should form the coalition.
A senior legislator from the Islamic-based Prosperous Justice Party, Mahfudz Siddiq, called on Indonesia to
invite members of the Asian-African conference to form a coalition to stop the attacks and seek a solution to
free Palestinians from the Israeli attacks.
"President Susilo Bambang Yudhoyono should tell all leaders of the countries joining the Asian-African
conference that it's time for Palestine to gain its independence," he said.
Rights activist Chalid Mawardi of the Indonesians for Free Palestine Movement said Indonesia and the
Middle Eastern countries should actively use their bargaining chips to put pressure on Israel and the United
States to stop the killings in Gaza.
Abdul Khalik, , The Jakarta Post, , Jakarta | Mon, 01/05/2009 11:05 AM | Headlines
Having joined a host of countries in condemning Israel for its attacks on Hamas targets in the Gaza Strip,
Indonesia is being urged to initiate a "coalition of the willing" to force the Jewish state to pull out of Palestine.
The coalition -- which would be similar to the one established by the United States before it invaded Iraq --
should include countries of a similar concern regarding the worsening humanitarian situation in Gaza and
that are willing to conduct humanitarian missions there, observers and experts said Sunday.
Such an alliance should be forged if those nations failed through diplomacy to persuade Israel to stop its
attacks against Hamas targets in Gaza, in which hundreds of Palestinians have been killed.
"It's time for the international community to form a 'coalition of the willing' in which members pool together
military resources to conduct a humanitarian intervention. You see, the UN Security Council is powerless to
authorize the use of force against Israel because the U.S. has impaired it," University of Indonesia
international law expert Hikmahanto Juwana said.
He said such a coalition was necessary because the Israeli attacks could not be justified under international
laws because they were "disproportional and offensive", and not defensive as claimed by Israel.
Hikmahanto said the world could no longer depend on the UN and the United States as the 'world's police'
because they applied a double standard when it came to the issue of Israel.
"This is not about religion. It is about a state using violence against other states, and creating a humanitarian
crisis. If Arab countries won't initiate the coalition, then Indonesia and even Russia can work together to
establish it," he said.
International relations expert Bantarto Bandoro of the Institute of Defense and Security Studies supported
Indonesia's aim to initiate such a coalition, saying it was the best available alternative to remedy the current
condition.
"You see, every Israeli move must have the blessing of the U.S.. So, if we can't push Israel, we must push
the U.S.. That's why the members of the coalition must include those country that have leverage vis a vis the
U.S.," he said.
Bantarto said members of the Organization of the Islamic Conference, the European Union and Arabic
countries should form the coalition.
A senior legislator from the Islamic-based Prosperous Justice Party, Mahfudz Siddiq, called on Indonesia to
invite members of the Asian-African conference to form a coalition to stop the attacks and seek a solution to
free Palestinians from the Israeli attacks.
"President Susilo Bambang Yudhoyono should tell all leaders of the countries joining the Asian-African
conference that it's time for Palestine to gain its independence," he said.
Rights activist Chalid Mawardi of the Indonesians for Free Palestine Movement said Indonesia and the
Middle Eastern countries should actively use their bargaining chips to put pressure on Israel and the United
States to stop the killings in Gaza.
Kampanye Sistem Zona Akan Dihapus
Kampanye Berbarengan, Gesekan Antarpendukung Tak Bisa Dihindari
Jawa POs.
JAKARTA - Kampanye rapat umum parpol dimulai 15 Maret 2009. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menjadwal ulang dengan merumuskan aturan kampanye besar-besaran bagi peserta Pemilu 2009.
Salah satu aturan yang kini dirumuskan ialah dihapuskannya sistem kampanye zona. Jika sistem zona ini kelak benar-benar dihapus, kampanye parpol berbarengan dalam daerah dan waktu yang sama tidak bisa dihindari.
''Ini supaya setiap parpol punya kesempatan seadil-adilnya melakukan kampanye terbuka,'' ujar Sri Nuryanti, ketua Pokja Kampanye KPU di Jakarta Sabtu lalu (10/1).
Kampanye dengan sistem zona dimulai 12 Juli 2008. KPU membagi 33 provinsi dalam tiga zona kampanye. Begitu pula dengan 38 parpol yang dibagi dalam tiga grup untuk masing-masing zona. Seminggu sekali masing-masing grup parpol itu bergantian melakukan kampanye di setiap zona.
Menurut Yanti, sistem zona dinilai efektif untuk berkampanye yang panjang seperti yang sedang dilakukan sekarang. Namun, itu tidak ideal untuk kampanye rapat umum, mengingat jumlah parpol yang ada.
Sesuai dengan UU Pemilu, masa kampanye dengan rapat umum hanya dilakukan 21 hari sebelum hari tenang 6 April 2009. ''Kalau tetap dengan zona, waktunya tentu tidak cukup. Jadi harus diatur berbeda,'' terangnya.
Dia mengatakan, dalam rencana penjadwalan ulang nanti, akan ada aturan pelaksanaan yang lebih rigid. Mengingat akan ada dua atau lebih parpol yang berkampanye di daerah yang sama, lokasi untuk tiap-tiap parpol juga bakal ditentukan. ''Jadwal dari KPU pusat, lokasi disesuaikan dengan KPU daerah masing-masing,'' jelasnya.
Di luar penjadwalan, sejumlah hal teknis yang diatur sebelum masa kampanye terbuka juga tetap berlaku. Setiap partai diwajibkan untuk menginformasikan jadwal pelaksanaan kampanye kepada kepolisian setempat. Partai juga harus memperhatikan larangan untuk melakukan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan.
Selain itu, kampanye dalam rapat umum hanya boleh dilaksanakan pukul 09.00-16.00 waktu setempat. Setiap pejabat negara yang berpartisipasi dalam kampanye diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas negara dalam hal pengamanan. Namun, pejabat negara yang kampanye diwajibkan untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara.
Ketua DPP Partai Demokrat meminta, sistem zona tetap dipertahankan. Sebab, Anas khawatir, dengan menghapus sistem zona, akan terjadi konflik antar pendukung parpol yang kampanye bersamaan. ' Tidak ada urgensi sistem zona dihapus,'' katanya.
Namun, sebaliknya, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengisyaratkan tidak keberatan dengan penghapusan sistem zona. Hanya, dia menyarankan adanya pengaturan jadwal yang lebih cermat. ''Jangan sampai ada jadwal dan tempat kampanye terbuka partai yang bersamaan,'' ingatnya.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan juga menerima penghapusan sistem zona. Dia beralasan, partainya tidak menjadikan kampanye model rapat umum dan pengerahan massa sebagai metode utama. ''Kami lebih mengedepankan cara-cara lain yang lebih efektif,'' ujarnya. (bay/pri/mk)
Jawa POs.
JAKARTA - Kampanye rapat umum parpol dimulai 15 Maret 2009. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menjadwal ulang dengan merumuskan aturan kampanye besar-besaran bagi peserta Pemilu 2009.
Salah satu aturan yang kini dirumuskan ialah dihapuskannya sistem kampanye zona. Jika sistem zona ini kelak benar-benar dihapus, kampanye parpol berbarengan dalam daerah dan waktu yang sama tidak bisa dihindari.
''Ini supaya setiap parpol punya kesempatan seadil-adilnya melakukan kampanye terbuka,'' ujar Sri Nuryanti, ketua Pokja Kampanye KPU di Jakarta Sabtu lalu (10/1).
Kampanye dengan sistem zona dimulai 12 Juli 2008. KPU membagi 33 provinsi dalam tiga zona kampanye. Begitu pula dengan 38 parpol yang dibagi dalam tiga grup untuk masing-masing zona. Seminggu sekali masing-masing grup parpol itu bergantian melakukan kampanye di setiap zona.
Menurut Yanti, sistem zona dinilai efektif untuk berkampanye yang panjang seperti yang sedang dilakukan sekarang. Namun, itu tidak ideal untuk kampanye rapat umum, mengingat jumlah parpol yang ada.
Sesuai dengan UU Pemilu, masa kampanye dengan rapat umum hanya dilakukan 21 hari sebelum hari tenang 6 April 2009. ''Kalau tetap dengan zona, waktunya tentu tidak cukup. Jadi harus diatur berbeda,'' terangnya.
Dia mengatakan, dalam rencana penjadwalan ulang nanti, akan ada aturan pelaksanaan yang lebih rigid. Mengingat akan ada dua atau lebih parpol yang berkampanye di daerah yang sama, lokasi untuk tiap-tiap parpol juga bakal ditentukan. ''Jadwal dari KPU pusat, lokasi disesuaikan dengan KPU daerah masing-masing,'' jelasnya.
Di luar penjadwalan, sejumlah hal teknis yang diatur sebelum masa kampanye terbuka juga tetap berlaku. Setiap partai diwajibkan untuk menginformasikan jadwal pelaksanaan kampanye kepada kepolisian setempat. Partai juga harus memperhatikan larangan untuk melakukan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan.
Selain itu, kampanye dalam rapat umum hanya boleh dilaksanakan pukul 09.00-16.00 waktu setempat. Setiap pejabat negara yang berpartisipasi dalam kampanye diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas negara dalam hal pengamanan. Namun, pejabat negara yang kampanye diwajibkan untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara.
Ketua DPP Partai Demokrat meminta, sistem zona tetap dipertahankan. Sebab, Anas khawatir, dengan menghapus sistem zona, akan terjadi konflik antar pendukung parpol yang kampanye bersamaan. ' Tidak ada urgensi sistem zona dihapus,'' katanya.
Namun, sebaliknya, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengisyaratkan tidak keberatan dengan penghapusan sistem zona. Hanya, dia menyarankan adanya pengaturan jadwal yang lebih cermat. ''Jangan sampai ada jadwal dan tempat kampanye terbuka partai yang bersamaan,'' ingatnya.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan juga menerima penghapusan sistem zona. Dia beralasan, partainya tidak menjadikan kampanye model rapat umum dan pengerahan massa sebagai metode utama. ''Kami lebih mengedepankan cara-cara lain yang lebih efektif,'' ujarnya. (bay/pri/mk)
Thursday, January 08, 2009
Mahfudz Siddiq: Pernyataan Bush Soal Hamas Ngawur
Mahfudz Siddiq: Pernyataan Bush Soal Hamas Ngawur
Rabu, 7 Januari 2009 - 10:59 wib
text TEXT SIZE :
Share
Mardanih - Okezone
JAKARTA - Pernyataan Presiden Amerika Serikat George W Bush yang mengatakan kelompok Hamas sebagai penyebab konflik di Palestina, dinilai Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq sebagai statement ngawur dan tak beralasan.
Menurut Mahfudz, dalam sejarah konflik Israel versus Palestina serta upaya perdamaian yang cukup panjang, Israel yang selalu menciderai kesepakatan dan memulai konflik.
"Bahkan terakhir, Israel terlibat dalam mengacaukan hasil pemilu Palestina yang dimenangkan Hamas dengan memicu konflik antara Fatah dan Hamas dengan target membelah Palestina menjadi dua rezim kekuasaan. Israel kemudian menguasai jalur penyangga antara Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan membangun tembok pemisah," urainya melalui pesan singkat yang diterima okezone, Rabu (7/1/2009).
Dengan cara tersebut, lanjut Mahfudz, Israel memiliki target menghancurkan Hamas di Gaza, selanjutnya menggempur Hamas di Tepi Barat dan terakhir menggembosi Fatah.
"Inti konflik adalah sikap Israel yang tidak akan membiarkan berdirinya negara Palestina merdeka," tegaskan.
Karena itu, menurut anggota Komisi II DPR ini, siapa pun yang memimpin Palestina, Israel tidak akan membiarkan berdirinya negara Palestina. "Pernyataan Bush jelas sebagai upaya membela zionis Israel," pungkasnya.(ded)
Rabu, 7 Januari 2009 - 10:59 wib
text TEXT SIZE :
Share
Mardanih - Okezone
JAKARTA - Pernyataan Presiden Amerika Serikat George W Bush yang mengatakan kelompok Hamas sebagai penyebab konflik di Palestina, dinilai Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq sebagai statement ngawur dan tak beralasan.
Menurut Mahfudz, dalam sejarah konflik Israel versus Palestina serta upaya perdamaian yang cukup panjang, Israel yang selalu menciderai kesepakatan dan memulai konflik.
"Bahkan terakhir, Israel terlibat dalam mengacaukan hasil pemilu Palestina yang dimenangkan Hamas dengan memicu konflik antara Fatah dan Hamas dengan target membelah Palestina menjadi dua rezim kekuasaan. Israel kemudian menguasai jalur penyangga antara Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan membangun tembok pemisah," urainya melalui pesan singkat yang diterima okezone, Rabu (7/1/2009).
Dengan cara tersebut, lanjut Mahfudz, Israel memiliki target menghancurkan Hamas di Gaza, selanjutnya menggempur Hamas di Tepi Barat dan terakhir menggembosi Fatah.
"Inti konflik adalah sikap Israel yang tidak akan membiarkan berdirinya negara Palestina merdeka," tegaskan.
Karena itu, menurut anggota Komisi II DPR ini, siapa pun yang memimpin Palestina, Israel tidak akan membiarkan berdirinya negara Palestina. "Pernyataan Bush jelas sebagai upaya membela zionis Israel," pungkasnya.(ded)
Demo PKS Dicurigai Kampanye
Minggu, 04-01-09 | 10:34 | 168
Demo PKS Dicurigai Kampanye
JAKARTA -- Demonstrasi besar-besaran anti-Israel yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dicurigai membonceng kampanye. Kecurigaan itu datang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Anggota Bawaslu Bambang Eka Cahyo Widodo menyatakan, demonstrasi yang mendatangkan ribuan orang itu terindikasi kuat merupakan kampanye terbuka. "Ada unsur kampanye terbuka yang masuk di situ," ujarnya saat dikonfirmasi, 3 Januari 2009.
Unjuk rasa berskala raksasa dilakukan partai tersebut pada Jumat 2 Januari 2009. Mereka mengecam Israel yang membombardir jalur Gaza, sehingga mengakibatkan ratusan nyawa melayang.
Menurut Bambang, Bawaslu sudah menerima laporan keberatan masyarakat atas aksi tersebut. Ada unsur kampanye rapat terbuka. Yang paling mencolok, berkibarnya atribut PKS dalam aksi tersebut. Mulai bendera sampai atribut nomor delapan yang menunjukkan nomor peserta pemilu PKS.
Selain itu, terlepas dari tujuannya, ada upaya untuk memengaruhi pemilih di luar peserta demo. "Ada penyampaian visi dan misi dari PKS," tegas Bambang. Dalam hal ini, gerakan anti-zionis bisa jadi merupakan salah satu visi dan misi PKS di bidang internasional. "Dua unsur itu terlihat dalam aksi," ujarnya.
Meski begitu, harus ada pembahasan lebih lanjut dari internal Bawaslu. Bambang menuturkan, sampai saat ini Bawaslu belum memutuskan apa pun atas demo PKS tersebut. Bawaslu masih akan mengecek kepada panitia pengawas DKI Jakarta apakah ada keterangan resmi dari PKS atas aksi itu. "Senin kami pleno," katanya.
Dia menambahkan, meski ada izin kepada Panwas DKI, aksi PKS tersebut bisa jadi merupakan rapat terbuka. Bila terbukti, PKS bisa mendapat sanksi dari KPU karena melanggar kampanye dengan melakukan rapat umum. "Sesuai pasal 82 UU Pemilu, rapat umum atau terbuka baru boleh dilakukan 21 hari menjelang masa tenang pemilu legislatif, " ujarnya mengingatkan.
Selanjutnya, dalam pasal 269 UU yang sama disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal seperti yang telah ditentukan akan diancam hukuman pidana dan denda. Untuk pidana, paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan. Hukuman denda berkisar Rp 3 juta sampai Rp 12 juta.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menyatakan, aksi yang dilakukan kader dan massa simpatisan PKS bukanlah kampanye. "Itu hanya ekspresi politik," jelasnya saat dihubungi.
Dia mengaku, aksi di Bundaran HI itu sama sekali tidak berisi ajakan untuk memilih PKS. Jadi, menurut dia, aneh jika demo ribuan orang itu dianggap kampanye. "Kalaupun ada nomor 8, itu kan memang identitas kami," tegas ketua Fraksi PKS di DPR tersebut. (bay/dyn)
Demo PKS Dicurigai Kampanye
JAKARTA -- Demonstrasi besar-besaran anti-Israel yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dicurigai membonceng kampanye. Kecurigaan itu datang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Anggota Bawaslu Bambang Eka Cahyo Widodo menyatakan, demonstrasi yang mendatangkan ribuan orang itu terindikasi kuat merupakan kampanye terbuka. "Ada unsur kampanye terbuka yang masuk di situ," ujarnya saat dikonfirmasi, 3 Januari 2009.
Unjuk rasa berskala raksasa dilakukan partai tersebut pada Jumat 2 Januari 2009. Mereka mengecam Israel yang membombardir jalur Gaza, sehingga mengakibatkan ratusan nyawa melayang.
Menurut Bambang, Bawaslu sudah menerima laporan keberatan masyarakat atas aksi tersebut. Ada unsur kampanye rapat terbuka. Yang paling mencolok, berkibarnya atribut PKS dalam aksi tersebut. Mulai bendera sampai atribut nomor delapan yang menunjukkan nomor peserta pemilu PKS.
Selain itu, terlepas dari tujuannya, ada upaya untuk memengaruhi pemilih di luar peserta demo. "Ada penyampaian visi dan misi dari PKS," tegas Bambang. Dalam hal ini, gerakan anti-zionis bisa jadi merupakan salah satu visi dan misi PKS di bidang internasional. "Dua unsur itu terlihat dalam aksi," ujarnya.
Meski begitu, harus ada pembahasan lebih lanjut dari internal Bawaslu. Bambang menuturkan, sampai saat ini Bawaslu belum memutuskan apa pun atas demo PKS tersebut. Bawaslu masih akan mengecek kepada panitia pengawas DKI Jakarta apakah ada keterangan resmi dari PKS atas aksi itu. "Senin kami pleno," katanya.
Dia menambahkan, meski ada izin kepada Panwas DKI, aksi PKS tersebut bisa jadi merupakan rapat terbuka. Bila terbukti, PKS bisa mendapat sanksi dari KPU karena melanggar kampanye dengan melakukan rapat umum. "Sesuai pasal 82 UU Pemilu, rapat umum atau terbuka baru boleh dilakukan 21 hari menjelang masa tenang pemilu legislatif, " ujarnya mengingatkan.
Selanjutnya, dalam pasal 269 UU yang sama disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal seperti yang telah ditentukan akan diancam hukuman pidana dan denda. Untuk pidana, paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan. Hukuman denda berkisar Rp 3 juta sampai Rp 12 juta.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menyatakan, aksi yang dilakukan kader dan massa simpatisan PKS bukanlah kampanye. "Itu hanya ekspresi politik," jelasnya saat dihubungi.
Dia mengaku, aksi di Bundaran HI itu sama sekali tidak berisi ajakan untuk memilih PKS. Jadi, menurut dia, aneh jika demo ribuan orang itu dianggap kampanye. "Kalaupun ada nomor 8, itu kan memang identitas kami," tegas ketua Fraksi PKS di DPR tersebut. (bay/dyn)
Mayoritas Massa PKS Pilih Partai Bukan Calon
Mayoritas Massa PKS Pilih Partai Bukan Calon
"Untuk 2009, saya menduga kecenderungan perilaku pemilih akan tetap memilih partai."
Rabu, 7 Januari 2009, 10:01 WIB
Arfi Bambani Amri
VIVAnews - Dalam Pemilu 2004, sebagian besar massa Partai Keadilan Sejahtera memilih lambang partai, bukan calon legislator. Hal ini, kata salah satu ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS, Mahfudz Siddiq, menunjukkan kepercayaan yang tinggi pada partai berasas Islam ini.
"Untuk 2009, saya menduga kecenderungan perilaku pemilih akan tetap memilih partai. Soal caleg siapa, tidak jadi masalah," kata Mahfudz dalam perbincangan dengan VIVAnews, Rabu, 7 Januari 2009.
Kecenderungan memilih lambang partai ini membuat strategi pertama PKS dalam Pemilu 2009 nanti tetap mengkampanyekan partai dengan kuat. Kemudian, barulah strategi kedua mendorong caleg untuk menggalang basis dukungan secara tradisional. "Melalui jalur keluarga, door to door, atau komunitas," kata Mahfudz yang juga Ketua Fraksi PKS di parlemen itu.
Strategi kedua ini lebih ditegaskan lagi setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan penetapan caleg berdasarkan suara terbanyak. Caleg-caleg PKS pun dengan sendirinya berlomba-lomba untuk meraih suara. "Walaupun bagi PKS, siapapun calegnya, jika telah masuk daftar, pasti berkualitas," kata Mahfudz.
• VIVAnews
"Untuk 2009, saya menduga kecenderungan perilaku pemilih akan tetap memilih partai."
Rabu, 7 Januari 2009, 10:01 WIB
Arfi Bambani Amri
VIVAnews - Dalam Pemilu 2004, sebagian besar massa Partai Keadilan Sejahtera memilih lambang partai, bukan calon legislator. Hal ini, kata salah satu ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS, Mahfudz Siddiq, menunjukkan kepercayaan yang tinggi pada partai berasas Islam ini.
"Untuk 2009, saya menduga kecenderungan perilaku pemilih akan tetap memilih partai. Soal caleg siapa, tidak jadi masalah," kata Mahfudz dalam perbincangan dengan VIVAnews, Rabu, 7 Januari 2009.
Kecenderungan memilih lambang partai ini membuat strategi pertama PKS dalam Pemilu 2009 nanti tetap mengkampanyekan partai dengan kuat. Kemudian, barulah strategi kedua mendorong caleg untuk menggalang basis dukungan secara tradisional. "Melalui jalur keluarga, door to door, atau komunitas," kata Mahfudz yang juga Ketua Fraksi PKS di parlemen itu.
Strategi kedua ini lebih ditegaskan lagi setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan penetapan caleg berdasarkan suara terbanyak. Caleg-caleg PKS pun dengan sendirinya berlomba-lomba untuk meraih suara. "Walaupun bagi PKS, siapapun calegnya, jika telah masuk daftar, pasti berkualitas," kata Mahfudz.
• VIVAnews
Survei Gagal Potret Kekuatan PKS
Survei Gagal Potret Kekuatan PKS
Pemilu 2004, LSI prediksi PKS hanya raup 2-3 persen. Ternyata PKS malah raih 8 persen!
Selasa, 6 Januari 2009, 12:35 WIB
VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera menilai beberapa survei yang diumumkan pada publik belakangan ini gagal memotret kekuatan mereka yang sebenarnya. Sehingga, wajar saja bila suara PKS dalam survei tak sebesar yang sebenarnya.
"Survei itu ya survei. Mungkin bisa merefleksikan realitas politik apa adanya, namun bisa juga tidak," kata salah satu ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS, Mahfudz Siddiq, dalam perbincangan dengan VIVAnews, Selasa, 6 Januari 2008.
Survei-survei yang dilakukan sepanjang tahun 2008 menemukan PKS selalu berada di urutan 4 setelah Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat. "Persentase PKS antara 4-11 persen," kata Mahfudz. "Itupun suatu progress bagi PKS, karena pada Pemilu 2004, PKS hanya nomor 6."
Pada Pemilu 2004, PKS meraih suara hampir 8 persen. "Padahal dulu survei Lembaga Survei Indonesia, PKS hanya meraih 2-3 persen. Tapi riil politiknya ternyata PKS meraih hingga 8 persen," ujar Ketua Fraksi PKS di parlemen itu.
Sehingga, PKS menilai, metode survei yang dipakai LSI gagal memotret kekuatan PKS sebenarnya. Metode stratified random sampling dengan mengambil responden secara proporsional berdasarkan populasi akan membuat sebagian besar massa PKS tak masuk perhitungan.
"Contoh antara perkotaan dan pedesaan, kalau sampelnya diambil proporsional, maka massa perkotaan yang menjadi basis PKS terlewatkan. PKS lemah di desa dan di Indonesia bagian timur," kata Mahfudz.
Mahfudz menganjurkan, jika ingin mengetahui kekuatan PKS sebenarnya, maka sampel harus diambil berdasarkan daerah pemilihan. "Nanti akan ketahuan perbedaannya," kata Mahfudz.
Pemilu 2004, LSI prediksi PKS hanya raup 2-3 persen. Ternyata PKS malah raih 8 persen!
Selasa, 6 Januari 2009, 12:35 WIB
VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera menilai beberapa survei yang diumumkan pada publik belakangan ini gagal memotret kekuatan mereka yang sebenarnya. Sehingga, wajar saja bila suara PKS dalam survei tak sebesar yang sebenarnya.
"Survei itu ya survei. Mungkin bisa merefleksikan realitas politik apa adanya, namun bisa juga tidak," kata salah satu ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS, Mahfudz Siddiq, dalam perbincangan dengan VIVAnews, Selasa, 6 Januari 2008.
Survei-survei yang dilakukan sepanjang tahun 2008 menemukan PKS selalu berada di urutan 4 setelah Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat. "Persentase PKS antara 4-11 persen," kata Mahfudz. "Itupun suatu progress bagi PKS, karena pada Pemilu 2004, PKS hanya nomor 6."
Pada Pemilu 2004, PKS meraih suara hampir 8 persen. "Padahal dulu survei Lembaga Survei Indonesia, PKS hanya meraih 2-3 persen. Tapi riil politiknya ternyata PKS meraih hingga 8 persen," ujar Ketua Fraksi PKS di parlemen itu.
Sehingga, PKS menilai, metode survei yang dipakai LSI gagal memotret kekuatan PKS sebenarnya. Metode stratified random sampling dengan mengambil responden secara proporsional berdasarkan populasi akan membuat sebagian besar massa PKS tak masuk perhitungan.
"Contoh antara perkotaan dan pedesaan, kalau sampelnya diambil proporsional, maka massa perkotaan yang menjadi basis PKS terlewatkan. PKS lemah di desa dan di Indonesia bagian timur," kata Mahfudz.
Mahfudz menganjurkan, jika ingin mengetahui kekuatan PKS sebenarnya, maka sampel harus diambil berdasarkan daerah pemilihan. "Nanti akan ketahuan perbedaannya," kata Mahfudz.
Monday, January 05, 2009
Demo PKS Dinilai Berbau Kampanye
[ Minggu, 04 Januari 2009 ]
Demo PKS Dinilai Berbau Kampanye
Bawaslu: Ada Unsur Rapat Terbuka
JAKARTA - Demonstrasi besar-besaran anti-Israel yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dicurigai membonceng kampanye. Kecurigaan itu datang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Anggota Bawaslu Bambang Eka Cahyo Widodo menyatakan, demonstrasi yang mendatangkan ribuan orang itu terindikasi kuat merupakan kampanye terbuka. ''Ada unsur kampanye terbuka yang masuk di situ,'' ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (3/1).
Unjuk rasa berskala raksasa dilakukan partai tersebut pada Jumat (2/1). Mereka mengecam Israel yang membombardir jalur Gaza, sehingga mengakibatkan ratusan nyawa melayang.
Menurut Bambang, Bawaslu sudah menerima laporan keberatan masyarakat atas aksi tersebut. Ada unsur kampanye rapat terbuka. Yang paling mencolok, berkibarnya atribut PKS dalam aksi tersebut. Mulai bendera sampai atribut nomor delapan yang menunjukkan nomor peserta pemilu PKS.
Selain itu, terlepas dari tujuannya, ada upaya untuk memengaruhi pemilih di luar peserta demo. ''Ada penyampaian visi dan misi dari PKS,'' tegas Bambang. Dalam hal ini, gerakan anti-zionis bisa jadi merupakan salah satu visi dan misi PKS di bidang internasional. ''Dua unsur itu terlihat dalam aksi,'' ujarnya.
Meski begitu, harus ada pembahasan lebih lanjut dari internal Bawaslu. Bambang menuturkan, sampai saat ini Bawaslu belum memutuskan apa pun atas demo PKS tersebut. Bawaslu masih akan mengecek kepada panitia pengawas DKI Jakarta apakah ada keterangan resmi dari PKS atas aksi itu. ''Senin kami pleno,'' katanya.
Dia menambahkan, meski ada izin kepada Panwas DKI, aksi PKS tersebut bisa jadi merupakan rapat terbuka. Bila terbukti, PKS bisa mendapat sanksi dari KPU karena melanggar kampanye dengan melakukan rapat umum. ''Sesuai pasal 82 UU Pemilu, rapat umum atau terbuka baru boleh dilakukan 21 hari menjelang masa tenang pemilu legislatif,'' ujarnya mengingatkan.
Selanjutnya, dalam pasal 269 UU yang sama disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal seperti yang telah ditentukan akan diancam hukuman pidana dan denda. Untuk pidana, paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan. Hukuman denda berkisar Rp 3 juta sampai Rp 12 juta.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menyatakan, aksi yang dilakukan kader dan massa simpatisan PKS bukanlah kampanye. ''Itu hanya ekspresi politik,'' jelasnya saat dihubungi.
Dia mengaku, aksi di Bundaran HI itu sama sekali tidak berisi ajakan untuk memilih PKS. Jadi, menurut dia, aneh jika demo ribuan orang itu dianggap kampanye. ''Kalaupun ada nomor 8, itu kan memang identitas kami,'' tegasnya. (bay/dyn)
Demo PKS Dinilai Berbau Kampanye
Bawaslu: Ada Unsur Rapat Terbuka
JAKARTA - Demonstrasi besar-besaran anti-Israel yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dicurigai membonceng kampanye. Kecurigaan itu datang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Anggota Bawaslu Bambang Eka Cahyo Widodo menyatakan, demonstrasi yang mendatangkan ribuan orang itu terindikasi kuat merupakan kampanye terbuka. ''Ada unsur kampanye terbuka yang masuk di situ,'' ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (3/1).
Unjuk rasa berskala raksasa dilakukan partai tersebut pada Jumat (2/1). Mereka mengecam Israel yang membombardir jalur Gaza, sehingga mengakibatkan ratusan nyawa melayang.
Menurut Bambang, Bawaslu sudah menerima laporan keberatan masyarakat atas aksi tersebut. Ada unsur kampanye rapat terbuka. Yang paling mencolok, berkibarnya atribut PKS dalam aksi tersebut. Mulai bendera sampai atribut nomor delapan yang menunjukkan nomor peserta pemilu PKS.
Selain itu, terlepas dari tujuannya, ada upaya untuk memengaruhi pemilih di luar peserta demo. ''Ada penyampaian visi dan misi dari PKS,'' tegas Bambang. Dalam hal ini, gerakan anti-zionis bisa jadi merupakan salah satu visi dan misi PKS di bidang internasional. ''Dua unsur itu terlihat dalam aksi,'' ujarnya.
Meski begitu, harus ada pembahasan lebih lanjut dari internal Bawaslu. Bambang menuturkan, sampai saat ini Bawaslu belum memutuskan apa pun atas demo PKS tersebut. Bawaslu masih akan mengecek kepada panitia pengawas DKI Jakarta apakah ada keterangan resmi dari PKS atas aksi itu. ''Senin kami pleno,'' katanya.
Dia menambahkan, meski ada izin kepada Panwas DKI, aksi PKS tersebut bisa jadi merupakan rapat terbuka. Bila terbukti, PKS bisa mendapat sanksi dari KPU karena melanggar kampanye dengan melakukan rapat umum. ''Sesuai pasal 82 UU Pemilu, rapat umum atau terbuka baru boleh dilakukan 21 hari menjelang masa tenang pemilu legislatif,'' ujarnya mengingatkan.
Selanjutnya, dalam pasal 269 UU yang sama disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal seperti yang telah ditentukan akan diancam hukuman pidana dan denda. Untuk pidana, paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan. Hukuman denda berkisar Rp 3 juta sampai Rp 12 juta.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menyatakan, aksi yang dilakukan kader dan massa simpatisan PKS bukanlah kampanye. ''Itu hanya ekspresi politik,'' jelasnya saat dihubungi.
Dia mengaku, aksi di Bundaran HI itu sama sekali tidak berisi ajakan untuk memilih PKS. Jadi, menurut dia, aneh jika demo ribuan orang itu dianggap kampanye. ''Kalaupun ada nomor 8, itu kan memang identitas kami,'' tegasnya. (bay/dyn)
Demokrat Jajaki Koalisi Partai Penopang Pemerintah
Demokrat Jajaki Koalisi Partai Penopang Pemerintah
Koran Tempo. JAKARTA -- Partai Demokrat bertekad tetap mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden pada pemilihan presiden-wakil presiden 2009. Karena itu, Partai Demokrat terus menjajaki koalisi dengan partai lain.
"Berapa pun hasil pemilu legislatif, apakah mampu atau tidak mampu sendirian memberangkatkan SBY, kami tetap berkoalisi," kata Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum ketika dihubungi di Kepulauan Riau kemarin.
Menurut Anas, koalisi definitif akan dilakukan setelah modal politik tiap-tiap partai jelas, yakni perolehan suara pemilihan legislatif. Alasannya, koalisi tak hanya dilakukan berdasarkan kesamaan visi dan haluan, tapi juga pembagian kekuasaan dan demi menunjang stabilitas pemerintahan.
Meski demikian, Anas mengatakan penjajakan tetap dilakukan sebelum pemilihan. Partai Demokrat akan menggalang kekuatan semua partai politik pendukung pemerintahan Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan tak sebatas koalisi pada empat kaki, yakni dengan Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Gagasan koalisi empat partai politik muncul saat pentolan keempat partai bertemu di sebuah hotel di Jakarta pada Selasa lalu. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Ali, latar belakang pertemuan yang digagas politikus Partai Persatuan Pembangunan, Bachtiar Chamsyah, ini adalah kesamaan pemahaman untuk membentuk koalisi yang kuat.
Ketua Pengurus Pusat Partai Golkar Firman Subagyo menyatakan pertemuan itu sebatas penjajakan koalisi. Selama ini pengurus Golkar menjalin komunikasi dengan sejumlah partai, termasuk PDI Perjuangan. Partai Golkar ingin membuat koalisi pendukung pemerintah yang dominan di parlemen.
Adapun Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan partainya belum akan masuk koalisi pengusung Yudhoyono-Kalla. "Kami masih mengkalkulasi kekuatan sebelum menetapkan dukungan," kata dia.
PKS berkoalisi apabila suara pemilihan legislatif tak mencapai 20 persen. "Pendekatan telah dilakukan dengan sebagian partai," kata dia. PURWANTO | EKO ARI WIBOWO | KURNIASIH BUDI | DIANING SARI
Koran Tempo. JAKARTA -- Partai Demokrat bertekad tetap mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden pada pemilihan presiden-wakil presiden 2009. Karena itu, Partai Demokrat terus menjajaki koalisi dengan partai lain.
"Berapa pun hasil pemilu legislatif, apakah mampu atau tidak mampu sendirian memberangkatkan SBY, kami tetap berkoalisi," kata Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum ketika dihubungi di Kepulauan Riau kemarin.
Menurut Anas, koalisi definitif akan dilakukan setelah modal politik tiap-tiap partai jelas, yakni perolehan suara pemilihan legislatif. Alasannya, koalisi tak hanya dilakukan berdasarkan kesamaan visi dan haluan, tapi juga pembagian kekuasaan dan demi menunjang stabilitas pemerintahan.
Meski demikian, Anas mengatakan penjajakan tetap dilakukan sebelum pemilihan. Partai Demokrat akan menggalang kekuatan semua partai politik pendukung pemerintahan Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan tak sebatas koalisi pada empat kaki, yakni dengan Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Gagasan koalisi empat partai politik muncul saat pentolan keempat partai bertemu di sebuah hotel di Jakarta pada Selasa lalu. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Ali, latar belakang pertemuan yang digagas politikus Partai Persatuan Pembangunan, Bachtiar Chamsyah, ini adalah kesamaan pemahaman untuk membentuk koalisi yang kuat.
Ketua Pengurus Pusat Partai Golkar Firman Subagyo menyatakan pertemuan itu sebatas penjajakan koalisi. Selama ini pengurus Golkar menjalin komunikasi dengan sejumlah partai, termasuk PDI Perjuangan. Partai Golkar ingin membuat koalisi pendukung pemerintah yang dominan di parlemen.
Adapun Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan partainya belum akan masuk koalisi pengusung Yudhoyono-Kalla. "Kami masih mengkalkulasi kekuatan sebelum menetapkan dukungan," kata dia.
PKS berkoalisi apabila suara pemilihan legislatif tak mencapai 20 persen. "Pendekatan telah dilakukan dengan sebagian partai," kata dia. PURWANTO | EKO ARI WIBOWO | KURNIASIH BUDI | DIANING SARI
Survei: Citra PKS Turun
Survei: Citra PKS Turun
Tempo.
JAKARTA -- Citra Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai bersih korupsi turun berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia. Penurunan citra ini dinilai akibat dari posisi Partai Keadilan Sejahtera berkaitan dengan isu sensitif.
"Publik melihat inkonsistensi partai," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Saiful Mujani dalam temu wartawan Rasionalitas Pemilih: Kontestasi Partai Jelang Pemilu 2009 kemarin.
Pada survei yang dilakukan antara 10 dan 12 Desember lalu ini, kepercayaan responden terhadap PKS hanya didukung 8 persen. Padahal survei Oktober menunjukkan kepercayaan terhadap PKS mencapai 9 persen. Survei dilakukan terhadap 2.200 responden. Tingkat kesalahan (margin of error) +/- 2,2 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling.
Penurunan ini dinilai akibat PKS terlalu ekstrem merangkul segmen pemilih. Direktur Eksekutif The Indonesian Institute yang juga Direktur Eksekutif Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Jeffrie Geovani, mencontohkan, PKS ingin mengambil massa anti-Orde Baru dan pro-Orde Baru sekaligus lewat iklannya. Massa pro-Soeharto menganggap PKS tak tulus menampilkan sosok Soeharto dalam iklannya. Sebaliknya, massa anti-Soeharto meninggalkan partai ini.
Namun, Ketua Tim Politik Pemenangan Pemilu PKS Mahfudz Siddiq menganggap jajak pendapat itu tak mencerminkan kenyataan. Hasil survei banyak dipengaruhi iklan di media. "Bukan karena track record partai," kata dia. Rekam jejak Dewan Perwakilan Rakyat, kata dia, menunjukkan hanya Fraksi PKS yang mengembalikan uang miliaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Terhadap pengumuman hasil jajak pendapat ini, Komisi Pemilihan Umum meminta lembaga jajak pendapat melampirkan sumber pendanaannya. Anggota Komisi, Endang Sulastri, menganggap penting pencantuman sumber dana guna menghindari keberpihakan lembaga pada partai atau kandidat. "Sumber dana harus, tanpa mencantumkan besaran," katanya. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 Tahun 2008 tentang Partisipasi Masyarakat. REH ATHEMALEM SUSANTI | Dwi Riyanto Agustiar
Tempo.
JAKARTA -- Citra Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai bersih korupsi turun berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia. Penurunan citra ini dinilai akibat dari posisi Partai Keadilan Sejahtera berkaitan dengan isu sensitif.
"Publik melihat inkonsistensi partai," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Saiful Mujani dalam temu wartawan Rasionalitas Pemilih: Kontestasi Partai Jelang Pemilu 2009 kemarin.
Pada survei yang dilakukan antara 10 dan 12 Desember lalu ini, kepercayaan responden terhadap PKS hanya didukung 8 persen. Padahal survei Oktober menunjukkan kepercayaan terhadap PKS mencapai 9 persen. Survei dilakukan terhadap 2.200 responden. Tingkat kesalahan (margin of error) +/- 2,2 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling.
Penurunan ini dinilai akibat PKS terlalu ekstrem merangkul segmen pemilih. Direktur Eksekutif The Indonesian Institute yang juga Direktur Eksekutif Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Jeffrie Geovani, mencontohkan, PKS ingin mengambil massa anti-Orde Baru dan pro-Orde Baru sekaligus lewat iklannya. Massa pro-Soeharto menganggap PKS tak tulus menampilkan sosok Soeharto dalam iklannya. Sebaliknya, massa anti-Soeharto meninggalkan partai ini.
Namun, Ketua Tim Politik Pemenangan Pemilu PKS Mahfudz Siddiq menganggap jajak pendapat itu tak mencerminkan kenyataan. Hasil survei banyak dipengaruhi iklan di media. "Bukan karena track record partai," kata dia. Rekam jejak Dewan Perwakilan Rakyat, kata dia, menunjukkan hanya Fraksi PKS yang mengembalikan uang miliaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Terhadap pengumuman hasil jajak pendapat ini, Komisi Pemilihan Umum meminta lembaga jajak pendapat melampirkan sumber pendanaannya. Anggota Komisi, Endang Sulastri, menganggap penting pencantuman sumber dana guna menghindari keberpihakan lembaga pada partai atau kandidat. "Sumber dana harus, tanpa mencantumkan besaran," katanya. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 Tahun 2008 tentang Partisipasi Masyarakat. REH ATHEMALEM SUSANTI | Dwi Riyanto Agustiar
Masa Pembahasan RUU Harus Dibatasi
Fajar.co.id Minggu, 04-01-09 | 10:35 | 111
Masa Pembahasan RUU Harus Dibatasi
JAKARTA -- Proses legislasi atau pembahasan undang-undang di parlemen sangat lamban. Di antara 284 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk prolegnas (program legislasi nasional) periode 2004�2009, sampai awal 2009 ini baru 155 RUU yang disahkan menjadi undang-undang (UU).
Agar kondisi itu tidak terus terulang, DPR harus berani mengambil terobosan progresif. Misal, membuat aturan yang membatasi jatah waktu pembahasan suatu undang-undang. Aturan tersebut bisa disisipkan dengan merevisi UU No10/ 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
"Selama ini, memang tidak ada perintah di UU No 10/2004 yang mengharuskan suatu RUU tuntas maksimal dalam jangka waktu tertentu," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Andrinoff Chaniago kepada Jawa Pos, 3 Januari 2009.
Karena DPR tidak mempunyai target dan sistem kerja yang jelas, lanjut dia, banyak RUU yang pembahasannya berlarut-larut atau menghabiskan waktu lama. UU Minerba, contohnya, baru rampung setelah dibahas 3 tahun 7 bulan.
Keterlambatan itu bisa jadi disengaja dengan pertimbangan kepentingan politik. Mungkin juga ada motivasi ekonomi untuk menghabiskan anggaran. "Padahal, kepentingan politik itu seharusnya tidak boleh sampai mengorbankan hak publik. Kalau memang harus voting ya nggak apa-apa. Jangan diulur-ulur terus," kritik direktur CIRUS Surveyors Group itu.
Berapa idealnya jatah waktu maksimal pembahasan RUU? "Saya kira dua tahun. Nggak masuk akal rasanya kalau satu RUU dibahas sampai lebih dari dua tahun," jawabnya.
Terpisah, Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mengakui tidak semua pembahasan RUU berjalan efektif. Faktor kehadiran anggota menjadi salah satu kendalanya. Apalagi, sejak Juli 2008 banyak wakil rakyat yang sibuk berkampanye di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Terlepas dari faktor kehadiran itu, menurut dia, beban RUU yang harus dibahas di prolegnas memang terlalu bertumpuk. Mahfudz menyarankan, ada pembatasan yang lebih selektif. "Secara rasional setiap tahun DPR mestinya hanya menyelesaikan 20-30 RUU saja," ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa kapasitas DPR sangat tidak memadai apabila dibandingkan jumlah RUU yang harus diselesaikan setiap tahun. Apalagi, tidak semua RUU sudah disiapkan secara komprehensif. Di antaranya, didukung naskah akademik yang baik, partisipasi stakeholder yang intensif sejak penyusunan draf RUU, dan didukung law center DPR yang kuat.
"Tanpa dukungan semua itu akan berpeluang menghasilkan UU yang tambal sulam dan penuh kompromi kepentingan jangka pendek,�� kata Mahfudz.
Bagaimana dengan prolegnas 2009 yang menargetkan 82 RUU? "Mau tidak mau, DPR harus memilih RUU yang paling penting dan paling urgen untuk dituntaskan," tuturnya. Misal, RUU Tipikor, RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Pelayanan Publik, RUU Susduk, revisi UU Pemda, dan RUU Produk Halal. (pri)
Masa Pembahasan RUU Harus Dibatasi
JAKARTA -- Proses legislasi atau pembahasan undang-undang di parlemen sangat lamban. Di antara 284 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk prolegnas (program legislasi nasional) periode 2004�2009, sampai awal 2009 ini baru 155 RUU yang disahkan menjadi undang-undang (UU).
Agar kondisi itu tidak terus terulang, DPR harus berani mengambil terobosan progresif. Misal, membuat aturan yang membatasi jatah waktu pembahasan suatu undang-undang. Aturan tersebut bisa disisipkan dengan merevisi UU No10/ 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
"Selama ini, memang tidak ada perintah di UU No 10/2004 yang mengharuskan suatu RUU tuntas maksimal dalam jangka waktu tertentu," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Andrinoff Chaniago kepada Jawa Pos, 3 Januari 2009.
Karena DPR tidak mempunyai target dan sistem kerja yang jelas, lanjut dia, banyak RUU yang pembahasannya berlarut-larut atau menghabiskan waktu lama. UU Minerba, contohnya, baru rampung setelah dibahas 3 tahun 7 bulan.
Keterlambatan itu bisa jadi disengaja dengan pertimbangan kepentingan politik. Mungkin juga ada motivasi ekonomi untuk menghabiskan anggaran. "Padahal, kepentingan politik itu seharusnya tidak boleh sampai mengorbankan hak publik. Kalau memang harus voting ya nggak apa-apa. Jangan diulur-ulur terus," kritik direktur CIRUS Surveyors Group itu.
Berapa idealnya jatah waktu maksimal pembahasan RUU? "Saya kira dua tahun. Nggak masuk akal rasanya kalau satu RUU dibahas sampai lebih dari dua tahun," jawabnya.
Terpisah, Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mengakui tidak semua pembahasan RUU berjalan efektif. Faktor kehadiran anggota menjadi salah satu kendalanya. Apalagi, sejak Juli 2008 banyak wakil rakyat yang sibuk berkampanye di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Terlepas dari faktor kehadiran itu, menurut dia, beban RUU yang harus dibahas di prolegnas memang terlalu bertumpuk. Mahfudz menyarankan, ada pembatasan yang lebih selektif. "Secara rasional setiap tahun DPR mestinya hanya menyelesaikan 20-30 RUU saja," ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa kapasitas DPR sangat tidak memadai apabila dibandingkan jumlah RUU yang harus diselesaikan setiap tahun. Apalagi, tidak semua RUU sudah disiapkan secara komprehensif. Di antaranya, didukung naskah akademik yang baik, partisipasi stakeholder yang intensif sejak penyusunan draf RUU, dan didukung law center DPR yang kuat.
"Tanpa dukungan semua itu akan berpeluang menghasilkan UU yang tambal sulam dan penuh kompromi kepentingan jangka pendek,�� kata Mahfudz.
Bagaimana dengan prolegnas 2009 yang menargetkan 82 RUU? "Mau tidak mau, DPR harus memilih RUU yang paling penting dan paling urgen untuk dituntaskan," tuturnya. Misal, RUU Tipikor, RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Pelayanan Publik, RUU Susduk, revisi UU Pemda, dan RUU Produk Halal. (pri)
PKS Nilai Hasil Survei Tak Sesuai Kenyataan
PKS Nilai Hasil Survei Tak Sesuai Kenyataan
Minggu, 04 Januari 2009 | 20:06 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta :Ketua Tim Politik Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menilai hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan Partai Demokrat sebagai partai terbersih belum tentu mencerminkan realitas di tubuh partai. "Saya tidak melihatnya seperti itu," katanya saat dihubungi Tempo, di Jakarta, Minggu (04/01).
Demokrat menempati urutan tertinggi sebagai partai yang dianggap paling bersih karena buah iklan partai tersebut yang sangat gencar. Belakangan ini, kata Mahfudz, Partai Demokrat memasang iklan anti korupsi di berbagai media cetak dan elektronik sehingga memengaruhi persepsi pemilih. "Jadi lebih karena iklan, bukan karena track record partainya," kata Mahfudz.
Lembaga survei itu, Minggu (4/1) siang merilis hasil jajak pendapat. Partai Demokrat dipilih 26 persen dari 2200 responden. Sebulan sebelumnya Demokrat hanya dipilih 10,8 persen respoden. Adapun Partai Keadilan Sejahtera yang pada bulan sebelumnya dipilih 9 persen responden turun peringkat menjadi hanya dipilih 8 persen respoden.
Mahfudz mengatakan hasil survei tersebut sangat ditentukan oleh iklan. Sebab, ia mencontohkan, dari 10 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjadi satu-satunya fraksi yang pernah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Jumlahnya sampai Rp 2 miliar," kata Mahfudz.
DWI RIYANTO AGUSTIAR
Minggu, 04 Januari 2009 | 20:06 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta :Ketua Tim Politik Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menilai hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan Partai Demokrat sebagai partai terbersih belum tentu mencerminkan realitas di tubuh partai. "Saya tidak melihatnya seperti itu," katanya saat dihubungi Tempo, di Jakarta, Minggu (04/01).
Demokrat menempati urutan tertinggi sebagai partai yang dianggap paling bersih karena buah iklan partai tersebut yang sangat gencar. Belakangan ini, kata Mahfudz, Partai Demokrat memasang iklan anti korupsi di berbagai media cetak dan elektronik sehingga memengaruhi persepsi pemilih. "Jadi lebih karena iklan, bukan karena track record partainya," kata Mahfudz.
Lembaga survei itu, Minggu (4/1) siang merilis hasil jajak pendapat. Partai Demokrat dipilih 26 persen dari 2200 responden. Sebulan sebelumnya Demokrat hanya dipilih 10,8 persen respoden. Adapun Partai Keadilan Sejahtera yang pada bulan sebelumnya dipilih 9 persen responden turun peringkat menjadi hanya dipilih 8 persen respoden.
Mahfudz mengatakan hasil survei tersebut sangat ditentukan oleh iklan. Sebab, ia mencontohkan, dari 10 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjadi satu-satunya fraksi yang pernah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Jumlahnya sampai Rp 2 miliar," kata Mahfudz.
DWI RIYANTO AGUSTIAR
Mahfudz Siddiq Ragu Koalisi Prapemilu Terwujud
Mahfudz Siddiq Ragu Koalisi Prapemilu Terwujud
Riau Pos, Sabtu, 03 Januari 2009
JAKARTA - Pembicaraan koalisi prapemilu yang digagas Bachtiar Chamsyah menyisakan pertanyaan. Tidak semua partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah SBY-JK merasa dilibatkan.
Apakah mereka akan ditinggalkan? Ketua DPP PKS Bidang Perencanaan Mahfudz Siddiq mengatakan tidak merasa rugi partainya tak dilibatkan dalam pertemuan tersebut. Sebab, menurut dia, bertemunya petinggi PPP, Demokrat, Golkar, dan PKB hanyalah merupakan pembicaraan awal. "Biasa sajalah karena memang masih sangat dini, tak perlu dipersoalkan," ujarnya.
Mahfudz ragu, gagasan membentuk koalisi prapemilu akan bisa terealisasi. Menurut dia, koalisi baru mungkin dilaksanakan setelah pemilu legislatif. "Sah-sah saja sebenarnya, tapi apakah bisa terealisasi? Petanya kan sama-sama belum tahu," katanya.
Ketua DPP PAN Hakam Naja juga menyatakan, partainya tidak merasa dipinggirkan dengan tidak diundang ke pertemuan yang digagas PPP. ''Saya juga tidak tahu, apakah yang mengundang dan diundang suaranya dalam pemilu nanti lebih besar daripada yang tidak diundang,'' sindirnya.
Dia menegaskan, parpolnya selalu berusaha berpikir positif. Meski begitu, lanjut Hakam, gagasan membangun koalisi antarparpol sebelum pemilu legislatif cenderung prematur. Sebab, sekalipun ada survei-survei politik yang bisa dijadikan ukuran potensi kekuatan parpol-parpol, sistem pemilu legislatif mendatang berbeda jauh dengan pemilu sebelumnya.
Salah satu yang paling mendasar adalah penerapan sistem suara terbanyak dalam menetapkan caleg terpilih sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Belum lagi, imbuh Hakam, jumlah peserta pemilu bertambah, sedangkan jumlah pemilih diprediksi justru berkurang.
''Tidak ada yang tahu bagaimana hasil pemilu nanti. Terlalu banyak variabel yang memengaruhi. Jadi, semua perlu bersabar, tunggulah sampai ketahuan hasil pemilu legislatif dan konfigurasi parlemen,'' jelasnya.(dyn/pri/mk)
Riau Pos, Sabtu, 03 Januari 2009
JAKARTA - Pembicaraan koalisi prapemilu yang digagas Bachtiar Chamsyah menyisakan pertanyaan. Tidak semua partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah SBY-JK merasa dilibatkan.
Apakah mereka akan ditinggalkan? Ketua DPP PKS Bidang Perencanaan Mahfudz Siddiq mengatakan tidak merasa rugi partainya tak dilibatkan dalam pertemuan tersebut. Sebab, menurut dia, bertemunya petinggi PPP, Demokrat, Golkar, dan PKB hanyalah merupakan pembicaraan awal. "Biasa sajalah karena memang masih sangat dini, tak perlu dipersoalkan," ujarnya.
Mahfudz ragu, gagasan membentuk koalisi prapemilu akan bisa terealisasi. Menurut dia, koalisi baru mungkin dilaksanakan setelah pemilu legislatif. "Sah-sah saja sebenarnya, tapi apakah bisa terealisasi? Petanya kan sama-sama belum tahu," katanya.
Ketua DPP PAN Hakam Naja juga menyatakan, partainya tidak merasa dipinggirkan dengan tidak diundang ke pertemuan yang digagas PPP. ''Saya juga tidak tahu, apakah yang mengundang dan diundang suaranya dalam pemilu nanti lebih besar daripada yang tidak diundang,'' sindirnya.
Dia menegaskan, parpolnya selalu berusaha berpikir positif. Meski begitu, lanjut Hakam, gagasan membangun koalisi antarparpol sebelum pemilu legislatif cenderung prematur. Sebab, sekalipun ada survei-survei politik yang bisa dijadikan ukuran potensi kekuatan parpol-parpol, sistem pemilu legislatif mendatang berbeda jauh dengan pemilu sebelumnya.
Salah satu yang paling mendasar adalah penerapan sistem suara terbanyak dalam menetapkan caleg terpilih sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Belum lagi, imbuh Hakam, jumlah peserta pemilu bertambah, sedangkan jumlah pemilih diprediksi justru berkurang.
''Tidak ada yang tahu bagaimana hasil pemilu nanti. Terlalu banyak variabel yang memengaruhi. Jadi, semua perlu bersabar, tunggulah sampai ketahuan hasil pemilu legislatif dan konfigurasi parlemen,'' jelasnya.(dyn/pri/mk)
Subscribe to:
Posts (Atom)