Presiden Negara dan LSM Asing Tak Perlu Tekan Indonesia

02 Nov 2010 Jakarta, Pelita

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan membahas kasus penganiayaan/ke-kerasan warga di Papua oleh aparat TNI dalam pertemuan dengan PM Australia Julia Gil-lard hari ini, Selasa (2/3). Kecuali itu, yang dibahas hanya masalah bilateral dan isu kawasan.

Demikian diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa di kantor Presiden Jalan Merdeka Utara, Senin (1/11). Penegasan itu disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan apakah pertemuan Presiden dengan Jullia Gilard juga akan membahas masalah penganiayaan warga Papua oleh TNI.

"ndak ada agenda materi itu. Yang dibicarakan hanyalah masalah bilateral dan kawasan", ujar Marty. Diktakannya ini adalah kunjungan pertama PM Gillard ke Indonesia, sekaligus merupakan kunjungan balasan SBY yang ke Australia pada Maret 2010 lalu. Karena itu agenda yang dibicarakan hanya peningkatan hubungan bilateral kedua negara.

"Jadi intinya menindaklanjuti dan memperdalam hubungan yang sudah terjalin selama ini antara RI dan Australia, di samping tentunya membahas persoalan persoalan di kawasan, regional, di kawasan kita kerjasama Asean, G-20 dan lain-lain," papar Marty.

Dilanjutkannya., dalam pertemuan itu bisa juga dibahas mengenai pencemaran Laut

Timor oleh perusahaan minyak Montara. "Kita lihat nanti bagaimana persoalannya kanena dalam hal ini kan baik Indonesia maupun Australia memiliki kepentingan, masalah ini yang menyangkut tanggungjawab perusahaan terkait atas insiden laut ini," jelas dia.

Gillard tiba di Indonesia pada hari Senin (1/11) pukul 16.00 WIB. Marty sendiri yang menjemput Gillard di bandara. Sebelumnya organisasi HAM yang berbasis di AS, Human Rights Watch (HRW) mendesak Gillard agar menekan Pemerintah RI melakukan penyelidikan penuh atas tindak kekerasan yang dilakukan personel TNI terhadap warga Papua.

"Gillard harus menuntut agar kasus penyiksaan baru-baru ini oleh pasukan keamanan Indonesia diselidiki dengan benar, tidak disembunyikan,* kata Elaine Pearson. Wakil Direktur Asia di HRW seperti dilansir AFP, Jumat (29/10).

Namun SBY dalam rapat kabinet Senin (1/11) menegaskan Indonesia mempunyai perangkat dan mekanisme untuk mengusut kasus dugaan pelanggaraan HAM. Negara asing dan LSM asing tidak perlu menekan Indonesia untuk menegakkan keadilan terhadap setiap kasus yang ada.

"Kita mempunyai pengadilan militer untuk menegakkan disiplin dan keadilan. Kita akan melaksanakan kewajiban kita, tidak perlu ada tekanan-tekan-an dari negara atau NGO mana pun," kata Presiden SBY dalam pembukaan rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (1/11).

Sudah selesai

Sebelumnya Komisi I DPR berharap kedatangan Presiden Amerika Serikat (AS) Barrack Obama tidak membahas persoalan Papua dan pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengingatkan AS tentang kemerdekaan Palestina.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi 1 DPR RI Mahfudz Siddiq dan anggota Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita secara terpisah di Jakarta, terkait dengan kunjungan kerja Presiden Obama ke Indonesia pada November 2010.

Mahfudz menegaskan, masalah Papua sudah selesai dengan dikeluarkannya konsensus nasional oleh pemerintah Indonesia, yakni pemberian otonomi khusus kepada Papua. Karena itu Indonesia harus tegas terhadap AS soal Papua yang su-dah selesai.

Pemerintah AS harus menghargai apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Mahfudz mengemukakan, diangkatnya masalah Papua dalam kunjungannya ke Indonesia terlihat dari kunjungan Duta Besar AS untuk Indonesia ke Papua guna meninjau secara langsung apa yang sedang terjadi di Papua.

"Siapapun, negara manapun, harus menghormati apa yang dilakukan Indonesia, termasuk AS," ujar Mahfudz, (kh)