SENIN, 08 NOVEMBER 2010 | 01:18 WITA |
JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera atau tidak diam saat salah seorang kadernya diancam sanksi oleh Presiden SBY. Menurut Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq, tidak ada alasan menjatuhkan sanksi kepada Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno hanya karena tak minta izin ke persiden saat berkunjung ke Jerman.
Irwan adalah kader senior PKS. Dia menjadi sorotan karena berangkat ke luar negeri saat Mentawai yang masuk teritorial Sumbar diterjang tsunami. Istana langsung marah. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyebut kepergian Irwan itu tanpa izin. Irwan pun akan diancam sanksi.
Mahfudz menilai, alasan Sudi tak berdasar. "Mau beri sanksi apa, itu tidak ada dasar hukumnya," jelas Mahfud kemarin.
Dijelaskan, keberangkatan Irwan ke Jerman memiliki dasar dan alasan yang jelas. Yakni, terkait ketertarikan investor Jerman atas potensi pariwisata hijau, termasuk dukungan untuk merealisasikan pembangkit listrik energi panas bumi di Sumbar. Investor juga tertarik membantu pembangunan jalur kereta api ke Solok. "Di sana Pak Irwan menandatangani nota kesepakatan kerja sama," kata Mahfudz.
Kepergian Irwan, terang dia, juga berdasar kesepakatan pemda setempat. Sebagai gubernur, Irwan harus berangkat dengan waktu kunjungan yang dipersingkat menjadi satu setengah hari. Irwan sama sekali tidak lupa memantau penanganan pascatsunami Mentawai. "Koordinasi sementara diwakilkan ke Wagub (wakil gubernur, Red). Sekarang (kemarin, Red) Pak Irwan sudah terjun langsung," tegasnya.
Mahfudz menyayangkan gencarnya pemberitaan negatif atas keberangkatan Irwan. Menurut dia, pascatsunami yang berlangsung 26 Oktober lalu, sudah ada penanganan tanggap darurat yang dikoordinasikan oleh Irwan. "Yang ribut itu cuma di sini (media, Red), masyarakat Sumbar justru menerima Pak Irwan,"tandasnya.
Sebelumnya, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq juga mengkritik rencana pemberian sanksi oleh pemerintah pusat kepada Irwan. Menurut dia, Irwan sebagai gubernur memiliki alasan kuat bertolak ke Jerman. Apalagi hasil kepergiannya bisa dipertanggungjawabkan. "Sudah ada pembagian tugas berdasar kesepakatan internal daerah," tegas Luthfi.
Luthfi menyayangkan sikap pengamat yang terkesan melebih-lebihkan saat berkomentar. Padahal, Irwan dan PKS sejak awal sudah berbuat banyak dalam membantu korban maupun pengungsi gempa dan tsunami Mentawai. "PKS sudah mengirimkan 2 ribu relawannya ke Mentawai," tandasnya. (jpnn)
1 comment:
KELEMAHAN POLITIK PENCITRAAN (RIYA')
Politik pencitraan bertujuan membangun opini positif dimata publik. Tak salah memang...
Namun politik pencitraan terlalu bergantung pada perkembangan opini publik. Yang seringnya di "drive" oleh media massa. Sedangkan struktur media massa kita dikuasai, agen asing, pemilik modal (kapitalis) dan jurnalis berhati jahil.
Kasus maraknya kritikan terhadap perjalanan Gubernur Sumbar dimulai oleh kebisingan opini yang diciptakan media massa. Seolah-olah tindakan Gubernur Sumbar : Salah besar.
Hal ini direspon secara berlebihan oleh penganut mazhab Politik Pencitraan di pemerintahan seperti : Sudi Silalahi. Yang akan menindak Gubernur Sumbar, tanpa dasar hukum yang jelas.
Sadar atau tidak, rupanya mazhab Politik Pencitraan "bertekuk lutut" dibawah kekuatan Media Massa. Yang dizaman Musa AS, seperti tugas para Tukang Sihir Fir'aun.
PKS perlu bekerja secara masif, untuk menggalang kekuatan Media Massa. Sebab tak elok membiarkan media massa dikuasai orang-orang fasik, dari kalangan Asing, Kapitalis dan orang berhati jahil.
Sangat sedikit para kader PKS yang mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi pekerja Media Massa. PKS juga sudah melupakan media Buletin Jum'at, yang dulu diperjuangkan para kader dari kocek sendiri. Tak ada percetakan yang disiapkan untuk menerbitkan tulisan-tulisan dakwah. Tak ada radio yang secara serius dirancang sebagai media dakwah. Apalagi koran dan Televisi. Situs internet PKS lama tak di update. Minim sekali kolom tausiyah islamiyahnya.
Apakah PKS, melupakan Media Massa, sebagai alat Dakwahnya ?
Maka jangan salahkan Qadha Allah SWT, sekiranya esok, mazhab Politik Pencitraan berhasil mengalahkan Politik Dakwah.
Post a Comment